sosialisasi acuan penilaian bkd juli 2012
TRANSCRIPT
Sosialisasi Acuan Sosialisasi Acuan Penilaian Beban Kerja Penilaian Beban Kerja
DosenDosen
KOPERTIS Wilayah III, JakartaKOPERTIS Wilayah III, Jakarta
Bidakara, 31 Juli 2012Bidakara, 31 Juli 2012
Tim BKD Kopertis Wilayah III Jakarta:Tim BKD Kopertis Wilayah III Jakarta:
1.1.Prof. Dr. Setia Bangun, M.Ed. (UKI)Prof. Dr. Setia Bangun, M.Ed. (UKI)
2.2.Prof. Dr. E. S. Margianti, SE., MM. (Univ. Prof. Dr. E. S. Margianti, SE., MM. (Univ. Gunadarma)Gunadarma)
3.3.Ir. Asri Nugrahanti, MS., Ph.D. (Univ. Trisakti)Ir. Asri Nugrahanti, MS., Ph.D. (Univ. Trisakti)
4.4.Dr. Magdalena S. Halim, Psi. (Unika Atmajaya)Dr. Magdalena S. Halim, Psi. (Unika Atmajaya)
5.5.Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D.Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D. (Univ. Bakrie)(Univ. Bakrie)
6.6.Prof. Muljani A. Nurhadi, M.Ed., MS., Ed.D. Prof. Muljani A. Nurhadi, M.Ed., MS., Ed.D. (Unindra)(Unindra)
Landasan HukumLandasan Hukum1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;2. UU Nomor RI 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;3. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;4. PP RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;5. PP RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru
dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 ttg Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
7. Pedoman Beban Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Rubrik BKD tahun 2010 DIKTI.
Latar Belakang penyusunan Latar Belakang penyusunan Acuan Penilaian BKD 2012Acuan Penilaian BKD 2012
Hasil evaluasi Tim BKD Kopertis III terhadap laporan BKD di wilayah Kopertis III dalam 2 tahun terakhir.◦ Hal-hal yang sering ditemukan di lapangan:
Variasi penilaian yang sangat beragam antar PT ataupun antar Fakultas dalam satu PT;
Kesalahan yang berulang terjadi (misal: tidak lengkap dalam menuliskan perhitungan untuk bidang tridharma sehingga membutuhkan perbaikan berulang kali dll.);
Peran asesor yang belum optimal, belum sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku untuk seorang asesor dll.
Latar Belakang penyusunan Latar Belakang penyusunan Acuan Penilaian BKD 2012Acuan Penilaian BKD 2012
Berdasarkan evaluasi Tim BKD Kopertis III, banyaknya variasi penilaian di lapangan diduga berkaitan dengan beberapa hal, antara lain:◦ Rubrik BKD dari DIKTI kurang detil dalam
menyediakan informasi (beberapa hal diserahkan sepenuhnya kepada aturan masing-masing PT tanpa rambu-rambu batasan yang jelas);
◦ Para asesor BKD, sekalipun sudah memiliki NIRA, namun masih memiliki perbedaan persepsi dalam penilaian, sehingga menetapkan standard yang berbeda.
Tindak lanjut hasil Tindak lanjut hasil evaluasi evaluasi Tim BKD KOPERTIS IIITim BKD KOPERTIS IIIDisusunlah Acuan Penilaian Beban
Kerja Dosen Kopertis Wilayah III.◦ Acuan penilaian ini BUKAN sesuatu yang
baru, tetapi merupakan PENYEMPURNAAN dari Rubrik BKD yang dikeluarkan oleh DIKTI 2010;
◦ Jadi semua butir yang ada di dalamnya tetap berdasar pada Rubrik BKD Dikti 2010;
◦ Hanya butir-butir yang memiliki kerancuan dalam penilaiannya dibuatkan cara perhitungan yang lebih baku untuk meminimalisir perbedaan persepsi antara dosen yang dinilai, asesor PT dan tim BKD Kopertis III.
Penyempurnaan yang Penyempurnaan yang dilakukandilakukanMeliputi beberapa hal, yaitu:
◦ Adanya BATAS KEPATUTAN pada beberapa butir penilaian di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penunjang;
◦ Adanya STANDAR penilaian yang lebih jelas untuk suatu kegiatan yang berkelanjutan / ada proses sehingga belum tentu bisa diselesaikan dalam satu semester, seperti yang sering ditemukan pada bidang Penelitian;
◦ Adanya penegasan terhadap batasan jabatan struktural yang bisa diakui sehingga seorang dosen dapat memiliki status DT atau PT.
Penyempurnaan yang Penyempurnaan yang dilakukandilakukanMeliputi beberapa hal, yaitu:
◦ Adanya STANDAR besaran beban kerja yang sama untuk para dosen / professor yang memegang jabatan struktural di suatu PT;
◦ Mempertegas batas kewenangan asesor BKD;
◦ Melengkapi rubrik BKD Dikti, dengan menambahkan beberapa butir yang belum diakomodir dalam rubrik tersebut, seperti pada kegiatan pengabdian masyarakat.
Batas KepatutanRasional: untuk pengendalian mutu dari
kinerja para dosen sehingga bisa tetap produktif tanpa mengurangi aspek kualitas.
Contoh:◦ Bidang pengajaran: membimbing dosen
yang lebih rendah jabatan fungsional, batas kepatutan 2 orang dosen/semester;
◦ Bidang penelitian: terlibat dalam penelitian kelompok, batas kepatutan 2 penelitian /tahun;
◦ Bidang pengabdian masyarakat: menjadi konsultan sesuai dengan kepakarannya, batas kepatutan 1 proyek/ semester;
◦ Bidang penunjang: menjadi peserta seminar, batas kepatutan 3/ semester untuk nasional dan 2/semester untuk internasional.
Standard penilaian ‘PROSES’ dalam suatu kegiatan Rasional: ada acuan yang sama bagi para
asesor dalam menilai kegiatan yang bisa mendapat rekomendasi ‘LANJUTKAN’ dalam laporan BKD.
Contoh: ◦ Bidang Penelitian : penilaian proses dibagi
menjadi 4 tahap yang berbeda, yaitu proposal, pengumpulan data, analisis hasil dan laporan akhir;
◦ Untuk penulisan buku, penilaian dibagi menjadi: pendahuluan, 50% dari isi buku, buku jadi, persetujuan penerbit dan buku selesai dicetak;
◦ Untuk karya seni, pembagian diatur sbb: konsep awal (desain), 50% dari karya yang dibuat, dan hasil akhir.
Kategori DosenKategori Dosen
1. DS (Dosen);2. DT (Dosen dengan tugas
tambahan);3. PR (Profesor);4. PT (Profesor dengan tugas
tambahan).
Beban Kerja Dosen (1)Beban Kerja Dosen (1)
1. DS (Dosen):1. PD + PL ≥ 9, PL≠ 0;2. PG + PK ≥ 3;3. 12 ≤ PD + PL + PG + PK ≤ 16.
2. DT (Dosen dengan tugas tambahan):1. PD ≥ 3;2. PD + PL + PG + PK ≤ 16.
Beban Kerja Dosen (2)Beban Kerja Dosen (2)1. PR (Profesor):
1. PD + PL ≥ 9, PL ≠ 0;2. PG + PK ≥ 3;3. Kewajiban Khusus ≥ 3/tahun;4. 12 ≤ PD + PL + PG + PK ≤ 16.
2. PT (Profesor dengan tugas tambahan):1. PD ≥ 3;2. Kewajiban Khusus ≥ 3/tahun;3. PD + PL + PG + PK ≤ 16.
Kewajiban Khusus Kewajiban Khusus ProfesorProfesor1. Menulis Buku;2. Menulis Karya Ilmiah;3. Menyebarluaskan gagasan;4. Tugas melaksanakan kewajiban
khusus bagi Profesor tidak menambah beban tugas Profesor (12 sks), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor;
5. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun;
Batasan Jabatan Batasan Jabatan Struktural Struktural • Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009
tentang dosen pasal 8 ayat (3) ◦ Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai
pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.
• dan pasal 10 ayat (5):◦ Profesor yang mendapat penugasan sebagai
pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan, program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.
Batasan Jabatan Batasan Jabatan Struktural Struktural Dengan demikian jabatan struktural
yang diakui sebagai DT/PT (sesuai dengan penjelasan PP no 37 tahun 2009, psl 8 ayat 3) mencakup:◦ rektor, pembantu rektor, ketua sekolah
tinggi, pembantu ketua sekolah tinggi, direktur akademik/politeknik, wakil direktur akademik/politeknik, dekan, pembantu dekan, direktur pascasarjana, ketua unit pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen, dan jabatan yang setara sesuai bentuk perguruan tinggi.
Batasan Jabatan Batasan Jabatan Struktural Struktural Sedangkan jabatan-jabatan
lainnya bisa tetap dihitung beban kerja sebagai pemangku jabatan tertentu di PT, namun tidak berhak mencantumkan status DT/PT di dalam laporan BKD. Status mereka tetap DS/PR dengan segala kewajiban yang harus dipenuhi.
Standard Penilaian Beban Standard Penilaian Beban Kerja untuk Jabatan Kerja untuk Jabatan StrukturalStrukturalAcuan: sama dengan besaran
kredit untuk perhitungan jabatan fungsional dosen
Misal: ◦Rektor 6 sks/ smt◦Purek/Dekan/Dir Pasca 5 sks/smt◦dll.
Kewenangan AsesorKewenangan Asesor Asesor bertugas untuk menilai dan
memverifikasi laporan kinerja dosen. Syarat menjadi asesor dan tatacara penilaian adalah sebagai berikut. 1. Dosen yang masih aktif;2. Mempunyai NlRA (Nomor identifikusi registrasi
asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi;5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan;6. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan
tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain;7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang
sesuai dengan dosen yang dinilai;8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau
tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.
Kewenangan AsesorKewenangan AsesorAsesor BKD untuk laporan BKD
periode berikutnya di Kopertis III :◦harus dari rumpun ilmu yang sama
(ada 12 rumpun ilmu, lihat lampiran buku 3 SERDOS)
◦Mengikuti sosialisasi penyamaan persepsi asesor BKD menggunakan acuan penilaian BKD Kopertis Wilayah III yang baru (penyempuranaan rubrik BKD Dikti).
TERIMA KASIH ATAS TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYAPERHATIANNYA
SELAMAT BEKERJA SELAMAT BEKERJA