Soal no. 2

Mengoreksi Rumusan Peraturan Undang-undang

Pasal 12 UUDS

“Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah

untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam

hal-hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya.”

Koreksi Pasal 12 UUDS

“Tiada seorang pun boleh ditangkap atau ditahan selain oleh aparat negara

yang berwenang berdasarkan Undang-undang serta menurut tata cara yang telah

diatur oleh Undang-undang.”

Pasal 27 angka (2) UUDS

“Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun,

baik untuk selama-lamanya maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai

tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti

kerugian dan menurut aturan-aturan undang undang, kecuali jika ditentukan yang

sebaliknya oleh aturan-aturan itu.”

Koreksi Pasal 27 UUDS

(1) “Suatu benda dapat dirusakan atau dihancurkan baik sementara atau

permanen demi kepentingan umum atau bila kepentingan umum menghendakinya.”

(2) “Pemilik benda yang dirusakan atau dihancurkan menurut ayat (1) tersebut

mendapat ganti rugi atas benda yang dirusakan atau dihancurkan menurut ayat (1)

tersebut sesuai ketentuan Undang-undang, kecuali Undang-undang menyatakan

sebaliknya.”

Pasal 33 UUDS

“Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam

bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang

semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada

terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi

syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam

suatu masyarakat yang demokratis.”

Koreksi Pasal 33 UUDS

“Hak-hak dan kebebasan dalam hal ini hanya dapat dibatasi oleh peraturan

perundang-undangan yang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan

penghormatan hak-hak dan kebebasan orang lain serta untuk menjunjung nilai-nilai

keadilan demi terciptanya ketenteraman, kesusilaan, dan kesejahteraan dalam suatu

masyarakat yang demokratis.”

Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannyasecara bersamaan,

pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri,

dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari

setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk

memilihPresiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama

dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”

Koreksi Pasal 8 Ayat 3 UUD 1945

“Jika secara bersamaan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya, maka Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam

Negeri, dan Menteri pertahanan secara bersama-sama menjalankan tugas

kepresidenan.”

Huruf (a) “Majelis Permusyawaratan Rakyat berkewajiban menyelenggarakan

sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden selambat-lambatnya tiga puluh

hari semenjak Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya.”

Huruf (b) “Calon Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari dua pasangan calon

yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pada pemilihan

umum sebelumnya dua pasangan calon tersebut meraih suara terbanyak.”

Huruf (c) “ Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih akan

menjabat sampai akhir masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.”