sop ulp 2013 final.pdf
TRANSCRIPT
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2013
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Jl. Soekarno Hatta No. 01MAMUJU
BUPATI MAMUJU Jl. Soekarno Hatta No. 1 Telp. ( 0426) 21101 Fax. ( 0426) 21426 Kode Pos 91511 Mamuju
KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR :
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
BUPATI MAMUJU,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan barang/jasa,
maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Unit Layanan
Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
Sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5334);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
704);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Mamuju ;
12. Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/274/KPTS/IV/2013 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Mamuju;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU.
KESATU : Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagaimana dalam lampiran
keputusan ini.
KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi pada setiap akhir tahun
oleh atasan secara berjenjang sebagai bahan penyempurnaan.
KETIGA : Atasan langsung secara terus-menerus melakukan pengawasan pelaksanaan
SOP dan hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Belanja Sekertariat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun
Anggaran 2013.
pE'EEryFA 'snlnum14l uepdnqey (rudq Bn]e){ '7,
suu{Bt Ip (dd)1) q4uueured esetfirrcwquwpeflued uu{BltqeX e8equrel uledey 'I: 'qil epedel nnpedureslp : uusnqrueJ
I'ofol,{Yru lrYdng
tT\T,- TaL'J L pEEuqBpBdn [n ur u IAI rp uu>ldeplrq
VI^IITiT>I
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP 188.45/293/KPTS/V/2013Tanggal Pembuatan 03 Januari 2013Tanggal Revisi -Tanggal Pengesahan 07 Mei 2013Disahkan Oleh Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)PENGAJUAN DOKUMEN RENCANA UMUMPENGADAAN DAN DOKUMEN RENCANAPELAKSANAAN PENGADAAN KE ULPDasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur DiLingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentangE-Tendering5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S12. Anggota Pokja memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah3. Memahami struktur organisasi ULP.4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah.6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internetPeralatan/Perlengkapan :1. Komputer laptop2. Internet3. Alat Komunikasi4. Buku Kerja5. Nota Dinas / Lembar disposisi6. Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan7. LCD Projector
Penjelasan Singkat :Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah Proses PengajuanDokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULPTujuan :
Pencatatan/PendataanStandar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi ULP, PA/KPA/PPK dalam mengajukanDokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP)2. PA/KPA/PPK pada SKPD/ unit kerja terkaitPeringatan :1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun outputdikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.3. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan4. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yang tepat.6. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dilaksanakansesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP7. SOP ini disusun dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan
Definisi :1. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP2. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi,
Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah3. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.4. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.5. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranKementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain PenggunaAPBN/ APBD6. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkanoleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD7. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa8. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaKonsultans/Jasa Lainnya
Keterkaitan :1. SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Mamuju2. SOP Penyusunan dan Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah3. SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Perwakilan/UnitPelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain4. SOP Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada PPK/PA/KPA5. SOP Pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Mamuju
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU
SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelksanaan Pengadaan Ke ULP
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDURSKPD ULP
LPSE PENYEDIABARANG / JASA
MAXIMALWAKTU
PELAKSANAANOUTPUT
PA/KPA PPK KEPALA SEKRETARIAT/ADMIN POKJA
1 Persiapan Penyusunan Dokumen
2 Penyusunan Dokumen RUP pada setiap SKPD N/ARUPKAK
3PA/KPA SKPD Mengumumkan RUP pada portal
Pengadaan Nasional dan papan Pengumuman
Resmi Kantor
N/A PengumumanRUP
4Penyedia Barang/Jasa Mengakses melalui website
LPSE Setiap Saat Informasitentang RUP
5ULP menyampaikan surat permintaan dokumen RUP
pada SKPD (PA/KPA) 3 Hari
SuratPermintaan RUPKe SKPD
6
PA/KPA SKPD Menyampaikan Dokumen RUPkepada PPK dan Pokja ULP meliputi:
1. Kebijakan Umum Pengadaan2. Rencana Penganggaran biaya pengadaan3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
N/ARUPKAK
7
Kepala ULP menerima Dokumen RUP dan
mendisposisi ke Pokja Perencanaan dan Persiapan
Pengadaan serta Pokja yang akan melaksanakan
pelalangan melaui sekretariat
1 HariRUPKAK
MULAI
8
Sekretariat meneruskan Dok RUP Ke PokjaPerencanaan dan Persiapan Pengadaan danPokja yang akan melaksanakan pelelangan TIDAK 1 Hari
RUPKAK
9
Pokja Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
memeriksa dan memverifikasi dok RUP dengan
berkoordinasi ke Pokja yang akan melaksanakan
Proses Pengadaan Barang/Jasa( jika diperlukan).YA
2 HariRUPKAK
10
Jika Dok RUP dinyatakan lengkap oleh Pokja ULPmaka PPK mengundang Pokja ULP untukmelaksanakan Rapat pengkajian ulang DokumenRUP.
N/A
Berita AcaraRapatPengkajianUlang RUP
11
PA/KPA Menetapkan dan menyampaikan dokumenRUP hasil pengkajian ulang dan MengumumkanRUP hasil revisi (apabila ada) N/A Dok RUP
12
Penyusunan dan Penetapan Rencana PelaksanaanPengadaan meliputi:1. Spesifikasi Teknis dan Gambar berdasarkan hasil
pengkajian ulang Dok RUP2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)3. Rancangan Kontrak
N/A
- HPS- SpesifikasiTeknis
- RancanganKontrak
13ULP Merminta Dokumen Rencana PelaksanaanPengadaan ke PPK pada setiap SKPD. 2 Hari
SuratPermintaanRencanaPelaksanaanPengadaan
14
Kepala ULP menerima Dokumen penetapan RUPdari PA/KPA dan Dokumen Rencana PelaksanaanPengadaan dari PPK dan mendisposisi ke PokjaPerencanaan dan Persiapan serta Pokja yang akanmelaksanakan Pelelangan melalui sekretariat
2 HariDok RencanaPelaksanaanPengadaan
14
Sekretariat menyerahkan Dokumen penetapan RUP
dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke
Pokja Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
dilaksanakan Proses Pengadaan barang/Jasa sesuai
SOP yang telah ditetapkan
2 Hari
- HPS- SpesifikasiTeknis
- RancanganKontrak
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJUNOMOR :TANGGAL: …
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDURSKPD ULP
LPSE PENYEDIABARANG / JASA
MAXIMALWAKTU
PELAKSANAANOUTPUTPA/KPA PPK KEPALA SEKRETARIAT/
ADMIN POKJA
1Penyusunan Dokumen RUP pada setiap
SKPDRUPKAK
2PA/KPA SKPD Mengumumkan RUP pada
portal Pengadaan Nasional dan papan
Pengumuman Resmi Kantor
PengumumanRUP
3ULP menyampaikan surat permintaan
dokumen RUP pada SKPD 3 Hari
SuratPermintaan RUPKe SKPD
4 PA/KPA SKPD Menyampaikan Dokumen
RUP kepada PPK dan Pokja ULP3 Hari
RUPKAK
5Penyusunan HPS dan spesifikasi teknis oleh
PPK pada setiap SKPD YA- HPS- SpesifikasiTeknis.
6Rapat pengkajian ulang Dokumen RUP
antara PPK dan Pokja ULP
Berita AcaraRapatPengkajianUlang RUP
TIDAK
PA menyusun RUP
PA/KPAmengumumkan
RUP
PengumumanRUP
PenyediaBarang/JasaMengakses
PengumumanRUP melalui
LPSEPermintaan RUPkepada PA/KPA
PA/KPAMenyampaikanDok.RUP kePPK/ULP
Kepala ULPMenerima RUP
Sekretariatmeneruskan RUP
Ke PokjaPerencanaan
Seluruh Pokja mengikutiRapat Pengkajian Ulang
RUP bersama PPK
PPK Menyusun HPSdan Spesifikasi Teknis
PPK MengundangPokja ULP untukRapat Pengkajian
Ulang RUP
Pokja PerencanaMemeriksa dan Mengkaji
Dok RUP
-
= Awal / Akhir ProsesBUPATI MAMUJU
H. SUHARDI DUKA
KETERANGAN GAMBAR:
= Pengambilan Keputusan
= Proses
= Dokumen (Fisik/Elektronik)
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya
SELESAI
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)KABUPATEN MAMUJU
PENGAJUAN DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAANDAN
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN KE ULP
FORMAT:
1. TANDA TERIMA BERKAS
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN MAMUJU
1. Tanda Terima Berkas
TANDA TERIMA BERKASTanggal :Telah kami terima dari :Berkas Berupa---
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
Nama NamaJabatan Instansi/
JabatanULP Kabupaten Mamuju
.........................................
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP 188.45/293/KPTS/V/2013Tanggal Pembuatan 03 Januari 2013Tanggal Revisi -Tanggal Pengesahan 07 Mei 2013Disahkan Oleh Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)PROSES PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAHDasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danperubahannya.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur DiLingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012tentang E-Tendering5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S12. Anggota Pokja memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah3. Memahami struktur organisasi ULP.4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah.6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer7. Memahami Sistem Kerja Jaringan/ InternetPeralatan/Perlengkapan :1. Komputer laptop2. Internet3. Alat Komunikasi4. Buku Kerja5. Nota Dinas / Lembar disposisi6. Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan7. LCD Projector
Penjelasan Singkat :Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah Proses PengadaanBarang/jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten MamujuTujuan :
Pencatatan/PendataanStandar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi ULP, PA/KPA/PPK dan Penyediadalam melaksanakan Proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP)2. PA/KPA/PPK pada unit kerja terkaitPeringatan :1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun outputdikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.3. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan4. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yangtepat.6. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapatdilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP7. SOP ini disusun dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakanpekerjaan
Definisi :1. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP2. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi,
Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah3. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.4. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.5. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranKementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain PenggunaAPBN/ APBD6. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkanoleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD7. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa
8. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaKonsultans/Jasa Lainnya
Keterkaitan :1. SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan keULP pada ULP Kabupaten Mamuju2. SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Perwakilan/UnitPelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain3. SOP Penyusunan dan Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah4. Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA5. SOP Pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Mamuju
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU
SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDURSKPD ULP
LPSE PENYEDIABARANG / JASA
MAXIMAL WAKTUPELAKSANAAN OUTPUT
PA/KPA PPK KEPALA SEKRETARIAT/ADMIN POKJA
1
Sekretariat Mempersiapkan Dokumen
penetapan RUP dan Dokumen Rencana
Pelaksanaan Pengadaan yang akan
diserahkan ke Pokja Perencanaan dan
Persiapan Pengadaan
1 Hari- Dok RencanaPelaksanaanPengadaan
2
Sekretariat Menyerahkan Dokumen
penetapan RUP dan Dokumen Rencana
Pelaksanaan Pengadaan ke Pokja
Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
1 Hari
- HPS- SpesifikasiTeknis/gambar
- RancanganKontrak
3
Sekretariat ULP mengembalikan Dokumen
penetapan RUP dan Dokumen Rencana
Pelaksanaan Pengadaan yang dinyatakan
tidak lengkap oleh Pokja ULP
1 Hari
- Dok RencanaPelaksanaanPengadaanyang tidaklengkap
4Pokja ULP Memeriksa kelengkapan Dokumen
penetapan RUP dan Dokumen Rencana
Pelaksanaan Pengadaan
1 Hari
- HPS- SpesifikasiTeknis/gambar
- RancanganKontrak
5
Seluruh Pokja ULP Menyusun dan
menetapkan sistim pengadaan barang / jasa
meliputi metode pemilihan penyedia.1 Hari
SistimPengadaanYang akanDigunakan
YA
TIDAK
MULAI
6
Seluruh Pokja ULP Memilih dan Menetapkan
metode pemasukan penawaran, metode
evaluasi penawaran dan metode penilaian
kualifikasi
1 Hari
- Metodepemasukanpenawaran
- Metodeevaluasipenawaran
- MetodePenilaianKualifikasi
7Penyusunan dan penetapan tahapan jadwal
pengadaan oleh seluruh Pokja ULP 2 Hari
JadwalPelaksanaanProsesPengadaan
8
Penyusunan dan penetapan DOKUMEN
PENGADAAN oleh Pokja Perencanaan dan
Persiapan Pengadaan2 Hari Dokumen
Pengadaan
9
Masing-masing Pokja ULP melaksanakan
proses Pengadaan Barang/Jasa ( Proses
pengadaan secara elektronik dilaksanakan
menggunakan sistem SPSE pada LPSE
diikuti oleh penyedia yang sudah terdaftar
pada sistem SPSE)
PelaksanaanPengadaandilakukan palinglambat 2 hari sejakditerimanyaDokumenPengadaan DariPokja Perencanaandengan mengacukepada Jadwalsesuai MetodePengadaan(Terlampir)
PenyediaBarang/ Jasayang terpilih
10
Pelaksanaan Kontrak/Perjanjian antara PPK
dan Penyedia terdiri dari:
1. Rapat Persiapan
2. Penandatanganan Kontrak
N/A
SuratPerjanjianKontrak
11
Pembuatan Laporan secara berkala kepadasetiap SKPD dan Bupati serta LKPP melaluiaplikasi Monitoring dan Evaluasi PBJPsecara manual sesuai SOP Penyusunan danPenyampaian Laporan PengadaanBarang/Jasa serta secara online sesuaiketentuan pada sistem
Secara Berkala (Pertriwulan) Setiap AkhirTriwulan Berjalan
LaporanPelaksanaanKegiatan PBJP
= Awal / Akhir Proses BUPATI MAMUJU
H. SUHARDI DUKA
KETERANGAN GAMBAR:
= Pengambilan Keputusan
= Proses
= Dokumen (Fisik/Elektronik)
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya
SELESAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 Pengumuman = > 7 Hari
2. s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok Kualifikasi
3. Upload Dok. Kualifikasi
4. Pembukaan Dok. Kualifikasi
5. Evaluasi Kualifikasi
6. Penetapan Daftar Pendek
7 Masa Sanggah
8 1 Hari setelah akhir masa sanggah
9 ( s/d 1 hari sebelum batas akhir Upload Dok Penawaran)
10 Dilaksanakan Paling cepat hari ke 3 sejak Undangan
11
12 Evaluasi Penawaran
13
14 5 Hari Kerja
15
16
17 5 Hari Kerja
18 ?
19 ?
Catatan:
-
-
-
Masa Sanggah Banding
Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada
sanggahan)
Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada
Sanggahan)
Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima
Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima
Upload Dokumen Penawaran1 hari setelah undangan s/d = > 7 Hari Kerja setelah
ditandatangani Berita acara Penjelasan)
Penetapan dan Pengumuman Pemenang
Masa Sanggah
Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada
sanggahan)
Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada
Sanggahan)
Pendaftaran danDownload Dok.
Kualifikasi s/d = > 3 Hari Kerja setelah hari akhir pengumuman)
5 Hari Kerja
Undangan
Download Dokumen Pemilihan
Penjelasan
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PRAKUALIFIKASI
NO. URAIAN KEGIATANWaktu (Hari Kerja)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 Pengumuman = > 7 Hari
2. s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok Kualifikasi
3. Upload Dok. Kualifikasi
4. Pembukaan Dok. Kualifikasi
5. Evaluasi Kualifikasi
6. Penetapan Daftar Pendek
7 Masa Sanggah
8 1 Hari setelah akhir masa sanggah
9 ( s/d 1 hari sebelum batas akhir Upload Dok Penawaran)
10 Dilaksanakan Paling cepat hari ke 3 sejak Undangan (Hari Kerja)
11
12 Evaluasi Penawaran
13
14 5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja
15
16
17 5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja
18 ?
19 ?
Catatan:
-
-
-
Masa Sanggah Banding
Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan)
Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada
Sanggahan)
Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima
Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima
Upload Dokumen Penawaran1 hari setelah undangan s/d = > 7 Hari setelah ditandatangani
Berita acara Penjelasan, Hari terakhir Adalah Hari Kerja))
Penetapan dan Pengumuman Pemenang
Masa Sanggah
Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan)
Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada
Sanggahan)
Pendaftaran danDownload Dok. Kualifikasi
s/d = > 3 Hari Kalender setelah hari akhir pengumuman.
5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja
Undangan
Download Dokumen Pemilihan
Penjelasan
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PRAKUALIFIKASI E-TENDERING
NO. URAIAN KEGIATANWaktu (Hari Kalender)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Pengumuman = > 7 Hari
2. s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok penawaran
3. Pemberian Penjelasan
4. Upload Dok. Penawaran
5. Pembukaan Dok. Penawaran
6. Evaluasi Penawaran
7 Pembuktian Kualifikasi
8
9
10
11
12 Masa Sanggah Banding
13 ?
14 ?
Catatan:
- Pembuktian Kualifikasi disesuaikan dengan Jumlah paket pekerjaan yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
-
-
-
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PASCAKUALIFIKASI
NO. URAIAN KEGIATAN
Waktu (Hari Kerja)
KET
Pendaftaran dan Download Dok. Pengadaan
(Paling cepat Hari ke 3 sejak Pengumuman)
(Paling Kurang 2 Hari Kerja setelah Penjelasan)
Penetapan dan Pengumuman Pemenang
Masa Sanggah 5 Hari Kerja
Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada Sanggah)
Penandatanganan Kontrak (Jika Tidak ada Sanggah)
5 Hari Kerja
Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya
sanggah banding)
Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya
sanggah banding)
Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan
Langsung) sejak sanggahan diterimaAlokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan
Langsung) sejak jawaban sanggah diterima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Pengumuman = > 7 Hari
2. s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok penawaran
3. Pemberian Penjelasan
4. Upload Dok. Penawaran
5. Pembukaan Dok. Penawaran (Dilaksanakan Pada Hari Kerja)
6. Evaluasi Penawaran
7 Pembuktian Kualifikasi ( Hari Kerja)
8
9
10
11
12 Masa Sanggah Banding
13 ?
14 ?
Catatan:
- Pembuktian Kualifikasi disesuaikan dengan Jumlah paket pekerjaan yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
- Jika Jaminan Penawaran dipersyaratkan Masa Upload Dokumen harus dialokasikan minimal 2 hari Kerja
-
-
-
Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya
sanggah banding)
Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya
sanggah banding)
Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan
Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan
Langsung) sejak sanggahan diterimaAlokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan
Langsung) sejak jawaban sanggah diterima
Pendaftaran dan Download Dok. Pengadaan
(Paling cepat Hari ke 3 sejak Pengumuman dan dilaksanakan pada Hari Kerja)
(Paling Kurang 2 Hari Kalender setelah Penjelasan dan batas akhir Upload dok
Penawaran Harus jatuh pada Hari Kerja)
Penetapan dan Pengumuman Pemenang
Masa Sanggah5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari
Kerja
Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada Sanggah)
Penandatanganan Kontrak (Jika Tidak ada Sanggah)
5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah
Banding adalah Hari Kerja
TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PASCAKUALIFIKASI E-TENDERING
NO. URAIAN KEGIATAN
Waktu (Hari Kalender)
KET
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP 188.45/293/KPTS/V/2013Tanggal Pembuatan 03 Januari 2013Tanggal Revisi -Tanggal Pengesahan 07 Mei 2013Disahkan Oleh Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)PENYAMPAIAN HASIL PROSES PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAHKEPADAPPK/PA/KPADasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danperubahannya.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur DiLingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012tentang E-Tendering5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S12. Anggota Pokja memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah3. Memahami struktur organisasi ULP.4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah.6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internetPeralatan/Perlengkapan :1. Komputer laptop2. Internet3. Alat Komunikasi4. Buku Kerja5. Nota Dinas / Lembar disposisi6. Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan7. LCD Projector
Penjelasan Singkat :Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur Penyampaian Hasil ProsesPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh ULP Kab. Mamuju kepadaPPK/PA/KPATujuan :
Pencatatan/PendataanStandar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi ULP, untuk menyampaikanHasil Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah kepada PPK/PA/KPA 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP)2. PA/KPA/PPK pada SKPD/ unit kerja terkaitPeringatan :1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun outputdikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.3. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan4. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yangtepat.6. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapatdilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP7. SOP ini disusun dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakanpekerjaan
Definisi :1. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP2. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi,
Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah3. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.4. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.5. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranKementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain PenggunaAPBN/ APBD6. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkanoleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD7. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa8. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaKonsultans/Jasa Lainnya
Keterkaitan :1. SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Ke ULP2. SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Mamuju3. SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan KantorPerwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain4. SOP Penyusunan dan Penyampaian secara berkala Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/JasaPemerintah5. SOP Pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE/LPSE Kabupaten Mamuju
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU
SOP Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDURSKPD ULP
LPSEPENYEDIABARANG /
JASA
MAXIMALWAKTU
PELAKSANAANOUTPUT
PA/KPA PPK KEPALA SEKRETARIAT/ADMIN POKJA
1
Pokja ULP Menetapkan Pemenang berdasarhan Berita AcaraHasil Pelelangan untuk Lelang dengan nilai sampai dengan100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) atau Berita acarahasil Seleksi untuk Seleksi dengan nilai sampai dengan10.000.000.000 (sepuluh Milyar rupiah)
1 Hari Surat PenetapanPemenang
2
Pokja ULP mengirimkan Surat Penetapan Pemenang Untuklelang dengan nilai paling tinggi 100.000.000.000 atau Seleksidengan nilai paling tinggi 10.000.000.000 ke PPK melaluiKepala ULP dengan dilampiri:
1. BAPP2. BAHP/BAHS3. Dokumen Pengadaan dan addendum (bila ada)4. Dokumen Penawaran PemenangTembusan disampaikan ke Sekretariat ULP
1 Hari Surat Penetapanpemenang
3
Pokja ULP Mengirimkan Surat Usulan Penetapan Pemenanguntuk lelang dengan nilai di atas 100.000.000.000 danseleksi dengan nilai di atas 10.000.000.000 ke PA/KPA melaluiKepala ULP dengan dilampiri:
1. BAPP2. BAHP/BAHS3. Dokumen Pengadaan dan addendum (bila ada)4. Dokumen Penawaran PemenangTembusan disampaikan ke Sekretariat ULP
1 HariSurat UsulanPenetapanPemenang
4
Sekretariat menerima tembusan Surat Penetapan Pemenang/Usulan Penetapan Pemenang dari Pokja ULP untukdiarsipkan dan sebagai dasar penyusunan LaporanPelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai SOPPenyusunan dan Penyampaian Laporan PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1 Hari
Surat PenetapanPemenangda/Surat UsulanPenetapanPemenang
MULAI
5
Apabila PPK Sependapat dengan Penetapan Pemenang oleh
Pokja ULP maka PPK menerbitkan SPPBJ, tetapi apabila tidak
sependapat denagn Pokja ULP maka diberitahukanKepada
PA/KPA untuk diputuskan
N/ASuratPemberitahuanKepada PA/KPA
6
Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP maka
PA/KPA memutuskan Penetapan Pemenang oleh Pokja
ULP bersifat Final dan memerintahkan PPK untuk
menerbitkan SPPBJ, tetapi apabila PA/KPA sependapat
dengan PPK maka PA/KPA memerintahkan evaluasi ulang
atau menyatakan lelang/ seleksi gagal
YA
YA
TIDAKN/A
KeputusanPA/KPA tentangPenetapanPemenang olehPokja ULPadalah Final
7
Pokja ULP Melakukan evaluasi Ulang berdasarkan perintah
dari PA/KPA sesuai dengan SOP Proses Pengadaan
Barang/jasa
Sesuai SOPProsesPengadaanBarang/Jasa
Proses EvaluasiUlang Oleh pokaULP
8
Apabila PA/KPA setuju dengan dengan Usulan Pkja ULP maka
PA/KPA menetapkan Pemenang, tetapi apabila tidak setuju
maka PA/KPA memerintahkan Evaluasi Ulang atau
menyatakan pelelangan gagal YA
TIDAK N/A
Surat KepadaPokja ULP untukmelaksanakanevaluasi ulang
9 PA/KPA menetapkan pemenang dan PPK menerbitkan SPPBJ N/ASurat PenetapanPemenang olehPA/KPA
Tidak
10PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
N/A SPPBJ
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJUNOMOR :TANGGAL: …
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDURSKPD ULP
LPSE PENYEDIABARANG / JASA
MAXIMALWAKTU
PELAKSANAANOUTPUTPA/KPA PPK KEPALA SEKRETARIAT/
ADMIN POKJA
1Penyusunan Dokumen RUP pada setiap
SKPDRUPKAK
2PA/KPA SKPD Mengumumkan RUP pada
portal Pengadaan Nasional dan papan
Pengumuman Resmi Kantor
PengumumanRUP
3ULP menyampaikan surat permintaan
dokumen RUP pada SKPD 3 Hari
SuratPermintaan RUPKe SKPD
4 PA/KPA SKPD Menyampaikan Dokumen
RUP kepada PPK dan Pokja ULP3 Hari
RUPKAK
5Penyusunan HPS dan spesifikasi teknis oleh
PPK pada setiap SKPD YA- HPS- SpesifikasiTeknis.
6Rapat pengkajian ulang Dokumen RUP
antara PPK dan Pokja ULP
Berita AcaraRapatPengkajianUlang RUP
TIDAK
PA menyusun RUP
PA/KPAmengumumkan
RUP
PengumumanRUP
PenyediaBarang/JasaMengakses
PengumumanRUP melalui
LPSEPermintaan RUPkepada PA/KPA
PA/KPAMenyampaikanDok.RUP kePPK/ULP
Kepala ULPMenerima RUP
Sekretariatmeneruskan RUP
Ke PokjaPerencanaan
Seluruh Pokja mengikutiRapat Pengkajian Ulang
RUP bersama PPK
PPK Menyusun HPSdan Spesifikasi Teknis
PPK MengundangPokja ULP untukRapat Pengkajian
Ulang RUP
Pokja PerencanaMemeriksa dan Mengkaji
Dok RUP
-
= Awal / Akhir ProsesBUPATI MAMUJU
H. SUHARDI DUKA
= Pengambilan Keputusan
= Proses
= Dokumen (Fisik/Elektronik)
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya
KETERANGAN GAMBAR:
SELESAI
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)KABUPATEN MAMUJU
PENYAMPAIAN HASIL PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHKEPADA PPK/PA/KPA
FORMAT:
1. SURAT PENGANTAR DOKUMEN
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN MAMUJU
1. Surat Pengantar Dokumen
2. PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU3. SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAANJl. Soekarno Hatta No. Telp. ( 0426) 21101 Fax. ( 0426) 21426 Kode Pos 91511 Mamuju
KepadaYth. ................................
....................................................................
Di-
Mamuju
SURAT PENGANTARNomor:............................................
NO Jenis Yang Dikirim Banyaknya Ket
01. ......................................................... ................... ...............
Diterima tgl.................. Mamuju, ..........................Yang Menerima Kepala ULP/a.n. Kepala ULP
................................. .............................................NIP............................ NIP....................................
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP 188.45/293/KPTS/V/2013Tanggal Pembuatan 03 Januari 2013Tanggal Revisi -Tanggal Pengesahan 07 Mei 2013Disahkan Oleh Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN SECARABERKALA LAPORAN PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHDasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danperubahannya.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur DiLingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012tentang E-Tendering5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S12. Anggota Pokja memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah3. Memahami struktur organisasi ULP.4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah.6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internetPeralatan/Perlengkapan :1. Komputer laptop2. Internet3. Alat Komunikasi4. Buku Kerja5. Nota Dinas / Lembar disposisi6. Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan7. LCD Projector
Penjelasan Singkat :Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur Penyusunan dan PenyampaianLaporan Secara Berkala Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan olehULP Kab. MamujuTujuan :
Pencatatan/PendataanStandar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi ULP, untuk menyusun danmenyampaikan secara Berkala Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULPkepada Bupati, LKPP dan Seluruh SKPD 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP)2. PA/KPA/PPK pada unit kerja terkaitPeringatan :1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun outputdikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.3. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan4. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yangtepat.6. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapatdilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP7. SOP ini disusun dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakanpekerjaan
Definisi :1. Bupati adalah Bupati Mamuju2. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP3. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi,
Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah4. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.5. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.6. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranKementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain PenggunaAPBN/ APBD7. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkanoleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD8. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa9. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaKonsultans/Jasa Lainnya
Keterkaitan :1. SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Ke ULP2. SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Mamuju3. SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan KantorPerwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain4. Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA5. SOP Pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Mamuju
LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU
SOP Penyusunan dan Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDURSKPD ULP
LPSE PENYEDIABARANG / JASA
MAXIMALWAKTU
PELAKSANAANOUTPUT
PA/KPA PPK KEPALA SEKRETARIAT/ADMIN POKJA
1 Persiapan Penyusunan Laporan\
2
Bagian Evaluasi, Pelaporan dan pengelolaanDokumen Pada Sekretariat meminta DataPelaksanaan Proses Pengadaan Barang/jasakepada semua Pokja ULP dan mengumpulkaninformasi secara mandiri dari websitehttp://lpse.mamujukab.go.id tentangPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangdilaksanakan menggunakan sistem SPSE padaLPSE oleh Pokja ULP sebagai bahanpenyusunan laporan
Secara berkaladiupdate sesuaiProsesPelaksanaanPengadaanBarang/Jasa olehPokja ULP
BahanPenyusunanlaporan
3
Semua Pokja ULP memberikan dataPelsanaan Pengadaan barang/Jasakepada Bagian Evaluasi, Pelaporan danpenglolaan Dokumen pada SekretariatULP
Secara berkalasesuaiPelaksanaanPengadaanBarang/Jasa olehPokja ULP
BahanPenyusunanlaporan
4
Bagian Evaluasi, Pelaporan danPengelolaan Dokumen MenyusunLaporan Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dengan berkoordiasi kepadasemua POKJA ULP
` 2 Hari
Draft LaporanPelaksanaanBarang/JasaPemerintah
MULAI
5
Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Dokumen Melaksanakan Rapat Presentase
Draft Laporan Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang dihadiri Seluruh Perangkat
ULP
TIDAK
YA
1 HariDraft LaporanPelaksanaanPBJP
6
Bagian Evaluasi,Pelaporan dan Pengelolaan
Dokumen menyampaikan Draft Laporan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ke Sekretaris ULP Untuk
dikoreksi
1 Hari- Draft LaporanPelaksanaanPBJP
7
Sekretaris ULP memeriksa dan mengoreksi
Draft Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TIDAK 2 HariDraft LaporanPelaksanaanPBJP
8
Bagian Evaluasi, Pelaporan dan
Pengelolaan Dokumen menyampaikan Draft
Laporan Pelksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah kepada Kepala
ULP untuk disyahkan
YA
1 HariDraft LaporanPelaksanaanPBJP
9Kepala ULP menandatangani Laporan
Pelaksanaan Barang/Jasa 1 HariLaporanPelaksanaanPBJP
10
Bagian Evaluasi, Pelaporan dan
Pengelolaan Dokumen pada Sekretariat ULP
menggandakan Laporan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk
disampaikan Kepada Bupati Mamuju, LKPP
dan Seluruh PA/KPA pada setiap SKPD
melalui PPK (Laporan dapat disertai
Dokumen Elektronik)
Secara Berkalasetiap triwulan,paling lambat 20hari sebelumberakhirnya setiaptriwulan berjalan
LaporanPelaksanaanPBJP
11
Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Dokumen mmenyampaikan 1 (satu ) rangkap
Laporan Pelaksanaan PBJP kepada setiap
Pokja ULP
1 HariLaporanPelksanaanPBJP
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJUNOMOR :TANGGAL: …
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDURSKPD ULP
LPSE PENYEDIABARANG / JASA
MAXIMALWAKTU
PELAKSANAANOUTPUTPA/KPA PPK KEPALA SEKRETARIAT/
ADMIN POKJA
1Penyusunan Dokumen RUP pada setiap
SKPDRUPKAK
2PA/KPA SKPD Mengumumkan RUP pada
portal Pengadaan Nasional dan papan
Pengumuman Resmi Kantor
PengumumanRUP
3ULP menyampaikan surat permintaan
dokumen RUP pada SKPD 3 Hari
SuratPermintaan RUPKe SKPD
4 PA/KPA SKPD Menyampaikan Dokumen
RUP kepada PPK dan Pokja ULP3 Hari
RUPKAK
5Penyusunan HPS dan spesifikasi teknis oleh
PPK pada setiap SKPD YA- HPS- SpesifikasiTeknis.
6Rapat pengkajian ulang Dokumen RUP
antara PPK dan Pokja ULP
Berita AcaraRapatPengkajianUlang RUP
TIDAK
PA menyusun RUP
PA/KPAmengumumkan
RUP
PengumumanRUP
PenyediaBarang/JasaMengakses
PengumumanRUP melalui
LPSEPermintaan RUPkepada PA/KPA
PA/KPAMenyampaikanDok.RUP kePPK/ULP
Kepala ULPMenerima RUP
Sekretariatmeneruskan RUP
Ke PokjaPerencanaan
Seluruh Pokja mengikutiRapat Pengkajian Ulang
RUP bersama PPK
PPK Menyusun HPSdan Spesifikasi Teknis
PPK MengundangPokja ULP untukRapat Pengkajian
Ulang RUP
Pokja PerencanaMemeriksa dan Mengkaji
Dok RUP
-
= Awal / Akhir ProsesBUPATI MAMUJU
H. SUHARDI DUKA
KETERANGAN GAMBAR:
= Proses
= Dokumen (Fisik/Elektronik)
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya
SELESAI
= Dokumen (Fisik/Elektronik)
= Pengambilan Keputusan
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN MAMUJU
Nomor SOP 188.45/293/KPTS/V/2013Tanggal Pembuatan 03 Januari 2013Tanggal Revisi -Tanggal Pengesahan 07 Mei 2013Disahkan Oleh Bupati Mamuju
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama ProsesPengadaan Barang/Jasa antara ULP dan KantorPerwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatukementerian/Lembaga/Institusi lain
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danperubahannya.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur DiLingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012tentang E-Tendering5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S12. Anggota Pokja memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah3. Memahami struktur organisasi ULP.4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah.6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internetPeralatan/Perlengkapan :1. Komputer laptop2. Internet3. Alat Komunikasi4. Buku Kerja5. Nota Dinas / Lembar disposisi6. Naskah Kesepakatan Kerjasama7. LCD Projector
Penjelasan Singkat :Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah Pelaksanaan NotaKesepakatan Kerjasama Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara ULP danKantor Perwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lainTujuan :
Pencatatan/PendataanStandar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi ULP dan PA/KPA/PPK pada KantorPerwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain dalam melaksanakan Nota KesepakatanKerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP)2. PA/KPA/PPK pada unit kerja terkaitPeringatan :1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun outputdikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.3. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan4. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yangtepat.6. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapatdilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP7. SOP ini disusun dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakanpekerjaan
Definisi :1. Bupati adalah Bupati Mamuju2. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP3. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi,
Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah4. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.5. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.6. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranKementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain PenggunaAPBN/ APBD7. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkanoleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD8. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa9. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaKonsultans/Jasa Lainnya
Keterkaitan :1. SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP2. SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Mamuju3. SOP PenyusunanPenyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah4. Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA5. SOP Pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Mamuju
LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU
SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDURBUPATI SKPD ULP
LPSEPENYEDIABARANG /
JASA
MAXIMALWAKTU
PELAKSANAANOUTPUT
PA/KPA PPK KEPALA SEKRETARIAT/ADMIN POKJA
1 Persiapan Penyusunan Dokumen
2
PA/KPA kantor perwakilan/unit pelaksanatehnis suatu kementerian/lembaga/institusilain mengajukan Surat Permohonan kepadaBupati tentang Permintaan bantuanPelaksanaan Proses PengadaanBarang/Jasa
1 Hari
SuratPermohonanBantuanPelaksanaanProsesPengadaanBarang/Jasa
3Bupati Mamuju Mendisposisi SuratPermohonan bantuan pelaksanaan ProsesPengadaan Barang/jasa ke ULP
2Hari DisposisiBupati
4Sekretariat Meneruskan Surat Permohonanbantuan pelaksanaan Pengadaan barang/Jasake Kepala ULP
1 Hari
SuratPermohonanBantuanPelaksanaanProsesPengadaanBarang/Jasa
5
Kepala ULP memproses Surat Permohonan
bantuan pelaksanaan proses pengadaan
Barang/Jasa PemerintahYA
2 Hari
- NaskahKesepakatanKerjasama
- Surat JawabanKe PA/KPA
6
Sekretariat Menyiapkan Naskah KesepakatanKerjasama antara Kepala ULP dan PA/KPAkantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatukementerian/lembaga/institusi lain
2 HariNaskahKesepahamanKerjasama
TIDAK
MULAI
7
Kepala ULP dan PA/KPA kantorperwakilan/unit pelaksana tehnis suatukementerian/lembaga/institusi lainmenandatangani Naskah KesepakatanKerjasama
1 HariNaskahKesepahamanKerjasama
8
PPK pada kantor perwakilan/unit pelaksanatehnis suatu kementerian/lembaga/institusilain mengajukan Dokumen Rencana UmumPengadaan dan Dokumen RencanaPelaksanaan ke ULP untuk selanjutnyadilaksanakan Proses PengadaanBarang/Jasa sesuai SOP yang telahditetapkan
Sesuai SOPPengajuanDokumen RencanaUmum Pengadaan
- DokumenRencanaUmumPengadaan
- DokumenRencanaPelaksanaanPengadaan
BUPATI MAMUJU
H. SUHARDI DUKA
= Pengambilan Keputusan
= Proses
= Dokumen (Fisik/Elektronik)
= Berlanjut Ke Halaman Berikutnya
= Awal / Akhir Proses
KETERANGAN GAMBAR:
SELESAI
STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)KABUPATEN MAMUJU
Pelaksanaan Nota Kesepakatan KerjasamaProses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan kantor perwakilan/unit pelaksana
tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain
FORMAT:
1. NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN MAMUJU
NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
Antara
Kepala ULP Kabupaten Mamuju
Dengan
....................................................
Nomor : .........................
Nomor : .........................
Pada hari ini, .............. tanggal .............., bulan ..............., tahun ..........................,
bertempat di Mamuju, telah dibuat dan ditandatangani suatu Naskah Kesepakatan
Kerjasama oleh dan antara:
1. Nama : ..........................................
Jabatan : Kepala ULP Kabupaten Mamuju
Alamat : ...........................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju No........ tanggal
......... tentang Penunjukan Personil Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju berkedudukan di Kantor Bupati
Mamuju Jl. Soekarno Hatta No. 01 Mamuju Sulawesi Barat untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ..........................................
Jabatan : ..........................................
Alamat : ............................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .................selaku Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan..............No........ tanggal
......... tentang ................. berkedudukan di ......................... untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai
berikut:
1. PIHAK PERTAMA adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen,
dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
2. PIHAK KEDUA adalah ..............................
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
4. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya,
yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa
Pasal 1
TUJUAN
Tujuan diadakan Naskah Kesepakatan Kerjasama adalah untuk melakukan
Perjanjian Kerjasama dalam hal pengadaan barang/jasa, dimana PIHAK KEDUAselaku PA/KPA menyerahkan kegiatan proses pengadaan barang/jasa kepada
PIHAK PERTAMA selaku Kepala ULP Kabupaten Mamuju untuk dilakukan tahapan
pengadaan barang/jasa oleh kelompok kerja ULP sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
RUANG LINGKUP
1. Ruang lingkup kegiatan pekerjaan mulai dari Pengumuman Rencana Umum
Pengadaan (RUP) sampai dengan selesainya proses Pengadaan Barang/Jasa
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA sebelum mengajukan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan
Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada PIHAK PERTAMA, maka
PIHAK KEDUA wajib menayangkan pengumuman Rencana Umum Pengadaan
sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya dan seluruh
Peraturan Kepala LKPP yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
3. Kegiatan pekerjaan yang dimaksud Pasal 2 Ayat 1 meliputi:
a. ........................................................................ Rp. ....................,-
b. ........................................................................ Rp. .....................,-
c. ........................................................................ Rp. .....................,-
d. ........................................................................ Rp. ...................,-
e. ........................................................................ Rp. ....................,-
Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN
Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUA untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak mulai dari proses penayangan
RUP sampai kepada selesainya proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
PEMBIAYAAN
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan
Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 Perpres 70 Tahun
2012 meliputi:
a. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk
diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau
Pascakualifikasi;
f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang
masuk;
g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP :
1) Menjawab sanggahan
2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.
100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
miliar rupiah);
3) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK;
4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP
2. Kewajiban PIHAK KEDUA :
1. Tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Pasal 8
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah meliputi:
a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling
kurang di website K/L/D/I;
c. Menetapkan PPK;
d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
f. Menetapkan:
1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung
untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung
untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan,
dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan
Barang/ Jasa.
k. Khusus untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
meliputi
a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
c) Rancangan Kontrak
2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3) Menandatangani Kontrak;
4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Brang/Jasa;
5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
6) Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA;
7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
dengan Berita Acara Penyerahan;
8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.
2. Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan
pelimpahan wewenang oleh Pengguna Anggaran (PA), dan untuk Pemerintah
Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Pengguna Anggaran (PA).
Pasal 6
JANGKA WAKTU
Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ..............................., terhitung mulai
tanggal ditanda tangani s/d...................., dan apabila dikehendaki oleh kedua belah
pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan
tafsiran dan/atau pelaksana perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara
musyawarah mufakat.
2. Setiap perbedaan penafsiran yang terjadi hendaknya diberitahukan secara tertulis
oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendapatkan penyelesaian
yang memadai berdasarkan data atau fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK.3. Apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai musyawarah mufakat maka
PIKAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meminta fatwa dan
petunjuk dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) di
Jakarta.
Pasal 8
PENUTUP
1. Naskah Kesepakatan Kerjasama tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli
masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai ketentuan hukum yang sama
setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini apabila
dianggap perlu akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya atas persetujuan kedua belah pihak.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
Kepala ULP Kab. Mamuju Pimpinan Lembaga/Unit Kerja /Instansi
selaku PA / KPA.
................................... ......................................................NIP ................................. .......................................