statuta pasal 3 misi universitas adalah: a. membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran tentang...
TRANSCRIPT
i
StatutaUniversitas Brawijaya
Kode Dokumen : 0000101000Revisi : 0Tanggal : ……………. 2010Diajukan oleh : Rektor
ttd
Prof. Dr. Ir. Yogi SugitoDisetujui oleh : Ketua Senat UB
ttd
Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
1
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
STATUTADitetapkan di Jakarta pada Tanggal ..../........../........
Oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2009
2
SALINANLampiran: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: …/…./…. TANGGAL ../…../…..STATUTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUKADIMAHBahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakantanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian darisatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitasmanusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwaterhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuanyang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap danmandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
Bahwa Universitas Brawijaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugasmenyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuanakademik dan profesi serta vokasi, serta wajib berperan dalam penerapan,pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, sertamengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatdan memperkaya kebudayaan nasional;
Bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasarpenyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan,dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuaidengan tujuan Universitas Brawijaya, untuk itu disusunlah Statuta UniversitasBrawijaya sebagai berikut:
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:
1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.2. Menteri Keuangan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.3. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari
pada jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah,4. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi.5. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama
pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.6. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana
yang diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi profesi.
7. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama padakesiapan penerapan keahlian tertentu.
3
8. Universitas adalah Universitas Brawijaya.9. Statuta adalah Statuta Universitas Brawijaya yang merupakan pedoman
dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan dalamperencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatanfungsional, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas di Universitas Brawijaya.11.Senat Universitas adalah Senat Universitas Brawijaya12.Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.13.Pejabat Keuangan adalah Kepala Biro Administrasi Keuangan Universitas
Brawijaya.14.Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Universitas Brawijaya.15.Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya16.Dekan adalah dekan di lingkungan Universitas Brawijaya.17.Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya.18.Jurusan/Bagian adalah jurusan/bagian di lingkungan Universitas Brawijaya.19.Program Studi adalah program studi di lingkungan Universitas Brawijaya.20.Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan di Universitas Brawijaya.21.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Brawijaya
dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, danmenyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melaluipendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22.Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatussebagai tenaga pendidikan tetap di Universitas Brawijaya.
23.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Brawijaya.24.Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Brawijaya.25.Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran, dan cara-penyampaian sertapenilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan prosespembelajaran di Universitas Brawijaya.
26.Baku mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yangmencakup masukan, proses, hasil, keluaran,dan manfaat pendidikan.
27.Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yangterdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat.
BAB IIVISI, MISI DAN TUJUAN
Pasal 2Visi Universitas adalah menjadi universitas unggul yang berstandar internasionaldan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui prosespendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4
Pasal 3Misi Universitas adalah:
a. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran tentang keberadaanpenciptaan alam oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sadar bahwa setiapkehidupan mempunyai hak untuk dihargai;
b. Menyelenggarakan proses pendidikan berstandar internasional agar pesertadidik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atauprofesi/vokasi yang berkualitas serta berkepribadian;
c. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan,teknologi, humaniora, dan seni, serta mengupayakan penggunaannyauntuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkayakebudayaan nasional.
Pasal 4Tujuan Universitas adalah:
a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yangluas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademisdan profesi yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional;
b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorongpengembangan budaya;
c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melaluipengembangan konsep pemecahan dengan menggunakan metode ilmiah.
d. Menjadi entrepreneurial university yang berdaya saing internasional.
BAB IIIIDENTITAS
Pasal 5(1) Nama perguruan tinggi ini adalah Universitas Brawijaya, disingkat UB, dan
berkedudukan di Malang, Indonesia.(2) Lambang Universitas adalah patung Prabu Brawijaya, sebagai berikut:
(3) Makna lambang Universitas adalah sebagai berikut:a. Segi lima: Universitas menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah
dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
5
b. Warna kuning emas: Jiwa kepeloporan seperti yang dimiliki olehRaden Wijaya.
c. Dasar hitam: Keabadian.d. Mahkota candra kepala: Berani membongkar segala sesuatu yang
dianggap kurang wajar atau kurang benar.e. Gada: Penegak tertib hukum.f. Cakra: Berani meratakan segala sesuatu yang kurang wajar atau
kurang benar.g. Cakra siput: Segala sesuatu dilakukan dengan kesucian yang disertai
dengan tugas pemeliharaan atau pembinaan sesuai dengan sifatWisnu.
h. Lampu: Percaya dan meyakini benar bahwa Zat itu ada.(4) Logo Universitas adalah sebagai berikut:
(5) Makna logo adalah sebagai berikut:a. UB dalam bulatan: Universitas Brawijaya selalu dinamis
keberadaannya dalam masyarakat dunia.b. Sayap berjumlah tiga buah mengelilingi bulatan dunia: Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang bertaraf internasional.c. Warna emas pada huruf dan gambar: Kebijaksanaan dan kejayaan.d. Warna biru: Universitas Brawijaya bersifat universal.e. Bingkai bujur sangkar: Keadilan.
(6) Lagu kebesaran Universitas adalah Himne Universitas Brawijaya dan MarsUniversitas Brawijaya.
(7) Bendera Universitas terdiri atas Bendera Universitas dan Bendera Fakultas.(8) Seragam Universitas terdiri atas jas alma mater berwarna biru dan topi
alma mater berwarna hitam.(9) Motto Universitas: “Join UB, be the best.”
Pasal 6Lagu Universitas adalah Himne dan Mars Universitas Brawijaya sebagai jelmaandari rasa cinta terhadap alma mater.
Pasal 7(1) Bendera Universitas berwarna dasar hitam dan di tengahnya ada lambang
yang bertuliskan Universitas Brawijaya.(2) Setiap Fakultas mempunyai warna bendera tersendiri yang di tengahnya
ada lambang yang bertuliskan Universitas Brawijaya.(3) Warna bendera Fakultas ditetapkan berdasarkan peraturan atau ketentuan
yang berlaku.
6
BAB IVPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 8(1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.(2) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan
profesi, dan pendidikan vokasional dalam sejumlah disiplin ilmupengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
(3) Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkankemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapaikualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan Universitas.
(4) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukankebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam konteks ilmupengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
(5) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmupengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat danpembangunan bangsa.
7
Pasal 9(1) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan
profesi, dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan,teknologi, dan atau seni tertentu.
(2) Pendidikan akademik adalah pendidikan, yang bertujuan mengembangkankemampuan peserta didik untuk menguasai, menerapkan,mengembangkan, dan atau menciptakan bidang ilmu pengetahuan,teknologi dan seni.
(3) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atasProgram Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.
(4) Program profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerja sama denganikatan profesi dan instansi lain yang terkait.
(5) Pendidikan profesi adalah program pendidikan yang bertujuanmengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan layananprofesi kepada masyarakat atas dasar etika profesi.
(6) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkankemampuan peserta didik untuk menguasai dan menerapkan keahliantertentu.
(7) Universitas menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri atas sejumlahProgram Diploma dalam pengelolaan Universitas.
Pasal 10(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan
tinggi di Universitas adalah Bahasa Indonesia.(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan
dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atauketerampilan.
Pasal 11(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan
September.(2) Tahun akademik dibagi menjadi minimum 2 (dua) semester dan masing-
masing semester terdiri dari minimum 16 (enam belas) minggu.(3) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan
menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).(4) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan
mengembangkan kemampuan belajar mandiri.(5) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kuliah,
seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.
8
Pasal 12(1) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan
mahasiswa baru.(2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan memperhatikan asas
mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan Universitas.(3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa.(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2)
diatur oleh Rektor.(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berpedoman
pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.
BAB VKURIKULUM
Pasal 13(1) Kurikulum Universitas disusun berbasis kompetensi dan terdiri atas
kurikulum inti dan kurikulum institusional.(2) Kurikulum inti merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai sifat
sebagai berikut:a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi;c. Berlaku secara nasional dan internasional;d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di
masa mendatang;
e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat,profesi, dan pengguna lulusan.
f. Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh SenatFakultas dan atau Senat Universitas atas dasar hasil identifikasi kebutuhanbelajar mahasiswa yang disesuaikan dengan Visi, Misi, dan TujuanUniversitas
g. Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan olehSenat Fakultas dan atau Senat Universitas setelah menerima pertimbangandari Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi dengan mengacu kepadastandar nasional pendidikan.
h. Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasarkesepakatan dengan organisasi profesi terkait.
i. Evaluasi, penyesuaian dan/atau pembaharuan kurikulum serta prosespembelajaran dilakukan secara berkala oleh Program Studi.
9
BAB VIEVALUASI HASIL BELAJAR
Pasal 14(1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi secara berkala yang
dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/ataupengamatan oleh dosen.
(2) Evaluasi dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujianakhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, atauujian disertasi.
(3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruhdan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristikprogram pendidikan yang bersangkutan.
(4) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapatdikembangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yangmemperoleh prestasi tinggi.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3), dan(4) diatur oleh Universitas dengan keputusan Rektor.
Pasal 15(1) Ujian akhir program vokasi hanya diselenggarakan pada jenjang Diploma
III dan DiplomaIV berupa ujian komprehensif atau ujian praktik kerja.(2) Ujian akhir program sarjana (Strata 1), terdiri dari ujian komprehensif dan
ujian skripsi untuk memperoleh gelar sarjana.(3) Bentuk ujian akhir untuk program profesi ditentukan atas dasar
kesepakatan dari organisasi profesi terkait.(4) Ujian akhirprogrampascasarjana (Strata 2) untuk memperoleh gelar
Magister dilakukan dalam bentuk ujian tesis.(5) Ujian akhir program doktor (Strata 3) untuk memperoleh gelar Doktor
dilakukan dalam bentuk ujian disertasi.
Pasal 16(1) Syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (sks) yang harus
ditempuh, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum ditetapkan olehRektor.
(2) Rektor menetapkan jumlah sks yang harus ditempuh sebagaimanadimaksud dalam Ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studibagi masing-masing Program Studi.
Pasal 17(1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu: memuaskan, sangat
memuaskan, dan cum laude (dengan pujian), yang dinyatakan padatranskrip akademik.
(2) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan oleh Rektor.
10
BAB VIIKEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
Pasal 18(1) Kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi
keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitasakademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait denganpendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,secara bertanggung jawab dan mandiri.
(2) Pimpinan Universitas/Fakultas mengupayakan dan menjamin agar setiapanggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalamrangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadidan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
Pasal 19(1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik
yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran danpendapat secara bebas di Universitas/Fakultas sesuai dengan norma dankaidah keilmuan.
(2) Universitas/Fakultas dapat mengundang tenaga ahli dari luar untukmenyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidahkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan diarahkanuntuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika,ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Pasal 20Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Universitasdan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannyadiatur oleh Senat Universitas.
BAB VIIIGELAR, SEBUTAN, DAN PENGHARGAAN
Pasal 21(1) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar
akademik.(2) Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan sebutan
profesi.(3) Lulusan pendidikan vokasi berhak untuk menggunakan sebutan vokasi.(4) Jenis gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi, singkatan dan
penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi,
11
diatur oleh Senat Universitas dengan berpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
12
(6) Rektor berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi, maupun sebutanvokasi yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan SenatUniversitas dan atau Senat Fakultas.
Pasal 22(1) Gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada sarjana yang telah
berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,kemasyarakatan, atau kemanusiaan.
(2) Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh Dekan/Rektor denganpersetujuan Senat Fakultas/Senat Universitas dan dikukuhkan oleh SenatUniversitas.
(3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktorkehormatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pengukuhan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur melalui PeraturanSenat Universitas.
(5) Gelar Doktor kehormatan, disingkat Dr (H.C) ditempatkan di depan namapenerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkanpada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik danpekerjaan.
Pasal 23(1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga
yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi,kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikankontribusi terhadap perkembangan Universitas.
(2) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Pasal 24Ukuran, bentuk, isi, warna ijasah dan tanda perhargaan serta lambang yangterdapat dalam ijasah dan tanda penghargaan diatur dengan Peraturan SenatUniversitas.
13
BAB IXORGANISASI UNIVERSITAS
Pasal 25Organisasi Universitas terdiri atas:
a. Senat Universitasb. Dewan Pengawasc. Unsur Pimpinan: Rektor dan Pembantu Rektord. Unsur Pelaksana Akademik:
1. Fakultas2. Sekolah Pascasarjana3. Program Pendidikan Vokasi4. Lembaga
e. Unsur Pelaksana Administrasi:1. Biro Administrasi Keuangan2. Biro Administrasi Umum3. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan4. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi
f. Unsur Penunjang:1. Perpustakaan2. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati3. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi4. Unit Inkubator Bisnis5. Pusat Bahasa6. Unit Layanan Mata Kuliah Umum7. Unit Penerbitan8. Unit Job Placement Center
g. Unsur Pemantauan dan Evaluasi yaitu:1. Pusat Jaminan Mutu2. Satuan Pengendali Internal
h. Unsur Usaha BisnisPusat Bisnis
i. Unsur Pelayanan Umum:1. Unit Pembinaan Agama2. Unit Pelayanan Kesehatan
14
Bagian KesatuSenat Universitas
Pasal 26(1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di
Universitas.(2) Keanggotaan Senat Universitas terdiri dari para Dosen tetap bergelar guru
besar, pimpinan Universitas, Dekan, dan 2 (dua) orang Dosen tetap darimasing-masing Fakultas.
(3) Anggota Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sebagaiKetua Senat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
(4) Ketua Senat adalah Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris yangdipilih di antara anggota Senat Universitas.
(5) Senat Universitas mempunyai tugas:a. Mengusulkan perubahan Statuta Universitas kepada Menteri;b. Mengusulkan angggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli;c. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;d. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan,dan
kepribadian sivitas akademika;e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik;f. Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan
Universitas;g. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan akademik
yang telah dijalankan oleh Rektor;h. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran
pendapatan dan belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor;i. Memilih dan memberikan pertimbangan atas Dosen yang diusulkan
menjadi Rektorj. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi
Pembantu Rektor, Direktur Pascasarjana;k. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi
guru besar;l. Menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika;m. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dan guru besar
bagi seseorang yang memenuhi persyaratan.(6) Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi Senat Universitas.(7) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur dalam
Peraturan Senat Universitas.
15
Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 27Dewan Pengawas adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pengawasanterhadap pengelolaan Universitas.
Pasal 28Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaankeuangan Universitas yang dilakukan oleh Rektor sehubungan dengan RencanaStrategis Universitas, Rencana Bisnis Universitas, dan Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Universitas sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Pasal 29Dewan Pengawas Universitas berkewajiban:
a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuanganmengenai Rencana Strategis Universitas, Rencana Bisnis Universitas, danRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diusulkan olehRektor;
b. Mengawasi perkembangan kegiatan Universitas, memberikan pendapat dansaran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalahyang dianggap penting bagi pengelolaan Universitas;
c. Melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejalamenurunnya kinerja Universitas; dan
d. Memberikan nasihat kepada Rektor dalammelaksanakanpengelolaanUniversitas.
Pasal 30(1) Anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Senat Universitas dan ditetapkan
dengan keputusan Menteri danpersetujuan Menteri Keuangan.(2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas unsur
pejabat Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan, dantenaga ahli yang sesuai dengan bidang kegiatan Universitas.
(3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahundan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, denganketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorangSekretaris yang dipilih di antara para anggota.
16
(5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dari jabatannya karena hal-hal sebagai berikut:
a. Berhenti atas permintaan sendiri;b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus;c. Tidak melaksanakan tugas dengan baik;d. Melakukan tindak pidana;e. Terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan Universitas.
Pasal 31Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah sebagaiberikut:
a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitandengan kegiatan Universitas, serta dapat menyediakan waktu yangcukup untuk melaksanakan tugasnya;
b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernahdinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atauKomisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehinggamenyebabkan suatu badan usaha pailit, dan orang yang tidakpernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara.
Bagian Ketiga
Pimpinan Universitas
Pasal 32(1) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Universitas.(2) Rektor bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, sertamelakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga penunjangakademik, dantenaga administrasi.
(3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yangberlaku;
(4) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkanpertimbangan Senat Universitas.
(5) Rektor dalam melaksanakan tugasnyadibantu oleh beberapa PembantuRektor.
(6) Pembantu Rektor diangkatdandiberhentikanoleh Rektoratas pertimbanganSenat Universitas.
(7) Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dandapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kalimasa jabatan berturut-turut.
(8) Rincian tugas Rektor dan Pembantu Rektor diatur dalam Organisasi danTata Kerja Universitas.
17
Pasal 33Rektor mempunyai tugas:
a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian,pengabdian kepada masyarakat;
b. Mengelola seluruh kekayaan Universitas dan memanfaatkannyasecara optimal untuk kepentingan Universitas;
c. Melakukan pembinaan terhadap Dosen, Tenaga PenunjangAkademik, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa
d. Melakukan kerja sama dengan pihak lain;e. Melakukan perjanjian utang-piutang atas nama Universitas sesuai
dengan Peraturan yang berlaku;f. Menyusun Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;g. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas;h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri dan
Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Senat Universitas
Bagian KeempatUnsur Pelaksana Akademik
Paragraf 1Fakultas
Pasal 34Organisasi Fakultas terdiri atas:
a. Pimpinan Fakultas: Dekan dan Pembantu Dekan.b. Senat Fakultas.c. Unsur Pelaksana Akademik antara lain adalah jurusan, program
studi, laboratorium, bengkel, studio, kelompok dosen.d. Unsur Pelaksana Administrasi: bagian tata usaha.e. Unsur penunjang: ruang baca, kebun/kolam percobaan, tambak,
taman, ternak, rumah sakit, fasilitas kesehatan lain, dan bentukpenunjang lainnya yang diperlukan Fakultas.
Pasal 35(1) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Fakultas.(2) Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaankepada mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi Fakultas.
(3) Dekan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan atauketentuan yang berlaku.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh beberapa orangPembantu Dekan.
(5) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektormelalui pertimbangan Senat Fakultas.
(6) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan
18
dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kalimasa jabatan berturut-turut.
Pasal 36(1) Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di Fakultas.(2) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas dosen tetap dengan jabatan guru
besar, pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan 10 (sepuluh) orang wakilDosen.
(3) Keanggotaan Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atasusulan Dekan selaku Ketua Senat.
(4) Ketua Senat Fakultas adalah Dekan dan didampingi oleh seorang Sekretarisyang dipilih dari para anggota Senat Fakultas.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Fakultas.
(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur dalam tatatertib Rapat Senat Fakultas.
(7) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:a. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan
pengembangan Fakultas;b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan
kepribadian sivitas akademika;c. Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan
Fakultas;d. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Dekan;e. Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku
jabatan fungsional akademik lebih tinggi;f. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan atauketentuan yang berlaku;
g. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaranpendapatan dan belanja Fakultas yang diajukan oleh Dekan.
h. Memilih dan memberikan pertimbangan atas Dosen yang diusulkanmendapat tugas tambahan sebagai Dekan,
i. Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diangkat sebagaiPembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian dan SekretarisJurusan/Bagian;
j. Tata cara pertimbangan Senat Fakultas dalam hal pengangkatan danpemberhentian Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan SekretarisJurusan/Bagian serta pengusulan kenaikan jabatan fungsionalakademik diatur dalam Peraturan Senat Universitas.
19
Pasal 37(1) Jurusan atau Bagian merupakan unit pelaksana akademik yang
melaksanakan pendidikan akademik pada program sarjana, programpascasarjana, dan pendidikan profesi.
(2) Jurusan atau Bagian dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi seorangSekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan,serta bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
(3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan atau Bagian adalah 4 (empat)tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih daridua kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Ketua Jurusan/Bagian mengkoordinasikan semua program studi terkaituntuk menjamin baku mutu pendidikan.
(5) Program Pascasarjana di Jurusan/Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua.(6) Jurusan atau Bagian dalam melaksanakan tugasnya membentuk bengkel,
laboratorium/studio, program studi akademik, dan profesi, serta bentuk lainyang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan oleh Fakultas.
(7) Tata cara pembentukan bengkel, laboratorium/studio, program studi, sertabentuk-bentuk lain yang dianggap perlu seperti dimaksud pada Ayat (4)dalam pasal ini diatur melalui Peraturan Rektor.
Pasal 38(1) Program Studi merupakan unit penyelenggara program-program pendidikan
tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.(2) Program-program pendidikan tinggi berupa program sarjana, pascasarjana,
dan profesi, dapat diselenggarakan di Universitas/Fakultas/Jurusan yangmemenuhi syarat.
Pasal 39(1) Laboratorium, bengkel, dan studio adalah wadah bagi sivitas akademika
melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melaluipenelitian dan praktik belajar.
(2) Laboratorium, bengkel, atau studio dipimpin oleh seorang ketualaboratorium/studio yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang ilmunyaserta kemampuannya melakukan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi.
(3) Tugas seorang ketua laboratorium, bengkel, atau studio adalah melakukanpengelolaan laboratorium atau studio, melakukan koordinasi sertamemimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian tertentu melaluikegiatan penelitian.
(4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen.(5) Dalam satu laboratorium dapat dibentuk lebihdarisatukelompokdosen.(6) Laboratorium didukung oleh tenaga penunjang akademik yang terdiri dari
peneliti, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi.(7) Laboratorium sentral dapat dibentuk di tingkat Universitas untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan dan penelitian lintas Program Studi/Jurusan.
20
Pasal 40(1) Kelompok Dosen adalah sekelompok Dosen yang mempunyai kompetensi
pada bidang ilmu/kajian tertentu di dalam satulaboratorium/studio/Jurusan/Fakultas.
(2) Kelompok Dosen dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang bertugasmelakukan koordinasi dan memimpin aktivitas pendidikan, penelitian, danpengabdian kepada masyarakat.
Paragraf 2Sekolah Pascasarjana
Pasal 41(1) Sekolah Pascasarjana berfungsi mengkoordinasikan semua Program
Magister, Program Doktor, dan Program Pendidikan Profesi untuk menjaminbaku mutu pendidikan.
(2) Penyelenggaraan Program Magister, Program Doktor, dan ProgramPendidikan Profesi dilaksanakan pada Fakultas atau Jurusan yangmemenuhi syarat.
(3) Program Magister dan Program Doktor yang bersifat lintas jurusan dapatberada di bawah Fakultas yang memiliki sumber daya terbanyak yangdigunakan dalam penyelenggaraannya.
Pasal 42(1) Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dibantu oleh seorang
Sekretaris dan Komite.(2) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa
jabatan 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua)kali masa jabatan berturut.
(3) Sekretaris Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulDirektur.
(4) Organisasi, fungsi, dan tugas Komite akan diatur lebih lanjut dalamOrganisasi dan Tata Kerja Universitas.
21
Paragraf 3Program Pendidikan Vokasi
Pasal 43(1) Program Pendidikan Vokasi berfungsi melaksanakan semua program
pendidkan vokasi.(2) Program Pendidikan Vokasi dipimpin oleh Ketua dibantu oleh Sekretaris.(3) Ketua dan Sekretaris Program Pendidikan Vokasi diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun denganketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Organisasi, fungsi, dan tugas Komite akan diatur lebih lanjut dalamOrganisasi dan Tata Kerja Universitas
Paragraf 4Lembaga
Pasal 44(1) Lembaga merupakan unsur pelaksana akademisdi Universitas yang
melakukan koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan TriDharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas.
(2) Lembaga terdiri atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan.
(3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas 2 (dua)bidang: Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
(4) Lembaga dapat membentuk pusat-pusat studi secara fungsional sesuaidengan kebutuhan.
(5) Rincian tugas Lembaga diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
Pasal 45(1) Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris
dan Ketua Bidang.(2) Kepala Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.(3) Sekretaris, Ketua Bidang, dan Ketua Pusat diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor atas usul Kepala Lembaga.(4) Pimpinan lembaga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari2 (dua) kali masajabatan berturut-turut.
22
Bagian KelimaUnsur Pelaksana Administrasi
Pasal 46(1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi Universitas yang berfungsi
menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi.(2) Biro terdiri atas: Biro Administrasi Keuangan, Biro Administrasi Umum, Biro
Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Perencanaan dan Sistem Informasi.(3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh
Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.(4) Rincian tugas Biro Administrasi Umum, Biro Akademik dan Kemahasiswaan,
Biro Perencanaan dan Sistem Informasi diatur dalam Organisasi dan TataKerja Universitas.
(5) Biro Administrasi Keuangan dipimpin seorang Kepala Biro AdministrasiKeuangan dan berkedudukan sebagai Pejabat Keuangan dengan tugaskhusus di bidang keuangan.
(6) Tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan adalah sebagai berikut:a. Membantu Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis;b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan Anggaran Universitas;c. Melakukan pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja
Universitas;d. Menyelenggarakan pengelolaan kas Universitas;e. Melakukan pengelolaan administrasi hutang-piutang Universitas;f. Membantu Pimpinan Universitas menyusun kebijakan pengelolaan
barang, aset tetap, dan investasi Universitas;g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
Universitas;h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
Universitas.(7) Pejabat Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta
bertanggung jawab kepada Rektor.
Bagian KeenamUnsur Penunjang
Pasal 47Unsur Penunjang terdiri atas: Perpustakaan, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati,Unit Teknologi Informasi dn Komunikasi, Unit Inkubator Bisnis dan PelayananMasyarakat, Pusat Bahasa, Unit Layanan Mata Kuliah Umum, Unit Penerbitan, UnitJob Placement Center dan unit lain yang diperlukan.
Pasal 48(1) Perpustakaan adalah tempat pelayanan informasi ilmiah bagi sivitas
akademika yang dapat berupa sebagai bahan pustaka, jurnal ilmiah, skripsi,tesis, dan disertasi tersimpan dalam bentuk hasil cetak, mikrofilm, maupundalam media elektronik.
23
(2) Perpustakaan berfungsi mendukung kegiatan Universitas.(3) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.(4) Kepala Perpustakaan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari2 (dua) kali masajabatan berturut-turut.
(5) Rincian tugas Perpustakaan dan syarat menjadi Kepala Perpustakaan diaturdalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
Pasal 49(1) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati adalah tempat pelayanan kegiatanilmiah
bagi sivitas akademika dan berfungsi melakukan koordinasi penelitiandalam bidang ilmu-ilmu hayati dan bekerja sama dengan Jurusan/ProgramStudi.
(2) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati melakukan kegiatan penelitian denganteknologi tinggi yang berskala nasional dan atau global.
(3) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dapat bekerja sama dengan LembagaPenelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Jurusan, Program Studi,dan lembaga lain di luar Universitas.
(4) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dipimpin oleh seorang Kepala yangdiangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepadaRektor.
(5) KepalaLaboratorium Sentral Ilmu Hayati diangkat untuk masa 4 (empat)tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari2(dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(6) Rincian tugas Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dan syarat menjadi KepalaLaboratorium Sentral Ilmu Hayati diatur dalam Organisasi dan Tata KerjaUniversitas.
(7) Laboratorium Sentral lainnya dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan.
Pasal 50(1) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi berfungsi membantu Universitas
melakukan kegiatan akademik dan non akademik di bidang teknologiinformasi dan komunikasi.
(2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepalayang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawabkepada Rektor.
(3) Kepala Teknologi Informasi dan Komunikasi diangkat untuk masa jabatan 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak bolehlebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat bekerja sama dengan unitdan lembaga lain di dalam dan di luar Universitas.
(5) Rincian tugas Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan syarat menjadiKepala Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dalam Organisasi danTata Kerja Universitas.
24
Pasal 51(1) Unit Inkubator Bisnis berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan
pendidikan kewirausahaan dan kegiatan bisnis yang terkait dengan hasilakademik.
(2) Unit Inkubator Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dandiberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Kepala Inkubator Bisnis diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapatdiangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masajabatan berturut-turut.
(4) Unit Inkubator Bisnis dapat bekerja sama dengan unit dan lembaga lain didalam dan di luar Universitas.
(5) Rincian tugas Inkubator Bisnis dan syarat menjadi Kepala Inkubator Bisnisdiatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
Pasal 52(1) Pusat Bahasa berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan
peningkatan kemampuan berbahasa dan pelayanan sertifikasi bahasa.(2) Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.(3) KepalaPusat Bahasa diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2(dua) kali masajabatan berturut-turut.
(4) Pusat Bahasa dapat bekerja sama dengan unit dan lembaga lain di dalamdan di luar Universitas.
(5) Rincian tugas Pusat Bahasa dan syarat menjadi Kepala Pusat Bahasa diaturdalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
Pasal 53(1) Unit Layanan Mata Kuliah Umum berfungsi membantu Universitas
melakukan kegiatan akademik untuk mata kuliah tertentu yang bersifatlintas fakultas.
(2) Unit Layanan Mata Kuliah Umum dipimpin oleh seorang Kepala yangdiangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepadaRektor.
(3) Ketua Unit Layanan Mata Kuliah Umum diangkat untuk masa 4 (empat)tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Rincian tugas Unit Layanan Mata Kuliah Umum dan syarat menjadi KetuaUnit Mata Kuliah Umum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
25
Pasal 54(1) Unit Penerbitan berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan
akademik berupa penerbitan bahan pustaka bagi kalangan pendidikantinggi.
(2) Unit Penerbitan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dandiberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua Unit Penerbitan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapatdiangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masajabatan berturut-turut.
(4) Rincian tugas Unit Penerbitan dan syarat menjadi Kepala Penerbitan diaturdalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.
Bagian KetujuhUnsur Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 55Unsur Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas Pusat Jaminan Mutu dan SatuanPengendali Internal.
Pasal 56(1) Pusat Jaminan Mutu adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi
mendukung kegiatan Universitas dalam memberikan jaminan mutuakademik Universitas.
(2) Pusat Jaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dandiberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua Pusat Jaminan Mutu diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapatdiangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2(dua) kali masajabatan berturut-turut.
(4) Rincian tugas Pusat Jaminan Mutu diatur dalam Organisasi dan Tata KerjaUniversitas.
Pasal 57(1) Satuan Pengendali Internal adalah unsur pemantauan dan evaluasiyang
berfungsi mendukung kegiatan Universitas dalam pengawasan internalUniversitas di bidang non akademik.
(2) Satuan Pengendali Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dandiberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Ketua Satuan Pengendali Internal diangkat untuk masa 4 (empat) tahundan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2(dua)kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Rincian tugas Satuan Pengendali Internal diatur dalam Organisasi dan TataKerja Universitas.
26
Bagian KedelapanPusat Bisnis
Pasal 58(1) Pusat Bisnis adalah unsur yang berfungsi mendukung Universitas dalam
penggalangan dana dalam bentuk usaha komersial secara tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pusat Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikanoleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Kepala Pusat Bisnis diangkat untuk masa selama-lamanya 4 (empat) tahundan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2(dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Dalam Pusat Bisnis dapat dibentuk unit-unit bisnis sesuai dengankebutuhan.
(5) Rincian tugas Pusat Bisnis diatur dalam Organisasi dan Tata KerjaUniversitas.
Unsur Pelayanan Umum
Pasal 59(1) Unsur Pelayanan Umum adalah unit yang berfungsi mendukung
kegiatan Universitas dalam pelayanan umum yang tidak terkait dengantugas utama Universitas.
(2) Unsur Pelayanan Umum terdiri atas Unit Pembinaan Agama, UnitPelayanan Kesehatan, dan unit-unit lain yang diperlukan.
(3) Unsur Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkatdan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(4) Kepala Unit Pembinaan Agama dan Kepala Unit Pelayanan Kesehatandiangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembalidengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatanberturut-turut.
(5) Rincian tugas Unsur Pelayanan Umum diatur dalam Organisasi dan TataKerja Universitas.
BAB XHUBUNGAN KERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS
Pasal 60(1) Hubungan kerja internal Universitas secara umum bersifat koordinatif,
konsultatif dan informatif.(2) Hubungan kerja antara pimpinan Universitas dengan Dewan Pengawas dan
Senat Universitas bersifat konsultatif dan informatif.(3) Hubungan kerja antara pimpinan Universitas dengan pimpinan unsur
pelaksana akademik dan pelaksana administrasi bersifat instruktif,koordinatif, konsultatif, dan informatif.
27
(4) Hubungan kerja antara pimpinan yang sederajat dalam unsur pelaksanaakademik dan pelaksana administrasi dapat bersifat koordinatif, konsultatif,dan informatif.
(5) Hubungan kerja antara pimpinan unsur pelaksana akademik dan pelaksanaadministrasi dengan unit pelaksana di bawahnya bersifat instruktif,koordinatif, konsultatif, dan informatif.
(6) Hubungan kerja eksternal antara instansi luar yang sederajat dengan ataulebih tinggi dari Universitas secara umum dilakukan oleh Rektor.
(7) Hubungan kerja eksternal yang bersifat teknis-administratif antara instansiluar dengan Universitas, dapat dilakukan oleh pimpinan unsur pelaksanadengan sepengetahuan dan persetujuan Rektor.
BAB XIDOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 61(1) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.(2) Dosen tetap adalah dosen yang telah mempunyai Sertifikat Dosen dan
diangkat serta ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Universitas(3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas(4) Dosen tetap seperti yang dimaksud dalam Ayat (3) diangkat melalui
keputusan Menteri atas usul Rektor setelah menerima pertimbangan KetuaJurusan/Bagian atau Dekan terkait.
(5) Dosen tidak tetap seperti yang dimaksud dalam Ayat (4) diangkat olehRektor setelah menerima pertimbangan dari Ketua Jurusan/Bagian atauDekan terkait.
(6) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar padaUniversitas selama jangka waktu tertentu.
Pasal 62(1) Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari Asisten Ahli,
Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan
fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku.
(3) Jabatan fungsional dosen terdiri dari dosen pada program pendidikanakademik, pada program pendidikan profesi, dan program pendidikanvokasi.
(4) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dari yangterendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturanatau ketentuan yang berlaku.
28
Pasal 63(1) Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah:
a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa;b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen;d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan
bangsa dan negara.(2) Dosen tetap memiliki jabatan fungsional dengan tugas utama mengajar dan
membimbing mahasiswa, mengembangkan ilmupengetahuan/teknologi/seni, dan melakukan pengabdian kepadamasyarakat.
(3) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada Ayat(1) adalah memiliki kemampuan akademik membimbing calon doktor yangditunjukkan dengan kualifikasi doktor dan memiliki karya ilmiah, karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalamperaturan yang berlaku.
(4) Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan dariSenat Universitas melalui usulan dari Jurusan/Fakultas yang bersangkutandengan persetujuan Senat Fakultas.
(5) Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul pimpinan Universitas setelahmendapat persetujuan dari Senat Universitas.
(6) Sebutan guru besar/profesor hanya dapat digunakan selama bersangkutanmelaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
(7) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembalimenjadi guru besar di Universitas sebagai penghargaan istimewa dengansebutan guru besar emeritus.
(8) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatursesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(9) Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui Surat KeputusanRektor,
Pasal 64(1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan
Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan SenatUniversitas
(2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlumemperhatikan etika yang berlaku
(3) Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen tetapdan tidak tetap diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yangberlaku.
29
Pasal 65(1) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas
tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.(2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga
penunjang akademik diatur oleh Universitas dengan berpedoman padaperaturan atau ketentuan yang berlaku
BAB XIIMAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 66(1) Pelaksanaan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan
kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan padaUniversitas perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan.
(2) Organisasi dan tata kerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, danuntuk mahasiswa diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 67Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.
Pasal 68Sanksi administrasi dan atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yangmelakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan atau pelanggaran ketentuanakademik, diatur dalam PeraturanUniversitas.
Pasal 69(1) Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di Universitas.(2) Alumni membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan, dan
mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni, dan alma materdalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan.
(3) Hubungan organisasi alumni dengan Universitas dan atau Fakultas diaturatas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan Universitas dan atauFakultas dengan organisasi alumni.
(4) Pimpinan Universitas dan Fakultas mempunyai tanggung jawab moral untukmemajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuanorganisasi alumni
30
BAB XIIIPRASARANA DAN SARANA
Pasal 70(1) Prasarana dan sarana Universitas adalah semua fasilitas yang digunakan
untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan.(2) Sistem inventarisasi dan pendayagunaan prasarana dan sarana diatur
dalam Peraturan Universitas.(3) Tata cara pembangunan dan penggunaan prasarana dan sarana diatur
dalam Peraturan Universitas dengan persetujuan Senat Universitas.
BAB XIVPEMBIAYAAN
Pasal 71(1) Pembiayaan Universitas berasal dari anggaran Pemerintah, anggaran yang
berasal dari dana masyarakat atau penerimaan nnegarabukan pajak, danabantuan luar negeri, dan dana lain yang diperoleh dari usaha legalUniversitas.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diaturmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 72(1) Universitas dapat menggali sumber-sumber dana dari masyarakat dalam
bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk,dan lain-lain.
(2) Universitas dapat mendirikan unsur usaha komersial.
BAB XVPENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 73(1) Mutu dan efisiensi pelaksanaan Universitas menjadi tanggung jawab Rektor
sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas.(2) Senat Universitas berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi
secara periodik terhadap penyelenggaraan Universitas.
31
BAB XVIKERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 74(1) Universitas dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik
perguruan tinggi maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri untukmeningkatkan mutu akademik.
(2) Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa penelitian, pertukaranstaf/mahasiswa dan bantuan staf, pertukaran informasi ilmiah, dan lain-lainyang dianggap menguntungkan bagi pengembangan Universitas.
(3) Bentuk kerja sama dengan Universitas atau lembaga pendidikan maupunpihak laindari dalam maupun luar negeri dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVIIPERUBAHAN STATUTA
Pasal 75Perubahan Statuta diusulkan Rektor kepada Menteri setelah mendapatkanpersetujuan Senat Universitas.
BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 75(1) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.(2) Dengan berlakunya Statuta ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor: 080/O/2002 Tanggal17 Mei 2002dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.