Donny Danardono 1

Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan

Materi Kuliah Perpajakan

Donny Danardono 2

PENGHASILAN

OBYEK PAJAK BUKAN OBJEK PAJAK

FINAL TDK FINAL

PEMOTONGAN DIBAYAR SENDIRI PEMOTONGAN DIBAYAR SENDIRI

Th Berjalan = Pelunasan Pajak Th Berjalan = Kredit PajakAkhir Tahun = PPh DihitungKembali atas seluruhpengh setahun.

Donny Danardono 3

SISTEM PEMBAYARAN

PAJAKSELF

ASSESSMENTOFFICIAL

ASSESSMENT

WITHHOLDINGSYSTEM

Donny Danardono 4

KEWAJIBAN PAJAK THN BERJALAN

(CURRENT PAYMENT)

ESTIMATED TAX

WITHHOLDING TAX

TUJUAN:-KELANCARAN KAS NEGARA-MERINGANKAN BEBAN WAJIB PAJAK

Donny Danardono 5

WITHHOLDING TAX

PEMBERI PENGHASILAN

PENERIMA PENGHASILAN

OBYEKTARIF

TATA CARAHAK DAN KEWAJIBAN

JENIS PAJAK

Donny Danardono 6

ASPEK PPh PASAL 21/26, 22, 23/26 & 4 AYAT (2)PASAL 15 DALAM KEGIATAN SEHARI-HARI

SUBJEK

OBJEK

DPP&

TARIF

ADMINISTRASI

STRATEGI

SIAPA -SIAPAYANG BERPERAN

APA-APAYANG DIKENAKAN

PAJAK

TARIFDAN

PERHITUNGAN

KEWAJIBANMENURUT PERATURAN

BAGAIMANA CARAMENGHINDARI

TIMBULNYA MASALAH

Donny Danardono 7

KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK

DAFTAR NPWP

MELAKSANAKAN PEMOTONGAN MEMBUATKAN BUKTI POTONG

MELAPORKAN PEMOTONGAN PAJAK

MENYETOR PAJAK

MENYIMPAN DATA-DATA SELAMA 10 TAHUN

Donny Danardono 8

HAK PEMOTONG PAJAK

1. MEMINTA BUKTI POTONG2. PERMOHONAN PEMBEBASAN

PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

3. PEMBETULAN SPT (PASAL 8 UU KUP)

4. MENGAJUKAN KEBERATAN DAN BANDING

5. MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN ATAU SSP

Donny Danardono 9

SANKSI-SANKSI

1. TIDAK ATAU TERLAMBAT MENYAMPAIKAN SPT

2. PEMBETULAN SPT

A. SPT BELUM DIPERIKSA

B. SPT SUDAH DILAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN

C. JANGKA WAKTU 2 TAHUN SUDAH LEWAT

3. TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK

4. PENELITIAN SPT

5. SKPKB

6. SKPKBT

7. BUNGA PENAGIHAN

8. MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK

9. ALPA

10. SENGAJA

Donny Danardono 10

PEMBUATAN BUKTI POTONGMAX. AKHIR BULAN SAAT TERHUTANG

SETOR PPh 23/26, PPh FINAL

MAX. HARI KE 10

LAPOR SPT MAX TANGGAL 20

SANKSI-SANKSI

TELAT SETOR2 % X KURANG SETOR PER BULAN

TELAT LAPOR SPT Rp 50.000,-

TIDAK SETOR2 % X KURANG SETOR PER BULAN DAN 100 % X POKOK PAJAK

PROSES ADMINISTRASIPROSES ADMINISTRASI

Donny Danardono 11

Peg Tetap

Peg. Tidak Tetap

Penerima Honorarium/Bukan Pegawai

Tenaga Ahli

Penerima Pesangon/Pensiun Sekaligus

= Trf Psl 17 x (Ph Bruto- B.Jab-Pensiun-PTKP)

= Trf Psl 17 x (Ph Bruto-PTKP)

= Trf Psl 17 x Ph Bruto

= 7,5% x Ph Bruto

= Tarif Khusus x Ph Bruto dan bersifat Final

TARIF DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21/26

JIKA DITERIMA WPLN = 20% X Ph BRUTO

Donny Danardono 12

TERUTANGNYA PPh PASAL 23/26

Umum:•Akhir bulan pembayaran atau terutangnya penghasilan, mana yang lebih dulu.

Khusus:•Saat jatuh tempo bunga dan sewa•Saat tersedia untuk dibayarkan dividen•Saat yang ditentukan dalam kontrak/ perjanjian atau faktur royalti, jasa

JIKA PEMBEBANAN BIAYA MASIH BERSIFAT CADANGAN• BELUM TERUTANG PPh PASAL 23

• Di PPh BADAN BIAYA TSB DIKOREKSI (NDE)

Donny Danardono 13

PEMOTONGAN PPH 21 DAN PPH 26

PEKERJAAN ATAU JABATAN JASA DAN KEGIATAN

YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI

WP DN WP LN

PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN

PENGHASILAN BERUPA:GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN

Donny Danardono 14

PPh PASAL 22

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.