slst - unismabekasi.ac.id · (4) yayasan pendidikan islam “45” disingkat ypi “45”, adalah...
TRANSCRIPT
SlSt
20/6
UNIVERSITAS ISLAM “45”(IINISMA)
Jl. Cut MeutiaNo. 83 Bekasi 17113 Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax.(021) 8801192
KEPUTUSANREKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45” BEKASI
NOMOR :Ogt-«VUNISMA/RT/VI/2016
TENTANG
PEMBERLAKUAN STATUTA UNIVERSITAS ISLAM *45" BEKASI TAHUN 2016.
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI
Menimbang
Mengingat
1. Bahwa seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Universitas Islam 45 Bekasi sebagai perguruan tinggi yang menjunjung pengembangan mutu pendidikan dan lulusan secara berkelanjutan, maka dibutuhkan adanya penataan sistem dan kelembagaan;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan penataan sistem dan kelembagaan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan Statuta UNISMA Bekasi yang secara konsisten diselaraskan dan diperbaharui sesuai dengan regulasi pendidikan, fungsi yang berlaku dan dinamika organisasi;
3 Bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya pemberlakuan Statuta UNISMA Bekasi Tahun 2016 yang merupakan hasil penyempurnaan dari dokumen statuta sebelumnya.
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosenc. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggid. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar nasional
Pendidikan Tinggie. Keputusan Rektor Nomor 051.a/SK/UNISMA/RT/V/2013 tentang
Pemberlakuan Rencana Induk Pengembangan UNISMA Bekasi Tahun 2013- 2033
Memperhatikan Disampaikannya Statuta Tahun 2016 dari Yayasan tanggal 14 Juni 2016
MenetapkanPertama
Kedua
Ketiga
Keempat
M E M U T U S K A N
Memberlakukan Statuta UNISMA Bekasi Tahun 2016 sebagai pedoman dasar yang memandu proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan yang merupakan dasar rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional lainnya.Dengan diberlakukannya Statuta UNISMA Tahun 2016 maka dokumen statuta UNISMA sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam statuta in i maka dapat dilakukan revisi sesuai yang diperlukanKeputusan in i berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat di dalam surat keputusan in i akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI : BEKASI PADA TANGGAL ; 20 JUNI 2016 REKTOR,
2. Wakil Rektor I.II.III.IV ;3. Dekan-dekan fakultas;4. Dir. DUTI;Dir. DAPA.Dir.LPPM; Dir. DIKA;Kepala KPM; 5 .. Para Manajer di lingkungan UNISMA.
DAFTAR ISI
MUKADIMAH ………………………………………………… ……………………………………………………………………… 1 BAB I KETENTUAN UMUM …………………………… ……………………………………………………………………… 2 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ……… ……………………………………………………………………… 3 BAB III NAMA, TEMPAT, TANGGAL PENDIRIAN, LOGO, HYMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK ……….. 4
Pola Ilmiah Pokok, Azas dan Jati Diri, Hierarki Peraturan …………………………………………….. 10 BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN 11
Bagian Kesatu : Program Pendidikan ……………………………… …………………………………………….. 12 Bagian Kedua : Program Studi, Jurusan, Fakultas …………… …………………………………………….. 12 Bagian Ketiga : Penerimaan Mahasiswa ………………………… …………………………………………….. 13 Bagian Keempat : Penyelenggaraan dan Publikasi Hasil Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat
……………………………………………..
13
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN ………. …………………………………………….. 14 BAB VI GELAR, PENGHARGAAN, IJAZAH, DAN UPACARA AKADEMIK …………………………………………….. 15 BAB VII SUSUNAN DAN TATA KERJA ORGANISASI ……………………… …………………………………………….. 16 BAB VIII SENAT UNIVERSITAS, DEWAN KEHORMATAN DAN PERTIMBANGAN, PIMPINAN UNIVERSITAS, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN PELAKSANAAN PENUNJANG ………………………………………………………………………………………………………………………………….
17
Bagian Kesatu : senat Universitas ……………………………………………………………………………………….. 17 Bagian Kedua : Pimpinan Universitas ………………………………………………………………………………….. 18 Mekanisme Pemilihan Rektor …………………………………………………………………………………………….. 18 Mekanisme Penetapan wakil Rektor …………………………………………………………………………………… 19 Bagian Ketiga : Pelaksana Akademik …………………………………………………………………………………… 19 Bagian Keempat : Lembaga …………………………………………………………………………………………………. 21 Bagian Kelima : Jurusan dan program Studi ………………………………………………………………………… 22 Bagian Keenam : Pelaksana Administrasi ……………………………………………………………………………. 23 Bagian ketujuh : Kantor Penjaminan Mutu …………………………………………………………………………. 24
BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ………………………………………………………………………………… 24 BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI ………………………………………………………………………………………………… 26 BAB XI KERJASAMA ………………………………………………………………………………………………………………………. 28 BAB XII PRASARANA DAN SARANA ……………………………………………………………………………………………….. 29 BAB XIII PEMBIAYAAN ………………………………………………………………………………………………………………….. 30 BAB XIV PENJAMINAN MUTU INTERNAL, PENGAWASAN EKSTERNAL DAN AKREDITASI ……………….. 31 BAB XV PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN ………………………………………………………………………………… 32 BAB XVI KETENTUAN PENUTUP ……………………………………………………………………………………………………. 33
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 1
MUKADIMAH
Sejak berdirinya Akademi Pembangunan Desa (APD) pada tahun 1982 (sebagai cikal
bakal Universitas Islam “45” yang disingkat UNISMA) para pengelolanya telah memahami kepentingan statuta sebagai “anggaran dasar organisasi” sebuah perguruan tinggi. Penyempurnaan dokumen statuta terus berjalan seiring dengan perubahan nama dan bentuk kelembagaan, dari bentuk akademi ke bentuk sekolah tinggi hingga menjadi bentuk universitas pada tahun 1985.
Dalam sejarah perkembangan UNISMA, tahun 1992 tercatat sebagai momentum
penting sebagai “momentum perubahan” hingga para pengelola UNISMA saat itu melakukan penyesuaian dengan lahirnya Statuta UNISMA 1994. Pada tahun 2004 upaya penyempurnaan juga dilakukan sehingga melahirkan Statuta UNISMA 2006, kemudian dilakukan revisi sehingga diterbitkan Statuta UNISMA 2012, 2014, dan saat ini di revisi kembali menjadi Statuta UNISMA 2016.
Sejak awal berdirinya UNISMA para pendiri telah menyadari pentingnya menanamkan nilai-nilai kelembagaan yang harus dianut, yaitu Nilai-Nilai Ke-Islaman, Nilai-nilai Kejuangan, Kearifan Lokal dan Kebangsaan. Kemudian sekitar tahun 1996 para pengelola memperkaya dengan yang disebut Nilai-nilai Khairu Ummah (Komunitas Unggul) yang meliputi amar ma’ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah keburukan), fastabiqul khairot (berlomba-lomba melakukan kebaikan), ihsan (inovatif), adl (adil), Sabr (sabar, pemaaf, tidak putus asa), ikhlas (bersyukur), dan tawakal (menerima takdir). Kemudian sekitar tahun 2009 dirasa penting untuk menteladani perilaku Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu shidiq (benar/honest), tabligh (menyampaikan/transparancy), amanah (dipercaya/credible) dan fathonah (cerdas/professional) diwujudkan dalam Iman, Islam, dan Ikhsan dalam interaksi sivitas akademika sehingga tercermin dalam kehidupan Ulil Albab (cendikiawan) menuju Kampus Khairu Ummah.
Universitas Islam “45” sebagai Perguruan Tinggi Islam wajib membudayakan nilai-nilai
aqidah yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadist serta mengimplementasikan manajemen yang Islami - yang tercermin dalam tata hubungan, tata kerja, perilaku organisasi dan personal, serta cara dan proses pengambilan keputusannya.
Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia pada
umumnya dan Universitas Islam “45” Bekasi pada khususnya, sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ke-Islaman, kecendikiawanan, mutu pendidikan dan lulusan, maka dibutuhkan adanya sistem kelembagaan yang berpedoman pada nilai-nilai di atas. Sehingga sasaran dari Statuta 2016 ini adalah terciptanya suasana kelembagaan yang tertata, berkembang, komunikatif, stabil secara berkelanjutan.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 2
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Statuta Universitas Islam “45”, yang dimaksud dengan : (1) Universitas Islam ”45” yang selanjutnya disingkat UNISMA adalah perguruan tinggi swasta
yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, profesi dan vokasi. (2) Statuta UNISMA adalah peraturan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan
UNISMA, sebagai landasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan pengembangan, kegiatan akademik dan non-akademik.
(3) Menteri adalah Menteri pada Kementerian Riset Tekologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama Republik Indonesia.
(4) Yayasan Pendidikan Islam “45” disingkat YPI “45”, adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, berkedudukan di Kota Bekasi sebagai Badan Hukum Penyelenggara yang membawahi UNISMA.
(5) Ketua Pengurus YPI “45” adalah pimpinan tertinggi dalam lingkungan organisasi YPI “45”. (6) Rektor adalah pimpinan tertinggi UNISMA yang menjalankan otonomi perguruan tinggi
untuk dan atas nama Menteri dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma), dan atas nama Ketua Pengurus YPI “45” dalam bidang non-akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan-peraturan yayasan.
(7) Senat Universitas adalah organ yang memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik terhadap Rektor.
(8) Pimpinan UNISMA adalah Rektor dan para Wakil Rektor. (9) Kantor Penjaminan Mutu (KPM) adalah organ yang mengkoordinasi penyusunan dan
pengembangan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, manual prosedur, melakukan monitoring dan evaluasi internal (monevin) akademik serta pengembangan unit-unit pendukung penjaminan mutu.
(10) Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik terhadap Dekan.
(11) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Wakil Dekan. (12) Pimpinan Sekolah Pasca Sarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur. (13) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
(14) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
(15) Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
(16) Pendidikan dan Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
(17) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 3
(18) Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, olah raga dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(19) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan dan Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, Agama, seni, dan/atau olahraga.
(20) Sekolah Pasca Sarjana adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan dan Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam berbagai disiplin ilmu pada jenjang Magister dan Doktor.
(21) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
(22) Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, Agama, seni, dan/atau olahraga tertentu.
(23) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(24) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
(25) Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana.
(26) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang dipekerjakan oleh UNISMA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, Agama, seni dan olah raga melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
(27) Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kependidikan di UNISMA yang menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis.
(28) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNISMA. (29) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa
UNISMA.
BAB II VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2 Visi UNISMA adalah:
“Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah”
Pasal 3 Misi UNISMA adalah : (1) Membudayakan Nilai-nilai Aqidah yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadist; (2) Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; (3) Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; (4) Mengembangkan standar penyelengaraan pendidikan tinggi berdasarkan SN-DIKTI
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 4
(5) Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; dan
(6) Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra Kerja dan Pengguna Lulusan.
Pasal 4
Tujuan UNISMA: (1) Membentuk Insan-insan yang:
a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
(2) Melaksanakan Dharma Pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan Nilai-nilai luhur, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Olah Raga;
(3) Melaksanakan Dharma Penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi Nilai-nilai luhur, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Olah Raga;
(4) Melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menerapkan Nilai-nilai luhur, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Olah Raga dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat.
Pasal 5
Sasaran UNISMA: (1) Terbentuknya dan dihasilkannya Insan-insan yang Beriman, Bertakwa, Berkarakter Islami,
menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta siap menghadapi Globalisasi dan Perubahan Zaman.
(2) Menjadi Universitas Islami yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta menghasilkan, menerapkan, dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
(3) Menjadi Kampus Unggulan dan Kebanggaan Umat serta dipercaya secara nasional sebagai Kampus Khairu Ummah.
BAB III NAMA, TEMPAT, TANGGAL PENDIRIAN, LOGO, HYMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK
Nama dan Tempat
Pasal 6 (1) Nama universitas adalah Universitas Islam “45 “ disingkat UNISMA. (2) Tempat universitas di Jl. Cut Meutia No 83 Kota Bekasi, 17113, Provinsi Jawa Barat.
Tanggal Pendirian
Pasal 7 UNISMA didirikan pada tanggal 1 Juli 1982 oleh Yayasan Pendidikan Islam “45”.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 5
Logo
Pasal 8
(1) UNISMA memiliki lambang berbentuk perisai, bersegi 5 (lima), berwarna kuning yang melambangkan Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara Republik Indonesia.
(2) Dalam perisai terdapat: a. Gambar bangunan masjid sebagai ciri khas sarana peribadatan umat Islam, terdiri dari 3
(tiga) bagian, yakni: (a) Bintang dan Kubah melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (b) Badan Masjid terdiri dari 5 (lima) ruang yang melambangkan Rukun Islam dan 6
(enam) tiang yang melambangkan Rukun Iman. (c) Lantai dasar 2 (dua) tangga melambangkan kepentingan dunia dan akhirat.
b. Setengah lingkaran berbentuk payung melambangkan tempat pengayom dan perlindungan.
c. Padi 17 (tujuh belas) butir dan kapas 8 (delapan) kuntum, tertumpu ke arah kitab yang terbuka, melambangkan: (a) Tanggal dan Bulan Proklamasi Kemerdekaan Republlik Indonesia, yang
merefleksikan semangat perjuangan kemerdekaan perlu terus dijiwai, diisi, dan ditindaklanjuti melalui aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan hidup dan kemakmuran bangsa.
(b) Yayasan pendiri UNISMA bergerak di bidang pendidikan dan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
d. Angka “45” melambangkan semangat dan nilai-nilai perjuangan angkatan 1945 yang perlu dilestarikan.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 6
3) Lambang UNISMA dinyatakan pada gambar berikut:
Gambar 1. Lambang atau Logo UNISMA
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 7
Bendera
Pasal 9 (1) UNISMA memiliki bendera berbentuk persegi 4 (empat) dengan ukuran 2x3 meter warna
dasar hijau berlambang UNISMA. (2) Bendera UNISMA dinyatakan pada Gambar 2.
Gambar 2. Bendera UNISMA
(3) Bendera Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana berukuran 2x3 meter dan memuat lambang UNISMA dengan warna dasar bendera sebagai berikut:
BENDERA NAMA WARNA CONTOH WARNA
FISIP Jingga
FKIP Merah
FE Biru
FP Coklat
FAI Hijau
FT Kuning
FKSB Merah Muda
SPs Ungu
(4) Tatacara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat dan Yayasan.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 8
Hymne UNISMA
Pasal 10 (1) UNISMA memiliki Hymne yang berjudul “HYMNE UNISMA”. (2) Syair dan irama Hymne UNISMA dinyatakan pada naskah dibawah ini :
Naskah Hymne UNISMA
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 9
Mars UNISMA
Pasal 11 (1) UNISMA memiliki Mars yang berjudul “MARS UNISMA”. (2) Syair dan irama Mars UNISMA dinyatakan pada naskah dibawah ini :
Naskah Mars UNISMA
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 10
Busana Akademik
Pasal 12 (1) Busana akademik adalah busana yang digunakan oleh senat universitas pada
upacara-upacara akademik yaitu berbentuk toga, topi dan kalung yang merupakan identitas kampus.
(2) Toga Jabatan adalah jubah yang digunakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pasca Sarjana, Guru Besar, dan para Anggota Senat.
(3) Toga Wisudawan adalah jubah yang digunakan oleh lulusan pada upacara wisuda.
(4) Topi Jabatan adalah penutup kepala berbentuk dasar segi 5 (lima) berwama hitam dan menggunakan hiasan kuncir lilitan benang yang merupakan pelengkap toga jabatan.
(5) Topi Wisudawan adalah penutup kepala berbentuk dasar segi 5 (lima), berwarna hitam dan menggunakan hiasan kuncir lilitan benang yang merupakan pelengkap toga wisudawan.
(6) Kalung Jabatan: a. Kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga berbentuk rangkaian lambang Rektor,
terbuat dari logam dan berwama kuning emas.
b. Kalung jabatan Wakil Rektor dan anggota senat lainnya berbentuk sama dengan kalung jabatan Rektor, terbuat dari logam berwarna putih perak.
(7) Toga jabatan digunakan pada upacara-upacara Milad UNISMA, Wisuda Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana serta acara akademik lainnya.
Pola Ilmiah Pokok, Azas dan Jati Diri, Hierarki Peraturan
Pasal 13
Pola Ilmiah Pokok yang dikembangkan di UNISMA adalah Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan Nilai-Nilai Ke-Islaman, Nilai-nilai Kejuangan, Kearifan Lokal dan Kebangsaan.
Pasal 14 (1) UNISMA berasaskan Islam dan Pancasila. (2) Pendidikan di UNISMA dijiwai oleh jati diri kelembagaan meliputi Nilai-nilai ke-Islaman yang
berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadist, Nilai-nilai Kejuangan, Kearifan Lokal dan Kebangsaan.
(3) Nilai-nilai Ke-Islaman pada ayat (2) yang dikembangkan di UNISMA adalah amar ma’ruf nahi munkar, fastabiqul khairot, ihsan, adil, sabar, ikhlas, dan tawakal yang telah dicontohkan oleh perilaku Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sidiq, tabligh, amanah dan fathonah dalam mewujudkan masyarakat kampus yang unggul (Khairu Ummah).
(4) Nilai-nilai Kejuangan pada ayat (2) yang dikembangkan di UNISMA adalah bekerja keras dan pantang menyerah.
(5) Nilai-nilai Kearifan Lokal bertolak dari dinamika kehidupan Masyarakat Bekasi. (6) Nilai-nilai Kebangsaan bertolak dari nilai patriotisme, nasionalisme dan kecintaan terhadap
tanah air secara fungsional dan efektif untuk memelihara keutuhan NKRI.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 11
Pasal 15 (1) Hierarki peraturan yang berlaku di UNISMA adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri, Akta Notaris YPI “45”, Peraturan Pengurus YPI “45”, Keputusan Ketua Pengurus YPI “45”, Edaran Ketua Pengurus YPI “45”, Peraturan UNISMA, Peraturan Rektor UNISMA, Keputusan Rektor UNISMA, dan Surat Edaran Rektor UNISMA, Peraturan Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana, Keputusan Dekan/Direktur, Surat Edaran Dekan dan Peraturan operasional lainnya.
(2) Peraturan Pengurus YPI “45” adalah peraturan dasar pengelolaan, penyelenggaraan sebagai landasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan di lingkungan YPI “45”.
(3) Keputusan Ketua Pengurus YPI “45” adalah penetapan atau penugasan oleh YPI “45” yang berlaku selama kurun waktu tertentu.
(4) Edaran Ketua Pengurus YPI “45” diterbitkan untuk keperluan yang bersifat segera yang berisi pengaturan atau penjelasan terhadap suatu pelaksanaan kebijakan YPI “45”.
(5) Peraturan UNISMA berisi peraturan dasar, peraturan ini dibuat melalui Rapat sidang Senat UNISMA, ditetapkan oleh Ketua Senat setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Ketua Pengurus YPI “45”.
(6) Peraturan Rektor UNISMA berbentuk peraturan umum, peraturan akademik, peraturan kemahasiswaan, peraturan kerjasama dan pengembangan, serta peraturan lainnya hingga prosedur operasional yang merujuk pada peraturan dasar. Peraturan ini dibuat melalui persetujuan Rapat Pimpinan UNISMA ditetapkan oleh Rektor UNISMA setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Ketua Pengurus YPI “45”.
(7) Keputusan Rektor UNISMA berbentuk penetapan atau penugasan yang berlaku selama kurun waktu tertentu. Ditetapkan oleh Rektor UNISMA setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Ketua Pengurus YPI “45”.
(8) Surat Edaran Rektor UNISMA diterbitkan untuk keperluan yang bersifat segera yang berisi pengaturan atau penjelasan terhadap suatu pelaksanaan kebijakan, Peraturan dan Keputusan Rektor.
(9) Segala sesuatu yang belum diatur pada ayat (1) dapat diatur oleh Peraturan Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana, Peraturan Dekan/Direktur, Keputusan Dekan/Direktur, dan Surat Edaran Dekan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan di atasnya.
BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 16
(1) Sistem pengelolaan dan pengembangan pendidikan di UNISMA meliputi penyelenggaraan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Penyelenggaraan kegiatan akademik seperti dimaksud dalam ayat (1), meliputi penerimaan mahasiswa, pelaksanaan sistem kredit semester, kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, bahasa pengantar, administrasi akademik, program pendidikan, jenis program studi, jurusan, dan fakultas.
(3) Penyelenggaraan kegiatan penelitian seperti dimaksud dalam ayat (1), meliputi pelaksanaan penelitian, seminar dan publikasi ilmiah.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 12
(4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat seperti dimaksud dalam ayat (1), antara lain meliputi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan pemanfaatan hasil penelitian.
(5) Sistem seperti dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan dengan prinsip akuntabel dan kredibel.
(6) Pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) dan disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) melalui mekanisme Rapat Kerja (RAJA), Rapat Monitoring (RAMON), dan Rapat Evaluasi (REVA).
(7) Perencanaan jangka panjang (20 tahunan) dirumuskan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP/RENIP) UNISMA.
(8) Perencanaan jangka menengah (4 tahunan) dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) UNISMA.
Bagian Kesatu
Program Pendidikan
Pasal 17 (1) UNISMA menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi atau spesialis dan Vokasi. (2) UNISMA menyelenggarakan Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor. (3) UNISMA menyelenggarakan Program Spesialis dan/atau profesi pada pendidikan profesi. (4) UNISMA menyelenggarakan Program Diploma pada pendidikan vokasi. (5) Pembukaan dan pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3),
dan (4) berdasarkan studi kelayakan dan izin penyelenggaraan sesuai dengan peraturan atau perundangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Program Studi, Jurusan, Fakultas
Pasal 18 (1) Jenis-jenis program studi di UNISMA yang sudah ada dan memiliki izin penyelenggaraan
program studi, ditetapkan dengan Ketetapan Rektor UNISMA. (2) Pembukaan program studi baru di UNISMA dilandasi hasil studi kelayakan, diusulkan oleh
Rektor UNISMA ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama melalui melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.
(3) Program studi baru yang sudah memperoleh ijin penyelenggaraan program studi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama Republik Indonesia, ditetapkan dengan Peraturan UNISMA.
(4) Setiap program studi di UNISMA wajib memenuhi persyaratan minimal Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan terlaporkan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) serta Education Management Information System (EMIS).
(5) Setiap program studi di UNISMA wajib mengembangkan diri dan meningkatkan status akreditasi sampai tingkat tertinggi.
(6) Penutupan program studi di UNISMA dilandasi hasil evaluasi kinerja program studi, diusulkan oleh Dekan kepada Rektor, selanjutnya ditujukan kepada Ketua Pengurus YPI “45” sebelum ditindaklanjuti kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 13
Pasal 19 (1) Pembentukan jurusan dilandasi oleh kepentingan untuk menghimpun sumber daya
pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
(2) Nama, fungsi, tugas pokok, dan uraian kerja jurusan yang baru dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Rektor UNISMA.
Pasal 20
(1) Nama-nama fakultas dan sekolah Pasca Sarjana yang sudah ada di UNISMA ditetapkan dengan Peraturan UNISMA.
(2) Pembentukan fakultas atau sekolah pascasarjana dilandasi oleh kepentingan untuk menghimpun sumber daya pendukung jurusan atau program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni, dan/atau olahraga.
(3) Nama, fungsi, tugas pokok, dan uraian kerja, serta lambang fakultas yang baru dibentuk ditetapkan oleh Peraturan Rektor UNISMA.
Bagian Ketiga Penerimaan Mahasiswa
Pasal 21
(1) Penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru diatur oleh peraturan Rektor. (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi dua jalur yaitu seleksi penerimaan mahasiswa
baru jalur reguler dan jalur beasiswa. (3) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin,
kondisi fisik, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, serta dilakukan dengan tetap memperhatikan jati diri UNISMA.
(4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di UNISMA. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijalankan sesuai dengan
peraturan dan perundangan yang berlaku.
Bagian Keempat Penyelenggaraan dan Publikasi Hasil Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 22
(1) UNISMA melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. Mencari dan/atau menemukan kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah
menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan/atau
mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipublikasikan. (5) Tatacara dan kode etik penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4) diatur oleh Peraturan Rektor.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 14
Pasal 23 (1) Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, Lembaga Penelitian, Program Studi, Pusat Studi, atau
lembaga sejenis di lingkungan UNISMA dapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur oleh Peraturan Rektor.
Pasal 24 (1) Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika UNISMA secara individu
dan/atau kelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian. (2) Tata cara dan kode etik pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor.
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
Pasal 25
(1) UNISMA wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika UNISMA melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika UNISMA: a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik
UNISMA; b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa,
negara, dan kemanusiaan; c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada
diri sendiri atau orang lain; d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan,
nilai-nilai etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika UNISMA dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
(5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4): a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika UNISMA yang terlibat; b. Menjadi tanggung jawab UNISMA, atau unit organisasi di lingkungan UNISMA, apabila
UNISMA atau unit organisasi di lingkungan UNISMA tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 15
c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
(6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNISMA untuk: a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual; b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya
bangsa dan negara Indonesia; c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara
Indonesia; dan d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
(7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
Pasal 26
(1) UNISMA wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika UNISMA melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
(2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga.
BAB VI GELAR, PENGHARGAAN, IJAZAH, DAN UPACARA AKADEMIK
Pasal 27
(1) Lulusan program pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Lulusan program pendidikan profesi, dan vokasi diberi hak untuk menggunakan gelar dan sebutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ijazah diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
Pasal 28
Gelar akademik dan gelar terapan, Sarjana (S1), Sarjana Sains Terapan (D.IV), Magister (S2), Magister Terapan, dan Doktor mengacu pada keputusan pemerintah.
Pasal 29
(1) Penghargaan Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
(2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Senat Fakultas kepada Rektor dan Dikukuhkan oleh Senat Universitas.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 16
(3) Prosedur pengusulan dan pemberian gelar Doktor Kehormatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 30
Pencabutan gelar akademik, sebutan, penghargaan, dan ijazah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 31
(1) Upacara akademik yang meliputi upacara Milad, Wisuda Lulusan, Pengukuhan Guru Besar, Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka.
(2) Upacara Milad diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun UNISMA yang diselenggarakan setahun sekali.
(3) Pada upacara Milad , Rektor menyampaikan pidato laporan tahunan dan seorang dosen menyampaikan orasi ilmiah.
(4) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.
(5) Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka pengukuhan Guru Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.
(6) Upacara promosi Doktor diselenggarakan dalam rangka penilaian akhir lulusan pendidikan Program Doktor.
(7) Upacara pemberian gelar Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa dalam bidang akademik tertentu dengan disertai pidato penerimaan gelar.
BAB VII SUSUNAN DAN TATA KERJA ORGANISASI
Umum
Pasal 32
(1) Organisasi Universitas terdiri dari : a. Senat Universitas. b. Pimpinan : Rektor, Wakil Rektor. c. Pelaksana Akademik : Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, dan Lembaga. d. Pelaksana Administrasi : Direktorat , Biro, Bagian. e. Penunjang : Kantor Penjaminan Mutu, dan yang dipandang perlu.
(2) Organisasi Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana terdiri dari: a. Senat Fakultas b. Pimpinan : Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Wakil Dekan Fakultas, Wakil
Direktur Sekolah Pasca Sarjana. c. Pelaksana Akademik : Jurusan dan/atau Program Studi. d. Pelaksana Administrasi : Bagian Tata Usaha e. Penunjang : Pusat Kajian, Layanan Jasa Profesi dan Unit-unit Pelaksana Teknis.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 17
(3) Organisasi Jurusan terdiri dari Unsur-unsur: a. Pimpinan : Ketua dibantu Sekretaris . b. Pelaksana Akademik : Program Studi, Laboratorium, dan Kelompok Dosen c. Penunjang: Unit-unit Layanan Jasa Profesi dan Unit-unit Pelaksana Teknis.
(4) Susunan Organisasi Universitas ditetapkan dengan Peraturan Universitas.
BAB VIII
SENAT UNIVERSITAS, PIMPINAN UNIVERSITAS, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN PELAKSANA PENUNJANG
Bagian Kesatu
Senat Universitas
Pasal 33 (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan organ-organ universitas. (2) Senat Universitas terdiri dari :
a. Rektor, Wakil Rektor, Guru Besar, Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Direktur LPPM, dan Kepala KPM.
b. Dua orang Wakil Dosen dari tiap fakultas. (3) Senat Universitas diketuai Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris; sekretaris dipilih
oleh anggota untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali. (4) Senat Universitas mempunyai tugas pokok merumuskan, menilai, dan mengesahkan
kebijakan organisasi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk Komisi-Komisi yang
beranggotakan Anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah dari luar Anggota Senat.
(6) Tata cara penyelengaraan rapat Senat Universitas: a. Rapat senat diselenggarakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan organisasi. b. Undangan rapat sudah harus diterima oleh para anggota paling lambat 1 (satu) hari
sebelum rapat dilaksanakan. c. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua dan/atau Sekretaris Senat. d. Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½+1 (setengah
tambah satu) dari jumlah seluruh anggota. e. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai ½+1 (setengah tambah satu) dari jumlah
seluruh anggota, rapat ditunda selama 30 menit. f. Apabila setelah ditunda selama 30 menit belum memenuhi kuorum, maka rapat dapat
dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah. g. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat . h. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan
keputusan atas dasar pemungutan suara. Keputusan dianggap sah bila disetujui oleh ½+1 (setengah plus satu) dari jumlah yang hadir.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 18
Bagian Kedua Pimpinan Universitas
Pasal 34
(1) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor. (2) Pimpinan Universitas sebagai penanggungjawab utama melakukan arahan kebijakan umum,
menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggara pendidikan tinggi atas dasar persetujuan Senat Universitas.
(3) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun. (4) Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa
jabatan berturut turut yang diangkat berkesinambungan sesuai dengan mekanisme pemilihan rektor berdasarkan statuta.
(5) Pimpinan mewakili universitas di depan pihak ketiga, di muka publik, di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan universitas
(6) Unsur pimpinan tidak boleh mewakili universitas apabila : a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara universitas dengan unsur pimpinan
bersangkutan. b. Pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan bertentangan dengan
kepentingan universitas. (7) Pimpinan dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
a. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain. b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintahan Pusat
dan Daerah. c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan
kepentingan universitas. (8) Rektor berhenti bila berkahir masa jabatan atau karena berhalangan tetap, Rektor
berhalangan tetap jika: a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri. c. Ditugaskan untuk menempuh studi lanjut. d. Menjadi tersangka dalam kasus hukum.
(9) Jika Rektor berhalangan tetap maka jabatan Rektor dilimpahkan kepada Wakil Rektor I sebagai Pelaksana Tugas dan mempersiapkan pemilihan Rektor Definitif dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan
(10) Penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) di atas ditetapkan oleh Keputusan Ketua Pengurus Yayasan.
Mekanisme Pemilihan Rektor
Pasal 35 (1) Panitia Pemilihan Rektor dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan
Rektor berakhir dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau dengan Keputusan Senat Universitas bila Rektor berhalangan.
(2) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah pembentukan Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan harus menyelesaikan ketentuan-ketentuan dan prosedur pemilihan Rektor meliputi persyaratan, pentahapan, penjaringan, penjadwalan yang harus mendapat persetujuan Senat Universitas.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 19
(3) Proses pemilihan sudah harus selesai paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
(4) Bakal-bakal Calon Rektor diajukan oleh atau dijaring dari Senat-Senat Fakultas untuk diusulkan kepada Senat Universitas.
(5) Proses pemilihan Calon-calon Rektor oleh Senat Universitas dilakukan sesuai Tata Cara Penyelengaraan Rapat Senat Universitas seperti tertuang pada Pasal 33 Ayat (6).
(6) Setelah Calon-calon Rektor terpilih, Pimpinan Senat Universitas menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Yayasan.
(7) Yayasan menetapkan/mengangkat salah satu Calon Rektor sebagai Rektor melalui Keputusan Yayasan dan paling lambat 1 (satu) bulan kemudian melantik Rektor yang baru.
(8) Selama Rektor baru belum dilantik, Rektor lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.
Mekanisme Penetapan Wakil Rektor
Pasal 36 (1) Wakil-Wakil Rektor terdiri dari Wakil Rektor : Bidang Akademik, Bidang Administrasi, Bidang
Keuangan, Bidang Umum, Bidang Kemahasiswaan, Bidang Pengembangan dan Bidang Kerjasama, yang jumlah dan jenisnya tergantung kebutuhan organisasi.
(2) Rektor menyeleksi dan mengusulkan susunan Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya kepada Yayasan untuk disetujui dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan.
(3) Segala sesuatu yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Wakil-Wakil Rektor bila perlu ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Rektor.
(4) Bila Wakil Rektor berhalangan, Rektor dapat menunjuk Pejabat Sementara untuk waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sebelum Rektor kembali menyeleksi dan mengusulkan Wakil Rektor yang baru kepada Yayasan sebagaimana diatur pada Ayat (2) di atas.
Bagian Ketiga Pelaksana Akademik
Pasal 37 Pelaksana Akademik di bidang pendidikan dan pengajaran adalah Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, Lembaga, Jurusan dan Program Studi.
Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana
Pasal 38 (1) Fakultas mengkordinir dan melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam satu
atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. (2) Sekolah Pasca Sarjana mengkoordinir dan melaksanakan pendidikan akademik berdasarkan
pola kegiatan mandiri serta berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dan dapat diikuti oleh lulusan pendidikan jenjang sarjana yang memenuhi persyaratan tertentu.
(3) Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, Jurusan, Program Studi dan atau Program Studi baru dapat dibuka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan olah raga serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 20
Senat-Senat Fakultas
Pasal 39 (1) Senat-Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas yang
memiliki wewenang untuk menjabarkan Kebijakan dan Peraturan Universitas untuk pengembangan Fakultas yang bersangkutan.
(2) Tugas Pokok Senat-Senat Fakultas adalah merumuskan, menilai, dan mengesahkan kebijakan organisasi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi
(3) Senat-Senat Fakultas terdiri dari Guru Besar, Unsur Pimpinan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi serta seorang wakil dosen Program Studi yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
(4) Senat-Senat Fakultas diketuai oleh Dekan Fakultas dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh anggota lain untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
Mekanisme Rapat Senat Fakultas
Pasal 40
(1) Rapat Senat-Senat Fakultas terdiri atas : a. Rapat Senat Biasa b. Rapat-Rapat Senat Khusus untuk melangsungkan pemilihan Calon Dekan Fakultas .
(2) Rapat-Rapat Senat diselenggarakan atas dasar kebutuhan Fakultas . (3) Undangan rapat sudah harus diterima oleh para anggota paling lambat 1 (satu) hari sebelum
rapat dilaksanakan. (4) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua (Dekan Fakultas ) dan/atau Sekretaris Senat. (5) Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½+1 (setengah
tambah satu) dari jumlah seluruh anggota. (6) Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai ½+1 (setengah tambah satu) dari jumlah seluruh
anggota, rapat ditunda selama 30 menit. (7) Apabila setelah ditunda selama 30 menit belum memenuhi kuorum, rapat dapat
dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah. (8) Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat . (9) Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan
keputusan atas dasar pemungutan suara. Keputusan dianggap sah bila disetujui oleh ½+1 (setengah plus satu) dari jumlah yang hadir.
Pimpinan Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana
Pasal 41 (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan dan Sekolah Pasca Sarjana
dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur. (2) Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pasca Sarjana memimpin penyelenggaraan pendidikan,
administrasi akademik, membina dosen, mahasiswa dan tenaga administrasi serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan dan Wakil Direktur bertanggungjawab kepada Direktur.
(4) Masa jabatan Dekan, Direktur dan Wakil Dekan, Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 21
berturut turut. (5) Bila Dekan atau Direktur berhalangan tetap, Rektor menunjuk Pelaksana Tugas sampai
selesai masa jabatannya kecuali Rektor memandang perlu dilakukan pengangkatan kembali. (6) Bila Wakil Dekan dan Wakil Direktur berhalangan, Rektor dapat menunjuk Pejabat
Sementara untuk waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sebelum Dekan atau Direktur kembali menyeleksi dan mengusulkan Wakilnya yang baru kepada Rektor.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dekan atau Direktur dan Wakil Dekan atau Wakil Direktur diatur dalam Peraturan Universitas atau Keputusan Rektor.
Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana
Pasal 42 (1) Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendengar pertimbangan
dari Senat Fakultas . (2) Direktur Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendengar pertimbangan dari
Dekan dan Senat Fakultas . (4) Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah
mendengar pertimbangan dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana. (5) Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan, persyaratan calon, pengangkatan dan
pemberhentian Pimpinan Fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana dan lainnya ditetapkan merujuk kepada tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Universitas.
Penetapan Wakil Dekan Fakultas dan Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana
Pasal 43
(1) Wakil Dekan Fakultas dan Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana terdiri dari Wakil Bidang Akademik dan Wakil Bidang Administrasi dan Keuangan.
(2) Dekan atau Direktur Sekolah Pasca Sarjana menyeleksi dan mengusulkan susunan Wakil-Wakil sesuai dengan bidangnya kepada Rektor untuk disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(3) Segala sesuatu yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Wakil-Wakil Dekan dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana bila perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(4) Bila Wakil Dekan atau Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana berhalangan, Rektor dapat menunjuk Pejabat Sementara untuk waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sebelum Dekan atau Direktur Sekolah Pasca Sarjana kembali menyeleksi dan mengusulkan Wakil Dekan atau Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana yang baru kepada Rektor.
Bagian Keempat
Lembaga
Pasal 44 (1) Lembaga dibentuk sesuai dengan kebutuhan atas usul Rektor dan Saran Senat Universitas
yang ditetapkan dengan Peraturan UNISMA . (2) Lembaga dipimpin oleh Direktur/Kepala Lembaga yang diangkat dan diberhentikan oleh
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 22
Rektor atas saran Rapat Pimpinan. (3) Direktur/Kepala Lembaga bertanggung jawab langsung kepada Rektor, masa jabatannya
adalah 4 (empat) tahun, dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ketentuan pada butir (2) di atas.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya bila diperlukan Direktur/Kepala Lembaga dapat dibantu Sekretaris/Asisten/Manajer Bagian dengan persetujuan Rektor melalui Rapat Pimpinan.
(5) Masa jabatan Sekretaris/Asisten/Manajer Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dengan persetujuan Rektor melalui Rapat Pimpinan.
(6) Bila Direktur/Kepala Lembaga berhalangan tidak tetap tugas-tugasnya dapat didelegasikan kepada salah seorang Sekretaris/Asisten/Manajer Bagian sepanjang tidak mengambil keputusan yang bersifat keluar dan mengikat.
(7) Bila Direktur/Kepala Lembaga berhalangan tetap, Rektor dapat menunjuk pelaksana harian atau mengangkat Direktur Lembaga yang baru sesuai dengan ketentuan pada butir (2) di atas.
(8) Bila diperlukan, tata cara pengangkatan Direktur/Kepala Lembaga dapat ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
Bagian Kelima
Jurusan dan Program Studi
Pasal 45 (1) Jurusan dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Program Studi yang tergolong dalam satu
Cabang Ilmu. (2) Jurusan dan Program Studi melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesi dalam
satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. (3) Jurusan dan Program Studi terdiri atas :
a. Unsur pimpinan: Ketua, Sekretaris Jurusan dan Ketua, Sekretaris Program Studi. b. Unsur pelaksana akademik: Para Dosen.
(4) Jurusan dan Program Studi dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris. (5) Ketua Jurusan dan Program Studi dipilih dari dan oleh Dosen-Dosen Jurusan dan Program
Studi dan diangkat atau diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan atau Direktur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
(6) Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan atau Direktur. (7) Masa jabatan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat
dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
(8) Apabila Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap, maka tugas-tugasnya dapat diambil alih oleh Dekan atau Direktur dan atau didelegasikan kepada Sekretaris Jurusan atau Program Studi.
(9) Apabila Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi berhalangan tetap, maka Dekan atau Direktur dapat menunjuk pelaksana harian atau mengangkat Ketua Jurusan baru sesuai dengan ketentuan pada butir (5) di atas.
(10) Tata cara dan mekanisme pemilihan Ketua Jurusan dan Program Studi dilakukan berdasarkan Peraturan Rektor.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 23
Bagian Keenam Pelaksana Administrasi
Direktorat
Pasal 46
(1) Direktorat dibentuk sesuai dengan kebutuhan atas usul Rektor dan Saran Senat Universitas yang ditetapkan dengan Peraturan UNISMA.
(2) Direktorat dipimpin oleh Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas saran Rapat Pimpinan dengan Surat Keputusan Rektor.
(3) Direktur bertanggung jawab langsung kepada Rektor, masa jabatannya adalah 4 (empat) tahun, dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ketentuan pada butir (2) di atas.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya bila diperlukan Direktur Lembaga dapat dibantu Sekretaris/Asisten/Manajer Bagian dengan persetujuan Rektor melalui Rapat Pimpinan.
(5) Masa jabatan Sekretaris/Asisten/Manajer Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dengan persetujuan Rektor melalui Rapat Pimpinan.
(6) Bila Direktur berhalangan tidak tetap tugas-tugasnya dapat didelegasikan kepada salah seorang Sekretaris/Asisten/Manajer Bagian sepanjang tidak mengambil keputusan yang bersifat keluar dan mengikat.
(7) Bila Direktur berhalangan tetap, Rektor dapat menunjuk pelaksana harian atau mengangkat Direktur yang baru sesuai dengan ketentuan pada butir (2) di atas.
(8) Bila diperlukan, tata cara pengangkatan Direktur dapat ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Rektor.
Pusat
Pasal 47
(1) Pusat merupakan lembaga dibawah fakultas yang menyelenggarkan kegiatan penelitian atau pengkajian serta pelayanan dalam satu atau lebih disiplin ilmu.
(2) Pusat seperti tersebut dalam ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan atas usul Dekan, Saran Senat Fakultas dengan Peraturan Rektor.
(3) Pusat terdiri atas Kepala, tenaga ahli, dan tenaga administrasi. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pusat diatur
dalam Peraturan Universitas. (5) Rektor dapat mengubah jenis dan jumlah Pusat dengan pertimbangan Senat Universitas.
Bagian Tata Usaha, Laboratorium, dan Perpustakaan
Pasal 48
(1) Bagian Tata Usaha, Laboratorium, Perpustakaan, atau Unit-unit lainnya merupakan unsur-unsur pelaksana teknis administrasi, pelayanan atau lain-lain pada tingkat Universitas, atau Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, Lembaga/Badan/Kantor/Pusat, Jurusan/Program Studi atau Unit-unit Pelaksana Teknis lainnya.
(2) Bagian Tata Usaha, Laboratorium, dan Perpustakaan diadakan sesuai dengan relevansi dan tingkat kebutuhannya dan didukung oleh tenaga-tenaga yang dibutuhkan.
(3) Bagian Tata Usaha, Laboratorium, dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala yang diangkat
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 24
dan diberhentikan oleh Pimpinan Unit Kerja melalui Rapat Pimpinan dan sesuai dengan jenjang karir, prestasi kerja, dan mekanisme seleksi yang berlaku.
(4) Kepala dimaksud di atas bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Unit Kerja masing-masing, masa jabatannya adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali, dirotasi, atau dimutasi sesuai dengan kebutuhan.
(5) Apabila Kepala dimaksud di atas berhalangan tidak tetap atau tetap, Pimpinan Unit Kerja menunjuk pelaksana harian atau mengangkat Kepala yang baru sesuai dengan ketentuan pada butir (3) di atas.
(6) Tata kerja Bagian Tata Usaha, Laboratorium, Perpustakaan, dan unit lainnya ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
Bagian Ketujuh
Kantor Penjaminan Mutu
Pasal 49 (1) Kantor Penjaminan Mutu (KPM) adalah organ yang mengkoordinasi penyusunan dan
pengembangan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, manual prosedur, melakukan monitoring dan evaluasi internal (monevin) serta pengembangan unit-unit pendukung penjaminan mutu.
(2) KPM dipimpin oleh Kepala Kantor yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan surat Keputusan Rektor.
(3) Kepala KPM bertanggung jawab kepada Rektor, masa jabatannya adalah 4 (empat) tahun, dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ketentuan pada butir (2) di atas.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya bila perlu KPM dapat membentuk Sekretariat/Biro/Bagian, serta mengangkat dan memberhentikan Sekretaris/Asisten/Kepala Biro/Manajer Bagian dengan persetujuan Rektor.
(5) Masa jabatan Sekretaris/Asisten/Kepala Biro/Manajer Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dengan persetujuan Rektor.
(6) Bila Kepala KPM berhalangan tidak tetap tugas-tugasnya dapat didelegasikan kepada salah seorang Sekretaris/Asisten/Kepala Biro/Manajer Bagian sepanjang tidak mengambil keputusan yang bersifat mengikat.
(7) Bila Kepala KPM berhalangan tetap, Rektor dapat menunjuk pelaksana harian atau mengangkat Kepala yang baru sesuai dengan ketentuan pada butir (2) di atas.
(8) Bila diperlukan, tata cara pengangkatan Kepala Kantor dapat ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Rektor.
BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Dosen
Pasal 50
(1) Dosen terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap. (2) Dosen Tetap adalah Dosen Tetap Yayasan dan Dosen Kopertis/Kopertais yang dipekerjakan
di UNISMA.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 25
(3) Dosen Tetap Yayasan adalah Dosen yang diangkat oleh Pengurus YPI “45” melalui rekomendasi Rektor atas usul Dekan sebagai tenaga pendidik tetap yang dipekerjakan di UNISMA baik secara “penuh waktu” maupun dengan “paruh waktu/penugasan khusus”.
(4) Dosen Kopertis/Kopertais adalah dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan pada UNISMA oleh Pemerintah melalui Kopertis (Kementerian Pendidikan Nasional)/Kopertais (Kementerian Agama).
(5) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat oleh Rektor atas usul Dekan sebagai tenaga pendidik atas dasar kepakaran ilmu atau praktisi selama jangka waktu tertentu untuk mendukung proses pembelajaran di Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana/Program Studi.
(6) Syarat-syarat untuk menjadi Dosen Tetap maupun Dosen Tidak Tetap serta hak dan kewajibannya diatur dengan Peraturan Universitas.
Tenaga Kependidikan
Pasal 51
(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pustakawan, Laboran, Analis, Teknisi, Operator, Programmer, Staf Administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya.
(2) Setiap Tenaga Kependidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam menjalankan fungsi dan tujuan UNISMA.
Pengangkatan, Pembinaan, Pengembangan Karir, Pemberhentian Dosen dan
Tenaga Kependidikan
Pasal 52 (1) Sistem pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Tetap (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
ditetapkan dengan Peraturan UNISMA. (2) Sistem Pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Tetap (Dosen dan Tenaga
Kependidikan) dilakukan melalui Orientasi Kepegawaian, Internalisasi Sistem, jabatan fungsional, sertifikasi dosen, seminar, lokakarya, kursus, dan studi lanjut yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
(3) Mekanisme pembinaan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diatur melalui Peraturan Rektor.
(4) Evaluasi karir Pegawai Tetap (Dosen dan Tenaga Kependidikan) ditetapkan dengan Sistem Penilaian/Audit Kinerja Pegawai dan Daftar Penilaian Penyelesaian Pekerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
(5) Hak dan kewajiban Pegawai Tetap ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 26
BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Pasal 53 (1) Hak Mahasiswa meliputi :
a. Seseorang yang berhak menyandang status mahasiswa adalah peserta didik yang ter-registrasi, dan aktif dalam mengikuti kegiatan akademik pada UNISMA;
b. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di UNISMA dan lingkungan pendidikan tinggi pada umumnya;
c. Memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
d. Memanfaatkan fasilitas yang ada di UNISMA dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
e. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas dirinya dalam menyelesaikan studi pada program studi yang diikutinya;
f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti dan perkembangan hasil studinya;
g. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
h. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
i. Memanfaatkan sumberdaya UNISMA melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
j. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak diminati, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
k. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNISMA; dan l. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
(2) Kewajiban Mahasiswa meliputi :
a. Menjunjung tinggi norma dan tata krama kehidupan masyarakat ilmiah, serta budaya Bangsa Indonesia, dalam bersikap dan berperilaku;
b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku baik di tingkat Program Studi, Jurusan, Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana maupun Universitas;
d. Ikut memelihara prasarana dan sarana, serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Kampus;
e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, agama dan/atau kesenian; f. Menjaga kewibawaan dan nama baik UNISMA
(3) Pelaksanaan Ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Universitas .
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 27
Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 54 (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan
kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk Organisasi Kemahasiswaan.
(2) Organisasi Kemahasiswaan UNISMA diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa. (3) Organisasi Kemahasiswaan meliputi organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas, Unit
Kegiatan Mahasiswa, Organisasi Tingkat Fakultas, Pasca Sarjana dan Organisasi Tingkat Jurusan.
(4) Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas terdiri dari Badan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa
(5) Unit Kegiatan Mahasiswa dibentuk pada Tingkat Universitas berdasarkan bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat/kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian kepada masyarakat.
(6) Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas terdiri dari Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa.
(7) Organisasi di Tingkat Jurusan adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan.
Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 55 (1) Keanggotaan, kepengurusan, masa kerja, dan mekanisme kerja ditetapkan melalui
mekanisme pengambilan keputusan pada masing-masing organisasi mahasiswa. (2) Pengurus organisasi kemahasiswaan di seluruh tingkatan bertanggung jawab kepada
pimpinan penyelenggara pendidikan yang membawahinya. (3) Kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus harus mendapat
ijin dari pimpinan bidang Kemahasiswaan dan dikoordinasikan kepada pimpinan penyelenggara pendidikan yang membawahinya.
(4) Kegiatan mahasiswa antar negara perlu rekomendasi atau ijin Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
(5) Pembiayaan Kegiatan Kemahasiswaan ditanggung oleh mahasiswa melalui kontribusi dana kemahasiswaan yang dibayar per tahun dan/atau per semester atau sumber-sumber sponsor lain yang tidak mengikat dan seizin Pimpinan Universitas/Fakultas.
Bagian Kedua
Alumni
Pasal 56 (1) Alumni adalah seseorang yang menyelesaikan pendidikan di UNISMA. (2) Ikatan Keluarga Alumni adalah kelengkapan organisasi UNISMA yang beranggotakan alumni
UNISMA yang terdaftar. (3) Maksud dan tujuan didirikan Ikatan Keluarga Alumni UNISMA adalah untuk menjalin
komunikasi antara anggotanya dengan UNISMA. (4) Tata kerja organisasi Ikatan Keluarga Alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga. (5) Susunan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni UNISMA ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 28
BAB XI KERJASAMA
Bentuk Kerjasama
Pasal 57
(1) UNISMA dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang akademik maupun non-akademik.
(2) Kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan kerja antara pihak UNISMA dengan pihak mitra, baik instansi pemerintah, institusi pendidikan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya yang berada di dalam dan atau di luar negeri.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(4) Bentuk kerjasama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kontrak manajemen; b. program kembaran; c. program pengalihan dan/atau pemerolehan serta pemindahan kredit; d. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya e. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; f. pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan bisnis; g. penerbitan karya ilmiah bersama; h. penyelenggaraan bersama seminar dan kegiatan ilmiah; i. kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. k. Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: l. pendayagunaan aset; m. usaha penggalangan dana; n. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau o. bentuk lain yang dianggap perlu.
(5) Dalam hal kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain di luar negeri, pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Universitas.
Masa Berlaku dan Sifat Kerja Kerjasama
Pasal 58
(1) Setiap bentuk kerjasama antara UNISMA dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dengan masa lebih dari satu tahun harus dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding).
(2) Prinsip kerjasama sebagaimana pada ayat (1) bersifat kemitraan dan saling menguntungkan. (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Rektor.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 29
(4) Naskah kontrak kerjasama sekurang-kurangnya mengatur: a. kewenangan Rektor; b. hak dan kewajiban kedua belah pihak; c. ruang lingkup kerjasama/kontrak; d. jangka waktu; e. penyelesaian perselisihan; dan f. tatacara perubahan.
(6) Tindak lanjut Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dilakukan dengan MoA (Memorandum of Agreement).
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerjasama, organisasi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Universitas.
BAB XII PRASARANA DAN SARANA
Pengelolaan Pasarana dan Sarana
Pasal 59 (1) Prasarana dan sarana UNISMA adalah semua fasilitas utama dan penunjang
penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup tanah, bangunan, perabotan, peralatan baik berupa perangkat keras dan lunak.
(2) Pengelolaan prasarana dan sarana ditujukan untuk memenuhi standar dan meningkatkan mutu penyelenggaran pendidikan di UNISMA.
(3) Standar prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tanah, bangunan, kesehatan lingkungan, fasilitas pembelajaran, sumber belajar, sistem, dan prasarana umum.
(4) Prasarana dan sarana UNISMA disediakan dan/atau berasal dari sumber dana yayasan, universitas, masyarakat, pemerintah, dan institusi/lembaga lain baik dari dalam maupun dari luar negeri sepanjang saling menguntungkan dan tidak mengikat.
(5) Prasarana dan sarana yang berasal dari pemerintah, baik yang berasal dari dana hibah maupun berbentuk barang hibah, dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(6) Prasarana dan sarana yang dikembangkan sebagai bentuk kerjasama dengan pihak lain, dikelola berdasarkan ketentuan kerjasama yang disepakati bersama.
(7) Sistem pengelolaan prasarana dan sarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutakhiran semua prasarana dan sarana diatur dengan Peraturan Universitas dan/atau Peraturan Yayasan.
Pendayagunaan Prasarana dan Sarana
Pasal 60 (1) Prasarana dan sarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan
dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengacu pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
(2) Sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan UNISMA dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 30
pemanfaatan prasarana dan sarana UNISMA. (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana untuk memperoleh dana diatur dengan Peraturan
Universitas dan/atau Peraturan Yayasan.
BAB XIII PEMBIAYAAN
Sumber Pembiayaan
Pasal 61 (1) Pembiayaan UNISMA diperoleh dari sumber-sumber :
a. Dana penyelenggaraan pendidikan meliputi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan biaya akademik lainnya;
b. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi; c. Hasil penjualan jasa dan produk yang dihasilkan UNISMA; d. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non-
pemerintah; e. Penerimaan jenis lain dari masyarakat sepanjang tidak mengikat.
(2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan dana yang berasal dari lembaga pemberi sumbangan dan hibah diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kesepakatan dengan lembaga pemberi sumbangan dan hibah.
(4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pasal 62 (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNISMA (RAPBU) disusun setiap tahun oleh
Universitas. (2) Pimpinan YPI “45” membahas dan mengevaluasi RAPBU bersama Pimpinan UNISMA
sebelum disahkan. (3) RAPBU ditetapkan Rektor dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus YPI “45”.
Pengelolaan Dana
Pasal 63 (1) Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)
dikelola dan diatur oleh Pengurus YPI “45” untuk keperluan biaya operasional penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengembangan prasarana dan sarana pendidikan.
(2) Yayasan mengalokasikan pembiayaan untuk keperluan biaya operasional penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengembangan prasarana dan sarana pendidikan sesuai dengan RAPBU yang telah ditetapkan pada Tahun Akademik berjalan.
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 31
(3) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 di atas direalisasikan pada awal semester gasal (bulan Agustus) dan semester genap (bulan Februari).
Pembukuan dan Laporan Keuangan
Pasal 64 (1) UNISMA menyelenggarakan pembukuan terpadu sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang berlaku. (2) Sesuai dengan kebutuhan manajemen, Laporan Keuangan UNISMA dapat diperiksa oleh
akuntan publik. (3) Kewenangan penerimaan, penyimpanan, penggunaan dana, dan pembukuan serta
penyusunan laporan keuangan diatur dengan sistem dan mekanisme yang ditetapkan dengan Peraturan Universitas dan/atau Peraturan Yayasan.
(4) Rektor memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagaimana yang telah direncanakan dalam RAPBU sebagai Bagian Laporan Tahunan kepada Senat untuk diteruskan kepada Pengurus YPI “45”.
(5) Pengurus Yayasan menilai dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Rektor untuk diterima/ditolak dan disahkan sebagai Keputusan Pengurus YPI “45”.
BAB XIV PENJAMINAN MUTU INTERNAL, PENGAWASAN EKSTERNAL DAN AKREDITASI
Penjaminan Mutu Internal
Pasal 65 (1) Untuk meningkatkan dan memenuhi standar mutu dalam penyelenggaran pendidikan tinggi
dilakukan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (2) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu dimaksud difasilitasi oleh Kantor Penjaminan Mutu. (3) Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan dengan cara penetapan kebijakan mutu, peraturan
mutu, standar mutu, serta dikendalikan melalui manual-manual prosedur dari setiap proses akademik, organisasi, manajemen dan administrasi.
(4) Pengendalian yang dimaksud di ayat (3) meliputi aspek-aspek perencanaan, pengarahan, sumberdaya manusia dan prasarana/sarana, pengawasan, monitoring dan evaluasi internal.
(5) Pengendalian dalam Bidang Akademik meliputi aspek-aspek mutu dalam Rekrutasi/Penerimaan Mahasiswa, Isi Pendidikan, Proses Pendidikan dan Pembelajaran, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Prasarana dan Sarana, Pengelolaan Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan, dan Penilaian Pendidikan.
(6) Pengendalian terhadap organisasi meliputi aspek-aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan produktivitas struktur organisasi.
(7) Pengendalian dalam Bidang Manajemen meliputi sistem kerja dan kinerja pimpinan, staf, dan pegawai pada organisasi universitas, fakultas, sekolah pasca sarjana, jurusan/program studi, unit pelaksana teknis, serta lembaga/kantor/pusat.
(8) Pengendalian dalam bidang administrasi meliputi aspek-aspek efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pelayanan terhadap mahasiswa, dosen, pimpinan, staf, dan masyarakat.
(9) Pengendalian dalam bidang prasarana dan sarana meliputi kebutuhan ambang batas dan standar pelayanan optimum baik untuk kebutuhan organisasi maupun proses pembelajaran
STATUTA UNISMA TAHUN 2016 32
dan aktivitas kemahasiswaan. (10) Hasil monitoring dan evaluasi internal menjadi masukan untuk melakukan pengendalian dan
perubahan/perbaikan mutu pada berbagai aspek secara terus menerus. (11) Untuk pengendalian yang bersifat khusus, dapat dibentuk komisi atau tim sesuai dengan
kebutuhan, ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu dapat diatur dengan Peraturan Rektor.
Pengawasan Eksternal dan Akreditasi
Pasal 66 (1) Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang di bawah
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan badan-badan independen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau diminta oleh UNISMA.
(2) Program Studi diakreditasi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan badan-badan independen yang ditugaskan oleh Pemerintah.
(3) Untuk mempersiapkan proses akreditasi dibentuk tim pada tingkat jurusan/program studi, fakultas, dan universitas dan tim sudah harus terbentuk dan mulai berkerja 12 (dua belas) bulan sebelum masa akreditasi berakhir.
(4) Kantor Penjaminan Mutu dapat memberikan bantuan asistensi dan penilaian internal dalam persiapan Akreditasi Program Studi.
(5) Selain akreditasi program studi melalui BAN-PT dapat pula dilakukan akreditasi institusi, sertifikasi oleh badan-badan sertifikasi misalnya International Standard Organization (ISO), badan sertifikasi profesi, dan lain-lain sesuai dengan relevansi dan kebutuhan pengembangan UNISMA.
BAB XV PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN
Pasal 67 (1) Laporan Pertanggungjawaban unit-unit kerja dilakukan secara berkala dan bertingkat
melalui mekanisme Rapat Pimpinan setiap bulan, Rapat Monitoring setiap tiga bulanan dan/atau enam bulanan, Rapat Evaluasi dan Rapat Kerja setiap akhir tahun akademik.
(2) Laporan pertanggungjawaban pada ayat (1) di atas mencakup program rutin dan pengembangan serta hal-hal yang dilaporkan meliputi Capaian Program, Realisasi Anggaran, Manajemen Waktu, Administrasi Keuangan, dan Evaluasi Keberhasilan Program.
(3) Laporan Pertanggungjawaban Jabatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pasca Sarjana dan Rektor disampaikan pada akhir masa jabatannya.
(4) Laporan Pertanggungjawaban Jabatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana disampaikan kepada Senat Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhir masa jabatannya untuk dievaluasi, dinilai tingkat keberhasilannya, dan disahkan.
(5) Laporan Pertanggungjawaban Jabatan Rektor disampaikan kepada Senat Universitas dan Yayasan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhir masa jabatannya untuk dievaluasi, dinilai tingkat keberhasilannya dan disahkan.
(6) Hal-hal yang perlu dilaporkan pada ayat (4) dan (5) di atas meliputi: Perkembangan Jumlah Mahasiswa, Perkembangan Isi Pendidikan, Perkembangan Proses Pendidikan dan Pembelajaran, Perkembangan Kompetensi Lulusan, Perkembangan Pendidik dan Tenaga
ivependidjkan, Perkembangan Prasarana dan Sarana, Perkembangan Pengelolaan
Pendidikan, Perkembangan Penerimaan dan Pembiayaan Pendidikan, Perkembangan
Penilaian dan Evaluasi Pendidikan, Perkembangan Kemahasiswaan, dan Perkembangan
Usaha dan Kerjasama.
(1) Perubahan statuta yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam
"45” Bekasi ini disampaikan kepada Menteri dan instansi terkait sebagai wujud laporan
pengembangan tata kelola universitas.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam
"45" Bekasi ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan kebutuhan.
(3) Peraturan Yayasan Pendidikan Islam "45" ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
B A B X V I
K E T E N T U A N P E N U T U P
Pasal 68
, Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 13 Juni 2016
Yayasan Pendidikan Islam "45" Bekasi
Ketua Pengurus
S T A T U T A U N IS M A T A H U N 2 0 1 6
UNIVERSITAS ISLAM ”45” (UNISMA)BEKASI Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113 Tepl.021 88088551-54, 8802015 EXT. 121
Homepage: www.unismabekasi.ac.id