`strategi dan kebijakan pemerintah dki jakarta...

i

`STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM

MENGANTISIPASI PERUBAHAN PILIHAN KONSUMEN DARI TOKO

KONVENSIONAL KE TOKO ONLINE

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ditujukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (S.E)

Oleh:

ZANNUAR RIZQI

NIM: 1113084000037

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019

ii

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ditujukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (S.E)

Oleh:

ZANNUAR RIZQI

NIM : 1113084000037

Dibawah Bimbingan:

ARIEF FITRIJANTO M.Si

NIP.19711118200311003

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019

iii

LEMBAH PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini selasa, 12 September 2017 telah dilaksanakan Ujian Komprehensif atas

mahasiswa :

Nama : Zannuar Rizqi

NIM : 1113084000037

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul Skripsi : “STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI

JAKARTA DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN

PILIHAN KONSUMEN DARI TOKO KONVENSIONAL

KE TOKO ONLINE”

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses Uji Komprehensif, maka diputuskan bahwa

mahasiswa tersebut di atas dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk

melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Tangerang, 4 Maret 2018,

Arief Fitrijanto M.Si

NIP. 19711118200311003 ( )

Penguji 1

Drs. Rusdianto M.Sc

NIP. 195501041984031001 ( )

Penguji 2

iv

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini selasa, 29 Januari 2019 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:

1. Nama : Zannuar Rizqi

2. NIM : 1113084000037

3. Jurusan : Ekonomi Pembangunan

4. Judul Skripsi : Strategi dan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta

dalam mengantisipasi perubahan pilihan konsumen dari toko konvensional

ke toko online

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa

tersebut diatas dinyatakan LULUS dan skripsi ini diterima sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan

Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tangerang, 30 Januari 2019

1. Dr. Sofyan Rizal, M.Si

NIP :1976040201011002 (___________)

Ketua

2. Fahmi Wibawa M.B.A

NIP : (___________)

Penguji Ahli

3. Arief Fitrijanto M.Si

NIP. 19711118200311003 (____________)

Pembimbing

v

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :


NIM : 1113084000037

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya sebagai peneliti:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan

dan mempertanggungjawabkan

2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah orang lain

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber

asli atau tanpa izin pemilik karya

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas

karya ini

Jika dikemudian hari ada tuntutan dari seseorang atau pihak lain atas karya

saya, dan telah melakukan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan

ternyata memang ditemukan adanya bukti bahwa saya melanggar pernyataan

diatas, maka saya siap untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.


ZANNUAR RIZQI

vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI :


Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 01 Januari 1996

Alamat : Jalan Winong Barokah RT.002/05

No.24, Kelurahan Sudimara Timur,

Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang,

Banten. kode pos : 15151

Nomor Handphone : 089681266440

E-Mail : [email protected]

II. LATAR BELAKANG KELUARGA:

Nama Ayah : Yusuf

Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 04 Mei 1965

Pendidikan Terakhir : Strata 1

Pekerjaan : Guru

Nama Ibu : Supriati

Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 10 Juni 1968

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

III. RIWAYAT PENDIDIKAN :

SDN Karang Tengah 05 Kota tangerang Tahun 2001-2007

SMP Negeri 3 Kota Tangerang Tahun 2007-2010

SMA Negeri 12 Kota Tangerang Tahun 2010-2013

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2013-

IV. RIWAYAT ORGANISASI :

HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Ciputat

V. RIWAYAT PEKERJAAN :

Mitra UBER Driver (2016-2017)

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan

rahmat-Nya, karunia-Nya dan beserta keridhoan-Nya yang telah diberikan kepada

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dengan

judul: “STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM


KONVENSIONAL KE TOKO ONLINE” Shalawat serta salam penulis sampaikan

kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan

ke zaman dengan banyaknya ilmu pengetahuan. Skripsi ini diteliti serta disusun

dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelas Sarjana Ekonomi

dan Bisnis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Pada waktu dan kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa

serta ucapan terima kasih yang luar biasa kepada semua pihak yang telah

memberikan bantuan, pengarahan, bimbingan, hiburan serta memberikan

dukungan berupa semangat, materi dan do’a baik secara langsung dan tidak

langsung dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

sebaik-baiknya dan semoga memberi manfaat untuk orang disekitarnya. Adapun

pihak-pihak tersebut adalah:

1. Saya mengucapakan rasa terima kasih kepada kedua orang tua saya

Babeh dan Enyak yang tercinta atas do’a - do’anya, semangatnya, dan

cinta kasihnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan lancar dan baik.

2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Arief Mufraini, Lc.,

M.si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif

Hidayatullah, Jakarta, atas bimbingan dan ilmu yang diberikan.

3. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan selaku Sekretaris

Jurusan Ekonomi Pembangunan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atas

bimbingan dan ilmu yang diberikan

viii

4. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arief Fitrijanto, M.Si

selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan dan juga sebagai Dosen

pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi dan

arahan dalam penulisan sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung

dengan baik dan lancar sampai selesai. Semoga bapak selalu diberikan

kesehatan, rezeki, kemudahan serta keberkahan oleh Allah SWT.

5. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen-dosen Jurusan

Ekonomi Pembangunan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

atas ilmu yang bermanfaat serta nilai-nilai moral yang diberikan kepada

penulis.

6. Saya mengucapkan kepada seluruh karyawan FEB atas bantuannya

dalam persiapan persidangan

7. Saya juga mengucapkan terima kasih terhadap Kesbangpol Kota

Tangerang Selatan dan serta PTSP MPP Provinsi DKI Jakarta dalam

membuat perizinan untuk melakukan wawancara penelitian.

8. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Herdy serta seluruh jajaran

staff bagian Perdagangan di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan

9. Saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat “Kosan Berkah”

(KOBER) yaitu Akhadi, Dimas, Rafiqi, Iqbal, Izzu, Derma, Jihad, Risky,

Eko, Karim,Weka, dan Iban atas menemani perjuangan dalam

perkuliahan dan menjadi tempat suka maupun duka. Untuk itu terima

kasih, semoga dimasa yang akan datang kita menjadi orang yang berguna

dan sukses.

10. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Jurusan Ekonomi

Pembangunan angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

atas menjadi bagian kehidupan penulis dalam perkuliahan.

11. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KKN Samurai atas

pengalaman berharga dalam mengabdi kepada masyarakat Kecamatan

Kemiri dan juga menjadi wadah penulis untuk menjadi lebih baik lagi.

12. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ibu Rimi yang

terkhusus Bunga Elsa Reni Yulistiani atas bimbingan, motivasi dan

ix

keberkahan sehingga penulis dapat menjalani kehidupan menjadi lebih

baik.

13. Saya juga mengucapkan kepada para sahabat Febry Setiawan, Eki

Feyzar.L, Adrian Wibisono dan Roby Hermawan atas motivasi,

bimbingan serta hiburan mereka dalam kehidupan penulis.

14. Serta semua pihak yang tak bisa disebutkan penulis satu persatu

Dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa memiliki banyak

sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala bentuk

saran, masukan dan kritik dari pembaca akan diterima oleh penulis guna

memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini. Akhir kata, semoga penelitian

ini dapat berguna serta bermanfaat bagi para pembaca yang membutuhkan

Wassalamu’alaikum Warahmatukllahi Wabarahkatuh


ZANNUAR RIZQI

x

ABSTRACT

This study aims to find out how the DKI Jakarta Government is implementing

strategies and policies to anticipate of changing consumer choices from

conventional stores to online stores. Strategy and policy are the main things in

this study because they can overcome the problem of changing consumer choices

from conventional stores to online stores in the DKI Jakarta area. In this study

using data collection techniques through interviews and questionnaires. The

analytical method used is SWOT analysis with SWOT qualitative and quantitative

approaches. But this research is a qualitative descriptive study.

The results of this study are 2, namely strategy and policy. The first strategy

is (1) product strategy and entrepreneurship by improving product quality and

product purchasing power and innovative entrepreneurial programs, second (2)

promotion strategy namely cooperation with marketplaces and local product

exhibitions in cities and outside cities, third (3) security strategies namely

supervision products, business actors and place of business and consumer

protection and the fourth strategy (4) improvement of development and market

revitalization facilities and shops. While for policies (a) Development of facilities

and infrastructure that encourage digital economy and online trading (b)

Program making supports business people or MSMEs in online trading and

cooperation with marketplaces (c) Determination of regional taxes and levies in

the field of online trading.

Keywords: Strategy, Policy, conventional stores, online stores

xi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah DKI

Jakarta melakukan strategi dan kebijakan untuk mengantisipasi perubahan pilihan

konsumen dari toko konvensional ke toko online. Strategi dan kebijakan

merupakan hal yang utama dalam penelitian ini karena dapat mengantisipasi

perubahan pilihan konsumen dari toko konvensional ke toko online di wilayah

DKI Jakarta. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui

wawancara dan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis

SWOT dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif SWOT. Namun penelitian ini

merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini ada 2 yakni strategi dan kebijakan. Strateginya

pertama (1) strategi produk dan kewirausahaan dengan peningkatan kualitas

produk dan daya beli produk dan inovatif program kewirausahaan, kedua (2)

startegi promosi yaitu kerjasama dengan marketplace dan pameran produk lokal

dalam kota dan luar kota, ketiga (3) strategi keamanan yaitu pengawasan produk,

pelaku usaha dan tempat usaha dan perlindungan konsumen dan strategi yang

keempat (4) peningkatan fasilitas pembangunan dan revitalisasi pasar dan toko.

Sementara untuk kebijakan (a) Pengembangan fasilitas dan infrastruktur yang

mendorong ekonomi digital dan perdagangan online (b) Pembuatan program

mendukung pelaku usaha atau UMKM dalam perdagangan online serta kerjasama

dengan marketplace (c) Penetapan pajak dan retribusi daerah dalam bidang

perdagangan online.

Kata Kunci : Strategi, Kebijakan, Analisis SWOT

xii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................... ii

LEMBAR UJIAN KOMPREHENSIF ......................................................... iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ............................................. iv

SURAT PERNYATAAN KARYA ILMIAH ............................................... v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................................................... vii

KATA PENGANTAR .................................................................................... vi

ABSTRACT .................................................................................................... x

ABSTRAK ...................................................................................................... xi

DAFTAR ISI ................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xv

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ........................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pilihan Konsumen ................................................................................ 8

B. Strategi Perencanaan ............................................................................ 11

C. Kebijakan ............................................................................................ 12

D. Pasar ..................................................................................................... 12

E. Toko Konvensional .............................................................................. 14

F. Toko Online ......................................................................................... 16

G. Penelitian Terdahulu ............................................................................ 17

H. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup penelitian .................................................................... 22

B. Jenis Penelitian dan Tujuan penelitian ................................................. 22

C. Metode Pengumpulan Data .................................................................. 23

xiii

D. Metode Analisis Data ........................................................................... 24

1. Analisis S.W.O.T ................................................................................. 24

2. Definisi dan Tahapan SWOT ............................................................... 25

a. Strength (kekuatan) .................................................................. 25

b. Weakness (kelemahan) ............................................................. 25

c. Opportunity (peluang) .............................................................. 25

d. Threat (ancaman) ..................................................................... 25

e. Tahapan SWOT ........................................................................ 26

3. Kualitatif SWOT .................................................................................. 26

4. Kuantitatif SWOT ................................................................................ 28

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum DKI Jakarta ............................................................. 31

1. Kondisi geografi wilayah DKI Jakarta .......................................... 31

2. Pemerintahan DKI Jakarta ............................................................ 32

3. Kependudukan ............................................................................... 33

4. Perdagangan .................................................................................. 34

B. Sejarah dan Perkembangan .................................................................. 35

1. Sejarah Toko Konvensional .......................................................... 35

2. Sejarah Toko Online...................................................................... 36

C. Strategi Pemerintah DKI Jakarta .......................................................... 38

1. Strategi produk dan kewirausahaan............................................... 39

a. Peningkatan kualitas produk dan daya beli produk ............. 39

b. Inovatif program kewirausahaan ......................................... 39

2. Startegi promosi ............................................................................ 40

a. Kerjasama dengan marketplace ........................................... 40

b. Pameran produk lokal dalam kota dan luar kota ................. 40

3. Strategi keamanan ......................................................................... 41

a. Pengawasan produk, pelaku usaha dan tempat usaha .......... 41

b. Perlindungan konsumen ....................................................... 42

4. Strategi pembangunan dan revitalisasi pasar dan toko ................. 42

D. Strategi dan kebijakan dengan Analisis SWOT ................................... 43

xiv

1. Perumusan Faktor Internal dan Faktor Eksternal .......................... 43

a. Strength (kekuatan) .............................................................. 43

b. Weakness (kelemahan) ......................................................... 44

c. Opportunity (peluang) ......................................................... 44

d. Threat (ancaman) ................................................................. 44

2. Kualitatif SWOT ........................................................................... 45

a. Strategi Kekuatan dan Peluang (S+O) ................................. 45

b. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S+T) ............................... 46

c. Strategi Kelemahan dan Peluang (W+O) ............................ 48

d. Strategi kelemahan dan Ancaman (W+T) ........................... 49

3. Kuantitatif Analisis SWOT ........................................................... 53

a. Penilaian IFAS dan EFAS ................................................... 53

b. Pembobotan dan rating IFAS dan EFAS ............................. 54

4. Grand Strategy untuk Kebijakan................................................... 58

a. Prioritas Strategi untuk kebijakan ..................................... 58

b. Kuadran SWOT Kebijakan ............................................... 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................... 62

B. Saran ..................................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 64

LAMPIRAN .................................................................................................... 66

xv

DAFTAR TABEL

Nomor Keterangan Halaman

Tabel 1.1

Tabel 3.1

Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3

Tabel 4.4

Tabel 4.5

Tabel 4.6

Penjualan Toko Konvensional perbulan DKI

Jakarta 2016-2018

IFAS & EFAS (Internal strategic Factor

Analysis Summary & External strategic Factor

Analysis Summary)

Jumlah Keputusan Pemerintah dan DPRD

menurut jenisnya, 2012-2016

Jumlah Fasilitas Perdagangan yang dikelola P.D

Pasar Jaya perkota adminitrasi di Provinsi DKI

Jakarta pada Tahun 2016

Matriks Kualitatif Analisis SWOT – Hubungan

IFAS-EFAS

Penilaian, Pembobotan dan Rating Internal

Factor Analysis System (IFAS) Pemerintah DKI

Jakarta dalam mengantisipasi perubahan pilihan

konsumen dari toko konvensional ke toko online

Penilaian, Pembobotan dan Rating Eksternal

Factor Analysis System (IFAS) Pemerintah DKI

Jakarta dalam mengantisipasi perubahan pilihan

konsumen dari toko konvensional ke toko online

Prioritas strategi untuk kebijakan

2

28

33

34

52

55

56

56

xvi

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1

Gambar 2.1

Gambar 3.1

Gambar 3.2

Gambar 4.1

Gambar 4.2

Penjualan Toko Online di Indonesia tahun

2015-2018 (dalam Milliar U.S Dollars)

Alur Kerangka pemikiran

Matriks SWOT Kearns

Kuadran SWOT Pearce dan Robinson

Peta Adminitrasi Wilayah DKI Jakarta

Kuadran SWOT untuk kebijakan

4

21

26

29

32

60

xvii

DAFTAR LAMPIRAN


I

II

III

IV

V

Matriks wawancara penlitian

Dokumentasi wawancara dan penyerahan

kuesioner

Kuesioner penelitian

Hasil penilaian responden

Penilaian, Pembobotan, dan Rating

Kuantitatif SWOT

66

68

69

74

76

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan

ekonomi yang berlaku setiap tahun. Sehingga untuk mengetahuinya harus

diadakan perbandingan pendapatan nasional setiap tahun, yang dikenal

laju pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2005:13). Sementara menurut Nanga

(2001:273) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mendefinisikan

peningkatan dalam kemampuan suatu negara yang perekonomiannya

dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi

terdapat faktor-faktor didalamnya yakni seperti dikemukakan oleh Sukirno

(2005:448) Pertama peranan sistem pasar bebas yaitu sistem mekanisme

pasar yang mewujudkan kegiatan ekonomi sebagaimana ekonomi tersebut

efisien dan pertumbuhan yang stabil. Kedua perluasan pasar yaitu

perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dengan tujuan untuk

menjual barang ataupun jasa kepada masyarakat dan mencari keuntungan.

Ketiga spesialisasi dan kemajuan teknologi dalam meningkatkan

produktivitas para pekerja yang memproduksi barang dan jasa.

Dalam kegiatan ekonomi selain bertujuan untuk melakukan

produksi kegiatan ekonomi juga melakukan konsumsi barang dan jasa.

Konsumen memenuhi kebutuhan dirinya baik secara primer, sekunder

maupun tersier. Pasar merupakan tempat yang sempurna untuk memenuhi

kebutuhan manusia dalam mengkonsumsi suatu barang, selain itu pasar

juga tempat terjadinya penjual dan pembeli bertemu dalam melakukan

transaksi tawar-menawar. Hal tersebut juga dinyatakan kotler (2002:77)

menjelaskan bahwa pasar merupakan suatu tempat fisik di mana pembeli

dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.

Pasar dalam perkembangannya selalu berubah-ubah sesuai dengan

perkembangan zaman. Dimasa sekarang pasar bukan hanya untuk tempat

penjual dan pembeli saling tawar menawar soal harga (pasar tradisional),

2

namun akibat dari perkembangan pasar mulai berkembang kearah lebih

baik, biasanya disebut toko konvensional atau retail. Toko konvensional

atau ritel biasanya memiliki fasilitas yang memumpuni untuk semua

kalangan masyarakat. Menurut Levy & Weitz (2009:6) toko konvensional

merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk rangkaian aktivitas

bisnis yang menambah nilai guna barang dan jasa diperuntukan dijual

kepada konsumen atau rumah tangga dan dipergunakan konsumsi pribadi.

Sementara Christina (2008:4), toko konvensional dapat dijelaskan sebagai

tempat yang dipergunakan untuk semua kegiatan yang terlibat dalam

penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk

konsumsi pribadi dan bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Toko konvensional di daerah DKI Jakarta terlihat (tabel 1.1)

memiliki fluktuasi yang cukup dinamis dalam penjualan. Fluktuasi

penjualan terjadi disetiap bulan dimana penjualan terendah terjadi pada

bulan febuari tahun 2016 yakni 65.1, sementara penjualan terbanyak

terjadi di bulan juni tahun 2017 yakni 138.9. Namun dalam data tersebut

terlihat bahwa peningkatan dalam penjualan hanya mengalami dibulan-

bulan tertentu saja seperti bulan ramadhan ataupun bulan yang mendekati

akhir tahun, sementara itu dibulan yang lain memiliki penjualan yang

cukup minim dana mengalami penurunan.

Tabel 1.1 : Penjualan Riil Toko Konvensional perbulan DKI

Jakarta 2016-2018

Bulan 2016 2017 2018

Januari 75.7 101.4 119.2

Febuari 65.1 78.8 97.7

Maret 67.7 93.2 91.6

April 71.7 95.9 100.3

Mei 76.9 101.3 128.3

Juni 104.9 138.9 119.2

3

Sumber: Bank Indonesia, May 2018

Dari hal tersebut didapat kesimpulan bahwa penjualan secara toko

konvensional mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam hal ini

akan berdampak merugikan Pemerintah DKI Jakarta karena dapat

mengurangi pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi,

karena salah satu sumber pendapatan wilayah DKI Jakarta berasal dari

pajak dan retribusi yang diterima dari toko konvensional atau pasar.

Internet merupakan sebuah sebutan untuk sekumpulan jaringan

komputer yang dapat menghubungkan berbagai situs akademik,

pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perseorangan (Ramdhani,

2003:65). Munculnya internet dalam kehidupan sehari-hari membuat

perubahan pandangan manusia tentang hubungan sosial terhadap manusia

lain. Selain itu internet juga merubah paradigma manusia dalam

menjalankan tentang ekonominya. Internet mempengaruhi ekonomi

melalui salah satu sistem yang bernama e-commerce atau toko online.

Menurut Triton (2006:25) e-commerce merupakan tempat perdagangan di

mana untuk transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual

dilakukan melalui website yang berdasarkan elektronik dan menyambung

kepada sebuah jaringan internet.

Juli 91.9 94.9 97.7

Agustus 70.8 96.2 93.9

September 67.2 104.1 104.0

Oktober 69.1 98.4 108.6

November 80.0 113.1 107.3

Desember 92.8 138.1 130.3

4

Gambar 1.1 : Penjualan Toko Online di Indonesia tahun 2015-2018 (dalam

Milliar U.S Dollars)

Sumber: www.statista.com

Pertumbuhan penjualan retail e-commerce atau biasa disebut toko

online (gambar 1.1) di Indonesia dengan penjualan toko online terjadi

peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dari tahun 2015 sampai tahun

2016 sebanyak 1.05 Milliar U.S dollar hal tersebut menjelaskan terjadinya

peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Dalam gambar 1.1 juga

menjelaskan pertumbuhan e-commerce pada tahun 2017 penjualan retail

pada e-commerce sebesar 6.96 Milliar U.S Dollar sementara pertumbuhan

e-commerce tahun 2018 masih sebuah proyeksi statistik yang jumlahnya

sebesar 8.5 Milliar U.S Dollar. Dalam peningkatan penjualan toko online

ini akan berdampak pada wilayah DKI Jakarta dikarenakan wilayah DKI

Jakarta merupakan ibu kota Indonesia dan juga merupakan kota modern

dengan masyarakat yang pendapatan tinggi serta tingkat konsumsi yang

cukup tinggi.

4,61

5,65

6,96

8,5

2015 2016 2017 2018*

Penjualan Toko Online di Indonesia

tahun 2015-2018

5

Dari dua fenomena yang terjadi menjelaskan terjadinya penurunan

penjualan yang dialami toko konvensional di Provinsi DKI Jakarta dan

terjadinya peningkatan pada penjualan toko online di Indonesia yang

berdampak pada wilayah DKI Jakarta. Dalam hal ini pemerintah DKI

Jakarta perlu membuat strategi perencanaan serta kebijakan yang tepat

agar mengantisipasi dari perubahan yang dialami wilayah tersebut. karena

perubahan yang dialami wilayah DKI Jakarta akan berdampak pada

perekonomian baik secara keuangan, ketenagakerjaan maupun teknologi.

Perlunya pemerintah DKI Jakarta dalam membuat strategi dan

kebijakan karena pemerintah merupakan salah satu instansi yang dapat

mengatur pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar melalui peraturan daerah

nomor 3 tahun 2009 Bab 1 pasal 1 ayat 15 yang menyebutkan “Pasar

tradisional yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah

daerah, swasta, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik

daerah (BUMD) termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha

berupa toko, kios, counter, los dan tenda (secara toko konvensional) serta

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya atau koperasi

dengan usaha skala kecil”. Dari hal tersebut dapat menjelaskan bahwa

Pemerintah DKI Jakarta punya peranan penting dalam pengelolaan pasar,

maka strategi dan kebijakan dibuat agar dapat menyelaraskan toko

konvensional dengan toko online.

Menurut Pasaribu (2000:34) perencanaan merupakan suatu cara

atau metode untuk mencapai dari tujuan dan sasaran yang sudah

diobservasi dan ditetapkan serta dirumuskan oleh instansi perencana pusat

yang bertujuan untuk pembangunan atau mengantisipasidari pembangunan

tersebut. Perencanaan yang strategis dapat mengantisipasi yang dialami

pemerintah daerah dan juga kepada masyarakat agar perekonomian tetap

berjalan dengan baik ataupun stabil. Perencanaan merupakan penentuan

pilihan secara terukur dan jelas dengan jangka waktu tertentu yang berasal

dari asas atau dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan

(Nisisastro dalam Pasaribu 2000:34).

6

Strategi perencanaan harus mengambil aspek apa yang dialami

oleh wilayah serta Pemerintah DKI Jakarta seperti melihat kekuatan dan

kelemahan serta peluang dan ancaman dari perubahan pilihan konsumen.

Seluruh aspek tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadikan strategi

menjadi sebuah kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah pilihan

konsumen dari toko konvensional ke toko online. Menurut Anderson

didalam Islamy (2009:17) kebijakan merupakan suatu tindakan dari tujuan

yang dilaksanakan kelompok untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Dengan penjelasan diatas, dapat diperoleh sebuah kesimpulan

bahwa Pemerintah DKI Jakarta harus mampu melakukan strategi dan

kebijakan dapat mengantisipasi perubahan pilihan konsumen dari toko

konvensional ke toko online. Pembuatan strategi dan kebijakan tersebut

ditujukan untuk mengantisipasi perubahan pilihan masyarakat serta

jalannya pemerintah DKI Jakarta baik secara birokrasi, sosial, ekonomi,

serta perdagangan. Dengan ini peneliti memberi judul pada penelitian

yaitu: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA

DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN PILIHAN KONSUMEN

DARI TOKO KONVENSIONAL KE TOKO ONLINE.

B. Perumusan masalah penelitian

Dengan penjelasan latar belakang diatas maka perumusan masalah

penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi oleh pemerintah DKI Jakarta mengantisipasi

akibat perubahan pilihan konsumen dari toko konvensional ke

toko online?

2. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah DKI

Jakarta untuk mengantisipasi akibat perubahan pilihan konsumen

dari toko konvensional ke toko online?

7

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah,

disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana pemerintah DKI Jakarta melakukan strategi dan

kebijakan untuk mengantisipasiperubahan pilihan konsumen dari

toko konvensional ke toko online.

2. Manfaat Penelitian

a. Pemerintah: sebagai bahan masukan bagi pemerintah DKI

Jakarta untuk melakukan perencanaan strategis dalam

mengambil kebijakan.

b. Akademis: sebagai sumber refrensi penelitian dan

pengembangan strategi dan kebijakan jika diperlukan untuk

melakukan penelitian yang sejenis

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pilihan Konsumen

Pilihan konsumen merupakan sesuatu pilihan seseorang untuk

mengkonsumsi barang maupun jasa. Teori pilihan konsumen dikemukakan

oleh banyak ahli, Menurut schiffman dan kanuk (dalam Suryani, 2008:10)

pilihan konsumen menggambarkan individu mengambil keputusan dimana

mereka memanfaatkan waktu, uang, usaha yang berguna untuk membeli

barang dan jasa yang berhubungan dengan konsumsi pribadi atau umum.

Sementara menurut Pindyck dan Rubinfeld (dalam Manossoh, 2015:72)

Teori pilihan konsumen merupakan suatu konsumen yang mengalokasikan

pendapatan untuk memilih antara barang dan jasa yang bervariasi manfaat

beserta jenisnya berbeda-beda untuk memaksimalkan demi kebutuhan,

hasrat maupun kepuasan konsumen tersebut. Dari definisi diatas, menurut

penulis pilihan konsumen merupakan proses pengambilan keputusan oleh

konsumen dalam memilih, membeli, memakai serta memanfaatkan

produk, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan

kebutuhan dan hasrat konsumen.

Teori pilihan konsumen terdapat garis besar sesuai realitas ekonomi,

menurut Rahardja dan Manurung (2006:76) dalam pilihan konsumen

terdapat asumsi-asumsi dasar untuk menjelaskan realitas ekonomi antara

lain :

1. Barang (commodities): Barang dan Jasa yang biasanya di konsumsi

biasanya disebut Komoditi. Komoditi merupakan sesuatu yang

memberikan jasa konsumsi terhadap konsumen persatuan waktu

tertentu

2. Utilitas (utility): Utilitas merupakan suatu dampak atau manfaat yang

diperoleh konsumen dalam konsumsi suatu barang. Selain itu utilitas

merupakan ukuran manfaat dari suatu barang dibandingkan dengan

alternatif penggunaan.

9

3. Pengetahuan Sempurna (Perfect Knowledge) : Setiap konsumen

dianggap tahu macam barang dan jasa yang tersedia dipasar,

kapasitas teknis masing-masing barang dan jasa dalam memenuhi

kebutuhan konsumen dan tingkat harga masing-masing

4. Hukum pertambahan manfaat yang semakin menurun (the law of

diminisjing marginal utility): Menurut Gossen bahwa ketika

kepuasan dalam konsumsi suatu barang sudah dicapai pada titik

tertinggi maka jika bertambah satu barang dalam konsumsi akan

mengalami suatu penurunan tingkat kepuasan, dalam pengertian

tersebut dinamakan Hukum Gossen.

5. Konsistensi Preferensi (Transitivity): Konsumen dianggap tahu

secara pasti mengenai jumlah uang yang dibelanjakannya selama

periode perencanaan tertentu. Dalam hal ini konsumen ada dua sikap

yang berkaitan dengan prefensi konsumsi yaitu lebih suka atau sama-

sama disukai barang tersebut.

Teori pilihan konsumen mempunyai dua pendekatan tentang perilaku

konsumen sebagai berikut :

1. Pendekatan Kardinal

Teori pendekatan kardinal dalam Rahadja dan Manurung

(2006:77) menjelaskan bahwa kenikmatan yang didapatkan

konsumen secara kuantitatif atau konsumen dapat menentukan

jumlah konsumsi atas berbagai jenis barang.kepuasan konsumen

dalam konsumsi sesuatu barang bisa di ukur dengan satuan

kepuasan seperti mata uang. Dari penjelasan tersebut teori

pendekatan kardinal dapat disimpulkan bahwa setiap jumlah

barang yang bertambah sebanyak satu unit maka kepuasan yang

dirasakan konsumen akan bertambah dalam jumlah yang

ditentukan.

Pendekatan secara Kardinal telah dikemukakan oleh

beberapa ahli ekonomi seperti Gossen, Yeavon, Wallras.

Pendekatan kardinal ada beberapa asumsi yaitu :

10

a. Konsumen Rasional (kardinal) : konsumen

memkasimalkan kepuasan dengan keterbatasan

pendapatan yang telah diterima.

b. Diminishing Marginal Utility : kepuasan dalam konsumsi

suatu barang sudah dicapai pada titik tertinggi maka jika

bertambah satu barang dalam konsumsi akan mengalami

suatu penurunan tingkat kepuasan.

c. Pendapatan Konsumen konstan: pendapatan tetap dan tak

berubah yang berarti uang memliki nilai subjektif yang

tetap

d. Total kepuasan : kepuasan mempunyai total yang bersifat

aditive yaitu penjumlahan unit kepuasan yang diperoleh

dari masing-masing barang yang telah dikonsumsi

2. Pendekatan Ordinal

Menurut Rahardja dan Manurung (2006:80) teori ordinal

merupakan suatu kepuasan memakai barang jika dibandingkan

dengan barang yang lain atau perbandingan dua barang.

Pendekatan ordinal memakai kurva indeferensi yang

pengertiannya merupakan kurva yang memperlihatkan dua

kombinasi jenis barang yang memberikan suatu kepuasan pada

satu konsumen

Dalam pendekatan ordinal terdapat beberapa asumsi-asumsi

dasaruntuk menjelaskan dari realitas ekonomi :

a. Konsumen Rasional (ordinal) : konsumen yang diartikan

rasional merupakan konsumen yang memaksimalkan

utility dengan pendapatan pada harga yang tersedia

dipasar.

b. Utility (ordinal) : konsumen dianggap mampu

memberikan tingkatan atau peringkat kombinasi mana

saja yang disukai konsumen. Dengan begitu konsumen

11

tidak perlu memberikan satuan kepuasan terhadap barang

yang telah dikonsumsi.

c. Hukum Deminishing Marginal Rate of Substitution :

artinya konsumen menambahkan barang yang di

konsumsi dapat berdampak penurunan parang konsumsi

barang lain. Hukum tersebut dapat digambarkan dengan

kurva indeferen.

d. Total utilitas : konsumen memeperoleh total utilitas

tergantung dari jumlah barang yang di konsumsi.

e. Consistency and Transivity of Choice : maksudnya

adanya tingkat pemilihan pada barang seperti barang X

lebih dipilih dibanding barang Y, sementara itu barang Y

lebih dipilih dari barang Z maka kesimpulannya barang X

sangat dipilih dibanding barang Z (X>Y>Z).

B. Strategi Perencanaan

Strategi perencanaan memiliki pengertian yang berbeda-beda

menurut pandangan ahli. Strategi merupakan suatu rencana yang

berbentuk terintergrasi antara tujuan utama, dengan kebijakan, dan urutan

tindakan dalam suatu instansi menjadi kesatuan (Quinn dalam Hutapea,

2017:4). Dalam melakukan strategi yang baik harus berdasarkan

kemampuan internal dan kelemahan instansi, serta peluang dan ancaman

dari perubahan yang dialami instansi tersebut. Strategi menurut Argyris

et.al (dalam Hutapea, 2017:4) menyatakan bahwa strategi merupakan

tindakan yang akibat dampak secara konsisten yaitu peluang dan ancaman

berdasarkan kekuatan dan kelemahan instansi. Sementara perencanaan

Menurut Pasaribu (2000:34) merupakan suatu cara atau metode untuk

mencapai dari tujuan dan sasaran yang sudah diobservasi dan ditetapkan

serta dirumuskan oleh instansi perencana pusat yang bertujuan untuk

pembangunan atau mengantisipasidari pembangunan tersebut.

12

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi

perencanaan merupakan suatu metode tindakan yang bertujuan untuk

mencapai sasaran yang direncanakan secara konsisten dengan melihat

adanya kekuatan dan kelemahan instansi terhadap peluang dan ancaman

lingkungan instansi tersebut.

C. Kebijakan

Kebijakan mempunyai arti yang berbeda-beda pandangan menurut

ahli dimana kebijakan merupakan suatu tujuan yang dituntut oleh

pemerintah atau organisasi agar tujuannya dapat tercapai. sebagai berikut

kebijakan menurut ahli, kebijakan merupakan suatu perbuatan dengan

tujuan yang dari pendapat atau argumen dari individu, organisasi atau

pemerintahan yang berada dalam lingkungan yang sama dengan tantangan

dalam pelaksanaan serta peluang untuk mencapai tujuan tertentu (Carl J.

Federick dalam Agustino, 2008:7). Selain itu menurut Anderson didalam

Islamy (2009:17) kebijakan merupakan memecahkan suatu masalah

tertentu dengan tindakan dari tujuan yang dilaksanakan oleh kelompok.

Selain tiu Woll (dalam Tangkilisan (2003:2) mengungkapkan kebijakan

merupakan aktivitas pemerintah untuk mencari sebuah solusi dalam

permasalahan yang berada dilingkungan pemerintahan yang melalui

lembaga-lembaga yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dari definisi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan

merupakan suatu rangkaian kegiatan pemerintah pusat atau daerah,

organisasi, kelompok atau perorangan yang ditujukan untuk mencapai

tujuan sehingga tercapai tujuan yaang terarah.

D. Pasar

Pasar memiliki pengertian yang berbeda-beda sesuai pandangan

masing-masing, Pasar menurut Stanton (dalam Kharisma 2014:30) adalah

tempat dimana pembeli bertemu dengan penjual, barang-barang atau jasa-

jasa ditawarkan untuk dijual dan kemudian terjadi pemindahan hak milik

13

dan juga didefinisikan sebagai permintaan yang diajukan oleh sekelompok

pembeli yang potensial untuk sebuah produk atau jasa. Keseimbangan

yang terlaksana akibat aktivitas diantara pembeli dan penjual, dan

berpilihan individu yang tanpa memandang status sosial, pertemanan,

hingga persaudaraan atau faktor lain sebagai pembeli dan penjual. Pasar

menurut Kementerian Perdagangan disebut pasar rakyat dimana pasar

merupakan tempat tertentu yang adanya pertemuan antara pembeli dan

penjual, dan aktivitas tersebut dilakukan bisa secara langsung dan tidak

langsung, dengan adanya di dalam prose jual dan beli berbagai konsumsi

melalui tawar-menawar.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar

adalah tempat rakyat atau masyarakat umum untuk melakukan transaksi

antara penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung dan

serta untuk dikonsumsi pribadi. Dalam definisi pasar Secara umum dapat

diklasifikasikan kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Pasar tradisional merupakan pasar dengan area jual beli yang

dikembangkan dan dikelola oleh perusahaaan pemerintah atau

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dimana aktivitas transaksi

jual dan beli didukung sarana dan prasana yang dibuat oleh

pemerintah daerah dan diperuntukan masyarakat.

2. Pasar modern merupakan pasar dengan jual beli dengan jenis

barang yang berbeda, lalu dikelola secara teratur dan umumnya

diterapkan dengan konsep pasar swalayan. Ciri khas yang

terpenting dari pola pasar ini adalah pengelolaan yang sudah

modern dengan mencakup berbagai sektor seperti manajemen,

teknologi dan informasi, pemasaran.

3. Pasar informal, merupakan pasar dengan area jual beli yang

menepati lokasi secara tidak resmi, sehingga aktivitas perdagangan

yang dilakukan dengan kondisi seadanya. Pasar ini tidak memiliki

sarana dan prasarana yang didukung oleh pihak manapun serta

tidak adanya faktor-faktor yang membuat kenyamanan dan

14

keamanan dalam berbelanja. Pasar ini biasanya disudut-sudut pasar

tradisional atau pasar modern dan tempat tersebut biasanya

terdapat di pinggir jalan raya ataupun di pusat keramaian.

E. Toko konvensional

Dalam toko konvensional terdapat berbagai jenis toko sesuai

kebutuhan konsumen tersebut. Levy & Weitz (2009:6) mengungkapkan

bahwa toko konvensional merupakan suatu runtutan aktivitas bisnis yang

menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada konsunen atau

rumah tangga untuk konsumsi pribadi. Sementara menurut Christina

(2008:4) usaha dengan konsep toko konvensional dapat diartikan sebagai

semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada

konsumen akhir untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk kegiatan bisnis

seperti menjual barang dan jasa. Dari definisi tersebut dapat kesimpulan

bahwa toko konvensional merupakan tempat barang dan jasa diperjual

belikan oleh konsumen yang dipergunakan secara pribadi dimana

bertujuan untuk memperoleh profit atau kepuasan sebanyak-banyaknya.

Menurut Soliha (2008:130) penggolongan bisnis didalam toko

konvensional dapat dikategorikan berdasarkan konsepnya yakni toko

konvensional yang bersifat tradisional dan yang bersifat modern, seperti

penjelasan berikut :

1. Toko konvensional yang bersifat tradisional merupakan aktivitas

jual beli dengan konsep pedagang eceran yang bertempatkan

sederhana, misalnya toko-toko atau warung, pedagang yang berada

di pinggir jalan, pedagang yang berada di pasar tradisional dan lain

sebagainya. Kelompok toko konvensional ini mempunyai modal

sedikit dengan fasilitas yang seadanya.

2. Toko konvensional modern merupakan sejumlah pedagang dengan

konsep bangunan berukuran besar, misalnya dengan gerai yang

jumlahnya cukup banyak dan memiliki konsep yang didukung

dengan fasilitas toko yang sangat lengkap dan modern

15

Menurut Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,

Departemen Perdagangan Republik Indonesia (dalam Soliha, 2008:130),

jenis-jenis perdagangan toko konvensional terdiri dari:

1. Pasar tradisional, adalah tempat transaksi barang atau jasa antara

penjual dan pembeli, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Memperjual belikan barang/jasa kebutuhan sehari-hari

secara satuan

b. Melibatkan banyak pedagang berskala kecil

c. Bangunan fisik dan fasilitas pendukung pasar dengan

konsep sederhana

d. Pengelola serta kepemilikan umumnya oleh pemerintah

daerah melalui perusahaaan daerah

2. Supermarket merupakan pasar modern tempat penjualan barang-

barang satuan dengan banyaknya variasi barang dan konsep

pelayanannya yang bersifat self service. Kepemilikannya tempat

dimiliki oleh satu orang atau lebih. Barang yang dijual adalah

barang-barang rumah tangga seperti makanan dan minuman, alat-

alat dapur dan lain-lain.

3. Departement Store merupakan pasar modern tempat penjualan

barang-barang satuan yang berskala besar. Barang yang dijual

adalah jenis-jenis feysen seperti baju, celana, sepatu, tas,

kosmestik, dan lain-lain. Pelayanannya dilakukan oleh pramuniaga

dan self service.

4. Pasar Grosir, merupakam tempat dengan konsep jual dan beli

barang secara banyak, dan kemudian barang tersebut dijual

kembali oleh pihak pembeli.

5. Pusat perbelanjaan (mall/plaza/shopping center), merupakan suatu

tempat penjualan dengan variasi barang dan jasa yang berpusat

didalam gedung perbelanjaan yang sama. Dalam pusat

perbelanjaan terdapat jenis perdagangan seperti departement store,

supermarket, serta toko-toko dan lain-lain.

16

6. Toko bebas pajak merupakan tempat aktivitas usaha

memperjualkan barang dan jasa serta memperdagangkan barang

dan jasa dengan konsep tanpa adanya pajak dalam barang dan jasa,

sehingga konsumen dapat membeli dengan harga relatif murah

namun tidak semua konsumen dapat berbelanja ditoko tersebut

atau harus keikutan anggota dari toko tersebut.

7. Pasar percontohan, merupakan suatu tempat berupa pasar fisik

yang berada di daerah yang perekonomiannya relatif terbelakang

dan serta mampu membuat potensi berkembangnya ekonomi di

daerah sekitarnya, Jenis barang-barang hasil produksi perkebunan,

pertanian serta kerajinan dibuat oleh masyarakat yang dibutuhkan

untuk keseharian daerah tersebut.

8. Pertokoan, merupakan bangunan yang berkonsep toko-toko

sepanjang jalan raya atau ditempat yang ditentukan oleh

pengembang.

9. Pasar induk, meupakan pusat dari segala pasar-pasar dengan

konsep penjualan dan pembelian barang dalam jumlah banyak dan

diperdagangkan kembali ke pasar-pasar lainnya.

F. Toko Online

Toko online terdiri dari dua suku kata yaitu toko dan online. Toko

menurut kamus besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI merupakan

tempat yang tetap dan tidak berubah-ubah dimana fungsinya untuk

produsen menjual barang yang dimiliki. Sedangkan pengertian online

merupakan konsep dari saling terhubungnya seseorang dengan orang lain

didalam jaringan serta bertukar informasi. Sementara menurut Rahmati (di

dalam Irmawati, 2011) E-commerce singkatan dari Electronic Commerce

yang menjelaskan sistem pemasaran secara elektronik dengan media

website, aplikasi ataupun lainnya. E-commerce ini mencakup distribusi,

penjualan, pembelian, pemasaran dan pelayanan dari sebuah barang

maupun jasa yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronik seperti

17

Internet. Dari definisi tersebut dapat kesimpulan bahwa toko online

merupakan tempat untuk menjual barang-barang dimana terhubung oleh

sebuah jaringan dan sebuah sistem.

Dalam internet, toko online dalam arti lain yaitu e-commerce.

Menurut M.Suyanto (didalam Mujiyana, 2013:147), Pembagian jenis E-

commerce yang sering masyarakat ataupun perusahaan gunakan seperti

berikut:

1. Business-to-business (B2B), biasanya e-commerce yang diterapkan

saat ini merupakan jenis B2B. E-commerce ini digunakan untuk

transfer antar kelompok atau perhimpunan yang harganya

ditentukan oleh keadaan dari pasar elektronik.

2. Business-to-consummer (B2C), ini merupakan jenis transaksi

barang satuan antara konsumen dengan pedagang yang dinaungi

oleh perusahaan.

3. Consummer-to-consummer (C2C), dalamn jenis ini seorang

konsumen menjual langsung kepada konsumen lainnya dengan

barang yang baru maupun bekas atau barang penggunaan kedua.

4. Consummer-to-Business (C2B), jenis ini merupakan perseorangan

yang menjual barang atau produk kepada kelompok atau

perhimpunan.

5. NON Business e-commerce, merupakan jenis perusahaan yang di

bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan biasanya tidak mencari

keuntungan.

6. Intrabusinnes (Organizational) e-commerce, jenis transaksi ini

adalah semua aktivitas di dalam kelompok atau perhimpunan, yang

dijalankan diinternet dengan tujuan untuk pertukaran informasi,

barang maupun jasa.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari tinjauan pustaka dimana

penelitian terdahulu didapat dari berbagai jurnal, baik jurnal dalam negeri

18

maupun jurnal internasional. Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat

sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sehingga

menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya. Dalam hal ini peneliti

melakukan penelitian dengan tema: “STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MENGANTISIPASI

PERUBAHAN PILIHAN KONSUMEN DARI TOKO

KONVENSIONAL KE TOKO ONLINE”. Dalam penelitian tersebut

menjelasakan bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah DKI Jakarta

dalam mengantisipasipilihan konsumen yang berubah dari toko

konvensional ke toko online.

Penelitian menurut Yanuar Fiandana (2014) strategi perencanaan

pemerintahan daerah dapat mengatasi ketahanan pangan sesuai dengan

aspek-aspek ketahanan pangan, Penelitian tersebut menggunakan analisisi

SWOT yang melihat dari kekuatan dan kelemahan pemerintah daerah serta

peluang dan ancaman dari potensi dan ketahanan pangan. Sementara itu

penelitian menurut Panji Kertopati (2015) pemerintah DKI Jakarta

melakukan strategi dalam rangka optimalisasi penerimaan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan menggunakan analisis

deskriptif kualitatif.

Penelitian yang dilakukan Yulna Dewita Hia (2013)

mengungkapkan bahwa pengganguran dapat ditanggulangi dengan strategi

serta kebijakan dari pemerintah dengan membenahi masalah utama yaitu

dari sumber daya alam dengan pendidikan. Penelitian yang dilakukan

Benni-Olan Hutapea (2017) mengungkapkan bahwa strategi pemerintah

daerah dapat mengembangkan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Yacobus Duwiri (2009) menjelaskan

strategi kebijakan yang dilakukan dapat menangani permasalahan dalam

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan PAD tersebut

bertujuan untuk kesejahteraan wilayah dan masyarakat Kabupaten

Merauke.

19

Selain itu beberapa jurnal penelitian international membahas strategi

serta kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah sosial, politik

atau ekonomi seperti berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Musa Tuncay

(2015) tentang “SWOT analysis in strategic management and a sample

aplication in piblic” mengungkapkan bahwa strategi tidak hanya

digunakan oleh perusahaan namun digunakan untuk mengatasi masalah

sosial yang menyangkut pemerintah ataupun lingkungan masyarakat.

Selain tiu penelitian yang dilakukaan oleh Prof. Frans A.J van den Bosch

(1994) tentang “Goverment impact on the Business Environment and

Strategic Management” mengungkapkan bahwa adanya pengaruh dari

pemerintahan terhadap bisnis dalam keberlangsungan bisnis dimasa depan.

H. Kerangka pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2010). Dalam

penelitian ini menggambarkan alur kerangka pemikiran strategi dan

kebijakan oleh pemerintah DKI Jakarta yang berdasarkan akibat dampak

perubahan pilihan konsumen dari toko konvensional ke toko online

dimana perubahan tersebut terlihat dari perkembangan melalui penjualan

toko konvensional dan toko online. Dalam gambar 2.1 menjelaskan alur

kerangka pemikiran dari terjadinya perubahan pilihan konsumen dari toko

konvensional ke toko online di DKI Jakarta, setelah perubahan pilihan

konsumen tersebut dapat melakukan wawancara dengan menjadikan

strategi lalu menganalisis SWOT dengan kekuatan dan kelemahan

pemerintah DKI Jakarta terhadap peluang dan ancaman dari perubahan

pilihan konsumen toko konvensional ke toko online.

Dalam kerangka penelitian ini memakai instrument kekuatan,

kelemahan, peluang serta ancaman, sebagai berikut:

a. Kekuatan (S)

20

• Fasilitas dan Infrastruktur Provinsi DKI Jakarta yang

dimiliki memadai atau lengkap

• Banyaknya Program yang mendukung pelaku usaha

• PDRB Pemerintah DKI Jakarta sangat besar dibanding

daerah yang lain

• Karakteristik dan gaya hidup masyarakat DKI Jakarta yang

konsumtif

b. Kelemahan (W)

• Pengawasan pemerintah daerah yang masih kurang

terhadap pelaku usaha baik konvensional maupun online

• Peraturan yang belum tersedia dalam perdagangan online

• Pembinaan dan dukungan yang dilakukan Pemerintah DKI

Jakarta belum maksimal

• Masyarakat wilayah DKI Jakarta yang masih kurang taat

dalam peraturan perdagangan

c. Peluang (O)

• Pertumbuhan teknologi yang semakin baik di Indonesia

• Timbulnya potensi ekonomi digital dalam perdagangan

• Terciptannya lapangan usaha dalam bidang UMKM karena

kemudahaan membuka toko dan mencapai pasar

(marketplace)

• Adanya objek Pajak daerah dan retribusi daerah baru dalam

bidang perdagangan online

d. Ancaman (T)

• Produk luar negeri yang banyak membanjiri perdagangan

online

• Banyaknya terjadi kejahatan terhadap konsumen secara

online

• Banyaknya toko konvensional yang beralih ke toko online

21

• Konflik sosial yang dirasakan masyarakat dengan adanya

perubahan pilihan konsumen

Hasil analisis SWOT yang didapat dari instrumen-instrumen

dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, setelah itu dapat dijadikan grand

strategy atau kebijakan yang tujuannya untuk mengatasi dari dampaknya

perubahan pilihan konsumen dari toko konvensional ke toko online bagi

Pemerintah DKI Jakarta.

Gambar 2.1: Alur Kerangka pemikiran

22

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengambil lokasi Pemerintah DKI

Jakarta yakni kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Perdagangan

yang berada di jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Kota Jakarta

Utara. Hal yang melatarbelakangi diambilnya Pemerintah DKI Jakarta

karena DKI Jakarta merupakan daerah multietnis, dimana banyak

perbedaan penduduk masyarakat dari cara pandang, profesi, maupun

pendapatan.

Masyarakat Jakarta merupakan pengguna teknologi berbasis

internet terbesar di Indonesia yang mengindikasikan bahwa perkembangan

teknologi internet yang berbasis ekonomi dan perdagangan mudah untuk

dikembangkan, maka itu harus adanya strategi dan kebijakan yang tepat

dari Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Perdagangan (KUMKMP).

B. Jenis penelitian dan tujuan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan

melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian

yang melalui serangkaian proses yaitu pencarian data sesuai konteks

kejadian langsung, dan data tersebut menggambarkan peristiwa sepersis

dengan apa yang terjadi dilapangan, dari gambaran tersebut membuat

kejadiannya seperti melibatkan perspektif atau penelitian yang ikut andil

didalam bebagai kejadian, selain itu menggunakan penginduksian dalam

menjelaskan gambaran fenomena yang dilihat atau dicermati oleh peneliti

( Gorman & Clayton dalam Fiandana 2015: 1793)

Tujuan penelitian ini ialah untuk membuat strategi yang akan

dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam mengantisipasiperubahan pilihan

konsumen dari toko konvensional ke toko online dengan melakukan

23

kegiatan wawancara dengan staff ahli yang menangani masalah pasar dan

retail di Dinas KUMKMP. Selain itu penelitian melakukan penyebaran

kuesioner untuk melihat strategi perencanaan yang digunakan untuk

melakukan kebijakan dengan cara analisis SWOT yakni kekuatan

(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman

(threats).

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian sumber data merupakan hal yang penting

dicantumkan dan dijadikan subyek dari penelitian. Penelitian ini memakai

Sumber data primer dan sekunder. Menurut farihah (2006:45) data primer

adalah data lapangan yang didapat dari sumber pertama, seperti hasil

wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Dalam data primer, peneliti

atau observasi langsung terjun ke lapangan maupun penelitian di

laboraturium. Pelaksanaan berupa survey, percobaan (eksperimen) ataupun

penyebaran kuesioner.

Sementara itu menurut farihah (2006:45) data sekunder merupakan

data primer yang didapatkan dari perseorangan maupun organisasi lain

atau data primer yang sudah diolah dan bisa dalam bentuk tabel atau

grafik. Data sekunder dimaksudkan sebagai gambaran tambahan,

pelengkap atau untuk diproses lebih lanjut (dokumen misalnya).

Data primer dan data sekunder yang digunakan seperti berikut:

1. Wawancara

Menurut Moleong (1991:135) wawancara merupakan suatu

percakapan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara

lisan dan tulisan. Biasanya wawancara berhadapan langsung

dengan orang yang mempunyai data atau disebut narasumber.

Data dan informasi yang didapat menggambarkan masalah yang

ingin atau sedang diteliti.

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan

data dari narasumber yang berkaitan dengan strategi dan

24

kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tentang bagaimana

mengantisipasidari perubahan pilihan konsumen dari toko online

ke toko konvensional

2. Kuesioner Penelitian

Kuesioner menurut Suroyo Anwar (2009:168) kuesioner

merupakan suatu kumpulan pertanyaan tertulis yang berisikan

data secara faktual atau opini. Biasanya kuesioner berkaitan

dengan responden atau organisasi yang perlu dibuktikan

kebernarannya atau fakta atau pertanyaaan didalam kuesioner

tersebut dianggap beropini oleh responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang bertujuan khusus

untuk pengumpulan , penyimpanan penemuan serta pengelolahan

dari penyebaran dokumen. Dalam penelitian ini Dokumentasi

atau data sekunder yang digunakan adalah berupa dokumen-

dokumen yang berasal dari World Bank, Bank Indonesia, BPS,

internet dan jurnal-jurnal yang ditujukan untuk melengkapi

penelitian.

D. Metode Analisis Data

1. Analisis S.W.O.T

Analisis SWOT merupakan suatu analisis yang bertujuan

untuk mengetahui kondisi internal maupun eksternal suatu objek

yang ingin di teliti. Sementara menurut Rangkuti (2016:20) SWOT

merupakan singkatan yang menampilkan lingkungan internal

(kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan

ancaman).

Analisis SWOT biasanya sebagai alat dan dasar untuk

merancang strategi perencanaan yang dibutuhkan untuk suatu

pengembangan, investasi, manajemen dan bisnis yang dilakukan

oleh instansi (Rangkuti 2016:7). Dalam penelitian ini Analisis

25

SWOT digunakan sebagai mengetahui strategi perencanaan dan

kebijakkan Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan

mengantisipasidari perubahan pilihan konsumen diwilayahnya.

2. Definisi dan tahapan SWOT

Maderoji (dalam Lukman, 2015:59) menjelaskan definisi

dan tahapan-tahapan dalam menggunakan analisis SWOT sebagai

berikut:

a. Strenght (kekuatan)

Strenght (kekuatan) merupakan hal-hal yang dapat menjadi

kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, biasanya

meliputi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah

atau wilayah baik sumber daya manusia (SDM) maupun

sumber daya lainnya. Kekuatan ini dapat dimanfaatkan untuk

meminimalisir ancaman ataupun dapat menghilangkan dampak

yang diakibatkan oleh ancaman dari sekitar baik lingkungan

maupun masyarakat. Kekuatan usaha ini dapat dikontrol dan

diawasi untuk kepentingan atau pengembangan suatu daerah

ataupun organisasi.

b. Weakness (kelemahan)

Weakness (kelemahan) merupakan segala sesuatu yang

menjadi kelemahan atau kendala-kendala yang menyebabkan

suatu daerah sulit untuk berkembang dan meningkatkan

kinerjanya.

c. Opportunity (peluang)

Opportunity (peluang) merupakan sebuah kesempatan yang

ada yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu

daerah. Peluang yang ada tersedia di sekitar lingkungan toko

online dan toko konvensional.

c. Threat (ancaman)

Threat (ancaman) adalah situasi yang dapat mengurangi

kemampuan daerah atau organisasi untuk berkembang.

26

Ancaman termasuk variabel yang tidak dapat didapat oleh

daerah atau organisasi tersebut dan dimiliki oleh lingkungan

dari daerah atau organisasi tersebut, selain itu ancaman juga

tidak dapat dihindari oleh daerah maupun organisasi namun

dapat diperkecil intensitasnya dengan strategi yang matang.

d. Tahapan SWOT

Dalam tahapan melakukan analisis SWOT ada beberapa

tahapan yaitu pertama mengidentifikasi Tahap pengumpulan

data yang dimiliki pemerintah daerah yakni faktor internal

kekuatan dan kelemahan yang ada serta faktor eksternal

peluang dan ancaman. Setelah itu melakukan tahapan analisis

dimana faktor lingkungan eksternal ancaman apakah dapat

mempengaruhi faktor lingkungan internal serta dampak yang

ditimbulkan dari analisis tersebut. tahapan terakhir yaitu

pemakaian data yang ditunjukan untuk pengembalian

keputusan dari masalah yang terjadi.

3. Kualitatif Matriks SWOT

Pendekatan kualitatif matriks SWOT yang telah di

kembangkan oleh Kearns ada delapan kotak, dimana dua kolom

teratas merupakan kolom eksternal yaitu peluang dan ancaman

sedangkan kolom yang berada di paling kiri merupakan yaitu

kekuatan dan kelemahan. Selain itu ada empat kolom dimana

ditujukan untuk strategi yang diakibatkan dari pertemuan antara

faktor-faktor internal dan eksternal.

Gambar 3.1: Matriks SWOT Kearns

Sumber: Hisyam, 1998

27

a. Kotak hijau: Comparative Advantages

Kotak ini merupakan hubungan antara kekuatan dan

peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi

pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan suatu

peluang menjadi berkembang lebih cepat.

b. Kotak biru: Mobilization

Kotak ini merupakan hubungan antara ancaman dan

kekuatan. Disini pemerintah daerah harus melakukan upaya

mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan

pemerintah daerah untuk memperlemah ancaman dari

perubahan pilihan konsumen, bahkan dapat merubah

ancaman menjadi sebuah peluang.

c. Kotak kuning: Divestment/Investment

Kotak ini merupakan hubungan antara kelemahan

dan peluang. Situasi ini terdapat suatu pilihan yaitu situasi

pemerintah daerah melakukan kabur atau meninggalkan

dan tetap atau melakukan. Selain itu Peluang yang tersedia

dapat membuat yakin untuk tetap namun tidak dapat

dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk

melakukan peluang tersebut.

d. Kotak merah: Damage Control

Kotak ini merupakan kondisi yang paling lemah

untuk perencanaan strategi karena kotak ini diisi hubungan

antara kelemahan dan ancaman. Keputusan yang salah akan

membawa pada kerugian yang dialami oleh pemerintah

daerah. Strategi yang harus diambil adalah Damage Control

(mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi kerugian

yang membuat keadaan pemerintah tidak baik.

28

4. Kuantitatif Analisis SWOT

Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara

kuantitaif melalui perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan

oleh Pearce dan Robinson (1998) agar diketahui secara pasti posisi

instansi pemerintah atau organisasi yang sesungguhnya. Menurut

Rangkuti (2016:25) perhitungan yang dilakukan melalui empat

jenis tahap, yaitu:

a. Menentukan bobot rating dan score. Bobot ditentukan

berdasarkan kondisi yang ada dengan skala 1 sampai 6 (1=

sangat kurang, 6 sangat baik)

b. Menjumlahkan bobot data yang telah didapat. Kemudian

dihitung bobot relatif untuk masing-masing indikator.

Bobot tersebut menjadi nilai 1%-100%

c. Menentukan rating yang bertujuan untuk kepentingan

penanganan dampak yang terjadi dalam instansi pemerintah

atau organisasi. Biasanya tingkatan rating 1 sampai 4 (1 =

tidak penting, 4 = penting)

Tabel 3.1: IFAS & EFAS (Internal strategic Factor

Analysis Summary & External strategic Factor Analysis

S

u

m

m

a

r

y

)

Sumber : Rangkuti (2016:26)

Faktor-Faktor

Strategi SWOT

Rata-Rata

penilaian

Bobot Rating Bobot X

Rating

IFAS (Internal

strategic Factor

Analysis

Summary)

Kekuatan

Kelemahan

Total (S+W)

EFAS (External

strategic Factor

Analysis

Summary)

Peluang

Ancaman

Total (O+T)

29

d. Penempatan grand strategy atau posisi strategi untuk

digunakan mencari posisis organisasi (S+O), (W+O),

(S+T), (W+T).

e. Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh total skor

yang didapat lalu ditempatkan pada kuadran SWOT.

Gambar 3.2 : Kuadran SWOT Pearce dan Robinson

S

u

m

b

e

r

:

H

i

s

y

a

m

, 1998

• Kuadran I (positif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi

yang kuat dan strabil, Rekomendasi strategi yang

diberikan adalah Progresif, artinya organisasi dalam

kondisi prima dan mantap sehingga sangat

dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi,

memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan

secara maksimal.

• Kuadran II (positif, negatif)


yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar.

30

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah

Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam

kondisi mantap namun menghadapi sejumlah

tantangan berat sehingga diperkirakan roda

organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus

berputar bila hanya bertumpu pada strategi

sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan

untuk segera memperbanyak ragam strategi

taktisnya.

• Kuadran III (negatif, positif)


yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi

strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi,

artinya organisasi disarankan untuk mengubah

strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama

dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang

yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

• Kuadran IV (negatif, negatif)


yang lemah dan menghadapi tantangan besar.

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah

Strategi Bertahan, artinya kondisi internal organisasi

berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya

organisasi disarankan untuk meenggunakan strategi

bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak

semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan

sambil terus berupaya membenahi diri.

31

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum DKI Jakarta

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis DKI Jakarta merupakan wilayah Daratan

yang rendah mempunyai ketinggian rata-rata lebih atau kurang dari

7 meter diatas permukaan air laut. DKI Jakarta memiliki jumlah

waduk atau situ yang cukup banyak, selain tiu sungai atau kanal

yang melewati daratan DKI jakarta berjumlah 17 sungai.

Luas wilayah DKI Jakarta sebesar 662.33 km2 dengan

terbagi 6 wilayah dengan 44 kecamatan dan 267 kelurahan yakni

Kepulauan Seribu (8.70 km2) dengan 2 kecamatan dan 6 kelurahan,

Jakarta Selatan (141.27 km2) dengan 10 kecamatan dan 65

kelurahan, Jakarta Timur (188.03 km2) dengan 10 kecamatan

dengan 65 kelurahan, Jakarta Pusat (48.13 km2) dengan 8

kecamatan dengan 44 kelurahan, Jakarta Barat (129.54 km2)

dengan 8 kecamatan dan 56 kelurahan, Jakarta Utara (146.66 km2)

dengan 6 kecamatan dan 31 kelurahan.

Letak geografis wilayah DKI Jakarta 60 12’ LS dan 1060 48

BT dengan berbatasan dengan:

• Perbatasan bagian selatan : Kota Depok

• Perbatasan bagian timur : Provinsi Jawa Barat

• Perbatasan bagian barat : Provinsi Banten

• Perbatasan bagian utara : Laut Jawa

32

Gambar 4.1 : Peta Adminitrasi Wilayah DKI Jakarta

Sumber : BPS DKI Jakarta 2017

2. Pemerintahan DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta wilayah yang mempunyai status

sebagai ibukota negara. Status istimewa tersebut tercantum dalam

otonomi khusus yang berdasarkan UU nomor 29 tahun 2007.

Dengan status tersebut, DKI Jakarta memiliki kebijakan Khusus

yakni mengenai mengurus pemerintahaan dan menentukan

anggaran pada tingkat provinsi. Kebijakan khusus tersebut

dikarenakan lembaga legislatif hanya ada pada tingkat provinsi

Secara wilayah DKI Jakarta terbagi menjadi 5 kota

adminitrasi dan 1 kabupaten adminitrasi. Sementara itu 6 wilayah

adminitrasi terbagi menjadi 44 kecamatan dan 267 kelurahan.

Jumlah aparatur sipil negeri yang berada di lingkungan pemerintah

33

Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 sebanyak 71.218 orang. Dalam

menjalankan pemerintahaannya dewan eksekutif seperti provinsi

DKI Jakarta serta lembaga legislatif seperti DPRD telah

mengaluarkan beberapa peraturan kebijakan atau keputusan

sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Jumlah Keputusan Pemerintah dan DPRD

menurut jenisnya, 2012-2016

Jenis Keputusan 2012 2013 2014 2015 2016

Peraturan Daerah 7 13 18 5 3

Keputusan Dewan 25 50 37 42 51

Prakarsa Dewan 1 1 1 - -

Kajian Hukum - - - - -


3. Kependudukan

Penduduk merupakan seseorang yang mendiami suatu

wilayah di dalam geografis Republik Indonesia selama enam bulan

atau lebih dan atau mereka yang mendiami wilayah kurang dari

enam bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Menurut data

sensus penduduk dalam Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta,

pada tahun 2016 jumlah penduduk di 6 wilayah adminitrasi sebesar

10.277.628 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 2.685.314,

sementara rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 3,83 perkepala

rumah tangga. Sedangkan rata-rata sex ratio di 6 wilayah

adminitrasi sebesar 100,8 di mana dalam setiap 100 penduduk

Perempuan terdapat 100,8 penduduk laki-laki, atau dapat dikatakan

sex ratio ini sangat seimbang. Kepadatan penduduk tertinggi

terdapat di Kota adminitrasi Jakarta Barat dengan kepadatan

penduduk 19.268,20 orang/km2, sedangkan Kabupaten adminitrasi

Kepulauan Seribu memiliki kepadatan terendah dengan kepadatan

penduduk 2.714,48 orang/km2.

34

4. Perdagangan

Secara Perdagangan, Provinsi DKI Jakarta merupakan

wilayah yang mempunyai fasilitas perdagangan dan jasa yang

sangat lengkap terbagi dalam 5 wilayah adminitrasi. Provinsi DKI

Jakarta yang dikelola P.D Pasar Jaya memiliki sejumlah bangunan

pasar seperti pasar grosir, pasar khusus, pasar induk serta pasar

eceran atau biasa disebut toko konvensional. Fasilitas perdagangan

tersebut tersebar di beberapa daerah yang digambarkan Tabel 4.2

sebagai berikut

Tabel 4.2: Jumlah Fasilitas Perdagangan yang dikelola P.D

Pasar Jaya perkota adminitrasi di Provinsi DKI Jakarta pada

Tahun 2016


Fasilitas perdagangan Provinsi DKI Jakarta yang dikelola

P.D Pasar Jaya yang digambarkan oleh tabel 4. menjelaskan

bahwa jumlah keseluruhan pasar yakni berjumlah 153 dengan

perincian 17 pasar grosir, 12 pasar khusus, 1 pasar induk serta

123 pasar eceran. Wilayah terbanyak jumlah pasar grosir adalah

Jakarta Selatan dengan 5 pasar, sementara itu untuk pasar khusus

yang terbanyak terdapat di Jakarta Timur dengan jumlah 5 pasar.

Pasar induk yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta hanya

terdapat di Jakarta Timur yaitu sebnayak 1 pasar induk, selain itu

Kota Adminitrasi Jenis Tempat Perdagangan

Jumlah

Grosir Khusus Induk Eceran

Jakarta Selatan 5 2 - 20 27

Jakarta Timur 3 5 1 24 33

Jakarta Pusat 4 3 - 31 38

Jakarta Barat 3 2 - 23 28

Jakarta Utara 2 - - 25 27

Jumlah 17 12 1 123 153

35

pasar eceran terbanyak terdapat di jakarta pusat dengan jumlah 38

pasar.

B. Sejarah dan perkembangan Toko konvensional dan Toko online

1. Sejarah Toko Konvensional (Retail)

Sejarah toko konvensional (ritel modern) di Indonesia

sudah memulai berdirinya usaha membangun dari tahun 1960-an.

Pada saat itu sudah muncul departement store yang pertama yaitu

Sarinah. Dalam kurun waktu 15 tahun kemudian, bisnis ritel di

Indonesia bisa dikata kan berkembang menuju kearah negatif atau

tidak berkembang. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan ekonomi

Presiden Soeharto di awal masa pemerintah orde baru, yang lebih

banyak membangun investasi disektor eksploitasi hasil alam

(tambang & kayu), dibandingkan sektor usaha ritel barang dan jasa

dikalangan masyarakat.

Awal tahun 1990an ditandai dengan beroperasinya salah

satu perusahaan ritel modern besar yaitu dari jepang yang bernama

SOGO. Dikeluarkannya Keputusan Presiden No.99/1998, tentang

menghapuskan larangan investor dari luar negeri untuk masuk ke

dalam bisnis ritel modern di Indonesia. Saat ini muncul berbagai

format Ritel Modern diantaranya adalah minimarket, supermarket,

hypermarket, specially store/convinience store, departement store.

Modern market digambarkan secara sederhana sebagai

suatu tempat menjual barang-barang makanan atau non-makanan,

barang jadi atau bahan olahan, kebutuhan harian atau lainnya yang

menggunakan format self service dan menjalankan sistem

swalayan yaitu konsumen membayar di kasir yang telah

disediakan. Data yang dipublikasikan oleh APRINDO dalam tahun

2004 sampai 2008 toko konvensional jenis minimarket memiliki

rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 38% pertahun,

disusul kemudian jenis hypermarket sebesar 21,5% dan jenis

supermarket yang hanya 6% pertahun. Tingginya di format

36

minimarket, membuat persaingan dalam ekspansi atau penambahan

jumlah gerai menjadi ketat yang berdasarkan dari dua toko

konvensional yaitu Indomaret dan Alfamart. Sedangkan dalam

nilai yang dihasilkan format hypermarket merupakan yang

terbesar, seperti yang dicapai pada tahun 2008 yaitu sebesar 41%,

sementara itu minimarket dengan 32% dan kemudian supermarket

dengan 26%.

2. Sejarah dan perkembangan Toko Online di Indonesia

Toko Online sudah lebih dari 24 tahun berada di Indonesia.

Penyedia toko online di Indonesia bermulai pada tahun 1994

dimana IndoNet hadir sebagai Internet Service Provider (ISP)

komersial pertama di Indonesia. Pada tahun 90an layanan internet

dimanfaatkan untuk menjadi etalase digital. Konsumen dapat

melihat barang yang diinginkan, tetapi proses negosiasi dan jual-

beli tetap dilaksanakan dengan cara-cara konvensional. Paling

tidak lewat sambungan telepon. Perdagangan elektronik dan

komunitas virtual ditandai dengan hadirnya situs Bhinneka.com

dan sanur.com pada tahun 1996 namun sanur.com tidak aktif lagi,

selain itu hadirnya forum Kaskus pada tahun 1999 untuk forum

jual-beli dan adanya kemunculan startup berita berupa portal Detik

ditahun 1999.

Pada tahun 2000-2007, pemerintah Indonesia yang

menyadari potensi dan efek dari perdagangan elektronik mulai

menyusun rancangan undang-undangnya. Hal tersebut berbarengan

dengan terus bertumbuhnya sektor e-commerce dan pilihan para

konsumen di internet. Tercatat ada glodokshop.com, datakencana,

wetmarket dari singapura, fast n cheap dari Surabaya, lippo shop,

iklanbaris.co.id, gadogado.net yang merupakan situs lelang. Selain

itu munculnya forum-forum publik yang menjadi cikal bakal

market place yang dikelola secara struktur, salah satunya yaitu

Tokobagus.com dari Bali. Layanan pendukung e-commerce terus

37

berkembang salah satunya yaitu munculnya layanan pembayaran

elektronik bernama Doku sejak tahun 2007.

Pada tahun 2010-2011 kehadiran aplikasi Go-jek benar-

benar menjadi trobosan, membuka pandangan dan wawasan lebih

banyak orang Indonesia mengenai besarnya dampak dari e-

commerce. Go-jek menawarkan layanan transportasi berbasis

online dan turunanya. Hal tersebut menarik minat pemain dari luar

negeri. Di tahun 2010, market Bukalapak mulai beroperasi. Pada

tahun 2011, Rakuten masuk ke Indonesia. Selain itu ada tiket.com,

Zalora Indonesia dari Zalora Group yang jaringan internationalnya

mulai beroperasi.

Pada tahun 2012 dibentuknya organisai idEA (asosiasi E-

commerce Indonesia) yang menaungi para pemain e-commerce

dalam hubungan strategis bersama pemerintah, hubungan ini

bertujuan untuk meningkatkan ekosistem e-commerce tanah air dan

reputasinya di dunia. Selain itu ada pelaksanaan perayaan Hari

Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang diharapkan

menimbulkan kepercayan konsumen terhadap e-commerce dan

memperluas minat konsumen Indonesia.

Pada tahun 2014, sejarah terus dicetak, salah satu platform

e-commerce yaitu Tokopedia menjadi startup pertama yang

menerima investasi pada tahun 2014 dengan nilai USD 100 juta

atau setara dengan Rp 1,2 Triliun saat itu. Investasi tersebut

menjadi terbesar yang pernah ada di Indonesia untuk startup e-

commerce. Selain itu para perusahaan telekomunikasi melirik e-

commerce seperti XL Axiata yang mendirikan Elevenia dan SK

Planet yang didirikan oleh perusahaaan telekomunikasi dari Korea

Selatan.

Pada tahun 2015 banyak peristiwa yang dialami e-

commerce seperti Tokobagus dan Berniaga dimerger menjadi OLX

Indonesia yang berfokus pada jual-beli komoditas barang second.

38

Hadir juga MatahariMall.com dari Lippo Group, Shopee dari

Singapura, serta JD.id yang berasal dari Tiongkok.

Pada tahun 2016-2017 terjadi persaingan ketat yang

menyebabkan beberapa perusahaan e-commerce terpaksa berhenti

beroperasi. Perusahaan e-commerce yang berhenti yaitu Lamido,

paraplou, Valadoo, Wearfable, Foopanda. Selain itu terjadi

hengkangnya perusahaan asal Tiongkok yaitu Rakuten.co.id

padahal perusahaan tersebut telah berjalan selama lima tahun di

Indonesia. Disamping itu terjadinya akuisisi perusahaan Lazada

Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari Lazada

International Asia Tenggara dan kemudian diakuisisi oleh

perusahaaan asal Tiongkok yakni Alibaba. Pada tahun yang sama,

pemerintah merilis roadmap e-commerce Indonesia untuk 2017-

2019. Dituangkan dalam bentuk Pepres Nomor 74 Tahun 2017

tentang “Road Map E-commerce” tahun 2017-2019, dan juga

disebut dengan istilah lain; Peta Jalan Sistem Perdagangan

Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) 2017-2019. SPNBE

memuat delapan aspek yakni pendanaan, perpajakan, perlindungan

konsumen, pendidikan dan SDM, logistik, infrastruktur

komunikasi, keamanan siber, pembentukan manajemen pelaksana.

C. Strategi Pemerintah DKI Jakarta dalam mengantisipasi Perubahan

pilihan konsumen dari toko konvensional ke toko online

Perubahan pilihan konsumen mampu mempengaruhi jalannya

pasar atau trend yang sedang terjadi. Perpindahan pilihan konsumen dari

toko konvensional ke toko online mempunyai dampak langsung terhadap

pelaku usaha baik dampak positif ataupun dampak negatif. Namun belum

adanya acuan dasar peraturan undang-undang yang mengatur perdagangan

online membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa banyak

bertindak dalam mengantisipasi perubahan. Setidaknya Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan

39

merumuskan 4 pokok pemikiran dalam 7 strategi untuk mengantisipasi

perubahan pilihan konsumen yang berubah dari toko konvensional ke toko

online, yaitu:

1. Strategi Produk dan Kewirausahaan

a. Peningkatan kualitas produk dan daya saing produk

Dalam hal ini strategi pemerintah Provinsi DKI

Jakarta yaitu melakukan peningkatan kualitas produk dan

daya saing toko dan pelaku usaha dengan cara melakukan

standarisasi produk dengan kerjasama dengan BSN (Badan

Standarisasi Nasional).

Kerjasama dengan BSN bertujuan untuk pembinaan

meningkatkan kualitas produk yang sesuai standar nasional

selain itu adanya pendampingan penerapan SNI (Standar

Nasional Indonesia) sehingga produk yang di jual oleh

pelaku usaha dapat berdaya saing yang tinggi dengan

produk-produk luar negeri yang banyak diperjual belikan di

wilayah DKI Jakarta.

b. Inovatif program kewirausahaan

Dalam inovatif program Dinas Koperasi, UMKM.

dan Perdagangan melaksanakan program OK OCE (One

Kecamatan, One Center Enterpreneurship) yang telah

berganti nama menjadi kewirausahaan terpadu. Program

dimana Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas KUMKMP

melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku

usaha di setiap kecamatan yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Program tersebut memakai sistem kerja yang

berdasarkan meritrokasi yaitu mengedepankan prestasi

dalam kewirausahaan yang dimana pelaku usaha yang

berprestasi dapat dipertahankan dan dapat didukung penuh

oleh pemerintah DKI Jakarta.

40

2. Strategi Promosi

a. Kerjasama Promosi dengan Marketplace

Dengan peningkatan kualitas produk, daya saing

usaha serta inovasi produk yang dilakukan Pemerintah DKI

Jakarta maka selanjutnya adalah melakukan promosi

melalui media cetak maupun media online. Pemerintah DKI

Jakarta melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan

melakukan kerjasama dengan sejumlah perusahaan berbasis

online atau marketplace seperti Tokopedia dan Ralali.com.

Kerjasama dengan perusahaan berbasis online

tersebut bertujuan untuk pengembangan kewirausahaan

yang ada di DKI Jakarta dengan pelatihan tentang berjualan

di toko online (marketplace), setelah kepelatihan maka

Dinas KUMKMP dan perusahaan berbasis online

melakukan pendampingan sehingga pelaku usaha yang

sudah dibina dan mengikuti kepelatihan dapat meneruskan

usaha toko yang dulunya berbasis konvensional menjadi

toko online dapat berkembang dan tidak berhenti ditengah

jalan.

b. Pameran produk lokal dalam kota dan luar kota

Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas KUMKMP

memberi dukungan dalam mempromosikan produk para

pelaku usaha dengan cara mengikuti pameran diberbagai

wilayah di Indonesia. Dinas KUMKMP biasanya

melakukan seleksi ketat dalam pemilihan toko, UMKM,

atau wirausahawan agar produk yang di promosikan atau

ditampilkan dalam pameran dapat menunjukkan dan

menampilkan kualitas serta ciri khas dari wilayah DKI

Jakarta.

Dalam melakukan promosi produk biasanya Dinas

KUMKMP mengikuti pameran dengan reputasi nasional.

41

Pameran tersebut seperti PRJ atau Pekan Raya Jakarta yang

diadakan setahun sekali dalam memperingati HUT DKI

Jakarta, atau pun Pekan Raya Indonesia yang diadakan di

ICE BSD, Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini Dinas

KUMKMP kerja sama dengan penyelenggara pameran

tersebut untuk dapat menyediakan tempat berdagang dalam

mempromosikan serta menjual barang dan produk yang

berasal dari wilayah DKI Jakarta.

3. Strategi Keamanan

a. Pengawasan produk, pelaku usaha dan tempat jual

Dalam perdagangan pengawasan merupakan hal

yang penting. Dalam wilayah DKI Jakarta pengawasan

diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2018

tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil didalam bab

V pasal 12 ayat (3) bertuliskan “pembinaan dan

pengawasan dilakukan oleh perangkat daerah terkait bidang

UMK”, dengan penjelasan peraturan gubernur tersebut

perangkat daerah yang terkait adalah Dinas KUMKP

Dalam pengawasan tersebut Dinas KUMKMP

melakukan pengecekan izin usaha kepada pelaku usaha atau

biasa disebut SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), jika

SIUP tidak diperpanjang maka surat izin usaha akan

dicabut dan tidak diperkenankan untuk melakukan

perdagangan. Selain izin usaha, pembinaan dan

pengawasaan yang dilakukan Dinas KUMKMP berkerja

sama dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Dalam kerjasamanya dengan BPOM, Dinas

KUMKMP melakukan sidak ketoko-toko dan pasar yang

bertujuan melakukan pengawasan terhadap produk-produk

yang terduga mengandung bahan makanan yang berbahaya

42

serta pengecekkan tanggal kadaluwarsa pada produk obat

dan makanan tersebut. Sementara kerjasama dengan

BPJPH, Dinas KUMKMP melakukan pengecekkan daftar

izin dan label Halal pada produk obat, makanan dan lain-

lain.

b. Perlindungan konsumen

Dinas KUMKMP menjalankan dan menerapkan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dalam pengawasan perdagangan. Perlindungan

konsumen ini meliputi 2 hal yaitu hak dan kewajiban

konsumen serta hak dan kewajiban bagi pelaku usaha.

Dalam perlindungan konsumen Dinas KUMKMP

berkewajiban untuk melindungi konsumen dengan

membentuk serta menjalankan Badan pengawasan dan

perlindungan konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK). Pembetukan badan tersebut bertujuan

untuk membantu upaya pengembangaan perlindungan

konsumen serta bertugas mengangani dan menyelesaikan

sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

4. Strategi peningkatan fasilitas pembangunan dan revitalisasi

pasar dan toko

Dalam perdagangan tempat merupakan suatu dasar yang

diperlukan untuk melakukan jual-beli. Pemerintah DKI Jakarta

melalui Dinas KUMKMP telah melakukan pembangunan dan

revitalisasi pasar atau toko di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pembangunan pasar dan toko Dinas KUMKMP melalui PD. Pasar

jaya telah melakukan pembangunan 38 telah sudah selesai

dibangun, 22 masih dalam proses, dan sebanyak 56 pembangunan

belum selesai. Selain itu Dinas KUMKMP melalui PD Pasar jaya

melakukan revitalisasi pasar atau toko yang sebanyak 8 pasar

sudah selesai, 12 masih dalam proses dan 26 belum selesai.

43

D. Strategi dan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dengan Analisis

SWOT

Dalam penentuan strategi dan kebijakan ada beberapa tahapan

analisis SWOT yang akan digunakan. Tahapan pertama dalam analisis

SWOT yakni melakukan perumusan faktor-faktor yang ada didalam

maupun diluar (internal dan eksternal). Dalam perumusan Faktor-faktor

yang menjadi objek dalam analisis SWOT adalah Pemerintah DKI Jakarta

melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan

Perdagangan. Tahapan selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan

analisis kualitatif untuk menentukan strategi melalui serangkaian

wawancara dengan kepala seksi distribusi barang dan jasa serta kebutuhan

pokok di Dinas KUMKMP. Setelah itu tahapan selanjutnya penelitian ini

melakukan analisis kuantitatif dengan cara penyebaran kuesioner di Dinas

KUMKMP bagian perdagangan Setelah semua tahapan selesai maka

penelitian ini menentukan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi dari

perubahan pilihan konsumen dari toko konvensional ke toko online di


1. Perumusan Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Tahapan pertama yakni melakukan perumusan Faktor-

faktor yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala seksi

distribusi barang dan jasa serta kebutuhan pokok di Dinas

KUMKMP. Faktor internal memiliki kekuatan dan kelemahan

dalam perdagangan, sementara faktor eksternal yaitu dampak

perubahan pilihan konsumen dari toko konvensional ke toko

online. Dengan perumusan dari hasil wawancara memperoleh

faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

• Fasilitas dan Infrastruktur Provinsi DKI Jakarta

yang dimiliki memadai atau lengkap

• Banyaknya Program yang mendukung pelaku usaha

44

• PDRB Pemerintah DKI Jakarta sangat besar

dibanding daerah yang lain

• Karakteristik dan gaya hidup masyarakat DKI

Jakarta yang konsumtif

b. Kelemahan (Weakness)

• Pengawasan pemerintah daerah yang masih kurang

terhadap pelaku usaha baik konvensional maupun

online

• Peraturan yang belum tersedia dalam perdagangan

online

• Pembinaan dan dukungan yang dilakukan

Pemerintah DKI Jakarta belum maksimal

• Masyarakat wilayah DKI Jakarta yang masih kurang

taat dalam peraturan perdagangan

c. Peluang (Opportunity)

• Pertumbuhan teknologi yang semakin baik di

Indonesia

• Timbulnya potensi ekonomi digital dalam

perdagangan

• Terciptannya lapangan usaha dalam bidang UMKM

karena kemudahaan membuka toko dan mencapai

pasar (marketplace)

• Adanya objek Pajak daerah dan retribusi daerah

baru dalam bidang perdagangan online

d. Ancaman (Threat)

• Produk luar negeri yang banyak membanjiri

perdagangan online

• Banyaknya terjadi kejahatan terhadap konsumen

secara online

45

• Banyaknya toko konvensional yang beralih ke toko

online

• Konflik sosial yang dirasakan masyarakat dengan

adanya perubahan pilihan konsumen

2. Kualitatif Analisis SWOT

Tahap kedua yakni analisis SWOT secara kualitatif, Kualitaif

merupakan penelitian yang menyajikan data dengan penggambaran

sesuai dengan ada yang dilapangan dan dianalisis dengan

prespektif oleh peneliti, selain itu menggunakan penginduksian

dalam menjelaskan gambaran fenomena yang dilihat atau dicermati

oleh peneliti (Gorman & Clayton dalam Fiandana 2015: 1793).

Dalam analisis SWOT Faktor-faktor internal dan eksternal

saling berhubungan dan keterkaitan satu dengan yang lainnya, dari

keterkaitan dan hubungan tersebut dapat diperoleh strategi yang

tepat untuk menerapkan kebijakan. Hubungan dan keterkaitan

antara faktor–faktor internal dan eksternal seperti berikut:

a. Strategi kekuatan dan peluang (S+O)

Strategi keterkaitan kekuatan dan peluang harus

melihat beberapa faktor-faktor yang ada sehingga strategi

tersebut dapat dijadikan pengembangan bagi wilayah DKI

Jakarta. Pertama kekuatan Pemerintah DKI Jakarta adalah

fasilitas dan infrastrukturnya yang dimiliki memadai atau

lengkap berterkaitan dengan 2 peluang yang ada yakni

pertumbuhan teknologi yang semakin baik serta timbulnya

potensi ekonomi digital dalam perdagangan. Kekuatan

fasilitas dan infrastruktur dapat mendorong pengembangan

ekonomi digital serta perdagangan digital sehingga

masyarakat dapat bersaing dan berkembang.

Kedua, kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah

DKI Jakarta adalah banyaknya program yang mendukung

pelaku usaha. Kekuatan yang dimiliki Pemerintah DKI

46

Jakarta beterkaitan dengan peluang yaitu terciptanya

peluang UMKM berbasis online. Kekuatan dan peluang

tersebut dapat menjadi suatu strategi dimana Pemerintah

DKI Jakarta dengan programnya dapat mendorong

masyarakat untuk membuka UMKM berbasis online agar

perekonomian menjadi lebih baik.

Ketiga, kekuatan yang dimiliki Pemerintah DKI

Jakarta adalah PDRB yang besar dan karakteristik dan gaya

hidup yang yang konsumtif. Kekuatan yang dimiliki

Pemerintah DKI Jakarta beterkaitan dengan peluang yaitu

adanya objek pajak daerah dan retribusi daerah baru tentang

perdagangan online. Kekuatan dan peluang tersebut dapat

menjadi suatu strategi dimana pemerintah dapat

menetapkan pajak dan retribusi online terhadap masyarakat

yang daya beli dan konsumtif sangat kuat sehingga dapat

berpeluang untuk pengembangan perdagangan online lebih

luas yang lebih bagus.

Kesimpulan dari faktor kekuatan dan peluang

adalah pertama pengembangan fasilitas dan infrastruktur

seperti logistik, pendanaan, perlindungan konsumen,

infrastruktur komunikasi, Pajak, Pendidikan SDM, cyber

security yang mendorong ekonomi digital dan perdagangan

online, pembuatan program yang mendukung pelaku usaha

atau UMKM dalam perdagangan online serta kerjasama

dengan marketplace, ketiga penetapan penetapan pajak dan

retribusi daerah dalam bidang perdagangan online.

b. Strategi kelemahan dan peluang (W+O)

Strategi keterkaitan antara kelemahan dan peluang

harus melihat beberapa faktor-faktor yang ada serta

merumuskan peluang untuk mengatasi kelemahan di

wilayah DKI Jakarta. Pertama, kelemahan yang dimiliki

47

yakni Pengawsan yang kurang terhadap pelaku usaha baik

toko konvensional maupun toko online dan masyarakat

DKI Jakarta yang kurang taat dalam peraturan

perdagangan. Dalam kelemahan ini dapat diatasi dengan

peluang yakni pertumbuhan teknologi yang semakin baik

dan timbulnya potensi ekonomi digital dalam perdagangan.

Mengatasi kelemahan tersebut adalah melakukan kerjasama

dengan marketplace atau perusahaan berbasis online

maupun konvensional dalam pembinaan dan kepelatihan

perdagangan yang bertujuan mengawasi transaksi jual-beli

dan perdagangan sehingga pengawasan dan pengaturan

dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Kedua, kelemahan yang dimiliki Pemerintah DKI

Jakarta yakni peraturan perdagangan online yang masih

belum tersedia. Kelemahan yang dimiliki beterkaitan

dengan peluang yakni adanya potensi pajak dan retribusi

daerah baru dalam perdagangan online. Keterkaitan tersebut

dapat menjadi sebuah strategi yakni dengan adanya potensi

pajak dan retribusi maka pemerintah daerah harus

menetapkan peraturan yang mengatur tentang perdagangan

online sementara seperti Pergub (Peraturan Gubernur),

Perda (peraturan daerah) hal tersebut dapat meningkatkan

PAD (pendapatan asli daerah).

Ketiga, kelemahan yang dimiliki Pemerintah DKI

Jakarta adalah pembinaan dan dukungan yang dilakukan

belum maksimal. Kelemahan yang ada dapat diatasi dengan

3 peluang yakni pertumbuhan teknologi yang baik,

timbulnya potensi ekonomi digital dan terciptanya lapangan

usaha dalam bidang UMKM karena gampang untuk

mencapai pasar (marketplace). Kelemahan yang diatasi

dengan 3 peluang tersebut dapat diperoleh strategi yakni

48

penggunaan teknologi yang berbasis ekonomi digital

diperuntukan untuk kepelatihan UMKM baru sehingga

pembinaan dan dukungan kepada pelaku usaha dapat

maksimal.

Kesimpulan dari faktor kelemahan dan faktor

peluang adalah pertama melakukan kerjasama dengan

perusahaaan berbasis online dan konvensional dalam

pembinaan dan kepelatihan perdagangan yang bertujuan

mengawasi transaksi jual-beli dan perdagangan, kedua

menetapkan peraturan yang mengatur tentang perdagangan

online sementara seperti Pergub (Peraturan Gubernur),

Perda (peraturan daerah), dan yang ketiga penggunaan

teknologi yang berbasis ekonomi digital diperuntukan

untuk kepelatihan UMKM baru sehingga pembinaan dan

dukungan kepada pelaku usaha dapat maksimal.

c. Strategi kekuatan dan ancaman (S+T)

Strategi keterkaitan antara kekuatan dan ancaman

harus melihat faktor-faktor yang bertujuan meredam

ancaman dengan memakai kekuatan yang ada pertama

kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah

fasilitas dan infrastruktur yang lengkap dan memadai.

Kekuatan yang dimiliki dapat mengatasi ancaman yakni

banyaknya kejahatan terhadap konsumen secara online

serta konflik sosial yang diahadapi masyarakat. Strategi

yang dapat digunakan untuk mengatasi ancaman dengan

kekuatan adalah memfasilitasi korban-korban dari

perdagangan online dengan badan perlindungan konsumen

selain itu pengawasan perlu terhadap tempat jualan atau

marketplace sehingga ancaman tersebut dapat diatasi dan

tidak terulang kembali. Selain itu adanya konflik sosial

dapat diatasi dengan fasilitas Pemerintah DKI Jakarta yakni

49

badan penyelesaian sen gketa konsumen dimana

pemerintah dapat andil untuk penyelesaian konflik sosial

Kedua, kekuatan yang dimiliki pemerintah DKI

Jakarta adalah Banyaknya Program yang mendukung

pelaku usaha, PDRB Pemerintah DKI Jakarta sangat besar

dibanding daerah yang lain, Karakteristik dan gaya hidup

masyarakat DKI Jakarta yang konsumtif. Ancaman yang

dapat diatasi dengan 3 kekuatan tersebut adalah banyaknya

produk luar negeri yang membanjiri perdagangan dan

banyaknya toko konvensional yang beralih ke toko online.

Anacaman tersebut dapat diatasi dengan kekuatan melalui

strategi program peningkatan produk yang sesuai standar

nasional maupun internasional melalui kepelatihan,

penanaman modal serta kerja sama dengan semua aspek

perdagangan online dan konvensional. Hal tersebut dapat

meningkatkan daya saing produk sehingga masyarakat

dengan karakteristik dan gaya hidup yang konsumtif dapat

beralih dari produk impor dan lebih mencintai produk

dalam negeri serta membeli produk dari pelaku usaha

dalam negeri.

Kesimpulan dari faktor kekuatan dan kelemahaan

adalah pertama yakni memfasilitasi konsumen serta

masyarakat dengan perlindungan konsumen dan

penyelesaian konflik sosial melalui BPSK (Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen), kedua peningkatan

produk yang sesuai standar nasional maupun internasional

melalui kepelatihan, penanaman modal serta kerja sama

dengan semua aspek perdagangan online dan konvensional.

d. Strategi kelemahan dan ancaman (W+T)

Strategi keterkaitan kelemahan dan ancaman harus

melihat dari faktor-faktor yang dimana kelemahan dan

50

ancaman tersebut bisa di kontrol untuk mengurangi dampak

negatif yang berimbas pada jalannya pemerintahan,

ekonomi maupun sosial. Pertama, kelemahan yang dimiliki

Pemerintah DKI Jakarta adalah pengawasan yang masih

kurang terhadap pelaku usaha. Keterkaitan kelemahan

tersebut dengan ancaman produk luar negeri yang

membanjiri perdagangan online. Kelemahan dengan

ancaman tersebut sangat berhubungan karena jika

pengawasan terhadap pelaku masih lemah maka produk-

produk impor yang legal maupun ilegal akan melemahkan

serta membuat daya saing produk lokal akan menurun,

strategi yang tepat adalah pelatihan dan pembinaan

pengawasan dalam bidang teknologi serta perdagangan

digital.

Kedua, kelemahan yang dimiliki Pemerintah DKI

Jakarta adalah belum adanya peraturan perdagangan online

dan masyarakat yang kurang taat dalam peraturan

perdagangan. Ancaman yang dimiliki Pemerintah DKI

Jakarta adalah banyaknya kejahatan terhadap konsumen

dalam perdagangan online dan adalah konflik sosial yang

dirasakan masyarakat perubahan pilihan konsumen.

Keterkaitan antara kelemahan dan ancaman tersebut adalah

penindakan terhadap pelaku kejahatan online dan konflik

sosial dalam masyarakat yang kurang impresif oleh karena

tidak adanya peraturan yang mengatur tentang penindakan

kejahatan online. Strategi yang dibutuhkan adalah

peningkatan kinerja lembaga yang sudah tersedia seperti

badan pengawasan, perlindungan konsumen serta

kerjasama dengan pihak kepolisian jika terjadi kejahatan

online yang sangat merugikan masyarakat.

51

Ketiga, kelemahan Pemerintahan DKI Jakarta

adalah pembinaan dan dukungan terhadap pelaku usaha

masih lemah. Ancaman yang dimiliki Pemerintah DKI

Jakarta adalah banyaknya toko konvensional yang beralih

ke toko online. Keterkaitan antara kelemahan dengan

ancaman tersebut adalah ketika pembinaan dan dukungan

menjadi lemah maka para pelaku usaha akan terus-terusan

berpindah sehingga keseimbangan pasar akan menjadi

kurang menyebabkan perpindahan budaya dalam

perdagangan serta penurunan objek pajak dan retribusi

daerah untuk pasar, selain itu pegawai dalam toko

konvensiopnal akan meniurun. Strategi yang tepat untuk

penangulangan kelemahan dan ancaman adalah menjaga

eksistensi toko konvensional deengan revitalisasi toko-toko

atau pasar tradisional dan membentuk paguyuban atau

forum pasar dan toko sehingga pembinaan dan dukungan

dari pemerintah daerah dapat dirasakan oleh pelaku usaha

dan pegawai..

Kesimpulan dari faktor kelemahan dan ancaman,

pertama pelatihan dan pembinaan pengawasan dalam

bidang teknologi serta perdagangan digital, kedua

peningkatan kinerja lembaga yang sudah tersedia seperti

badan pengawasan, perlindungan konsumen serta

kerjasama dengan pihak kepolisian jika terjadi kejahatan

online yang sangat merugikan masyarakat, ketiga menjaga

eksistensi toko konvensional deengan revitalisasi toko-toko

atau pasar tradisional dan membentuk paguyuban atau

forum pasar dan toko sehingga pembinaan dan dukungan

dari pemerintah dapat dirasakan pelaku usaha.

52

Tabel 4.3 : Matriks Kualitatif Analisis SWOT – Hubungan IFAS-EFAS

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

Strenght (S)

1. Fasilitas dan Infrastruktur

Provinsi DKI Jakarta yang

dimiliki memadai atau

lengkap

2. Banyaknya Program yang

mendukung pelaku usaha

3. PDRB Pemerintah DKI

Jakarta sangat besar

dibanding daerah yang

lain

4. Karakteristik dan gaya

hidup masyarakat DKI

Jakarta yang konsumtif

Weakness (W)

1. Pengawasan pemerintah

daerah yang masih kurang

terhadap pelaku usaha baik

konvensional maupun online

2. Peraturan yang belum tersedia

dalam perdagangan online

3. Pembinaan dan dukungan

yang dilakukan Pemerintah

DKI Jakarta belum maksimal

4. Masyarakat wilayah DKI

Jakarta yang masih kurang taat


Opportunity (O)

1. Pertumbuhan teknologi

yang semakin baik di

Indonesia

2. Timbulnya potensi ekonomi

digital dalam perdagangan

3. Terciptanya lapangan usaha

dalam bidang UMKM

karena kemudahaan

membuka toko dan

mencapai pasar

(marketplace).

4. Adanya objek Pajak daerah

dan retribusi daerah baru

dalam bidang perdagangan

online

Strategi (S+O)

1. Pengembangan fasilitas

dan infrastruktur yang

mendorong ekonomi

digital dan perdagangan

online (S1 + O1,O2)

2. Pembuatan program mendukung pelaku usaha

atau UMKM dalam

perdagangan online serta

kerjasama dengan

marketplace (S2 + O3)

3. Penetapan penetapan

pajak dan retribusi daerah

dalam bidang perdagangan

online. (S3,S4 + O4)

Strategi (W+O)

1. Melakukan kerjasama dengan

perusahaaan berbasis online

dan konvensional, (W1, W4 +

O1, O2)

2. Menetapkan peraturan yang

mengatur tentang

perdagangan online (W2+O4)

3. Penggunaan teknologi yang

berbasis ekonomi digital

diperuntukan untuk

pembinaan dan dukungan

terhadap pelaku usaha (W3 +

O1,O2, O3)

Threats (T)

1. Produk luar negeri yang

banyak membanjiri

perdagangan online

2. Banyaknya terjadi kejahatan

terhadap konsumen secara

online

3. Banyaknya toko

konvensional yang beralih

ke toko online

4. Konflik sosial yang

dirasakan masyarakat

dengan adanya perubahan

pilihan konsumen

Strategi (S+T)

1. Memfasilitasi konsumen

serta masyarakat dengan

perlindungan konsumen

dan penyelesaian konflik

sosial melalui BPSK

(Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen), (S1

+ T2, T4)

2. Peningkatan produk yang

sesuai standar nasional

maupun internasional

melalui kepelatihan,

penanaman modal serta

kerja sama dengan semua

aspek perdagangan online

dan konvensional. (S2, S3,

S4 + T1, T3)

Strategi (W+T)

1. Pelatihan dan pembinaan

pengawasan dalam bidang

teknologi serta perdagangan

digital (W1 + T1)

2. Peningkatan kinerja lembaga

seperti badan pengawasan,

perlindungan konsumen serta

melakukan kerjasama dengan

pihak lain. (W1,W2

+ T2)

3. Menjaga eksistensi toko

konvensional dengan

revitalisasi toko-toko atau

pasar tradisional dan

membentuk paguyuban

(forum) pasar dan toko

sehingga pembinaan dan

dukungan dari pemerintah

daerah dapat dirasakan pelaku

usaha maupun pegawai. (W3

+ T3)

Sumber : data prtimer diolah 2018

53

3. Kuantitatif Analisis SWOT

Tahap ketiga adalah analisis SWOT secara kuantitatif, analisis

kuantitatif yakni menggunakan angka serta teori perhitungan yang

bertujuan untuk mencari hasil dari sesuatu yang diteliti. Dalam

analisis SWOT secara kuantitatif memakai media kuesioner,

dimana kuesioner tersebut terdapat faktor internal dan faktor

eksternal yang saling keterkaitan untuk membentuk suatu strategi

dan dipergunakan untuk mengambil suatu kebijakan dalam

mengantisipasiyang ada. Ada 3 tahapan dalam kuantitatif, pada

tabel 4.4 dan 4.5 yang dimana menunjukkan penilaian,

pembobotan dan rating. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

a. Penilaian Internal Factor Analysis System (IFAS) dan

External Factor Analysis System (EFAS)

Tahapan penilaian dilakukan untuk menjadikan

dasar dari tahapan pembobotan dan rating. Penilain

berdasarkan kuesioner yang disebar di Dinas KUMKMP

bagian perdagangan, kuesioner tersebut dengan skala 1-6

yang mengacu pada tingkatan suatu kondisi saat ini seperti

1 (sangat kurang), 2 (kurang), 3 (cukup), 4 (agak baik), 5

(baik), 6 (sangat baik). Kondisi tersebut merupakan

gambaran dari faktor internal dan faktor eksternal pada

Pemerintah DKI Jakarta.

Pada Tabel 4.4 dan 4.5 terlihat penilaian faktor

internal dan faktor eksternal dimana faktor internal

mempunyai rata-rata penilaian 31,7 dengan 17,2 rata-rata

yang dimiliki faktor kekuatan dan 14,5 rata-rata yang

dimiliki faktor kelemahan. Rata-rata penilaian tertinggi

didalam faktor kekuatan adalah PDRB Pemerintah DKI

Jakarta sangat besar dibanding daerah yang lain dengan

nilai rata-rata 4,9, sementara rata-rata penilaian tertinggi

54

pada faktor kelemahan dimiliki Pengawasan pemerintah

daerah yang masih kurang terhadap pelaku usaha baik

konvensional maupun online dan Pembinaan dan dukungan

yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta belum maksimal

dengan masing masing memiliki nilai 3,7. Selain itu

terdapat faktor eksternal yang memiliki rata-rata penilaian

40,6 dengan faktor peluang memiliki nilai rata-rata sebesar

20,5 yakni Adanya objek Pajak daerah dan retribusi daerah

baru dalam bidang perdagangan online dengan nilai 5,4.

Sementara faktor ancaman mempunyai nilai rata-rata

sebesar 20,1 dengan nilai rata-rata terbsesar yakni Produk

luar negeri yang banyak membanjiri perdagangan online

dengan nilai rata-rata 5,6.

Dari hasil rata-rata penilaian dapat diperoleh

kesimpulan bahwa dalam faktor internal Pemerintah DKI

Jakarta mempunyai lebih banyak kekuatan dari pada

kelemahan hal ini dapat merujuk pada tingginya nilai rata-

rata faktor kekuatan dibanding faktor kelemahan, selain itu

kesimpulan lainya bahwa Pemerintah DKI Jakarta lebih

mempunyai banyak peluang dibanding ancaman, hal ini

dapat merujuk pada lebih banyak nilai rata-rata peluang

dibanding ancaman.

b. Pembobotan dan Rating Internal Factor Analysis System

(IFAS) dan External Factor Analysis System (EFAS)

Setelah tahapan pada penilaian, pembobotan dan

rating merupakan tahapan paling penting, karena pada

tahapan ini untuk menentukan posisi masing-masing faktor

dimana posisi tersebut menentukan kebijakan yang tepat

dalam penanganan dampak perubahaan pilihan konsumen.

Adapun cara pembobotan merupakan hasil dari hitungan

total penilaian faktor internal setelah itu masing-masing

55

faktor dari kekuatan dan kelemahan dibagikan dengan total

penilaian faktor internal demikian juga faktor eksternal

memakai cara yang sama. Setelah masing-masing faktor

memiliki bobot, kemudian harus dikalikan dengan rating.

Rating didapat dari media kuesioner dengan skala 1-4 yang

mengacu pada kepentingan penanganan dampak

perubahaan pilihan konsumen ini seperti 1 (Tidak Penting),

2 (Cukup Penting), 3 (Penting), 4 (Sangat Penting). Dengan

demikian hasil dari perkalian bobot dan rating dapat

menentukan strategi yang lebih tepat diterapkan dalam

kebijakan. Sercara rinci pembobotan dan rating dapat

dilihat pada tabel 4.4 untuk tabel IFAS dan tabel 4.5 untuk

tabel EFAS.

Tabel 4.4 : Penilaian, Pembobotan dan Rating Internal Factor Analysis

System (IFAS) Pemerintah DKI Jakarta dalam mengantisipasi perubahan


No

Faktor Internal

Rata-rata

Penilaian

Bobot

Rating

Bobot

x

Rating

Kekuatan (S)

1 Fasilitas dan Infrastruktur



lengkap

3,8 0,11 2,9 0,34

2 Banyaknya Program yang


4 0,12 3 0,37

3 PDRB Pemerintah DKI Jakarta

sangat besar dibanding daerah

yang lain

4,9 0,15 3,1 0,47

4 Karakteristik dan gaya hidup

masyarakat DKI Jakarta yang

konsumtif

4,5 0,14 3,3 0,46

Total (S) 17,2 0,54 1,67

Kelemahan (W)

1 Pengawasan pemerintah daerah

yang masih kurang terhadap

3,7 0,11 2,7 0,31

56

pelaku usaha baik


2 Peraturan yang belum tersedia


3,5 0,11 3,5 0,38

3 Pembinaan dan dukungan



3,7

0,11 2,9 0,33

4 Masyarakat wilayah DKI



3,6 0,11 3,4 0,38

Total (W) 14,5 0,45 1,42

Total (S+W) 31,7 1 3,1 Sumber : data primer diolah 2018

Pada tabel 4.4 hasil pembobotan dan rating IFAS

mendapatkan total skor sebesar 3,1 dengan rincian kekuatan

memperoleh skor akhir sebesar 1,67, sementara pada

kelemahan skor akhir yang di dapat adalah 1,42. Dari hasil

pembobotan dan rating tersebut dapat diperoleh hasil bahwa

kekuatan mendapatkan respon yang lebih tinggi

dibandingkan kelemahan. Alasan tersebut menandakan

bahwa Pemerintah DKI lebih mementingkan kekuatan

untuk menanggulangi dari pada kelemahan yang terjadi.

Tabel 4.5 : Penilaian, Pembobotan dan Rating Eksternal Factor Analysis

System (EFAS) Pemerintah DKI Jakarta dalam mengantisipasi perubahan


No

Faktor Eksternal

Rata-rata

Penilaian

Bobot

Rating

Bobot

x

Rating

Peluang (O)

1 Pertumbuhan teknologi yang

semakin baik di Indonesia

5 0,12 2,8 0,34

2 Timbulnya potensi ekonomi


5,1 0,12 2,7 0,33

3 Terciptannya lapangan usaha

dalam bidang UMKM karena

kemudahaan membuka toko

dan mencapai pasar

5 0,12 3 0,36

57

(marketplace)

4 Adanya objek Pajak daerah dan

retribusi daerah baru dalam


5,4 0,13 3,6 0,47

Total (O) 20,5 0,50 1,53

Ancaman (T)

1 Produk luar negeri yang

banyak membanjiri

perdagangan online

5,6 0,13 3,2 0,44

2 Banyaknya terjadi kejahatan


online

4,6 0,11 2,6 0,29

3 Banyaknya toko konvensional

yang beralih ke toko online

4,8 0,11 2,6 0,30

4 Konflik sosial yang dirasakan

masyarakat dengan adanya


5,1 0,12 3,3 0,41

Total (T) 20,1 0,50 1,45

Total (O+T) 40,6 1 2,99 Sumber : data primer diolah 2018

Pada tabel 4.5 hasil pembobotan dan rating EFAS

mendapatkan total skor sebesar 2,99 dengan rincian peluang

memperoleh skor akhir sebesar 1,53, sementara pada

ancaman skor akhir yang di dapat adalah 1,45. Dari hasil

pembobotan dan rating tersebut dapat diperoleh hasil bahwa

peluang mendapatkan respon yang lebih tinggi

dibandingkan ancaman, yang berarti bahwa Pemerintah

DKI lebih mementingkan peluang untuk menanggulangi

dari pada ancaman yang terjadi.

Dari hasil pembobotan dan rating dari Internal

Factor Analysis System (IFAS) bahwa Pemerintah DKI

Jakarta memiliki kepercayaan yang cukup baik akan

kemampuannya dalam mengantisipasi perubahan pilihan

konsumen dari toko konvensional ke toko online.

Sementara untuk External Factor Analysis System (EFAS)

mendapat kesimpulan bahwa mempunyai kemampuan yang

cukup dalam merespon faktor-faktor eksternal.

58

4. Grand Strategy untuk Kebijakan dalam mengatasi masalah


online

a. Prioritas strategi untuk menerapkan kebijakan

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan penempatan

strategi kedalam prioritas dengan yang digunakan untuk

pelaksanaan kebijakan yang dapat mengurangi dampak

perubahan perilaku konsumen dari toko konvensional ke

toko online. Pada tabel 4.6 tergambarkan bahwa adanya

prioritas untuk kebijakan yaitu kekuatan dan peluang

menjadi prioritas pertama dengan nilai bobot 3,2. Setelah

itu prioritas kedua yaitu kekuatan dan ancaman dengan nilai

bobot 3,1 pada prioritas ketiga yaitu ada kelemahan dan

peluang dengan nilai bobot 2,9 dan prioritas terakhir atau

keempat yaitu kelemahan dan ancaman dengan nilai bobot

2,88.

Dari hasil prioritas tersebut bahwa diperoleh

kesimpulan kekuatan dan peluang. (1) Pengembangan

fasilitas dan infrastruktur yang mendorong ekonomi digital

dan perdagangan online, (2) Pembuatan program

mendukung pelaku usaha atau UMKM dalam perdagangan

online serta kerjasama dengan marketplace, (3) Penetapan

pajak dan retribusi daerah dalam bidang perdagangan

online. Merupakan strategi yang tepat untuk menerapkan

kebijakan sehingga dapat mengurangi dampak perubahan

perilaku konsumen dari toko konvensional ke toko online di


59

Tabel 4.6 : Prioritas strategi untuk kebijakan

Sumber : data primer diolah 2018

b. Kuadran dalam kebijakan untuk mengatasi dampak

Setelah tahapan melakukan penempatan prioritas

maka diperoleh nilai bobot yang digunakan untuk mencari

titik kordinat dalam kuadran SWOT. Menurut Pearce dan

Robinson dalam Hisyam (1998) mengatakan bahwa adanya

titik kordinat yang menggambarkan posisi dimana

organisasi atau intansi tersebut untuk memecahkan masalah

atau mengurangi dampak. Pada gambar 4.2 menjelaskan

Prioritas Strategi dan kebijakan Nilai Bobot

I

Strength-Opportunity (SO) 1,67 + 1,53 = 3,2

1. Pengembangan fasilitas dan infrastruktur yang mendorong

ekonomi digital dan perdagangan online

2. Pembuatan program mendukung pelaku usaha atau UMKM dalam

perdagangan online serta kerjasama dengan marketplace

3. Penetapan pajak dan retribusi daerah dalam bidang perdagangan

online.

II

Strength-Threat (ST) 1,67 + 1,45 = 3,1

1. Memfasilitasi konsumen serta masyarakat dengan perlindungan

konsumen dan penyelesaian konflik sosial melalui BPSK (Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen).

2. Peningkatan produk yang sesuai standar nasional maupun

internasional melalui kepelatihan, penanaman modal serta kerja

sama dengan semua aspek perdagangan online dan konvensional.

III

Weakness-Opportunity (WO) 1,42+1,53 = 2,9

1. Melakukan kerjasama dengan perusahaaan berbasis online dan

konvensional.

2. Menetapkan peraturan yang mengatur tentang perdagangan online.

3. Penggunaan teknologi yang berbasis ekonomi digital diperuntukan

untuk pembinaan dan dukungan terhadap pelaku usaha.

IV

Weakness-Threat (WT) 1,42 + 1,45 = 2,88

1. Pelatihan dan pembinaan pengawasan dalam bidang teknologi serta

perdagangan digital

2. Peningkatan kinerja lembaga seperti badan pengawasan,

perlindungan konsumen serta melakukan kerjasama dengan pihak

lain.

3. Menjaga eksistensi toko konvensional dengan revitalisasi toko-

toko atau pasar tradisional dan membentuk paguyuban (forum)

pasar dan toko sehingga pembinaan dan dukungan dari pemerintah

daerah dapat dirasakan pelaku usaha maupun pegawai.

60

bahwa posisi Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas

KUMKMP berada pada posisi kuadran 1 yang dimana

kuadran 1 merupakan bobot yang paling besar diantara

kuadran yang lainnya.

Gambar 4.2 : Kuadran SWOT Kebijakan

Sumber: data primer diolah 2018

Dapat kesimpulan yang menjelaskan bahwa

Pemerintah DKI Jakarta strategi yang diberikan adalah

Progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan

mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus

melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan

meraih kemajuan secara maksimal. Yaitu dengan

melakukan startegi (1) Pengembangan fasilitas dan

infrastruktur seperti logistik, pendanaan, perlindungan

konsumen, infrastruktur komunikasi, Pajak, Pendidikan

SDM, cyber security yang mendorong ekonomi digital dan

perdagangan online, (2) Pembuatan program mendukung

pelaku usaha atau UMKM dalam perdagangan online serta

61

kerjasama dengan marketplace, (3) Penetapan pajak dan

retribusi daerah dalam bidang perdagangan online. Strategi

tersebut untuk dapat menerapkan kebijakan dan

mengantisipasiperubahan perilaku konsumen dari toko

konvensional ke took online.

62

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dan dirumuskan

untuk mengatasi masalah yang ada, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan melakukan 4 strategi yaitu :

pertama strategi produk dan kewirausahaan dengan peningkatan kualitas

produk dan daya beli produk dan inovatif program kewirausahaan, kedua

startegi promosi yaitu kerjasama dengan marketplace dan pameran

produk lokal dalam kota dan luar kota, ketiga strategi keamanan yaitu

pengawasan produk, pelaku usaha dan tempat usaha dan perlindungan

konsumen dan strategi yang keempat peningkatan fasilitas pembangunan

dan revitalisasi pasar dan toko.

2. Berdasarkan hasil analisis SWOT terdapat 16 faktor dengan rincian

faktor internal dengan 4 (empat) faktor kekuatan, 4(empat) faktor

kelemahan dan faktor eksternal dengan 4 (empat) faktor peluang dan 4

(empat) faktor ancaman. Dari faktor internal dan eksternal tersebut

dilakukan pembobotan pada masing-masing faktor dan dirumuskan

dengan mengurutkan serta mencari posisi titik kordinat dalam kuadran,

adapun strategi yang memperoleh bobot paling tinggi adalah kekuatan-

peluang (SO) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengembangan fasilitas dan infrastruktur seperti logistik,

pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi,

Pajak, Pendidikan SDM, cyber security yang mendorong ekonomi

digital dan perdagangan online

b. Pembuatan program mendukung pelaku usaha atau UMKM dalam

perdagangan online serta kerjasama dengan marketplace

c. Penetapan pajak dan retribusi daerah dalam bidang perdagangan

online.

63

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dapat memeberi masukan

beberapa usulan untuk kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Saran untuk pemerintah:

a. Pemerintah DKI Jakarta untuk menangulangi dampak dari


online perlu menguatkan kekuatan yang ada seperti fasilitas yang

memadai dikembangkan untuk membantu dan menigkatkan

ekonomi atau perdagangan digital (online).

b. Pada kelemahan perlu adanya seperti pembuatan regulasi

(pergub/perda) karena ketiadaan peraturan perdagangan online,

peningkatan pengawasan untuk mengantisipasi perdagangan

ilegal, memaksimalkan pembinaan yang sudah berjalan dan

meperluasan kerjasama dengan ruanglingkup toko online.

2. Saran untuk akademisi: untuk penelitian lebih lanjut akademisi harus

melakukan penelitian lebih mendalam dengan memperluas cakupan

lembaga atau intansi yang terkait seperti dinas-dinas lainnya di

Pemerintahan DKI Jakarta ataupun pemerintah daerah lainnya. Selain

itu peneliti harus memerluas penggunaan metode yang lebih baik

sehingga hasil yang didapat pun lebih baik.

64

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. Manajemen penelitian. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2013

Bosch, Frans A.J. van den. “Government’s Impact on the Business Evironment

and Strategic Management” Rotterdam: Journal of General Management

vol.19. 1994

Christina W. Utami. Manajemen Ritel. 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat. 2008

Dewita, Yulna Hia. “Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menganggulangi

Pengangguran” Padang: Journal of Economic and Economic Education

vol.1 2013.

Duwiri, Yaconus. Nursini. Agussalim. “Strategi Kebijakan dalam Upaya

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Merauke” Makassar:

Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Unhas. 2010

Farihah, Ipah. Buku panduan penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta:

Lembaga Penelitian UIN Jakarta dan UIN Jakarta Press. 2006

Fiandana, Yanuar. Makmur, Mochamad. Hanafi, Imam. “Strategi Pemerintah

Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah (Studi kasus pada

Kabupaten Malang)”. Malang: Jurnal Adminitrasi Publik (JAP) vol.13.

2013

Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBS SPSS 19.

Semarang: Universitas Diponegoro. 2011

Hutapea, Olan Benni. Amin, Raja Muhammad. “Strategi Pemerintah Daerah

dalam Pengembangan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015” Pekanbaru: JOM FISIP vol.4. 2017

Indonesia, Republik. Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Pemerintahan

Daerah. Jakarta. 2014

Kertopati, Panji. “Strategi Pemerintahan DKI Jakarta dalam Rangka Optimalisasi

Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”.

Jakarta: Perbanas Review Volume 1, Nomor 1. 2015

Levy, M. dan Weitz, B.A. “Retailing Management.7 th.ed”. New York:

McGrawHill, 2009

65

Rahardja, Prathama. Manurung, Mandala. Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar.

Depok : Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2006

Rangkuti, Freddy. Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis cara

perhitungan bobot, rating, dan OCAI. Jakata : PT Gramedia Pustaka Utama,

Anggota IKAPI, 2016.

Sani, Balgi Fahmi. “Strategi Pemerintah Kota Bogor Terhadap Kesiapan

Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning”. Bogor :

Skripsi Sekolah Pascasarjana. 2017

Schiffman and Kanuk. “Consumer Behavior”, Prentice Hall, USA, 2000

Situs: www.apjii.co.id

Situs: www.Kompas.com

Situs: www.statista.com

Situs: www.BPS.com

Situs: www.Jakarta.go.id

Sudarmanto, R. Gunawan. Statistik terapan berbasis komputer: dengan program

IBM SPSS statistik 19. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2013

Sugiyono Prof. Dr., metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif,

kualitatif dan R&D. Bandung: Cv. Alfa Beta, 2010

Tuncay, Musa.” SWOT Analysis in Strategic Management and a Sample

Aplication in Public”. Universitas Azteca: MPRA Paper no.67213. 2015

http://www.apjii.co.id/

http://www.kompas.com/

http://www.statista.com/

http://www.bps.com/

66

LAMPIRAN

Lampiran I: Matriks Wawancara Penelitian

Tanggal : 12 November 2018 Lokasi : Dinas Koperasi UMKM dan

Perdagangan, Kelapa Gading

P Pewawancara

N Narasumber

Strategi dalam mengantisipasitook konvensional ke took online

P Saya mau tanya adakah regulasi yang mengatur toko online?

N Maaf sebelumnya belum ada yang mengatur tentang penjualan toko online,

Karena memang regulasi tersebut masih dalam pembahasan di tingkat

Kementrian atau masih dalam pegangan negara. Soalnya saya mengikuti

pembahasan tersebut namum belum jelas nasib peraturan tersebut.

P Oh begitu, namun apakah ada penanggulangan dampak yang diakibatkan

oleh toko online?

N Ada namun belum dapat bertindak lebih lanjut karena memang belum

adanya regulasi

P Tindakan apa pak yang bias dilakukan Dinas KUMKMP ini untuk

menanggulangi dampak tersebut? Lalu apa strateginya?

N Strategi dalam menanggulangi dampak toko online yaitu meningkatkan

kualitas produk dan daya saing melalui kerjasama dengan BSN (Badan

Standarisasi Nasional) sehingga produk yang ada di Jakarta dapat

berkualitas dan lebih berdaya saing tinggi

N Selain itu kami melakukan program yang bersifat membangun

kewirausahaan di setiap kecamatan yang ada di wilayah DKI Jakarta

tadinya program tersebut bernama OKE OCE namun mundurnya Wakil

Gubernur yaitu pak Sandiaga Salahuddin Uno nama program tersebut

diubah

N Strategi lainnya yakni promosi seperti adanya kerjasama dengan

marketplace seperti Tokopedia dan Ralali.com kami juga lakukan karena

mereka menjamin akan memberikan ruang yang lebih luas untuk toko-toko

yang ada diwilayah Jakarta

N Selain tiu kami juga melakukan pameran produk-produk yang ada di DKI

Jakarta namun semua itu yang terafiliasi dengan Dinas KUMKMP,

pameran tersebut dilaksanakan di ICE BSD yaitu Pekan Raya Indonesia

P Apakah dalam DKI Jakarta juga diberi lokasi atau ruang untuk produk-

produk tersebut?

N Ya diberi ruang melalui Pekan Raya Jakarta yang ada di Kemayoran

N Strategi yang selanjutnya yakni keamanan dengan cara perlindungan

konsumen, banyak konsumen yang merasa dirugikan sama toko-toko

online kasusnya kebanyakan apa yang dibeli apa yang didapatkan, mungkin

harga barangnya jutaan jadi banyak yang mengadu soal itu

N Selain itu pengawasan terhadap produk-produk yang sifatnya kerjasama

seperti dengan BPOM (badan pengawas obat dan makanan) terkadang

67

banyak tuh yang berjualan dengan produk kadaluwarsa, pengawasan label

halal pun dilakukan karena banyak pelaku usaha yang mencantumkan label

halal secara illegal biasanya pengawasan tersebut kerjasama dengan BPJPH

(badan penyelenggaraan jaminan produk halal). Selain produk kami juga

melakukan pengawasan dengan pemeriksaan surat ijin usaha perdagangan

(SIUP) kepada pelaku usaha atau toko-toko yang ada di wilayah DKI

Jakarta

N Strategi yang terakhir kami melakukan pembangunan dan revitalisasi pasar

atau toko di DKI Jakarta melalui P.D Pasar Jaya

P Berapa pak yang telah dibangun atau telah direvitalisasi?

N Sebenarnya banyak ade silahkan periksa diwebsite, namun sebagai contoh

pasar senen yang telah direvitalisasi pasca kebakaran, selain itu ada pasar

Blok G dan F tanah abang yang sedang direvitalisasi

Wawancara mengenai SWOT Pemerintah dan wilayah DKI Jakarta

P Selain strategi, dalam penelitian saya kan menggunakan SWOT bagaimana

kekuatan dalam Pemerintahan dan wilayah DKI Jakarta menurut sudut

pandang perdagangan?

N Kekuatan pemerintah tentu saja fasilitas dan infrastruktur Provinsi DKI

Jakarta yang dimiliki memadai atau lengkap, lalu banyaknya program yang

mendukung pelaku usaha, terus PDRB Pemerintah DKI Jakarta sangat

besar dibanding daerah yang lain, selain dalam pemerintahanya masyarakat

DKI Jakarta juga memiliki Karakteristik dan gaya hidup yang konsumtif

P Lalu bagimana kelemahan Pemerintah DKI Jakarta soal perdagangan?

N Pemerintah tentu saja memiliki kelemahan dibidang pengawasan yang

masih kurang terhadap pelaku usaha toko konvensional apalagi online,

karena peraturan atau regulasi yang belum tersedia dalam perdagangan

online. Selain itu pembinaan dan dukungan yang dilakukan Pemerintah

DKI Jakarta belum maksimal dikarenakan masyarakat di wilayah DKI

Jakarta yang masih kurang taat dalam peraturan perdagangan yang

membuat pembinaan masih berjalan sangat lambat.

P Apakah adanya pengaruh sisi positifnya dengan adanya ekonomi digital

atau toko online nanti?

N Tentu saja ada banyak sisi positifnya dengan adanya online atau biasa

disebut peluang lah seperti pertumbuhan teknologi yang semakin baik di

Indonesia banyak orang jaman sekarang yang memakai hape karena bukan

sekedar ingin berkomunisasi tapi ingin mencari ilmu, berbelanja dan

lainnya, dengan banyaknya orang yang memakai gadget maka pasti adanya

potensi ekonomi digital dalam perdagangan baik dalam transaksi jual beli,

jasa transportasi, dan lain-lain. Selain itu masyarakat akan berbondong-

bondong untuk membuka toko, jasa dan lain-lainnya karena kemudahaan

membuka toko dan mencapai pasar. Dengan semua itu pasti pemerintah

daerah mendapat penerimaan baru perdagangan online baik dari pajak

daerah ataupun retribusi daerah

P Namun kalua ada sisi postif pasti juga ada sisi negatifnya, apakah sisi

negatifnya kalua online itu sudah berkembang?

N Sisi negatifnya jelas semua daerah akan merasakan ataupun negara juga

68

merasakan seperti produk luar negeri yang banyak membanjiri perdagangan

online karena orang akan berusaha menjual barang yang illegal karena

keuntungannya yang sangat banyak, lalu banyaknya terjadi kejahatan

terhadap konsumen secara online badan pengawasan dan perlindungan

konsumen di Dinas KUMKMP banyak menerima aduan tentang jual beli

online ini tentu sangat merugikan konsumen. Selain itu banyaknya toko

konvensional yang beralih ke toko online karena orang tanpa membayar

sewa tempat memudahkan orang berjualan namun dalam hal ini pemerintah

akan berkurang dari sisi penerimaan seperti pajak dan retribusi. Banyaknya

konflik sosial juga menjadi sisi ancamannya, lihat saja angkutan umum dan

taksi atau supir bus kopaja dan metromini mereka sangat bertentangan

dengan adanya ojek online dan taksi online ini akan menyebabkan konflik

sosial berkepanjangan.

Lampiran II : Dokumentasi wawancara dan penyerahan kuesioner

Penyerahan kuesioner

Penyerahan kuesioner di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Kelapa

Gading, Kota Jakarta Utara

Wawancara

Sesi wawancara dengan kepala seksi perdagangan dan staff Perdagangan

69

Lampiran III : Kuesioner Penelitian

Kuisioner Penelitian Tentang :

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM



Penjelasan Pengisian Kuisioner :

1. Dalam Kuisioner Penelitian ini Terdapat Kekuatan, Kelemahan, Peluang

dan ancaman

2. Kolom yang terdapat pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

tertera kosong mohon untuk diisi menurut pendapat dan pandangan

Bapak/Ibu Responden

3. Kolom Penanganan Dampak diisi dengan angka 1-4 yaitu :

a) 1 (Tidak Penting) c) 3 (Penting)

b) 2 (Cukup Penting) d) 4 (Sangat Penting)

4. Keterangan kolom Penanganan Dampak :

a) Kekuatan semakin besar angka semakin pentingnya penanganan

dan semakin kecil angka semakin tidak penting

b) Kelemahan semakin kecil angka semakin pentingnya penanganan

dan semakin besar angka semakin tidak penting

c) Peluang semakin besar angka semakin pentingnya penanganan dan

semakin kecil angka semakin tidak penting

d) Ancaman semakin kecil angka semakin pentingnya penanganan

dan semakin besar angka semakin tidak penting

5. Kolom kondisi perdagangan diisi dengan angka 1 – 6, dimana

a) 1 (sangat kurang) d) 4 (agak baik)

b) 2 (kurang) e) 5 (baik)

c) 3 (cukup) f) 6 (sangat baik)

NAMA :

JABATAN/BAGIAN :

70

No Indikator

Kekuatan

Kondisi Saat ini Pentingnya dalam

Penanganan dampak

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1 Fasilitas dan

Infrastruktur

Provinsi DKI Jakarta

yang dimiliki

memadai atau

lengkap

2 Banyaknya Program

yang mendukung

pelaku usaha

3 PDRB Pemerintah

DKI Jakarta sangat

besar dibanding

daerah yang lain

4 Karakteristik dan

gaya hidup

masyarakat DKI

Jakarta yang

konsumtif

5

6

7

71

No Indikator

Kelemahan


Penanganan dampak

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1 Pengawasan

pemerintah daerah

yang masih kurang

terhadap pelaku

usaha baik

konvensional

maupun online

2 Peraturan yang

belum tersedia

dalam perdagangan

online

3 Pembinaan dan

dukungan yang

dilakukan

Pemerintah DKI

Jakarta belum

maksimal

4 Masyarakat

wilayah DKI

Jakarta yang masih

kurang taat dalam

peraturan

perdagangan

5

6

7

72

No Indikator

Peluang


Penanganan dampak

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1 Pertumbuhan

teknologi yang

semakin baik di

Indonesia

2 Timbulnya

potensi ekonomi

digital dalam

perdagangan

3 Terciptannya

lapangan usaha

dalam bidang

UMKM karena

kemudahaan

membuka toko

dan mencapai

pasar

(marketplace)

4 Adanya objek

Pajak daerah dan

retribusi daerah

baru dalam

bidang

perdagangan

online

5

6

7

73

No Indikator

Ancaman


Penanganan dampak

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1 Produk luar negeri

yang banyak

membanjiri

perdagangan online

2 Banyaknya terjadi

kejahatan terhadap

konsumen secara

online

3 Banyaknya Toko

Konvensional yang

beralih ke toko

online

4 Konflik sosial yang

dirasakan

masyarakat dengan

adanya perubahan

pilihan konsumen

5

6

7

TERIMA KASIH ☺

74

Lampiran IV: Hasil Penilaian Responden

Jumlah

Responden

Faktor Internal

Kekuatan

Fasilitas dan

Infrastruktur

Provinsi DKI

Jakarta yang

dimiliki

memadai atau

lengkap

Banyaknya

Program

yang

mendukung

pelaku usaha

PDRB

Pemerintah DKI

Jakarta sangat

besar dibanding

daerah yang lain

Karakteristik

dan gaya

hidup

masyarakat

DKI Jakarta

yang

konsumtif

PR PP PR PP PR PP PR PP

1 3 3 3 3 6 4 5 3

2 3 3 3 2 6 4 5 3

3 5 3 5 2 5 2 3 3

4 5 3 5 4 4 3 5 4

5 2 4 3 4 6 4 4 4

6 4 3 4 3 1 1 2 1

7 5 3 5 4 4 3 5 4

8 5 3 5 4 6 3 6 4

9 3 3 3 2 6 4 5 3

10 3 1 4 2 5 3 5 4

Jumlah 38 29 40 30 49 31 45 33

Rata-rata 3,8 2,9 4,0 3,0 4,9 3,1 4,5 3,3

Kelemahan

Pengawasan

pemerintah

daerah yang

masih kurang

terhadap

pelaku usaha

baik

konvensional

maupun

online

Peraturan

yang belum

tersedia

dalam

perdagangan

online

Pembinaan dan

dukungan yang

dilakukan

Pemerintah DKI

Jakarta belum

maksimal

Masyarakat

wilayah DKI

Jakarta yang

masih kurang

taat dalam

peraturan

perdagangan

PR PP PR PP PR PP PR PR

1 4 3 4 4 4 3 4 4

2 4 3 4 4 4 3 4 4

3 4 3 4 4 4 3 4 4

4 4 3 4 4 4 3 4 4

5 2 4 2 4 2 4 3 4

6 2 1 2 1 2 1 2 1

7 4 3 4 4 4 3 4 4

75

8 4 3 4 4 4 3 4 4

9 4 3 4 4 4 3 4 4

10 5 1 3 2 5 3 3 1

Jumlah 37 27 35 35 37 29 36 34

Rata-rata 3,7 2,7 3,5 3,5 3,7 2,9 3,6 3,4

Faktor Eksternal

Peluang

Pertumbuhan

teknologi

yang semakin

baik di

Indonesia

Timbulnya

potensi

ekonomi

digital dalam

perdagangan

Terciptannya

lapangan usaha

dalam bidang

UMKM karena

kemudahaan

membuka toko

dan mencapai

pasar

(marketplace)

Adanya objek

Pajak daerah

dan retribusi

daerah baru

dalam bidang

perdagangan

online


1 5 3 5 3 5 3 6 4

2 5 3 5 3 5 3 6 4

3 5 3 6 2 4 4 6 3

4 5 3 5 3 5 3 5 4

5 5 4 5 4 6 4 5 4

6 5 2 5 2 5 3 5 3

7 5 3 5 3 5 3 6 4

8 5 3 5 3 5 3 6 4

9 5 3 5 3 5 3 6 4

10 5 1 5 1 5 1 3 2

Jumlah 50 28 51 27 50 30 54 36

Rata-rata 5.0 2,8 5,1 2,7 5,0 3,0 5,4 3,6

Ancaman

Produk luar

negeri yang

banyak

membanjiri

perdagangan

online

Banyaknya

terjadi

kejahatan

terhadap

konsumen

secara online

Banyaknya

Toko

Konvensional

yang beralih ke

toko online

Konflik

sosial yang

dirasakan

masyarakat

dengan

adanya

perubahan

pilihan

konsumen


1 6 4 5 3 5 3 6 4

2 6 4 5 3 5 3 6 4

3 6 2 5 1 4 2 3 2

4 6 4 4 3 4 3 5 4

76

5 6 4 5 4 5 4 5 4

6 5 1 5 1 5 1 5 1

7 6 4 5 4 5 3 6 4

8 6 4 5 4 5 3 6 4

9 6 4 5 4 5 3 6 4

10 3 1 2 1 5 1 3 2

Jumlah 56 32 46 26 48 26 51 33

Rata-rata 5,6 3,2 4,6 2,6 4,8 2,6 5,1 3,3 *PR: Preferensi Responden & PP: Pentingnya Penanganan

Lampiran V : Penilaian, Pembobotan, Rating Kuantitatif SWOT

No

Faktor Internal

Rata-rata

Penilaian

Bobot

Rating

Bobot

x

Rating

Kekuatan (S)

1 Fasilitas dan Infrastruktur



lengkap

3,8 0,11 2,9 0,34

2 Banyaknya Program yang


4 0,12 3 0,37

3 PDRB Pemerintah DKI Jakarta

sangat besar dibanding daerah

yang lain

4,9 0,15 3,1 0,47

4 Karakteristik dan gaya hidup

masyarakat DKI Jakarta yang

konsumtif

4,5 0,14 3,3 0,46

Total (S) 17,2 0,54 1,67

Kelemahan (W)

1 Pengawasan pemerintah daerah

yang masih kurang terhadap

pelaku usaha baik


3,7 0,11 2,7 0,31

2 Peraturan yang belum tersedia


3,5 0,11 3,5 0,38

3 Pembinaan dan dukungan



3,7

0,11 2,9 0,33

4 Masyarakat wilayah DKI



3,6 0,11 3,4 0,38

Total (W) 14,5 0,45 1,42

Total (S+W) 31,7 1 3,1

77

No

Faktor Eksternal

Rata-rata

Penilaian

Bobot

Rating

Bobot

x

Rating

Peluang (O)

1 Pertumbuhan teknologi yang

semakin baik di Indonesia

5 0,12 2,8 0,34

2 Timbulnya potensi ekonomi


5,1 0,12 2,7 0,33

3 Terciptannya lapangan usaha

dalam bidang UMKM karena

kemudahaan membuka toko

dan mencapai pasar

(marketplace)

5 0,12 3 0,36

4 Adanya objek Pajak daerah dan

retribusi daerah baru dalam


5,4 0,13 3,6 0,47

Total (O) 20,5 0,50 1,53

Ancaman (T)

1 Produk luar negeri yang

banyak membanjiri

perdagangan online

5,6 0,13 3,2 0,44

2 Banyaknya terjadi kejahatan


online

4,6 0,11 2,6 0,29

3 Banyaknya toko konvensional

yang beralih ke toko online

4,8 0,11 2,6 0,30

4 Konflik sosial yang dirasakan

masyarakat dengan adanya


5,1 0,12 3,3 0,41

Total (T) 20,1 0,50 1,45

Total (O+T) 40,6 1 2,99

`strategi dan kebijakan pemerintah dki jakarta...

Documents