standar operasional prosedur direktorat kepatuhan …

22
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Kepatuhan Intern STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN PENELITIAN AWAL NOMOR : SOP/KI-MR/05 STATUS DOKUMEN ASLI Terkendali Tidak Terkendali Tidak Terpakai ASLI Terkendali Tidak Terkendali Tidak Terpakai ASLI Terkendali Tidak Terkendali Tidak Terpakai NO. DISTRIBUSI TANGGAL 23 November 2020

Upload: others

Post on 06-Oct-2021

17 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

PENELITIAN AWAL

NOMOR : SOP/KI-MR/05

STATUS DOKUMEN

ASLI

Terkendali

Tidak Terkendali

Tidak Terpakai

ASLI

Terkendali

Tidak Terkendali

Tidak Terpakai

ASLI

Terkendali

Tidak Terkendali

Tidak Terpakai

NO. DISTRIBUSI

TANGGAL 23 November 2020

Page 2: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

ii

DISTRIBUSI DOKUMEN

No. PENERIMA DOKUMEN V NO PENERIMA DOKUMEN V

1 Direktur Jenderal Cipta Karya 5 Kasubdit Pengendalian KI dan MR

2 Direktur Kepatuhan Intern 6 Kasubag Tata Usaha

3 Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta

Karya 7 Tim Litwal

4 Inspektorat Jenderal

Page 3: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

iii

KRONOLOGI DOKUMEN

No Revisi Ke Tanggal Terbit Catatan Ringkasan Perubahan

1 0 23 November 2020 Terbit Perdana

Page 4: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

iv

DAFTAR ISI

Judul, Status, dan Daftar Distribusi Dokumen ....................... i

Distribusi Dokumen .............................................................. ii

Kronologi Dokumen .............................................................. iii

Daftar Isi ............................................................................... iv

Lembar Pengesahan ............................................................ v

1. Ruang Lingkup ............................................................... 1

2. Maksud dan Tujuan ........................................................ 1

3. Definisi …………. ............................................................ 1

4. Prosedur / Tahapan Proses ............................................ 1

5. Ketentuan Umum ........................................................... 3

6. Kondisi Khusus ................................................................ 3

7. Rekaman .................................................................... ..... 3

8. Lampiran ........................................................................ 4

Page 5: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

v

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

No. SOP SOP/KI-MR/05

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi -

Tgl. Efektif 23 November 2020

Diperiksa Oleh

Kasubdit Pembinaan dan

Pengembangan KI dan MR

Disahkan Oleh

Direktur Kepatuhan

Intern

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENELITIAN AWAL DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Permen PUPR Nomor 13/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Permen PUPR Nomor 7 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian PUPR Permen PU No. 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dan Masyarakat di Lingkungan Departemen PU Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 03/SE/IJ/2019 tentang Tata Cara Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat di Kementerian PUPR

1.

2.

3.

4.

Pendidikan S1 Jabatan Fungsional/Umum Memahami Proses Pengadaan Barang/Jasa Memahami peraturan terkait Disiplin ASN

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. 2. 3.

SOP Kode Etik, Kode Perilaku, Disiplin Pegawai. SOP Penunjukan Tim SOP Pembuatan Laporan

1. 2. 3. 4. 5.

ATK Komputer & Printer Aplikasi Virtual Meeting Wifi / IT Lemari / Tempat Penyimpanan arsip

RISIKO PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Data pengaduan tidak lengkap dan tersebar 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

Nota Dinas Usulan Penelitian Awal Nota Dinas Pengantar Hasil Penelitian Awal Catatan Hasil Penelitian Awal Checklist Pelaksanaan Penelitian Awal Surat Pengantar Berkas Pengaduan Kendali Mutu Penelitian Awal. Surat Pengantar Usulan Audit dengan Tujuan Tertentu sebagai Tindak Lanjut Hasil Penelitian Awal

Page 6: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

1

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk penelitian awal pengaduan masyarakat di Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Maksud dan Tujuan

2.1. Maksud

Prosedur ini dimaksudkan untuk menyediakan panduan tentang tata cara pengaturan

yang terkait dengan penelitian awal pengaduan masyarakat.

2.2. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menertibkan proses penelitian awal terhadap pengaduan

masyarakat yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR

sehingga didapatkan hasil memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak.

3. Definisi

3.1. Penelitian Awal

Penelitian Awal adalah telaahan untuk mengidentifikasi relevansi, kelengkapan, dan

indikasi penyimpangan dalam rangka menentukan tindak lanjut pengaduan.

3.2. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan

pelayanan publik berupa keluhan atas kinerja pelayanan, dugaan adanya tindak pidana

umum, dugaan adanya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),

permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan,

penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara dan dugaan penyalahgunaan

wewenang yang disampaikan kepada Menteri dan/atau Inspektur Jenderal.

4. Prosedur / Tahapan Proses

Prosedur / tahapan proses penelitian awal dapat dilihat pada diagram alir berikut :

Page 7: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

2

BAGAN ALIR PROSES PENELITIAN AWAL

No Kegiatan Pelaksana Baku Mutu

Dirjen Dir. KI Kasubdit

2 Kasubag

TU Tim

Litwal Unit

Kerja/UPT Kelengkapan Waktu Output

1 Mendisposisikan pengaduan kepada Direktur KI

Surat Pengaduan

2 hari

Disposisi

2 Mendisposisikan pengaduan kepada Kasubdit 2

Disposisi Disposisi

3 Mempelajari substansi pengaduan dan mengusulkan Tim Penelitian Awal kepada Kasubag TU

Disposisi Nota Dinas Usulan Tim Litwal

4 Menyiapkan konsep Surat Tugas dan ditandatangani oleh Dir. KI

Nota Dinas Usulan Tim Litwal

Surat Tugas

5 Menerima Surat Tugas dan mulai melaksanakan tugas penelitian awal a. Melakukan reviu data disposisi b. Koordinasi dengan Unit

Kerja/UPT terkait c. Mempelajari data pendukung

yang diberikan oleh Unit Kerja/UPT terkait

d. Menganalisis dan menyusun laporan penelitian awal (Lampiran)

Surat Tugas Surat Pengaduan

5 hari Draf Laporan Hasil Penelitian Awal

5 Melakukan reviu terhadap Laporan Hasil Penelitian Awal

Draf Laporan 1 hari Laporan Final Hasil Penelitian Awal

6 Menyampaikan Hasil Penelitian Awal kepada Dirjen CK

Laporan Hasil Penelitian Awal

1 hari Nota Dinas Hasil Penelitian Awal

7 Memberikan persetujuan Tindak Lanjut

T

Y

Page 8: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

3

5. Ketentuan Umum

5.1 Dokumen Pengaduan Masyarakat

Ruang lingkup pengaduan masyarakat yaitu pengaduan masyarakat yang ditujukan

kepada Unit Kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

5.2 Tim Pelaksana

Tim pelaksana terdiri dari Minimal 3 orang ( Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Anggota)

dengan uraian tugas dan tanggung jawab :

a. Ketua Tim : Mengoordinasikan seluruh kegiatan penelitian awal

b. Sekretaris Tim : Menyusun laporan penelitian awal

c. Anggota : Membantu pelaksanaan tugas ketua dan sekretaris

5.3 Pelaksanaan Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat

a. Melakukan reviu data disposisi

b. Koordinasi dengan pihak lain terkait

c. Mempelajari data pendukung yang diberikan oleh pihak terkait

d. Menganalisis dan menyusun laporan penelitian awal

5.4 Laporan Hasil Penelitian Awal

Format laporan Hasil Penelitian Awal dapat dilihat pada bagian Lampiran

6. Kondisi Khusus

Tidak ada

7. Rekaman

7.1. Disposisi

7.2. Surat Tugas

7.3. Surat Pengaduan

7.4. Nota Dinas Usulan Penelitian Awal

7.5. Nota Dinas Pengantar Hasil Penelitian Awal

7.6. Catatan Hasil Penelitian Awal

7.7. Checklist Pelaksanaan Penelitian Awal

7.8. Surat Pengantar Berkas Pengaduan

7.9. Kendali Mutu Penelitian Awal

7.10. Surat Pengantar Usulan Audit dengan Tujuan Tertentu sebagai Tindak Lanjut Hasil

Penelitian Awal

Page 9: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

4

8. Lampiran

8.1 Formulir F.05-01 - Nota Dinas Usulan Penelitian Awal

8.2 Formulir F.05-02 - Nota Dinas Pengantar Hasil Penelitian Awal

8.3 Formulir F.05-03 - Catatan Hasil Penelitian Awal

8.4 Formulir F.05-04 - Checklist Pelaksanaan Penelitian Awal

8.5 Formulir F.05-05 - Surat Pengantar Berkas Pengaduan

8.6 Formulir F.05-06 - Kendali Mutu Penelitian Awal.

8.7 Formulir F.05-07 - Surat Pengantar Usulan Audit dengan Tujuan Tertentu sebagai

Tindak Lanjut Hasil Penelitian Awal

Page 10: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

5

LAMPIRAN 1

NOTA DINAS USULAN PENELITIAN AWAL (Formulir F.05-01)

NOTA DINAS

Nomor :

Kepada Yth : Direktur Kepatuhan Intern

Dari : Kasubdit Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko

Hal : Usulan Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat

Tanggal : … …. …..

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Menindaklanjuti disposisi Direktur Kepatuhan Intern …. (dalam hal tindak lanjut disposisi Dirjen

Cipta Karya ditulis : atas arahan Dirjen Cipta Karya) terhadap Surat Pengaduan …….. Nomor

…… Tanggal …. Hal ………., bersama ini disampaikan dengan hormat usulan penelitian awal

sebagai berikut :

1. Identitas Pengadu

a. Nama : …………………

b. Jabatan : …………………

c. Instansi : …………………

d. Alamat : …………………

e. Nomor Telepon : …………………

f. Email : …………………

2. Unit yang Diadukan (Obyek Penelitian Awal)

No Unit / Pejabat / Orang Nama Unit / Pejabat / Orang

1 Unit Kerja Sekretariat/Direktorat …………………….

2 Unit Pelaksana Teknis Balai ………………………………………..

3 Satuan Kerja …………………………………………………

4 PPK …………………………………………………

5 Nama Pejabat / Orang …………………………………………………

Keterangan: Isi disesuaikan dengan informasi yang diperoleh dari pengaduan

Page 11: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

6

3. Materi Pengaduan (Titik Berat Penelitian Awal)

No. Indikasi Penyimpangan Uraian

1 Korupsi

2 Kolusi/Nepotisme/Persekongkolan

3

Penyalahgunaan Wewenang

(pengelolaan keuangan, BMN dan

kepegawaian dan lain-lain)

4 Penyimpangan Pengadaan

Barang/Jasa (tender dan seleksi)

5

Penyimpangan Pengadaan

Barang/Jasa (Pengadaan Barang

dan Pelaksanaan konstruksi)

6 Penyimpangan Pengadaan

Barang/Jasa (Manfaat)

7 Ketidaktaatan terhadap Peraturan

Perundangan selain materi 1 s.d 6

Keterangan: Lingkari pada nomor dan huruf yang dipilih berdasarkan materi pengaduan dan informasi lainnya yang didapatkan.

4. Dasar Usulan Penelitian Awal

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara

Penanganan Masukan dan Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

b. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 03/SE/IJ/2019 tentang Tata Cara Penelitian

Awal Pengaduan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

c. Disposisi Dirjen Cipta Karya ……. (dalam hal merupakan tindak lanjut disposisi Dirjen

Cipta Karya ditulis : atas arahan Dirjen Cipta Karya) terhadap Surat Pengaduan …..

Nomor …… Tanggal …. Hal ………

Page 12: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

7

5. Usulan Tim Peneliti Awal

No Nama NIP Peran Lama

Penugasan

1 …………………………………… …………………… Pengendali Mutu 3 hari

2 …………………………………… …………………… Pengendali Teknis 3 hari

3 …………………………………… …………………… Ketua Tim 3 hari

4 …………………………………… …………………… Anggota 3 hari

5 …………………………………… …………………… Anggota 3 hari

6. Waktu Penelitian Awal

a. Waktu Pelaksanaan : 3 (tiga) hari

b. Tanggal : ………………. s/d. ………………

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kasubdit Pengendalian Kepatuhan

Intern dan Manajemen Risiko

……………………………………..

NIP. …………………..

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya;

2. Kasubdit Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko.

Page 13: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

8

Lampiran 2

NOTA DINAS PENGANTAR HASIL PENELITIAN AWAL (Formulir F.05-02)

NOTA DINAS

Nomor :

Kepada Yth : Direktur Jenderal Cipta Karya

Dari : Direktur Kepatuhan Intern

Hal : Catatan Hasil Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat

Tanggal : … …. …..

Lampiran : 1 (satu) Berkas CHPA

Menindaklanjuti Disposisi Direktur Jenderal Cipta Karya atas Pengaduan Masyarakat melalui Surat/Surat Elektronik/Pesan Elektronik (pilih salah satu) Nomor …(bila ada)…. Tanggal …. Perihal/Hal (sesuai dengan surat pengadu) …….., bersama ini disampaikan dengan hormat:

I. Catatan Hasil Penelitian Awal Direktur Kepatuhan Intern Nomor …… Tanggal …. terhadap …. (Inisial Orang Perorangan/Nama Satuan Kerja/Unit Kerja/Unit Organisasi) ;

II. Berdasarkan Catatan Hasil Penelitian Awal disampaikan sebagai berikut:

A. Dasar Penelitian Awal

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dan Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

2. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 03/SE/IJ/2019 tentang Tata Cara Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Surat Tugas Nomor ……..… Tanggal …

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian awal dapat disimpulkan (pilih salah satu):

No Hasil Penelitian Awal Kesimpulan

Ya Tidak

1 Relevansi dan Kelengkapan Pengaduan

a. Relevan

b. Lengkap

2 Indikasi Penyimpangan

Keterangan: Centang ( √ ) pada kolom kesimpulan

Page 14: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

9

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Penelitian Awal direkomendasikan (pilih salah satu):

No Rekomendasi

1. Pengaduan Tidak Relevan / Tidak Lengkap

a Teruskan Kepada ………. (Diisi Nama Pihak terkait/ Instansi / Unit Organisasi)

b Dokumentasikan

2. Pengaduan Tidak Ada Indikasi Penyimpangan

a Teruskan Kepada …….… (Diisi Nama Pihak terkait/ Instansi / Unit Organisasi)

b Sebagai Bahan Pengendalian Internal ….….… (Diisi Nama Unit Organisasi)

3. Pengaduan Ada Indikasi Penyimpangan

a Perlu ditindaklanjuti dengan ADTT

b Jenis ADTT : Audit ………..… (Diisi / Pilih Jenis ADTT Sesuai Huruf C Butir 8)

Keterangan: Lingkari pada Nomor yang dipilih

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terima kasih.

Direktur Kepatuhan Intern

………………………….. NIP. ……………………………

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;

2. Direktur ......... (terkait);

3. Kasubdit Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko.

Page 15: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

10

Lampiran 3

CATATAN HASIL PENELITIAN AWAL (Formulif F.05-03)

CATATAN HASIL PENELITIAN AWAL

……(NAMA SATUAN KERJA/UNIT KERJA)…………

Nomor : .............................. Tanggal : ..............................

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A D I R E K T O R A T K E P A T U H A N I N T E R N

Page 16: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

11

CATATAN HASIL PENELITIAN AWAL (CHPA)

………………………………(PROSES/PAKET/DAN SETERUSNYA)………………………

SATUAN KERJA/UNIT KERJA/INISIAL ORANG PERORANGAN (pilih salah satu)

: ……..

UNIT ORGANISASI : ……..

A. Dasar Penelitian Awal:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dan Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

2. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 03/SE/IJ/2019 tentang Tata Cara Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Surat Tugas Nomor ......... Tanggal …… untuk melakukan Penelitian Awal pada ….(Nama Satuan Kerja/ Unit Kerja/Inisial Orang Perorangan)

B. Tujuan Penelitian Awal

Mendapatkan informasi secara cepat ada/tidaknya indikasi penyimpangan pada pengaduan masyarakat.

C. Ruang Lingkup Penelitian Awal

Ruang Lingkup Penelitian Awal terbatas pada penelitian data/dokumen awal yang didapatkan, meliputi:

No Data/Dokumen Keterangan

1 Surat Pengaduan dan lampirannya

Diisi Uraian / Penjelasan

Spesifik tentang sumber

data yang diperoleh,

Nomor, tanggal,

link web, dst

2 e-monitoring online

3 SPSE

4 LPJK.Net

5 Lain-lain (tuliskan sumber dokumennya)

Page 17: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

12

Lampiran 4

CHECKLIST PELAKSANAAN PENELITIAN AWAL (Formulir F.05-04)

1. Penelitian Relevansi dan/atau Kelengkapan Pengaduan

Penelitian Relevansi dan/atau Kelengkapan Pengaduan yang dilaksanakan meliputi:

a. Penelitian Relevansi Kewenangan, Tugas dan Fungsi:

No Kewenangan, Tugas & Fungsi Relevansi Keterangan

Ya Tidak

1 Ditjen Cipta Karya (diisi nama Unor/Pemda Terkait) 2 Unit Organisasi Lain

3 Pemerintah Daerah

Keterangan: Centang (√) pada kolom Relevansi

Berdasarkan penelitian relevansi kewenangan, tugas dan fungsi, dapat dinyatakan bahwa pengaduan tersebut relevan/tidak relevan (coret salah satu).

b. Penelitian Kelengkapan Pengaduan:

No Uraian Checklist Keterangan

1 Media Pengaduan

Surat/Surat Elektronik/Pesan Elektronik (pilih salah satu) Nomor …(bila ada)….

Tanggal ….

2 Identitas Pengadu

Nama Pengadu….

3 Identitas yang diadukan

Satker/Unit Kerja/Orang-Perorangan…

4 Alamat/Nomor Kontak Pengadu

…………………………………………….

5 Uraian Pengaduan

Substansi pengaduan…..

Keterangan: Centang (√) pada kolom Relevansi

Berdasarkan penelitian kelengkapan, dapat dinyatakan bahwa pengaduan tersebut lengkap/tidak lengkap (pilih salah satu).

2. Penelitian Indikasi Penyimpangan

Penelitian dilakukan dalam rangka melakukan identifikasi awal mengenai ada atau tidak adanya penyimpangan pada informasi yang disampaikan dalam pengaduan:

No. Indikasi Penyimpangan Ada Tidak ada

Uraian

1 Korupsi

2 Kolusi/Nepotisme/ Persekongkolan

3

Penyalahgunaan wewenang (pengelolaan keuangan, BMN dan kepegawaian dan lain-lain)

Page 18: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

13

No. Indikasi Penyimpangan Ada Tidak ada

Uraian

4 Ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan

5 Penyimpangan pengadaan barang dan jasa (tender dan seleksi)

6

Penyimpangan pengadaan barang dan jasa (Pengadaan Barang dan Pelaksanaan konstruksi)

7 Penyimpangan pengadaan barang dan jasa (manfaat)

8 Lain-lain

Berdasarkan penelitian indikasi penyimpangan, dapat disimpulkan bahwa pengaduan tersebut mengandung indikasi penyimpangan/tidak mengandung indikasi penyimpangan (pilih salah satu).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian awal dapat disimpulkan (pilih salah satu):

No Hasil Penelitian Awal Kesimpulan

Ya Tidak

1 Relevansi dan Kelengkapan Pengaduan

a. Relevan

b. Lengkap

2 Indikasi Penyimpangan

Keterangan: Centang ( √ ) pada kolom kesimpulan

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Penelitian Awal direkomendasikan (pilih salah satu):

No Rekomendasi

1. Pengaduan Tidak Relevan / Tidak Lengkap

a Teruskan Kepada ………. (Diisi Nama Pihak terkait/ Instansi / Unit Organisasi)

b Dokumentasikan

2. Pengaduan Tidak Ada Indikasi Penyimpangan

a Teruskan Kepada …….… (Diisi Nama Pihak terkait/ Instansi / Unit Organisasi)

b Sebagai Bahan Pengendalian Internal ….….… (Diisi Nama Unit Organisasi)

Page 19: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

14

3. Pengaduan Ada Indikasi Penyimpangan

a Perlu ditindaklanjuti dengan ADTT

b Jenis ADTT : Audit ………..… (Diisi Jenis ADTT Sesuai Huruf C Butir 8)

Keterangan : Lingkari pada Nomor yang Dipilih

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terima kasih.

F. PENGESAHAN

Disusun, tanggal …………….. Ketua Tim,

…………………………………… NIP. …………………………….

Direviu, tanggal …………….. Pengendali Teknis,

…………………………… NIP. …………………………….

Disetujui, tanggal ………………….. Pengendali Mutu,

………………………………. NIP. ……………………………

Page 20: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

15

Lampiran 5

SURAT PENGANTAR BERKAS PENGADUAN (Formulir F.05-05)

Nomor : Jakarta, … ….. 20….. Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Penyampaian Berkas Pengaduan Kepada Yth. …….(Pejabat Tinggi Pratama terkait) di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Pengaduan ……. Nomor …….. Tanggal ……… Hal ……… sebagaimana

terlampir, setelah dilakukan penelitian awal, bersama ini disampaikan dengan hormat:

1. Berkas pengaduan tersebut di atas secara garis besar berisi pengaduan terkait :

(pilih yang sesuai)

a. Proses Pemilihan Penyedia;

b. Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak; atau

c. Dan seterusnya.

2. Kiranya pengaduan tersebut dapat dijadikan masukan dalam pelaksanaan pengendalian

internal sesuai kewenangan masing-masing unit organisasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Kepatuhan Intern

…………………………………..

NIP. ………………………….

Tembusan Yth : 1. Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan).

Page 21: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

16

Lampiran 6

KENDALI MUTU PENELITIAN AWAL (Formulir F.05-06)

LEMBAR KENDALI PENELITIAN AWAL

NAMA SATUAN KERJA :

NOMOR & TGL. SPT :

NOMOR & TGL. CHPA :

NAMA KETUA TIM :

NAMA PENGENDALI TEKNIS :

PROSES PENYELESAIAN CHP TANGGAL WAKTU

PROSES (HARI) KETERANGAN

Surat Pengaduan diterima Direktur

Kepatuhan Intern

Dokumen diterima Tim Litwal

secara lengkap

CHPA selesai disusun oleh Tim

Litwal

Koreksi dari Ketua Tim Litwal

Koreksi dari Pengendali Teknis

CHPA telah ditandatangani Ketua

Tim dan Pengendali Teknis

Penyerahan CHPA dan ND

Pengantar ke Supervisi

Koreksi dari Supervisi

CHPA dan ND Pengantar telah

ditandatangani Pengendali Mutu

CHPA dan ND Pengantar

digandakan

CHPA dan ND Pengantar telah

diterima Dirjen Cipta Karya

Page 22: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIREKTORAT KEPATUHAN …

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen

Direktorat Kepatuhan Intern

17

Lampiran 7

SURAT PENGANTAR USULAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU SEBAGAI TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN AWAL (Formulir F.05-07)

Jakarta, 20 ..

Nomor : Sifat : Rahasia Lampiran : Hal : Penyampaian Usulan Audit Dengan Tujuan Tertentu Sebagai Tindak Lanjut

Hasil Penelitian Awal

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Pengaduan ….. Nomor …… Tanggal …. Hal ………,

Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukan penelitian awal

terhadap surat pengaduan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian awal yang telah dilakukan

disimpulkan bahwa terdapat indikasi penyimpangan dalam proses ............

(pelaksanaan/pemanfaatan/dan seterusnya), sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut

melalui Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Cipta Karya

.............................................

NIP. ..............................

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan).