sosialisasi_juksun_rkakl_2014

7/14/2019 SOSIALISASI_JUKSUN_RKAKL_2014

1/73

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

Jakarta, Juli 2013

130-Jul-13


2/73


Lampiran PMK

2

Pokok Bahasan

Beberapa Perubahan Pengaturan

Pendahuluan

2

1

Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK

4

30-Jul-13

3


3/73


REPUBLIK INDONESIA

INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN3

Pendahuluan :

a. Latar Belakang;

b. Kerangka Pikir;

c. Tujuan Pengaturan.

1

30-Jul-13


4/73

INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 4

1.a. Latar Belakang

Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perubahan terkait petunjuk

penyusunan dan penelaahan RKA-K/L antara lain :

1. Menyempurnakan pedoman penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

(PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dalam rangka

meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.

2. Menyempurnakan ketentuan terkait tata cara penyusunan dan penelaahan

RKA-K/L dengan mengacu pada pemisahan tugas dan peran antara

Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer(CFO), Kementerian

Perencanaan sebagai Chief Planning Officer(CPO) dan Menteri/Pimpinan

Lembaga sebagai Chief Operational Officer(COO).

3. Menyediakan payung hukum terkait keterlibatan unitAparat Pengawasan

Intern Kementerian/Lembaga (API K/L) dalam meneliti RKA-K/Lsebagai quality assurance.

4. Meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA dalam rangka meningkatkan

kualitas belanja serta menjamin tersedianya data anggaran yang valid

melalui penyederhanaan dokumen penelaahan dan minimalisir blokir.

30-Jul-13


5/73


1.b. Kerangka Pikir(1/2)

1. Sesuai amanah di dalam UU No. 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara dan UU

No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

pemisahan peran, tugas, dan tanggung jawab antara Menteri Keuangan

sebagai CFO, Menteri Perencanaan sebagai CPO dan Menteri/Pimpinan

Lembaga sebagai COO dalam pengelolaan keuangan negara telah diatur

secara tegas.

Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab di dalam perencanaan,pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas anggaran yang

menjadi tanggung jawabnya.

Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan

anggaran sesuai kemampuan keuangan negara untuk mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-

masing K/L dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.

Menteri Perencanaan bertanggung jawab dalam menyusun dan

menetapkan prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional beserta

target kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah.

30-Jul-13


6/73


1.b. Kerangka Pikir(2/2)

2. Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam

penerapan kaidah-kaidah penganggaran, maka dipandang perlu untuk

melibatkan peran unit Aparat Pengawasan Intern K/L (API K/L) dalam

proses perencanaan penganggaran dengan melakukan penelitian RKA-K/L

dan dokumen pendukungnya dan berperan sebagai quality assurance.

3. Dengan adanya keterlibatan peran unit API K/L dalam proses perencanaan

penganggaran (melalui penelitian RKA-K/L), maka proses penelaahan RKA-K/L yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian

Perencanaan menjadi lebih sederhana dan bersifat lebih strategis

dengan fokus pada level Output dan Outcome.

4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyusunan dan

penelaahan RKA-K/L kepada stakeholder, maka penyederhanaan proses

bisnis dan persyaratan dokumen penelaahan termasuk format-format yang

digunakan terus disempurnakan serta diikuti dengan pemanfaatan

dukungan IT yang handal dan terintegrasi. Dengan demikian diharapkan

dapat meniadakan alokasi anggaran yang diblokir dalam DIPA.

30-Jul-13


7/73


1.c. Tujuan Pengaturan

Menyediakan payung hukum sebagai landasan dalam melakukan penyusunandan penelaahan RKA-K/L TA 2014 meliputi :

1. Pemantapan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dankerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM).

2. Penegasan pengaturan bahwa penyusunan RKA-K/L merupakan tugas dantanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran

dan Chief Operational Officer(COO).3. Keterlibatan peran unit Aparat Pengawasan Intern K/L dalam reviu RKA-

K/L untuk meningkatkan kualitas perencanaan K/L dan menjaminkepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai qualityassurance.

4. Penyederhanaan proses penelaahan yang dilaksanakan oleh KementerianKeuangan selaku Chief Financial Officer(CFO) dan Kementerian Perenca-naan selaku Chief Planning Officer(CPO).

5. Standardisasi format-format yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L, dokumen penelaahan, dan dokumen hasil penelaahan RKA-K/L.

30-Jul-13


8/73


REPUBLIK INDONESIA


Beberapa Perubahan Pengaturan :

a. Sistematika Penyajian;

b. Dokumen yang harus disiapkan oleh K/L;

c. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L dan Biro

Perencanaan K/L;

d. Penelaahan RKA-K/L.

2

30-Jul-13


9/73INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

2.a. Sistematika Penyajian

9

1. Batang Tubuh PMK (20 Pasal);

2. Lampiran PMK (3 Lampiran):

Lampiran I : Pedoman Umum

RKA-K/L;

Lampiran II : Tata CaraPenyusunan RKA-K/L;

Lampiran III : Tata Cara

Penelaahan RKA-K/L;

1. Batang Tubuh PMK (18 Pasal);

2. Lampiran PMK (1 Lampiran) :

Bab I : Sistem Penganggaran;

Bab II : Penerapan PBK;

Bab III : Penerapan KPJM;

Bab IV : Ketentuan Dalam Pengalokasian

Anggaran;

Bab V : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L;

Bab VI : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L;

Bab VII : Dukungan TI Dalam Penyusunan

dan Penelaahan RKA-K/L;

Bab VIII : Standardisasi Format; Bab IX : Penutup.

PMK No. 112/2012 PMK yg baru

30-Jul-13



2.b. Dokumen yang harus disiapkan oleh K/L

10

1. Surat pengantar yang

ditandatangani oleh Menteri/

Pimpinan Lembaga atau Pejabat

yang ditunjuk;

2. Surat Pernyataan Pejabat Eselon I

penanggung jawab RKA-K/L;3. RKA-K/L Eselon I;

4. Daftar Rincian Pagu Anggaran per

Satker/eselon I;

5. RKA Satker;

6. ADK RKA-K/L.

1. Surat pengantar yang ditanda-

tangani oleh Pejabat Eselon I/

Penanggung jawab portofolio;

2. Surat Pernyataan Pejabat Eselon I

penanggung jawab RKA-K/L;

3. Daftar Rincian Pagu Anggaran perSatker/eselon I;

4. RKA-K/L Eselon I;

5. RKA Satker;

6. Kertas Kerja Satker;

7. TOR/RAB dan dokumen pendukungterkait lainnya, khusus untuk

inisiatif baru dan/atau baseline yg

berubah pd level komponen.

Penelitian RKA-K/L Penelaahan RKA-K/L

API K/L dan Biro

Perencanaan

Kementerian Keuangan

dan Bappenas

30-Jul-13



2.c. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L

11

1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerjadalam RKA-K/L dengan Renja K/L danRKP;

2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumberdana dalam RKA-K/L dengan PaguAnggaran K/L;

3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidahpenganggaran al : penerapan SBM dan SBK,kesesuaian jenis belanja, hal-hal yangdibatasi atau dilarang, pengalokasiananggaran untuk kegiatan yang didanai dariPNBP, PHLN, PHDN, BLU, kontrak tahunjamak, dan pengalokasian anggaran yangakan diserahkan menjadi Penyertaan

Modal Negara (PMN) pada BUMN;4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-

K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dandokumen pendukung terkait lainnya;

5. Kepatuhan dalam pencantuman tematikAPBN.

Ruang lingkup Penelitian

1. Pagu Anggaran K/L :

rincian anggaran untuk mendanaiinisiatif baru; dan/atau

angka dasar yang mengalami

perubahan pada level

tahapan/komponen.

2. Alokasi Anggaran K/L :

Penyesuaian RKA-K/L denganAlokasi Anggaran;

rincian anggaran untuk mendanaiinisiatif baru (dari hasilOptimalisasi DPR); dan/atau

angka dasar yang mengalamiperubahan pada level tahapan/komponen.

Fokus Penelitian

30-Jul-13



2.d. Penelaahan RKA-K/L

12

1. Kesesuaian data dalam RKA-K/L

dengan Pagu Anggaran K/L;

2. Kesesuaian antara Kegiatan Keluaran - Anggarannya;

3. Relevansi tahapan/komponen dengan

Keluaran;

4. Konsistensi pencantuman sasaran

Kinerja K/L dengan RKP termasuk

prakiraan maju untuk tiga tahun kedepan.

Ruang lingkup

penelaahan

1. Pagu Anggaran K/L :

rincian anggaran untuk mendanai

inisiatif baru;2. Alokasi Anggaran K/L :

Penyesuaian RKA-K/L denganAlokasi Anggaran;

rincian anggaran untuk mendanaiinisiatif baru (dari hasilOptimalisasi DPR);

Persetujuan dari Komisi DPR.

Fokus Penelaahan

30-Jul-13


13/73


REPUBLIK INDONESIA


Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK :a. Kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga;

b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan;

c. Penanggung Jawab RKA-K/L;

d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L dan Biro Perencanaan;

e. Penelaahan RKA-K/L;

f. Himpunan RKA-K/L, RUU APBN dan Nota Keuangan;

g. Penyesuaian RKA-K/L;

h. DHP RKA-K/L dan Keppres RABPP;

i. Penutup.

3

30-Jul-13



3.a. Kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga

14

1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang dipimpinnya.

2) Selain menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan

(BA 015), Menteri Keuangan menyusun RKA-K/L untuk Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara (BA 999) yang selanjutnya disebut RencanaDana Pengeluaran-Bendahara Umum Negara (RDP-BUN).

3) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas kebenaran dan

kelengkapan RKA-K/L beserta dokumen pendukungnya.

30-Jul-13



3.b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan .(1/2)

15

1) RKA-K/L disusun berdasarkan pedoman umum RKA-K/L meliputi:a. Pendekatan sistem penganggaran terdiri atas:

i. kerangka pengeluaran jangka menengah;

ii. penganggaran terpadu; dan

iii. penganggaran berbasis kinerja.

b. Klasifikasi anggaran terdiri atas:i. klasifikasi organisasi;

ii. klasifikasi fungsi; dan

iii. klasifikasi jenis belanja.

c. Instrumen RKA-K/L terdiri atas:

i. indikator kinerja;ii. standar biaya; dan

iii. evaluasi kinerja.

30-Jul-13



3.b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan .(2/2)

16

2) RKA-K/L disusun berdasarkan:

a. Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

b. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L);

c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR

dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN;

d. Standar Biaya; dane. Kebijakan pemerintah lainnya.

Pedoman Umum terkait kaidah-kaidah penganggaran seperti : penerapanpendekatan penganggaran, instrumen dalam penyusunan RKA-K/L, hal-

hal yang dibatasi atau dilarang dan pencantuman tematik APBN,

selengkapnya dimuat dalam Lampiran I PMK.

30-Jul-13



3.c. Penanggung Jawab RKA-K/L(1/2)

17

1) Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yg memiliki

alokasi anggaran (portofolio) dan sbg penanggung jawab program, menyusunRKA-K/L per program/eselon I menggunakan format RKA-K/L dan sistemaplikasi RKA-K/L DIPA yang memuat rincian alokasi berdasarkan:a. angka dasar; dan/ataub. inisiatif baru.

2) RKA-K/L yang disusun wajib dilengkapi dokumen pendukung antara lain

berupa TOR/RAB dan dokumen terkait lainnya untuk:a. inisiatif baru; dan/ataub. rincian angka dasar mengalami perubahan pada level tahapan/komponen.

3) RKA-K/L disusun secara berjenjang terdiri atas :a. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA Satker), danb. RKA-K/L unit eselon I.

4) RKA-K/L yang telah disusun ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembagac.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran(portofolio) dan sebagai penanggungjawab program.

Tata cara penyusunan RKA-K/L dan format yang digunakan selengkapnyatercantum dalam Lampiran II PMK.

30-Jul-13



3.c. Penanggung Jawab RKA-K/L(2/2)

18

RKA-K/L dan dokumen pendukung yang disusun harus memenuhi kaidah

perencanaan penganggaran, yaitu:a. mencantumkan sasaran kinerja meliputi volume Keluaran dan Indikator

Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L sesuai dengan Sasaran Kinerja dalam RenjaK/L dan RKP;

b. menjamin total pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L;

c. menjamin rincian sumber dana dalam RKA-K/L sesuai dengan sumber danayang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;

d. menjamin kelayakan anggaran dan mematuhi penerapan kaidah-kaidahpenganggaran antara lain penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja,hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatanyang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU, kontrak tahun jamak, dan

pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi Penyertaan ModalNegara (PMN) pada BUMN; dan

e. memastikan pencantuman tematik APBN pada level Keluaran.

30-Jul-13



3.d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L(1/2)

19

1) Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan dalam

penerapan kaidah-kaidah penganggaran, RKA-K/L yang telah ditandatanganidisampaikan kepada unit Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (API K/L) dan Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/Sekretariatc.q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/L untuk diteliti.

2) Ruang lingkup penelitian RKA-K/L dan dokumen pendukung meliputi:

a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume Keluaran danIndikator Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP;

b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;

c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yangditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;

d. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain:penerapan SBM dan SBK, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasiananggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU,kontrak tahun jamak dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkanmenjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN;

e. .

30-Jul-13



20

e. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain: RKA Satker,TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya;

f. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.

3.d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L(2/2)

Catatan : Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga melakukanpembahasan RKA-K/L dengan DPR dalam rangka pembicaraanpendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebutdifokuskan pada konsultasi atas usulan inisiatif baru.

30-Jul-13



1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan

Renja K/L dan RKP;2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L

dengan Pagu Anggaran K/L

3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al :penerapan SBM dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal yangdibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yangdidanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak;

4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB,dan dokumen pendukung terkait lainnya;

5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.

Penelitian RKA-K/L (Pagu Anggaran K/L)

21

Pagu Anggaran

K/LRKA-Satker &

KK SatkerRKA-K/L

Eselon I &dok pndkng

1. Meneliti : total pagu dan rincian sumber dana. alokasi angka dasar dan inisiatif baru. Biaya Operasional dan Non Opr.

2. Mengecek target kinerja (volume Ouputuntuk masing2 Kegiatan).

3. Menyusun Daftar rincian alokasi pagu persatker : Total pagu dan sumber dana. Target kinerja per Satker.

4. Menyiapkan dokumen pendukung :TOR/RAB dan dok. pendukung terkaitlainnya. (inisiatif baru/baseline ygberubah).

Unit Eselon I (Portofolio) Satker Esl. I

RKA-K/L

Eselon I

BiroPerencanaan

RKA-K/L

Eselon I

API K/L

Kemkeu

1 2 3 4

5

5

CHP (Catatan

Hasil Penelitian)

6

Proses Penelitian

RKA-K/LEselon I yg

sdh diteliti &dok pndkng

Sekjen/Ses-

men/Ses

7

8

30-Jul-13



3.e. Penelaahan RKA-K/L.(1/2)

22

1) Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan

RKA-K/L yang telah dibahas dengan Komisi terkait di DPR atau yg telah

diteliti kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan

Kementerian Perencanaan untuk dilakukan penelaahan dalam forum

penelaahan antara K/L, Kementerian Keuangan dan Kementerian

Perencanaan.

2) RKA-K/L yang telah diteliti dilengkapi dengan :

Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

atau pejabat yang ditunjuk;

Surat Pernyataan Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab RKA-K/L;

Daftar Rincian Alokasi Anggaran per Satker/eselon I;

RKA Satker;

Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L.

3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah ADK

RKA-K/L ke dalam aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

(SPAN) untuk dilakukan validasi.

30-Jul-13



3.e. Penelaahan RKA-K/L.(2/2)

23

4) Dalam hal proses validasi terdapat data yang tidak sesuai dengan kaidah-

kaidah SPAN, RKA-K/L dikembalikan kepada K/L untuk dilakukan perbaikan.

5) Penelaahan RKA-K/L difokuskan untuk meneliti: Kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; Kesesuaian antara Kegiatan-Keluaran-Anggarannya; Relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran; dan Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk

prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.

6) Penelaahan RKA-K/L difokuskan untuk meneliti rincian anggaran yangdigunakan untuk mendanai inisiatif baru.

7) Hasil penelaahan RKA-K/L dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan danditandatangani oleh pejabat eselon II dari K/L, Kementerian Perencanaan,

dan Kementerian Keuangan.

Tata cara penelaahan RKA-K/L selengkapnya tercantum dalamLampiran III PMK.

30-Jul-13



Penelaahan RKA-K/L (Pagu Anggaran K/L)

24

1. Kesesuaian data dalam RKA-K/L

dengan Pagu Anggaran K/L;2. Kesesuaian antara Kegiatan-

Keluaran-Anggarannya;

3. Kelengkapan dokumen penelaahanmeliputi :

Surat pengantar yang ditanda-tangani oleh Menteri/PimpinanLembaga atau pejabat ygditunjuk;

Surat Pernyataan Pejabat EselonI penanggung jawab RKA-K/L;

Daftar Rincian Pagu Anggaranper Satker/eselon I;

RKA Satker;

ADK RKA-K/L.; dan

4. Konsistensi pencantuman sasaranKinerja K/L dengan RKP termasukprakiraan maju untuk tiga tahun kedepan.

Menteri/Pimpinan

Lembaga

RKA-K/L slrh

Eselon I

Bappenas

1

Forum Penelaahan

RKA-K/L slrh

Eselon I

Kemkeu

c.q. DJA

Himpunan

RKA-K/L

2

2

3

Nota

Keuangan RUU APBN

Kemkeu c.q. DJA

4

Validasi

RKA-K/L

Eselon I ygsdh direviu &dok pndkng

RKA-K/L

Eselon I ygsdh direviu &dok pndkng

Esl. I Esl. I

30-Jul-13



Klausul antisipasi penyelesaian :

Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan antara K/L dg DPR belum diterima

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sampaidengan akhir bulan Juli, RUU tentang APBN, Nota Keuangan, dan

Himpunan RKA-K/L disusun berdasarkan RKA-K/L hasil penelaahan antara

K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

3.f. Himpunan RKA-K/L, RUU APBN, dan

Nota Keuangan

25

1) RKA-K/L hasil penelaahan dihimpun oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Anggaran untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN dan Nota Keuangan.

2) RUU tentang APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L disampaikan

oleh Pemerintah kepada DPR untuk dilakukan pembahasan paling lambat

minggu kedua bulan Agustus.

30-Jul-13



Kondisi I : RKA-K/L Tidak Berubah dan Disetujui DPR

3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L(1/3)

26

1) Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara

Pemerintah dengan DPR tidak mengakibatkan perubahan RKA-K/L dan

telah disetujui DPR, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yg ditunjuk

menyampaikan RKA-K/L yang telah disetujui DPR kepada Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

2) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan

Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (DHP RKA-K/L).

3) DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q DirekturAnggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat

minggu ketiga bulan Nopember.

30-Jul-13



Kondisi II : RKA-K/L Berubah dan Disetujui DPR

27

1) Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara

Pemerintah dengan DPR mengakibatkan perubahan RKA-K/L, Menteri/

Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki

alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggungjawab program

melakukan penyesuaian RKA-K/L.2) Dalam hal penyesuaian RKA-K/L digunakan untuk mendanai inisiatif baru,

termasuk tambahan yang berasal dari hasil pembahasan dengan Komisi

terkait di DPR, K/L wajib melengkapi dengan dokumen pendukung.

3) RKA-K/L yang telah disesuaikan dan dokumen pendukungnya disampaikan

kepada unit API K/L dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan K/L

untuk diteliti kebenaran dan kelengkapannya.

4) Penelitian RKA-K/L difokuskan untuk RKA-K/L yang mengalami perubahan.

5) RKA-K/L yang telah diteliti selanjutnya dibahas dengan Komisi terkait di DPRuntuk mendapat persetujuan.


30-Jul-13


28/73


Kondisi II : RKA-K/L Berubah dan Disetujui DPR

28

6) Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yg ditunjuk menyampaikan RKA-

K/L yang telah disetujui DPR dan dokumen lainnya kepada Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan

untuk dilakukan penelaahan.

7) Penelaahan RKA-K/L difokuskan untuk RKA-K/L yang mengalami perubahan.

8) Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu

Anggaran K/L berlaku mutatis mutandis dalam penelaahan RKA-K/L

bredasarkan Alokasi Anggaran K/L.

9) RKA-K/L yang telah ditelaah sebagai bahan penyusunan DHP RKA-K/L.

10) DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur

Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat

minggu ketiga bulan Nopember.


30-Jul-13


29/73


Kondisi III : RKA-K/L Berubah tetapi Tidak Disetujui DPR

29

1) Dalam hal penyesuaian RKA-K/L yang disampaikan kepada DPR, DPR belummenyetujui sampai dengan minggu ketiga bulan Nopember, DHP RKA-K/Ldisusun mengacu pada penyesuaian RKA-K/L yang telah diteliti oleh unitAPI K/L dan Biro Perencanaan K/L.

2) DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q. DirekturAnggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambatminggu ketiga bulan Nopember dengan ketentuan :

a. Rincian alokasi anggaran untuk biaya operasional tidak diblokir;

b. Rincian alokasi anggaran untuk biaya non operasional yang telah

ditetapkan dalam pagu anggaran dan tidak berubah, tidak diblokir; danc. Penyesuaian alokasi anggaran berupa tambahan pagu yang digunakan

selain huruf a dan huruf b, dapat dituangkan dalam output cadangandan/atau diberikan catatan rincian alokasi tidak dapat dilaksanakansebelum adanya persetujuan DPR, dan tidak diblokir.


30-Jul-13


30/73


Proses penelitian RKA-K/L untuk PaguAnggaran K/L berlaku secara mutatismutandis dalam penelitian RKA-K/Lberdasarkan Alokasi Anggaran K/L.

Penelitian RKA-K/L (Alokasi Anggaran K/L)

30

Alokasi

Anggaran K/L

Penyesuaian

RKA-Satker

PenyesuaianRKA-K/LEselon I

1. Meneliti :

Penyesuaian total pagu dan rincian

sumber dana.

alokasi angka dasar dan inisiatif baru.

Biaya Operasional dan Non Opr.

2. Mengecek penyesuaian target kinerja

(volume Ouput untuk masing2 Kegiatan).

3. Menyusun daftar rincian penyesuaian

alokasi pagu per satker : Penyesuaian pagu dan sumber dana.

Penyesuaian target kinerja per Satker.

4. Menyiapkan dokumen pendukung :

TOR/RAB dan dok. pendukung terkait

lainnya.

Unit Eselon I (Portofolio)Satker

Esl. I

Penyesuaian

RKA-K/L

Eselon I

BiroPerencanaan

Penyesuaian

RKA-K/LEselon I

Itjen/Inspektorat

Kemkeu

1 23

4

5

5

CHP (Catatan

Hasil Penelitian)

7 Proses Penelitian

RKA-K/L

berubah?

PenyesuaianRKA-K/L

Eselon I ygsdh diteliti &dok pndkng

Setjen K/L

3

6

Y

T

30-Jul-13

Penyesuaian

RKA-K/L ygtlh diteliti

Komisiterkait DPR

8


31/73


Penelaahan RKA-K/L (Alokasi Anggaran K/L)

31

Menteri/Pimpinan

Lembaga

RKA-K/L slrhEselon I

Bappenas

1

Forum Penelaahan

RKA-K/L slrh

Eselon I

Kemkeu

c.q. DJA

CatatanHasil

Penelaahan

2

2

3

DHP RKA-

K/LKeppres

RABPP

Kemkeu c.q. DJA

4

Validasi

RKA-K/LEselon I ygsdh diteliti,

disetujuiDPR & dok

pndkng

Esl. I

RKA-K/LEselon I ygsdh diteliti,

disetujuiDPR & dok

pndkng

Esl. I

Ketentuan penelaahan RKA-K/Luntuk Pagu Anggaran K/L berlaku

secara mutatis mutandis dalampenelaahan RKA-K/L berdasarkan

Alokasi Anggaran K/L.

RKA-K/L

berubah?

Y

T

30-Jul-13


32/73


3.h. Keppres RABPP dan DIPA

32

1) DHP RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q.Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III menjadi

dasar penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat.

2) Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA).

30-Jul-13


33/73


3.i. Penutup

33

1) Dalam hal aplikasi SPAN belum dapat diterapkan, validasi dan penelaahan RKA-K/L,

penyusunan Himpunan RKA-K/L, pencetakan DHP RKA-K/L, penyusunan Keppres RABPP,penyusunan dan pengesahan DIPA dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi RKA-K/L-DIPA.

2) Escape clause :

a. Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negaradan/atau efisiensi belanja yang anggaran kegiatannya telah dialokasikan dalam RKA-K/L dan harus segera dilaksanakan, namun tidak dapat dilaksanakan berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, pelaksanaan kegiatan dimaksud dapatdiusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk kepadaMenteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk anggarankegiatan dalam RKA-K/L TA 2013 yang disusun berdasarkan PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan RKA-K/L.

3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L sbgmn diatur dalam

PMK ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penelaahanrevisi RKA-K/L.

4) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK No. 112/PMK.02/ 2012 tentangPetunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan perubahannya, dicabutdandinyatakan tidak berlaku.

5) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

30-Jul-13


34/73


REPUBLIK INDONESIA


Lampiran PMK:

a. Lampiran I : Pedoman Umum RKA-K/L;

b. Lampiran II : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L;c. Lampiran III : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L;

4

30-Jul-13


35/73


4.a. Lampiran I : Pedoman Umum RKA-K/L(1/2)

Lampiran I PMKmemuat informasi terkait hal-hal yang bersifat umum dan kaidah-

kaidah penganggaran yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA-K/L meliputi :

1. Pendahuluan, mencakup : pendekatan dalam sistem penganggaran dan

klasifikasi anggaran.

2. Penerapan Sistem Penganggaran, mencakup : penerapan penganggaran

berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

3. Proses Penganggaran, mencakup : siklus perencanaan dan penganggaran,proses penetapan pagu belanja K/L (pagu Indikatif, pagu Anggaran, dan Alokasi

Anggaran).

4. Ketentuan dalam pengalokasian anggaran, mencakup : penghitungan alokasi

belanja pegawai, pengalokasian anggaran pembangunan bangunan/gedung

negara, penerapan bagan akun standar, penyusunan RKA-K/L pada Satker

Perwakilan di Luar Negeri, penyusunan RKA-K/L pada Satker KementerianPertahanan, pengalokasian anggaran yang bersumber dari PHLN, PHDN, PNBP,

penyusunan RKA-K/L untuk Satker BLU, Anggaran Responsif Gender, Kegiatan

Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, pengalokasian

anggaran Swakelola, dan alokasi anggaran terkait kontrak tahun jamak.

30-Jul-13


36/73


4.a. Lampiran I : Pedoman Umum RKA-K/L(2/2)

5. Hal-hal baru dan/atau yang disempurnakan, mencakup : Penataan

Arisitektur Program (Logic Model) dalam Evaluasi Kinerja RKA-K/L danpenerapan standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya keluaran (SBK).

6. Daftar istilah, mencakup : istilah-istilah atau terminologi yang digunakan

dalam penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.

30-Jul-13


37/73


4.b. Lampiran II : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L

Lampiran II PMKmemuat informasi terkait mekanisme penyusunan RKA-K/L, unit-

unit yang terlibat, dan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh K/L meliputi :1. Persiapan penyusunan RKA-K/L, mencakup : hal-hal baru dalam penyusunan

RKA-K/L, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RKA-K/L beserta tugas

perannya, dokumen yang harus dipersiapkan dalam penyu-sunan RKA-K/L, dan

hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L.

2. Mekanisme penyusunan RKA-K/L, mencakup : mekanisme penyusunan RKA-

K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L (penyusunan Kertas Kerja Satker, RKASatker, RKA-K/L Eselon I, dan RKA-K/L) dan mekanisme penyesuaian RKA-K/L

berdasarkan Alokasi Anggaran K/L (penyesuaian Kertas Kerja Satker, RKA Satker,

RKA-K/L Eselon I, dan RKA-K/L).

3. Tindak lanjut hasil penyusunan RKA-K/L, mencakup : tindak lanjut penyu-

sunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan tindak lanjut penyesuaian

RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.

4. Format-format yang digunakan, mencakup : format RKA-K/L, RKA Satker, KK

Satker, TOR/RAB. Gender Budget Statement, Daftar Pagu Anggaran per Satker,

Surat Pernyataan Hasil Pembahasan dan Persetujuan DPR, dan surat pengantar

RKA-K/L.

30-Jul-13


38/73


4.c. Lampiran III : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L

Lampiran III PMKmemuat informasi terkait perubahan dalam mekanisme

penelaahan, baik penelaahan berdasarkan Pagu Anggaran K/L maupunberdasarkan Alokasi Anggaran K/L dan tindak lanjut dari hasil penelaahan

meliputi :

1. Persiapan penelaahan RKA-K/L, mencakup : hal-hal baru dalam penelaahan

RKA-K/L, pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RKA-K/L beserta tugas-

perannya, dokumen yang harus dipersiapkan dalam penelaahan, dan hal-hal

yang harus diperhatikan dalam penelaahan RKA-K/L.2. Mekanisme penelaahan RKA-K/L, mencakup : mekanisme penelaahan RKA-

K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L, dan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.

3. Tindak lanjut hasil penelaahan RKA-K/L, mencakup : perubahan akibat

penelaahan, output cadangan, dan blokir, tindak lanjut hasil penelaahan RKA-

K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.

4. Format-format yang digunakan , mencakup : Catatan Hasil Penelaahan,

Himpunan RKA-K/L, Daftar Hasil Penelaahan RKA-K/L, dan Rincian Alokasi

Anggaran per Unit.

30-Jul-13 38


39/73


REPUBLIK INDONESIA



40/73


Pokok Bahasan Lampiran I

40

1. Pendekatan Dalam Sistem Penganggaran;

2. Penerapan Sistem Penganggaran :

a) Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK);

b) Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM);

3. Proses Penganggaran :

a) Siklus Penganggaran;

b) Tahapan Dalam Proses Penetapan Pagu Belanja K/L;

4. Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran;

5. Hal-hal Baru dan/atau yang Disempurnakan.


41/73


1. Pendekatan Dalam Sistem Penganggaran

41

1. Pendekatan Penganggaran Terpadu (PT) :

Mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/Ldengan klasifikasi anggaran; Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan organisasi,

fungsi, dan jenis belanja (ekonomi).

2. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) :

Pengalokasian anggaran berorientasi pada menghasilkan/mencapai tingkat kinerjatertentu (output and outcome oriented);

Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerjayang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function);

Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsipakuntabilitas (let the manager manages).

3. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) :

Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai berbagai rencana

belanja pemerintah (pendekatan top-down); Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai

tingkat kinerja yang telah ditargetkan (pendekatan Bottom-Up); Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal diatas, yaitu antara proyeksi

ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi rencana kebutuhanpendanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (on-goingpolicies).


42/73


2. Penerapan Sistem Penganggaran...(1/3)

42

1. Tingkatan Penerapan PBK

a. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja....(1/2)


43/73


2. Struktur Anggaran Penerapan PBK :

3. Instrumen Penerapan PBK :

a) Indikator Kinerja;

b) Standar Biaya; dan

c) Evaluasi Kinerja.

a. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.(2/2)



44/73


1. Penerapan KPJM Pada Tingkat Nasional :

a) Reviu terhadap Kebijakan Kegiatan Prioritas;

b) Penghitungan Proyeksi Prakiraan Maju.

2. Penerapan KPJM Pada Tingkat Kementerian Negara/Lembaga :

a) Reviu terhadap Kebijakan Program/Kegiatan;

b) Penghitungan Proyeksi Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output LayananPerkantoran, Kegiatan /Output Multiyears, Kegiatan/Output Non-Multiyears;

c) Penerapan Indeksasi.

3. Angka Dasar dan Ruang Fiskal :

a) Reviu dan pemuktahiran Angka Dasar;

b) Perbaikan Angka Dasar;

c) Penyesuaian Angka Dasar.

4. Penyusunan dan Penetapan Inisiatif Baru.

b. Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)



45/73


3. Proses Penganggaran.(1/4)

45

a. Siklus Penganggaran

Unitterkait

Alur Proses Bisnis Fungsi Penganggaran (Jan-Des)

Perencanaan (Jan-Apr) Penyusunan (Mei-

Jul)

Pembahasan (Agt-Okt) Penetapan (Nov-Des)

DPR

Presiden

Kemkeu

c.q. DJA

Bappenas

K/L

Penyusunanresource

envelope &

usulankebijakan APBN

Arah Kebijakan& Prioritas

Pembangunan

1

2

PembicaraanPendahuluan RAPBN(KEM, PPKF dan RKP)

PenyusunanKEM, PPKF danPembi-caraanPendahuluan

PembahasanRAPBN, RUUAPBN, Nota

Keu, DHP RKA-K/L dan DHP

RDP-BUN

PengesahanUU APBN

PenetapanAlokasi

AnggaranK/L

PenyusunanKeppres

Rincian ABPP

Penetapan KeppresRincian ABPP &DHP RDP BUN

PembahasanRAPBN, RUUAPBN, Nota

Keuangan , DHPRKA-K/L dan DHP

RDP-BUN

PersetujuanRUU APBN

5

4

8 9

11

12

13

Penyusunan &

PengesahanDIPA

10

14Pelaksanaan

TrilateralMeeting

PenyusunanRAPBN, RUU

APBN, NK, DHPRKA-K/L dan

DHP RDP-BUN

3

6

7

Penyusunan RKA-K/L

& Reviu RKA-K/L oleh

API-K/L

Penyesuaian

RKA-K/L

5a

11a


46/73


1. Pagu Indikatif : Proses penyusunan pagu indikatif adalah sbb:

b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L(1/3)

Presidenmenetapkan

arah kebijakan

dan prioritaspembangunan

nasional.

K/LmengevaluasiAngka Dasar

dan dapatmenyusun

rencana inisiatifbaru.

KementerianPPN/Bappenasdan Kemenkeumengevaluasi

angka dasar dan

mengkajiusulan inisiatif

baru.

Kementeriankeuanganmenyusunperkiraan

kapasitas fiskal.

MenteriKeuangan dan

MenteriPPN/Kepala

Bappenasmenetapkan

Pagu Indikatif.


P P


47/73


2. Pagu Anggaran : Proses penyusunan pagu anggaran adalah sbb:

Menteri/PimpinanLembaga

menyusun RenjaK/L.

Pelaksanaanpertemuan tigapihak

(trilateralmeeting).

K/Lmenyampaikan

Renja K/Lkepada

KemenPPN/

Bappenas danKemenkeu.

PemerintahmenetapkanRKP dan

kemudianmenyampaikan

pokok-pokokpembicaraan

RAPBN.

MenteriKeuangan

Menetapkan

paguanggaran K/L



P P


48/73


3. Alokasi Anggaran K/L : Proses penetapan alokasi anggaran K/L sbb:

Menteri/PimpinanLembaga

menyusunRKA-K/L.

K/L melakukanpembicaraan

pendahuluanRKA-K/Ldengan DPR

sertamelakukan

penyesuaianatas usulan

inisiatif baru.

Prosespenelaahan

RKA-K/L

Kemenkeumenghimpun hasil

penelaahansebagai bahanuntuk penyusunanNK, RAPBN, RUU

APBN sertasebagai dokumen

pendukungpembahasan

RAPBN.

K/Lmelakukan

penyesuaianatas hasil

penelaahan.

Pemerintahmenetapkan

alokasianggaranK/L dan

Kemenkeuselaku BUN.




49/73


4. Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran

49

1. Penghitungan alokasi belanja pegawai pada Satker;

2. Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan/Gedung Negara;

3. Penerapan Bagan Akun Standar (BAS);

4. Penyusunan RKA-K/L pada Satker Perwakilan R.I. di Luar Negeri;

5. Penyusunan RKA-K/L pada Kementerian Pertahanan;

6. Pengalokasian anggaran dengan Sumber Dana PHLN;

7. Pengalokasian anggaran dengan Sumber Dana PDN;

8. Pengalokasian anggaran dengan sumber dana HDN;

9. Pengalokasian anggaran dengan sumber dana PNBP;

10. Penyusunan RKA-K/L untuk Satker BLU;

11. Anggaran Responsif Gender;12. Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama;

13. Pengalokasian anggaran swakelola;

14. Pengalokasian Anggaran terkait kontrak tahun jamak(multiyears contract).


50/73


5. Hal-hal Baru dan/atau Yang Disempurnakan

50

NO.HAL BARU/YANG

DISEMPURNAKANPENJELASAN/KETERANGAN

1. Pengalokasian anggaran terkait

kontrak tahunjamak (multiyears

contract)

Pengajuan usul persetujuan kontrak tahun jamak

(multiyears contract) oleh K/L disampaikan

bersamaan dengan penyampaian RKA-K/L ke

Kementerian Keuangan.

2. Penataan arsitektur program (logic

model) dalam evaluasi kinerja RKA-K/L

Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK)

Program (logic model) dalam evaluasi kinerjasehingga Outcome maupun Outputterukur dan

adanya relevansi antara Output dengan Outcome

dalam proses perencanaan dan penganggaran.

3. Penerapan standar biaya masukan

dan standar biaya keluaran

Penggunaan SBM diluar ketentuan yang telah

diatur pada PMK SBM didasari:

a. Harga pasar dari satuan biaya berkenaan

b. Satuan harga diluar SBM ditetapkan oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga/Instansi teknis

yang berwenang.

K/L bertanggung jawab atas kesesuaian dan

kebenaran formal atas satuan biaya diluar SBM

sehingga tidak diperlukan lagi SPTJM.



51/73


REPUBLIK INDONESIA



52/73


Pokok Bahasan Lampiran II

1. Hal-hal Baru dalam Penyusunan RKA-K/L;

2. Persiapan Dalam Penyusunan RKA-K/L;

3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L;

4. Mekanisme Penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran;

5. Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L.

52

H l h l B d l P RKA K/L


53/73


1. Hal-hal Baru dalam Penyusunan RKA-K/L

1. Satker harus menyiapkan dokumen RKA Satker untuk mencantumkan

sasaran kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkatKomponen.

2. RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran disampaikan oleh K/L kepada

Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran setelah ditelitioleh

Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (API K/L) dan

Sekjen/Sestama c.q Biro Perencanaan /Unit Perencanaan K/L.

3. RKA-K/L berdasarkan alokasi anggaran K/L disampaikan oleh K/L kepadaKementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran setelah diteliti oleh

Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (API K/L) dan

Sekjen/Sestama c.q Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Anggaran K/L serta

telah dibahas dan disetujui oleh DPR.

53


54/73


a. Meneliti dan memastikan pagu anggaran perprogam per jenis belanja berdasarkan Pagu

Anggaran K/L;

b. Menetapkan sasaran kinerja untuk masing-

masing Satker mengacu pada Dokumen RKP dan

Renja K/L tahun berkenaan:

1) volume output kegiatan dalam kerangka

Angka Dasar; dan

2) volume output kegiatan dalam kerangka

Inisiatif Baru.

c. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing

Satker:

1) alokasi anggaran dalam kerangka Angka

Dasar; dan

2) alokasi anggaran dalam kerangka Inisiatif

Baru.

d. Menyiapkan Daftar Pagu Rincian per Satker yang

berfungsi sebagai batas tertinggi pagu satker.

e. Menyusun dokumen pendukung (TOR, RAB

dan GBS)beserta dokumen teknis lainnya.

2. Persiapan Dalam Penyusunan RKA-K/L

54

a. Menyiapkan dokumen baik sebagai acuan maupunsebagai dasar pencantuman sasaran kinerja

kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkat

output kegiatan dalam RKA Satker, meliputi: 1)

informasi kinerja yang terbagi dalam alokasi

anggaran jenis angka dasar dan inisiatif baru; 2)

peraturan perundangan mengenai struktur

organisasi K/L dan tusi-nya; 3) dokumen Renja K/L

dan RKP tahun berkenaan; 4) petunjuk penyusunanRKA-K/L; 5) Standar Biaya tahun berkenaan.

b. Meneliti dan memastikan kesesuaian dengan

kebijakan unit eselon I dalam hal:

1) Besaran alokasi anggaran Satker;

2) Besaran Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru

c. Menyusun KK Satker dan RKA Satker serta

menyimpan datanya dalam Arsip Data Komputer-

nya (ADK);

d. Menyusun dokumen pendukung, khususnya

Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA BLU) dari

Satker BLU;

e. Menyampaikan dokumen pendukung teknis.

Unit Eselon I Satker

3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan


55/73


3. Mekanisme Penyusunan RKA K/L berdasarkan

Pagu Anggaran K/L

55

Satker

Login aplikasi RKA-K/L DIPA; Menuangkan alokasi anggaran

angka dasar; Menuangkan alokasi anggaran

inisiatif baru; Meyakini kebenaran isian

penuangan anggaran Angka Dasar(AD) dan Inisiatif baru (IB); dan

Mencetak KK Satker dan RKASatker;

melengkapi data dukung.

Eselon I Menghimpun KK Satker dan RKA Satker dlm lingkup unit eselon I

berkenaan;

Me-restore ADK yang disampaikan satker-satker yang dalam aplikasiRKA-K/L DIPA;

Memvalidasi kinerja dan anggaran program (apabila terdapatketidaksesuaian, unit Eselon I melakukan koordinasi dgn Satker untukperbaikan pada KK Satker & RKA Satker);

Meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan output; Mengisi informasi pada formulir 2 dan formulir 3 RKA-K/L; Mencetak RKA-K/L unit eselon I (formulir 2 dan 3); Menyampaikan RKA-K/L unit eselon I beserta data dukung kpd Biro

Perencanaan dan API K/L untuk diteliti.

1

Biro/Unit Perencana K/L dan API K/L3

2

Menghimpun RKA-K/L unit eselon I dandokumen penelaahan lainnya;

Menyampaikan RKA-K/L beserta dokumenpenelaahan lainnya kepada DJA danBappenas untuk ditelaah.

Sekjen/Sestama K/L

1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/Ldengan Renja K/L dan RKP;

2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L

3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al :penerapan SBM dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untukkegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dankontrak tahun jamak;

4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker,TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya;

5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.

Surat Pengantar Eselon I, Surat Pernyataan Pejabat Eselon I, Daftar

Rincian Pagu Anggaran Per Satker, RKA-k/L Eselon I, RKA Satker,

KK Satker, TOR/RAB beserta dokumen pendukung.

KK Satker, RKA Satker, & Data Dukung

Surat Pengantar RKA-K/L, Surat Pernyataan Pejabat

Eselon I, RKA-K/L Eselon I, Daftar rincian Pagu

Anggaran Per Satker, RKA Satker, ADK RKA-K/L.

4

4. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan


56/73


4. Mekanisme Penyusunan RKA K/L berdasarkan

AlokasiAnggaran K/L

56

Satker Eselon I Menghimpun KK Satker dan RKA Satker dlm lingkup unit eselon I

berkenaan yg telah disesuaikan;

Me-restore ADK yang disampaikan satker-satker yang dalam aplikasiRKA-K/L DIPA;

Memvalidasi kinerja dan anggaran program (apabila terdapatketidaksesuaian, unit Eselon I melakukan koordinasi dgn Satker untukperbaikan pada KK Satker & RKA Satker);

Meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan output; Mengisi informasi pada formulir 2 dan formulir 3 RKA-K/L; Mencetak RKA-K/L unit eselon I (formulir 2 dan 3); Menyampaikan RKA-K/L unit eselon I beserta data dukung kpd Biro

Perencanaan dan API K/L untuk diteliti.

1

Biro/Unit Perencana K/L dan API K/L3

2

Menghimpun RKA-K/L unit eselon I dandokumen pendukung lainnya;

Menyampaikan RKA-K/L beserta dokumenpenelaahan lainnya kepada Komisi terkaitDPR unt dibahas dan mendapt persetujuan.

Sekjen/Sestama K/L

1. Meneliti RKA-K/L dan dokumen pendukung yg mengalamiperubahan/penyesuaian.

2. Menyampaikan hasil penelitian kpd unit eselon I untukdihimpun dan dibahas dg Komisi terkait DPR.

Surat Pengantar Eselon I, Surat Pernyataan Pejabat Eselon I, Daftar

Rincian Pagu Anggaran Per Satker, RKA-k/L Eselon I, RKA Satker,

KK Satker, TOR/RAB beserta dokumen pendukung.4

Login aplikasi RKA-K/L DIPA;

Mengidentifikasi dan meneliti

perubahan belanja sesuai

dengan alokasi anggaran;

Melakukan penyesuaian pada KK

Satker dan RKA Satker sesuai

dengan alokasi anggaran;

Mencetak dan Menyampaikan

KK Satker & RKA Satker beserta

data dukung kpd eselon I.

KK Satker, RKA Satker, & Data Dukung

Menyampaikan RKA-K/L yg telah disetujuiDPR beserta dokumen penelaahan lainnyakepada DJA dan Bappenas untuk ditelaah.

Surat Pengantar RKA-K/L, Surat Pernyataan Pejabat

Eselon I, RKA-K/L Eselon I, Daftar rincian Pagu

Anggaran Per Satker, RKA Satker, ADK RKA-K/L.

Sekjen/Sestama K/L5

F f d l P RKA K/L


57/73


5. Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L(1/2)

57

Terdiri atas:

Formulir 1 Rencana Pencapaian Strategis Pada KementerianNegara/Lembaga Tahun Anggaran direncanakan (ditandatangani oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran);

Formulir 2 Rencana Pencapaian Hasil Unit Organisasi Tahun Anggarandirencanakan (ditandatangani oleh Eselon I/Penanggung Jawab);

Formulir 3 Rincian Biaya Pencapaian Hasil Unit Organisasi TahunAnggaran direncanakan (ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan untuk

RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L ditambahkan tandatangan persetujuan Komisi di DPR).

RKA-K/L

Terdiri atas:

Bagian A Rencana Kinerja Satuan Kerja TA direncanakan; Bagian B Rincian Belanja Satuan Kerja TA direncanakan (sampai dengan

level Komponen);

Bagian C Target Pendapatan Satker TA direncanakan; Bagian D Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satuan

Kerja Tahun Anggaran 20XX+1, 20XX+2, 20XX+3.

RKA Satker

KK Satker merupakan Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun AnggaranDirencanakan sampai dengan level detil.

KK Satker

F t f t d l P RKA K/L


58/73


Ada 2 jenis peruntukan Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference (TOR),

yakni untuk output kegiatan dalam kerangka angka dasar dan untuk

output dalam kerangka inisiatif baru;

KAK/TOR ditandatangani oleh Penanggung jawab Unit Perencana unit

Eselon I.

KAK/TOR

Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) merupakan dokumen

pendukung KAK/TOR yang menjelaskan besaran total biaya tiap

komponen yang merupakan tahapan pencapaian output kegiatan; RAB ditandatangani oleh Penanggung jawab Unit Perencana Eselon I.

RAB

Merupakan daftar yang menunjukan alokasi anggaran dari Eselon I

kepada Satker-satker yang ada dibawahnya;

Daftar Pagu Anggaran Per Satker ditandatangani oleh Eselon I K/L.

Daftar Pagu

Anggaran

Per Satker

Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement (GBS) pada

tingkat output disusun apabila berkenaan dengan anggaran Responsif

Gender (ARG);

GBS ditandatangani oleh Penanggung jawab Unit Perencana Eselon I.

GBS


5 F t f t d l P RKA K/L


59/73


Merupakan surat yang ditandatangani oleh Eselon I yang menyatakan

bahwa: RKA-K/L yang disusun telah sesuai dengan PMK tentang Tata Cara

Penyusunan Anggaran;

Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap

dan benar, diteliti Aparat Pengawasan Intern Kementerian

Negara/Lembaga (API K/L), disimpan oleh Satuan Kerja dan Unit Eselon

I, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan

menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian

Negara tersebut ke Kas Negara.

Surat

pernyataan

Eselon I

Surat Pengantar RKA-K/L ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga atau Pejabat Yang Ditunjuk;

Surat Pengatar RKA-K/L dilampiri RKA Satker, ADK RKA-K/L DIPA, Surat

Pernyataan Eselon I dan Daftar Rincian Pagu Anggaran per

Satker/Eselon I.

Surat

PengantarRKA-K/L




60/73


REPUBLIK INDONESIA



61/73


Pokok Bahasan Lampiran III

1. Hal-hal Baru Dalam Penelaahan RKA-K/L;

2. Persiapan Dalam Penelaahan RKA-K/L;

3. Dokumen Dalam Penelaahan RKA-K/L;

4. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penelaahan RKA-K/L;

5. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L;

6. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran K/L;

7. Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RKA-K/L;

8. Format-format dalam Penelaahan RKA-K/L.

61

H l h l B d l P l h RKA K/L


62/73


1. Hal-hal Baru dalam Penelaahan RKA-K/L

1. Validasi ADK RKA-K/L oleh DJA (SPAN systems).

2. Dokumen penelaahan :a. Surat pengantar dari Menteri/Pimpinan Lembaga;b. Surat Pernyataan pejabat eselon I /pejabat lain yang memiliki alokasi

anggaran (portofolio) dan sebagai penanggungjawab program;c. RKA-K/L yang telah diteliti ;d. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I;e. RKA Satker;

f. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L.

3. Fokus penelaahan oleh Kemenkeu c.q DJA tidak lagi ke level detil atau item biayatetapipada :a. kesesuaian data RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;b. kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya;c. relevansi Komponen/Tahapan dengan Keluaran;

4. Fokus penelaahan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada konsistensi sasarankinerja dalam RKP dengan RKA-K/L, serta (jika ada) meneliti kualitasGBS;

5. Tidak ada lagi pemblokiran atas alokasi anggaran oleh Kementerian Keuanganc.q Ditjen Anggaran.

62

2 Persiapan Dalam Penelaahan RKA K/L


63/73


2. Persiapan Dalam Penelaahan RKA-K/L

a. Menyusun jadwal dan menyampaikan undangan penelaahan.

b. Mengunggah ADK RKA-K/L untuk divalidasi (by SPAN system).c. Dalam proses penelaahan, DJA meneliti :

1) kelengkapan dokumen penelaahan;

2) kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;

3) kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya;

4) relevansi Komponen/tahapan dengan Keluaran;

5) prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

a. Menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam penelaahan.

b. Menjaga konsistensi sasaran kinerja K/L dalam RKA-K/L dengan

RKP.

c. Meneliti kualitas GBS (jika ada).

a. Mengikuti jadwal penelaahan.

b. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

c. Memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti penelaahan.

Kemenkeu

c.q DJA

Kementerian

PPN/Bappenas

Setjen K/L

3 D k D l P l h RKA K/L


64/73


3. Dokumen Dalam Penelaahan RKA-K/L

1. KMK tentang Pagu Anggaran K/L;

2. PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L;

3. RKA-K/L yang disampaikan K/L;

4. Hasil reviu angka dasar;

5. Peraturan terkait pengalokasian anggaran;

6. Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;

7. Hasil kesepakatan Trilateral Meeting.

1. Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;

2. Hasil kesepakatan Trilateral Meeting;

3. Hasil pembahasan proposal anggaran IB yang disetujui;

4. GBS (jika ada).

1. Surat tugas penelaahan;

2. RKA-K/L yang telah diteliti oleh API K/L dan Rocan K/L;3. RKA Satker;

4. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I;

5. Target dan pagu PNBP (jika ada);

6. GBS (jika ada); dan

7. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L.

KemenkeuCq. DJA

Kemen

PPN/Bappenas

Setjen K/L

4. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan


65/73


g p

Dalam Penelaahan RKA-K/L

1. Kelengkapan dokumen penelaahan

Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggungjawab Eselon I K/L dan Satker.

2. Validasi ADK RKA-K/L

Validasi ADK RKA-K/L yang disampaikan oleh K/L untuk memastikan

kesesuaian dengan kaidah-kaidah SPAN. Dalam hal hasil validasi tidak

sesuai maka ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki, dan paling lama2 (dua) hari setelah diperbaiki harus disampaikan kembali ke DJA.

65

5. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L berdasarkan

A


66/73


Pagu Anggaran K/L(1/2)

Setjen K/L

1

Bappenas

2

Kemenkeu c.q DJA

3

RKA-K/L Validasi ADK

RKA-K/L

DokumenPenelaahan Instrumen

Penelaahan

InstrumenPenelaahan

1. Memeriksa kelengkapan administratif.

2. Kementerian Keuangan c.q. DJA :a. Meneliti kesesuaian alokasi pagu baseline dan new initiative dalam RKA-K/L dan RKA Satker dengan Pagu Anggaran yang ditetapkan termasukkesesuaian pencantuman sumber dana.

b. Memeriksa Pencantuman prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.c. Memastikan relevansi SubKeluaran (apabila ada) dengan Keluaran.d. Memastikan relevansi Komponen/tahapan dengan Keluarannya.e. Memeriksa ADK RKA-K/L.

3. Kementerian Perencanaan/Bappenas meneliti kriteria substantif berupakonsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP:

a. Meneliti Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Outcome K/L.b. Meneliti kategori kegiatan, apakah termasuk kegiatan prioritas nasional,prioritas bidang, atau prioritas K/L.

c. Meneliti konsistensi rumusan Keluaran dalam dokumen RKA-K/Ldengan Keluaran yang terdapat dalam dokumen Renja K/L dan RKP.

d. Meneliti konsistensi Volume Keluaran dalam dokumen RKA-K/L dengandokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan.

e. Meneliti konsistensi Keluaran dengan indikator kinerja kegiatannya(dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP).

f. Meneliti kualitas GBS (jika ada)

Forum Penelaahan

Tindak Lanjut Penelaahan

Catlah

Himpunan

RKA-KL

Nota Keuangan

dan RAPBN

4

5


P A K/L


67/73


b. Ketentuan Khusus Penelaahan Satker BLU dan ARG :

1) Penelaahan Satker BLU Meneliti Program dan Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA Satker BLU

apakah merupakan bagian dari program dan kegiatan hasil restrukturisasi programdan kegiatan K/L induk.

Meneliti kesesuaian pagu dalam RKA Satker BLU dengan pagu Kegiatan RKA-KL,khususnya berkenaan dengan sumber dana (PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimanatertuang dalam Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan olehMenteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanankepada masyarakat dengan Ikhtisar RBA.

Keluaran yang tercantum dalam RKA Satker BLU mengacu pada tabel referensiprogram aplikasi RKA-K/L.

Meneliti alokasi anggaran angka dasar sama halnya dengan satker non BLU. Dalam proses penelaahan RBA, DJA dapat mengikutsertakan DJPB.

2) Penelaahan ARG Memastikan bahwa alokasi anggaran pada tingkat Keluaran yang dikategorikan

sebagai ARG dilengkapi dengan dokumen Gender Budget Statement (GBS). Petugas penelaah Bappenas meneliti kualitas dokumen GBS. Petugas penelaah DJA, memastikan pada tema Keluaran butir ketiga (peningkatan

persamaan gender dan pemberdayaan perempuan/ARG) pada aplikasi RKA-K/Ltelah dicentang ().

67

Pagu Anggaran K/L(2/2)


Al k i A K/L


68/73


Alokasi Anggaran K/L

Setjen K/L

1

Bappenas

2

Kemenkeu c.q DJARKA-K/L yg

telahdisetujui

DPR

Validasi ADK

RKA-K/LDokumen

PenelaahanInstrumen

Penelaahan

InstrumenPenelaahan

1. Memeriksa kelengkapan dokumen penelaahan.

2. Jika Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih besar dari PaguAnggaran K/L maka penelaahan difokuskan padapenambahan:a. Jenis Keluaran (jenis dan volumenya bertambah);b. Komponen yang relevan untuk menghasilkan

Keluaran.

3. Jika Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih kecil dari PaguAnggaran K/L maka penelahaan difokuskan padapengurangan :a. Keluaran (jenis dan volumenya berkurang)selain

Keluaran dalam rangka penugasan;b. Komponen untuk menghasilkan Keluaran yang

sudah adaselain Komponen Gaji dan OperasionalPerkantoran.

Forum Penelaahan

4

Tindak Lanjut Penelaahan

5

CatatanHasil

Penelaahan

DHP RKA-

K/LKeppres

RABPP

DIPA

3

7. Hal-hal Khusus dalam Penelaahan RKA-K/L...(1/3)


69/73


7. Hal hal Khusus dalam Penelaahan RKA K/L...(1/3)

Perubahan Akibat Penelaahan

69

Rumusan

Keluaran (Jenis

dan Satuan)

Rumusan diluarKeluaran

1. Telah disepakati dalam proses penelaahan;

2. Tidak mengubah Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional;

3. Relevan dengan Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang

ditetapkan;

4. Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang

bersangkutan;5. Adanya tambahan penugasan.

1. Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas

dan fungsi serta struktur organisasi;

2. Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti

(Perpres, Persetujuan Menpan dan RB, Keputusan

Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan);

3. Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam Trilateral

Meeting;

4. Telah mendapat persetujuan dari Komisi terkait di DPR.



70/73


Keluaran/Output Cadangan

(1/2)

1. Anggaran yang belum mendapatkan persetujuan DPR,

2. Anggaran untuksatker baru. Kegiatan yang menampung alokasi anggaran

untukkeperluan biaya operasional satker baru yang belum mendapat

persetujuan MenPAN dan RB,3. Alokasi anggaran yang belum ada dasar hukumnya pada saat penyusunan

RKA-K/L, tapi telah direncanakan akan dilakukan.

4. Sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya, hasil dari penelaahan

berdasarkan alokasi anggaran, dan/atau

5. Terdapatketidaksesuaian antara indikator kinerja kegiatan denganKeluaran yang dihasilkan, atau kurangnya relevansi antara Keluaran dengan

SubKeluaran/ komponen.

7. Hal hal Khusus dalam Penelaahan RKA K/L...(2/3)



71/73


Output/Keluaran Cadangan baru bisa dilaksanakan setelah dilakukan revisi dengan

berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

Hal-hal yang harus dilakukan :

1. Untuk yang disebabkan tidak adanya persetujuan DPR:

a. Rincian alokasi anggaran untuk biaya operasional, tidak diblokir;

b. Rincian alokasi anggaran untuk biaya non operasional yang telah ditetapkan dalam

pagu anggaran dan tidak berubah, tidak diblokir; danc. Penyesuaian alokasi anggaran berupa tambahan pagu yang digunakan selain untuk

huruf a dan huruf b, dapat dituangkan dalam output cadangan dan/atau diberikan

catatan rincian alokasi tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya persetujuan DPR,

dan tidak diblokir.

2. Untuk yang disebabkan selain tidak adanya persetujuan DPR:

Memindahkan alokasi anggaran pada Keluaran/SubKeluaran/Komponen yang tidak

sesuai tersebut ke Output/Keluaran Cadangan, dan alokasi dananya tidak diblokir.

7. a a s s da a e e aa a R /L (3/3)

Keluaran/Output Cadangan(1/2)

8. Format-format dalam Penelaahan RKA-K/L


72/73


Ditandatangani oleh:

Pejabat Eselon II, Eselon III, & Eselon IV K/L c.q Biro Perencanaan; Pejabat Eselon II, Eselon III, & Eselon IV Kemenkeu c.q DJA ;

Pejabat Eselon II, Eselon III, & Staff Bappenas.

/

Menurut BA, Unit Organisasi, Program, Kegiatan & Jenis Belanja;

Menurut Fungsi, Subfungsi & Jenis belanja;

Menurut Fungsi, Subfungsi, BA & Jenis Belanja;

Menurut BA, Fungsi, Subfungsi, & Jenis Belanja;

Menurut BA,Unit Organiasi, Program, Kegiatan, Keluaran & Sumber

Dana;

Menurut BA, Unit Organisasi, Program, Kegiatan & KPJM.

DHP RKA-K/L per Unit Organisasi, lampiran alokasi per propinsi.

DHP RKA-K/L ditandatangani oleh Direktur Anggaran I/II/III

atas nama Menteri keuangan.

CatatanPenelaahan

Himpunan

RKA-K/L

DHP RKA-K/L


73/73

Terima Kasih

sosialisasi_juksun_rkakl_2014

Documents