sosialisasi bendahara
TRANSCRIPT
DANA APBN/APBDTAHUN 2016
PALEMBANG, 21 Nopember2016
2015DANA APBN/APBD
TAHUN 2016
AGENDA SOSIALISASI
PPh Pasal 21/26PAJAK
PENGHASILANPPh Pasal 22
PPh Pasal 4 (2)
PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 22
PAJAKPERTAMBAHAN
NILAI
Barang
Jasa
PENGERTIAN PAJAKPENGERTIAN PAJAKUU NOMOR 6 TAHUN 1983 JO UU NOMOR 28 TAHUN 2007UU NOMOR 6 TAHUN 1983 JO UU NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANTENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yangterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yangterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.
DIKELOLADIKELOLA
INSTANSI PEMERINTAH PUSATINSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAHINSTANSI PEMERINTAH DAERAHDAERAH
LEMBAGA NEGARALEMBAGA NEGARA
APBN/APBDAPBN/APBD
INSTANSI PEMERINTAH PUSATINSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAHINSTANSI PEMERINTAH DAERAHDAERAH
LEMBAGA NEGARALEMBAGA NEGARAMELALUIMELALUI
SUATUSUATUKEGIATANKEGIATAN
BENDAHARA /PEMEGANG KASBENDAHARA /PEMEGANG KASWAJIB MELAKUKANWAJIB MELAKUKANPEMOTONGAN DANPEMOTONGAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK PUSATPEMUNGUTAN PAJAK PUSAT
Objek PenjelasanPPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
BENDAHARA PEMERINTAH
MELAKSANAKAN KEWAJIBANPEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS
DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD
WAJIB
PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadisehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu &sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hakatas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan denganpembelian barang
PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubunganpenyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)
PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMOTONGAN / PEMUNGUTANPAJAK PENGHASILANPAJAK PENGHASILAN
OLEHOLEH BENDAHARABENDAHARA
Dibayarkan kepada
ORANG PRIBADI
sehubungan dgn:PekerjaanJabatanJasaKegiatan
Penghasilan
Dibayarkan atas
PEMBELIANBARANG
Dibayarkan atas
Hadiah (selain obj.21)Bunga, DevidenRoyaltiSewaJasa (selain obj.21)
Dibayarkan atas
OBYEK-OBYEKPPh Final
PPh Ps.21/26
Dibayarkan kepada
ORANG PRIBADI
sehubungan dgn:PekerjaanJabatanJasaKegiatan
Dibayarkan atas
Hadiah (selain obj.21)Bunga, DevidenRoyaltiSewaJasa (selain obj.21)
PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Final
PEMOTONGANDAN PEMUNGUTAN PPh
PPh PASAL 21
Pemotongan atas penghasilan ygdibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa& kegiatan
Status PTKP
WP Tidak Kawin Kode Mulai 1 Januari 2016(PMK No. 101/PMK.010/2016)
0 Tanggungan TK/0 54.000.0001 Tanggungan TK/1 58.500.0002 Tanggungan TK/2 63.000.0003 Tanggungan TK/3 67.500.0003 Tanggungan TK/3 67.500.000
WP Kawin Kode Mulai 1 Januari 2016(PMK No. 101/PMK.010/2016)
0 Tanggungan K/0 58.500.0001 Tanggungan K/1 63.000.0002 Tanggungan K/2 67.500.0003 Tanggungan K/3 72.000.000
TARIF BERDASARKANPASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 (UU PPh)
NONO LapisanLapisan PenghasilanPenghasilan TarifTarif
1.1. S.dS.d.. RpRp 50.000.00050.000.000 5%5%
KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
9
1.1. S.dS.d.. RpRp 50.000.00050.000.000 5%5%
2.2. Di atas Rp50.000.000Di atas Rp50.000.000 -- s.d. Rp 250.000.000s.d. Rp 250.000.000 15%15%
3.3. DiDi atasatas Rp250.000.000Rp250.000.000 -- s.d.Rp500.000.000s.d.Rp500.000.000-- 25%25%
4.4. DiDi atasatas Rp500.000.000Rp500.000.000 30%30%
TIDAK TERMASUK PENGHASILANYANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAANSEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUKAPAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YGPENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUAATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
10
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YGPENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUAATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAUSUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YGDIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAKDARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKANFORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERIDAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMABEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMOTONGAN / PEMUNGUTANPAJAK PENGHASILAN PASAL 21PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
OLEHOLEH BENDAHARABENDAHARA
PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN,JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
HONORARIUMIMBALAN LAINDGN NAMAAPAPUN
PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI/POLRI/PENSIUNANNYA
DIBAYARKAN KEPADA
- GAJI/PENSIUN- TUNJANGANTERKAIT
HONORARIUMIMBALAN LAINDGN NAMAAPAPUN
TARIF PS.17X
PENGHASILANKENA PAJAK
Peng Bruto-Biaya Jab=Peng Netto-PTKP=PKP
0% = (Gol. I & II),5% = (Gol. III) atau
15% = (Gol. IV)X Ph Bruto
= (PPh Final)
BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTATNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA
DIBAYARKAN KEPADA
UPAH HARIAN/MINGGUAN/BORONGAN
HONOR, U.SAKUHADIAH, KOMISI,BEASISWA, PEM-BAYARAN LAINSEHUBUNGANDGN PEKERJAANJASA KEGIATAN
5% X (BRUTO-Rp.300.000)PER HARI
bila>Rp.3.000.000 dlm 1 bln:5 % X (bruto-PTKPharian sebenarnya)(-) pot sebelumnya
Bila dibayar bulanan:(Peng bruto-ptkp)disetahunkan
X tarif ps.17, dibagi 12
TENAGA AHLI :PENGACARAAKUNTANARSITEKDOKTERKONSULTANNOTARISPENILAIAKTUARIS
HONOR, U.SAKUHADIAH, KOMISI,BEASISWA, PEM-BAYARAN LAINSEHUBUNGANDGN PEKERJAANJASA KEGIATAN
5% X (BRUTO-Rp.300.000)PER HARI
bila>Rp.3.000.000 dlm 1 bln:5 % X (bruto-PTKPharian sebenarnya)(-) pot sebelumnya
Bila dibayar bulanan:(Peng bruto-ptkp)disetahunkan
X tarif ps.17, dibagi 12
TARIF PS.17X
PH. BRUTO
TENAGA AHLI :PENGACARAAKUNTANARSITEKDOKTERKONSULTANNOTARISPENILAIAKTUARIS
TARIF PS.17X
DASAR PEMOTONGANDAN PEMUNGUTAN(50% x Peng Bruto)
PENGHASILAN YANG DITERIMAPENGHASILAN YANG DITERIMAPEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNANPEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN
Penghasilan Yang Diterima
PNS ANGGOTATNI & POLRI PENSIUNAN*)
YANG DIBEBANKAN KEPADAKEUANGAN NEGARA/DAERAH
PEJABATNEGARA
13
YANG DIBEBANKAN KEPADAKEUANGAN NEGARA/DAERAH
GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN,DAN TUNJANGAN LAINNYA
HONORARIUM, UANG SIDANG, UANGHADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASIKERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA
APAPUN
*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA
PPh Ps. 21 DITANGGUNGPEMERINTAH
PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR
DIPOTONG PPh Ps.21
Penghitungan PPh Pasal 21 (PER - 32/PJ/2015)
PENGHASILAN BRUTO
- GAJI KEHORMATAN- GAJI- TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO
MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAURp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP
DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO(UANG PENSIUN) MAKSRp.2.400.000/THN ATAU Rp 200.000/BLN
- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG TERKAIT
PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD
14
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO
MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAURp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP
DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO(UANG PENSIUN) MAKSRp.2.400.000/THN ATAU Rp 200.000/BLN
PENGHASILANNETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
PTKP
TARIF PS.17 UU PPh
DIKURANGI
PAJAK TERUTANGDITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILANSELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN
PARA PENSIUNANYG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD
UPAH HARIANUPAH MINGGUANUPAH SATUANUANG SAKU HARIANUPAH BORONGAN
HONORARIUM, UANG SAKU,HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,FEE, DAN PEMBAYARANLAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGANDGN PEKERJAAN, JASA, DANKEGIATAN
Penghasilan teratur dan tidak teratur
15
UPAH HARIANUPAH MINGGUANUPAH SATUANUANG SAKU HARIANUPAH BORONGAN
HONORARIUM, UANG SAKU,HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,FEE, DAN PEMBAYARANLAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGANDGN PEKERJAAN, JASA, DANKEGIATAN
DIPOTONG PPh PASAL 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO
UANG SAKU, UANGREPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,
HADIAH DAN PENGHARGAAN
PESERTA KEGIATAN
1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN
DAN KUNJUNGAN KERJA;3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;4. PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG;5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA
MENERIMAIMBALAN :
16
UANG SAKU, UANGREPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,
HADIAH DAN PENGHARGAAN
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIFPASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAHPENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALIPEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK
DIPECAH
BUKAN PEGAWAI (PER-32/PJ/2015 PASAL 3 HURUF C)
MENERIMA IMBALAN BERUPA MENERIMA IMBALAN BERUPA
TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK,DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS
PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK,BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN,SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI,PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMANLAINNYA
OLAHRAGAWAN; PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
PENYULUH & MODERATOR PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH; AGEN IKLAN;
PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK,KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYATELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI,EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPDSUATU PANITIA
PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG
MENJADI PERANTARA PENJAJA BARANG DAGANGAN PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI; DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING
ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA
17
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIFPASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR
PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALANSEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK
APAPUN YG DIBAYARKAN SECARATDK BERKESINAMBUNGAN
MENERIMA IMBALAN BERUPA
JIKA WP TDKMEMILIKI NPWP
MAKATARIFNYA 20%LEBIH TINGGI
* SYARATNYA HARUS MEMILIKINPWP & TDK MENERIMA SUMBERPENGHASILAN LAIN
MENERIMA IMBALAN BERUPA
DPP= 50% DARIJUMLAH PENGHASILAN BRUTO
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALANSEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK
APAPUN YG DIBAYARKANBERKESINAMBUNGAN
PTKP*
DIKURANGI
DPP= 50% DARIJUMLAH PENGHASILAN BRUTO
TarifTarif FinalFinalPenghasilanPenghasilan AtasAtas HonorariumHonorarium
YangYang BersumberBersumber daridari APBN/APBDAPBN/APBDMulaiMulai 11 JanuariJanuari 20112011 (PP 80/2010)(PP 80/2010)
NO.NO. PENERIMA PENGHASILANPENERIMA PENGHASILAN TARIF Ket
PNSPNS GolonganGolongan II dandan IIII
Untuk PNS Anggota TNI dan Anggota POLRI GolonganPangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya
1.1. PNSPNS GolonganGolongan II dandan IIII 0%0%DibuatDibuat BuktiBuktiPemotonganPemotongan
2.2. PNSPNS GolonganGolongan IIIIII5%5% DibuatDibuat BuktiBukti
PemotonganPemotongan
3.3. GolonganGolongan IVIV 15%15% DibuatDibuat BuktiBuktiPemotonganPemotongan
18
RANGKUMAN TARIF PPH PASAL 21RANGKUMAN TARIF PPH PASAL 21
Kode SSPPER-44/PJ/2015 (berlaku sejak 21 Desember 2015)
No Jenis Pajak MAP/Kode Kode Jenis Jenis
Jenis Pajak Setoran Setoran
1 PPh Pasal 21 411121 100 Masa PPh Pasal 21
2 PPh Pasal 21 411121 402
Ph Final Pasal 21 atas honorarium atauimbalan lain yang diterima Pejabat
Negara, PNS, anggota TNI/POLRI danpara pensiunnya
Ph Final Pasal 21 atas honorarium atauimbalan lain yang diterima Pejabat
Negara, PNS, anggota TNI/POLRI danpara pensiunnya
3 PPh Pasal 22 411122 900 Pemungut PPh Pasal 22 non-Bendaharawan
4 PPh Pasal 22 411122 910 Pemungut PPh Pasal 22 BendaharawanAPBN
5 PPh Pasal 22 411122 920 Pemungut PPh Pasal 22 BendaharawanAPBD
6 PPh Pasal 22 411122 930 Pemungut PPh Pasal 22 BendaharawanDana Desa
7 PPh Pasal 23 411124 104 PPh Pasal 23 atas Jasa
No Jenis Pajak MAP/Kode Kode Jenis Jenis
Jenis Pajak Setoran Setoran
5 PPh Final Pasal 4ayat (2)
411128 402PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atauBangunan
6 PPh Final Pasal 4ayat (2) 411128 403
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasPersewaan Tanah dan/atau
Bangunan
7 PPh Final Pasal 4ayat (2) 411128 405 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Hadiah Undian
8 PPh Final Pasal 4ayat (2) 411128 409 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Jasa Konstruksi8 PPh Final Pasal 4ayat (2) 411128 409 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Jasa Konstruksi
9 PPN 411211 900 Pemungut PPN Dalam Negeri non-Bendaharawan
9 PPN 411211 910 Pemungut PPN Dalam NegeriBendaharawan APBN
9 PPN 411211 920 Pemungut PPN Dalam NegeriBendaharawan APBD
9 PPN 411211 930 Pemungut PPN Dalam NegeriBendaharawan Dana Desa
PPh Pasal 22
24
DEFINISI
Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dankegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.
OBJEK PPh ps. 22
Pembayaran atas pembelian barang yangdilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintahpusat/daerah.
Antara lain :
OBJEK PPh ps. 22
BUKAN OBJEK PPh PASAL 22PMK NOMOR 107/PMK.010/2015
Impor barang dan atau penyerahan barang yangberdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh.Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPhpasal 22.Pembayaran yang jumlahnya paling banyak
Rp.2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yangterpecah-pecah.Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak,
bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos,pemakaian air dan listrik.Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan
dengan penggunaan dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS).
Pasal 3, Antara lain :
Impor barang dan atau penyerahan barang yangberdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh.Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPhpasal 22.Pembayaran yang jumlahnya paling banyak
Rp.2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yangterpecah-pecah.Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak,
bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos,pemakaian air dan listrik.Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan
dengan penggunaan dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS).
PEMUNGUT PPh PASAL 22PMK NOMOR 107/PMK.010/2015
a. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang;
b. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uangpersediaan (UP);
c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit SuratPerintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa PenggunaAnggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan denganmekanisme pembayaran langsung (LS);
a. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang;
b. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uangpersediaan (UP);
c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit SuratPerintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa PenggunaAnggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran ataspembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan denganmekanisme pembayaran langsung (LS);
SAAT PEMUNGUTAN
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARANATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
28
TARIF 1,5%DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG
JIKA REKANAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 22
Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputerRp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsbdikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP makaPPh pasal 22 terutang :Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
29
Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputerRp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsbdikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP makaPPh pasal 22 terutang :Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
PPh Pasal 23
30
PEMOTONGPEMOTONG PPhPPh PASAL 23/26PASAL 23/26
BENDAHARA PEMERINTAH PUSATBENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
BADAN
31
YANG MELAKUKAN PEMBAYARANATAS OBJEK PPh PASAL 23
PENGHASILANYANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PENGHASILANYANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGANKEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGANPENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM,• JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21( PMK NOMOR 141/PMK.03/2015, PASAL 1 AYAT (6) )
32
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM,• JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21( PMK NOMOR 141/PMK.03/2015, PASAL 1 AYAT (6) )
YANG BERASAL DARI MODAL :- DEVIDEN - ROYALTI- BUNGA
TIDAK DIKENAKANTIDAK DIKENAKANPEMOTONGAN PPh PASAL 23PEMOTONGAN PPh PASAL 23
ORANG PRIBADI /BADAN
ORANG PRIBADI /BADAN
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK
33
YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
YG MELAKSANAKANPROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN
YG MELAKSANAKANPROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN
TARIF DAN DASAR PEMOTONGANTARIF DAN DASAR PEMOTONGANPPh PASAL 23
SEWADAN
JASA LAINNYA
HADIAH DANPENGHARGAAN,DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
34
TARIF15 %
DASAR PEMOTONGAN
TARIF2 %
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
JUMLAH BRUTO
RANGKUMAN TARIF PPH PASAL 23RANGKUMAN TARIF PPH PASAL 23
PPh Pasal 4 ayat (2)
37
OBJEKOBJEK PPhPPh PASAL 4 (2)PASAL 4 (2)
Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto).
Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek(0.1%x Bruto kecuali transaksi saham pendiri 0.6%x Bruto)
Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan ataubangunan (5% x Bruto).
Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan ataubangunan (5% x Bruto).
Hadiah Undian (PER-11/PJ/2015) (25% x Bruto).
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (10% x Bruto).
OBJEKOBJEK PPhPPh PASAL 4 (2)PASAL 4 (2)Usaha Jasa KonstruksiDasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 jo.
PP No. 40 Tahun 2009a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan olehPenyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
c. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan olehPenyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b.
d. Jasa Perencanaan Konstruksi atau PengawasanKonstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yangmemiliki kualifikasi usaha.
e. Jasa Perencanaan Konstruksi atau PengawasanKonstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yangtidak memiliki kualifikasi usaha.
2%
4%
3%
4%
6%
Penghasilan bruto
Penghasilan bruto
Penghasilan bruto
Penghasilan bruto
Penghasilan bruto
Usaha Jasa KonstruksiDasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 jo.
PP No. 40 Tahun 2009a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan olehPenyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
c. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan olehPenyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b.
d. Jasa Perencanaan Konstruksi atau PengawasanKonstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yangmemiliki kualifikasi usaha.
e. Jasa Perencanaan Konstruksi atau PengawasanKonstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yangtidak memiliki kualifikasi usaha.
2%
4%
3%
4%
6%
Penghasilan bruto
Penghasilan bruto
Penghasilan bruto
Penghasilan bruto
Penghasilan bruto
BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2)
Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikandi Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah depositodan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlahterpecah2.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima olehdana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh MenteriKeuangan.
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangkapemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhanautk dihuni.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima olehbukan subjek pajak.
Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikandi Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah depositodan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlahterpecah2.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima olehdana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh MenteriKeuangan.
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangkapemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhanautk dihuni.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima olehbukan subjek pajak.
RANGKUMAN TARIF PPH PASALRANGKUMAN TARIF PPH PASAL 4 AYAT (2)4 AYAT (2)
PPN
43
PEMUNGUT PPN(Sejak 1 Januari 2004)
KMK No. 563/KMK.03/2003
BENDAHARAWANPEMERINTAH
KANTOR PERBENDAHARAANDAN KAS NEGARA
44
BENDAHARAWANPEMERINTAH
KANTOR PERBENDAHARAANDAN KAS NEGARA
BENDAHARAWANPEMERINTAH PUSAT
BENDAHARAWANPEMERINTAH DAERAH
PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMOTONGAN / PEMUNGUTANPAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
OLEHOLEH BENDAHARABENDAHARA
PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAKBARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK
DIPUNGUT PPN
ADANYA PENYERAHAN DI DALAMDAERAH PABEAN;
YANG DISERAHKAN BARANG KENAPAJAK / JASA KENA PAJAK;
YANG MENYERAHKAN ADALAHPENGUSAHA KENA PAJAK.
ADANYA PENYERAHAN DI DALAMDAERAH PABEAN;
YANG DISERAHKAN BARANG KENAPAJAK / JASA KENA PAJAK;
YANG MENYERAHKAN ADALAHPENGUSAHA KENA PAJAK.
SYARAT PEMUNGUTAN PPN :
ADANYA PENYERAHAN DI DALAMDAERAH PABEAN;
YANG DISERAHKAN BARANG KENAPAJAK / JASA KENA PAJAK;
YANG MENYERAHKAN ADALAHPENGUSAHA KENA PAJAK.
ADANYA PENYERAHAN DI DALAMDAERAH PABEAN;
YANG DISERAHKAN BARANG KENAPAJAK / JASA KENA PAJAK;
YANG MENYERAHKAN ADALAHPENGUSAHA KENA PAJAK.
TARIF PPN : 10 % x DPP
SAAT DAN DASARPEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAKEPADA PKP REKANAN
PEMUNGUTANPPN DAN PPn BM
47
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARATERMASUK PPN DAN/ATAU PPnBM
DASAR PEMUNGUTAN
PPN YG DIPUNGUT = 10/110 X DPP
KELOMPOK BARANGYANG TIDAK DIKENAKAN PPN
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YG DIAMBILLANGSUNG DARI SUMBERNYABARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YG DIAMBILLANGSUNG DARI SUMBERNYA
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEHRAKYAT BANYAK BERUPA : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAMDAGING, TELOR, SUSU, BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEHRAKYAT BANYAK BERUPA : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAMDAGING, TELOR, SUSU, BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN
MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAHMAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, MELIPUTI MAKANAN DAN MINUMAN BAIKYANG DIKONSUMSI DI TEMPAT MAUPUN TIDAK, TERMASUK MAKANAN DANMINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH USAHA JASA BOGA ATAU KATERING
MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAHMAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, MELIPUTI MAKANAN DAN MINUMAN BAIKYANG DIKONSUMSI DI TEMPAT MAUPUN TIDAK, TERMASUK MAKANAN DANMINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH USAHA JASA BOGA ATAU KATERING
UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT BERHARGAUANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT BERHARGA
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEHRAKYAT BANYAK BERUPA : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAMDAGING, TELOR, SUSU, BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEHRAKYAT BANYAK BERUPA : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAMDAGING, TELOR, SUSU, BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN
KELOMPOK JASAYANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIS JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA DI BIDANG KEUANGAN KEUANGAN, ASURANSI, SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI JASA DI BIDANG KEAGAMAAN JASA DI BIDANG PENDIDIKAN JASA DI BIDANG KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN
PAJAK TONTONAN JASA DI BIDANG PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR JASA DI BIDANG TENAGA KERJA JASA DI BIDANG PERHOTELAN JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN
PEMERINTAHAN SECARA UMUM JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR JASA TELEPON UMUM DG MENGGUNAKAN UANG LOGAM JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS JASA BOGA / KATERING
JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIS JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA DI BIDANG KEUANGAN KEUANGAN, ASURANSI, SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI JASA DI BIDANG KEAGAMAAN JASA DI BIDANG PENDIDIKAN JASA DI BIDANG KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN
PAJAK TONTONAN JASA DI BIDANG PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR JASA DI BIDANG TENAGA KERJA JASA DI BIDANG PERHOTELAN JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN
PEMERINTAHAN SECARA UMUM JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR JASA TELEPON UMUM DG MENGGUNAKAN UANG LOGAM JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS JASA BOGA / KATERING
KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAMJENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK NOMOR 18/PMK.010/2015
(1) Jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenaiPajak Pertambahan Nilai.
(2) Jasa boga atau katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yangdilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk prosespembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
(3) Penyajian makanan dan/atau minuman di lokasi yangdiinginkan oleh pemesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(4) Makanan dan/atau minuman yang menjadi bagian tidakterpisahkan dari penyerahan jasa boga atau kateringsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barangyang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
(1) Jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenaiPajak Pertambahan Nilai.
(2) Jasa boga atau katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yangdilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk prosespembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
(3) Penyajian makanan dan/atau minuman di lokasi yangdiinginkan oleh pemesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(4) Makanan dan/atau minuman yang menjadi bagian tidakterpisahkan dari penyerahan jasa boga atau kateringsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barangyang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
PASAL 1(1) Jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai
Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Jasa boga atau katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yangdilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk prosespembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
(3) Penyajian makanan dan/atau minuman di lokasi yangdiinginkan oleh pemesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(4) Makanan dan/atau minuman yang menjadi bagian tidakterpisahkan dari penyerahan jasa boga atau kateringsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barangyang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
(1) Jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenaiPajak Pertambahan Nilai.
(2) Jasa boga atau katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yangdilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk prosespembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
(3) Penyajian makanan dan/atau minuman di lokasi yangdiinginkan oleh pemesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(4) Makanan dan/atau minuman yang menjadi bagian tidakterpisahkan dari penyerahan jasa boga atau kateringsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barangyang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
PMK NOMOR 18/PMK.010/2015
Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau kateringsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu penjualanmakanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempatpenjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual
makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsungmaupun penjualan secara tidak langsung/pesanan
PASAL 2PASAL 2
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATASPENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
BERDASARKAN PP 38/2003, antara lain:a. Senjata, amunisi, alat angkutan serta suku cadangnya yang diserahkan
kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;b. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi
Nasional (PIN);c. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama
BERDASARKAN PP 31/2007 :a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam
keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk sukucadang;
b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
c. barang hasil pertanian;d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air
Minum;f. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600
(enam ribu enam ratus) watt; dang. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).
BERDASARKAN PP 31/2007 :a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam
keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk sukucadang;
b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
c. barang hasil pertanian;d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air
Minum;f. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600
(enam ribu enam ratus) watt; dang. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).
TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPN &PPnBM OLEH BENDAHARA ATAS :
PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp 1.000.000,- DAN
TIDAK TERPECAH-PECAH
UNTUK PEMBEBASAN TANAH
PEMBAYARAN ATAS BKP/JKP YANG MENURUT KETENTUAN PER-UU-AN
MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT / DIBEBASKAN
PENYERAHAN BBM & BUKAN BBM OLEH PT. PERTAMINA
REKENING TELEPON
JASA ANGKUTAN UDARA YANG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN
PENERBANGAN
PEMBAYARAN LAINNYA ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YANG MENURUT
KETENTUAN PER-UU-AN TIDAK DIKENAKAN PPN
PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp 1.000.000,- DAN
TIDAK TERPECAH-PECAH
UNTUK PEMBEBASAN TANAH
PEMBAYARAN ATAS BKP/JKP YANG MENURUT KETENTUAN PER-UU-AN
MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT / DIBEBASKAN
PENYERAHAN BBM & BUKAN BBM OLEH PT. PERTAMINA
REKENING TELEPON
JASA ANGKUTAN UDARA YANG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN
PENERBANGAN
PEMBAYARAN LAINNYA ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YANG MENURUT
KETENTUAN PER-UU-AN TIDAK DIKENAKAN PPN
ATAS PEMBAYARAN TAGIHANYANG TDK MELEBIHI Rp 1.000.000
TETAP TERUTANG PPN & PPnBM
FAKTUR PAJAK TETAP DIBUAT OLEH REKANAN
PPN & PPnBM HRS DIPUNGUT, DISETOR DAN DILAPORKAN SENDIRI
OLEH REKANAN
TETAP TERUTANG PPN & PPnBM
FAKTUR PAJAK TETAP DIBUAT OLEH REKANAN
PPN & PPnBM HRS DIPUNGUT, DISETOR DAN DILAPORKAN SENDIRI
OLEH REKANAN
CARA PENGISIAN SSP
Identitas WP (Nama & NPWP) : Rekanan
Kode Akun Pajak/KJS : 411211 - 920
Tandatangan : Bendaharawan APBD
Transaksi Pembelian Komputer kepada PT Multikom :Pemungutan PPN atas pembayaran komputer tersebut dipungut PPN sebagai berikut:- Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 11.000.000,00- Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp.11.000.000,00 Rp. 10.000.000,00- PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 1.000.000,00
Tatacara pengisian SSP :Identitas pada SSP = nama dan NPWP (identitas) Rekanan;Kode Akun Pajak PPN = 411211Kode Jenis Setoran = 920Wajib Pajak / Penyetor = Bendahara Dinas Pendidikan Kota PalembangTempat Pembayaran = Bank persepsi dengan id billing atau kantor pos
Transaksi Pembelian Alat Tulis Kantor dengan Tuan Joko / Toko PerwiraPembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00, dari toko PERWIRA dipungut PPNdengan cara perhitungan seperti diatas :- Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 1.100.000,00- Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp1.100.000,00 Rp 1.000.000,00- PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 100.000,00
CONTOHCONTOHTransaksi Pembelian Komputer kepada PT Multikom :Pemungutan PPN atas pembayaran komputer tersebut dipungut PPN sebagai berikut:- Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 11.000.000,00- Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp.11.000.000,00 Rp. 10.000.000,00- PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 1.000.000,00
Tatacara pengisian SSP :Identitas pada SSP = nama dan NPWP (identitas) Rekanan;Kode Akun Pajak PPN = 411211Kode Jenis Setoran = 920Wajib Pajak / Penyetor = Bendahara Dinas Pendidikan Kota PalembangTempat Pembayaran = Bank persepsi dengan id billing atau kantor pos
Transaksi Pembelian Alat Tulis Kantor dengan Tuan Joko / Toko PerwiraPembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00, dari toko PERWIRA dipungut PPNdengan cara perhitungan seperti diatas :- Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 1.100.000,00- Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp1.100.000,00 Rp 1.000.000,00- PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 100.000,00
PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DANMERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
HARGA JUAL Rp 800.000,00PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00
CONTOH
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- DIPUNGUTPPN/PPn BM
A
56
HARGA JUAL Rp 800.000,00PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- DIPUNGUTPPN/PPn BM
Rp 960.000,- Rp 1.000.000,- TIDAK DIPUNGUTPPN/PPn BM
PPN/PPn BM TERUTANGDISETOR SENDIRI
OLEH PKP
B
PERHATIAN !!!– Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu
penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepadabendaharawan untuk bekerja sama/berbelanjaHANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWPDAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP).
– Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telahdikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksipembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkanoleh rekanan bukannya oleh bendaharawan.
– Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUMTENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikanrekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.
– Untuk memudahkan pengadministrasian baik itupenyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepadabendaharawan untuk bekerja sama/berbelanjaHANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWPDAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP).
– Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telahdikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksipembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkanoleh rekanan bukannya oleh bendaharawan.
– Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUMTENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikanrekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.