skripsi pengelolaan retribusi sektor pariwisata …
TRANSCRIPT
SKRIPSI
PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
RUSFADANA DWI PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 05483 15
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
i
SKRIPSI
PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)
Disusun dan Diajukan Oleh
RUSFADANA DWI PUTRA
Nomor Stambuk : 10561 05483 15
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR
Judul : Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Takalar
Nama Mahasiswa : Rusfadana Dwi Putra
Nomor Stambuk : 10561 05483 15
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyetujui :
Pembimbing I
Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
Pembimbing II
Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP
Mengetahui :
Dekan
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727
Ketua Program Studi
Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM : 1067463
iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM
Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Nomor: 080/FSP/A.4-II/II/41/2020 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi
Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 8 bulan Februari
tahun 2020.
TIM PENILAI
Dekan
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727
Sekertaris
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366
PENGUJI
1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si ( )
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd ( )
3. Adnan Ma’ruf, S.Sos., M.Si ( )
4. Haerana, S.Sos., M.Pd ( )
iv
HALAMAN PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Mahasiswa : Rusfadana Dwi Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 05483 15
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa benarskripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasilplagiat
dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila
dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan
aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.
Makassar, 06 Februari 2020
Yang men yatakan,
Rusfadana Dwi Putra
v
ABSTRAK
RUSFADANA DWI PUTRA. Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar
(dibimbing oleh Muhlis Madani dan Nurbiah Tahir)
Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata merupakan salah satu upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut langsung di objek wisata
yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong
untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang Pengelolaan Retribusi Sektor
Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan
cara-cara ilmiah) dengan informan penelitian sebanyak 10 (sepuluh) orang yang
dipilih berdasarkan pandangan penulis bahwa informan tersebut memiliki
pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang diteliti, antara lain: Kepala
Bidang Pariwisata Daerah, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Staf
Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Seksi Pengembangan
Pemasaran Pariwisata, Staf Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Kepala
Seksi Pengembangan Industri Pariwisata, Staf Seksi Pengembangan Industri
Pariwisata dan Petugas Pemungut Retribusi. Data yang dikumpulkan dengan
menggunakan instrumen antara lain, observasi dan dokumentasi serta
dikembangkan dengan hasil wawancara terhadap informan.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi sektor
pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan pendekatan yang
mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sudah
sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen dan menunjukkan hasil yang cukup baik.
Kata Kunci : Pengelolaan, Retribusi, Pariwisata
vi
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan Syukur atas kehadirat Allah
SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga
kepada Penulis.
Tak lupa pula Shalawat serta Salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi
Muhammad SAW, yang telah melahirkan pengikut-pengikut yang selalu
menjadikannya tauladan dan memberikan ridhanya kepada Penulis, sehingga
Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Retribusi
Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Takalar”
Skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua Penulis
Ayahanda Rusdin Hasani, S.Pd dan Ibunda Fatimah Tawang yang dengan
penuh kasih saying mendidik dan membesarkan Penulis dengan segala
pengorbanan yang tak ternilai harganya, dan juga kepada saudara penulis Fardhin
Maulady Samman, S.E., Tri Nurfadila Rezky juga Rini Aprianti S. Rijal, S.H.
yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada Penulis untuk
menyelesaikan pendidikan Penulis dengan baik.
Terwujudnya skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, dan
kesempatan ini tak lupa Penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :
vii
1. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I dan Kakanda
Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Pembimbing II yang telah
meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam membimbing dan
mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar.
4. Keluarga Besar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang telah
memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
kekurangan dan masih sangat jauh dari kata sempurna. Semua manusia diliputi
oleh keterbatasan dan kedangkalan pengetahuan. Oleh karena itu Penulis sangat
membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir
ini dan akan Penulis jadikan pembelajaran dimasa yang akan datang.
Akhir kata kepada Allah Azza Wa Jallah Jualah kuserahkan segalanya
namun dengan segala kerendahan hati, Penulis tetap berharap semoga ini dapat
bermanfaat bagi kita semua.
Makassar, 06 Februari 2020
Rusfadana Dwi Putra
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................. ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM .......................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ................................................................... iv
ABSTRAK ................................................................................................. v
KATA PENGANTAR ............................................................................... vi
DAFTAR ISI .............................................................................................. viii
DAFTAR TABEL ..................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 5
D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep, Definisi dan Teori ............................................................. 7
B. Kerangka Pikir ................................................................................ 32
C. Fokus Penelitian .............................................................................. 33
D. Deskripsi Fokus Penelitian .............................................................. 34
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian ............................................................................. 35
B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................. 35
C. Sumber Data .................................................................................... 36
D. Informan Penelitian ......................................................................... 36
E. Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 37
F. Teknik Analisis Data ....................................................................... 38
G. Pengabsahan Data ........................................................................... 39
ix
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian ................................. 40
B. Data Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Takalar 51
C. Hasil Penelitian Terkait Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar 53
D. Pembahasan ..................................................................................... 81
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................................... 85
B. Saran ................................................................................................ 86
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 87
LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian ............................................................ 36
Tabel 4.1 Data Potensi Pariwisata ............................................................... 41
Tabel 4.2 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar ...................... 51
Tabel 4.3 Data Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Kabupaten Takalar ...................................................................... 51
Tabel 4.4 Data Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap PAD
Kabupaten Takalar ...................................................................... 52
Tabel 4.7 Data Realisasi PAD Sektor Pariwisata ....................................... 57
Tabel 4.8 Data Kontribusi Retribusi Pariwisata Tahun 2017-2019 ............ 59
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir ............................................................. 33
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi ...................................................... 43
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan tugas dan pembangunan daerah mengenai pembiayaan pada
hakikatnya membutuhkan sumber penerimaan yang tidak sedikit sekaligus dapat
diandalkan. Kebutuhan tersebut mulai terasa khususnya pada pemerintah daerah
sejak diberlakukannya desentralisasi yang pada periode tersebut, daerah sudah
diberikan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan,
dengan asas otonomi daerah yang seluas-luasnya yang diberlakukan di Indonesia
sejak tanggal 1 Januari 2001.
Dengan adanya otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat berdiri secara
mandiri dengan mengandalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat
menunjang pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber
penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang
pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu
sumber yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai dengan
kondisi masing-masing daerah (Sarmila, dkk, 2017:360).
Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalamUndang-undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.
18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, di mana pada pasal 1 angka 6
dan 26 yang menjelaskan mengenai definisi pajak daerah dan retribusi daerah
yang berbunyi:
2
Pasal 1 angka 6: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah
iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan
Daerah.”
Pasal 1 angka 26: “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”
Pemerintah selanjutnya mengganti Undang-undang sebelumnya dengan
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana yang berlaku sampai sekarang. Dalam Undang-undang tersebut
memperbaiki tiga hal, yaitu: menyempurnakan sistem pungutan pajak dan
retribusi daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah
dibidang perpajakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan
berjalannya ketiga hal tersebut maka upaya peningkatan pendapatan asli daerah
(PAD) dilakukan dengan konsisten berdasarkan prinsip-prinsip perpajakan. Dalam
hal ini penerimaan retribusi di sektor pariwisata cukup potensial untuk di
kembangkan di Kabupaten Takalar mengingat semakin banyak objek-objek wisata
yang kian bertambah jumlahnya sehingga pemasukan dari sektor tersebut cukup
menunjang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar.
3
Pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses
pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dituntut
untuk dapat membangun daerahnya secara mandiri yang membuat pemerintah
daerah mau tidak mau harus melepas ketergantungan terhadap dana perimbangan
dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masi lemahnya kemampuan
pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada di daerah sehingga dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah.
Sementara itu hasil observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan
menyebutkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi
pariwisata Kabupaten Takalar tiga tahun terakhir (2017-2019) tidak mencapai
target. Hal tersebut dapat dilihat dari data realisasi PAD dalam tiga tahun terakhir
(2017-2019) yaitu pada tahun 2017 target PAD sektor pariwisata adalah Rp.
120.000.000 sedangkan yang terealisasi hanya Rp. 42.100.000, sedangkan pada
tahun 2018 target PAD sektor pariwisata kabupaten Takalar sebesarRp.
653.500.000 namun yang terealisasi sebesar Rp. 386.074.813. Begitu pula dengan
target PAD sektor pariwisata pada tahun 2019 sebanyak Rp. 753.500.000
sedangkan yang terealisasi sebanyak Rp. 456.576.695.
Dari data tersebut, realisasi pendapatan asli daerah tidak mencapai target.
Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan pendapatan disektor pariwisata yang baik
yang perlu ditingkatkan lagi agar pendapatan asli daerah dapat tercapai sesuai
target.
4
Perlunya pengelolaan yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Takalar tentunya dapat berpengaruh pada jumlah wisatawan yang
berkunjung di kawasan wisata Kabupaten Takalar. Karena sebagian besar
wisatawan hanya mengetahui kawasan wisata seperti seperti Raja Ampat, Labuan
Bajo, Gili Trawangan sampai Bali. Oleh karena itu diperlukan adanya penggalian
destinasi lain seperti di kawasan Takalar - Sulawesi Selatan. Potensi wisata
terutama pantai dan laut yang indah di Takalar memang begitu indah, namun
belum dikelola dengan baik. Terlebih dana pembangunan yang terbatas serta
investor asing yang belum mengetahui potensi Sulawesi Selatan, harus secara
agresif diperkenalkan.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar merupakan
suatu instansi pemerintahan daerah yang diberikan tugas dalam proses
pengelolaan retribusi daerah. Dalam hal ini masih membutuhkan perhatian yang
lebih agar pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar dapat ditingkatkan
khususnya disektor pariwisata. Berbagai fenomena permasalahan dalam
pendapatan asli daerah dijadikan langkah awal peneliti untuk mengetahui
pengelolaan retribusi daerah disektor pariwisata dengan harapan penerimaan
retribusi disektor pariwisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah
di Kabupaten Takalar.
Melalui pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti
kemukakan, maka judul penelitian ilmiah ini adalah “Pengelolaan Retribusi
Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Takalar”.
5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dari masalah utama penelitian, maka
pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah perencanaan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar?
2. Bagaimanakah pengorganisasian pengelolaan retribusi sektor pariwisata
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar?
3. Bagaimanakah pengarahan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar?
4. Bagaimanakah pengawasan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui pengorganisasian pengelolaan retribusi sektor pariwisata
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar.
3. Untuk mengetahui pengarahan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar.
4. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar.
6
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Praktis
a. Sebagai sumber data informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Takalar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pariwisata.
b. Bagi peneliti diharapkan memberikan pengalaman dan menerapkan ilmu
pengetahuan yang didapat dari penelitian yang dilakukan.
2. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan
bagi masyarakat.
b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti
selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep, Definisi dan Teori
1. Teori Manajemen
a. Pengertian Pengelolaan
Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola,
proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain,
proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi,
proses yang memberikan pengawasan dan pencapaian tujuan sebagai
perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk
suatu totalitas, susunan yang teratur.
Adisasmita (2014:22) mendefinisikan bahwa Pengelolaan merupakan
istilah yang dipakai dalam ilmu Manajemen. Secara etimologi pengelolaan
barasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses
mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Handoko
(2011:8) juga mengemukakan bahwa Pengeloaan atau yang disebut juga
Manajemen merupakan proses yang dimulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan usaha-usaha
para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Soegiyanto (2003:249), bahwa pengelolaan adalah: a) proses atau
pembuatan kebijakan. b) menjalankan proses, melakukan kegiatan tertentu
8
dengan menggerakkan tenaga orang lain. c) proses yang membantu
merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. d) proses yang memberikan
pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan
pencapaian tujuan. Sedangkan Adisasmita (2014:22) mengemukakan bahwa
pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi
merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen
seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk
mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Soegiyanto (2003:249), bahwa
pengelolaan adalah: a). proses atau pembuatan kebijakan b). menjalankan
proses, melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
c). proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi d).
proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.
Pengelolaan menurut Hamalik (1993,18) dalam hal ini identik dengan
istilah manajemen itu sendiri yaitu merupakan suatu proses. Berdasarkan
pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan berkaitan
dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu kegiatan organisasi
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Arikunto (1993:31), pengelolaan dapat disamakan dengan manajeme
yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Sedangkan Adisasmita
(2014:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan
suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi
9
fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.
Menurut Harsoyo (1997:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang
berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan
untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif
dan efesienguna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan
sebelumnya.
Soedjadi dalam Syafiie dkk (1999:76) memberikan definisi
perencanaan sebagai proses kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan
prioritas yang dilakukan secara rasional. Sebelum melaksanakan tindakan
yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan. Sementara
Siagian dalam bukunya filsafat administrasi menjelaskan bahwa perencanaan
(planning) adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang
tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah di tentukan.
Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan
dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa
pengelolaan adalah serangkaian tidakan yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dikelola secara
sistematis yang bertujuan untuk memaksimalkan dan memanfaatkan sumber
daya alam yang dimiliki secara efektif dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
10
b. Fungsi-Fungsi Pengelolaan
Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari
pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yang lebih dikenal dengan
(POAC) yang dijelaskan oleh G. R. Terry dalam buku Principles of
Management yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling). (Sukarna, 2011:10)
1) Perencanaan (planning)
Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan
fungsi fundamental manajemen, karena organizing, actuating dan
controlling harus terlebih dahulu direncanakan. Adapun pengertian
perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta
dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang
akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-
aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil
yang diinginkan. (Siagian 2012:36)
Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan perencanaan
adalah suatu aktifitas yang dibuat berdasarkan urutan-urutan kegiatan
yang akan dilaksanakan agar tujuannya dapat tercapai. Dalam
perencanaan harus diusahakan untuk menjawab enam pertanyaan yaitu:
apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, mengapa ia
harus dikerjakan, bagaimana ia harus dikerjakan, di mana ia harus
dikerjakan dan kapan ia harus dikerjakan. Karena perencanaan yang baik
akan memperlancar proses visi dan misi perusahaan yang hendak dicapai.
11
Berdasarkan definisi perencanaan yang baik diatas, berikut adalah
indikator perencanaan yang baik:
a) Logis dan rasional
Setiap perencanaan yang akan dibuat harus didasarkan oleh
nalar yang sehat dan dapat diterima oleh akal.
b) Fleksibel
Suatu perencanaan harus mampu beradaptasi dengan
perubahan perkembangan organisasi bukan berarti perencanaan
tersebut dapat diubah secara sepihak.
c) Mempunyai tujuan yang jelas
Perencanaan yang baik harus mempunyai tujuan yang jelas
agar dapat bermanfaat bagi organisasi.
d) Realistik atau nyata
Dalam hal ini suatu perencanaan harus realistis karena
apabila tidak, maka perencanaan tersebut hanya terlihat baik
diatas kertas saja namun didalam praktenya sendiri tidak dapat
dilaksanakan.
2) Pengorganisasian (organizing)
Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan
penugasan, kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk
melaksanakan kegiatannya.
Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua
orang atau lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien.
12
Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal,
pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan
diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tecapai.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki
kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karen itu,
perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau
diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu
diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan
dan pengembangan anggota-anggota organisasi.
Proses pengorganisasian yang baik yang dilaksanakan oleh para
pimpinan diantaranya yaitu melakukan pembagian pekerjaan yang
memberikan tugas kepada orang-orang sesuai dengan kompetensinya
atau sesuai dengan keahliannya masing-masing agar suatu pekerjaan
dapat ditangani oleh orang-orang yang sesuai dengan bidang keahliannya
sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.
3) Pengarahan (actuating)
Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti
keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan
jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka
panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain
apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada
tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar
tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.
13
Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan
mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan
sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang
lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan
iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara
paling baik.
Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta
menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan beberapa indikator
pengarahan yang baik menurut Winardi (2010:8), yaitu:
a) Koordinasi. Sebuah koordinasi sangat berkaitan dengan manajemen
waktu yang dalam hal ini memerlukan komunikasi yang baik agar
tidak menghambat kerja dan tanggung jawab masing-masing dari
berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan
organisasi dapat tercapai.
b) Motivasi. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan,
menyalurkan dan memelihara perilaku manusia., dan merupakan
suatu proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar
melakukan sesuatu yang kita inginkan. Seorang karyawan mungkin
menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik,
mungkin pula tidak. Maka dari itu hal tersebut merupakan salah satu
tugas dari seorang pimpinan untuk bisa memberikan motivasi atau
14
dorongan kepada bawahannya agar bisa bekerja sesuai dengan
arahan yang diberikan.
c) Komunikasi. Komunikasi antara para pimpinan dan karyawan sangat
diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan menjalin komunikasi
yang baik akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif dalam
suatu lingkungan organisasi yang akan menumbuhkan kerjasama
yang baik dalam berbagai kegiatan.
4) Pengawasan (controlling)
Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajemen yang
menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manager atau
pemimpin dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan
hasil yang direncanakan.
Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi
sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai
dengan prinsip yang telah ditetapkan (Fayol dalam bukunya Fauziyah,
2013).
a) Prinsip-prinsip pengawasan
Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnell dalam Sukarna (2011)
menetapkan prinsip-prinsip pengawasan agar supaya pengawasan itu
berjalan efektif sebagai berikut:
15
(1) Prinsip tercapainya tujuan.
Control harus ditujukan terhadap tercapainya tujuan yaitu
dengan mengadakan koreksi untuk menghindarka
penyimpangan-penyimpangan deviasi daripada perencanaan.
(2) Prinsip efisiensi pengawasan
Control adalah efisien bilamana dapat menghindarkan
penyimpangan-penyimpangan dari pada planning sehingga tidak
timbul hal-hal lain diluar dugaan.
(3) Prinsip tanggungjawab pengawasan
Control hanya dapat dilaksanakan apabila manager
bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan perencanaan.
(4) Prinsip pengawasan terhadap masa yang akan datang
Pengawasanyang efektif harus ditujukan terhadap pencegahan
penyimpangan planning yang akan terjadi baik pada waktu
sekarang maupun yang akan datang.
(5) Prinsip pengawasan langsung
Teknik control yang paling efektif ialah mengusahkan adanya
manager bawahan yang berkualitas baik. Control itu dilakukan
oleh manager atas dasar bahwa manusia itu suka berbuat salah.
Cara yang paling baik untuk menjamin adanya pelaksanaan
yang sesuai dengan planning ialah mengusahakan sedapat
mungkin para petugas untuk memiliki kualitas yang terbaik.
16
(6) Prinsip refleksi perencanaan
Control harus disusun dengan baik sehingga dapat mencermikan
karakter dan susunan daripada planning. Sebagai contoh
bilamana control itu ditujukan terhadap pemeriksan keuangan,
maka harus diketahui terlebih dahulu berapa anggaran belanja
yang disediakan. Dan bilamana control itu ditujukan terhadap
kebijaksanaan, maka manager harus mengerti terlebih dahulu,
hakikat daripada policy itu dan bidang-bidang pelaksanaannya.
(7) Prinsip penyesuaian dengan organisasi
Control harus dilkukan sesuai dengan struktur organisasi.
Manager dan bawahannya merupakan sarana untuk melakukan
planning.Dengan demikian control yang efektif harus
disesuaikan dengn luas authority manager, sehungga
mencerminkan struktur organisasi.
(8) Prinsip kedirian pengawas
Control harus sesuai dengan kebutuhan manager. Teknik kontrol
harus ditujukan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi
daripada setiap manager.
(9) Prinsip standar
Control yang efektif dan efisien memerlukan standar yang
tepat.Prinsip standar ini menghendaki bahwa setiap planning itu
mempunyai ukuran efektivitas yaitu untuk mengukur bahwa
suatu program daripada suatu planning itu telah dilakukan. Hal
17
ini dibutuhkan mengingat control terhadap pekerjaan itu
dilakukan melalui orang-orang.
Perlu diingat sekalipun manager yang paling qualified tidak
dapat melepaskan diri daripada pengaruh-pengaruh yang bersifat
pribadi.Kadang-kadang pekerjaan itu dikamuflase dengan
laporan-laporan yang tidak benar dengan mempergunakan
teknik dilatisme.
Oleh karena itulah perlu adanya standar untuk menghindarkan
hal-hal yang tidak beres dalam hasil pekerjaan.
(10) Prinsip pengawasan terhadap poin strategis
Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya
perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis
dalam pelaksanaan.Prinsip-prinsip ini harus mencerminkan
kenyataan bahwa manager itu tidak perlu meneliti sampai hal-
hal yang sekecil-kecilnya dalam melaksanakan perencanaan.
Yang penting baginya ialah bahwa planning itu sedang
dilaksanakan dan dapat selesai.
Oleh karena itu manager harus memusatkan perhatiannya
terhadap faktor-faktor yang mungkin atau sedang menimbulkan
penyimpangan-penyimpangan dari planning.Tidak ada garis
pedoman yang dapat dipakai oleh manager untuk menentukan
apakah pelaksanaan planning itu akan atau sedang menyimpang.
18
Hal ini seluruhnya tergantung kepada seni daripada manager
atau managerial art.
(11) Prinsip kekecualian
Efisiensi dalam control membutuhkan adanya perhatian yang
ditujukan terhadap faktor kekecualian.Prinsip ini menunjukkan
adanya kekecualian daripada kebiasaan dalam pelaksanaan,
sehingga manager harus betul-betul memperhatikannya. Oleh
karena hal ini dapat menimbulkan penyimpangan daripada
planning.Kekecualian ini dapat terjadi didalam keadaan tertentu
dimana situasi berubah atau tidak sama.
(12) Prinsip peninjauan kembali
Sistem control harus ditinjau secara berkali-kali, agar supaya
sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
(13) Prinsip tindakan
Control adalah mengenai apabila ada ukuran-ukuran untuk
mengoreksi penyimpangan-penyimpangan daripada planning,
organizing, staffing dan directing.
Sebagai contoh apabila dalam pelaksanaan planning itu terdapat
petugas-petugas yang kurang atau tidak cakap melaksanakan
pekerjaan, maka manager harus menggantinya dengan petugas
lain yang cukup cakap atau melatihnya sehingga pekerjaan dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
19
b) Langkah-langkah pengawasan
Menurut Manullang (2012:184) Proses pengawasan dimanapun juga
atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai
berikut:
(1) Menetapkan alat pengukuran (standar)
Pada fase pertama, pemimpin haruslah menentukan atau
menetapkan standar atau alat-alat pengukur.
(2) Mengadakan penilaian (evaluate)
Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau
evaluasi. Dengan demikian, dimaksudkan membandingkan hasil
pekerjaan (actual resurt) dengan alat pengukur (standar).
(3) Mengadakan tindakan (corrective action)
Hal pertama yang perlu dianalisis adalah apa yang menyebabkan
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan
secara berkala tentang pelaksanaan tugas, ketika sudah diketahui
apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, barulah
tindakan perbaikan diambil.
c. Tujuan Pengelolaan
Affandi (2010) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah segenap
sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan, atau sarana
yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikuan rupa, sehingga
dapat menhindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna
mencapai tujuan yang diinginkan, pengelolaan dibutuhkan dalam semua
20
organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha
akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Di bawah ini beberapa
tujuan pengelolaan:
1) Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2) Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling
bertentangan.
3) Untuk mencapai efisien dan efektifitas. Suatu kerja organisasi dapat
diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yaitu efisien
dan efektivitas.
Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam
pelaksanaan manajemen diterapkan secara tepat, langkah-langkah
pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:
1) Menentukan strategi.
2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.
3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan
waktu.
4) Menentukan pengoperasian tugas dan rencana.
5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efesiensi.
6) Menentukan ukuran untuk menilai.
7) Mengadakan penilaian.
8) Mengadakan review secara berkala.
9) Pelaksaan tahap berikutnya, berlangsung berulang-ulang.
21
2. Konsep Retribusi
a. Pengertian Retribusi
Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang
menggunakan fasilits yang disediakan oleh negara. Menurut Suparmako
dalam Bella, dkk (2014) Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada
pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang
langsung dan diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.
Kemudian retribusi menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah menurut
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Pasal 18
Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Pasal 2-3 Nomor 66 Tahun
2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1.
Retribusi Jasa Umum, 2. Retribusi Jasa Usaha, 3.Retribusi Perizinan Tertentu.
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam arti
lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena
adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara
perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang
membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara (Marihot, 2006).
22
Adapun maksud dari pungutan tersebut adalah peralihan dari sektor
swasta ke sektor publik (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk
membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran
untuk pembanguan. Dari pengertian pungutan tersebut maka unsur-unsur
didalam pungutan adalah:
1) Unsur pemerintah (sektor publik)
2) Unsur masyarakat (sektor swasta)
3) Unsur undang-undang (sebagai dasar terjadinya peralihan kekayaan)
4) Unsur kepentingan umum yang diselenggarakan.
Pungutan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pajak, retribusi, dan
sumbangan. (Sumyar, 2004)
1) Pajak
Pajak adalah merupakan pungutan tetapi dengan sifat khusus, yaitu
tanpa adanya jasa timbale balik secara langsung. Hubungan pemerintah
(fiskus) dengan wajib pajak tidak bersifat timbal balik, karena
pemerintah hanya mempunyai hak saja, yaitu hak untuk memungut pajak.
Sedangkan sebaliknya wajib pajak hanya mempunyai kewajiban saja,
yaitu kewajiban untuk membayar pajak. Adapun ciri khusus dari pajak
adalah bahwa terdapat pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
jasa timbal secara langsung. Artinya, jasa timbal dari pemerintah ada
tetapi tidak secara langsung ditujukan kepada wajib pajak yang
bersangkutan, dan jasa timbalnya biasanya ditujukan untuk kepentingan
bersama atau untuk kepentingan umum. Misalnya diwujudkan dalam
23
bentuk jalan-jalan, bangunan-bangunan, maupun sarana lain yang
semuanya ditujukan untuk kepentingan umum.
2) Retribusi
Retribusi juga merupakan pungutan, tetapi dalam retribusi ada
jasa timbal secara langsung, yaitu langsung kepada setiap pembayar
retribusi. Hubungan antara pemerintah dan pembayar retribusi adalah
hubungan timbal balik yang bersifat sempurna, artinya seimbang antara
hak dan kewajibannya. Ciri khusus dari retribusi adalah dapat
ditunjukkannya jasa timbal secara langsung. Misalnya retribusi pasar,
retribusi parkir, retribusi tempat rekreasi, rekening listrik, rekening PAM,
dan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
3) Sumbangan
Sumbangan juga merupakan pungutan, tetapi dengan jasa timbal
kepada sekelompok orang. Hubungan antara pemerintah dengan
pembayar sumbangan merupakan hubungan timbal balik yang bersifat
sempurna.
b. Jenis-jenis pemungutan retribusi
Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, atau retribusi
perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
1) Retribusi jasa umum
a) Retribusi jasa umum tidak bersifat pajak dan tidak bersifat retribusi
jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
24
b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam
rangka melaksanakan desentralisasi.
c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang/pribadi atau
badan yang diharuskan membayar retribusi, disampping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya.
f) Retribusi dapat dipungut secara efekif dan efisien, serta merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
2) Retribusi jasa usaha
a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
b) Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial
yang seyogyanya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai
atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum
dimanfatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
3) Retribusi perizinan tertentu
a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
25
b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum.
c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari
pemberian izin tersebut cukup besar. Sehingga, layak dibiayai dari
retribusi perizinan. (Kurniawan, 2004)
Pemungutan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Takalar termasuk
dalam jenis retribusi jasa usaha, hal ini disebutkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Takalar Nomor 10 tahun 2012 tentang Retrbusi Jasa Usaha.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 tentang jenis retribusi jasa
usaha adalah:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi Penyeberangan di Air.
26
c. Kriteria Retribusi
Untuk dapat memungut retribusi suatu sumber Pendapatan Daerah,
perlu adanya kriteria yang menjadi pertimbangkan apakah sumber
Pendapatan daerah itu layak untuk dipungut retribusinya. Menurut Kesit
(2005:57) kriteria tersebut yaitu:
1) Kecukupan dan Elastisitas
Retribusi harus responsif terhadap variable-variable yang
mempengaruhinya.
2) Keadilan
Retribusi yang bersangkutan tidak sewenang-wenang, tidak memihak
pada golongan tertentu atau dengan kata lain tidak ada perlakukan
yang berbeda yang menguntungkan perseorangan atau golongan.
3) Kemampuan Adminstrasi
Retribusi dalam pemungutannya harus bersidat sederhana, mudah
ditaksir, dan dapat dipungut serta dihimpun dengan cepat.
4) Kesepakatan Politik
Retribusi harus dapat dimengerti dan sesuai dengan keiinginan yang
layak dan harus dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik
5) Penilaian retribusi oleh Pemerintah
Penilaian ini dimaksudkan bahwa Pemerintah Daerah mengharapkan
retribusi memberikan kontribusi berarti terhadap sumber-sumber
Pendapatan daerah.
27
3. Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata
Pajak berbeda dengan retribusi daerah baik dari segi pemungutannya maupun
pengelolaanya, karena retribusi terkait dengan layanan tertentu setelah wajib
retribusi memenuhi kewajibanya maka sudah sewajarnya jika kualitas pelayanan
dapat ditingkatkan. Oleh karena itu tentunya selain perbaikan pelayanan,
pemerintah daerah juga harus pintar mengelola dana retribusisepenuhnya untuk
perkembangan daerah atau obyek yang menghasilkan retribusi tersebut.
Pemerintah daerah juga harus melakukan berbagaiperbaikan seperti perluasan
basis retribusi, pengendalian terhadap kebocoran dana retribusi dan perbaikan
administrasi pemungutan retribusi.
Setelah dikeluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 maka retribusi daerah baru bisa di lakukan apabila ada pelayanan atau
jasa nyata yang diterima oleh wajib retribusi dari pemerintah. Tanpa pelayanaan
atau imbalan yang langsung dapat dinikmati oleh wajib retribusi, retribusi tidak
dapat dikenakan. (Dewantoro 2001:220)
Hasil penerimaan retribusi belum memadai dan memiliki peranaan yang
relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah khusunya bagi
daerah kabupaten atau kota. sebagian besar pengeluaran angaran pembelanjaan
Negara dibiayai dana alokasi dari pemerintah pusat. Dalam banyak hal, dana
alokasi yang diberikan oleh pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup
seluruh kebutuhan pembangunan daerah, berupa infrastruktur pendukung
pengembangan daerah. Begitu juga dengan pengembangan pariwisata yang
28
sekarang merupakan salah satu pilar penggerak roda perekonomian baik secara
makro maupun mikro. Pembangunan pariwisata tidak akan lepas dari peran serta
pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, dimana pembangunan
pariwisata tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat, karena apabila
tanngungjawab itu sepenuhnya pada pemrintah pusat tanpa adanya peran serta
pemrintah daerah pembangunan akan kurang efisien dan kuarang tepat sasaran.
Berkenaan dengan retribusi akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Ciri-ciri retribusi daerah
Pengenaan retribusi erat kaitanya dengan prinsip pemulihan biaya(cost
recovery). Dengan demikian, retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya
operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaraan hutang. Adapun tarif
retribusi bersifat propolsional, dimana tarif yang sama dilakukan untuk seluruh
konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen. (Sutedi
2008:7)
Adapun ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut:
1) Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturanyang berlakuuntuk
umum (dalam hal ini undang-undang dan perda).
2) Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
3) Adanya kontraprestasi yang dapat di rasakan secara langsung.
4) Retribusi dikenakan pada setiap badan yang mengenyam jasa
yangdiberikan oleh pemerintah.
5) Hasil retribusi digunakan untuk pelayanaan umum berkaitandengan
retribusi yang bersangkutan.
29
b. Retribusi obyek pariwisata
Retribusi obyek pariwisata adalah retribusi yang dikenakan kepada
pengunjung dan pedagang yang ada di dalamnya. Berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 tahun 2012 tentang Retrbusi Jasa Usaha,
disebutkan bahwa retribusi pariwisata termasuk dalam retribusi jasa usaha,
adapun pungutan dari penerimaan retribusi tersebut, sepenuhnya akan
digunakan untuk pengembangan pariwisata itu sendiri, baik untuk
pengelolaannya, promosi dan lain sebagainya terkait obyek pariwisata.
Retribusi pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas
penggunaan lokasi pariwsata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh
pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Jadi retribusi pariwisata terdiri dari
retribusi masuk/pengunjung, retribusi pedagang, retribusi parkir.
Pungutan retribusi tidak dapat dipisahkan dengan kontaprestasi langsung
yang diharapkan oleh wajib retribusi, Menurut Sunarto sebagaimana yang telah
dikutip oleh Natalia, retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dibebankan
kepada pengunjung dan pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran
atas kunjungan pariwisata dan pemakaian tempat-tempat wisata yang
digunakan untuk perbaikan infrastruktur, dengan demikian retribusi pariwisata
merupakan pelayanaan yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan
kepentingan umum (Natalia 2015:36).
Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan antara lain:
1) Wajib retribusi yaitu wisatawan atau pengunjung yang mengunjungi lokasi
pariwisata
30
2) Obyek retribusi yaitu pemakian tempat-tempat pariwisata, sedangkan
subyek retribusi adalah wisatawan yang mengunjungi lokasi pariwisata
3) Penerimaan retribusi pariwisata masih berpotensial untuk lebih
ditingkatkan. Apabila retribusi pariwisata sebagai sumber penerimaan
pendapatan daerah, maka pengenaan tarif perlu dilakukan evaluasi agar
besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi
4) Retribusi pariwisata yang dikenakan terhadap setiap pengunjung merupkan
balas jasa kepada pemerintah maupun swasta yang telah menyediakan
fasilitas
5) Perlunya penerapan sangsi yang tegas terhadap pelanggaran bagi
pengunjung yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi serta
diterapkan sistem denda.
4. Pendapatan Asli Daerah
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri dan dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pendapatan asli daerah menurut Halim (2012) adalah merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang
Dipisahkan dan lain-lain. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Menurut
Djaenuri (2012) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-
31
sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1) Hasil pajak daerah
Kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah.
2) Hasil retribusi daerah
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi
bagian laba dari BUMD serta hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
4) Penerimaan lain-lain yang sah
Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar
pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro dan penjualan aset daerah.
Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan
undangundang yang dalam pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut
dengan menggunakan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang untuk
melakukan pungutan di luar yang sudah ditetapkan undang-undang.
32
B. Kerangka Pikir
Penelitian ini berjudul ”Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar”. Penelitian ini
akandianalisis melalui fungsi-fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh Terry
(Sukarna, 2011:10), yakni meliputi: (1) Perencanaan (planning); (2)
Pengorganisasian (organizing); (3) Pelaksanaan/Penggerakan (actuating); dan (4)
Pengawasan (controlling).
Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi Dinas Sosial
Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Takalar dalam meningkatkan pendapatan
asli daerahnya secara berkala.
Uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir
penelitian seperti pada gambar berikut:
33
Bagan Kerangka Pikir
Gambar 2.1 Kerangka Pikir
C. Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian kerangka pikir yang menjadi dasar penelitian ini, adapun
yang menjadi fokus penelitian dari penelitian ini adalah fungsi-fungsi pengelolaan
yang dikemukakan oleh Terry sebagai berikut :
1. Perencanaan (planning)
2. Pengorganisasian (organizing)
3. Pelaksanaan (actuating)
4. Pengawasan (controlling)
PENGELOLAAN RETRIBUSI
SEKTOR PARIWISATA
DI KABUPATEN TAKALAR
PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
DARI SEKTOR PARIWISATA
PERENCANAAN
(PLANNING)
PENGORGANISASIAN
(ORGANIZING)
kjhhfgfdfdfgbgfd]
PENGARAHAN
(ACTUATING)
PENGAWASAN
(CONTROLLING)
34
D. Deskripsi Fokus Penelitian
Berikut penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing point tersebut :
1. Perencanaan (planning) adalah tahap awal dalam manajemen dimana
pada tahap ini merupakan perencanaan untuk sebuah pelaksanaan dari
pengelolaan retribusi pariwisata Kabupaten Takalar.
2. Pengorganisasian (Organizing) adalah melakukan pembagian pekerjaan
yang memberikan tugas kepada orang-orang sesuai dengan
kompetensinya atau sesuai dengan keahliannya masing-masing dalam
sebuah pekerjaan didalam pengelolaan retribusi pariwisata Kabupaten
Takalar.
3. Penggerakan (Actuating) adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh
pimpinan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya agar tugas-
tugas dalam pengelolaan retribusi pariwisata Kabupaten Takalar dapat
dikerjakan dengan baik.
4. Pengawasan (Controlling) adalah mengamati sebuah proses kegiatan
apakah sudah sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan dalam
pengelolaan retribusi pariwisata Kabupaten Takalar.
35
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Takalar dengan jangka waktu
dua bulan yang difokuskan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Takalar, guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan
melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disusun. Hal
ini senantiasa menjadi bahan pertimbangan karena menganggap dinas tersebut
sangat berpengaruh dalam pengelolaan retribusi dan pengingkatan pendapatan asli
daerah.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan
makna data-data empiris yang berkaitan, dengan hal agar penelitian ini dapat
menjelaskan dan menggambarkan tentang pengelolaan retribusi sektor
pariwisata yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Takalar.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini menggunakan Fenomenologi untuk mengetahui
mendeskripsikan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman
yang dilatar belakangi oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.
36
C. Sumber Data
1. Data Primer dalam penelitian ini yang dibutuhkan oleh peneliti untuk
mencari data yang akurat dari keterangan dari pegawai, dan pelaksana
pembangunan yang mengetahui banyak hal tentang proses pembangunan.
2. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari referensi buku
pembangunan nasioanal, dan statistik pendapatan daerah yang ada di
Kabupaten Takalar.
D. Informan Penelitian
Penelitian mengenai pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten
Takalar memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan
langsung dengan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini ialah :
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian
No. Nama Inisial Jabatan
1. Ikhwan, S.Sos, M.Si IW Kepala Bidang Pariwisata Daerah
2. Syahrir, S.Sos SR Kepala Seksi Pengembangan Destinasi
Pariwisata
3. Rusdi, S.Sos RD Staf Seksi Pengembangan Destinasi
Pariwisata
4. Asri Arfiandy, S.E AA Staf Seksi Pengembangan Destinasi
Pariwisata
5. Suaib Arief, S.IP SA Kepala Seksi Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
6. Muhsin, S.E MS Staf Seksi Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
7. Abdul Kadir, S.Sos AK Kepala Seksi Pengembangan Industri
Pariwisata
8. Siantang, S.Sos ST Staf Seksi Pengembangan Industri
Pariwisata
9. Hamzah HZ Petugas Pemungut Retribusi
10. Suryani Syam SS Petugas Pemungut Retribusi
37
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan
teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.
1. Teknik Observasi.
Adanya observasi peneliti dapat mengetahui pengelolaan retribusi
sektor pariwisata Kabupaten Takalar. Observasi yang dilakukan oleh peneliti
ketika berada dilapangan dimulai dengan jumlah angka retribusi yang
diterima.
2. Teknik Wawancara
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang sudah disediakan oleh peneliti karena
peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis
dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.
3. Dokumentasi
Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh
peneliti untuk memperkuat hasil penelitian dengan mempelajari literature
buku-buku yang ada, mencari konsep-konsep teori yang berhubungan erat
dengan permasalahan.
38
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dilakukan yaitu pross analisis yang dilakukan
bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui tiga
alur, yakni;
1. Reduksi data
Data yang didapatkan dilapangan dengan jumlah yang banyak,
sehingga mengharuskan peneliti mencatat dengan keseluruhan dan secara
rinci. Semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah datanya akan semakin
banyak pula. Mereduksikan data artinya merangkum, memilih yang pokok-
pokok yang pentingya saja atau berfokus pada hal-hal yang penting.
2. Penyajian data
Penyajian data yaitu suatu tatanan informasi yang memungkinkan
kesimpulan peneliti bisa dilakukan dalam bentuk menguraikan secara singkat,
bagan, hubungan antar kategori dan semacamnya.
3. Penarikan kesimpulan
Pada tahap pertama mengumpulkan data, peneliti berusaha telah
memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemuinya dengan mulai
melakukan hal pencatatan struktur-struktur, pernyataan-pernyataan,
konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akiat dan berbagai proposisi.
39
G. Pengabsahan Data
Teknik pengumpulan data trianggulasi diartikan suatu cara pengumpulan
data dengan menggabungan beberapa cara seperti teknik mengumpulkan data dan
sumber data yang ada. Ada tiga macam trianggulasi, yakni:
1. Trianggulasi sumber, untuk menguji kebenaran sebuah data dilakukan dengan
teknik pengecekan data yang sudah didapatkan melalui beberapa sumbernya.
2. Trianggulasi teknik, untuk menguji kebenaran sebuah data dilakukan dengan
teknik pengecekan data kepada sumbernya yang serupa dengan cara lain atau
berbeda. Seperti data yang diperoleh dari observasi, kemudian dicek melalui
wawancara, dan dokumentasi.
3. Trianggulasi waktu, waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data
dikumpulkan dengan cara wawancara dipagi hari saat narasumbernya masih
sangat segarnya, belum banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sehingga
akan memberikan data yang benar dan valid sehingga data itu dapat dipercaya.
40
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian
1. Letak Geografis Kabupaten Takalar
Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattalassang terletak antara 5°3ʹ
sampai dengan 5°38ʹ Lintang Selatan dan 119°22ʹ sampai 119°39ʹ Bujur Timur.
Di sebelah timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan
Kabupaten Jeneponto, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan
disebelah barat dan selatan dibatasi oleh selat Makassar dan Laut Flores.
Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km persegi yang terdiri
dari 9 kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan. Kecamatan Polombangkeng
Utara adalah kecamatan terluas dengan 212,25 km persegi atau luas kecamatan
tersebut sebesar 37,47 persen dari total luas wilayah Kabupaten Takalar.
Jumlah hari ujian dalam setahun sekitar 142 hari dengan curah hujan rata-
rata 285,5 mm3
per bulan. Jumlah hari hujan terbanyak berada dibulan Januari,
yaitu sebanyak 24 hari. Meski begitu, curah hujan yang paling tinggi terjadi
dibulan Desember dengan intensitas sebesar 726 mm3.
41
2. Potensi Pariwisata Kabupaten Takalar
Tabel 4.1 Data Potensi Pariwisata
Objek Wisata Daya Tarik
Kawasan Wisata
Pantai Topejawa
Terletak di Desa Topejawa Kec. Mangarabombang
(Pantai berpasir halus dan pepohonan yang rindang)
Pulau Sanrobengi Teretak di Desa Boddia Kec. Galesong Selatan
(Pulau kecil berpasir putih)
Wisata Kota Terletak di Kalabbirang Kec. Pattallassang
(Taman bunga dengan bentuk hati atau love)
Teluk Laikang Terletak di Desa Laikang Kec. Mangngarabombang
(Laut diru, pasir putih, cottage, dan ombak menjadi satu
kesatuan harmoni alam di Teluk Laikang)
Sebagian wilayah Takalar merupakan pesisir pantai yaitu sepanjang 74 km
meliputi kecamatan Mangngarabombang, Mappakasunggu, Sanrobone, Galesong
Selatan, Galesong Kota dan Galesong Utara. Meskipun di dominasi oleh pesisir
pantai, namun wilayah ini juga memiliki beragam destinasi unik yang menarik
untuk dikunjungi. Dari beberapa potensi pariwisata yang dikelola oleh pemerintah
Kabupaten Takalar diharapkan dapat mengundang wisatawan berkunjung
sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.
3. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar
a. Susunan Organisasi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekertaris Daerah. Adapun struktur/susunan organisasi Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:
42
1. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
1) Subbagian Perencanaan;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pariwisata;
1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
3) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
d. Bidang Ekonomi Kreatif;
1) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan
Infrastruktur;
2) Seksi Akses Pemodalan dan Pmasaran; dan
3) Seksi Fasilitas Hak kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar
Lembaga dan Wilayah.
e. Bidang Kepemudaan;
1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
2) Seksi Pengambangan Pemuda;
3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan pemuda.
f. Bidang Keolahragaan;
1) Seksi Pembudayaan Olahraga;
2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
43
3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
g. UPTD;
h. Jabatan Fungsional.
Sumber : Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2019
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi
44
b. Tugas dan Fungsi
Dalam upaya lebih mendorong peningkatan kinerja dilingkup Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, maka disusun tugas dan
fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2019 sebagai
berikut :
1. Bidang Pariwisata
Bidang Pariwsata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan
pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pariwisata.
Adapun tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pariwisata sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Pariwisata untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
45
f. Merumuskan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata,
pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industri
pariwisata;
g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran
pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
h. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran
pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
i. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran
pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
j. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan
destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan
pengembangan industri pariwisata;
k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi
pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan
industri pariwisata;
l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
m. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan
Bidang Pariwisata;
46
n. membuat laporan hasil kegiatan berdasarkan pekerjaan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang
pengembangan destinasi pariwisata. Adapun tugas pokok yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberipetunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merumuskan bahan kebijakan di Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata;
47
g. Mengoordinasikan penyusunan peta rencana pengembangan destinasi
pariwisata;
h. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
i. Menginventarisir kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan
kebijakan dalam penerapan standarisasi bidang pengembangan destinasi
pariwisata;
j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
k. Menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan
Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata.
Adapun tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pemasaran Parieisata
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;
48
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pemasaran Pariwisata untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan
pasar pariwisata;
g. mengumpulkan data dan mengolah data statistik pariwisata daerah;
h. menganalisa pengembangan pasar pariwisata sebagai bahan perencanaan
yang akan datang;
i. mengevaluasi pengembangan pasar pasar pariwisata dalam rangka
mengetahui hambatan serta menyusun langkah penanggulangannya;
j. melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga kepariwisataan
daerah, nasional maupun internasional;
k. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi segala kegiatan promosi
pariwisata;
l. menyelenggarakan semua periklanan, pengumuman dan lain sebagainya
yang berkaitan dengan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
m. mengumpulkan data sebagai bahan informasi pariwisata dari berbagai
sumber;
n. menyusun dan mengadakan bahan informasi pariwisata;
49
o. memberi pelayanan informasi dengan menyebarluaskan dan
mendistribusikan bahan informasi pariwisata;
p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
q. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan
Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan:
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipeintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
4. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Industri Pariwisata. Adapun
tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. menyususn rencana kegiatan Seksi Pengembangan industri Pariwisata
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengembangan Industri Pariwisata untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
50
d. manyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merumuskan kebijakan di bidang pengembangan industri pariwisata;
g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan industri pariwisata;
h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pengembangan industri pariwisata;
i. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengembangan industri pariwisata;
j. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan
industri pariwisata;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan industri
pariwisata;
l. memberikan rekomendasi untuk izin industri dan usaha pariwisata;
m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
n. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan
Seksi Pengembngan Industri Pariwisata;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
51
B. Data Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Takalar
Berdasarkan data realisasi pendapatan asli daerah sektor pariwisata
Kabupaten Takalar dari tahun 2017-2019, yaitu sebagai berikut :
Tabel 4.2 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar
NO URAIAN TARGET DAN REALISASI
2017 2018 2019
1. TARGET PAD 123.337.301.500 163.160.114.730 133.551.412.309
2. REALISASI
PAD 111.702.803.114
125.186.750.078
104.825.639.110
3. PERSENTASE
CAPAIAN 91 % 77 % 78%
Berdasarkan tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar
mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 hal ini terjadi karena
pencapaian target pada tahun 2017 cukup baik dengan persentase pencapaian
sebesar 91% dari target yang telah ditentukkan. Namun pada tahun 2019
mengalami penurunan hal tersebut dikarenakan realisasi PAD pada tahun 2018
hanya sebesar 77% dari target yang telah ditetapkan.
Tabel 4.3 Data Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Kabupaten Takalar
NO URAIAN TARGET DAN REALISASI
2017 2018 2019
1. REALISASI
PAD 111.702.803.114
125.186.750.078
104.825.639.110
2. KONTRIBUSI
PAD
PARIWISATA
42.100.000 386.074.813 465.576.695
3. PERSENTASE
CAPAIAN 0,04% 0,3 % 0,4 %
52
Tabel 4.4 Data Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap PAD
Kabupaten Takalar
NO URAIAN TARGET DAN REALISASI
2017 2018 2019
1. REALISASI
PAD 111.702.803.114
125.186.750.078
104.825.639.110
2. KONTRIBUSI
RETRIBUSI 5.581.000 6.484.000 16.356.000
3. PERSENTASE
CAPAIAN 0,0049% 0,005% 0,01%
Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4 menunjukkan bahwa kontribusi retribusi
objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar tidak pernah
mencapai satu persen melainkan hanya sebesar 0,0049% pada Tahun 2017,
sedangkan 0,005 % pada tahun 2018 dan 0,01 % pada tahun 2019 sedangkan dari
sektor pariwisata keseluruhan terhadap PAD Kabupaten Takalar yaitu 0,04 %
pada tahun 2017, tahun 2017 0,3 % dan tahun 2018 mengalami kenaikan
sebanyak 0,4 %. Hal ini disebabkan karena meningkatnya PAD dari sektor lain
namun dari sektor pariwisata tidak mengalami peningkatan secara signifikan
khususnya dari penarikan retribusi objek wisata yang dikelola pemerintah. Selain
itu kondisi objek wisata yang dikelola pemerintah belum dikelola secara maksimal
baik dari infrastruktur maupun tata kelola manajemen. Potensi pariwisata
Kabupaten Takalar sangat besar namun belum dapat memberikan kontribusi yang
besar terhadap PAD. Namun Pemerintah Kabupaten setempat khususnya Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki berbagai rencana kedepan tentang
53
pengembangan, dan terobosan untuk memaksimalkan berbagai potensi objek
wisata yang ada di Kabupaten Takalar.
C. Hasil Penilitian Terkait Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar
Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir sebelumnya, maka untuk
meninjau atau mengetahui lebih jauh bagaimana Pengelolaan Retibusi Sektor
Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar
dapat dianalisis melalui indikator-indikator meliputi (a) Planning, (b) Organizing,
(c) Actuating, dan (d) Controlling.
Hasil analisis dari keempat indikator tersebut ialah:
1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam
Meingkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar
Perencanaan atau planning adalah sebuah proses merencanakan sesuatu
yang diinginkan agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan secara efisien
dan efektif.
Perencanaan merupakan hal yang mendasar dari fungsi manajemen, karena
organizing, actuating dan controlling harus terlebih dahulu direncanakan.
Perencanaan yang dinamis bisa diubah sesuai dengan kondisi dan waktu saat itu
dan ditujukan pada ketidak pastian dimasa yang akan datang dengan adanya
perubahan situasi dan kondisi, sedangkan perencanaan dari hasil akan diketahui
pada masa yang akan datang. Tentunya setiap instansi maupun organisasi sebelum
melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melakukan perencanaan. Perencanaan
54
pengelolaan retribusi sektor pariwisata dapat dilihat dari beberapa hal berikut,
yaitu: (a) Perencanaan penentuan target penerimaan retribusi (b) Perencanaan
pembagian tugas, (c) Perencanaan pengembangan objek wisata, dan (d)
Perencanaan pemungutan retribusi pariwisata.
Dalam melaksanakan perencanaan ada kegiatan yang harus dilakukan
yaitu melakukan prakiraan atau rencana kegiatan organisasi. Prakiraan tersebut
berfungsi untuk menentukan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
kedepannya oleh suatu organisasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan
organisasi khususnya di Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar yang mengelola
objek wisata di Kabupaten Takalar.
Melihat dari keindahan alam, serta keragaman budaya yang dimiliki
Kabupaten Takalar maka sangat menguntungkan apabila hal-hal tersebut dikelola
sertadikembangkan, semua itu bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan
alamserta dapat menjadi penunjang untuk meningkatkan PAD. Pengelolaan
retribusi sektor pariwisata adalah suatu pengendalian atau penyelenggaraan
berbagai sumber daya pariwisata secara berhasil gunamencapai sasaran yang
diinginkan khususnya demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Agar
pengelolaan yang dilakukan dapatberhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan
maka yang mengelola harusmempertimbangkan semua aspek mulai dari
perencanaan, prinsip-prinsip, danteknik apa saja yang akan dilaksanakan dalam
pengelolaan retribusi sektor pariwisata. Dalampengelolaan retribusi pariwisata
tentu juga membutuhkan suatu perencanaan yangmatang agar pariwisata yang
dikelola dapat memberikan dampak positif baik bagidaerahnya maupun bagi
55
masyarakatnya. Jadi perencanaan yang penulis maksudkan adalah dengan melihat
beberapa sub indikator dibawah ini:
a) Perencanaan penentuan target penerimaan retribusi
Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan
yang seharusnya dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pariwisata di
Kabupaten Takalar. Yang dimaksud disini adalah tahapan proses penentuan target
penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, adapun prosesnya
yaitu:
Target pendapatan dalam suatu daerah ditetapkan setiap tahun anggaran,
dimana ihak eksekutif dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) terlebih dahulu melakukan analisisi terhadap semua
jenis penerimaan yang menjadi sumber pendapatan dalam APBD dimana Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelolah keuangan didaerah
menyusun target dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan
yang memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan
analisis realisasi penerimaan retribusi pariwisata tahun lalu dengan menambah
presentasi yang memungkinkan akan dicapai. Selanjutnya setelah dilakukan
analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu rancangan APBD
dimana didalamnya telah ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional
untuk dicapai dalam tahun anggaran berikutnya.
Setelah RAPBD disusun oleh pihak eksekutif melalui tim anggaran maka
selanjutnya RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk dibahas. Kemudian
56
oleh DPRD melakukan serangkaian proses yakni mulai dari pembahasan
kemudian dilakukan sidang komisi dan selanjutnya dilakukan sidang paripurna.
Setelah mendapat persetujuan dari DPRD maka RAPBD tersebut ditetapkan
menjadi APBD melalui PERDA. Jadi target penerimaan yang telah ditetapkan
menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk dilakukan pemungutan. Untuk
itu target retribusi pariwisata diserahkan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Takalar untuk dilakukan pemungutan.
Kemudian menurut hasil wawancara oleh Kepala Bidang Pariwisata
Daerah Kabupaten Takalar terkait perencanaan penentuan target menyatakan
bahwa:
“Dalam penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki
oleh setiap objek wisata dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai
tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang
memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk
menetapkan target penerimaan retribusi pariwisata disetiap tahunnya.”
(Wawancara, IW 30 September 2019)
Kemudian ia menambahkan bahwa:
“yang menjadi persoalan mendasar bagi kami dalam menentukan target
adalah pembangunan objek wisata yang membutuhkan waktu yang lama
sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan
realisasinya”
(Wawancara, IW 30 September 2019)
Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam
hal penentuan target penerimaan retribusi pariwisata Kabupaten Takalar
pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat
tergantung pada realisasi pertahun yang dapat dicapai. Namun karena tidak
57
adanya data yang akurat mengenai potensi dan pembangunan yang dimiliki
sehingga realisasi tidak sesuai dengan yang direncanakan.
Berikut ini merupakan target anggaran serta realisasi retribusi sektor
pariwisata pada tahun 2017-2019 sebaga berikut:
Tabel 4.5 Data Realisasi PAD Sektor Pariwisata
NO. URAIAN
TARGET & REALISASI
2017 2018 2019
1. Target PAD 120.000.000 653.500.000 753.500.000
2. Realisasi PAD 42.100.000 386.074.813 465.576.695
3. Persentase Capaian 35 % 59% 62 %
Berdasarkan table 4.5 maka dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi
pariwisata terhadap PAD selama tiga tahun terakhir (2017-2019) mengalami
kenaikan. Pada tahun 2017 persentase realisasi PAD sektor pariwisata sebesar
35% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 42.100.000 dari target
sebesar Rp. 120.000.000.
Pada tahun 2018 persentase realisasi PAD sektor pariwisata sebesar 59%
dari target yang telah ditentukan yaitu sebanyak Rp. 386.074.813dari target yaitu
Rp.653.500.000. Sedangkan pada tahun 2019 realisasi PAD sektor pariwisata
terhadap PAD sebesar 56,7% hal ini berarti bahwa sumbangan retribusi
pariwisata terhadap PAD adalah sebesar 62 % dari target PAD yang diberikan
yaitu sebanyak Rp.465.576.695dari target PAD sebanyak Rp.753.500.000.
58
Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada kepala Seksi
Pengembangan Pemasaran Pariwisata terkait potensi pariwisata yang ada di
Kabupaten Takalar:
”potensi pariwisata di Kabupaten Takalar sebagaian besar adalah wisata
bahari karena sebagian wilayahnya merupakan wilayah pesisirpantai yang
dapat dijadikan sebagai objek pariwisata, apabila potensi tersebut dikelola
dengan baik maka hal tersebut dapat menunjang peningkatan PAD
melalui penarikan retribusi pariwisata”.
(Wawancara, SA 30 September 2019)
Senada dengan hal tersebut, staf seksi pengembangan pemasaran
pariwisata juga mengatakan:
“di Kabupaten Takalar ini memang rata-rata potensi pariwisata yang
ditonjolkan adalah wisata bahari karena sebagian besar wilayah kabupaten
takalar merupakan wilayah pesisir pantai, adapaun pantai yang dimaksud
adalah pantai topejawa, pulau sanrobengi, teluk laikang, pantai gusung,
pantai boe’, kepulauan tanakeke, pantai pokko, pantai paria laut, pantai
galumbaya. Jadi apabila potensi-potensi tersebut dikelola dengan baik
maka tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan PAD. Namun
sayangnya hanya beberapa yang dikelola oleh pemerintah daerah.”
(Wawancara, MS 30 September 2019)
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ada banyak potensi
pariwisata yang ada di Kabuten Takalar yang dapat menunjang peningkatan PAD
melalui pemungutan retribusi pariwisarta seperti wisata bahari yang mendominasi
tempat rekreasi di Kabupaten Takalar. Namun pemerintah Kabupaten Takalar
belum maksimal dalam mengelola semua potensi wisata bahari yang ada di
Kabupaten Takalar.
Berikut merupakan realisasi retribusi dari berbagai potensi objek wisata
yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Takalar:
59
Tabel 4.6 Data Kontribusi Retribusi Pariwisata Tahun 2017-2019
NO OBJEK
WISATA
REALISASI
2017 2018 2019
1. PANTAI
TOPEJAWA 2.136.000 3.154.000 12.368.000
2. PULAU
SANROBENGI 1.212.000 948.000 1.716.000
3. WISATA
TAMAN KOTA 581.000 861.000 831.000
4. TELUK
LAIKANG 1.652.000 1.521.000 1.441.000
JUMLAH 5.581.000 6.484.000 16.356.000
Berdasarkan tabel 4.6 realisasi retribusi objek wisata yang dikelolah oleh
pemerintah Kabupaten Takalar didominasi oleh wisata bahari. Dimana objek
wisata yang merupakan wisata bahari lebih banyak memberikan kontribusi
terhadap retribusi objek wisata.
b) Perencanaan Pembagian Tugas
Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala bidang
Pariwisata Daerah Kabupaten Takalar terkait dengan perencanaan pembagian
tugas, yang menyatakan bahwa:
“dalam perencanaan pengelolaan retribusi pariwisata harus
mempertimbangkan segala sesuatu untuk mendukung ketertarikan
wisatawan untuk datang ke objek wisata yang dikelola oleh pemerintah
kabupaten Takalar. Adapun hal pertama yang menjadi pertimbangan yaitu
bidang yang akan mengelola retribusi pariwisata, karena pengelolaan
retribusi pariwisata tentu membutuhkan pengelola yang memiliki keahlian
dan pengalaman dibidangnya agar pengelolaan dapat berjalan dengan
baik”.
(Wawancara, IW 30 September 2019)
60
Kemudian Kepala Bidang Pariwisata menambahkan:
“untuk pembagian tugas terdiri dari kepala bidang pariwisata yang
bertugas menyusun rencana kegiatan bidang pariwisata sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas. Kemudian dibantu oleh tiga seksi yang masing-
masing mempunyai tanggungjawab yang berbeda. Adapun seksi yang
dimaksud yaitu seksi pengembangan destinasi pariwisata yang
bertanggung jawab dalam memfasilitasi objek wisata agar dapat menarik
minat wisatawan untuk berkunjung di objek wisata yang dikelola oleh
pemerintah daerah. seksi yang kedua yaitu Seksi Pengembangan
Pemasaran Pariwisata bertanggung jawab dalam mempromosikan objek
wisata yang ada di Kabupaten Takalar agar dapat dikenal oleh wisatawan
lokal maupun luar daerah. seksi yang terakhir yaitu Seksi Pengembangan
Industri Pariwisata yang bertanggung jawab memberikan rekomendasi
terkait izin industri dan usaha pariwisata. “
(Wawancara, IW 30 September 2019)
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam pemungutan retribusi disektor
pariwisata adalah dengan merekrut tenaga kerja yang professional dibidang
Pariwisata di lingkungan daerah yang tentunya harus bertanggungjawab dan
kompeten dibidangnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Takalar melakukan
restrukturasi organisasi agar manajemen semakin baik.
c) Perencanaan Pengembangan Objek Wisata
Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Kepala bidang
Pariwisata Daerah Kabupaten Takalar terkait dengan perencanaan pengembangan
objek wisata, yang menyatakan bahwa:
“dalam perencanaan pengelolaan retribusi disektor pariwisata ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu teknik
pengembangan pariwisata. Tehnik pengembangan pariwisata ini harus
digabungkan dengan beberapa aspek demi menunjang kesuksesan
61
pariwisata. Adapun aspek yang di maksud disini yaitu aspek aksesibilitas,
karasteristik infrastruktur dan keterkaitan dengan sektor lain. Kabupaten
Takalar mengembangkan pariwisata dengan melihat daya dukung yang
dimiliki oleh setiap kawasan wisatanya seperti melihat apa saja hal yang
dapat menunjang kegiatan wisata yang dapat dinikmati oleh semua
kalangan. Selain itu kami juga memperhatikan dampak yang akan
ditimbulkan pada lingkungan serta kondisi masyarakat setempat.”
(Wawancara, IW 30 September 2019)
Kemudian Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
menjelaskan mengenai keempat aspek tersebut:
“Adapun yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah sarana transportasi
yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke
destinasi pariwisata. Kemudian aspek karasteristik infrastruktur yang
dimaksud adalah penyediaan fasilitas penunjang pariwisata seperti tempat
peristirahatan (gasebo), toilet umum, dan air bersih. Yang terakhir aspek
keterkaitan dengan sektor lain seperti kerjama dengan Dinas Kebersihan
dan Lingkungan dalam menjaga kebersihan area objek wisata”
(Wawancara,SA 30 September 2019)
Wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam merencanakan program
yang terlebih dahulu diperhatikan adalah tehnik pengembangan pariwisata dengan
cara menggabungkan beberapa aspek penunjang yang harus diperhatikan. Dinas
Pariwisata Kabupaten Takalar melakukan perencanaan teknik pengembangan
pariwisata dengan melihat aspek aksesibilitas, karasteristik infrastruktur dan
keterkaitan dengan sektor lain.
Disamping itu aspek lain yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan
dampak lingkungan di sekitar objek pariwisata. Kawasan objek wisata di
Kabupaten Takalar tentunya juga harus dijaga kebersihannya, karena kawasan
62
objek wisata yang bersih merupakan nilai plus bagi pengunjung agar merasa
nyaman dan betah berlama-lama di kawasan objek wisata tersebut.
Senada dengan hal tersebut, Kepala bidang pariwisata kemudian juga
menyatakan:
“hal kedua yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan
pariwisata yaitu memperhitungkan segala sesuatu agar terpenuhinya
kebutuhan dimasa yang akan datang, seperti persediaan lahan cadangan,
pertumbuhan fasilitas dan juga memanfaatkan kemajuan teknologi. Semua
poin ini harus diterapkan didalam perencaan pengelolaan retribusi. Karena,
apabila kita tidak memikirkan kebutuhan untuk kedepannya maka
pengelolaannya tidak akan bertahan lama”.
(Wawancara, IW 30 September 2019)
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam menyusun
perencanaan yang baik juga harus memperhitungkan semua kebutuhan dimasa
yang akan datang untuk mempertahankan pengelolaan pariwisata. Dalam hal ini
kepala bidang pariwisata daerah kabupaten takalar menyusun perencanaan dengan
memikirkan persediaan cadangan, fasilitas dan kemajuan teknologi. Tidak
diperhitungkannya kebutuhan yang akan datang akan berdampak buruk pada
pengelolaan nantinya.
Kemudian staf seksi pengembangan destinasi pariwisata juga menyatakan:
“pertimbangan yang lainnya yaitu mengenai sarana-prasarana dan fasilitas
yang akan diberikan kepada para wisatawan agar dapat mendukung
kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan kenyamanan
wisatawan saat berada dikawasan wisata. Pemerintah Kabupaten Takalar
merencanakan pengembangan sarana-prasarana dan fasilitas pertama
dengan cara membangun fasilitas-fasilitas khusus pariwisata dan
prasarana umum seperti penyedian air bersih dan toiltet. Yang kedua
meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum seperti akses jalan
dan fasilitas pariwisata”.
63
(Wawancara, RD 30 September 2019)
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyediaan sarana-
prasarana dan fasilitas juga menjadi pertimbangan guna mendorong pertumbuhan
daya saing wilayah pengembangan pariwisata agar dapat memenuhi kebutuhan
dan kenyamanan para wisatawan.
d) Perencanaan Pemungutan Retribusi Pariwisata
Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Kepala
Bidang Pariwisata Daerah terkait dengan perencanaan pemungutan retribusi
pariwisata yang menyatakan bahwa:
“perencanaan daya tarik wisata juga merupakan pertimbangan dalam
perencanaan pengelolaan retribusi pariwisata karena keunikan, keindahan
dan nilai budaya yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
Pemerintah Kabupaten Takalar merencanakan daya tarik wisata dengan
mengembangkan daya tarik wisata baru yang berpotensial dan diminati
oleh wisatawan dengan mengadakan pergelaran seni daerah dan
mengembangkan produk wisata yang berbasis kearifan lokal atau budaya
daerah setempat.”
(Wawancara, IW 30 September 2019)
Hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa daya tarik wisata juga
menjadi pertimbangan dalam pengelolaan retribusi disektor pariwisata karena
dapat mendatangkan wisatawan sehingga pemungutan retribusi dapat berjalan
dengan baik dan menunjang peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten
Takalar.
Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Kepala Bidang
Pariwisata Daerah yang menyatakan bahwa:
64
“perencanaan pemungutan retribusi pariwisata di Kabupaten dalam hal ini
dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdapat beberapa
petugas pemungut retribusi yang disebar dan ditempatkan dibeberapa
objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten takalar.
Adapun proses pemungutan tersebut dijadwalkan pada hari minggu karena
pada hari tersebut diperkirakan akan banyak wisatawan yang datang
berkunjung untuk sekedar berkumpul bersama menikmati hari libur.”
(Wawancara, IW 30 September 2019)
Senada dengan hal tersebut peneliti kembali melanjutkan wawancara
dengan Kepala Bidang Pariwisata Daerah yang menyatakan:
“setiap objek wisata ditargetkan untuk dapat menjual karcis masuk ke
objek wisata dalam beberapa blok karcis. Misalnya di objek wisata pantai
topejawa kami targetkan 2 blok karcis dalam sebulan karena kami melihat
di lokasi tersebut yang paling banyak mendatangkan wisatawan. Adapun
hasil dari pemungutan retribusi tersebut akan disetorkan oleh petugas
pemungut retribusi pada hari senin di kantor Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga.”
(Wawancara, IW 30 September 2019)
Melaksanakan perencanaan perlu adanya kegiatan yang dilakukan yaitu
melakukan perkiraan yang berfungsi agar penentuan rencana kegiatan yang akan
dihasilkan oleh Bidang Pariwisata Daerah Kabupaten Takalar sebagai upaya
dalam mencapai tujuan haruslah memperhatikan berbagai aspek, sumber daya
manusianya dan melakukan analisis terhadap potensi objek wisata untuk
pemungutan retribusi di sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah. Yang perlu diperhatikan pula dalam melakukan perencanaan yaitu
bagaimana perencanaan itu harus jelas maksud dan ruang lingkupnya.
Berbagai hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
perencanaan dalam pengelolaan retribusi di sektor pariwisata Kabupaten Takalar
65
telah direncanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pemaparan tersebut
bahwa pemerintah Kabupaten Takalar telah memikirkan dengan matang
bagaimana suatu pariwisata akan dikembangkan dan dikelola agar perkembangan
pariwisata dapat berkembang dengan berkelanjutan serta dapat memberikan
peningkatan terhadap pendapatan asli daerah.
Planning yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar
dengan melakukan identifikasi masalah kemudian dianalisis untuk segera
dibuatkan program, hal tersebut menjadi suatu mekanisme kerja agar pengelolaan
retribusi tersebut dapat terus berjalan sehingga pendapatan asli daerah dapat
meningkat.
2. Pengorganisasian pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar
Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan,
kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan serta wewenang untuk melaksanakan
kegiatannya.
Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau
lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi
merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan
mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota
organisasi agar tujuan organisasi dapat tecapai. Untuk mencapai tujuan tersebut
maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam
melaksanakan tugas. Oleh karen itu, perlu memilih dan menentukan orang yang
66
akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal
tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian
latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.
Proses pengorganisasian yang baik yang dilaksanakan oleh para pimpinan
diantaranya yaitu melakukan pembagian pekerjaan yang memberikan tugas
kepada orang-orang sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan keahliannya
masing-masing agar suatu pekerjaan dapat ditangani oleh orang-orang yang sesuai
dengan bidang keahliannya sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai secara
efektif dan efisien.
Berdasarkan hasil penelitian Struktur organisasi dinas pariwisata pemuda
dan olahraga di atur dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.
Dalam pengorganisasian pengelolaan retribusi pariwisata maka diperlukan
adanya sumber daya yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi pariwisata
seperti penempatan dan pembagian tugas sumber daya manusia pada Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.Pengorganisasian berarti
bahwa pimpinan mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya
bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan efektif dan
efisien.Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya untuk
mengarahkan sumber daya guna mencapai tujuannya.
67
Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Bidang
Pariwisata:
“Pengorganisasian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Takalar tebagi menjadi empat bidang yaitu bidang pariwisata,bidang
ekonomi kreatif, bidang kepemudaan, dan bidang keolahragaan. Khusus di
bidang pariwisata sendiri dipimpin oleh Kepala bidang pariwisata. Bidang
pariwisata ini dibagi menjadi beberapa seksi adapun yang pertama itu seksi
pengembangan destinasi pariwisata, seksi pengembangan pemasaran
pariwisata dan seksi pengembangan industri pariwisata”
(Wawancara, IW 8 Oktober 2019)
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Takalar dikelompokkan menjadi beberapa bidang.
Khusus di bidang pariwisata dibagi lagi menjadi beberapa seksi yang mempunyai
tugas dan fungsinya masing-masing.
Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi
Pengembangan Pemasaran Pariwisata terkait tugas dan tanggungjawabnya:
“seksi pengembangan pemasaran pariwisata bertanggungjawab dalam
mempromosikan semua objek wisata yang ada dikabupaten Takalar baik
yang dikelolah oleh pemerintah maupun nonpemerintah.”
(Wawancara, SA 8 Oktober 2019)
Senada dengan hal tersebut peneliti kemudian melanjutkan wawancara
dengan staf seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang menyatakan:
“di seksi pengembangan pemasaran pariwisata bertugas menyelenggarakan
semua periklanan dan pengumuman yang berkaitan dengan kepariwisataan
serta menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga kepariwisataan
daerah maupun nasional.”
(Wawancara, MS 8 Oktober 2019)
68
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab
Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata adalah dengan menjalin relasi dengan
wisatawan dengan cara mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten
Takalar dengan harapan presentase pengunjung dapat meningkat tiap tahunnya.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi
Pengembangan Industri Pariwisata terkait tugas dan tanggungjawabnya:
“seksi pengembangan industri pariwisata bertanggungjawab melakukan
koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah terkait izin industri
dan usaha pariwisata daerah”
(Wawancara, AK 8 Oktober 2019)
Senada dengan hal tersebut peneliti kemudian melanjutkan wawancara
dengan staf Seksi Pengembangan Industri Pariwisata yang menyatakan:
“staf seksi pengembangan industri pariwisata bertugas memberikan
rekomendasi untuk izin industri dan usaha pariwisata. Rekomendasi yang
dimaksud seperti perizinan perusahaan swasta yang ingin membuka tempat
rekreasi umum.”
(Wawancara, ST 8 Oktober 2019)
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab
Seksi Pengembangan Industri Pariwisata adalah memberikan rekomendasi
perizinan terkait industri dan usaha pariwisata yang ada dikabupaten Takalar agar
setiap pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah dapat berkontribusi terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.
Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Seksi
Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait tugas dan tanggumgjawabnya:
69
“seksi pengembangan destinasi bertanggungjawab memfasilitasi objek
wisata agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung di objek
wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah serta bertanggungjawab
terhadap pemungutan retribusi pariwisata”.
(Wawncara, SR 8 Oktober 2019)
Kemudian Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata melanjutkan
pernyataannya yang menyatakan bahwa::
“bidang pariwisata khususnya seksi pengembangan destinasi pariwisata
membentuk pengelompokan petugas lapangan yang bertanggungjawab
memungut retribusi objek wisata di Kabupaten Takalar. Mengelompokkan
petugas untuk memungut retribusi itu tidak sembarangan, jangan sampai
mereka tidak mengerti apa yang harus dikerjakan”
(Wawancara, SR 8 Oktober 2019)
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kualitas pegawai dalam
melakukan tugasnya seyogiayanya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar
yang menjadi tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan
secara kuantitas.
Senada dengan hal tersebut peneliti kemudian melanjutkan wawancara
dengan staf seksi pengembangan destinasi pariwisata yang menyatakan:
“sumber daya manusia yang digunakan dalam melaksanakan pemungutan
retribusi diberbagai objek wisata menurut kami harus seimbang dengan
wajib retribusi pariwisata. Dengan demikian pemungutan retribusi bisa
berjalan dengan efektif dan efisien dalam pemungutan retribusi dengan cara
memberikan karcis secara langsung kepada pengunjung/wisatawan.”
(Wawancara, RD 8 Oktober 2019)
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa semestinya dalam suatu
organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam
organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai yang ada tidak
70
berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan juga tidak kurang agar pekerjaan
dapat terselesaikan dengan baik.
Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan staff seksi
pengembangan destinasi pariwisata yang lain yang menyatakan bahwa:
“pemungut retribusi yang ditugaskan di objek wisata merupakan pegawai
honorer yang di rekrut oleh Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga
khususnya di bidang pariwisata. Tentunya mereka harus diberikan pelatihan
dan arahan terlebih dahulu sesuai dengan tugas yang akan mereka kerjakan”
(Wawancara, AA 11 Oktober 2019)
Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa setiap pengelompokan kerja
harus memiliki keahlian dan sesuai dengan bidang masing-masing. Seperti yang
dilakukan oleh pemungut retribusi bidang pariwisata juga melalui tahap pelatihan
terlebih dahulu sebelum terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan
tugasnya.
Senada dengan hal tersebut, peneliti kemudian melanjutkan wawancara
dengan salah satu pemungut retribusi yang menyatakan bahwa:
“untuk menjadi pemungut retribusi tidak begitu saja ditunjuk dan
ditempatkan pada objek wisata yang ada di kabupaten Takalar, banyak
pegawai honorer yang ada di dinas pariwisata tetapi hanya beberapa yang di
tunjuk sebagai pemungut retribusi. Biasanya kami yang ditunjuk itu
pegawai honorer yang bertempat tinggal dekat dengan objek wisata seperti
kami disini dekat dengan objek wisata pantai Topejawa. Hal ini dilakukan
agar yang menjadi pemungut retribusi tahu dengan kondisi objek wisata dan
juga masyarakatnya”
(Wawancara, HZ 13 Oktober 2019)
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa setiap pengelompokan
pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten Takalar juga memperhatikan
71
domisili pegawainya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antara
masyarakat dan pemerintah.
Proses pengorganisasian yang baik dilaksanakan oleh para pimpinan
diantaranya yaitu melakukan pembagian pekerjaan kepada orang-orang yang
sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan keahliannya masing-masing agar
suatu pekerjaan atau program dapat ditangani oleh orang-orang yang sesuai
dengan bidang keahliannya sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai secara
efektif dan efisien. Misalnya dalam suatu instansi, pengorganisasian biasanya
disusun dalam bentuk struktur organisasi, setelah itu baru dibagi menjadi beberapa
jabatan.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dalam hal
pengorganisasian sudah menunjukkan hal yang baik sesuai dengan prinsip
manajemen, hal tersebut terlihat dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti
bahwa setiap seksi, bidang, staf dan pelaksannya telah menempati posisi yang
sesuai dengan skil dan kemampuannya agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat
tercapai secara efektif dan efisien.
3. Pengarahan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar
Actuating atau pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan
agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan
perencanaan dan usaha-usaha organisasi, jadi actuanting artinya mengerakkan
orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara
72
bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.
Penggerakan merupakan hubungan antar manusia dalam kepemimpinan yang
mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyambungkan tenaganya
secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.
Pengarahan berarti para manager mengarahkan, memimpin dan
mempengaruhi bawahan. Manager tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi
menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak
sekedar memberikan perintah , tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu
para bawahan melakukan pekerjaan secara baik.
Perencanaan dan pengorganisasian tidak akan berjalan dengan baik jika
tidak disertai dengan pelaksanaan. Oleh karenanya sangat dibutuhkan bentuk
nyata dari kerja keras, kerjasama serta kerja nyata didalamnya. Hal tersebut
dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia yang ada, demi
tercapainya visi, misi dan rencana yang telah diterapkan. Dalam hal ini maka
sumber daya manusia yang ada harus bekerja sesuai dengan tugas yang
dibebankan, fungsi serta perannya masing-masing dan kompetensi dari masing-
masing individu untuk mencapai tujuan.
Peneliti kemudian wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata yang
menyatakan bahwa:
“setiap tindakan yang kami lakukan merupakan hasil perencanaan dari
program yang telah ditetapkan. Kami dibidang pariwisata merupakan
bidang yang langsung menangani masalah retribusi pariwisata sesuai
dengan Peraturan Bupati (Perbup) No. 35 Sekretariat Daerah Kabupaten
Takalar Tentang pelaksanaan pajak hiburan yang mengatakan bahwa pajak
73
hiburan yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar, maka dengan adanya perda tersebut
pengelolaan pajak hiburan dan retribusi daerah dialihkan ke Dinas
Pariwisata Kabupaten Takalar.”
(Wawancara, IW 21 Oktober 2019)
Hasil wawancara tersebut menyabutkan bahwa pengelolaan pajak hiburan
dan retribusi daerah yang semula dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan
Daerah dialihkan kepada dinas pariwisata kabupaten takalar sehingga perlu
dilakukan penyesuaian.
Penelti kemudian melakukan wawancara dengan kepala bidang pariwisata
menyatakan bahwa:
“setiap senin kami melakukan breafing, dalam breefing tidak hanya
menyampaikan rencana yang akan dilakukan saya selaku kepala bidang
juga selalu memberikan motivasi kepada pegawai agar selalu menjalankan
tugas dengan disiplin , penuh semngat dan bertanggungjawab”
(Wawancara, IW 21 Oktober 2019)
Hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa selaku Kepala Bidang
Pariwisata merupakan pemegang kendali dan penanggungjawab dalam bidang
pariwisata serta selalu memberikan semangat kepada pegawai dan memberikan
arahan kepada setiap seksi yang ada dibidang pariwisata agar senantiasa bekerja
dengan disiplin dan penuh tanggungjawab. Memberikan motivasi serta arahan
kepada pegawai merupakan salah satu fungsi penerapan manajemen yang baik
agar tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan Kepala Bidang
Pariwisata yang menyatakan:
74
“Pemberian motivasi atau pengarahan kepada staf di bidang pariwisata
tidak mutlak harus dilaksanakan saat brefing saja. Akan tetapi hal tersebut
juga diberikan saat jam luang di kantor agar setiap staf dapat selalu
menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya untuk bekerja sesuai
dengan bidangnya masing-masing dan senantiasa menjaga kondisi di
setiap lokasi kerja.”
(Wawancara, IW 21 Oktober 2019)
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemberian motivasi kerja
di bidang pariwisata tersebut dilakukan secara fleksibel yang artinya dapat
diberikan kapan saja dan tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu. Sehingga
para staf atau karyawan juga dapat dipacu semangatnya setiap waktu untuk lebih
dapat meningkatkan kinerjanya kearah yang lebih baik.
Senada dengan hal tersebut, peneliti kemudian melanjutkan wawancara
dengan kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata:
“saya selaku kepala seksi diamanahkan untuk mengelola pemungutan
retribusi pariwisata. Oleh sebab itu saya bertanggungjawab untuk
menentukan petugas pemungut retribusi sekaligus pembagian lokasi
pemungutan retribusi objek pariwisata yang dikelola oleh pemerintah
daerah”
(Wawancara, HZ 13 Oktober 2019)
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa petugas pemungut retribusi
berkoordinasi dengan kepala seksi di bidang pariwisata daerah. Hal ini sesuai
dengan fungsi pengarahan yang baik yaitu pemimpin memerlukan koordinasi
yang baik agar tidak menghambat kerja dan tanggungjawab masing-masing dari
berbagai kepentingan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Petugas pemungut
retribusi menyatakan:
75
“pemungutan retribusi pariwisata di Kabupaten Takalar dilakukan pada
hari sabtu dan minggu. Retrubusi yang harus dibayarkan dalam kunjungan
pariwisata di Kabupaten Takalar yaitu Rp.2000/org. Kemudian kami
pemungut retribusi meyetor hasil pungutan pada hari senin di kantor Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada kepala seksi pengembangan
destinasi pariwisata”.
(Wawancara, SS 13 Oktober 2019)
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemungut retribusi di
Kabupaten Takalar cukup intens karena dilakukan dalam dua kali seminggu.
Jumlah biaya yang ditetapkan juga cukup terjangkau bagi para pengunjung.
Kemudian hasil dari pungutan retribusi tersebut disetor oleh pemungut retribusi
yang berkordinasi dengan kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata.
Senada dengan hal tersebut peneliti melanjutkan wawancara dengan
kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata yang menyatakan:
“saya selalu berkoordinasi dengan bendahara mengenai hasil pemungutan
retribusi, karena hasil retribusi yang telah disetor kemudian diberikan
kepada bendahara. Selanjutnya bendahara kembali menyetor di kas daerah
melalui BPD/BPKD”
(Wawancara, SR 21 Oktober 2019)
Hasil wawancara tersebut telah menjelaskan bahwa setiap pegawai yang
ada merupakan satu kesatuan yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan, hal
tersebut terlihat dari koordinasi yang dilakukan dalam pemungutan retribusi
daerah.
Actuating yang pada dasarnya merupakan usaha dalam menggerakkan
seluruh orang yang terkait dalam suatu instansi maupun organisasi untuk secara
76
bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang dengan cara
yang baik dan benar.
Berbagai hasi wawancara tersebut yang telah dilakukan oleh peneliti dapat
ditarik kesimpulan bahwa dalam fungsi dan perang actuatingyaitu berupaya
menjadikan perencanaan menjadi kenyataan melalui berbagai pengarahan dengan
koordinasi dan motivasi kepada seluruh pegawai.
4. Pengawasan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar
Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajemen yang
menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manager atau
pemimpin dalam upanya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang
direncanakan. Pengawasan yang dimaksud disini adalah proses pemantauan yang
dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.
Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat
penting.
Pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam
meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi.
Pengawasan adalah proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk
dapat mengetahui jalannya kegiatan pelaksanaan dilapangan, apakah sudah sesuai
dengan ketentuan atau perencanaan.Pengawasan digunakan untuk mengetahui
fungsi manajemen lainnya, membandingkan kegiatan yang nyata dengan standar
yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-
77
penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk
menjamin sumber daya yang digunakan sudah merupakan cara yang paling
efektif.
Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pada objek wisata di
Kabupaten Takalar maka penulis menggunakan teori langkah-langkah dalam
melakukan pengawasan yang dibagi menjadi tiga indikator yaitu menentukan
standar, melakukan tindakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan.
Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Kepala bidang pariwisata,
yang menyatakan:
“untuk standar pengawasan khusus mengenai pemungutan retribusi di
kabupaten Takalar belum ada. Kita secara langsung mengawasi objek wisata
tempat pemungutan retribusi berdasarkan SK bupati”.
(Wawancara, IW 4 November 2019)
Senada dengan hal tersebut penulis melanjutkan wawancara kepada
Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang menyatakan bahwa:
“Dinas pariwisata pemuda dan olahraga bertanggungjawab mengelola dan
mengawasi objek wisata yang ada di Kabupaten Takalar sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Takalar
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organiisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Takalar.”
(Wawancara, SR 4 November 2019)
Berdasarkan hasil wawancara maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
belum ada standar khusus untuk pengawasan objek wisata di Kabupaten Takalar.
Pengawasan dilakukan langsung oleh pihak dinas pariwisata, pemuda dan
olahraga dengan menggunakan SK bupati untuk sementara. Akan tetapi, Dinas
78
Pariwisata, pmuda dan olahraga tetap bertanggungjawab untuk mengelola dan
mengawasi objek wisata yang ada sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah diatur
dalam PERBUB Takalar.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan staf seksi
pengembangan destinasi pariwisata yang menyatakan bahwa:
“tindakan pengawasan yang kita lakukan terhadap objek wisata yang ada
di Kabupaten Takalar dengan cara merekrut petugas pemungut retribusi
dan petugas kebersihan untuk menjaga objek wisata sekaligus melaporkan
mengenai keperluan yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata,
dimana pengawasan terhadap kinerja petugas dilakukan langsung oleh
Kepala atau Staf Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata.”
(Wawancara, RD 4 November 2019)
Senada dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan petugas
pemungut retribusi yang menyatakan bahwa:
“kita sebagai pemungut retribusi diberikan tugas mengawasi setiap
pengunjung yang ingin masuk diobjek wisata yang dikelolah oleh
pemerintah untuk dimintai tarif retribusi karena sebagian wisatawan tidak
sadar wisata, maksudnya mereka hanya ingin menikmati fasilitas yang ada
didalam tanpa ingin berkontribusi dalam pembayaran retribusi. Tanpa
mereka sadari hasil pungutan retribusi tersebut digunakan untuk
memperbaiki atau meningkatkan fasilitas yang ada di objek wisata
tersebut.”
(Wawancara, HZ 10 November 2019)
Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah melakukan tindakan penilaian terhadap
pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi di
lapangan. Berdasarkan hasil wawancara penyimpangan yang terjadi dikarenakan
79
kurangnya kesadaran wisatawan untuk berkontribusi terhadap pembayaran
retribusi.
Kemudian petugas pemungut retribusi yang lain juga mengemukakan
bahwa:
“ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran wisatawan
yang pertama akses masuk ke objek wisata merupakan jalan umum yang
searah dengan pemukiman masyarakat sekitar. Yang kedua kurangnya
kepercayaan wisatawan terhadap petugas pemungut retribusi karena tidak
adanya fasilitas seperti pos yang menandakan bahwa pungutan ini
merupakan pungutan yang resmi dari pemerintah bukan pungutan liar yang
tidak memiliki dasar hukum. Kami selaku petugas juga telah melaporkan
hal tersebut kepada pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga namun
sampai saat ini belum ada respon untuk menyelesaikan masalah tersebut”.
(Wawancara, SS 10 November 2019)
Berdasarkan uraian tersebut menjelaskan bahwa penyimpangan yang
terjadi bukan hanya pada kesadaran wisatawan melainkan juga tidak adanya
fasilitas yang disediakan untuk petugas pemungut retribusi dalam menjalankan
tugasnya.
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang
Pariwisata untuk mengetahui indikator mengadakan tindakan perbaikan yang
menyatakan bahwa:
“kami telah menerima laporan dari petugas pemungut retribusi mengenai
permasalahan-permasalahan yang terjadi pada objek wisata, adapun
tindakan perbaikan dalam pengawasan yang dilakukan yaitu melakukan
pengajuan laporan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
namun sampai saat ini belum ada realisasi mengenai penyelesaian masalah
tersebut.”
(Wawancara, IW 11 November 2019)
80
Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa tindakan perbaikan
dalam pengawasan terhadap adanya permasalahan yang ada diobjek wisata telah
ditanggapi dengan cara mengajukan pelaporan kepada Kepala Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga untuk ditindak lanjuti.
Dengan melihat semua hasil wawancara mengenai pengawasan maka
penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar berdasarkan langkah-
langkah pengawasan belum terealisasi secara keseluruhan hal tersebut terlihat dari
beberapa wawancara yang menyatakan bahwa masih terdapat beberapa
permasalahan yang belum mendapat penanganan yang tepat.
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
berupa pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan
langsung yaitu Kepala Bagian Pariwisata itu sendiri atau stafnya yang setiap
minggunya turun kelapangan untuk memastikan apakah kolektor sudah
melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan semua wajib
retribusi sudah membayar kewajibannya.. Sedangkan, pengawasan tidak langsung
adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga meminta laporan petugas
pemungut retribusi yang ditunjuk menjual tiket masuk perminggu dan melakukan
evaluasi pertiga bulan dan pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam
proses penerimaan pemungutan retribusi. Dan yang paling penting adalah
pengawasan terhadap karcisnya.
81
Pengelolaan retribusi sektor pariwisata secara lebih mendalam merupakan hal
yang sangat menarik dan sangat potensial untuk dikembangkan terutama pada sisi
retribusi. Pengelolaan retribusi sektor pariwisata yang sesuai dengan konsep
manajemen (pengelolaan) tentunya akan menimbulkan pengaruh terhadap
peningkatan suatu daerah.
D. Pembahasan
Pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Takalar dilihat dengan menggunakan teori oleh G. R.
Terry. Adapun indikator dari teori tersebut meliputi perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan
(controlling). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui pembahasan berikut:
1. Perencanaan (planning)
Perencanaan menurut Siagian adalah kegiatan memilih dan
menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi
mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan
aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil
yang diinginkan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan perencanaan yang
dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar
khususnya dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata sudah sejalan dengan apa
yang dikatakan oleh Siagian. Hal ini dikarenakan perencanaan dalam pengelolaan
retribusi di sektor pariwisata Kabupaten Takalar telah direncanakan dengan baik
dengan melihat hasil pemaparan informan terkait perencanaan bahwa pemerintah
82
Kabupaten Takalar telah memikirkan dengan matang bagaimana suatu pariwisata
akan dikembangkan dan dikelola agar perkembangan pariwisata dapat
berkembang dengan berkelanjutan serta dapat memberikan peningkatan terhadap
pendapatan asli daerah. Namun Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
mengabaikan kebutuhan sarana dan prasarana mengenai fasilitas untuk petugas
pemungut retribusinya sehingga tidak ada perencanaan dalam pembuatanpos yang
menandakan bahwa pungutan ini merupakan pungutan yang resmi dari pemerintah
bukan pungutan liar yang tidak memiliki dasar hukum.
2. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian menurut Siagian merupakan pengelompokan kegiatan-
kegiatan penugasan, kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan serta wewenang
untuk melaksanakan kegiatannya.Berdasarkan hasil temuan di lapangan
pengorganisasian yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Takalar khususnya dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata
sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Siagian. Hal tersebut terlihat dari
beberapa wawancara yang dilakukan peneliti terkait tentang pengorganisasian
bahwa di Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kabupaten Takalar telah
menempatkan setiap seksi, bidang, staf dan pelaksananya pada posisi yang sesuai
dengan skil dan kemampuannya agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat
tercapai secara efektif dan efisien.
83
3. Pengarahan (Actuating)
Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti
keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan
secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan.
Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan
dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan
mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan
baik.Untuk meuwjudkan pengarahan yang baik menurut Winardi diperlukan
beberapa indikator yaitu koordinasi, motivasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil
temuan di lapangan terkait yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Takalar khususnya dalam pengarahan sudah sejalan dengan
apa yang dikatakan oleh Winardi, dengan melihat hasil pemaparan informan
terkait pengarahan bahwa setiap pelaksanaan tugas, baik yang ada di kantor
maupun yang ada di lapangan telah menjalankan indikator yang dimaksudyang
meliputi adanya koordinasi, motivasi dan komunikasi.
4. Pengawasan (controlling)
Pengawasan menurut G.R Terry dirumuskan sebagai proses penentuan apa
yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan,
menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan,
sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standard
(ukuran). Berdasarkan hasil temuan di lapangan pengawasan yang dilakukan
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar khususnya
84
dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata belum maksimal dengan apa yang
dikatakan oleh G.R Terry. Hal ini dikarenakan Kepala maupun staf yang
bertanggungjawab dalam pengelolaan retribusisudah melakukan pengawasan
terhadap jalannya pemungutan retribusi pada objek wisata, namun mereka belum
melakukan perbaikan pada fasilitas–fasilitas objek wisata maupun fasilitas dalam
melaksanakan pungutan retribusi, yang mengakibatkan pemungutan retribusi tidak
berjalan dengan baik.
85
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Perencananaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga sudah cukup maksimal dengan melakukan pengembangan dan
pengelolaan agar perkembangan pariwisata dapat berkembang dengan
berkelanjutan serta dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan
asli daerah.
2. Pengorganisasian yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga cukup baik dengan cara melakukan pembagian posisi yang
sesuai dengan skil dan kemampuannya agar setiap pekerjaan yang
dilakukan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
3. Pengarahan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga sudah cukup maksimal dengan berupaya menjadikan
perencanaan menjadi kenyataan melalui berbagai pengarahan dengan
koordinasi dan motivasi kepada seluruh pegawai.
4. Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga belum terealisasi secara keseluruhan hal tersebut terlihat dari
beberapa wawancara yang menyatakan bahwa masih terdapat beberapa
permasalahan yang belum mendapat penanganan yang tepat.
86
B. SARAN
Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut dan menganalisa hasil
pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis memberikan saran sebagai
berikut:
1. Perlu dilakukan perencanaan yang baik terhadap peningkatan fasilitas
terhadap wisatawan dan pemungut retribusi untuk menunjang tertibnya
pemungutan retribusi.
2. Menyusun organisasi atau struktur tersendiri khusus pengelolaan
penarikan retribusi maupun pajak.
3. Memberikan pengarahan dengan baik setiap waktu agar pengelolaan
retribusi dapat berjalan dengan baik.
4. Memperbaiki pengawasan terhadap objek wisata dan semua petugas yang
terkait.
87
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik:
Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Adisasmita, Rahardjo. 2014. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Affandi. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
Aries Djaenuri. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen
Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Bogor: Galia Indonesia.
Arikunto, Suharsimi. 1993. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Bella, Cantika, Imam Hanafi, Abdul Wachid. 2014. Kontribusi Retribusi Pasar
Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal
Administrasi Publik.
Dewantoro, Boedi. 2001. Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks
Otonomi. Jakarta: PhilosophyPress.
Fauziyah, N. 2013. Pengelolaan Program Keaksaraan Fungsional Untuk
Memberantas Buta Aksara Di Petissari, Babaksari, Dukun, Gresik
[Sripsi]. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Hamalik. 1993. Strategi Manajemen. Bandung: Mandar Maju.
Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Harsoyo. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Hermawan Warsito. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Umum.
Kesit, Bambang Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII
Press.
88
Lexy J Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Manullang. 2012. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
Marihot, P Siahaan. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Natalia, Nana Desy. 2015. Analisis Penerimaan Retribusi Objek Wisata Guci
Kabupaten Tegal. [Sripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
Panca Kurniawan, Agus Purwanto. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di
Indonesia. Malang: Banyumedia.
Rahardjo Adisasmita. 2014. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
S. Margono. 1997. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Sarmila, Muhlis Madani, Abdul Mahsyar. 2017. Pengelolaan Retribusi Pasar
Aeng Towa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten
Takalar. Jurnal Administrasi Publik, vol. 3, no. 3, h. 360
Siagian. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Siahaan, M. Pahala. 2006. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.
Soegianto, 2003. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Jakarta Lembaga
Administrasi Negara.
Sudarwan Danim. 2000. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D. Bandung:
Alfabeta
89
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan
Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D. Bandung:
Alfabeta
Sugiyono. 2018. MetodePenelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D. Bandung:
Alfabeta
Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
Sumyar. 2004. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan. Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah. Bogor: Ghalia
Indonesia.
Syafiie Dkk. 1999. Ilmu Administrasi Publik. PT. Rineka Cipta.
Umanansyah, Z. 2015. Aplikasi Fungsi-Fungsi Manajemen Di Bank Sampah
Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya [Skripsi]. Surabaya (ID): Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Winardi. 2010. Asas-Asas Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha.
Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Takalar.
90
Peraturan Bupati Takalar No. 35 Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten
Takalar tentang Pelaksanaan Pajak Hiburan.
91
LAMPIRAN
92
DOKUMENTASI WAWANCARA
(Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)
93
(Wawancara bersama Kepala Bidang Pariwisata Daerah dan Staf Seksi
Pengembangan Destinasi Pariwisata)
(Wawancara bersama Petugas Pemungut Retribusi)
94
(Wawancara bersama Petugas Pemungut Retribusi)