sop intelkam

8/19/2019 Sop Intelkam

1/31

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH GORONTALORESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

( SOP )

SAT INTELKAM POLRES GORONTALO

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

a. Polri sebagai alat penegak hukum dan penyelenggara keamanan dalam negeri yangmemiliki tugas dan fungsi memelihara keamanan, menegakkan hukum sertamemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakatsebagaimana rumusan tugas pokok Polri sesuai dengan Undang – Undang Nomor. 2Tahun 2002 tentang Polri, dituntut untuk mampu mengantisipasi dan menanggulangiberbagai bentuk ancaman Kamtibmas.

b. Intelijen merupakan bagian yang sangat menentukan bagi keberhasilan tugas-tugasKepolisian, sebab organ Intelijen berfungsi menyediakan bahan-bahan keteranganyang diperlukan satuannya untuk ”early warning” dan ”early detection”. Kondisi iniakan bisa terwujud apabila organisasi Intelijen cukup solid, sistem serta metodenyaberkembang sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapi dan yang lebih pentingadalah bahwa pelaksana-pelaksana tugas Intelijen mempunyai kemampuan yangdibutuhkan.

c. Fungsi Intelijen di tingkat kewilayahan/Polres adalah Sat Intelkam yang bertugasmenyelenggarakan/membina fungsi Intelijen bidang keamanan serta pemberianpelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjataapi dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan menerbitkan Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat yang membutuhkanserta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.

d. Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, diperlukan tata kelola kinerjayang baik, sehingga tercipta ketertiban penyelenggaraan operasional dan admistrasi,meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kegiatan operasional SatuanIntelkam Polres Gorontalo, maka diperlukan Standar Operasional dan Prosedur(SOP).

e. Perwujudan transparansi dan standarisasi pelayanan dapat dilakukan antara lainmelalui penyusunan strandar pelayanan, untuk menghasilkan pelayanan yang sesuai

dengan standar yang telah ditentukan maka diperlukan rangkaian StandarOperasional Prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman yang menunjukanapa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang melakukan dan berapa lamaharus diselesaikan.

f. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) ini sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Satuan Intelkam Polres Gorontalo.

/2. Dasar . . . . . . . . .


2/31

- 2 -

2. Dasar

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RIb. Keputusan Presiden RI No. 97 tahun 2001 tanggal 2 Agustus 2001 tentang

Perubahan atas Keputusan Presiden RI No. 54 tahun 2001 tentang Organisasi danTata cara kerja Satuan-satuan Organisasi Kepolisian Negara RI

c. Kepetusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 perihalOrganisasi dan Tata Kerja Baintelkam

d. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 perihalOrganisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

e. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentangPerubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober2005 tentang Organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkatKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) lampiran “A” Polda Umum,“B” Polda Metro Jaya dan “C” Polres.

f. Keputusan Kapolri Nomor : KEP/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentangOrganisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

g. Undang –Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.h. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.i. Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. j. Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri.k. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/816/IX/2003 tanggal 17 Oktober 2003

tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan tentang Penerbitan SuratKeterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

l. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentangbuku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non organikTNI/Polri.

m. Naskah Sementara Peraturan Kapolri Nomor 544 Tahun 2008 tanggal 20 Nopember2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengamanan Orang

Asing.n. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : JUKLAP/ 02 /XII/1995 tanggal 29 Desember

1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.o. Grand Strategi Polri 2005-2025.p. Renstra Polri tahun 2010-2014.q. Reformasi Birokrasi Polri.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Intelkam Polres Gorontalo inidimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh Pejabat / Anggota di lingkunganSat Intelkam Polres Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya.

b. Tujuan

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Intelkam Polres Gorontalodapat digunakan sebagai pedoman langkah-langkah dan prosedur bagi setiappersonil Sat Intelkam Polres Gorontalo dalam melaksanan tugas pokok dan

fungsinya.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedure (SOP) Sat Intelkam Polres Gorontalomerupakan uraian pokok-pokok tugas dan fungsi yang ada pada Sat Intelkam PolresGorontalo baik operasional maupun administrasi

/5. Tata Urut . . . . . . . .


3/31

- 3 -

5. Tata Urut

BAB I PENDAHULUAN1. Umum2. Dasar3. Maksud dan Tujuan4. Ruang Lingkup5. Tata Urut

BAB II TUGAS DAN FUNGSI6. Satuan Intelkam7. Ur Bin Ops Sat Intelkam8. Ur Mintu Sat Intelkam9. Unit I Sat Intelkam (Bidang Sosial Politik)10. Unit II Sat Intelkam (Bidang Sosial Ekonomi)11. Unit III Sat Intelkam (Bidang Sosial Budaya)12. Unit IV Sat Intelkam (Bidang Wasendak)13. Unit V Sat Intelkam (Bidang Was OA)14. Unit VI Sat Intelkam (Bidang Keamanan)15. Subnit Intelkam16. Banit Intelkam

BAB III TATACARA PELAYANAN INTELKAM

17. Surat Izin Kegiatan Masyarakat18. Administrasi Orang Asing19. Ketentuan Tambahan20. Realisasi Peningkatan Pelayanan

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIANBAB V PENUTUP

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

6. Satuan Intelkam

a. Satuan Intelkam Polres Gorontalo selaku unsur pembantu Pimpinan dan unsurpelaksanan utama Polres yang berada dibawah Kapolres Gorontalo.

b. Satuan Intelkam Polres Gorontalo menyelenggarakan dan membina bidangkeamanan, termasuk perkiraan Intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalambentuk surat ijin / rekomendasi, surat keterangan yang menyangkut orang asing,senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan menerbitkanSurat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat yangmembutuhkan serta melakukan pengamanan pengawasan dan pelaksanaannya.

c. Sat Intelkam Polres Gorontalo dipimpin oleh Kepala Satuan Intelkam yang disingkatKasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres Gorontalo dan dalampelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres Gorontalo

d. Kasat Intelkam Polres Gorontalo dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantuoleh Wakil Kepala Satuan Intelkam disingkat Wakasat Intelkam.

e. Tugas pokok Kasat Intelkam, meliputi :

1) Menetapkan rencana dan kegiatan Sat Intelkam serta mengarahkan,mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya, guna menjamin tercapainyasasaran.

/ 2) Menentukan . . . . . . .


4/31

- 4 -

2) Menentukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rangkamemimpin Staf Intelkam serta mengarahkan fungsi tehnis, guna menjaminterselenggaranya fungsi secara menyeluruh.

3) Memelihara disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum serta meningkatkankemampuan personil dan materiil, guna mempertinggi kemampuanberorganisasi.

4) Mengadakan koordinasi dan supervisi staf terhadap segala kegiatan bidangpembinaan dilingkungannya.

5) Menyelenggarakan administrasi berpedoman pada administrasi Intelijen.6) Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada

Kapolres.

7. Ur Bin Ops (Urusan Pembinaan Operasi)

a. Urusan Pembinaan Operasional Sat Intelkam selaku unsur pembantu Pimpinan /pelaksana Staf Intelkam dibawah Kasat Intelkam.

b. Urusan Pembinaan Operasi Sat Intelkam selaku unsur pelaksana staf danoperasional Intelijen membantu Kasat Intelkam dalam rangka mendukungadministrasi operasional Intelkam serta mencatat, mengolah dan menyajikan datainformasi/bahan keterangan dalam bentuk produkproduk Intelijen yang bersifatperiodik dan insidentil kepada Pimpinan serta menyelenggarakan administrasi dandokumentasi Intelijen.

c. Urusan Pembinaan Operasional dipimpin oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasi,disingkat Kaur Bin Ops yang bertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalammelaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Bamin dan Banum.

d. Tugas pokok Kaur Bin Ops, meliputi :

1) Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagipelaksanaan tugas Intelkam serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasipelaksanaannya.

2) Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk pelaksanaan operasikhusus fungsi Intelkam.

3) Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi operasional Intelkam.4) Menyelenggarakan administrasi operasional Intelkam.5) Mengumpulkan, mencatat, mengolah dan menyajikan data informasi / bahan

keterangan yang berhubungan dengan Kamtibmas.6) Menyusun, merumuskan dan menyampaikan produk-produk Intelijen yang

bersifat periodik dan insidentil yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

7) Menyelenggarakan dokumentasi Intelijen.8) Mengadakan koordinasi dibidang kegiatan produk dan dokumentasi baik

dilingkungan Sat Intelkam maupun dengan fungsi tehnis Kepolisian lainnya.9) Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban

kepada Kasat Intelkam.

e. Tugas pokok Bamin dan Banum, meliputi :

Bamin selaku unsur pembantu Pimpinan dan pelaksana Staf pada Sat Intelkam yangberada dibawah Kaur Bin Ops dalam rangka mendukung administrasi Intelijenkhususnya tentang pengendalian kegiatan administrasi, dengan tugas pokok,meliputi :

1). Registrasi buku-buku administrasi Intelijen.2). Mencatat, mengolah dan menyajikan data.

Banum selaku unsur pembantu Pimpinan dan pelaksana Staf pada Sat Intelkamyang berada dibawah Kaur Bin Ops dalam rangka mendukung administrasi Intelijendengan tugas pokok meliputi mengumpulkan, mencatat, menyusun, menyimpan,memelihara dan memusnahkan data.

/8. Urmintu . . . . . . . .


5/31

- 5 -

8. Ur Mintu (Urusan Administrasi dan Ketatausahaan)

a. Urusan Administrasi dan Tata Usaha Sat Intelkam selaku unsur pembantu Pimpinan/ Pelaksana Staf Intelkam dibawah Kasat Intelkam.

b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Sat Intelkam selaku unsur pelaksana stafmembantu Kasat Intelkam dalam rangka mendukung administrasi Intelijen danketatatausahaan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pengawasankegiatan masyarakat melalui pemberian ijin / rekomendasi dan surat keterangantermasuk pengawasan orang asing, senjata api / bahan peledak serta SuratKeterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

c. Ur Mintu dipimpin oleh Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkatKaur Mintu yang bertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakantugas kewajibannya dibantu oleh Bamin dan Banum.

d. Tugas pokok Kaur Mintu, meliputi :

1) Menyelenggarakan administrasi personil, kearsipan / dokumentasi Intelijen danadministrasi umum lainnya.

2) Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengawasankegiatan masyarakat melalui pemberian ijin / rekomendasi dan suratketerangan termasuk pengawasan orang asing, senjata api / bahan peledak /senapan angin kaliber 4,5 mm serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK).

3) Mengadakan koordinasi dibidang kegiatan administrasi dan ketatausahaan baikdi lingkungan Sat Intelkam maupun dengan fungsi tehnis Kepolisian lainnya.

4) Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibankepada Kasat Intelkam.

e. Tugas pokok Bamin dan Banum, meliputi : Bamin selaku unsur pelaksana pelayananadministrasi pada Sat Intelkam yang berada dibawah Kaur Mintu Sat Intelkamdengan tugas pokok meliputi

:1) Melakukan proses penertiban ijin / surat keterangan / rekomendasikegiatan

masyarakat.2) Melakukan proses penerbitan SKCK.3) Melakukan proses administrasi pengamanan dan pengawasan Orang

Asing/proses penerbitan STM.4) Melakukan proses administrasi pengamanan dan pengawasan senjata api dan

bahan peledak.

9. Unit I Sat Intelkam (Bidang Sosial Politik)

a. Unit I Sat Intelkam adalah Unsur Pelaksana Utama Operasional Sat Intelkam yangberada dibawah Kasat Intelkam.

b. Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan operasional Intelijen membantu KasatIntelkam dalam rangka mendukung operasional Intelkam khususnya dibidang SosialPolitik dan tugas-tugas pokok Intelijen lainnya (Penyelidikan, Pengamanan,Penggalangan).

c. Unit I Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit yangbertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannya

dibantu oleh 2 (dua) Kasubnit dan masing-masing dibantu oleh Bintara Unit (Banit).d. Tugas pokok Kanit I Sat Intelkam, meliputi :

1) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnyamengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnyabidang Sosial Politik.

2) Menyelenggarakan komunikasi baik dengan anggota maupun dengan Pimpinan(Kasat Intelkam).

/3). Mengkoordinasikan . . . . . . .


6/31

- 6 -

3) Mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan penyusunan, penjabarantugas untuk menjamin tercapainya sasaran.

4) Memimpin, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Unit Opsnal dalamrangka operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadapsasaran tugasnya.

5) Memimpin Unit melaksanakan pemberian beck up operasional Polres danJajarannya berdasarkan perintah Pimpinan.

6) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Instansi didalam dandiluar Polres dalam pelaksanaan tugas Unit Opsnal Sat Intelkam sesuai denganprosedur yang berlaku.

7) Melaksanakan tugas sesuai perintah Pimpinan.8) Melaksanakan brifing dan debrifing terhadap Anggota Unit.9) Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat

Intelkam.

10. Unit II Sat Intelkam (Bidang Sosial Ekonomi)

a. Unit II Sat Intelkam adalah Unsur Pelaksana Utama Operasional Sat Intelkam yangberada dibawah Kasat Intelkam.

b. Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan operasional Intelijen membantu KasatIntelkam dalam rangka mendukung operasional Intelkam khususnya dibidang SosialEkonomi dan tugas-tugas pokok Intelijen lainnya (Penyelidikan, Pengamanan,Penggalangan).

c. Unit II Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit yangbertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannyadibantu oleh 2 (dua) Kasubnit dan masing-masing dibantu oleh Bintara Unit (Banit).

d. Tugas pokok Kanit II Sat Intelkam, meliputi :

1) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnyamengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnyabidang Sosial Ekonomi.




5) Memimpin Unit melaksanakan pemberian beck up operasional Polres dan

Jajarannya berdasarkan perintah Pimpinan.6) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Instansi didalam dan

diluar Polres dalam pelaksanaan tugas Unit Opsnal Sat Intelkam sesuai denganprosedur yang berlaku.


Intelkam.

11. Unit III Sat Intelkam (Bidang Sosial Budaya)

a. Unit III Sat Intelkam adalah Unsur Pelaksana Utama Operasional Sat Intelkam yangberada dibawah Kasat Intelkam.

b. Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan operasional Intelijen membantu KasatIntelkam dalam rangka mendukung operasional Intelkam khususnya dibidang SosialBudaya dan tugas-tugas pokok Intelijen lainnya (Penyelidikan, Pengamanan,Penggalangan).

/c. Unit III . . . . . . . .


7/31

- 7 -

c. Unit III Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit yangbertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannyadibantu oleh 2 (dua) Kasubnit dan masing-masing dibantu oleh Bintara Unit (Banit).

d. Tugas pokok Kanit III Sat Intelkam, meliputi :

1) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnya

mengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnyabidang Sosial Budaya.







Intelkam.

12. Unit IV Sat Intelkam (Bidang Keamanan)

a. Unit IV Sat Intelkam adalah Unsur Pelaksana Utama Operasional Sat Intelkam yangberada dibawah Kasat Intelkam.

b. Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan operasional Intelijen membantu KasatIntelkam dalam rangka mendukung operasional Intelkam khususnya dibidangKeamanan dan tugas-tugas pokok Intelijen lainnya (Penyelidikan, Pengamanan,Penggalangan).

c. Unit IV Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit yangbertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannyadibantu oleh 2 (dua) Kasubnit dan masing-masing dibantu oleh Bintara Unit (Banit).

d. Tugas pokok Kanit IV Sat Intelkam, meliputi :

1) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnya

mengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnyabidang Keamanan.







Intelkam.

/13. Unit V . . . . . . . . .


8/31

- 8 -

13. Unit V Sat Intelkam (Bidang Pengawasan Orang Asing)

a. Unit V Sat Intelkam adalah Unsur Pelaksana Utama Operasional Sat Intelkam yangberada dibawah Kasat Intelkam.

b. Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan operasional Intelijen membantu KasatIntelkam dalam rangka mendukung operasional Intelkam khususnya dibidang

Pengawasan Orang Asing (POA) dan tugas-tugas pokok Intelijen lainnya(Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan).

c. Unit V Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit yangbertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannyadibantu oleh 2 (dua) Kasubnit dan masing-masing dibantu oleh Bintara Unit (Banit).

d. Tugas pokok Kanit V Sat Intelkam, meliputi :

1) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnyamengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnyabidang Pengawasan Orang Asing.







Intelkam.

14. Unit IVI Sat Intelkam (Bidang Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak)

a. Unit VI Sat Intelkam adalah Unsur Pelaksana Utama Operasional Sat Intelkam yangberada dibawah Kasat Intelkam.

b. Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan operasional Intelijen membantu KasatIntelkam dalam rangka mendukung operasional Intelkam khususnya dibidang

Pengawasan Bahan Peledak (Wasendak) dan tugas-tugas pokok Intelijen lainnya(Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan).

c. Unit IV Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit yangbertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannyadibantu oleh 2 (dua) Kasubnit dan masing-masing dibantu oleh Bintara Unit (Banit).

d. Tugas pokok Kanit IV Sat Intelkam, meliputi :

1) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnyamengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnyabidang Pengawasan Bahan Peledak.





/6). Mengadakan . . . . . . . .


9/31

- 9 -



Intelkam.

15. Sub Unit Intelkama. Sub Unit Intelkam adalah Selaku Agen Utama dan Agen Pelaksanan Operasional

Intelijen yang berada dibawah Kanit Intelkam bertugas mendukung operasionalIntelkam dibidang IPOLEKSOSBUDKAM, Wasendak dan Pengawasan Orang Asingserta tugas-tugas pokok Intelijen lainnya (Penyelidikan, Pengamanan, Penggalanganserta pembentukan dan pembinaan jaringan Intelijen).

b. Sub Unit Intelkam dipimpinan oleh Kasubnit yang bertanggungjawab kepada KanitIntelkam, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 6 (enam) Bintara Unit

c. Tugas Pokok Kasubnit Intelkam meliputi :

1) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kanit Intelkam khususnyamengenai ha-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya bidangIPOLEKSOSBUDKAM, PengawasanOrang Asing dan Wasenndak.

2) Menyelenggarakan komunikasi baik dengan anggota maupun dengan Pimpinan(Kanit Intelkam).


4) Memimpin, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Sub Unit Opsnaldalam rangka operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadapsasaran tugasnya.

5) Memimpin Sub Unit melaksanakan pemberian beck up operasional Polres danJajarannya berdasarkan perintah Pimpinan.

6) Melaksanakan tugas sesuai perintah Pimpinan.7) Melaksanakan brifing dan debrifing terhadap Anggota Sub Unit.8) Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kanit

Intelkam.

16. Banit IntelkamBanit Intelkam selaku Agen Pelaksanan dan Agen Pembantu Operasional Intelijenbertanggung jawab kepada Kanit / Kasubnit Intelkam, dengan tugas pokok :

a. Mengajukan saran-saran kepada Kanit / Kasubnit dalam melaksanakan penalaran

UUK/TO dari Pimpinan.b. Membuat/menyusun penjabaran tugas sesuai dengan tugas yang dibebankan Ka

Unit.c. Melaksanakan kegiatan fungsi tehnis Intelkam Polri, khususnya fungsi penyelidikan

untuk pulbaket yang dibutuhkan.d. Melaksanakan perintah/instruksi Kanit / Kasubnit yang berkaitan dengan penugasan.e. Melakukan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi dengan anggota-anggota lainnya

maupun Kanit/Kasubnit dalam rangka penugasan.f. Melaksanakan pengamanan materiil, kegiatan maupun Baket serta membuat

Laporan Kegiatan Harian dan Laporan Informasi.g. Melaksanakan tugas Siaga Intelkam.

h. Menyelenggarakan kegiatan administrasi Intelijen meliputi :1) Pencatatan Buku Harian Informasi (BHI)2) Pembuatan Laporan Informasi3) Pembuatan Laporan Intelijen4) Pembuatan Telaahan Harian Intelijen5) Pelaporan Intelijen Aktual6) Dokumentasi Laporan dengan melampirkan photo, audio video dan rekaman.

/ BAB III . . . . . . . . . .


10/31

- 10 -

BAB III

TATA CARA PELAYANAN

17. Surat Izin Kegiatan Masyarakat :

a. Penggolongan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat dapatdigolongkan menjadi :

1) Pertemuan yang memerlukan Izin, yang berbentuk antara lain :

a) Pesta berupa pekan raya, festival, bazar dan lain sejenisnya.b) Keramaian berupa pasar malam, pameran, pekan raya, festival, bazar,

pertunjukan ketangkasan / atraksi dan lain sejenisnya.c) Pawai berupa pawai alegoris, karnaval, pertunjukan ketangkasan atau

atraksi dan lain sejenisnya

2) Pertemuan yang memerlukan Pemberitahuan, antara lain :

a) Rapat.b) Sidang.c) Musyarawah.d) Muktamar.e) Kongres.f) Sarasehan.g) Temu kader.h) dan lain sejenisnya.

3) Pertemuan yang tidak memerlukan Izin atau Pemberitahuan.

a) Pesta berupa pesta ulang tahun, pertunangan, perkawinan, khitanan,syukuran, arisan dan bentuk lain sejenisnya.

b) Peringatan hari besar nasional berupa upacara, kenduri, pentas seni,panjat pinang dan bentuk lain sejenisnya.

c) Pertemuan politik berupa rapat, sarasehan, musyawarah, diskusi danbentuk lain sejenisnya

b. Penerbitan Surat Izin Kegiatan Masyarakat :

1) Menerima surat permohonan izin yang dialamatkan kepada Kapolres Gorontaloatau kepada Kapolres up. Kasat Intelkam

2) Meneliti berkas permohonan yang dialamatkan kepada Kapolres dan up. KasatIntelkam, apabila telah memenuhi persyaratan maka kepada pemohondiberikan tanda Bukti Pengajuan Surat Permohonan Izin.

3) Bila dari hasil penelitian ternyata berkas permohonan dimaksud belummemenuhi persyaratan, maka kepada pemohon diberikan penjelasan untukmelengkapi kekurangan persyaratan permohonan dikembalikan kepada

pemohon tanpa memberikan Tanda Bukti Pengajuan Surat Permohonan Izin.

4) Dalam memproses perizinan berkoordinasi dengan instansi terkait.

5) Surat izin diberikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sebelumpelaksanaan kegiatan, tembusannya dikirim kepada Instansi terkait.

6) Surat Izin ditanda tangani oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres.

/18. Administrasi . . . . . . .


11/31

- 11 -

18. Administrasi Orang Asing :

a. Fungsi STM

1) Sebagai surat keterangan bahwa orang asing yang menginap disuatu wilayahtelah diketahui dan diregistrasi oleh Pejabat Polri setempat.

2) Sebagai perlindungan dan pengamanan terhadap orang asing yang berada disuatu wilayah Indonesia.

b. Persyaratan Administrasi STM.

1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kasat Intelkam denganmelampiri foto copy : KTP Penanggung jawab penginapan, pasport lengkaporang asing yang menginap, stempel kedatangan orang asing di Bandara /pelabuhan di Indonesia.

2) Khusus bagi artis asing yang akan mengadakan pertunjukan di Indonesia,selain persyaratan tersebut pada angka 2 huruf a di atas, melampirkan suratrekomendasi Kementerian Pariwisata dan Budaya.

c. Mekanisme Proses Penerbitan STM.

1) pemohon dan / atau sponsor yang mewakili datang langsung ke ruangpelayanan administrasi orang asing pada Bid Yanman Sat Intelkam denganmembawa kelengkapan administrasi.

2) menyerahkan berkas administrasi permohonan STM beserta formulir yang telahdiisi dan ditandatangani kepada petugas loket penerimaan berkas.

3) petugas loket memeriksa kelengkapan berkas pemohon;4) apabila telah lengkap pemohon diberikan surat tanda terima yang berisi tanggal

pengambilan STM.5) Apabila berkas pemohon belum lengkap, petugas pelaksana mengembalikan

untuk dilengkapi.6) petugas loket menyerahkan berkas permohonan STM kepada petugas STM

untuk diteliti, dicatat dalam buku agenda.7) Setelah diagenda berkas STM dilaporkan kepada Kaur Mintu untuk verifikasi

kelengkapan seluruh berkas kemudian diparaf.8) Penandatanganan STM oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres Gorontalo.9) STM yang sudah ditandatangani dinomori dan disyahkan dengan stempel oleh

Baurmin Yan Oras.10) Petugas loket menyerahkan STM yang sudah distempel kepada pemohon

melalui loket pengambilan.

d. Jangka Waktu Penyelesaian STM. Penyelesaian STM yang memenuhi persyaratan,sejak penyerahan berkas di loket sampai diterima kembali oleh pemohon palinglambat 1 (satu) hari kerja.

19. Ketentuan Tambahan

a. Setiap penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan izin kepada Pejabat

Kepolisian yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kegiatandilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan untuk kegiatan.

b. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pertemuan diselenggarakanpejabat Polri yang berwenang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawabanatas pemberitahuan yang telah diajukan secara syah, maka dianggap Polri telahmengetahui akan adanya penyelenggaraan pertemuan.

/C. Biaya . . . . . . . . . .


12/31

- 12 -

c. Biaya atas Jasa pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang JenisPenerimaan dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Polri, biaya penerbitanSKCK ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang berlaku sejaktanggal 26 Juni 2010.

d. Guna mengukur kepuasan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat,disiapkan kotak saran / mekanisme komplen baik melalui SMS ataupun website yangtelah tersedia.

e. Permohonan STM diajukan kepada Kepala Polres atau Kepala Poslek setempat /tempat domisili orang asingnya.

f. Permohonan dapat juga diajukan langsung ke Ruang Pelayanan Masyarakat SatIntelkam Polres Gorontalo apabila sponsornya berkantor pusat di Jakarta dan ataudalam hal tertentu yang bersifat mendesak.

g. Permohonan STM diajukan kepada Kepala Polsek dan atau Kepala Polres setempat

di daerah lokasi orang asing tersebut menginap.

h. Permohonan STM diajukan kepada Kabaintelkam Polri melalui Ruang PelayananMasyarakat Baintelkam Polri apabila orang asing tersebut berprofesi sebagai artis.

i. Permohonan SKJ diajukan kepada Direktur Intelkam Polda setempat bagi orangasing yang hanya bepergian dalam satu wilayah Polda tersebut.

j. Permohonan SKJ diajukan kepada Kabaintelkam Polri bagi orang asing yangbepergian melintasi beberapa Propinsi.

k. Biaya atas jasa pelayanan perijinan senjata api, bahan peledak dan kembang api

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang JenisPenerimaan dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Polri yang berlakusejak tanggal 26 Juni 2010.

l. Pemohon dapat memberi masukan/ saran/ kritikan/ komplain kepada pelaksanaperizinan lewat kotak saran yang tersedia di loket pelayanan ataupun melalui saranainformasi baik melalui SMS ataupun Website yang telah disiapkan oleh Polri.

20. Realisasi Peningkatan Pelayanan

NO BENTUK PELAYANANWAKTU

KETSEBELUM SAAT INI

1 2 3 4 5

1 Ijin keramaian dan kegiatan Masyarakat 3 hari 1 hari / bisaditunggu

2 S K C K 1 hari Bisa ditunggu

3 S T T Pa) Kemerdekaan menyampaikan

pendapat di muka umum (Unras)

b) Giat organisasi (Pertemuan,seminar, musyawarah, dll )

1 hari

2 hari

Bisa Ditunggu

1 hari

4 S T M 3 hari 1 hari / bisaditunggu

/BAB IV . . . . . . . . . . .


13/31

- 13 -

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Fungsi pengawasan dan pengendalian dimaksudkan agar suatu tujuan yang telahditentukandapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, guna

memperoleh hasil yang maksimal.2. Pengawasan dan pengendalian dilingkungan Sat Intelkam Polres Gorontalo dilaksanakan

oleh Kasat Intelkam dibantu oleh Kaur Bin Ops, Kaur Mintu dan para Kanit Intelkam.3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian setiap Pimpinan berkewajiban

:a. Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Merencanakan, mengelola dan mempertanggung jawabkan sumber daya yangtersedia secara efektif dan efesien serta meningkatkan kemampuan dan dayagunanya.

c. Mengawasi dan mengendalikan terhadap ketertiban administrasi keuangan, materiil,fasilitas dan jasa yang harus dipertanggung jawabkan dengan menggunakanseoptimal dan sefesien mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.

d. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan Pimpinan serta dapatdipertanggung jawabkan.

4. Para pejabat di lingkungan Sat Intelkam melakukan tindakan korektif terhadapbawahannya yang dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan SOP yang telahditetapkan.

5. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada padaSat Intelkam Polres Gorontalo baik operasional maupun administrasi dilaksanakan para

pejabat dilingkungan Sat Intelkam Polres Gorontalo.

BAB IV

PENUTUP

Demikian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Intelkam Polres Gorontalo inidibuat untuk dijadikan pedoman, langkah – langkah dan prosedur dalam kegiatan operasionaldan adaministrasi di lingkungan Sat Intelkam Polres Gorontalo.

Gorontalo, Januari 2016KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO

HERRI RIO PRASETYO, SIK

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73060604


14/31

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

SATUAN INTELKAM POLRES GORONTALO

TENTANG

PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KRIMINAL ( SKCK )

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Pelayanan kepada masyarakat yang di emban Satuan Fungsi Intelijen salah satunya adalah

penerbitan surat keterangan catatan kepolisian ( SKCK ), dimana dalam pelaksanaannya

telah diberlakukan pungutan kepada masyarakat setiap diterbitkannya surat keterangan

catatan kepolisian ( SKCK ) untuk dimasukan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (

PNBP ), maka sebagai bidang administrasi khususnya di bagian pelayanan harus mampu

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan dapat di pertanggung

jawabkan.

2. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Satuan fungsi Intelkam berupaya dengan caramembentuk suatu standar operasional prosedur ( SOP ) guna terciptanya kelancaran dalam

pelaksanaan tugas operasional kepolisian khususnya dalam bidang pelayanan penerbitan

surat keterangan catatan kepolisian ( SKCK ).

B. DASAR

1 Undang – undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Undang – undang Republik Indonesia no 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No mor 50 tahun 2010, tanggal 25 Mei 2010

tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak ( PNBP ) yang berlaku pada Polri.4. Peraturan Kapolri Tahun 2010 tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan

Kriminal.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Fungsi Intelkam Polres Gorontalo

ini, dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan akan dijadikan sebagai

alat penilaian kerja sehingga di harapkan pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara

efektif dan efesien serta memperoleh hasil sesuai dengan target yang telah dirumuskan.


ini, bertujuan agar tercipta keseragaman dan persamaan persepsi serta komitmen mengenai

apa yang harus dikerjakan oleh unit opsnal / seluruh anggota yang ada pada Satuan Fungsi

Intelkam Polres Gorontalo sehingga diharapkan dapat terwujudnya good governance.


15/31

- 2 -

D. RUANG LINGKUP

SOP ini hanya mengatur tentang prosedur pelaksanaan pelayanan penerbitan SKCK terhadap

masyarakat pemohon untuk keperluan tertentu pada tingkat Polres Gorontalo beserta Polsek

Jajaran.

E. SISTIMATIKA

Sistimatika penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR


D. RUANG LINGKUP

E. SISTIMATIKA

BAB II TUGAS POKOK DAN PELAKSANAAN

A. TUGAS POKOK

B. PERSONIL YANG DILIBATKAN

C. URUTAN TINDAKAN

D. SARANA PRASARANA YANG DIGUNAKAN

E. KETENTUAN LARANGAN DAN KEWAJIBAN

BAB III ADMINISTRASI, ANGGARAN DAN PELAPORAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

TUGAS POKOK DAN PELAKSANAAN

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pemohon dan memberi

penjelasan tentang bagaimana mekanisme penerbitkan Surat Keterangan Catatan Kriminal ( SKCK

).


Dalam penerbitan SKCK melibatkan personil sebagai berikut :

1. Kasat Intelkam sebagai penanggung jawab

2. Kaur Mintu sebagai pelayanan penerbitan SKCK

3. Banum sebagai pelaksana penerbitan SKCK

4. Bamin sebagai pembantu bendahara penerimaan penerbitan SKCK


16/31

- 3 -

C. URUTAN TINDAKAN

1. Persyaratan

Pemohon merupakan masyarakat yang berdomisili atau yang bertempat tinggal di Wilayah

Hukum Polres Gorontalo, kemudian pemohon datang dengan membawa persyaratansebagai berikut :

a. Rekomendasi Catatan Kriminal dari Polsek setempat mengetahui Kapolsek

b. Foto Copy KTP

c. Foto copy akta lahir

d. Foto copy Kartu keluarga

e. Foto copy kartu rumus sidik jari

f. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna merah sebanyak 4 ( empat ) lembar

g. Membayar biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )

2. Tata Cara Penerbitan

a. Pemohon memasukan berkas ke loket pelayanan

b. Berkas pemohon di teliti oleh petugas pelayanan

c. Jika berkas lengkap maka petugas pelayanan memberikan blangko Clearing Test dan

kartu tik untuk diisi oleh pemohon, dan jika berkas belum lengkap maka petugas

dengan santun mengarahakan kepada pemohon untuk segera dilengkapi.

d. Petugas pelayanan memproses penerbitan SKCK dengan teliti dan benar selanjutnya

SKCK di aukan ke pejabat berwenang untuk di tanda tangani.

e. Registrasi dan Penyerahan SKCK kepada pemohon

f. Benma menerima PNBP dari pemohong. Benma menyetor PNBP SKCK kepada putor

h. Benma mencatat penerimaan dan penyetoran PNBP SKCK kedalam buku kas.

i. Penerbitan SKCK selesai dalam waktu 30 menit.

D. SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

1. Ruang Pelayanan

2. ATK

3. Perangkat Komputer4. Alat tulis dan Cap stempel

5. Material SKCK


1. Larangan

a. Dalam penyusunan laporan bulanan dengan penyetoran PNBP ke Benma harus sesuai

dengan jumlah yang ada di laporan bulanan.

b. Tidak boleh memungut biaya lebih sesuai dengan ketentuan PP 50 Tahun 2010 tentang

tarif atas jenis PNBP.

c. Tidak diperbolehkan melalui joki atau calo / orang kedua pada waktu pembuatan dan

pengambilan SKCK.


17/31

- 4 -

2. Kewajiban

a. Petugas bersikap sopan, senyum, sapa dan salam terhadap pemohon SKCK.

b. Membuat laporan bulanan dan melaporkan hasilnya ke Dir Intelkam Polda Gorontalo

c. Menyetorkan PNBP ke Benma Polres tepat waktu.

d. Pengawasan dan pengendalian

e. Memberikan penjelesan tentang tata cara pengisian blangko atau cek lis dan

melakukan pengecekan terhadap latar belakang para pemohon SKCK yang berasal dari

luar daerah.

f. Petugas dalam menerbitkan SKCK tidak melebihi waktu yang telah di tentukan ( 30

menit ).

BAB III

ADMINISTRASI, ANGGARAN DAN PELAPORAN

A. ADMINISTRASI

Dalam rangka ketertiban administrasi pelayanan masyarakat pada Satuan Fungsi Intelijen PolresGorontalo, maka dalam penerbitan SKCK disiapkan perangkat administrasi pendukung seperti:

a. Surat Perintah

b. Buku-buku petunjuk ( Juklak dan Jukmin )

c. Register

d. Slip setoran PNBP

e. Buku Kas

B. ANGGARAN

1. Untuk mendukung penerbitan SKCK menggunakan biaya yang telah disediakan dalam

anggaran dinas.

2. Menggunakan anggaran sebagaimana tercantum dalam PP 50 Tahun 2010 tentang tarif atas

jenis PNBP.

C. PELAPORAN

Pelaksanaan proses penerbitan SKCK dilaporkan setiap bulan secara berjenjang kepada satuan

atas.


18/31

- 5 -

BAB IV

P E N U T U P

A. Demikian Standar Operasional Prosedur ( SOP ) tentang Pelayanan penerbitan Surat Keterangan

Catatan Kriminal ini di susun berdasarkan peraturan dan petunjuk pelaksanaan pelayananmasyarakat, selanjutnya untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi pengemban

fungsi Intelijen dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan

dan kewenangan yang berlaku di Lingkungan Polri.

B. Ketentuan – ketentuan lain berkaitan dengan pelayanan dan belum diatur dalam Standar

Operasional Prosedur ini, sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan masyarakat dapat

digunakan sebagai rujukan guna menghasilkan pelaksanaan tugas yang optimal.

Limboto, Januari 2016

KEPALA SATUAN INTELKAM

T T D

FEBRI NURZAN, SIK

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84021491


19/31

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

SATUAN INTELKAM POLRES GORONTALO

TENTANG

PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN

DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Perizinan dan pemberitahuan masyarakat / organisasi terkait kegiatan yang dilakukan baik

itu dalam bentuk kegiatan yang bersifat Formal maupun Non Formal, adalah merupakan

salah satu hal yang harus mendapatkan Izin / STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)

yang dikeluarkan oleh Institusi Kepolisian. Pemberian Izin / STTP ini terkait dengan situasi

yang akan terjadi pada saat berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat,

dalam hal ini dikarenakan kegiatan / acara yang dilaksanakan oleh masyarakat / organisasi

secara otomatis akan mengundang mendatangkan warga masyarakat untuk menghadiri

acara / kegiatan dimaksud.

2. Pemberian Izin / STTP juga bertujuan untuk sebagai bahan masukan dan pengambilan

kebijakan bagi pimpinan dalam rangka untuk memberikan pelayanan pengamanan demi

kelancaran kegiatan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan /

aksi yang dapat mengganggu jalannya kegiatan yang pada akhirnya dapat berakibat

terhadap stabilitas keamanan daerah secara keseluruhan.

B. DASAR

1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Juklak Kapolri No Pol : Juklak / 28 / VII / 1991 tentang penyelenggaraan Perizinan.

3. Juklak Kapolri No Pol : Juklak / 02 / XII / 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan

Kegiatan Masyarakat

4. Perkap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelayanan informasi publik di LingkunganPolri.


1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Fungsi Intelkam Polres Gorontaloini, dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan akan dijadikan sebagai

alat penilaian kerja sehingga di harapkan pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara

efektif dan efesien serta memperoleh hasil sesuai dengan target yang telah dirumuskan.


20/31

- 2 -


ini, bertujuan agar tercipta keseragaman dan persamaan persepsi serta komitmen mengenai

apa yang harus dikerjakan oleh unit opsnal / seluruh anggota yang ada pada Satuan Fungsi

Intelkam Polres Gorontalo sehingga diharapkan dapat terwujudnya good governance.

D. RUANG LINGKUP

SOP ini hanya mengatur tentang tata cara prosedur pelaksanaan pelayanan penerbitan surat Izin

keramaian masyarakat, menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat

yang melakukan kegiatan tertentu pada tingkat Polres Gorontalo beserta Polsek Jajaran.

E. SISTIMATIKA

Sistimatika penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR


D. RUANG LINGKUP

E. SISTIMATIKA

BAB II TUGAS POKOK DAN PELAKSANAAN

A. TUGAS POKOKB. PERSONIL YANG DILIBATKAN

C. URUTAN TINDAKAN

D. SARANA PRASARANA YANG DIGUNAKAN


BAB III ADMINISTRASI, ANGGARAN DAN PELAPORAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

TUGAS POKOK DAN PELAKSANAAN

A. TUGAS POKOK

Membina dan menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam bidang pengawasan kegiatan sosial /

politik masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah mewujudkan keamanan

dalam negeri, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengeluarkan surat Izin

dan STTP dengan indikator pelayanan dapat dilakukan dengan cepat namun tetap sesuai dengan

prosedur yang berlaku, masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tidak ada pengaduan /

komplain terhadap pelayanan yang di berikan petugas.


21/31

- 3 -


Personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan pelayanan prima terhadap kegiatan masyarakat

adalah anggota Urmintu di bawah pengawasan Kaur Mintu yang menjadi tanggung jawab adalah

Kasat Intelkam Polres Gorontalo

C. URUTAN TINDAKAN

1. Penggolongan terhadap berkas persyaratan penerbitan Surat Izin / STTP

a. Pertemuan yang memerlukan Izin

1). Pesta: pekan raya, Festifal, Bazar dan lain sebagainya

2). Keramaian: Pasar malam, Pekan raya, Festival, Bazar, pertunjukan ketangkasan,

atraksi dan lain sejenisnya.

3). Pawai : Pawai Alegoris, Karnaval, pertunjukan ketangkasan, atraksi dan lain

sejenisnya.

b. Peertemuan yang memerlukan pemberitahuan

1). Rapat, sidang, musyawarah, muktamar, konggres, sarasehan, temu kader dan

lain sejenisnya.

2). Penyampaian pendapat dimuka umum : Unjuk rasa / demonstrasi, pawai, rapat

umum, mimbar bebas, mogok makan, mogok kerja dan lain sejenisnya

3). Kampanye : Rapat umum/terbuka pertemuan terbatas, tatap muka penyebaran

bahan kampanye, pemasangan alat peraga, debat publik/terbuka kegiatan lain

yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

c. Pertemuan yang tidak memerlukan Izin dan Pemberitahuan

1). Pesta syukuran, ulang tahun, arisan dan sejenisnya yang bersifat tertutup hanya

pribadi/keluarga.

2). Peringatan hari besar nasional.

3). Pertemuan sosial berupa kerja bakti, gotong royong dan sejenisnya.

4). Pertemuan Keagamaan.

2. Proses penerbitan Izin

a. Pemohon membawa berkas administrasi antara lain :

1). Surat permohonan yang memuat secara jelas mengenai tujuan, sifat, tempat,

waktu, penanggung jawab dan jumlah pengunjung dari undangan.

2). Apabila pemohon dari suatu organisasi maka surat permohonan yang ada harus

dilampiri dengan :

a). Jadwal acara

b). Daftar susunan panitia penyelenggara

c). Daftar susunan pengurus organisasi

d). Jumlah / nama peserta / undangan

e). AD /ART Organisasi

f). Proposal

g). Surat izin dari pemilik tempat kegiatan


22/31

- 4 -

b. Surat permohonan tersebut diterima petugas Polri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

sebelum penyelenggaraan dimulai.

c. Petugas melakukan pemeriksaan berkas permohonan izin apabila sudah memenuhi

syarat maka langsung di ajukan kepada KA.

d. Berkas permohonan setelah mendapat persetujuan KA, kemudian dilakukan prosespenerbitan.

e. Proses penerbitan surat izin dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi terkait dan

satuan tingkat bawah.

f. Surat izin diberikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan

dimulai.

3. Proses penerbitan pemberitahuan

a. Persyaratan surat pemberitahuan :

1). Tertulis

2). Memuat secara jelas mengenai tujuan, sifat, tempat, waktu pertemuan,

penanggung jawab, pembicara dan perkiraan jumlah peserta/undangan yang

hadir dalam pertemuan

3). Di tanda tangani oleh pucuk pimpinan organisasi / badan hukum yang berhak

sesuai AD/ART organisasi yang bersangkutan

4). Bila pemberitahuan dari suatu organisasi ditanda tangani oleh ketua kepanitiaan

maka harus dilampiri dengan surat keputusan pembentukan panitia yang ditanda

tangani oleh pucuk pimpinan organisasi yang dimaksud

b. Surat pemberitahuan dilampiri dengan

1). Surat permohonan

2). Jadwal acara

3). Daftar susunan panitia penyelenggara

4). Daftar susunan pengurus organisasi

5). AD/ART organisasi/badan hukum

6). Akte pendirian organisasi/badan hukum

7). Proposal

8). Nama-nama pembicara dan judul makalahnya

9). Surat izin dari pemilik tempat kegiatan

c. Tata cara pengajuan surat permohonan

1). Di ajukan secara langsung oleh penyelenggara atau kuasanya yang sah

2). Memenuhi persyaratan surat pemberitahuan

3). Diterima oleh petugas Polri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum

penyelenggaraan dimulai

D. SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Sarana dan prasarana yang digunakan berasal dari dinas dan di bebankan kepada Negara (Polres

Gorontalo) antara lain memuat blangko yang berkaitan dengan pelayanan giat masyarakat.


23/31

- 5 -


1. Larangan

Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, dalam hal penerbitan Surat Izin / STTPsyarat lengkap satu jam selesai dan tidak di perkenankan menerima gratifikasi yang

berkaitan dengan penerbitan surat Izin / STTP yang diajukan .

2. Kewajiban

Petugas bersikap sopan, senyum, sapa dan salam kepada pemohon Izin / STTP serta

melakukan registrasi pada buku register yang tersedia.

BAB III

ADMINISTRASI, ANGGARAN DAN PELAPORAN

A. ADMINISTRASI

Dalam rangka ketertiban administrasi pelayanan masyarakat pada Satuan Fungsi Intelijen Polres

Gorontalo, maka dalam penerbitan Izin / STTP disiapkan perangkat administrasi pendukung

seperti:

a. Formulir tanda terima berkas permohonan

b. Buku register surat permohonan Izin dan Pemberitahuan

c. Buku register penerbitan Surat Izin dan STTP

d. Buku Ekspedisi

e. Formulir lampiran Surat Izin dan STTP

B. ANGGARAN

Untuk mendukung penerbitan Izin / STTP menggunakan biaya yang telah disediakan dalam

anggaran dinas.

C. PELAPORAN

Pelaksanaan proses penerbitan Izin / STTP dilaporkan setiap bulan secara berjenjang kepada

satuan atas.


24/31


25/31

KEPOLISIAN NEGARA REPUKLIK INDONNESIADAERAH GORONTALORESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )SATUAN INTELKAM POLRESGORONTALO

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGAN IINTELEJEN

I. PENDAHULUAN.

1. Umum

a. Pembentukan dan pembinaan jaringan merupakan sub sisitim dari penyelidikan

yang berperan untuk mengeumpulkan bahan keterangan secara tertutup,dibentuk dengan sasaran tertentu berdasarkan skala prioritas dari satuantingkat polsek sebagai basis deteksi, sampai dengan tingkat Mabes Polrisebagai perumus.

b. Upaya pembentukan dan pembinaan jaringan dalam rangka pegumpulanbahan keterangan secara tertutup yang dilakukan selama ini, belum memenuhiharapan sesuai dengan kualitas dan kuantitas suatu produk yang disajikanuntuk kebutuhan pimpinan.

c. Tututan tugas intelejen keamanan dalam pengumpulan bahan keterangansecara tertutup memerlukan jaringan yang kuat, terbentuk dan dibina padasetiap wilayah,strata dan sektor sesuai dengan skala prioritas sehinggadiperlukan suatu pedoman yaitu langkah – langkah pembentukan danpembinaan jaringan intelejen yang tepat dan terarah untuk mecapai sasaran.

2. Dasar

a. Undang - uundang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

b. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 8 / I / 2008 tanggal 23 januari 2008tentang pedoman pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringanIntelejen.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan

gambaran tentang pembentukan dan pembinaan jaringan Intelejen, sebagaipedoman atau langkah – langkah dalam pembentukan dan pembinaan jaringanintelejen yang tepat dan terarah untuk memcapai sasaran.


26/31

- 2 -

b. Tujuan

Sebagai pedoman dan langkah – langkah bagi setiap personil Intelejen Polridalam rangka membentuk dan membina jaringan intelejen.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan danpembinaan jaringan intelejen meliputi proses perekrutan sampai denganpemutusan hubungan jaringan.

5. Tata Urut

I. PENDAHULUAN.II. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGANIII. PENGGUNAAN / PEMANFAATAN JARINGANIV. PENGAKHIRAN JARINGANV. PENUTUP.

II. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGAN

1. PEMBENTUKAN JARINGAN.

a. Sasaran.

Sasaran pembentukan dan pembinaan jaringan Intelejen dapat dilihat dari :1). Stratifikasi Sosialnya

a). Masyarakat golongan atas ;b). Masyarakat golongan menengah;c). Masyarakat golongann bawah ;

2). Berdasarkan sifatnya

a). Teritorial / Zona(Pusat,Propinsi,Kabupaten / kota, Kecamatan, Kelurahan / Desa, RT/ RW ).

b). Sektoral

(1) Golongan (Bangsa/Warga Negara, Agama / AliranKepercayaan);

(2) Kelompok (orpol,ormas dan perkumpulan sosial);(3) Profesi (Ulama /tokoh masyrakat,

pengusaha,cendekiawa,pemuda/ mahasiswa,TNI-Polri-PNS,

buruh, petani,nelayan,residivist);


27/31

- 3 -

b. Persyaratan.

1). Akses.

Seorang calon jaringan dapat mempunyai akses langsung ke bahanketerangan atau dapat membantu untuk memperoleh bahan keterangan.

2). Intelektualitas.

Adalah batas pendidikan dan pengetahuan profesional calon di bidanglapangan tugas.

3). Kualitas karakter.

Terdapat batas kemampuan manusia yang dapat membatasi keefektivancalon atau menjadikan calon tidak cocok untuk diberi tugas sebagai

jaringan.

c. Taktik

1) Desepsi.

Taktik untuk dapat melakukan pendekatan terhadap sasaran yang sudahditetapkan dengan cara mengalihkan perhatian.

2). Samaran.

a). Penggunaan nama samaran (cover name) oleh anggota intelejenyang akan melakukan perekrutan.

b). Menggunakan pekerjaan samaran (cover job) sesuai denganlingkungan sasaran.

c). Menggunakan cerita samaran (cover story) sementara sebelumdilakukan perekrutan terhadap calon jaringan.

d. Langkah –langkah pembentukan jaringan

1). Persiapan

Mengadakan pengamatan, analisis serta menentukan sasaranpembentukan jaringan yang kemudian akan dapat menentukan kuantitasdan kualitas sasaran pembentukan dan pembinaan jaringan.

2). Pemilihan (spotting).

Melakukan penelitian secara umum terhadap akses, intelektualitas,kwalitas, karakter, latar belakang dan motif-motif calon jaringan disesuaikan

dengan jenis dan kebutuhan bahan keterangan.Dalam pencarian dan penelitian perlu diperhatikan dan dicatat tentangbiodata terutama mengenai :


28/31

- 4 -

a). Nama lengkapb). Alamat lengkapc). Titik kekuatan/keahliand). Titik kelemahan / perbuatan yang tercelahe). Hubungan kekeluargaan sifat pribadinya/karakter

(hobbi,temperamen / watak.)f) pandangan hidup,keadaan ekonomi status sosialnyag) Kontak –kontak personil (kerabat kerja/handai tulan)h) Pekerjaan alamat serta untuk kepentingan apa yang bersangkutan

dapat di manfaatkani) Pendidikan /pengetahuan

j) Latar belakang kehidupan yang dapat membahayakan tugas-tugasrahasia

k) Kehidupan dimasa lampau,kedudukan dimana calon kerja (trackrecord)

l) Motif-motif calon jaringan.

3) Investigasi.

Melakukan pengusutan dan hasil penyelidikan pendalam terhadap(spoting) dari beberapa sumber.

4) Penilaian.

Melakukan penilaian terhadap semua data yang ada untuk menentuhkanapakah calon tersebut dapat dijadikan jaringan atau tidak, apakah calon

jaringan memiliki kemampuan dan persyaratan serta motif-motif sepertiyang di tunjukan pada saat spotting.

5) Perekrutan.

Merupakan proses puncak dalam pembentukan jaringan, yangdilaksanakan memperhitungan resiko yang mungkin dapat terjadi karenakurangnya ketajaman analisa dan penilain pada tahap sebelumnya.

6) Pelatihan.

Pelatihan Agen meliputi tehnik mencari dan mendapatkan bahanketerangan, taktik-taktik yang digunakan, sistem komunikasi, sistem

pengamanan baket, resiko-resiko yang di hadapi dan cara-caramenghindari resiko dan alternatif dalam menghadapi permasalahan.

7) Uji coba.

Kegiatan uji coba calon jaringan untuk mengetahui kemampuan calon jaringan dan menyusupkannya (penetrasi)ke sasaran, uji coba dilakukanbeberapa kali untuk menentuhkan calon jaringan dapat melanjutkankerjasama atau tidak.


29/31

- 5 -

8) Tindakan.

Penggunaan jaringan untuk mendapakan bahan keterangan yang dibutuhkan sebagai pembuatan produk dan kemudian di serahkan kepadapimpinan.kegiatan ini tidak terlepas dari pengawasan dan pengendaliananggota intelijin yakni Principal Agent ( PA).

e. Hal-hal yang perlu diperhatikan.

1). Setipa p[ersonil yang membentuk jaringan harus melakukan persiapan – persiapan menguasi tahnik dan taktik.

2). Hal yang sangat prinsip adalah antara jaringan yang satu dengan lainyatidak saling mengenal (sistim cut out).

3). Surat jaringan tidak dapat diketahui kecuali kecuali oleh agen intelejen.

4). Mengetahui benar apa motif – motif calon jaringan mau bekerja sama

5). Pemanfaatan / penggunaan jaringan harus tepat waktu, tepat sasaransesuai dengan kemampuan jaringan.

B. PEMBINAAN JARINGAN

a. Sasaran.

1). Aspek fisik yang diberikan kepada jaringan adalah :

a). Menyiapkan bantuan saranab). Bantuan alat tulis sesuai dengan kebutuhanc). Memberikan nomor telefon /HP guna kelancaran pengiriman

informasi.d). Imbalan yang wajar (materil / kesejahteraan).

2). Aspek non fisik

a). Menanamkan kesadaran dan tanggung jawabb). Memberikan petunjuk-petunjuk taktis /teknis terbatas tentang cara

melaksanakan tugas

b. pembinaan.

Pembinaan terhadap jaringan

1). Mengharuskan jaringan intelejen membuat laporan lisan maupun tulisantiap kegiatan.

2). Mengadakan pertemuan –pertemuan yang diprogramkan maupun insidentil

3). Melakukan pengawasan tingkah laku dilingkungan tempat tinggal,

lingkunagn pekerjaan dan pergaulan dimasyarakat.


30/31

- 6 -

c. pengawasan

1). Melalui sumber lain2). Membandingkan dengan sumber lain3). Melalui debriefing4). Pemeriksaan sekuritas5). Penjajakan fisik

d. hal-hal yang perlu diperhatikan

1). Data identitas jaringan hanya dipegang oleh agen2). Dalam memberikan materiil / kesejahteraan tidak diketahui siapa pun3). Hindari pemberian / peminjaman pakaian, barang inventaris / fasilitas dinas4). Pengarahan secara lisan hindari melalui telepon5). Janji harus dipenuhi oleh kedua belah pihak

III. PENGGUNAAN / PEMANFAATAN JARINGAN.

Jaringan yang sudah dibentuk dan dibina dapat digunakan untuk pengumpulanbahan keterangan yang berkaitan dengan bidang ideologi, Politik, ekonomi, sosialbudaya dan bidang keamanan.

IV. PENGAKHIRAN JARINGAN

1). Syarat-syarat pengakhi ran :

a. jaringan membelot kepada pihak lain (lawan) tidak setia dan sangatmembahayakan.

b. Jaringan bermuka dua (doble face) yakni bekerja pada pihak sendiri danpihak lain (lawan).

c. Apabila jaringan menolak / menarik diri dan tidak mau bekerja sama lagi.d. Sasaran sudah tidak ada lagi atau bahan keterangan berkurang.

2). Cara melaksanakan pengakhiran

a. terhadap jaringan yang membelot ke pihak lain (lawan) yang bermuka dua.

1) Mengidentifikasi kesalahan – kesalahan penyimpangan yang dilakukanoleh jaringan.

2) Dilakukan interogasi3) Membuat berita acara interogasi sebagai bahan penindakan4) Perbuatan jaringan dengan kasus berat dan mengancam keselamatan

negara harus dilakukan tindakan pengamanan sesuai petunjukpempinan.


31/31

- 7 -

b. terhadap jaringan yang menolak / menarik diri cara pemisahannya :

1). Memanggil jaringan kemudian diberikan penjelasan2). Memberikan penghargaan materiil maupun ucapan terima kasih3). Menghimbau untuk bersedia menjadi jaringan bila diperlukan.

c. hal –hal yang perlu diperhatikan

1). Saat berhadapan dengan jaringan yang membelot atau bermuka duamengamati secara terus menurus prilaku dilapangan / masyarakatkeungkinan sakit hati / balas dendam

2). Penghargaan tidak dengan surat pengahargaan dimungkinkandisalah gunakan.

3). Persiapan pengakhiran dengan baik untuk men ghindari jaringanbekerja sama dengan pihak lawan dan pelihara hubunganpersahabatan.

V. PENUTUP.

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan dan pembinaan jaringan, dibuat sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

Limboto, Januari 2016KEPALA SATUAN INTELKAM

T T D

FEBRI NURZAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84021491

sop intelkam

Documents