status keberlanjutan & strategi pengelolaan ekosistem mangrove kabupaten mempawah, propinsi...
TRANSCRIPT
PROGRAM STUDI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2016
Dr. IFredinan Yulianda, M.ScProf. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MSDR.Yonvitner S.Pi, M.Si
Benny KhairuddinNRP C262130021
PEMERINTAHL : 5P : 1
NELAYANL : 4P : 2
LSML : 4P : 2
TOKOHL : 6P : 0
PENELITIL : 3P : 3
RESPONDEN
STRESS
& DETERMINASI
RAP-Mecosystem
ANALISIS
LEVERAGE
Analisis
Monte
Carlo
AHP
METODE & ANALISIS
• jenis fauna• jenis flora • kerapatan tajuk• luasan per hektar, • kualitas perairan,
• kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove,
• tingkat pendidikan, • kerusakan ekosistem• partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan
• tingkat kesejahteraan nelayan,
• aksesibilitas wilayah pengelolaan
• inventarisasi pemanfaatan mangrove,
• anggaran
• keberadaan lembaga penyuluh perikanan,
Koordinasiantar pemerintah
• koordinasi vertikal• koordinasi horizontal,
• status kelompok nelayan, pembudidaya dan pemasar ikan,
• ketersediaan peraturan pengelolaan ekosistem mangrove, • legalitas kawasan • penegakan hukum
EKOLOGI EKONOMI
HUKUM & KELEMBAGAANSOSIAL
BURUK
KURANG
CUKUP
BAIK
0-25
26-50
51-75
76-100
SKALA INDEKS KEBERLANJUTAN(Susilo, 2003:152)
Membuat matriks perbandingan berpasangan menggambarkan pengaruh setiap elemen terhadap tujuan setingkat diatasnya.Mengkuantifikasi data kualitatif skala Saaty
1
2
3
4
5
Mendefinisikan persoalan dan rincian pemecahan yang diinginkan
Membuat struktur hirarki diawali tujuan umum, kriteria dan kemungkinan alternatif
Melakukan perbandingan berpasangan
Menguji konsistensi Judgement stakeholders jika nilai indeks konsistensi (>0,1) maka pengambilan data diulangi atau dikoreksi.
TAHAPAN AHP(Saaty,2013:400)
Dimensi Ekonomi
Dimensi Ekologi
Dimensi Sosial
Dimensi Hukum danKelembagaan
44.75S :0.176R2 : 0.930I : 3
59.66S :0.187R2 : 0.925I : 3
59.27S :0.176R2 : 0.932I : 2
52.33S :0.164R2 : 0.935I : 3
Nilai Indeks Keberlanjutanper Dimensi
0,67
0,00
0,07
0,49
0 0,5 1
Tingkat kesejahteraan nelayan
Aksesibilitas Wilayah pengelolaanekosistem mangrove
Inventarisasi pemanfaatan mangrove
Anggaran pemerintah untukpengelolaan ekosistem mangrove
Leverage of economy attributes
0,19
0,03
0,18
0,04
0,29
0 0,2 0,4
Kesadaran masyarakat terhadappentingnya menjaga ekosistem…
Tingkat pendidikan masyarakat
Kerusakan ekosistem mangrove olehmasyarakat
Partisipasi masyarakat dalampengelolaan ekosistem mangrove
Frekuensi pertemuan masyarakat
Leverage of social attributes
0,67
0,05
0,69
0,25
0,72
0 0,5 1
Jenis Fauna penyusun ekosistem…
Jenis Flora Mangrove
Kerapatan tajuk mangrove
Luasan mangrove per Ha
Kualitas Perairan
Leverage of ecology attributes
0,69
1,87
1,63
1,56
2,00
1,87
1,39
0 1 2 3
Keberadaan lembaga dan penyuluh…
Koordinasi antara pemerintah pusat,…
Koordinasi antar lembaga di…
Status kelompok nelayan,…
Legalitas Kawasan Mangrove
Penegakan hukum di ekosistem…
Ketersedian peraturan pengelolaan…
Leverage of legal and institutional attributes
0,67
0,00
0,07
0,49
0 0,5 1
Tingkat kesejahteraan nelayan
Aksesibilitas Wilayah pengelolaanekosistem mangrove
Inventarisasi pemanfaatan mangrove
Anggaran pemerintah untukpengelolaan ekosistem mangrove
Leverage of economy attributes
0,19
0,03
0,18
0,04
0,29
0 0,2 0,4
Kesadaran masyarakat terhadappentingnya menjaga ekosistem…
Tingkat pendidikan masyarakat
Kerusakan ekosistem mangrove olehmasyarakat
Partisipasi masyarakat dalampengelolaan ekosistem mangrove
Frekuensi pertemuan masyarakat
Leverage of social attributes
0,67
0,05
0,69
0,25
0,72
0 0,5 1
Jenis Fauna penyusun ekosistem…
Jenis Flora Mangrove
Kerapatan tajuk mangrove
Luasan mangrove per Ha
Kualitas Perairan
Leverage of ecology attributes
0,69
1,87
1,63
1,56
2,00
1,87
1,39
0 1 2 3
Keberadaan lembaga dan penyuluh…
Koordinasi antara pemerintah pusat,…
Koordinasi antar lembaga di…
Status kelompok nelayan,…
Legalitas Kawasan Mangrove
Penegakan hukum di ekosistem…
Ketersedian peraturan pengelolaan…
Leverage of legal and institutional attributes
Hasil analisis leverage
Ekologi
Kualitas perairan merupakan atribut yang paling sensitif
• pH rata-rata :7.1• Salinitas : 0-32 ‰• DO : • BOD : <20mg/l• N : >0.008 mg/l• P : 0.239 mg/l• TSS :• TDS :
Mangrove
• Mengalami pengurangan 250.11 Ha• memiliki tingkat kerapatan tinggi (377,25 Ha), sedang (287,26 Ha) dan
kerapatan rendah (74,79 Ha)• 48,98 % mangrove memiliki kualitas dan kuantitasnya berada dalam
kategori kurang baik
Ekonomi
Kondisi Demografi
• 94,76% nelayan Kabupaten Mempawah adalah nelayan kecil• 84,17% pendapatan nelayan rata-rata per bulan diatas Rp 1.575.000
Anggaran
• Anggaran hanya untuk reboisasi• sektor perikanan dan kelautan menyumbang PDRB terbesar ke tiga yaitu
Rp118,7 miliar dengan konstribusi perikanan laut Rp55,1 miliar atau 6,3 juta ton
s osial
Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas pertemuanmasyarakat dalam pengelolaan mangove
Kesadaran menjaga mangrove
• 58,33% memahami fungsi mangrove• 53,33% responden menyatakan perlu dilakukan upaya pelestarian agar
ekosistem mangrove• 56,67% berkomitmen mau menjaga keberadaan ekosistem mangrove dari
kerusakan
hUkum & kelembagaan
Legalitas kawasan mangrove
• Belum adanya Perda Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdampakpada sengketa sosial
Tumpang tindih pengelolaan mangrove
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
SECARA TERPADU & BERKELANJUTAN (100%)TUJUAN
Pemerintah
(57,0%)
Masyarakat
(16,8%)
Peneliti
(7,5%)
LSM
(18,7%)AKTOR
Ekologi
(41,1%)
Ekonomi
(10,7%)
Sosial
(21,7%)
Hukum &
kelembagaan
(26,5%)
DIMENSI
Koordinasi antar
pemerintah, provinsi dan
kabupaten ( 6,4%)
Frekwensi pertemuan
dengan masyarakat
(7,2%)
Kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya menjaga
ekosistem mangrove (9,3%)
Legalitas kawasan
mangrove (17,9%)
Kualitas perairan
(16,4%)
Kerapatan tajuk
mangrove
(24,4%)
Tingkat kesejahteraan
nelayan
(11,0%)
Anggaran pemerintah
mengelola ekosistem
mangrove (7,3%)
LEVERAGE
KEBIJAKAN
Penyusunan Perda
pengelolaan ekosistem
mangrove (48,1)
Reboisasi dan rehabilitasi ekosistem
amngrove11,4%)
Peningkatan personil, kapasitas dan kualitas
penyuluh perikanan & Kehutanan (40,5%)
HirarkiPENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE TERPADU DAN BERKELANJUTAN
57%
18,70%
16,80%
7,50%
Pemerintah LSM Masyarakat Peneliti
PERAN STAKEHOLDERS
41%
21,70%
26,50%
21,70%
Ekologi Sosial Hukum/Kelembagaan Ekonomi
Hirarki dimensi
24%
17,90%
16,40%
11,00%
9,30%
7,30%
7,20%
6,40%
Kerapatan tajuk
Legalitas kawasan
Kualitas perairan
Tingkat kesejahteraan nelayan
Kesadaran masyarakat
Anggaran
Frekuensi pertemuan
Koordinasi pemerintah
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Hirarki FAKTOR
Menyusun Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan ekosistem mangrove
11.4%
40.5%
48.1%
Peningkatan personil, kapasitas petugas penyuluh perikanan dan kehutanan
Melakukan reboisasi dan rehabilitasi.
Alternatif kebijakan
Status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove secara multidimensi dinyatakan cukup berkelanjutan daridimensi ekonomi, sosial dan hukum/kelembagaansedangkan dimensi ekologi memiliki status kurangberkelanjutan.
Strategi kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove secaraterpadu dan berkelanjutan dilakukan dengan prioritas :• memperkuat legalitas peraturan pengelolaan wilayah
pesisir dan laut, • meningkatan kapasitas dan kualitas petugas penyuluh
perikanan dan kelautan serta kehutanan dan• melakukan upaya reboisasi dan rehabilitasi ekosistem
mangrove
NKESIMPULA
TERIMA
KASIH