skripsi piutang tidak tertagih ( pt. pelabuhan …
TRANSCRIPT
SKRIPSI
ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PIUTANG TERHADAP JUMLAHPIUTANG TIDAK TERTAGIH (Bad Debts) PADA
PT. PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)CABANG MAKASSAR
ANDI VINAWATI RISDAH10572 0373 212
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR2016
ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PIUTANG TERHADAP JUMLAHPIUTANG TIDAK TERTAGIH (Bad Debts) PADA
PT. PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)CABANG MAKASSAR
ANDI VINAWATI RISDAH10572 0373 212
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh GelarSarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR2016
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI : HUBUNGAN ANTARA KOMPENSASI NONFINANCIAL DENGAN MOTIVASI KERJAKARYAWAN PADA PT. PUTRA TRANSPORNUSANTARA CABANG MAKASSAR
NAMA : MUKHLAS
NIM : 105720360012
JURUSAN : MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Skripsi telah di seminarkan pada tanggal 24 Juni 2016
Makassar, Mei 2016
Menyetujui,
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. H. Muchram BL.,MS St. Marhumi. SE, MM
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Ketua Jurusan Manajemen
DR. H. Mahmud Nuhung, MA Moh. Aris Pasigai,. SE,MMNBM: 497794 NBM: 1093485
iv
MOTTO
Seseorang manusia harus cukup rendah hati untuk mengakui
Kekhilafanya,cukup bijak untuk mengambil,manfaat dari pada
Kegagalannya dan cukup berani untuk membetulkan kekhilafannya.
KU PERUNTUKKAN KARYA INI
Kepada ayah dan ibunda tercinta, serta saudara dan keluarga dekatku yang
Telah banyak membantu penulis baik moral maupun material,dan senantiasa
Mencurahkan kasih sayang serta serta selalu
Mengiringi do’a suci.
v
ABSTRAK
ANDI VINAWATI RISDAH. 2016. Analisis Efektifitas Pengeloaan PiutangTerhadap Jumlah Piutang Tidak Tertagih (Bad Debts) pada PT. PelabuhanIndonesia IV (Persero) Cabang Makassar. Dibimbing Oleh Abdul Muttalib danAbd.Salam
Penelitian ini dilakukan dengan metode relevan.Metode ini dilakukandengan pengamatan langsung melalui observasi dan wawancara pada bagianperusahaan, khususnya pada keuangan, serta sejumlah informasi yang terkait,untuik mendapatkan informasi yang akurat dan menggunakan beberapa teori Dariliterature-literatur.
Data yang digunakan data Kualitatif yaitu data yang merupakankumpulan dari data non-angka, yang bentuknya informasi baik lisan maupuntulisan, seperti: sejarah singkat berdirinya perusahaan, pembagian tugas danstruktur perusahaan, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan penulisanini. Dan menggunakan data Kuantitatif yakni data yang diperoleh perusahandalam bentuk angka-angka, seperti laporan keuangan perusahaan.
Hasil penelitian disimpulkan, bahwa tingkat perputaran piutang(Receivable Turn Over-RTO) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, Umurrata-rata pengumpulan piutang (Avarage collection period-ACP) semakinmeningkat terutama pada tahun 2008. Ini berarti perusahaan belum efektif dalammengelola piutang usahanya, sebab standar pengumpulan piutang yang diterapkanoleh perusahaan adalah batas pelunasan atau tanggal jatuh tempo selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kalender sejak nota tagihan diterima oleh penggunajasa, jika hari rata-rata penagihan dapat ditekan hingga sekecil meungkin, makapresentase penagihan piutang akan terus meningkat sesuai dengan presentasepenurunan hari rata-rata penagihan, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) CabangMakassar masih kurang optimal dan efektif dalam mengelola dan mengendalikanpiutang usahanya.
Kata Kunci: Pengolahan Piutang, Bad Debts, PT. Pelabuhan Indonesia IV.
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan
rahmat dan taufik-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
sesuai dengan waktu yang direncanakan. Skripsi ini berjudul Analisis Efektifitas
Pengelolaan Piutang Terhadap Jumlah Piutang Tidak Tertagih (Bad Debts) pada
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar.
Dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai
pihak terutama dari Abdul Muttalib, SE.,MM dan Abd. Salam HB, SE.,
M.Si.Ak,CA Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, yang
penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan
mulai penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini. Karena itu, pada
kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih.
Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada DR. H. Irwan
Akib, M.Pd., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. H. Mahmud
Nuhung, S.E.,M.A., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Terkhusus, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang
tua atas dorongan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Harapan penulis, semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak
mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin.
Makassar, Juni 2016
Penulis
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ iii
MOTTO .......................................................................................................... iv
ABSTRAK ...................................................................................................... v
KATA PENGANTAR.................................................................................... vi
DAFTAR ISI .................................................................................................. vii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR...................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Masalah Pokok .............................................................................. 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Manajemen Keuangan dan Jenis-Jenis Laporan
Keuangan....................................................................................... 5
B. Pengertian dan Jenis- Jenis Piutang ............................................... 7
C. Kebijaksanaan Penjualan Kredit ................................................... 7
D. Kerangka Pikir .............................................................................. 19
E. Hipotesis ...................................................................................... 20
BAB III METODE PENELITIAN
A. Tempat Dan Waktu Penelitian ...................................................... 21
B. Metode Pengumpulan data............................................................. 21
C. Jenis Dan Sumber Data .................................................................. 21
D. Definisi Operasional....................................................................... 22
E. Metode Analisis ............................................................................ 24
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan............................................................ 26
B. Visi Misi Perusahaan ..................................................................... 29
viii
C. Struktur Organisasi Perusahaan ..................................................... 30
D. Tugas & Tanggung Jawab Perusahaan .......................................... 34
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Piutang Usaha Perusahaan.............................................................. 37
B. Pengolahan dan Pengendalian Piutang Usaha Perusahaan ............ 39
C. Prosedur Pengolahan dan Pengendalian Piutang Usaha Perusahaan 42
D. Kriteria Untuk Mengukur Efektivitas Pengolahan Piutang Usaha 52
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan..................................................................................... 63
B. Saran ............................................................................................... 64
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
1. Pengendalian dan Pengelolaan Piutang Usaha PT. Pelabuhan IV
(Persero) Cabang Makassar ......................................................................... 39
2. Perhitungan Receivable Turn Over (RTO) .................................................... 53
3. Perhitungan Average Collection Period ........................................................ 56
4. Perhitungan Rasio tunggakan dan rasio penagihan ....................................... 58
5. Piutang Usaha ................................................................................................ 61
x
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
1. Definisi Piutang ............................................................................................ 12
2. Bagan Kerangka Pemikiran ........................................................................... 32
3. Bagan Struktur Organisasi ............................................................................. 47
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin pesat dewasa ini, maka tingkat kebutuhan manusia akan semakin
meningkat pula. Untuk itu manusia akan selalu berusaha agar dapat memenuhi
dan mencukupi segala kebutuhan baik berupa barang ataupun jasa. Hal ini
mengakibatkan semakin banyaknya perusahaan yang tumbuh dan
berkembang, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, yang pada
hakekatnya untuk mendapatkan keuntungan dan kelak dikemudian hari akan
mengalami perkembangan dan kemajuan.
Pada dasarnya tujuan perusahaan adalah meningkatkan kekayaan
pemiliknya atau pada umumnya adalah memperoleh profit. Untuk menunjang
kesuksesan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja tersebut, maka
dibutuhkan manajemen yang baik dan didukung oleh sumber daya manusia
yang berkualitas serta mampu bekerja sama dalam sebuah sistem manajemen.
Salah satu bidang manajemen yang berperan penting dalam hal ini adalah
manajemen keuangan. Pengelolaan manajemen keuangan memungkinkan
perusahaan mengatur, mengontrol, memaksimalkan pendapatan,
mengalokasikan sumber-sumber modal serta menekan biaya dari keseluruhan
aktivitas perusahaan, sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan
keuntungan yang maksimal.
Berbicara mengenai pengelolaan manajemen keuangan yang salah
satunya membicarakan tentang piutang, maka perusahaan perlu merencanakan
2
dan menganalisis secara seksama kebijakan-kebijakan dalam pengendalian
dan pengelolaan piutang sehingga apa yang diharapkan dapat berjalan sesuai
dengan harapan perusahaan.
Secara umum, piutang timbul karena adanya transaksi penjualan
barang atau jasa secara kredit. Penjualan secara kredit dilakukan untuk
mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah ada dan juga untuk
menarik pelanggan baru bagi perusahaan. Persyaratan–persyaratan kredit
mungkin berbeda dari satu jenis usaha kejenis usaha lainnya. Namun, tentu
saja dalam hal ini masih terdapat pengecualian karena sering kali perusahaan
memberikan persyaratan yang begitu mudah kepada pelanggan tertentu baik
dalam membantu pelanggan tersebut maupun menariknya agar mereka mau
menjadi langganan tetap perusahaan.
Penjualan kredit yang pada akhirnya akan menimbulkan hak penagihan
piutang kepada pelanggan, sangat erat hubungannya dengan persyaratan–
persyaratan kredit yang diberikan, sekalipun pengumpulan piutang sering kali
tidak tepat waktu. Dengan demikian, dibutuhkan kebijaksanaan pengumpulan
piutang yang diolah dengan cara seefisien mungkin.
Sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan penjualan kredit,
maka sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu mengenai jumlah dana yang
diinvestasikan dalam piutang.syarat penjualan dan pembayaaran yang di
inginka,kemungkinan kerugian piutang (piutang tidak tertagih)dan resiko yana
akan timbul lainnya. Oleh karena itu, system pengendalian dan pengelolaan
piutang yang efektif akan mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam
menjalankan kebijakan penjualan barang atau jasa secara kredit. Dan
3
sebaliknya, jika pengendalian dan pengelolaan piutang tidak berjalan dengan
efektif, yaitu lemahnya kebijakan pengumpulan dan prosedur penagihan
piutang, maka akan menimbulkan resiko piutang tak tertagih.
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar, merupakan
salah satu BUMN yang dipercaya oleh pemerintah dalam mengembangkan
sektor penyediaan dan pengelolaan jasa transportasi air, khususnya laut. Untuk
mendukung pengangkutan laut inilah dibutuhkan pelabuhan yang merupakan
simpul sistem pengangkutan laut dengan darat. Pada masa kini, meskipun
banyak orang yang memilih menggunakan pesawat terbang sebagai sarana
angkutan yang paling cepat. Tetapi, fungsi pelabuhan laut tidak berkurang.
Karena daya angkut kapal yang sangat besar yang merupakan daya tarik
tersendiri bagi dunia perdagangan.
Jasa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan PT. Pelabuhan
Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar adalah berupa pelayanan jasa kapal
yang meliputi pelayanan labuh, pandu, tambat, dan tunda. Pelayanan barang
yang meliputi jasa penyediaan air, listrik, persewaan alat dan telfon. Namun,
pelayanan ini sebagian besar dilakukan secara kredit. Berikut adalah daftar
piutang PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar. Dalam suatu
perusahaan, ada kalanya penjualan kredit lebih besar posisinya dari pada
penjualan secara tunai dan memberikan kontribusi terbesar terhadap laba
perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peranan manajemen piutang
dalam hal ini menjadi sangat penting bagi perusahaan yang bersangkutan.
Beberapa cara yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya piutang tak
tertagih yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan antara lain:
4
mempercepat proses penerbitan nota, mempercepat pengantaran surat
penagihan, konfirmasi yang baik dari pemakai jasa, dan lain-lain sebagainya.
Akan tetapi, masalah yang umum dihadapi adalah penagihan piutang yang
telah jatuh tempo tidak selalu dapat diselesaikan dengan seluruhnya.
Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengangkat judul
“Analisis Efektivitas Pengelolaan Piutang Terhadap jumlah piutang tidak
tertagih (Bad Debt) Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang
Makassar.”
B. Rumusan Masalah
Perumusan masalah dari penelitian ini adalah:
“Apakah pengelolaan piutang sudah efektif untuk mengurangi piutang tidak
tertagih (Bad Debts) pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang
Makassar?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:
- Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan piutang sehingga dapat
mengurangi jumlah piutang tidak tertagih yang diterapkan oleh PT.
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar
2. Manfaat Penelitian
a. Sebagai bahan masukan bagi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Cabang Makassar dalam pengelolaan piutang sehingga dapat
mengurangi jumlah piutang tidak tertagih.
b. Sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya atau khususnya bagi
peneliti untuk masalah yang sama.
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Manajemen Keuangan dan Jenis-Jenis Laporan Keuangan
1. Pengertian Manajemen Keuangan
Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran,
pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan
dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Penjelasan Singkat
Masing-Masing Fungsi Manajemen Keuangan:
a. Perencanaan Keuangan Membuat rencana pemasukan dan
pengeluaraan serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
b. Penganggaran Keuangan Tindak lanjut dari perencanaan keuangan
dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
c. Pengelolaan Keuangan Menggunakan dana perusahaan untuk
memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
d. Pencarian Keuangan Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang
ada untuk operasional kegiatan perusahaan.
e. Penyimpanan Keuangan Mengumpulkan dana perusahaan serta
menyimpan dana tersebut dengan aman.
f. Pengendalian Keuangan Melakukan evaluasi serta perbaikan atas
keuangan dan sistem keuangan pada paerusahaan.
g. Pemeriksaan Keuangan Melakukan audit internal atas keuangan
perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan (Lukman
Syamsuddin, 2007:256).
5
6
2. Pengertian Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan ikhtisar yang menggambarkan
keadaaan harta, kewajiban, dan modal suatu perusahaan pada waktu
tertentu serta memberi informasi tentang hasil usaha perusahaan selama
periode waktu tertentu (suatu periode akuntansi). Informasi akuntasi dalam
pelaporan keuangan merupakan informasi yang bermanfaat bagi investor
dan kreditor dalam membuat keputusan ekonomi dan bisnis seperi
keputusan investasi dan keputusan kredit yang rasional (Semcesen
Budiman dan Baldric, 2008:113).
Laporan keuangan juga melaporkan prestasi historis dari suatu
perusahaan dan memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis dan
ekonomi. Untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan.
Dalam menganalisa dan menafsirkan suatu laporan keuangan,
seorang analis harus mempunyai pengertian yang mendalam mengenai
bentuk–bentuk maupun prinsip-prinsip pengkajian laporan keuangan serta
masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pengurusan laporan
keuangan tersebut.
Analisi laporan keuangan tidaklah berarti megurangi kebutuhan
akan pengunaan pertimbangan-pertimbangan,melainkan memberikan dasar
yang layak pada sistematis dalam menggunakan pertimbangan-
pertimbangan tersebut (Fanny dan baldric,2009:42).
3. Jenis-Jenis Laporan Keuangan
Dua jenis laporan keuangan (utama) yang umumnya dibuat oleh
setiap peruahaan adalah neraca dan laporan laba rugi
7
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Piutang
Pada saat perusahaan menjual hasil produksinya penjualan dapat
dilakukan secara tunai ataupun secara kredit. Memberikan kredit berarti
melakukan investasi kepada pelanggan. Penjualan secara kredit tersebut
merupakan suatu upaya untuk meningkatkan penjualan. Dengan
meningkatnya penjualan diharapkan terjadi peningkatan terhadap laba
perusahaan.
Piutang timbul pada saat perusahaan melakukan pinjaman secara kredit.
Namun, memeiliki piutang menimbulkan biaya bagi perusahaan. Oleh karena
itu, analisis terhadap piutang penting karena dampaknya terhadap posisi
aktiva dan arus laba. Kedua dampak ini saling terkait. Pengalaman
menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat menagih semua piutangnya.
Definisi piutang menurut (Indriyo dan Basri, 2004:81), piutang dalah
meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap perorangan, organisasi,
badan atau debitur lainnya. Piutang juga timbul dari berbagai jenis transaksi,
yang paling umum adalah penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara
kredit.
C. Kebijaksanaan Penjualan Kredit
Kebijaksanaan penjualan kredit merupakan pedoman yang ditempuh
oleh perusahaan dalam menentukan apakah seseorang pelanggan akan
diberikan kredit dan jika diberikan berapa banyak atau berapa jumlah kredit
yang akan diberikan.
8
Ada beberapa unsur yang terkandung dalam penjualan kredit
sebagaimana yang dijelaskan oleh (Kasmir, 2008:74), yaitu:
1. Kepercayaan
Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya
dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar – benar diterimanya
kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu
Yaitu suatu masa yang akan memisahkan antara pemberian prestasi
dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. Degree of Risk
Yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka
waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi
yang akan diterima pada masa yang akan datang.
4. Prestasi
Yaitu objek kredit yang tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam
bentuk barang dan jasa.
a. Kebijaksanaan Pengelolaan Piutang
Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam hal
kebijaksanaan piutang menurut Gunawan Adisaputra (2006:64), antara lain :
1. Dibentuknya unit kerja atau seksi yang khusus ditugaskan mengurusi
piutang, yang mana tugasnya meliputi :
a. Mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit.
b. Menyeleksi calon debitur.
c. Membukukan transaksi kredit yang terjadi.
9
d. Melakukan penagihan piutang.
e. Membukukan piutang.
f. Menyusun dan mengklasifikasikan piutang outsanding menurut
usianya masing-masing.
g. Membuat analisa dan evaluasi piutang sebagai salah satu bentuk
investasi.
h. Menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dari piutang.
i. Membuat laporan tentang pengelolaan piutang baik para pengambil
keputusan tentang piutang.
2. Digariskannya kebijakan piutang yang jelas untuk digunakan sebagai
pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang, yang meliputi :
a. Penentuan plafond kredit untuk berbagai jenis/tingkatan debitur.
b. Penentuan jangka waktu kredit.
c. Pedoman melakukan seleksi calon kerja debitur.
d. Penentuan jumlah piutang ragu-ragu maksimal yang dapat dibenarkan
sebagai dasar penentuan besarnya cadangan piutang ragu-ragu.
e. Penentuan jumlah anggaran yang digunakan untuk administrasi
piutang.
3. Penentuan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang.
Berbagai kriteria yang dapat digunakan sebagai indikator efisiensi
pengelolaan piutang, antara lain:
a. Tingkat perputaran piutang.
b. Persentase piutang yang tak tertagih.
10
c. Biaya pengelolaan piutang, yang terdiri dari;
1) Biaya modal
2) Biaya administrasi piutang
3) Biaya piutang tak tetagih
Biaya ini berbeda dari waktu ke waktu karena:
a. Perbedaan jumlah langganan yang harus dilayani.
b. Perbedaan nilai piutang keseluruhan yang harus dikelola.
c. Perbedaan fungsi piutang atau penjualan kredit dari waktu ke waktu
berhubungan dengan adanya perbedaan kondisi dan situasi ekonomi
secara umum.
d. Perbedaan jangka waktu kredit yang diberikan.
1. Biaya administrasi piutang
Biaya ini terdiri dari biaya organisasi/unit kerja yang mengelola
piutang,yaitu gaji dan jaminan social lain bagi penagihan dan
pengadministrasian piutang.Misalnya biaya menelfon,surat –
menyurat,biaya perjalanan bagi penagih dan lain – lain.
2. Beban atas adanya piutang yang tertagih
Karena adanya resiko piutang tak tertagih,maka perusahaan harus
mentiapkan /perlu di bentuk cadangan piutang ragu – ragu yang di
bentuk lewat penyisihan dari keuntungan penjualan yang di peroleh
perusahaaan.
11
b. Cara Pengumpulan Piutang
Menurut (Lukman Syamsuddin, 2007:273), cara pengumpulan piutang
yang harus dilakukan oleh perusahaan bilamana langganan atau pembeli belum
membayar sampai jangka waktu yang telah ditentukan, adalah:
1. Melalui surat
Apabila waktu pembayaran utang sudah lewat dari jatuh tempo, maka
perusahaan dapat mengingatkan langganan tersebut bahwa hutangnya telah
jatuh tempo dengan mengirimkan surat. Apabila hutang tersebut belum juga
terbayar, maka dapat dikirimkan surat berikutnya yang lebih mempertegas
dengan menggunakan nada yang keras.
2. Melalui telfon
Apabila setelah dikirim surat teguran ternyata hutang juga belum terbayar,
maka pihak perusahaan dapat menelfon langganan secara pribadi dan
memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Namun, apabila hasil
percakapan tersebut ternyata misalnya: pelanggan mempunyai alasan
tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh pihak perusahaan, maka pihak
perusahaan mungkin bisa memberikan keringanan waktu atau
memperpanjang sampai jangka waktu tertentu.
3. Kunjungan personal
Melakukan kunjungan pribadi ke tempat langganan seringkali digunakan
karena dianggap efektif dalam usaha-usaha pegumpulan piutang.
4. Tindakan yuridis
12
Apabila pihak pelanggan tidak bisa membayar hutangnya, maka perusahaan
dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan
melalui pengadilan.
penagihan tersebut serta keuntungan yang dapat diperoleh dengan
menurunnya lama rata-rata pengumpulan piutang dan semakin kecilnya
kerugian piutang atau piutang tak tertagih.
Adapun prosedur menurut (Suad Husnan, 2004:481), terhadap
pelanggan yang telah terlambat membayar hutangnya, umumnya dilakukan
beberapa prosedur sebagai berikut:
1. Mengirim surat teguran yang menjelaskan bahwa pelanggan telah terlambat
untuk melunasi hutangnya.
2. Menghubungi pelanggan tersebut melalui via telfon secara langsung.
3. Menggunakan bantuan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang jasa
pengumpulan piutang.
4. Menempuh jalur hukum atas pelanggan yang telah telambat atau tidak
membayar hutangnya.
c. Pengendalian Piutang
Dalam pengendalian piutang dibutuhkan suatu usaha untuk mengawasi
setiap perkembangan yang terjadi baik dari jumlah atau kuantitasnya, waktu,
maupun keadaan debitur. Selain hal tersebut, perusahaan perlu menetapkan
kebijakan piutang yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang
mengurusi masalah piutang perusahaan.
12
13
Untuk melaksanakan pengendalian kredit atas dana yang tertanam pada
piutang, maka manajer harus memperhatikan beberapa faktor yang perlu
dipertimbangkan oleh manajer perusahaan.
d. Syarat Kredit
Menurut (Lukman Syamsuddin, 2007:257), syarat kredit yang perlu
dipehatikan oleh pihak manajer antara lain:
1. Biaya-biaya administrasi
Bilamana perusahaan memperlunak standar kredit yang diterapkan, maka
berarti lebih banyak kredit yang diberikan dan tugas-tugas yang tidak dapat
dipisahkan dengan adanya pertambahan penjualan kredit tersebut juga akan
semakin besar. Sebaliknya, apabila standar kredit diperketat, maka jumlah
penjualan kredit yang diberikan akan semakin kecil dan tugas-tugas itu pun
akan semakin kecil dan tugas–tugas itu pun akan semakin sedikit. Dengan
demikian, dapat diperkirakan bahwa pelunasan standar kredit yang lebih
ketat akan mengurangi biaya-biaya administrasi.
2. Investasi dalam piutang
Penanaman modal dalam piutang mempunyai biaya-biaya tertentu.
Semakin besar piutang, semakin besar pula biayanya (carrying cost),
demikian pula sebaliknya. Bilamana perusahaan memperlunak standar
kredit yang digunakan, maka rata-rata jumlah piutang akan mengecil.
Perubahan rata-rata piutang dikaitkan dengan perubahan standar kredit
disebabkan oleh faktor perubahan volume penjualan dan perubahan dalam
kebijaksanaan pengumpulan piutang. Perlunakan standar kredit diharapkan
14
untuk meningkatkan volume penjualan sedangkan standar kredit yang
diperketat akan menurunkan volume penjualan.
3. Kerugian piutang (Bad debt expanses)
Probabilitas resiko kerugian piutang atau bad debt expanses akan semakin
meningkat dengan perlunakan standar kredit, dan akan menurun bilamana
standar kredit di perketat.
4. Volume penjualan
Perubahan standar kredit dapat diharapkan akan mengubah volume
penjualan. Bilamana standar kredit diperlunak maka diharapkan akan dapat
meningkatkan volume penjualan, sedangkan sebaliknya yang diterapkan di
mana perusahaan memperketat standar kredit yang diterapkan maka dapat
diperkirakan bahwa volume penjualan akan menurun.
1. Prinsip pemberian kredit
Pemberian kredit kepada seorang calon debitur harus memnuhi
persyaratan yang di kenal dengan prinsip 5C,kelima prinsip adalah:
1) Character
Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-
sifat pribadi,kebiasaan-kebiasaanya,cara hidup,keadaan dan
latarbelakangkeluargamaupun hobinya.kegunaaan dari penilaian
tersebut untuk mengetahui sejauh mana iktikad/kemauan calon calon
debitur untuk memenuhi kewajibannya(willingness to pay) sesuai
dengan janji yang telah di tetapkan.pemberian kredit atas dasar
kepercayaan,sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan,yaitu
15
adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki
moral,watak dan sifat sifat pribadi yanf positif dan komperatif.
Di samping itu mempunyai tanggung jawab,baik dalam kehidupan
pribadi sebagai manusia,kehidupan sebagai anggota masyarkat,maupun
dalam menjalankan usahanya.
Karakter merupakan factor yang dominan,sebab walaupun calon debitur
tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya,kalau tidak
mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank
di kemudian hari.
2) Capacity
Capacity dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur
mengenai kemampuan melunasi kewajiban kewajibannya dari kegiatan
usaha yang di lakukannya yang akan di biayai dengan kredit dari bank.
Jadi jelaslah maksud dari penilaian dari terhadap capacity ini untuk
menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan di perolehnya
tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai
dengan perjanjian yang telah di sepakatinya (Mulyono,1993).
Pengukuran capacity dari seorang debitur dapat di lakukan melalui
berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha (business
record) tidak,bagaimana mengatasi kesulitan).
Capacity merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam
membayar.
16
3) Capital
Adalah kondisi kekayaaan yang di miliki oleh perusahaan yang di
kelolanya.Hal ini bisa di lihat dari neraca,laporan rugi laba,struktur
permodalan,ratio-ratio keuntungan yang di peroleh seperti return on
equity on investment.dari kondisi di atas di nilai apakah layak calon
pelanggan di beri pembiayaan,dan beberapa besar plafon pembiayaan
yang layak di berikan.
4) Condition Economi
Kredit yang di berikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi
yang dikaitkan sebagai prospek usaha calon debitur.
Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi
perekonomian,oleh karna itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan
usaha calon debitur permasalahan mengenai condition of economy erat
kaitannya dengan factor politik,peraturan perundang undangan Negara
dan perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi
pemasaran seperti gempa bumi,tsunami,longsor,banjir dsb. Sebagai
contoh beberapa saat yang lalu terjadi gejolak ekonomi yang bersifat
negative yang membuat nilai tukar rupiah menjadi sangat rendah,hal ini
menyebabkan perbankan akan menolak setiap bentuk kredit investasi
maupun konsumtif.
17
5) Collateral
Adalahh jaminan yang mungkin bisa di sita apabila ternyata calon
debitur benar-benar tidak dapat bisa memenuhi kewajibannya.Collateral
di perhitungkan paling akhir,artinya bila mana masih ada suatu
kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain,maka bisa
menilai harta yang mungkin bisa di jadikan harta yang mungkin bisa di
jadikan jaminan.
Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan
bisa juga collateral tidak berwujud,seoerti jaminan pribadi
(bortogch),letter of guarantee,rekomendasi.penilaian terhadap collateral
ini dapat di tinjau dari 2 (dua ) segi yaitu :
a. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan
di gunakan.
b. Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat
yuridis untuk di pakai sebagai agunan.
e. Evaluasi Terhadap Pelanggan
Sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan
atau penanbahan kredit oleh pelanggan,perusahaan perlu mengadakan
evaluasi terhadap calon pelanggan,ini di lakukan untuk mencegah ressiko
kredit,yaitu resiko tidak rebayarnya kredit yang telah di berikan.
18
Menurut (Bambang Rudiyanto,2006:108),pada umumnya
perusahaan melakukan evaluasi atas dasar criteria-kriteria penilaian resiko
kredit,yang di kenal dengan 5 K atau 5 C,yaitu:
1. Karakter (Character)
Meneliti dan memperhatikan sifat pribadi, cara hidup, status sosial
dan lain-lain. Hal ini penting karena berkaitan dengan kemauan untuk
membayar.
2. Kemampuan (Capacity)
Meneliti kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya dalam
meraih penjualan atau pendapatan yang dapat diukur dari penjualan yang
dicapai pada masa lalu dan juga keahlian yang dimiliki dalam bidang
usahanya.
3. Kapital (Capital)
Mengukur posisi keuangan secara umum dengan memperhatikan
kapital atau modal yang dimiliki perusahaan dan juga perbandingan hutang
dan kapital.
4. Kolateral (Collateral)
Mengukur besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai kolateral
atas kredit.
5. Kondisi (Condition)
Memperhatikan kondisi perekonomian pada umumnya serta
kecenderungan perekonomian yang akan mempengaruhi terhadap jalannya
usaha perusahaan.
19
A. Rasio tunggakan
Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah piutang yang telah
jatuh tempo dari sejumlah penjualan kredit yang dilakukan dari piutang
yang belum tertagih.
Menghitung rasio tunggakan :
B. Rasio penagihan
Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas penagihan
yang dilakukan atau berapa besar piutang yang tak tertagih dari total
piutang yang dimiliki perusahaan.
Menghitung rasio penagihan :
D. Kerangka Pikir
Adapun model penelitian ataupun kerangka pikir yang merupakan ringkasan
dari kerangka pemikiran yang dimana dimulai dengan adanya laporan
keuangan yang menggambarkan modal suatu perusahaan pada waktu tertentu,
kemudian timbul tagihan kepada pihak lain (kreditur / langganan) dan
diselesaikan atau dianalisis dengan rumus RTO, ACP, Rasio Tunggakan dan
Rasio Penagihan yang dapat dikemukakan sebagai berikut.
X 100%Rasio Penagihan =Jumlah Piutang Yang Tertagih
Total Piutang
X 100%Rasio Tunggakan =Saldo Piutang tertunggak Akhir Periode
Total Piutang Pada Periode Yang Sama
20
Gambar 2.2Bagan Kerangka Pemikiran
E. Hipotesis
Maka mengacu pada rumusan masalah ysang telah di kemukakan di atas
penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:
“ Di duga bahwa pengelolaan piutang perusahaaan sudah efektif sehingga
dapat mengurangi piutang tidak tertagih (Bad Debts) pada PT.Pelabuhan
Indonesia IV (persero)Cabang Makassar.
21
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian dalam rangka pengumpulan data dalam penulisan
skripsi ini adalah pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang
Makassar yang berlokasi di Jalan Soekarno No. 1 Makassar. Adapun waktu
penelitian yaitu dua bulan.
B. Metode Pengumpulan data
Dalam memperoleh data guna penelitian penulisan ini, maka perlu
dilakukan proses pengumpulan data yang didalamnya terdiri dari informasi-
informasi yang diterima oleh penulis baik dalam bentuk lisan maupun tulisan,
maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang releva
n dengan penganalisan masalah, yaitu:
1. Penelitian Lapang (Field Research)
Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung melalui observasi
dan wawancara pada bagian perusahaan, khususnya pada keuangan, serta
sejumlah informasi yang terkait, untuik mendapatkan informasi yang
akurat dan lengkap yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penulis menggunakan beberapa teori Dari literature-literatur yang
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas
21
22
C. Jenis dan Sumber Data
Dalam penulisan laporan ini, jenis data yang digunakan sebagai berikut:
1. Data Kualitatif
Yaitu data yang merupakan kumpulan dari data non-angka, yang bentuknya
informasi baik lisan maupun tulisan, seperti: sejarah singkat berdirinya
perusahaan, pembagian tugas dan struktur perusahaan, dan lain-lain
sebagainya yang berhubungan dengan penulisan ini.
2. Data Kuantitatif
Yakni data yang diperoleh perusahan dalam bentuk angka-angka, seperti
laporan keuangan perusahaan.
Sumber Data
Sumber data dalam menyelesaikan dan menganalisis data dalam penyusunan
skripsi ini, penulis memperoleh data, berupa :
1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, observasi, maupun
wawancara langsung dengan staff pelaksana perusahaan tentang berbagai
hal yang berkaitan dengan tujuan perusahaan.
2. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan, seperti:
neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas selama tujuh tahun terakhir,
serta dokumen–dokumen perusahaan yang berhubungan dengan tujuan
penelitian.
23
D. Definisi Operasional
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan membedakan
pelaksanaan penelitian, maka perlu diberikan definisi mengenai variable yang
diteliti sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan adalah ikhtisar yang menggambarkan keadaaan harta,
kewajiban, dan modal suatu perusahaan pada waktu tertentu serta memberi
informasi tentang hasil usaha perusahaan selama periode waktu tertentu
2. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditur atau langganan)
sebagai akibat adanya penjualan barang dagang secara kredit.
3. Rasio perputaran piutang (Receivable turn over-RTO)
Rasio perputaran piutang adalah besarnya rasio total penjualan kredit
terhadap saldo piutang rata-rata selama periode tertentu. Apablia angka
piutang rata-rata sama dengan 0 (nol), berarti perusahaan sudah tidak
memiliki piutang lagi atau dengan kata lain, semua piutang sudah tertagih.
4. Umur rata–rata piutang (Avarage collection period-ACP)
Rasio ini berfungsi untuk mengetahui rata-rata hari yang diperlukan untuk
mengumpulkan piutang. Hasil yang ditetapkan dari perhitungan ini akan
dihubungkan dengan jumlah hari yang ditetapkan sebagai standar kredit
jika lebih kecil atau sama dengan, maka berarti pengendalian piutang dapat
dikatakan berhasil, dan sebaliknya, maka berarti beberapa pelanggan
kredit melakukan penunggakan atau melanggar standar kredit yang
ditetapkan perusahaan.
5. Rasio tunggakan
24
Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah piutang yang telah
jatuh tempo dari sejumlah penjualan kredit yang dilakukan dari piutang
yang belum tertagih.
6. Rasio Penagihan
Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas penagihan
ang dilakukan atau berapa besar piutang yang tak tertagih dari total
piutang yang dimiliki perusahaan.
E. Metode analisis
Beberapa Metode analisis yang dipakai penulis yaitu metode deskriptif
kuantitatif, antara lain sebagai berikut :
1. Rasio perputaran piutang (Receivable turn over-RTO)
Rasio perputaran piutang adalah besarnya rasio total penjualan kredit
terhadap saldo piutang rata-rata selama periode tertentu. Apablia angka
piutang rata-rata sama dengan 0 (nol), berarti perusahaan sudah tidak
memiliki piutang lagi atau dengan kata lain, semua piutang sudah tertagih.
Menghitung Receivable turn over–RTO
Dimana, untuk menghitung rata – rata piutang adalah,
2. Umur rata–rata piutang (Avarage collection period-ACP)
Rasio ini berfungsi untuk mengetahui rata–rata hari yang diperlukan untuk
mengumpulkan piutang. Hasil yang ditetapkan dari perhitungan ini akan
= … Kali100%
Receivable Turn Over =Penjualan Kredit
Rata – rata Piutang
Rata – rata Piutang =Saldo Awal Piutang x Saldo Akhir Piutang
2
25
dihubungkan dengan jumlah hari yang ditetapkan sebagai standar kredit
jika lebih kecil atau sama dengan, maka berarti pengendalian piutang dapat
dikatakan berhasil, dan sebaliknya, maka berarti beberapa pelanggan
kredit melakukan penunggakan atau melanggar standar kredit yang
ditetapkan perusahaan.
Menghitung Avarage collection period – ACP
3. Rasio tunggakan
Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah piutang yang telah
jatuh tempo dari sejumlah penjualan kredit yang dilakukan dari piutang
yang belum tertagih.
Menghitung rasio tunggakan :
X 100%Rasio Tunggakan =Saldo Piutang Tertunggak Akhir Periode
Total Piutang Pada Periode yang Sama
360
Receivable Turn OverAverage Collection Periode =
26
BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
1. Sejarah Singkat Perusahaan
Di awal abad ke 20 yakni pada tahun 1917 adalah saat
dimulainya pembangunan fisik pelabuhan Makassar, dimana pada saat
itu tumbuh dan berkembangnya pelayaran antar pulau yang sebenarnya
dimulai dengan pengoperasian kapal-kapal oleh KPM (Koningklike
Paketvaart Maatschappic).
Mengingat bahwa komoditi andalan seperti: kopra, rotan, damar
dan rempah-rempah sangat dibutuhkan untuk diekspor ke negeri Belanda
dan di lain pihak pemerintah Hindia-Belanda saat itu perlu
mengendalikan wilayah jajahannya diluar jawa, utamanya dikawasan
Indonesia Bagian Timur, maka dengan KPM dilakukan perjanjian yang
disebut “Croot Archipel Contract”.
Dengan perjanjian ini kapal-kapal KPM wajib melayari trayek-
trayek di kawasan Indonesia Timur dengan teratur, termasuk daerah
lemah dan terpencil dengan imbalan subsidi. Tujuannya adalah selain
kelancaran angkutan rempah-rempah untuk pasaran ekspor di Amsterdam,
juga kelancaran administrasi pemerintah Hindia Belanda.
Selain oleh kapal-kapal KPM, perdagangan dan angkutan antar
pulau, yang utamanya diselenggarakan oleh kapal-kapal layar motor
lokal rakyat dari pedagang Tionghoa dan armada perahu layar motor
26
27
rakyat dari pedagang pribumi. Dimana arus lalulintas transportasi laut
antar pulau juga menyinggahi pelabuhan Makassar, sekarang dikenal
dengan sebutan Pangkalan Soekarno dan Pangkalan Perahu Hasanuddin,
panjang masing-masing dermaga 1360 m dan 338 m.
Sejalan dengan perkembangan arus lalu lintas transportasi laut
antar pulau dan perkembangan Pelabuhan akhirnya pelabuhan Makassar
menjadi pelabuhan transito di kawasan Indonesia Timur sehingga
rasanya kurang mampu lagi menampung tuntutan operasional yang dari
tahun ketahun terus meningkat. Maka dibangun penambahan dermaga
tahun 1959 sepanjang 500 meter yang dikenal dengan sebutan
pangkalan hatta.
Pada tahun 1957 perusahaan pelayaran nasional kita baru mulai
berkembang setelah PELNI mengambil alih KPM yang berkaitan dengan
sengketa mengenai Irian Barat. Sejak saat itu jumlah perusahaan
berkembang pesat, baik untuk pelayaran samudra, nusantara, lokal,
khusus maupun pelayaran rakyat.
Dengan demikian organisasi pelabuhan pun berubah dan
berkembang sesuai dengan situasi dan kebutuhan dengan dikeluarkannya
Stablat 1972 No. 417, Sampai dengan 31 November 1960 dikenal
dengan sebutan jawatan pelabuhan.
Dengan dikeluarkannya peraturan pertama mengenai pelayaran
yaitu peraturan Pemerintah No.5 tahun 1964 yang didalamnya tertuang
27
28
mengenai peraturan Pemerintah No.2 tahun 1969, maka dikeluarkanlah
peraturan mengenai kepelabuhanan atau pelabuhan yaitu:
a. Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 1961 tanggal 1 Januari 1969
s/d Mei 1962, organisasi pelabuhan dikenal dengan sebutan BPU
pelabuhan;
b. Peraturan Pemerintah No. 115 s/d 112 tahun 1961 tanggal 1 Mei
1962 s/d 09 Juni 1969, organisasi pelabuhan dikenal dengan
sebutan PN. Pelabuhan;
c. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1969 tanggal 9 Juni 1969 s/d 25
April 1983, organisasi pelabuhan dikenal dengan sebutan badan
pengusaha pelabuhan (BPP).
Sejak meningkatnya volume angkutan baik di dalam maupun di
luar negeri dari tahun ke tahun seirama pula dengan meningkatnya
pertumbuhan ekonomi dan volume ekspor Indonesia, maka peranan
transportasi makain meningkat. Dengan tujuan menekan biaya transport,
khususnya transportasi laut dan penggalakan ekspor nonmigas, maka
derelugasi pertama sector angkutan laut dikeluarkan melalui INPRES
No. 4 tahun 1988, yang kemudian disusul dengan peraturan pemerintah
No. 17 tahun 1988, tentang penyelenggaran dan pengusahaan angkutan
laut, peraturan pemerintah No. 18 tahun 1988, tentang badan pelaksana
bursa komoditi sebagai penyelenggara kegiatan penyediaan informasi
muatan dan ruang kapal yang dikenal sebagai paket 21 November 1988
atau PAKNOV 21 tahun 1988 yang merupakan penyempurnaan terhadap
28
29
peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1969, tentang penyelenggaraan dan
pengusahaan angkutan laut dan INPRES No. 47 tahun 1985, karena
tidak sesuai lagi dengan tujuan efisiensi dan pengembangan angkutan
laut dewasa ini.
Sejalan dengan itu pula dikeluarkan peraturan mengenai
kepelabuhan atau organisasi di Indonesia untuk pelabuhan Makassar
didasarkan atas peraturan pemerintah No. 17 tahun 1983, Peraturan
Pemerintah No. 7 tahun 1985 s/d sekarang. organisasi pelabuhan berubah
menjadi perusahaan umum Pelabuhan IV Cabang kelas I Makassar. Dan
sekarang telah berubah menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV
Cabang Makassar.
Pada tahun 1976 dan 1981 dibangun pula Pangkalan Perahu
Paotere sepanjang 350 meter. Dan secara bertahap dari PELITA I
hingga sekarang telah diadakan replacement dan pengembangan fasilitas
antara lain: dermaga, gudang penumpukan dan pembangunan lapangan
container yard.
2. Visi dan Misi Perusahaan
1. Visi Perusahaan
Menjadikan perusahaan yang sehat dan dapat memberikan
pelayanan jasa kepelabuhanan yang tertib, lancar dan aman dengan biaya
kompetitif dalam rangka mendukung percepatan pengembangan dan
kesetaraan wilayah.
29
29
30
2. Misi Perusahaan
Pelayanan pelayaran niaga pendorong pembangunan nasional dan
daerah.
Penjabaran dari visi dan misi tersebut di atas, pelabuhan Makassar
mempunyai peranan dalam pembangunan dan memberikan sumbangsih
yang nyata terhadap pembangunan kawasan ragional.
Pelabuhan Makassar sebagai salah satu gerbang ekonomi turut
berperan dalam pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebagian besar volume barang yang keluar dan masuk Sulawesi Selatan,
dibongkar/muat melalui Pelabuhan Makassar, demikian halnya dengan
barang-barang ekspor. Dengan memberikan kualitas pelayanan yang
prima, pelabuhan memberikan jaminan kelancaran arus barang sehingga
dapat menghindari terjadinya ekonomi biaya tinggi.
3. Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur organisasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang
Makassar dibuat dengan memperhatikan kondisi perusahaan,kegiatan
usaha serta pengembangan pada masa akan datang. Hal ini akan
memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi
tetap hidup serta mengkoordinasikan hubungannya dengan lingkungan
perusahaan.
30
31
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar
bertanggung jawab terhadap pengelolaan 21 pelabuhan yang terbesar di
Kawasan Timur Indonesia yang terbesar di beberapa propinsi yaitu
Sulsel (Makassar), Sulteng (Palu), Sultra (Kendari), Sulut (Manado),
Kaltim (Samarinda), Maluku dan Irian Jaya.
Klasifikasi pelabuhan dalam wilayah Pelabuhan Indonesia IV
dibedakan atas:
a. Pelabuhan utama, yaitu pelabuhan Makassar;
b. Pelabuhan kelas I, yaitu pelabuhan Balikpapan, pelabuhan Samarinda,
pelabuhan Bitung;
c. Pelabuhan kelas II, yaitu pelabuhan Jaya Pura, pelabuhan Tarakan,
pelabuhan pantoloan, dan pelabuhan ternate;
d. Pelabuhan kelas III, yaitu pelabuhan Kendari, pelabuhan Pare-pare,
pelabuhan Biak, Pelabuhan Manokoari;
e. Pelabuhan kelas IV, yaitu pelabuhan Fakfak dan pelabuhan
Gorontalo.
Pengelolaan menyeluruh dilaksanakan oleh kantor pusat PT
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang dipimpin oleh Direktur Utama
Selaku Ketua Dewan Direksi, di Bantu oleh empat anggota Direksi.
Pembidangan tugas pengelolaan seluruh pelabuhan dikendalikan
melalui Direktorat terkait yakni Direktorat Usaha, Direktorat Tekhnik,
Direktorat Keuangan, Serta Direktorat Personalia dan Umum. Disamping
itu Diektur Utama dibantu oleh Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam
31
32
bidang Pengawasan dan Kepala Bidang Perencanaan, Informasi dan
Pengembangan (Rinbang) dalam pembinaan, penyusunan rencana strategis
perusahaan dan penyajian informasi.
Pelayanan operasional dilapangan dilaksanakan oleh masing-masing
pelabuhan di bawah koordinasi General Manajer yang bertanggung jawab
secara langsung kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV( Persero). Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Cabang dibantu oleh satuan
organisasi dibawahnya yang terdiri dari Kepala Divisi dan Kepala dinas.
Struktur organisasi yang digunakan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) Cabang Makassar berdasarkan surat Keputusan Direksi (KD) No.
15 Tahun 1999 tentang struktur organisasi dan uraian tugas cabang kelas
utama Makassar. Dalam strukur tersebut tampak bahwa pimpinan tertinggi
dalam lingkungan cabang Makassar adalah General Manajer dan dalam
pelaksanaan tugasnya membawahi beberapa unit yaitu:
1. Divisi Pelayanan Kapal
2. Divisi Pelayanan Barang dan Aneka Usaha
3. Divisi Teknik
4. Divisi Keuangan
5. Divisi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum
6. Data dan Informasi
7. Kawasan Paotere
32
33
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi
Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar, 2011
3333
34
4. Tugas & Tanggung Jawab Struktural PerusahaanGeneral Manager
General Manager bertugas menyusun rencana pengelolaan,
mengendalikan kegiatan administrasi dan operasional cabang sesuai arah,
kebijaksanaan dan sasaran perseroan agar tercapai tingkat produktifitas,
pelayanan, pendapatan dan laba perseroan yang maksimal.
Dalam melaksanakan tugas, kepala cabang mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan cabang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perseroan
b. Pengelolaan dan pemeliharaan kekayaan perseroan
c. Wakil perseroan di dalam dan di luar pengadilan, baik yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas maupun yang timbul sebagai akibat dari
pelaksanaan tugas setelah mendapatkan surat kuasa khusus dari direksi
d. Penanganan permasalahan di bidang hukum
e. Pelaksanaan kebijaksanaan umum perseroan yang telah ditetapkan oleh
direksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
f. Pembinaan manajemen mutu
g. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan
h. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan perhitungan hasil
usaha.
1. Divisi pelayanan kapal
Divisi pelayanan kapal bertugas menyelenggarakan perencanaan,
pengendalian, pengawasan, dan pengembangan usaha pelayanan kapal yang
meliputi jasa labuh, pemanduan, penundaan, pengepilan, penambatan,
34
35
penyediaan air untuk kapal, telekomunikasi pelabuhan, dan penggandengan
kapal di dalam maupun di luar pelabuhan.
Divisi pelayanan kapal terdiri dari:
a. Divisi pemanduan dan tambatan
b. Dinas armada dan telekomunikasi pelabuhan
2. Divisi pelayanan barang dan aneka usaha
Divisi pelayanan barang dan aneka usaha mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan
pelayanan bongkar muat barang, embarkasi, dan debarkasi penumpang,
hewan dan tumbuh-tumbuhan, pemasaran / persewaan, pas / retribusi
pelabuhan, bongkar muat kapal konvensional, dan kegiatan usaha lainnya.
Divisi pelayanan barang dan aneka usaha terdiri atas:
a. Dinas Pelayanan Barang
b. Dinas Aneka Usaha
3. Divisi Teknik
Divisi teknik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan, pemeliharaan,
perbengkelan, analisa dampak lingkungan hidup dan pencemaran limbah
pelabuhan.
Divisi teknik terdiri dari:
a. Dinas bangunan pelabuhan
b. Dinas peralatan pelabuhan
4. Divisi Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum
35
36
Divisi sumber daya manusia dan adminstrasi umum mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan, megendalikan dan mengawasi
kegiatan tata usaha personalia, perkantoran, kerumahtanggaan, hukum,
hubungan masyarakat, dokumentasi, manajemen mutu, pemeliharaan
kesehatan, keselamatan kerja, kebersihan, dan pengamanan daerah kerja
pelabuhan.
Divisi sumber daya manusia dan administrasi umum terdiri atas:
a. Dinas sumber daya manusia
b. Dinas Adminstrasi Umum, Hukum, dan Humas
5. Data dan informasi
Data dan informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan
dan pengolahan analisa dan evaluasi.
36
37
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Piutang Usaha Perusahaan
Piutang merupakan suatu proses yang penting yang dapat
menunjukkan suatu bagian yang besar dan harta liquid perusahaan
pada umumnya piutang timbul karena sebuah perusahaan menjual
barang atau jasa secara kredit dan berhak atas penerimaan kas di masa
mendatang,yang prosesnya di mulai dari pengambilan keputusan untuk
memberikan kredit terhadap langganan.
Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat
ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.Berupa
kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi;Aset yang tidak
termasuk dalam kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset
tidak lancar.
Pengakuan piutang perusahaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan anggaran
dasar perusahaan. Untuk BUMN harus sesuai dengan peraturan
perundangan yang mengatur BUMN (Mengacu kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 pasal 11 ayat 1)
37
38
a) Piutang merupakan hak yang muncul dari pelayanan jasa
kepelabuhanan atau penyerahan uang, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara perusahaan pelabuhan dan pihak lain, yang
mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas
jasa yang telah diterimanya atau utang setelah jangka waktu
tertentu sesuai dengan kesepakatan.
b) Piutang usaha diakui pada saat pelayanan kepelabuhanan telah
diberikan tetapi belum menerima pembayaran dan pengguna jasa
yang bersangkutan.
c) Transaksi piutang usaha, antara lain, memiliki karakteristik sebagai
berikut :
a. Adanya pemberian jasa kepelabuhanan;
b. Persetujuan atau kesepakatan berutang;
c. Jangka waktu tertentu; dan
d. Jaminan
d) Piutang usaha, antara lain, terdiri dari :
a. Piutang TNI
b. Piutang BUMN
c. Piutang Instansi Pemerintah
d. Piutang swasta; dan
e. Piutang perorangan dan swasta galangan.
Piutang lain-lain, antara lain, terdiri dari :
a. Piutang pegawai /karyawan dan direksi
38
39
b. Piutang atas pemberian uang muka pemborongan pekerjaan
investasi kepada pihak ketiga.
c. Penghapusan piutang merupakan suatu proses hapus buku
yang didasarkan pada pertimbangan substansi ekonomi dalam
rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi, dan
bukan didasarkan pada pertimbangan saja.
Tabel 5.1Piutang Usaha PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar
Tahun 2009 – 2015 (Dalam Rupiah)
Sumber PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
Dari tabel di atas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.Pada tahun 2009
Rp.6,268,143,124, dan pada tahun 2010 mengalami penurunan
Rp.6.883,352,061, dan pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan
sebesar Rp.3,563,306,709, dan pada tahu 2013 mengalami penaikan
Tahun Saldo Awal Piutang Penjualan Kredit Total Piutang Piutang Tertagih Piutang Tertunggak
2009 Rp. 6,268,143,124 Rp.74,878,044,057 Rp.81,146,187,181 Rp.74,262,835,120 Rp.6,883,352,061
2010 Rp. 6,883,352,061 Rp.94,147,399,339 Rp.101,030,751,400 Rp.94,901,166,199 Rp.6,129,585,201
2011 Rp.6,129,585,201 Rp.121,139,334,278 Rp.127,268,919,479 Rp.123,705,612,770 Rp.3,563,306,709
2012 Rp.3,563,306,709 Rp.154,334,793,259 Rp.157,898,099,968 Rp.146,251,894,149 Rp.11,646,205,819
2013 Rp.11,646,205,819 Rp.130,000,269,783 Rp.141,646,475,602 Rp.136,641,860,757 Rp.5,004,614,845
2014 Rp.5,004,614,845 Rp.54,610,618,910 Rp.59,615,233,755 Rp.53,045,041,496 Rp.6,570,192,259
2015 Rp.6,570,192,259 Rp.62,518,249,143 Rp.69,088,441,402 Rp.65,224,646,232 Rp.3,863,795,170
39
40
Rp.11,646,205,819,dan pada tahun 2014 hingga 2015 mengalami
penurunan dalam fluktuasi.
B. Pengelolaan dan Pengendalian Piutang Usaha Perusahaan
Sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) Nomor : PD. 11 Tahun 2008 Tanggal, 17 April 2008 Tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Piutang Usaha.
Pembelajaran/Pembekalan ini dimaksudkan untuk memberikan
masukan/pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian
piutang usaha dan sebagai salah satu langkah untuk mengenal sejauh mana
sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan pencairan
piutang usaha.
Adapun beberapa ketentuan umum sesuai dengan PD. 11 Tahun
2008 Tanggal, 17 April 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pengendalian Piutang Usaha., adalah:
a. Perseroan adalah PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero)
b. Hutang adalah Kewajiban Perseroan kepada pihak lain yang harus
dibayar
c. Piutang adalah hutang pemakai jasa atau kewajiban pemakai jasa
kepada perseroan atas pemberian pelayanan jasa dan atau pemakaian
fasilitas kepelabuhanan yang belum dilunasi pembayarannya.
d. Piutang usaha lancar adalah piutang usaha yang dapat dicairkan
maksimal dalam 1(satu) tahun sejak tagihan dierima pengguna jasa.
41
e. Piutang usaha tidak lancar adalah piutang usaha yang berumur lebih
dari 1(satu) tahun.
f. Piutang usaha macet adalah piutang usaha yang berumur lebih dari
1(satu) tahun, dan pengurusannya dilimpahkan kepada pihak lain
setelah pengguna jasa diberi teguran pembayaran, tetapi tidak juga
melunas pembayarannya.
g. Surat Perjanjian adalah kesepakatan antara perseroan dengan pelanggan
mengenai pemakaian jasa kepelabuhanan,
h. Uper adalah uang jaminan atas pelayanan jasa yang diberikan dan
diperhitungkan dengan realisasi jasa kepelabuhanan pada saat nota
tagihan diterbitkan.
i. Pengguna jasa adalah lembaga, instansi, TNI, Perorangan atau Badan
Hukum yang menerima atau menggunakan jasa perseroan serta masih
mempunyai hutang terhadap perseroan.
Pengelolaan piutang usaha yang efektif diperlukan untuk
mendorong kemampuan kas yang dibutuhkan untuk pembiayaan
perusahaan karena penerimaan yang tidak sepadan dengan kebutuhan dana
akan memberatkan dalam menjalankan program kerja yang telah
ditetapkan sebagai sasaran kegiatan perusahaan.
Pengelolaan dan pengendalian piutang usaha yang baik sebagai
upaya untuk lebih meningkatkan performansi/kinerja keuangan sebagai
upaya untuk menekan biaya-biaya terutama yang berkaitan langsung
42
dengan pengelolaan piutang usaha seperti penyisihan piutang, penagihan
piutang (yang bermasalah) dan penghapusan piutang usaha.
Pengendalian piutang usaha dilaksanakan untuk :
a. Menekan/ memperkecil saldo piutang usaha untuk meningkatkan arus
kas masuk (cash in flow) perusahaan.
b. Mewujudkan pengendalian administrasi dan penatausahaan piutang
usaha perusahaan.
c. Meningkatkan koordinasi antar seluruh unit kerja perseroan dalam
upaya menekan saldo piutang usaha
d. Membangun hubungan kerja sama yang erat dengan para pengguna
jasa agar tertib dan lancar dalam melaksanakan pelunasan tagihan jasa
kepelabuhanan.
C. Prosedur Pengelolaan Dan Pengendalian Piutang Usaha Perusahaan
Adapun ruang lingkup prosedur pengelolaan dan pengendalian
piutang usaha pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) antara lain :
Penerbitan dan Pengiriman Nota Tagihan
a. Pasca pelayanan jasa kepelabuhanan pada setiap segmen usaha, setiap
penanggung jawab pelayanan segera menyelesaikan seluruh dokumen
pemakaian jasa dan menyerahkan kepada petugas pembuat perhitungan
tagihan.
b. Sebelum menerbitkan nota tagihan, unit keuangan wajib meneliti
kebenaran dokumen dan perhitungan tarif jasa yang digunakan oleh
pengguna jasa.
58
Tabel 5.1Pengendalian dan Pengelolaan Piutang usaha
PT. Pelabuhan IV (Persero) Cabang Makassar
No. Uraian Pemakai Jasa P2JP Kasir/Bank Keuangan1. Pemakai jasa mengajukan formulir Pelayanan Kapal dan Barang
(PPKB) ke P2JP dan membayar uper dari permintaan jasa yang akandigunakan, ditambah dengan biaya materai dan PPN pada Kasir atauBank yang ditunjuk, bukti pembayaran akan diteruskan pada P2JP.
2. Penerimaan bukti pelayanan jasa kepelabuhanan (bentuk 2) danmembuat nota bentuk (3), setelah diverifikasi oleh divisi operasionalakan diteruskan pada divisi keuangan dan dibuat nota tagihan(bentuk 4)
3. Setiap nota tagihan, diadiministrasikan dan disampaikan kepadapengguna jasa dengan menggunakan Surat Pengantar Nota Tagihanyang dibuat minimal dua rangkap, Lembar I untuk pengguna jasadan lembar lembar II untuk arsip perseroan.
4. Nota tagihan harus dilunasi selambat – lambanya 8(delapan) harikalender sejak nota tagihan diterima oleh pengguna jasa dengan carasetoran langsung melalui kasir perseroan atau bank dengan bukti slippenyetoran. Pemakai jasa dapat mengajukan koreksi terhadap notatagihan dilampiri dengan bukti yang valid. Pengajuan koreksi notatagihan adalah 5(lima) hari kalender setelah nota diterima, diprosesoleh perseroan dan jiwab paling lambat 2(dua) hari kerja setelahpermintaan koreksi diterima
5. Dalam hal nota tagihan, akan dikenakan sanksi dan denda sesuaidengan peraturan yang berlaku dalam kepelabuhanan.
Sumber: PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) Cabang Makassar, 2012
PPKB PPKB UperPPN
B 2
B 3 B 4
SPNT
Arsip
N T
N T N T
N T
N T N T
Arsip
43
59
c. Format Nota Tagihan (Bentuk 4) Jasa Kepelabuhanan yang
dipergunakan diatur sebagai berikut :
a. Format Nota Tagihan Jasa Kepelabuhanan yang diproses dengan
komputer menggunakan format sebagaimana dalam aplikasi
komputer.
b. Format Nota Tagihan Jasa Kepelabuhanan yang dikerjakan secara
manual menggunakan format, sebagaimana lampiran I peraturan ini.
d. Penerbitan Nota Tagihan atau format bentuk 4 dicatat sebagai
pengakuan pendapatan. Pembayaran tunai terhadap nota tagihan
dibukukan sebagai penerimaan kas, dan nota tagihan yang belum
dibayar lunas, dicatat sebagai piutang usaha.
e. Penerbitan Nota Tagihan Untuk pelayanan jasa kepelabuhanan di
Pelabuhan Khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS),
paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak selesainya pelayanan
atau sesuai kesepakatan yang diatur tersendiri dalam
kesepakatan/perjanjian kerja sama antara perseroan dengan pengelola
pelabuhan khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS).
f. Jangka Waktu penerbitan nota tagihan yang menggunakan computer atau
yang dikerjakan secara manual sejak penyelesaian bukti pelayanan jasa
atau format bentuk 2 sampai dengan penerbitan nota tagihan atau
format bentuk 4, diatur sebagaimana lampiran II peraturan ini.
44
60
Surat Pengantar Nota Tagihan
a. Setiap Nota Tagihan, diadministrasikan dan disampaikan kepada
pengguna jasa dengan menggunakan Surat Pengantar Nota Tagihan
yang dilampiri lembar II nota tagihan beserta dokumen lainnya sebagai
pemberitahuan kepada pengguna jasa.
b. Tanggal terima dalam surat pengantar tersebut ayat (2) pasal ini
menjadi dasar perhitungan waktu untuk masa pembayaran dan
pemberian sanksi/denda atas keterlambatan pembayaran penyelesaian
nota tagihan.
c. Pelunasan piutang usaha dilakukan oleh pengguna jasa pelabuhan
melalui
Setoran langsung ke kas Perseroan melalui kasir Perseroan
Transfer/pemindahbukuan /setoran melalui bank dengan bukti
kredit nota bank atau slip penyetoran ke bank.
d. Pelunasan piutang usaha oleh pengguna jasa dinyatakan sah apabila
terdapat cap, kas register atau cap lunas yang diparaf oleh petugas
kas/kasir Perseroan, jika pembayaran melalui kas perseroan dan atau
kredit nota bank apabila debitur melakukan pembayaran melalui bank.
1. Koreksi Nota Tagihan
a. Pengajuan permohonan koreksi terhadap nota tagihan dari pengguna
jasa harus dilampiri dengan bukti-bukti data yang valid sehubungan
dengan keberatan yang disampaikan.
45
61
b. Batas waktu pengajuan koreksi nota tagihan adalah 5 (lima) hari
kalender setelah nota tagihan diterima oleh pengguna jasa. Apabila
melampaui batas waktu tersebut maka koreksi perhitungan dari
pengguna jasa tidak dapat diterima.
c. Pengguna jasa yang mengajukan koreksi atas nota tagihan harus
membayar 50 % terlebih dahulu dari jumlah tagihan yang diajukan,
dan sanggup membayar secara tunai kekurangan tagihan setelah nota
pengganti (baru) diterbitkan.
d. Jawaban Perseroan terhadap permohonan koreksi atas nota tagihan
diterima atau dapat diproses lebih lanjut, harus dijawab kembali
kepada pengguna jasa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
permintaan koreksi nota tagihan diterima.
e. Terhadap pelaksanaan koreksi, dibuat berita acara hasil penelitian atas
terjadinya kesalahan/atau kekeliruan berdasarkan bukti-bukti yang sah
yang ditandatangani oleh pengguna jasa, Manager Operasi, Manager
Keuangan dan diketahui oleh General Manager.
f. Penatausahaan piutang usaha dilaksanakan oleh unit keuangan secara
teratur dalam bentuk format : Umur piutang (aging), kelompok
pengguna jasa, segmen usaha, buku besar dan kartu piutang per
pengguna jasa, dan setiap bulan dievaluasi.
g. Dalam pelaksanaan pengamanan penyimpanan nota asli, dapat
ditunjuk salah seorang pegawai/petugas Divisi/Dinas Keuangan
dengan Surat Perintah Tugas General Manager.
464764
7
62
h. Penyimpanan bukti piutang usaha dilaksanakan sebagai berikut:
a. Bukti piutang usaha berupa asli nota tagihan berikut lampirannya
dan asli bukti Surat Pengantar Nota Tagihan, Disimpan oleh
pegawai yang ditunjuk pada tempat penyimpanan yang aman.
b. Penyimpanan asli nota tagihan tersebut, dipisahkan untuk masing-
masing pengguna jasa yang ditata secara kronologis.
c. Asli nota tagihan yang telah dilunasi diserahkan kepada pengguna
jasa sebagai bukti pelunasan.
i. Opname asli nota tagihan dilaksanakan secara periodik setiap 4
(empat) bulan dan hasilnya ditunagkan dalam berita acara opname asli
nota tagihan yang ditandatangani anggota tim opname, manager
keuangan dan diketahui oleh General Manager dengan format,
sebagaimana Lampiran IV peraturan ini.
j. Asli nota tagihan yang hilang akibat kelalaian, kesengajaan atau faktor
lainnya sebagaimana pada ayat (8) pasal ini harus dipertanggung
jawabkan oleh penanggung jawab asli nota tagihan dan atau
sebagaimana hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara
sebagaiman dimaksud pada ayat (8).
2. Pelaksanaan Pungutan Uper
a. Pengguna jasa yang berdasarkan hasil evaluasi oleh Manajemen
Cabang tidak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu dan atau
melanggar Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Nota Tagihan
dan atau mempunyai tunggakan hutang, diwajibkan membayar uper
47
63
sebesar 125 % dari perhitungan tarif jasa yang akan digunakan pada
saat yang bersangkutan mengajukan permohonan pemakaian fasilitas
pelabuhan atau pada saat perpanjangan waktu pemakaian fasilitas
pelabuhan.
b. Pengguna jasa yang tidak mempunyai tunggakan hutang dan selalu
tepat waktu melunasi kewajibannya dan atau pengguna jasa yang
pelunasan hutangnya dijamin oleh bank dan atau membayar Uper
Induk, dapat diberikan dispensasi tidak membayar uper dengan
persetujuan tertulis General Manager
c. Pemberian dispensasi tidak membayar uper diberikan kepada
pengguna jasa paling lama untuk masa 4 (empat) bulan yang berlaku
sejak tanggal penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan
Membayar Nota Tagihan tepat waktu sebelum jatuh tempo, dan dapat
diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
d. Kelebihan uper atas perhitungan jasa kepelabuhanan setelah nota
tagihan diterbitkan dan dibukukan sebagai uang titipan (Utip/Sisa
Uper) atas nama pengguna jasa yang bersangkutan.
e. Sisa Uper dikembalikan kepada pengguna jasa sepanjang yang
bersangkutan tidak mempunyai tunggakan hutang, dengan
melampirkan copy nota tagihan perhitungan uper dan atau dengan
kuitansi yang ditandatangani pengguna jasa atau wakilnya yang
berkompeten dan cap stempel.
48
64
f. Pengguna jasa yang dapat dibebaskan dari kewajiban membayar uper
apabila menjalankan tugas untuk kepentingan/keamanan negara, atau
penugasan khusus dari pemerintah, unit pelayanan yang terikat
Kerjasama Usaha (KSU)/ Kerjasama Operasi (KSO) dengan perseroan
serta pengguna jasa yang menurut hasil evaluasi manajemen cabang
saat melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo.
3. Sanksi Dan Denda
a. Dalam hal nota tagihan belum dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada pasal 5, maka kepada pengguna jasa
tersebut dikenakan sanksi dan denda sebagai berikut :
1. Keterlambatan hari ke-9 s.d hari ke 20 tidak diberikan prioritas
pelayanan.
2. Keterlambatan hari ke-21 s.d hari ke 25 dikenakan denda tahap I,
sebesar 5 % dari jumlah piutang yang tertunggak.
3. Keterlambatan hari ke-26 s.d hari ke 30 dikenakan denda sampai
tahap II sebesar 10 % dari jumlah piutang yang tertunggak.
4. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari belum dilunasi,
disamping dikenakan denda 20 % sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf v dan c pasal ini, juga dikenakan sanksi berupa
penundaan atau pertimbangan pemberian pelayanan jasa pelabuhan
berikutnya.
b. Pada saat denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
melampaui batas tanggal jatuh tempo yaitu 30 hari dibuatkan nota
49
65
tagihan, dan dicatat secara extra accountable dan pelunasannya dicatat
sebagai pendapatan diluar usaha.
c. Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dihitung dari jumlah
tunggakan yang belum diselesaikan Nota Tagihan denda dibuat pada
saat pembayaran hutang pokok dan disampaikan kepada pengguna jasa
yang bersangkutan pada saat pembayaran utang pokoknya.
d. Dalam hal nota denda yang diterbitkan tidak lunasi maka nota tersebut
dibukukan secara extra accountable dan ditagih pada kegiatan
berikutnya.
e. Apabila terdapat piutang usaha yang sudah melampaui tanggal jatuh
tempo dan tidak diterbitkan nota denda pada saat pelunasan hutang
pokok, jajaran manajemen terkait dapat dikenakan sanksi sesuai
ketentuan yang berlaku.
4. Konfirmasi Piutang Usaha
a. Terhadap piutang usaha yang tidak diakui oleh pengguna jasa segera
diteliti dan hasilnya dituangkan dalam berita acara, untuk selanjutnya
diusulkan dalam penghapusan piutang macet.
b. Konfirmasi piutang usaha untuk tiap pengguna jasa dilaksanakan
minimal 1 (satu) kali dalam satu periode akuntansi.
c. Secara berkala setiap 4 (empat) bulan dilakukan pencocokan antar
daftar saldo piutang dengan fisik nota asli Nota Tagihan. Apabila
terdapat ketidakcocokan, dilakukan penyelesaian.
501
66
5. Penyisihan Piutang Usaha
a. Untuk menutup kerugian yang timbul akibat adanya piutang jasa
kepelabuhanan, penyisihan piutang dengan metode pencadangan
penyisihan piutang usaha pada tahun berjalan.
b. Besaran persentase penyisihan piutang usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Akuntansi Perusahaan Pelabuhan Indonesia (PAPPI), dan
atau ditetapkan tersendiri.
c. Anggaran biaya penyisihan disusun oleh Kantor Cabang/UPK
bersamaan dengan waktu penyusunan Anggaran Perseroan (RKAP)
Tahunan Cabang/UPK
Piutang usaha yang tidak dapat diselesaikan oleh salah satu unit kerja
karena pengguna jasa tersebut tidak aktif lagi, melalui Kantor Pusat
penagihannya dapat dilimpahkan kepada kantor Cabang yang lain atau
kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) I, II, III dimana pengguna
jasa dimaksud berkedudukan atau masih melakukan kegiatan
a. Pelaksanaan pelimpahan penagihan piutang usaha macet kepada
Kantor Cabang/UPK lain, diatur sebagai berikut;
b. Kantor Cabang (pemberi jasa) mengirimkan asli Nota Tagihan
dengan lampiran bukti pendukung kepada Kantor Cabang/UPK
lainnya (penerima pelimpahan penagihan) yang ditembuskan ke
Kantor Pusat;
c. Kantor Pusat dan Kantor Cabang /UPK penerima pelimpahan
penagihan membuat catatan extra accounntable;
51
67
d. Kantor Cabang/UPK penerima pelimpahan penagihan melaksanakan
penagihan dan menerima pelunasan dengan membukukan pada
Rekening Koran Lancar Kantor Pusat.
D. Kriteria Untuk Mengukur Efektivitas Pengelolaan Piutang Usaha
Perusahaan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, Beberapa Metode
Analisis yang digunakan untuk mengukur efektivitas piutang usaha
perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia IV ( Persero) Cabang Makassar,
antara lain :
a. Receivable Turn Over (RTO)
b. Avarage Collection Period (ACP)
c. Rasio tunggakan dan rasio penagihan
1. Receivable Turn Over (RTO)
Rasio ini mengukur berapa kali (dalam rata-rata) piutang itu
tejadi pada suatu periode tertentu. Periode perputaran piutang adalah
periode terikatnya modal dalam piutang yang tergantung dari syarat
pembayarannya.
Menghitung Receivable turn over-RTO
Dimana, untuk menghitung rata – rata piutang adalah,
Receivable Turn Over =Penjualan Kredit
Rata – rata Piutang
Rata – rata Piutang =Saldo Awal Piutang + Saldo Akhir Piutang
2
52
68
Tabel 5.2.
Perhitungan Receivable Turn Over (RTO)
Tahun Penjualan Kredit (Rp) Rata - rata Piutang (Rp) RTO (kali) Perubahan RTO
2009 Rp.74.878.044.057 Rp 6.575.747.593 11.39 -
2010 Rp 94.147.399.339 Rp 6.506.468.631 14.47 3.08
2011 Rp 121.139.334.278 Rp 4.846.445.955 25.00 10.53
2012 Rp 154.334.793.259 Rp 7.604.756.264 20.29 (4.70)
2013 Rp 130.000.269.783 Rp 8.325.410.332 15.61 (4.68)
2014 Rp 54.610.618.910 Rp 5.787.403.552 9.44 (6.18)
2011 Rp 62.518.249.143 Rp 5.216.993.715 11.98 2.55
Sumber : Data Diolah, 2013
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja RTO (Receivable
turn over) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan
pada peningkatan RTO yang terjadi pada tahun 2009 sebesar 14.47 kali
atau naik sebesar 3.08 dari tahun lalu yang hanya sebesar 11.39. Pada
tahun 2010 terjadi peningkatan RTO yang sangat signifikan yakni
sebesar 25 atau naik sebesar 10.53 dari tahun sebelumnya. Pada tahun
berikutnya, yakni tahun 2011 terjadi penurunan RTO yakni 20.29 atau
turun sebesar 4.70 dari tahun berikutnya. Tahun berikutnya terjadi
penurunan yang berturut-turut yakni tahun 2011 sebesar 15.61 dan
tahun 2012 menurun menjadi 11.98. Pada tahun 2013 terjadi
peningkatan sebesar 2.55 atau menjadi 11,98. Kinerja RTO perusahaan
mencapai titik tertinggi yakni pada tahun 2013, yaitu sebesar 25 kali,
dan sebaliknya kinerja RTO yang terendah pada tahun 2014, yakni
sebesar 9.44 kali.
53
69
Kenaikan dan penurunan tingkat RTO ini disebabkan oleh naik
atau turunnya jumlah penjualan kredit tiap tahunnya dan jumlah rata-
rata piutang pada tahun bersangkutan. Pada tahun 2009, kinerja RTO
mengalami peningkatan yakni 11.39 kali pada tahun 2005 meningkat
menjadi 14.47 kali pada tahun 2009, atau meningkat sebesar 3.08. Pada
tahun 2010, kinerja RTO perusahaan sangat tinggi, yakni 25 kali. Ini
disebabkan terjadi peningkatan penjualan kredit dari Rp.
94.147.399.339,- pada tahun 2006 menjadi Rp. 121.139.334.278,- atau
naik sebesar Rp. 26.991.934.939,- disisi lain terjadi penurunan rata-rata
piutang sebesar Rp. 1,660.022.676,- dari Rp. 6.506.468.631,- pada
tahun 2011 menurun menjadi Rp. 4.846.445.965,- pada tahun 2012,
selain itu, Peningkatan nilai RTO di tahun 2012 yang mencapai nilai
tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, disebabkan tingginya tingkat
kepedulian dan kerja sama dari manajemen cabang atau divisi yang
terkait pada saat itu. Tahun berikutnya yakni tahun 2013, kinerja
penjualan kredit perusahaan mencapai titik tertinggi yakni mencapai
Rp. 154.334.793.259,- namun nilai RTO menurun, yakni dari 25 kali
menjadi 20.29 kali atau menurun sebesar 4.70 kali. Hal ini disebabkan
terjadi peningkatan rata-rata piutang perusahaan dari Rp.
4.846.445.965,- pada tahun 2007 menjadi Rp. 7.604.756.264,- atau
meningkat sebesar Rp. 2.758.310.309,-
Pada tahun 2014, kinerja RTO perusahaan mencapai titik
terendah dalam tujuh tahun terakhir. Kinerja RTO pada tahun 2010
54
70
sebesar 9.44 kali, terjadi penurunan sebesar 6.18 kali dari tahun 2014
sebesar 15.61. Hal ini disebabkan karena tingkat penjualan kredit yang
sangat rendah yakni sebesar Rp. 54.610.618.910,- yang diikuti oleh rata
– rata piutang yang tinggi yakni sebesar 5.787.403.552,- sehingga
mengakibatkan tingkat RTO perusahaan sangat rendah. Pada tahun
2015, kinerja RTO meningkat menjadi lebih baik dari tahun 2009 yakni
11,98 kali atau meningkat 2.55 kali. Hal ini disebabkan karena
penjualan kredit perusahaan meningkat yakni dari Rp. 54.610.618.910,-
pada tahun 2015 menjadi Rp. 82.518.249.143,- dan juga terjadi
penurunan total piutang dari Rp. 5.787.403.552,- pada tahun 2015
menjadi Rp. 5.216.993.715,- ini membuktikan bahwa perusahaan
berusaha untuk memperbaiki kinerja piutangnya dengan cara
meningkatkan penjualan kreditnya dan mengurangi dengan seminimal
mungkin jumlah piutang tertunggaknya, Karena pada dasarnya,
semakin tinggi tingkat perputaran piutang susatu perusahaan, maka
semakin baik pengelolaan piutangnya, dan juga jika tingkat perputaran
piutangnya tinggi berarti makin pendek waktu terikatnya modal dalam
piutang.
4. Avarage Collection Period (ACP)
Rasio ini berfungsi untuk mengetahui rata-rata hari yang
diperlukan untuk mengumpulkan piutang dan mengubahnya menjadi
kas. Hasil yang ditetapkan dari perhitungan ini akan dihubungkan
dengan jumlah hari yang ditetapkan sebagai standar kredit perusahaan.
55
71
Menghitung Avarage collection period-ACP
Tabel 5.3.
Perhitungan Avarage Collection Period
Tahun RTO (kali) ACP (hari) Perubahan ACP
2009 11.39 32.05 -2010 14.47 25.22 (6.83)2011 25.00 14.60 (10.62)2012 20.29 17.99 3.382013 15.61 23.38 5.392014 9.44 38.68 15.312015 11.98 30.46 (8.22)
Sumber : PT Pelabuhan Indonesia Iv Persero
Tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan average collection
period (ACP) perusahaan. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel
diatas, perusahaan belum efektif dalam mengelola piutang usahanya
sesuai dengan standard dan batas waktu yang telah ditentukan oleh
perusahaan. Karena perusahaan menetapkan batas pelunasan atau
tanggal jatuh tempo selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kalender sejak
nota tagihan diterima oleh pengguna jasa.
Perhitungan rasio ini dimaksudkan untuk menilai efisiensi dari
upaya pengumpulan piutang perusahaan. Apabila umur rata-rata
pengumpulan piutang usaha sudah lebih besar daripada batas waktu
yang telah ditetapkan perusahaan, berarti perusahaan diyatakan kurang
Average Collection Period =365
Receivable Turn Over
56
72
efisien dalam pengumpulan piutang. Jika hari rata-rata penagihan
piutang usaha dapat ditekan hingga sekecil mungkin, maka presentase
penagihan piutang akan terus meningkat sesuai dengan penurunan hari
rata-rata pengumpulan piutang.
Tingkat Avarage colletion period (ACP) perusahaan sangat
dipengaruhi oleh tingkat Receivable Turn Over (RTO) tahun
bersangkutan. Semakin besar tingkat RTO perusahaan, maka semakin
baik pula nilai ACPnya. Tingkat Avarage colletion period (ACP)
perusahaan yang terbaik pada tahun 2009, yakni sebesar 14 hari,
dimana tingkat perputaran piutangnya pun sangat tinggi dibandingkan
tahun yang lain, yakni sebesar 25 kali. Sedangkan tingkat ACP
perusahaan yang terendah adalah pada tahun 2010, dimana tingkat
ACPnya mencapai 38 hari, dimana tingkat perputaran piutangnya pun
sangat rendah yakni 9.44 kali. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2011,
tingkat ACPnya menurun menjadi 30 hari. Ini menunjukkan kinerja
piutang usahanya sudah lebih baik dari tahun 2010. Namun, masih tetap
masih perlu ditekan sedemikian rupa agar sesuai dengan standar kredit
yang ditentukan perusahaan yakni selambat-lambatnya 8 (delapan) hari
kalender sejak nota tagihan.
5. Rasio Tunggakan dan Rasio Penagihan
Rasio tunggukan ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah
piutang yang telah jatuh tempo dari sejumlah penjualan kredit yang
dilakukan dari piutang yang belum tertagih.
57
73
Menghitung rasio tunggakan :
Rasio penagihan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana
aktivitas penagihan yang dilakukan atau berapa besar piutang yang tak
tertagih dari total piutang yang dimiliki perusahaan.
Menghitung rasio penagihan :
Tabel 5.4.Perhitungan Rasio Tunggakan dan Rasio Penagihan
TahunPiutang tertunggak
(Rp)Piutang Tertagih (Rp) Total Piutang (Rp) Piutang tertunggak (Rp) Rasio Penagihan (%)
2009 Rp 6.883.352.061 Rp 74.262.835.120 Rp 81.146.187.181 8.48% 91.52%
2010 Rp 6.129.585.201 Rp 94.901.166.199 Rp 101.030.751.400 6.07% 93.93%
2011 Rp 3.563.306.709 Rp 123.705.612.770 Rp 127.268.919.479 2.80% 97.20%
2012 Rp 11.646.205.819 Rp 146.251.894.149 Rp 157.898.099.968 7.38% 92.62%
2013 Rp 5.004.614.845 Rp 136.641.860.757 Rp 141.646.475.602 3.53% 96.47%
2014 Rp 6.570.192.259 Rp 53.045.041.496 Rp 59.615.233.755 11.02% 88.98%
2015 Rp 3.863.795.170 Rp 65.224.646.232 Rp 69.088.441.402 5.59% 94.41%
.Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
1. Analisis terhadap rasio tunggakan
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rasio tunggakan perusahaan
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 terjadi penurunan
rasio tunggakan sebesar 2.42% yakni dari 8.48% menjadi 6.07% pada tahun
2009. Hal ini terjadi karena perusahaan mampu menurunkan jumlah piutang
tertunggak yakni dari Rp. 6.883.352.061,- pada tahun 2010 menjadi sebesar
Rp. 6.129.585.201,- pada tahun 2006, dimana jumlah total piutangnya
Rasio Tunggakan =Saldo Piutang Tertunggak Akhir Periode
Total Piutang Pada Periode Yang Samax 100 %
Rasio Penagihan =Jumlah Piutang Yang Tertagih
Total Piutangx 100 %
58
74
meningkat yakni Rp. 81.146.187.181,- pada tahun 2009 meningkat menjadi
Rp. 101.30.751.400,-. Kinerja perusahaan yang terbaik dijumpai pada tahun
2010, dimana rasio tunggakan mencapai titik terkecil, yakni sebesar 2,8%.
Hal ini terjadi karena perusahaan dapat meminimalkan piutang tertunggaknya
menjadi sebesar Rp. 3.563.306.709,- walaupun jumlah total piutangnya
meningkat menjadi Rp. 127.268.919.479,- Namun, pada tahun 2011, terjadi
peningkatan rasio tunggakan menjadi 7,38% atau naik sebesar 4,58%. Hal ini
disebabkan jumlah piutang tertunggak yang sangat besar yakni Rp.
11,646,205,819. Pada tahun 2012, terjadi penurunan rasio tunggakan menjadi
sebesar 3,83% atau menurun sebesar 3,84% dari tahun sebelumnya. Hal ini
disebabkan karena perusahaan dapat meminimalkan jumlah piutang
tertunggaknya menjadi sebesar Rp. 5.004.614.845,- atau berkurang sebesar
Rp. 6.641.590.974,-
Pada tahun 2014, rasio tunggakan mencapai titik tertinggi yakni
sebesar 11,02% atau meningkat sebesar 7,49% dari tahun 2014. Hal ini
disebabkan terjadinya peningkatan piutang tertunggak dari Rp.
5.004.614.845,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 6.570.192.259,- dan juga
karena jumlah total piutang yang sangat rendah yakni sebesar Rp.
59.615.233.755. Selain itu pula, tingginya nilai piutang tertunggak karena
manajemen kurang memerhatikan pentingnya pengelolaan uper (uang panjar)
perusahaan dengan benar. Pada tahun 2015, rasio tunggakan mengalami
penurunan yakni menjadi 5.59% atau menurun sebesar 5,43% dari tahun
sebelumnya. Ini disebabkan terjadi peningkatan pada total piutangnya yakni
62
59
75
sebesar Rp.69.088.441.402,- dan terjadi penurunan pada piutang
tertunggaknya yakni sebesar Rp. 3.863.795.170,-.
2. Analisis Terhadap Rasio Penagihan
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rasio penagihan perusahaan juga
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 terjadi peningkatan
rasio penagihan sebesar 2,42% yakni dari 91,52% menjadi 93,93% pada tahun
2009. Hal ini terjadi karena perusahaan mampu meningkatkan kinerja bagian
administrasi/ penatausahaan piutang sehingga jumlah piutang tertagih
meningkat yakni dari Rp. 74.262.835.120,- pada tahun 2009 menjadi sebesar
Rp. 94.901.166.199,- pada tahun 2009,dimana jumlah total piutangnya
meningkat yakni Rp. 81.146.187.181,- pada tahun 2010 meningkat menjadi
Rp. 101.30.751.400,-. Kinerja perusahaan yang terbaik dijumpai pada tahun
2012, dimana rasio penagihan mencapai titik tertinggi, yakni sebesar 97,20%.
Hal ini terjadi karena perusahaan dapat memaksimalkan divisi administrasi/
penatausahaan piutang sehingga jumlah piutang tertagihnya menjadi sebesar
Rp. 123.705.612.770,- walaupun jumlah total piutangnya meningkat menjadi
Rp. 127.268.919.479,- Namun, pada tahun 2011, terjadi penurunan rasio
tagihan dari 97.20% pada tahun 2007 menjadi 92.62% atau naik turun 4,58%.
Hal ini disebabkan karena walaupun jumlah piutang tertagihnya meningkat
yakni sebesar Rp. 146.251.894.149,- disisi lain terjadi peningkatan total
piutang sebesar Rp. 157.898.099.968,-. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan
rasio penagihan menjadi sebesar 96.47% atau meningkat sebesar 3,84% dari
tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan dapat meningkatkan
63
60
76
kinerja bagian penagihan hingga jumlah piutang tertagih menjadi sebesar Rp.
136.641.860.757,-.
Pada tahun 2014, kinerja rasio penagihan mencapai titik terendah yakni
sebesar 88.98% atau menurun sebesar 7,49% dari tahun 2009. Hal ini
disebabkan karena jumlah total piutang yang sangat rendah yakni sebesar Rp.
59.615.233.755. pada tahun 2014, rasio tunggakan mengalami peningkatan
yakni menjadi 94.41% atau meningkat sebesar 5,43% dari tahun sebelumnya.
Ini disebabkan terjadi peningkatan pada total piutangnya yakni sebesar
Rp.69.088.441.402,- dan terjadi peningkatan pada bagian penagihan yakni
sebesar Rp. 65.224.646.232,-.
Tabel 5.5Piutang Usaha PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar
Tahun 2005 – 2011 (Dalam Rupiah)
Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
Tahun Saldo Awal Piutang Penjualan Kredit Total Piutang Piutang Tertagih Piutang Tertunggak
2009 Rp 6.268.143.124 Rp 74.878.044.057 Rp 81.146.187.181 Rp 74.262.835.120 Rp 6.883.352.061
2010 Rp 6.883.352.061 Rp 94.147.399.339 Rp 101.030.751.400 Rp 94.901.166.199 Rp 6.129.585.201
2011 Rp 6.129.585.201 Rp 121.139.334.278 Rp 127.268.919.479 Rp 123.705.612.770 Rp 3.63.306.709
2012 Rp 3.563.306.709 Rp 154.334.793.259 Rp 157.898.099.968 Rp 146.251.894.149 Rp 11.646.205.819
2013 Rp 11.646.205.819 Rp 130.000.269.783 Rp 141.646.475.602 Rp 136.641.860.757 Rp 5.004.614.845
2014 Rp 5.004.614.845 Rp 54.610.618.910 Rp 59.615.233.755 Rp 53.045.041.496 Rp 6.570.192.259
2015 Rp 6.570.192.259 Rp 62.518.249.143 Rp 69.088.441.402 Rp 65.224.646.232 Rp 3.863.795.170
64
61
77
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pitang usaha mengalami fluktuasi
dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2009,di mana jumlah total piutang sebesar Rp. 81,146.187.181
dan piutang tertunggaknya sebesar Rp. 6.883.352061,- Pada tahun 2010, di mana
jumlah total piutang sebesar Rp. 101,030,751,400 dan piutang tertunggaknya
sebesar Rp. 6.129.585.,201,- Pada tahun 2011 di mana jumlah total piutang
sebesar Rp. 127.268.919.479 dan piutang tertunggaknya sebesar Rp.
3,563,306,709,- Pada tahun 2012, di mana jumlah total piutang sebesar Rp.
157.898.099.968 dan piutang tertunggaknya sebesar Rp, 11.646.205.819,- Pada
tahun 2013,di mana jumlah total piutang sebesar Rp. 141.646.475.,6002 dan
.iutang tertunggaknya sebesar Rp. 5.004.614.845,- Pada tahun 2014, di mana
jumlah total piutang sebesar Rp. 59.615.233.755 dan piutang tertunggaknya
.sebesar Rp. 6.570.192.259,- Pada tahun 2015, di mana jumlah total piutang
sebesar Rp. 69.088.441.402 dan piutang tertunggaknya sebesar Rp.
3.863.795.170.
Selain itu pula,tingginya total piutang karena manajemen kurang memperhatikan
pentingnya piutang tertunggak dalam perusahaaan.
62
78
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan uraian-uraian pada bab-bab
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Umur rata-rata pengumpulan piutang (Avarage collection period –
ACP) semakin meningkat terutama pada tahun 2011. Ini berarti
perusahaan belum efektif dalam mengelola piutang usahanya, sebab
standar pengumpulan piutang yang diterapkan oleh perusahaan adalah
batas pelunasan atau tanggal jatuh tempo selambat-lambatnya 8
(delapan) hari kalender sejak nota tagihan diterima oleh pengguna
jasa. Hal ini berarti hipotesis penulis tidak terbukti, disebabkan oleh
hari rata-rata penagihan belum dapat ditekan sekecil mungkin, secara
ideal waktu rata-rata pelunasan atau jatuh tempo adalah 2 sampai 3
hari.
2. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar masih kurang
optimal dan efektif dalam mengelola dan mengendalikan piutang
usahanya. Hal ini dapat dilihat pada jumlah presentase penunggakan
yang semakin meningkat rata-rata penunggakan dari tahun ke tahun.
Terutama pada kondisi tahun 2011, dimana menurunnya jumlah
penjualan kredit yang diikuti dengan meningkatnya piutang yang
63
79
tertunggak. Yaitu sebesar rata-rata Rasio Tunggakan dalam waktu 7
tahun adalah 6,41%.
3. Dengan melihat tingkat perputaran piutang (Receivable Turn Over-
RTO) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, membuktikan bahwa
modal kerja yang ditanamkan dalam piutang cukup besar. Karena
semakin kecil perputaran piutang, maka dibutuhkan jumlah modal
yang lebih besar untuk diinvestasikan kedalam piutang.
B. Saran
1. Hendaknya piutang dikendalikan dan dikelola dengan sebaik mungkin
oleh bagian administrasi/penatausahaan piutang agar tingkat perputaran
piutang menjadi lebih baik, sehingga persentase penagihan dapat terus
meningkat dan sebaliknya mengurangi jumlah piutang yang tertunggak
untuk mencegah timbulnya risiko kerugian piutang.
2. Sebelum diterbitkan surat pengantar nota tagihan sebaliknya pihak
pengguna jasa diberitahukan terlebih dahulu mengenai sanksi dan denda
yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran nota tagihan
sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.
3. Sebalikya perusahaan membentuk tim khusus pengumpulan piutang
atau penagihan piutang untuk mempercepat proses pelunasan piutang
agar tingkat perputaran piutang dari tahun ke tahun semakin meningkat
sehingga modal yang diinvestasikan dalam piutang tidak terlalu besar.
64
80
4. Jika hari rata-rata penagihan dapat ditekan hingga sekecil mungkin,
maka presentase penagihan piutang akan terus meningkat sesuai dengan
presentase penurunan hari rata-rata penagihan.
5. Sebaiknya perusahaan memperbaiki sistem penagihan piutang agar
perusahaan lebih baik dan jumlah piutang dapat diminimalisir.
65
DAFTAR PUSTAKA
Adisaputra, Gunawan. 2006. Anggaran Perusahaan (Cetakan Kedua).Yogyakarta : BPFE.
Arista, Fany dan Baldric Siregar, 2009. Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 3, No. 1Maret 2009. Yogyakarta : STIE.
Budiman, Simcesen dan Baldric Siregar, 2008. Jurnal Akuntansi & ManajemenVol. 19, No. 2 Agustus 2008. Yogyakarta : STIE.
Gitusudarmono, Indriyo dan Basri H. 2004. Manajemen Keuangan Edisi Empat.Yogyakarta : BPFE.
Husnan, Suad. 2004. Pembelanjaan Perusahaan, Dasar – dasar ManajemenKeuangan (Edisi Empat). Yogyakarta : Liberty.
___________. 2004. Manajemen Keuangan Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: BPFE
Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : SalembaEmpat.
Indriyo dan Basri. 2004. Pokok–pokok Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta :BPFE
Kasmir. 2008. Dasar – dasar Perbankan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Martono dan Agus Harjito. 2008. Manajemen Keuangan (Cetakan Ketujuh).Yogyakarta : EKONISIA
Munawir. 2004. Analisis Laporan Keuangan (Cetakan Kelima). Yogyakarta :Liberty.
Riyanto, Bambang. 2006. Dasar – dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
Samsul, M. 2007. Sistem Akuntansi, Pendekatan Manajerial. Yogyakarta :Liberty.
Syamsuddin, Lukman. 2007. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
RIWAYAT HIDUP
Andi Vinawati Risdah lahir di ujung pandang pada tanggal 12 april
1994, anak kedua dari empat bersaudara ,buah hati dari Andi
Derismi S.E,. MM dan Andi wahidah. Penulis mengawali jenjang
pendidikan formal di SD Inperes perumnas antang II . pada tahun
2000 dan selesai pada taun 2007. Kemudian penulis melanjutkan
pendidikan tngkat pertama di SMP Negeri 19 Makassar . pada tahun 2007 hingga
tahun 2009 kemudian penulis melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan
memasuki SMA Negri 13 Makassar pada tahun 2009 hingga 2012. Pada tahun yang
sama 2012 penulis di terima di Jurusan Manajemen Strata 1 Febis Universitas
Muhammadiyah Makassar, Selama terdaftar sebagai mahasiswa ,penulis juga aktif
dalam organisasi internal maupun eksternal, yaitu pernah menjadi Anggota HMJ
Manajemen periode 2015 - 2015.
A