STRATEGI PEMERINTAH MENGHADAPI MEA 2016 PADA SEKTOR PARIWISATA

LANDASAN HUKUMPENGEMBANGAN USAHA & STANDARDISASI PARIWISATA

UU Nomor 10/Th. 2009 tentang Kepariwisataan

Pasal 26 huruf n

STANDAR USAHA

& KOMPETENS

I

Pasal 53 STANDAR

KOMPETENSI

SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pasal 54 STANDAR

USAHA

SERTIFIKASI USAHA

LSPLembaga mandiri

(LSU.PAR)PM No 1 2014

SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN

SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG

PARIWISATA (PP NO 52 Th

2012)

Pasal 55

Peraturan Pemerintah

PM 53 2013STANDAR USAHA HOTEL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANGSERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG

PARIWISATABAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan/atau , standar Internasional dan/atau standar khusus

Pasal 2Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata bertujuan untuk:

a. memberikan pengakuan terhadap Kompetensi yang dimiliki Tenaga Kerja; dan

b. meningkatkan kualitas dan daya saing Tenaga Kerja.

Penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang PariwisataPasal 10

Penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf c mencakup:

a. pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;

b. pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata; dan

c. pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.

Pasal 11(1). Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bersifat wajib.

Pasal 12

Pengusaha Pariwisata wajib mempekerjakan Tenaga Kerja yang telah

memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, termasuk tenaga kerja asing.

.

Pasal 131) Pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf b dilakukan oleh LSP Bidang Pariwisata. 2) LSP bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a .LSP pihak pertama; b. LSP pihak kedua; dan c. LSP pihak ketiga.

3 ) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian LSP Bidang Pariwisatasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KetuaBNSP

Pasal 14 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf c dilakukan pada saat proses pembelajaran, hasil pembelajaran, atau hasil pengalaman kerja di usaha pariwisata.

Pasal 15 (1).Harmonisasi dan pengakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang dilakukan antar

kelembagaan dan/atau antar negara baik bersifat bilateral maupun multilateral

harus ditujukan untuk membangun pengakuan terhadap Kompetensi pemegang

Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata.

STANDAR USAHA HOTEL

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFREPUBLIK INDONESIA

2013

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIANOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013

TENTANG

PASAL 2Standar Usaha Hotel bertujuan(1) Menjamin kualitas produk, pelayanan dan

pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu dan ;

(2) Memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup

PASAL 4(1) Setiap usaha hotel wajib memiliki sertifikat

dan memenuhi persyaratan Standar usaha Hotel.

Pasal 6Penilaian Standar Usaha Hotel mencakup :(a) Persyaratan dasar(b) Pemenuhan Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak

Pasal 7(1) Persyaratan dasar terdiri atas:a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bidang usaha

penyediaan akomodasi jenis Usaha Hotel.b. Kelaikan Fungsi Bangunan Gedungc. Keterangan laik sehat; dand. Kelaikan kualitas air

PERMENPAREKRAF 53 - 2013TENTANG SANKSI ADMINISTRASI

PASAL 18(1) Setiap pengusaha hotel yang tidak memiliki sertifikat dan

memenuhi persyaratan Standar Usaha Hotel dikenakan teguran tertulis kesatu.

(2) Apabila dalam waktu 40 hari kerja setelah teguran tertulis kesatu, pengusaha tidak memenuhi ketentuan dikenakan teguran tertulis kedua.

(3) Apabila dalam waktu 40 hari kerja setelah teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan dikenakan teguran tertulis ketiga

(4) Apabila dalam jangka waktu 40 hari kerja setelah teguran tertulis ketiga,pengusaha hotel tidak memenuhi ketentuan,dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

(5) Apabila dalam waktu 60 hari kerja setelah setelah dikenakan pembatasan kegiatan usaha,pengusaha tidak memenuhi ketentuan ,usaha hotel dikenakan pembekuan usaha.

KRITERIA MUTLAK HOTEL BINTANG

dalam format matriks

KRITERIA MUTLAK STANDAR USAHA HOTEL BINTANG

PR

OD

UK

UNSUR NO SUBUNSUR NO 1 2 3 4 5

Bangunan 1 Tersedia Suatu Bangunan Hotel 1 √ √ √ √ √Penanda Arah 2 Tersedia papan nama hotel 2 √ √ √ √ √

 Parkir 3Tersedia tempat parkir dan pengaturan lalu lintasnya 3 √ √ √ √ √

Lobby 4Tersedia lobby dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 4 √ √ √ √ √

Toilet Umum 5 Tersedia toilet umum 5 √ √ √ √ √Front Office 6 Tersedia gerai dan meja kursi 6 √ √ √ √ √

Fasilitas makan dan minum 7

Tersedia ruang makan dan minum dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 7 √ √ √ √ √

Kamar tidur tamu 8

Tersedia kamar tidur dengan perlengkapannya termasuk kamar mandi 8 √ √ √ √ √

Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri 9 √ √ √ √ √

Dapur/ Pantry 9Tersedia dapur dengan perlengkapannya dan tata letak sesuai dengan kebutuhan 10 √ √ √ √ √

Kantor 10Tersedia ruang pimpinan hotel 11 √ √ √ √ √Tersedia ruang karyawan 12 √ √ √ √ √

Utilitas 11 Tersedia instalansi air bersih 13 √ √ √ √ √

Pengelolaan Limbah 12

Tempat penampungan sampah sementara 14 √ √ √ √ √Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 15 √ √ √ √ √

KRITERIA MUTLAK STANDAR USAHA HOTEL BINTANG

PEL

AYA

NA

N

UNSUR NO SUBUNSUR NO 1 2 3 4 5

Kantor Depan 13Tersedia Pelayanan pemesanan kamar, pendaftaran, penerimaan dan pembayaran 16 √ √ √ √ √

Tata Graha 14 Pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas publik dan fasilitas karyawan 17 √ √ √ √ √

Area Makan dan Minum 15

Tersedia Pelayanan penyajian makanan dan minuman 18 √ √ √ √ √

Keamanan 16 Tersedia pelayanan keamanan 19 √ √ √ √ √Kesehatan 17 Tersedia pelayanan kesehatan 20 √ √ √ √ √

UNSUR NO SUBUNSUR NO 1 2 3 4 5

Organisasi 18Hotel memiliki struktur organisasi 21 √ √ √ √ √

Hotel memiliki peraturan perusahaan/ PKB 22 √ √ √ √ √

Manajemen 19Hotel memiliki program pemeriksaan kesehatan karyawan 23 √ √ √ √ √

Pemeliharaan sanitasi, hygine, dan lingkungan 24 √ √ √ √ √

Sumber Daya Manusia 20Hotel melaksanakan sertifikasi kompetensi

karyawan 25 √ √ √ √ √

PEN

GEL

OLA

AN

20 UNSUR DAN 25 SUB UNSUR

3.9 LSP pihak ketigaLSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

PELAKSANA SERTIFIKASI KOMPETENSI

3.10 LSP pihak keduaLSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

3.12 LSP pihak kesatu lembaga pendidikan dan /atau pelatihanLSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

SKEMA Sertifikasi Klaster sesuai keperluan Perusahaan, namun tidak

sesuai kebijakan/regulasi Nasional

Standar Okupasi Nasional, sesuai regulasi dan Kecukupan berdasarkan jabatan Industri Nasional

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, berdasarkan kerangka kualifikasi Nasional, Regional (ASEAN) dan International. Dinyatakan dalam Sertifikasi I, II, III dengan banyak Jabatan (Contoh Sert. IV Tata Hidang -> Beverage Manager; Head Waiter; Assistant Restaurant Manager; Shift Leader; Team Leader; Restaurant and Bar Service Supervisor.)

TERIMA KASIH