skripsi pada industri jasa konstruksi pada pt. hutama
TRANSCRIPT
SKRIPSI
PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGAKUAN PENDAPATANPADA INDUSTRI JASA KONSTRUKSI PADA PT. HUTAMA KARYA
(PERSERO) WILAYAH MAKASSAR
NURFADILA10573 02640 11
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2015
PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGAKUAN PENDAPATAN
PADA INDUSTRI JASA KONSTRUKSI PADA PT. HUTAMA KARYA
(PERSERO) WILAYAH MAKASSAR
NURFADILA10573 02640 11
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2015
ABSTRAK
Nurfadila,2015. Perlakuan Akntansi Terhadap Pengakuan PendapatanPada Industri Jasa Konstruksi Pada PT. Hutama Karya (Persero) WilayahMakassar. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibawah arahan Pembimbing I Ibu Euis Eka Pramiarsih dan Pembimbing II IbuLinda Arisanty Razak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah pengakuan pendapatanyang diterapkan pada PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar sudahsesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Masalah yang dibahasdalam skripsi ini yaitu perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatanindustry jasa konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode analisis databerdasarkan metode persentase penyelesaian dengan menggunakan rumus biayaterhadap biaya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengakuanpendapatan yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassarbelum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dimanapengakuan pendapatan yang dilakukan untuk tingkat penyelesaian pekerjaanterjadi perbedaan dengan tingkat persentase biaya yang telah dikeluarkan denganpembayaran atas penagihan yang dilakukan oleh pemberi kerja sesuai yang telahdisepakati dalam kontrak.
Kata kunci: Perlakuan Akuntansi, Pengakuan Pendapatan, Metode PersentasePenyelesaian.
KATA PENGENTAR
Assalamualikum Wr. Wb
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
memberi rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
pembuatan skripsi ini.
Penulisan dan penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi
persyaratan dalam akhir studi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang juga
banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis, oleh karena itu
dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Makassar, atas segala kebijakan yang telah diterapkan guna
menunjang keberhasilan penulis.
3. Ismail Badollahi, SE. M. Si. Ak. CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Hj. Euis Eka Pramiarsih, M.Pd, selaku pembimbing I dan Linda Arisanty
Razak, SE. M.Si. Ak.CA selaku pembimbing II yang dengan ketulusan serta
kesabaran dan perhatian dalam meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran
untuk memberrikan perunjuk mulai dari awal hingga terselesaikannya skripsi
ini
5. Seluruh Dosen Dan Staff Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah
memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berada di lingkungan kampus.
6. Ayahanda Baharuddin dan Ibu tercinta Mardawati, yang telah memberikan
pengorbanan, kasih sayang, dukungan serta doa yang tak henti-hentinya
sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Dan juga saudara-saudaraku.
7. Teman-teman akuntansi 2011 terkhusus AK-7 dan My BFF Jusmiati, Amal,
Harmia, Arny, dan syam juga teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu
per satu yang selama ini telah belajar bersama-sama.
Semoga segala budi baik dari semua pihak tersebut dan yang masih belum
sempat disebutkan diatas diterima di sisi Allah SWT, amien. Penulis menyadari
sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis
mengharapkan masukan, kritik dan saran guna perbaikan selanjutnya dalam
skripsi.
Wassalamualaikum. Wr. Wb
Makassar, 21 Oktober 2015
Penulis
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iii
ABSTRAK ......................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ....................................................................................... v
DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. ix
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 5
D. Manfaat Hasil Penelitian ............................................................... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Akuntansi ....................................................................... 7
B. Standar Akuntansi Keuangan ........................................................ 10
C. Pengertian Pendapatan .................................................................. 13
D. Pengakuan Pendapatan .................................................................. 17
E. Pengakuan Pendapatan Konstruksi ............................................... 20
F. Jasa Konstruksi ............................................................................. 26
G. Kerangka Pikir .............................................................................. 27
H. Hipotesis ........................................................................................ 29
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................ 30
B. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 30
vi
C. Jenis dan Sumber Data .................................................................. 31
D. Populasi dan Sampel ..................................................................... 32
E. Metode Analisis ............................................................................ 32
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan .......................................................... 34
B. Struktur Organisasi ....................................................................... 35
C. Kegiatan Usaha ............................................................................. 41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT. Hutama
Karya (Persero) Wilayah Makassar .............................................. 46
B. Ilustrasi Pengakuan Pendapatan Proyek pada PT. Hutama
Karya (Persero) Wilayah Makassar .............................................. 48
C. Pembahasa pengakuan pendapatan ................................................ 59
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................... 61
B. Saran ............................................................................................. 61
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 62
LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Wilayah Kerja ....................................................................................... 43
Table 2 Rekapitulasi Anggaran Proyek Pembangunan Hotel Ibis Makassar .... 49
Table 3 Biaya Proyek Hotel Ibis Makassa ......................................................... 50
Table 4 Penerimaan Pembayaran Yang Diterima Setiap Termin .................... 51
Tabel 5 Perhitungan Persentase Penyelesian Dasar Biaya Terhadap Biaya ...... 53
Tabel 6 Perbandingan Pengakuan Pendapatan Antara PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah Makassar Dengan Teori ....................................... 57
viii
DAFTAR GAMBAR
1. Kerangka Fikir ............................................................................................. 28
2. Struktur Organisasi ...................................................................................... 35
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu negara adalah
bidang pembangunan, apabila pembangunan Negara tersebut maju maka negara
tersebut dapat dikatakan berkembang. Pembangunan adalah proyek vital dalam
perkembangan suatu Negara. Kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang
adalah pencapaian yang diinginkan oleh pemerintah maupun rakyatnya. Karena
hal itu juga memiliki hubungan keseimbangan dengan lancarnya roda
perekonomian Negara. Itulah sebabnya bidang pembangunan menjadi komoditi
yang selalu diminati dalam bidang bisnis. Bentuk nyata dari eksistensi
perusahaan-perusahaan konstruksi antara lain gedung-gedung perkantoran, pusat
perbelanjaan, apartemen, perumahan, jalan raya, dan berbagai fasilitas umum
lainnya.
Keberhasilan perusahaan konstruksi bergantung pada kemampuan dalam
membuat estimasi biaya yang tepat dan mengendalikan biaya agar produksi dapat
berjalan dengan efektif dan efisien. Pada bagian inilah akuntansi mengambil
peranan dalam menyediakan data yang diperlukan dalam penyusunan rencana
biaya proyek, rencana pembelanjaan, anggaran, dan laporan keuangan proyek.
Karena itu perusahaan konstruksi harus dapat menyediakan laporan keuangan
yang andal dan tepat waktu.
2
Industri konstruksi menggunakan praktek dan prosedur yang berbeda
dengan perusahaan dagang dan jenis industri lainnya. Karasteristik dari proyek
konstruksi khas akan memerlukan suatu pencatatan yang khas pula. Pada
perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, perusahaan tidak langsung
mengakuai pendapatan saat itu juga melainkan harus dibagi sesuai periodenya.
Ada dua metode akuntansi yang sangat berbeda untuk kontrak konstruksi
yang diakui oleh profesi akuntansi ( Kieso 2008):
1) Metode Persentase Penyelesaian adalah pendapatan dan laba kotor
diakui setiap periode berdasarkan proses konstruksi, yaitu persentase
penyelesaian.
2) Metode Kontrak Selesai adalah pendapatan dan laba kotor hanya
diakui pada saat kontrak diselesaikan.
Perbedaan ini timbul karena pelaksanaan sebuah proyek dapat memakan
waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan dan pengukuran menjadi
permasalahan dalam memperoleh pendapatan. Bila pekerjaan terjadi lebih dari
satu tahun maka akan timbul masalah dalam pengakuan pendapatan diakhir
periode akuntansi atau pada akhir tahun yang sama dapat mengakibatkan
kesalahan dalam penghitungan laba yang akan berpengaruh terhadap penyajian
dalam laporan keuangan.
Menerima proyek, perusahaan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan
pemberi kerja dimana proyek-proyek mempunyai jangka waktu yang bervariasi,
sebagian proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun
periode akuntansi yang pendapatan dan laba kotor diakui dengan metode kontrak
3
selesai atau sebelum per 31 Desember, namun sebagian proyek lainnya mencapai
beberapa periode akuntansi yang pengakuan pendapatan diakui dengan
menggunakan metode presentase penyelesaian. Pengakuan merupakan saat
dimana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan. Setelah diakui sebagai
pendapatan, perusahaan perlu mengukur berapa jumlah yang seharusnya diakui
dari setiap transaksi dalam suatu periode akuntansi. Jumlah pendapatan yang
diakui juga harus diukur secara tepat dan pasti.
Keakuratan dalam pengakuan pendapatan akan sangat berpengaruh pada
besarnya pendapatan yang akan disajikan dalam laporan keuangan yang tentu saja
akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang akan diperoleh pada periode
tersebut. Pentingnya pengakuan dan pengukuran pendapatan adalah untuk sarana
dalam menghasilkan informasi akuntansi yang cermat. Para akuntan sering
menganggap informasi mengenai penghasilan sebagai indikator untuk
keberhasilan kinerja badan usaha itu sendiri. Sesuai dengan tujuan dari pengakuan
pendapatan yaitu agar berkala perusahaan dapat diperlihatkan sehingga laporan
keuangan perusahaan dapat mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi.
Menurut Rahayu (2011:7) dalam penelitiannya mengenai pengakuan
pendapatan jasa konstruksi dengan menganalisis pendapatan jasa konstruksi
perusahaan dengan acuan PSAK No. 34. Studi kasus pada CV. Samudera
Konstruksi Palembang dimana hasil analisisnya menyatakan perusahaan dalam
mengakui pendapatannya masih belum sesuai dengan PSAK NO. 34 karena
metode persentase penyelesaiannya belum dilakukan untuk proyek jangka
panjang.
4
Menurut M. Nuruzzaman (2009:79) dalam penelitian mengenai
pengakuan pendapatan dan beban pada perusahaan jasa konstruksi dalam
kaitannya terhadap laporan laba rugi perusahaan. Studi kasus pada PT. Tunas
Mekar Eka Harpedi dimana hasil evaluasinya menyatakan perusahaan tidak
konsisten dalam menggunakan metode persentase penyelesaian karena perusahaan
tidak memperhatikan pengakuan pendapatan dan beban yang seharusnya terjadi
dalam mecapai penyelesaian suatu kontrak. Selaian itu, menurut Risna (2014:60)
dalam penelitian mengenai perlakuan akuntansi atas pendapatan jasa konstruksi
dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Studi kasus pada PT. Menara Indra
Utama menyatakan bahwa perusahaan jasa konstruksi PT. Menara Indra Utama
Makassar, mengakuai pendapatannya pada saat setelah tanda tangan kontrak
(metode kontrak selesai), baik proyek jangka panjang maupun jangka pendek.
Padahal menurut PSAK No. 34 metode kontrak selesai hanya cocok di terapkan
pada kedaan dimana proyek yang dilaksanakan membutuhkan waktu penyelesaian
yang relatif pendek atau kurang dari satu tahun dan perusahaan tidak dapat
membuat taksiran .
Berdasarkan uraian diatas, masih belum adanya konsistensi penerapan
PSAK No. 34 dalam pengakuan pendapatan jasa konstruksi. Maka hal ini menjadi
daya tarik bagi penulis untuk meneliti tentang pengakuan pendapatan jasa
konstruksi. Tetapi penelitian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya
karena di penetian ini penulis hanya menilai tentang perlakuan akuntansi terhadap
pengakuan pendapatan industri jasa konstruksi.
5
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengangkat judul
“Perlakuan Akuntansi Terhadap Pengakuan Pendapatan pada Industri Jasa
Konstruksi pada PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar ”.
B. Rumusan Masalah
Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian
yang lebih berfokus dan sistematis serta berdasarkan latar belakang masalah yang
telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Apakah
pengakuan pendapatan yang diterapkan pada PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Makassar sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang
berlaku?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui Apakah pengakuan pendapatan yang diterapkan pada PT.
Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar sudah sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku.
D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai
berikut, yaitu:
6
1. Bagi penulis
Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan
tentang masalah pengakuan pendapatan jasa konstruksi baik dalam
kerangka teoritis maupun di dalam penerapannya di perusahaan.
2. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif pemecahan
masalah bagi perusahaan dalam menangani masalah pengakuan
pendapatan jasa konstruksi
3. Bagi pembaca
Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang akuntansi
khususnya dan merupakan sumber referensi bagi jurusan akuntansi.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Akuntansi
1. Pengertian Akuntansi
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Akumtansi adalah suatu
kegiatan jasa untuk menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat
keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan
keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip akuntansi dalam memilih
alternatif dari suatu keadaan.
Definisi akuntansi menurut Accaounting Principle Board (APB) No. 4
dalam Teori Akuntansi (2013:5) yaitu:
“akuntansi adalah suatu kegiatan jasa dan fungsinya adalah memberikan
informasi kuantitatif, terutama yang bersifat financial, tentang entitas-entitas
ekonomi yang dianggap berguna dalam pengam bilan keputusan-keputusan
ekonomi, dalam penentuan-penentuan pilihan yang logis diantara tindakan-
tindakan alternative.
American Institute Of Certified Public Accaunting (AICPA) dalam Teori
Akuntansi Ahmed Riahi- Belkaoui (2013:5) mengatakan bahwa: “Akuntansi
adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan cara yang berarti,
atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-
hasilnya”.
8
Al- Haryano Yusuf (2011:4) Akuntansi adalah sistem informasi yang
mengukur aktivitas bisnis, mengelola data menjadi laporan keuangan, dan
mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambilan keputusan.
Rudianto (2008:14), menyatakan bahwa akuntansi adalah aktivitas
mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka,
mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi
perusahaan dalam bentuk informasi keuangan.
L. M. Samryn dalam Pengantar Akuntansi (2012:3) mendefenisikan
akuntansi sebagai berikut:
“Akuntansi merupakan suatu system informasi yang digunakan untuk
mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi
meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat dan menafsirkan,
mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah peristiwa ekonomi dari sebuah
organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan
informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan
berdasarkan bukti transaksi yang juga hars tertulis.
Berdasarkan pengertian akuntansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
akuntansi adalah seni yang bersifat keuangan serta mengukur aktivitas bisnis dan
mengolah data menjadi laporan keuangan dengan cara mengumpulkan,
menganalisis, mencatat, meringkas dan melaporkan transaksi kemudian
mengkomunikasikan hasil kepada para pengambil keputusan yang sesuai dengan
prinsip akuntansi.
9
2. Fungsi Akuntansi
Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu
organisasi. Dari laporan akuntansi kita bias melihat posisi keuangan suatu
organisasi beserta perubahan yang terjadi didalamnya. Akuntansi dibuat secara
kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat
dibutuhkan oleh pihak manajer/manajemen untuk membantu keputusan suatu
organisasi
3. Keguanaan dan Penggunaan Akuntansi
Berbagai pengertian akuntansi di atas selalu menyatakan bahwa akuntansi
memiliki kegunaan (uses) dan penggunaan (users). Kegunaan akuntansi bagi
dunia bisnis antara lain untuk:
1. Menyediakan informasi ekonomis suatu perusahaan yang relevan
untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang tepat.
2. Menjadi media komunikasi bisnis antara menejemen dan pengguna
eksternal mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan dan
arus kas perusahaan.
3. Memberikan potret yang dapat diandalkan mengenai kemampuan
menghasilkan laba dan arus kas perusahaan.
4. Menjadi bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik
perusahaan.
5. Menjadi gambaran kondisi perusahaan dari suatu periode ke periode
berikut mengenai pertumbuhan/kemunduran, dan memungkinkan
untuk di perbandingkan dengan perusahaan lain pada industri sejenis.
10
Pengguna informasi akuntansi memiliki berbagai karasteristik dan cara
pandang yang berbeda pula, pengguna informasi akuntansi dapat dikelompokkan
menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Pengguna Internal.
Pengguna internal adalah mereka yang menghasilkan keputusan yang
berakibat langsung kepada operasional, misalnya: Dewan komisaris,
dewan direksi, manajer kunci dan karyawan perusahaan.
2. Pengguna Eksternal.
Sedangkan Pengguna eksternal adalah mereka yang menghasilkan
keputusan yang terkait dengan hubungan mereka dengan perusahaan,
misalnya: Investor, kreditor, fiskus, pemerintah, pemasok, pelanggan,
peneliti dan komunitas terkait.
B. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam
prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian
laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil
perumusan Komite Prinsipil Akntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan
Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Standar Akuntansi Indonesia (SAK) di
Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti,
International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting
Standards (IFRS), Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), General Accepted
11
Accounting Principle (GAAP). Selain itu ada juga Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) syariah dan juga System Analysis Program (SAP).
Selain untuk keseragaman laporan keuangan, standar akuntansi juga
diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan
auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan
dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Di Indonesia
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan berdasarkan International
Financial Reporting Standards (IFRS) pada tahun 2012.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman
dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup
hamper semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi yang dalam penyusunannya
melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang
bergabung dalam suatu lembaga yang di namakan Ikatan Akuntansi Indonesia
(IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah
buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang
ada hubungannya dengan akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusu dan disahkan oleh
lembaga resmi pada saat tertentu.
Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan buku petunjuk tentang akuntansi yang
berisi konvensi atau kesepakatan, peraturan dan prosedur yang telah disahkan oleh
suatu lembaga resmi atau institute resmi. Dengan kata lain Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan sebuah peraturan tentang prosedur
12
akuntansi yang telah disepakati dan telah disahkan oleh sebuah lembaga atau
institut resmi.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disuse oleh Ikatan Akuntansi
Indonesia (IAI) selalu mengacuh pada teori-teori yang berlaku dan memberikan
tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktek terutama dalam hal
pembuatan laporan keuangan dalam memperoleh informasi yang akurat
sehubungan data ekonomi. Hal ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dapat mengalami
perubahan/penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan kebutuhan
informasi ekonomi.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan menjadi suatu
kemutlakan bagi setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangan, namun
paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur dan elemen data
ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapt
tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan
keuangan guna mengambil keputusan ekonomiyang baik bagi tiap-tiap pihak.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 merupakan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur mengenai syarat pengakuan dan
pencatatan pendapatan dan biaya kontrak untuk pekerjaan kontrak konstrusi, yaitu
“ Bila hasil (Outcome) kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal,
pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak
13
konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan
memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca”.
Keseluruhan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur
akuntansi yang berisi peratran tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan
penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntansi
Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah
disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 merupakan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur mengenai syarat pengukuran dan
pencatatan pendapatan dan biaya kontrak untuk pekerjaan kontrak konstruksi.
C. Pengertian Pendapatan
1. Definisi pendapatan
Pengertian pendapatan diperoleh dari dua bentuk, yaitu dari awal
pembentukan pendapatan dan proses pembentukan pendapatan. Oleh karena itu,
pendapatan merupakan jumlah penerimaan yang di peroleh dari individual,
masyarakat, produsen/perusahaan dan sebagainya. Sebagai hasil usaha dan
konpensasi yang diterima dari kegiatan-kegiatan usaha yang dilaksanakannya.
Dalam kamus inggris Indonesia mengemukakan bahwa penghasilan (income) dan
pendapatan (revenue) mempunyai pengertian yang sama.
Ikatan Standar Akuntansi (2005:230) mendefinisikan pendapatan bahwa:
“Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau
14
penurunan kewajiban atau keduanya yang terjadi dalam periode akuntansi yang
berasal dari aktivitas produksi dan penjualan barang, penyerahan jasa dan aktivitas
lain yang merupakan usaha pokok perusahaan.
Menurut Makhirah (2013:11) berpendapat bahwa, ada dua pandangan
tentang pendapatan (revenue) yaitu:
a. Secara luas, pendapatan ( revenue) dianggap termaksud seluruh hasil
dari perusahaan dan kegiatan investasi. Termaksud revenue ialah
seluruh perubahan net asset yang timbul dari kegiatan produksi dan
dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva dan investasi.
b. Secara sempit, pendapatan ( revenue) hanya yang berasal dari
kegiatan produksi tidak termasuk laba rugi yang berasal dari
penjualan aktiva.
Berdasarkan definisi yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa
pendapatan merupakan arus masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau
penrunan kewajiban dalam suatu periode tertentu. Pendapatan tersebut berasal
dari kegiatan produksi, penjualan barang, pemberi jasa, atau kegiatan-kegiatan
lainnya yang merupakan jumlah aktiva yang dapat berbentuk diterimanya uang
tunai atau timbulnya piutang dagang atau penurunan kewajiban/hutang selama
periode dimana perusahaan memproduksi atau menyerahkan barang/jasa dan
adanya aktivitas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Pendapatan jasa
juga timbul karena adanya peneriamaan bunga, deviden, royalty dan sewa.
Accounting Terminology Bulletin No. 2 dalam Teori Akuntansi Ahmed
Riahi, Belkaoui mendefinisikan pendapatan (2006:279) sebagai berikut:
15
“Pendapatan berasal dari penjualan barang dan penyerahan jasa serta
diukur dengan pembebanan yang di kenakan kepada pelanggan, klien, atau
penyewa, untuk barang dan jasa yang disediakan bagi mereka. Pendapatan juga
mencakup keuntungan dari penjualan atau pertukaran aktiva ( selain saham yang
diperdagangkan), bunga, dan deviden yang diperoleh dari investasi, dan
peningkatan lainnya dalam ekuitas pemilik kecuali yang berasal dari kontribusi
modal dan penyesuaian modal.
Soemarso (2005:230), pendapatan merupakan peningkatan manfaat
ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau
penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibtkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Peningkatan jumlah
aktivitas atau penurunan kewajiban dapat berasal dari penyerahan barang/jasa atau
aktivitas usaha lainnya dalam satu periode.
2. Sumber-Sumber Pendapatan
Pendapatan merupakan sumber pemasukan perusahaan yang berasal dari
kegiatan normal perusahaan. Kegiatan perusahaan yang dimaksud seperti kegiatan
dagang, jasa, maupun manufaktur. Melalui kegiatan tersebut, perusahaan dapat
menerima pendapatan sehingga terjadi keberlangsungan usaha.
IAI melalui PSAK No. 23 revisi 2009 mengungkapkan sumber pendapatan
adalah sebagai berikut:
1. Penjualan barang
2. Penjualan jasa
3. Bunga, royalty dan deviden
16
4. Pertukaran barang dan jasa
Pengelompokan pendapatan dibagi menjadi dua bagian yaitu:
1. Pendapatan Operasi
Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari proyek-
proyek yang dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya termasuk
pendapatan yang diperoleh dari pemberian jasa-jasa yang
berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan operasi
itu seperti pendapatan proyek yang diperoleh dari kontrak-kontrak
kontruksi yang dikerjakan. Pendapatan proyek ini seperti uang muka
pembayaran pekerjaan proyek dan hasil penagihan termin.
2. Pendapatan Non Operasi (pendapatan lain-lain)
Pendapatan non operasi ini diperoleh dari usaha yang bukan utama
perusahaan sebagai pendapatan lain-lain, yang terdiri dari:
a. Pendapatan jasa giro
Pendapatan yang diterima dari simpanan uang di bank dalam
bentuk rekening giro dan dicatat setelah adanya note kredit dari
bank yang bersangkutan.
b. Pendapatan sewa
Pendapatan yang diperoleh dari hasil menyewakan peralatan
konstruksinya kepada pihak lain. Dan dicatat pada saat terjadinya
transaksi.
17
3. Pengukuran Pendapatan
Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau
yang dapat diterima. Nilai wajar adalah suatu jumlah yang timbul dari suatu
transaksi penukaran aktiva atau jasa yang biasa ditentukan oleh persetujuan antara
perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah pendapatan diukur
dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan
dikurangi dengan diskon dagang dalam rabat volume yang di perbolehkan
perusahaan.
4. Penyajian Pendapatan
Penyajian pendapatan yang didasarkan saat uang tunai diterima disebut
cash basis. Sedangkan pendapatan yang tidak dipenuhi oleh saat penerimaan
dalam bentuk uang disebut accrual basis. Accrual basis inilah yang dianut oleh
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam rangka dasar penyusunan dan
penyajian laporan keuangan.
D. Pengakuan Pendapatan
Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal
kedalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement
keuangan. Definisi pendapatan harus dipisahkan dari pengertian pengakuan
pendapatan, sedangkan pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari
landasan konseptual. Oleh karena itu, secara konseptual pendapatan hanya diakui
kalau memenuhi kualitas ukuran dan keandalan. Kualitas tersebut harus
dioperasionalkan dalam bentuk kriteria pengakuan pendapatan.
18
Menuru Werran (2006:124) dasar pengakuan pendapatan atau (revenue)
secara umum ada dua cara yaitu:
1. Dasar kas (cash basis) beban di laporkan dalam laporan laba rugi pada
periode dimana kas diterima atau dibayar. Misalnya, penghasilan dicatat
ketika kas diterima dari klien, dan upah dicatat ketika kas di bayarkan
kepada karyawan. Laba (rugi) bersih merupakan selisi antara
penerimaan kas (pendapatan) dan pengeluaran kas (beban).
2. Dasar akrual (accrul basic) dilaporkan dalam laporan laba rugi pada
periode saat pendapatan tersebut dihasilakan. Misalnya, pendapatan
dilaporkan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan tanpa melihat
apakah kas telah di terima atau belum dari pelanggan selama periode
ini.
Transaksi penjualan atau penyerahan barang (sales basic) mendekati
prinsip-prinsip yang mendasari accrual basic accounting dan menghasilkan tiga
bukti yang mendukung pengakuan pendapatan, yaitu:
1. Tidak ada kewajiban yang melekat pada penjual
2. Nilai relative produk atau barang yang dijual ditentukan oleh transaksi
yang terjadi antara dua pihak yang independen
3. Pihak pembeli yang dianggap berkemampuan untuk membayar harga
yang telah disepakati dalam transaksi, telah membayar atau berjanji
untuk membayar
19
Sedangkan prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan
diakui pada saat pendapatan telah direalisasi atu dapat di realisasi, pendapatan
yang dihasilkan.
Kedua prinsip pengakuan pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pendapatan yang telah direalisasikan atau dapat direalisasi, yaitu
pendapatan dikatan telah direalisasi jika produk barang dan jasa, barang
dagang, atau aktiva yang lain telah dipertukarkan dengan kas. Sedangkan
pendapatan dikatakan direalisasi apabila aktiva yang diterima segera di
konversiakan menjadi kas.
2. Pendapatan telah dihasilkan,yaitu pendapatan telah dihasilkan apabila
sebuah entitas yang bersangkutan telah menyelesaikan apa yang
seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh
pendapatan itu yakni apabila proses mengahasilkan laba telah selesai.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada umumnya
pendapatan di akui pada saat realisasi, yaitu pada saat penjualan, saat pemberian
jasa, saat aktiva atas sumber ekonomi dipergunakan atau pada saat barang atau
aktiva diluar barang dagangan dijual.
Ada dua konsep lain yang sangat erat hubungannya dengan dengan
masalah proses pendapatan yaitu konsep proses pembentukan pendapatan dan
proses realisasi pendapatan.
1. Proses Pembentukan Pendapatan
Proses pembentukan pendapata adalah suatu konsep tentang terjadinya
pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua
20
kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil, yang
meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, maupun
pengumpulan piutang memberikan kontribusi terhadap hasil akhir
pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum
perusahaan tersebut melakukan kegaitan produksi.
2. Proses Realisasi Pendapatan
Proses realisasi pendapatan adalah proses pendapatan yang terhimpun
atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas
kontrak penjualan. Jadi, pendapatan dimulai dengan tahap terakhir
kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau
diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului
produksi barang atau jasa maka pendapatan belum dapat dikatakan
terjadi, karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan.
Proses realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian berikut ini:
1) Kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa yang lain
melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya.
2) Pengesahan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan
aktiva lancar.
E. Pengakuan Pendapatan Konstruksi
Ikatan Akuntansi Indonesia (2010,h.34.8) dalam PSAK No. 34 tentang
pengakuan pendapatan dan biaya kontrak yaitu “ jika hasil kontrak konstruksi
dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang
21
berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai
pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak
pada tanggal akhir periode pelaporan. Taksiran rugi pada kontrak konstruksi
tersebut diakui sebagai beban kontrak”.
Ikatan Akuntansi Indonesia (2010, h.34.9) dalam PSAK No. 34,
pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian
suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Menrut
metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi
dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan
laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaaan secara
proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas
aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode.
Ikatan Akuntansi Indonesia (2010, h.34.4) menyebutkan bahwa
pendapatan kontrak terdiri dari:
a. Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak.
b. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran
intensif;
1) Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan.
2) Dapat diukur secara andal.
Menurut Kieso et al (2008) Ada dua metode akuntansi digunakan untuk
pengakuan pendapatan kontrak konstruksi sbb:
22
1. Metode Persentase Penyelesaiaan
Pada umumnya kontraktor melakukan pekerjaan pembangunan dalam dua
jenis, yaitu periode jangka panjang dan periode jangka pendek. Untuk periode
jangka pendek proyek dikerjakan misalnya perbaikan pembangunan yang
memakan waktu kurang dari satu tahun. Sedangkan untuk periode jangka panjang
misalnya meliputi pembangunan gedung, jembatan, waduk, perumahan dan lain-
lain yang memakan waktu kurang lebih dari satu tahun. Dalam perhitungan
pendapatan untuk kontrak-kontrak, baik jangka panjang maupun jangka pendek
sangat dipengaruhi oleh metode pengakuan pendapatan yang digunakan.
Terdapat dua alternatif dalam metode akuntansi yang digunakan untuk
kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu metode persentase penyelesaian dan
metode kontrak selesai. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan,
biaya dan laba kotor sesuai dengan tercapainya tujuan kearah penyelesaian
kontrak jangka panjang.
Profesi Akuntan mewajibkan bahwa metode persentase penyelesaiaan
harus digunakan apabila estimasi kemajuan kearah penyelesaiaan, pendapatan,
serta biaya secara layak dapat dipercaya, dan semua syarat-syarat berikut ini
terpenuhi:
a. Kontrak itu secara jelas menetapkan hak-hak yang dapat
dipaksakan pemberlakuannya mengenai barang atau jasa yang akan
diberikan dan diterima oleh pihak yang terkai dengan kontrak,
imbalan yang akan dipertukarkan, serta cara dan syarat
penyelesaiannya.
23
b. Pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban dalam
kontrak.
c. Kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban
kontraktual tersebut.
Untuk menerapakan metode persentase penyelesaian, kita harus
mempunyai beberapa dasar atau standar untuk mengukur kemajuan kearah
penyelesaian pada tanggal tertentu. Salah satu ukuran masukan yang digunakan
untuk menentukan kearah penyelesaian adalah dasar biaya terhadap biaya (cost to
cost basis).
Adapun rumus dasar biaya terhadap biaya adalah sebagai berikut:
1. Rumus untuk Persentase Penyelesaian, Dasar Biaya terhadap Biaya (cost
to cost basis)
Rasio persentase biaya yang terjadi terhadap estimasi total biaya
diterapkan estimasi total biaya diterapkan pada total pendapatan atau estimasi
total laba kotor atas kontrak tersebut untuk mendapatkan jumlah pendapatan atau
laba kotor yang akan diakui sampai tanggal ini. Rumus total pendapatan yang
akan diakui sampai tanggal ini sebagai berikut:
2. Rumus Total Pendapatan yang akan diakui sampai tanggal ini
Biaya yang terjadi sampai tanggal ini
= Persentase penyelesaian
Estimasi total biaya terkini
Estimasi total Pendapatan (atau laba
Persentase penyelesaian X pendapatan ( atau = kotor) yang akan diakui
laba kotor) sampai tanggal ini
24
Untuk mengetahui jumlah pendapatan dan laba kotor yang diakui setiap
periode, EDS harus mengurangkan tolal total pendapatan atau laba kotor yang
diakui dalam periode-periode sebelumnya. Rumus untuk pendapatan periode
berjalan, dasar biaya terhadap biaya sebagai berikut:
3. Rumus Jumlah Pendapatan Periode Berjalan
Berdasarkan rumus diatas, maka muncul ayat jurnal penyelesaian (AJP)
yang dibuat sebagai berikut:
a. Mencatat biaya kontrak yang terjadi:
Konstruksi dalam pelaksanaan xxx
Bahan baku, hutang, dan sebagainya xxx
b. Mencatat tagihan kepembeli (termin):
Piutang dagang xxx
Tagihan kontrak konstruksi xxx
c. Mencatan hasil penagihan kas:
Kas xxx
Piutang dagang xxx
Pendapatan (atau Pendapatan (atau laba Pendapatan (atau
laba kotor) yang akan - kotor) yang diakui dalam = laba kotor) periode
Diakui sampai tanggal ini periode sebelumnya berjalan
25
d. Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor:
Konstruksi dalam pelaksanaan (laba kotor) xxx
Pendapatan konstruksi kontrak jangka panjang xxx
e. Untuk mencatat penyelesaian kontrak:
Tagihan konstruksi kontrak jangka panjang xxx
Konstruksi dalam pelaksanaan xxx
2. Metode Kontrak Selesai
Metode kontrak selesai dimana seluruh laba atau keuntungan atas kontrak
diakui dalam tahun buku atau periode akuntansi penyelesaian kontrak, meskipun
hanya sebagian kecil pekerjaan dilakukan berkaitan dengan proses perolehan
pendapatan dalam periode saat itu. Periode akuntansi sebelum diselesaikan seakan
tidak dihargai, bahkan dengan biaya-biaya administrasi, distribusi, dan yang
berhubungan dengan perolehan kontrak tetapi diakui sebagai bagian dari nilai
perolehan pesediaan.
Metode kontrak selesai menunda pengakuan pendapatan laba kotor atas
kontrak jangka panjang hingga seluruh pekerjaan dan kontrak di selesaikan.
Menurut metode ini pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak
diselesaikan. Adapun keuntungan dari metode kontrak selesai adalah bahwa
pelaporan keuangan didasarkan pada hasil akhir dan bukan pada taksiran
pekerjaan yang belum dilakukan. Sedangkan kekurangan utamanya adalah tidak
mencerminkan prestasi kerja masa berjalan bila periode kontrak tersebut
diperpanjang menjadi lebih dari saat periode akuntansi, sehingga timbul
penyimpangan laba yang kadang terjadi dalam perusahaan.
26
F. Jasa Konstruksi
Jasa Konstruksi adalah sebuah perusahaan kontraktor yang bergerak pada
bidang jasa pembuatan konstruksi civil dan konstruksi mechanical. Jasa
konstruksi menangani hal-hal yang berkaitan dengan bagian pondasi, dinding, dan
atap (bangunan civil). Jasa konstruksi mechanical mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan penggunaan bahan yang terbuat dari besi dalam pembuatan
pabrik, pemasangan mesin, dan lain-lain.
Kegiatan konstrusi merupakan sebuah kegiatan yang wajib dilakukan oleh
beberapa pihak. Oleh sebab itu, dibutuhkan perencanaan yang matang dari
konsultan perencana agar pembangunan berjalan sesuai dengan permintaan klien
jasa konstruksi. Setelah perencanaan dilakukan dengan baik oleh tim leader, maka
kegiatan konstruksi akan diserahkan kepada kontraktor untuk dilaksanakan sesuai
dengan kesepakatan dan ketetapan yang berlaku.
Para kontaktor bekerja secara tim di dalam kantor karena tugasnya adalah
mengatur sistem pengerjaan bangunan agar sesuai dengan perencanaan yang telah
dilakukan pihak tim leader. Sementara itu, orang-orang yang melakukan praktik
kerja bangunan di lapangan adalah tim pelaksana yang terdiri atas mandor proyek,
buruh bangunan, dan ahli bangunan yang bekerja secara praktis dalam proses
konstruksi. Mandor lapangan mendapatkan perintah untuk melaksanakan
pekerjaan konstruksi dari pelaksan dan pengawas lapangan atau sering disebut
konsultan pengawas lapangan.
Usaha jasa konstruksi merupakan saha yang mengedepankan rangkaian
terpadu antara perencanaan dan pelaksanaan dilapangan dalam usaha membangun
27
suat rancangan yang diminta oleh pihak pemberi tender, pihak pemberi tender
tersebut bias berupa instansi pemerintah atau bias juga perusahaan swasta dan
perusahaan perorangan.
G. Kerangka Pikir
Pendapatan merupakan aliran penerimaan kas atau aktiva pelunasan
kewajiban yang berasal dari kegiatan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
Kegiatan tersebut seperti kegiatan produksi, penjualan barang, pemberian jasa
ataupun aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama persahaan. Pendapatan
yang dihasilkan harus diukur dan di sajikan sesuai dengan standat akuntansi
keuangan (SAK) yang berlaku umum. Penentuan jumlah pendapatan yang
disajikan berhubungan dengan saat diakuinya penjualan barang atau penyerahan
jasa sebagai pendapatan.
Pengakuan pendapatan konstruksi dapat ditentukan dengan menggunakan
dua metode yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku
umum yaitu metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Menurut
metode ini, perusahaan akan mengakui pendapatan dengan kemajuan perusahaan
dalam menyelesaikan kontrak atau persentase penyelesaian pekerjaan dan tidak
menggunakan pengakuan unsur-unsur ini sampai kontrak selesai.
Mengakui pendapatan yang diterima perusahaan dalam hal ini PT.
Waskita Karya diharapkan dapat menerapakan metode pengakuan pendapatan
yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang brlaku umum.
28
Sebagai ilustrasi berikut adalah gambaran kerangka pikir seperti pada
gambar dibawah ini
Gambar 2: Skema kerangka fikir “ Perlakuan Akuntansi Terhadap
Pengakuan Pendapatan pada Industri Jasa Kontruksi pada PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah Makassar”.
Sumber: Hasil olahan data peneliti
PT.HUTAMA KARYA (PERSERO)WILAYAH MAKASSAR
PENGAKUAN PENDAPATAN
SAK ( PSAK No. 34)
KESIMPULAN
29
H. Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesis yang dapat
dikemukakan adalah “ Pengakuan pendapatan yang di terapkan oleh PT. Hutam
Karya (Persero) Wilayah Makassar belum sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK).
30
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah
Makassar yang berlokasi di Jl. Andi Mappaodang No. 13, Makassar. Adapun
waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih dua bulan yaitu mulai
bulan Mei s/d Juni 2015
B. Metode Pengumpulan Data
Penlis menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk
memperoleh data yang lengkap yaitu:
1. Wawancara
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab dengan pihak
yang berkompoten. Penggunaan teknik ini sangat membantu penulis dalam
memperoleh data yang sebenarnya, karena data yang diperoleh berasal langsng
dari pihak perusahaan sehingga dapat dipercaya.
2. Pengamatan (observasi)
Dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih terperinci mengenai
kondisi badan usaha yang bersangkutan. Data yang diperoleh dari observasi ini
adalah data laporan keuangan, kegiatan investasi, dan sistem informasi.
31
C. Jenis Data dan Sumber Data
Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan data yang baik dipergunakan
jenis data dan sumber data.
Adapun jenis data yang digunakan adalah:
1. Data kualitatif adalah data yang terdiri dari kumpulan non angka yang
sifatnya deskriftif antara lain: mengenai gambaran umum perusahaan,
sejarah singkat perusahaan, struktur arganisasi perusahaan beserta tugas
dan tanggung jawab masing-masing, dan data-data lain yang relevan
dengan objek penelitian.
2. Data kuantitatif adalah data yang terdiri dari data yang berupa angka-
angka, antara lain: laporan laba rugi, neraca, dan jumlah karyawan dan
semua data yang relevan dengan objek penelitian.
Sedangkan sumber data yang digunakan adalah:
1. Data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan berupa data hasil
observasi dan penelitian langsung pada perusahaan, serta catatan-catatan
dan wawancara dengan staf perusahaan
2. Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan
data, formulir-formulir diluar objek penelitian, seperti perpustakaan. Data
sekunder dapat berupa data yang sudah dipublikasi yang tersedia
dipublikasi yang tersedia di perusahaan, seperti laporan keuangan, sejarah
perusahaan, struktur organisasi pembagian tugas, aktivitas perusahaan dan
teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.
32
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Menurut Sugiyono (2011:72) yang dimaksud dengan populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karasteristi tertentu, yang diterapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah
data-data pendapatan dan biaya kontrak yang diperoleh PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah Makassar dari proyek pembangunan Hotel Ibis
Makassar 2013-2014
2. Sampel
Menurut Sugiyono (2011:73) sampel adalah sebagian dari jumlah dan
karasteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, penarikan sampel
dilakukan secara puposive sampling. Yang menjadi sampel pada penelitian
ini adalah pendapatan yang diterima oleh PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Makassar baik dalam kegiatan operasi dan non operasi
perusahaan untuk poyek pembangunan Hotel Ibis Makassar 2013-2014
E. Metode Analisis
PSAK No. 34 (IAI 2010, h.34.8) dijelaskan “ jika hasil kontrak konstruksi
dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang
berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai
pendapatan dan beban dengan memerhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak
pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).”
33
Pada PSAK No. 34 disajikan secara konsep, penjelasan lebih lengkap
rumus metode persentase penyelesaian diambil dari buku Akuntasi Intermediate
jilid 2 (Kieso, et al.( 2008)), sebagai berikut:
1. Rumus untuk Persentase Penyelesaian, Dasar Biaya terhadap Biaya (cost
to cost basis)
2. Rumus Total Pendapatan yang akan diakui sampai tanggal ini
3. Rumus Jumlah Pendapatan Periode Berjalan
Biaya yang terjadi sampai tanggal ini
= Persentase penyelesaian
Estimasi total biaya terkini
Estimasi total Pendapatan (atau laba
Persentase penyelesaian X pendapatan ( atau = kotor) yang akan diakui
laba kotor) sampai tanggal ini
Pendapatan (atau Pendapatan (atau laba Pendapatan (atau
laba kotor) yang akan - kotor) yang diakui dalam = laba kotor) periode
Diakui sampai tanggal ini periode sebelumnya berjalan
34
BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan
PT. HUTAMA KARYA(Persero) selanjutnya disebut PT. HK awalnya
merupakan perusahaan swasta Hindia Belanda ‘Hollandsche Beton Maatschappij’
yang dinasionalisasi pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI
No. 61/1961 Tanggal 29 Maret 1961 dengan nama PN. HUTAMA KARYA.
Status perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1971 juncto Akta Perseroan Terbatas No. 74
tanggal 15 Maret 1973, juncto Akta Perubahan No.48 tanggal 8 Agustus 1973
yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Kartini Mulyadi, SH yang kemudian
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.
DU/MK.136/KPTS/03/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penetapan Hari
Ulang Tahun PT. Hutama Karya, maka dengan ini tanggal 29 Maret ditetapkan
sebagai hari ulang tahun PT. Hutama Karya.
Visi
Menjadi Perusahaan Industri Konstruksi Yang Handai Dan Terkemuka.
Misi
Meningkatkan Nilai Perusahaan di Bidang Industri Konstruksi secara
professional dan memenuhi harapan Pemangku Kepentingan (Stakeholder).
35
B. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. S-
46/DK/PTHK/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Direksi No.
155/KPTS/03/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Perubahan Struktur
Organisasi PT. Hutama Karya (Persero).
Struktuh Organisasi
PT. Hutama karya (Persero)
Gambar 2 Struktur Organisasi
36
Penjabaran Tugas dan Tanggung jawab
1. Dewan Komisaris
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah mengarahkan dan
menyelesikan masalah internal, serta berhubungan dengan pihak eksternal.
Dewan komisaris juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan Perseroan
yang dilakukan oleh Direksi; memberikan nasihat kepada Direksi termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP),
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, Ketentuan Anggaran Dasar dan
Keputusan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dewan Direksi
a. Direktur Utama
Tugas dan tanggung jawab:
1) Mengkoordinir perumsan arah strategis perusahaan untuk memastikan
tercapainya visi dan misi perusahaan
2) Mengkoordinasikan seluruh fungsi bisnis korporasi
3) Merumuskan kebijakan dan memastikan terlaksananya control internal
audit
4) Kebijakan penyelesaian permasalahan legal korporasi
5) Memastikan efektivitas pengelolaan hubungan dengan investor dan
stakeholder
b. Direktur Operasi I
Tugas dan tanggung jawab:
37
1) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan Pemasaran &
Produksi di seluruh unit kerja Perusahaan, dan melakukan kegiatan
operasi di unit kerja.
2) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan perencanaan
produksi berupa ARP (Anggaran Rencana Pelaksanaan) dan RMK3L
(Rencana Mutu K3 & Lingkungan), serta pengesahannyan dalm forum
REP (Rapat Eksekutif Pelaksanaan).
3) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan Pengadaan
Material Strategis dan pengelolaan peralatan untuk seluruh unit kerja
Perusahaan.
4) Pengembangan Teknologi Proses untuk mendukung produksi dan
penyelesaian proyek.
5) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan operasional dan
pemasaran di Divisi Gedung serta memerikan arahan potensi revenue
baik dari potensi claim maupun potensi lainnya.
c. Direktur Operasi II
Tugas dan tanggung jawab:
1) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan Pemasaran &
Produksi di seluruh unit kerja Perusahaan, dan melakukan kegiatan
operasi di unit kerja.
2) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan perencanaan
produksi berupa ARP (Anggaran Rencana Pelaksanaan) dan RMK3L
38
(Rencana Mutu K3 & Lingkungan), serta pengesahannyan dalm forum
REP (Rapat Eksekutif Pelaksanaan).
3) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan Pengadaan
Material Strategis dan pengelolaan peralatan untuk seluruh unit kerja
Perusahaan.
4) Pengembangan Teknologi Proses untuk mendukung produksi dan
penyelesaian proyek.
5) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan Operasional Divisi
Jalan, Divisi EPC, dan Divisi Jalan Tol serta memerikan arahan
potensi revenue baik dari potensi claim maupun potensi lainnya.
d. Direktur SDM & Umum
Tugas dan tanggung jawab:
1) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan Pemasaran &
Produksi di seluruh unit kerja Perusahaan, dan melakukan kegiatan
operasi di unit kerja.
2) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan perencanaan
produksi berupa ARP (Anggaran Rencana Pelaksanaan) dan RMK3L
(Rencana Mutu K3 & Lingkungan), serta pengesahannyan dalm forum
REP (Rapat Eksekutif Pelaksanaan).
3) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan Pengadaan
Material Strategis dan pengelolaan peralatan untuk seluruh unit kerja
Perusahaan.
39
4) Pengembangan Teknologi Proses untuk mendukung produksi dan
penyelesaian proyek.
5) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan Divisi
Pengembangan Bisnis konstruksi, Divisi teknik dan Produksi, untuk
Wilayah I, II, III, IV dan V serta memerikan arahan potensi revenue
baik dari potensi claim maupun potensi lainnya.
e. Direktur Pengembangan
Tugas dan tanggung jawab:
1) Menetapkan kebijakan dan mengarahkan pengembangan bisnis
korporasi.
2) Menetapkan kebijakan dan mengarahkan penyusunan rencana strategis
perusahaan berdasarkan kajian benchmarking dengan industry
mengendalikan arah perusahaan sesuai dengan RJPP.
3) Memberikan arahan untuk pertumbuhan dan pengembangan anak
perusahaan / join venture.
4) Pengelolaan riset teknologi produk/proses dengan memanfaatkan
potensi- potensi sumber daya perusahaan sendiri atau anak perusahaan
dan atau bekerja sama dengan mitra usaha.
5) Menetapkan kebijakan dan mengarahkan pengembangan bisnis jalan
tol dan turunannya (rest area, property, industry dsb ).
6) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan perencanaan,
pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.
40
7) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan pengelolaan asset
perusahaan untuk memastikan efesiensi biaya dan optimalisasi asset
perusahaan.
8) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan MK3L untuk
memastikan kepatuhan implementasi MK3L perusahaan.
9) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan penyiapan infrastruktur dan
pengelolaan teknologi informasi untuk menunjang operasional
perusahaan.
10) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan kesekretariatan dan
pengelolaan kantor untuk memastiakan ketersedian fasilitas dan utilitas
kantor dalam menunjang operasional persahaan.
f. Direktur Keuangan
Tugas dan tanggung jawab:
1) Memberikan arahan strategis dan memonitor kegiatan keuangan dalam
memastikan ketersediaan dana dan efektifitas penggunaan dana dan
instrument perbankan/LK lainnya untuk noperasional korporasi.
2) Mendapatkan sumber pendanaan untuk penembangan bisnis korporasi
beserta pelaporannya sesuai peraturan.
3) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan kegiatan akuntansi
perusahaan sesuai dengan prosedur dan norma yang berlaku.
4) Merumuskan kebijakan dan mengarahkan pengelolaan kegiatan
perpajakan dalam memastikan wajib pajak tertib.
41
5) Merumuskan kebijakan, mengkoordinir dan mengarahkan penyusunan
RKAP.
C. Kegiatan Usaha
1. Bidang Usaha
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan pasal 3, maksud dan tujuan
pendirian persero adalah melakukan usaha dibidang industri konstruksi,
pengusahaan jalan tol, industry pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan,
investasi, agro indutri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa
peningkatan kemampuan dibidang jasa konstruksi, teknologi informasi,
pengembagan dan pengelolaan perusahaan, serta optimalisasi memanfaatkan
sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan melaksanakan bidang usaha sebagai
berikut:
1. Usaha jasa konstruksi, baik jasa konsultan maupn pelaksanaan (kontrakto)
2. Pengusahaan jalan tol
3. Pengusahaan lahan di rang milik jalan tol dan lahan yang berbatasan
dengan lahan di ruang milik jalan tol, meliputi namun tidak terbatas pada
tempat istirahat (rest area), Stasiun Pengisian Bahan Baku Umum (SPBU)
4. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi.
5. Usaha rekayasa, rancangan bangunan, produksi/ pabrikasi/ perakitan dan
penjualan antara lain meliputi: komponen, bahan, dan kelengkapan
bangunan konstruksi, kelistrikan, telekomunikasi dan lain-lain.
42
6. Usaha pengembangan, pembangunan, penjualan, penyewaan di bidang
real estate yang meliputi bangunan dan kawasan serta melakukan
pengusahaan dan pengelolaan di bidang property.
7. Usaha penyewaan dan penyedian jasa laiannya dalam bidang peralatan
8. Usaha pemasokan, jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor,
ekspedisi, dan perdagangan umum.
9. Usaha jasa konsultasi manajemen dan enginering dalam bidang industri.
10. Usaha jasa bidang teknologi informasi.
11. Usaha-usaha lain yang dianggap perlu yang dapat menunjang tercapainya
tujuan Perseroan atau yang mempunyai hubungan dengan usaha-usaha
tersebut di atas.
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatanusaha dalam rangka:
1. Pelaksanaan penugasan Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip
pengelolaan perusahaan dan peraturan perundang-undangan, termasuk
namun tidak terbatas pada moda transportasi umum.
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan meliputi pendidikan dan
pelatihan jasa konstruksi,penyewaan aktiva tetap.
Saat ini kegiatan utama Perusahaan dalam bidang jasa konstruksi, EPC
(Engineering, Procurement &Construction ) dan investasi.
43
2. Wilayah Kerja
Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. S-
46/DK/PTHK/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Direksi
No. 155/KPTS/03/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Perubahan
Struktur Organisasi, Perseroan membagi wilayah kerja sebagai berikut:
Tabel 1
PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah/Devisi Daerah Operasi Kedudukan
wilayah
Kantor Pusat Jakarta Jakarta
Wilayah I Riau, NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat,Kepulauan Riau.
Medan
Wilayah II DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat Jakarta
Wilayah III Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah
Balipapan
Wilayah IV Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), NusaTenggara Timur (NTT)
Denpasar
Wilayah V Sulawesi, Maluku, dan Papua Makassar
Wilayah VI Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka& Belitung,
Jambi
Palembang
Wilayah VII Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta Surabaya
Devisi Gedung Seluruh Indonesia & Internasional Jakarta
Devisi Jalan danJembatan
Seluruh Indonesia & Internasional Jakarta
Devisi EPC Seluruh Indonesia & Internasional Jakarta
44
3. Tahapan Pelaksanaan dalan Penyelesaian Proyek
Tahapan-tahapan pelaksanaan dalam penyelesaian suatu proyek yaitu:
1. Tahapan persetujuan dengan klien
Tahap ini adalah pelimpahan tugas kepada PT. Hutama Karya
(Persero) wilayah Makassar atas tender yang telah dimenangkannya.
Pada tahap ini juga perusahaan berupaya untuk melaksanakan
penyelesaian proyek selama masa proyek.
2. Tahap pelaksanaan proyek
Tahap ini adalah tahap operasional perusahaan untuk melaksanakan
tugas yang diberikan kepadanya. Dalam melakukan penyelesaian
proyek, perusahaan dapat melakukan atau bekerjasama dengan
subkontraktor yaitu dengan melimpahkan sebagian tugas tersebut
kepada kontraktor lain karena ketidak mampuan atau dari segi
keuntungan tertentu, misalnya segi biaya pelaksanaan. Dalam menilai
kemajuan terhadap proyek yang sedang dikerjakan, maka pihak proyek
harus membuat laporan kemajuan yang disebut dengan laporan prestasi
proyek (LPP). Dengan adanya laporan ini maka dapat diketahui
persentase penyelesaian yang telah dibuat sebelumnya.
3. Tahap penyerahan proyek kepada pemilik
Setelah suatu proyek selesai dilaksanakan sesuai dengan masa kontrak,
maka proyek tersebut akan diserahkan kepada pemilik. Dalam
penyerahan ini segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban dari
45
keda belah pihak dibicarakan dan dituangkan dalam Berita Acara
Penyerahan Proyek.
46
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah Makassar.
PT. Hutama Karya (Persero) wilayah Makassar sebagai salah satu salah
perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi secara akrual
berdasarkan kemajuan pekerjaan atas persentase penyelesaian. Dalam menentukan
tingkat persentase penyelesaian digunakan metode taksiran teknik dengan
pelakukan taksiran volume fisik pekerjaan yang di selesaikan dan disajikan ke
dalam satu laporan yang disebut dengan laporan prestasi proyek (LPP).
Metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah Makassar adalah metode persentase penyelesaian. Biasanya
metode ini digunakan oleh perusahaan konstruksi untuk pekerjaan proyek yang
jangka waktu penyelesaiannya lebih dari satu periode akuntansi, sedangkan untuk
proyek yang bersifat jangka pendek atau kurang dari satu periode akuntansi
umumnya memakai metode kontrak selesai. Pada PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Makassar digunakan metode persentase penyelesaian baik untuk jangka
waktu penyelesaiannya kurang dari satu tahun atau lebih dari satu tahun dengan
menggunakan taksiran teknik ntuk semua proyeknya.
Pencatatan pengakuan pendapatan dilakukan dengan mendebet perkiraan
yang menjadi hak perusahaan dan merupakan piutang perusahaan sedangkan yang
dikreditkan adalah perkiraan penjualan sesui dengan persentase penyelesaian yang
47
telah dihitung berdasarkan taksiran hitungan teknik. Dengan metode pencatatan
tersebut, maka perusahaan melakukan pencatatan terhadap pendapatan yang
diakui pada akhir periode, pembukuan dilakukan secara proporsional atas tingkat
penyelesaian pembangunan proyek.
Pengukuran pendapatan pada PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah
Makassar umumnya sama dengan pengukuran pendapatan secara umum. Dengan
demikian PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar mengukur pendapatan
atas jasa konstrksinya dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan
diterima.
Pengukuran pendapatan ini umumnya dipengaruhi oleh bermacam-macam
ketidak pastian tergantung hasil dari peristiwa dimasa yang akan datang.
Estimasinya sering kali harus direvisi sesuai dengan hilangnya ketidak pastian,
sehingga jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari satu
periode ke periode lainnya.
Untuk mengantisipasi ketidak pastian tersebut umumnya segala aspek
yang memiliki tingkat ketidak pastian yang tinggi telah diatur dalam kontrak
konstruksi yang telah disetujui oleh pihak pertama dan pelaksana jasa konstruksi
sebelm proyek dilaksanakan, sehingga apabila pada waktu pengerjaan proyek
terdapat hal-hal diluar perencanaan, seperti kenaikan biaya akibat penundaan
proyek, maka biaya dapat diukur dan dialokasikan sesuai dengan persetujuan yang
telah terdapat dalam kontrak konstruksi. Dengan pengukuran yang telah terdapat
biaya yang terjadi maka akan mempermudah dalam hal pengukuran pendapatan,
48
sehingga penyajian pendapatan dalam laporan keuangan akan menggambarkan
jumlah yang terjadi sebenarnya selama satu periode akuntansi.
B. Ilustrasi Pengakuan Pendapatan Proyek pada PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah Makassar.
PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar dalam melakukan
perhitungan dan mengakui pendapatan proyek menerapkan metode persentase
penyelesaian yang persentase kemajuan fisiknya ditentukan oleh hasil pekerjaan
lapangan proyek yang dilakukan oleh pengawas lapangan. penelitian ini
menyajiakan proyek konstruksi jangka panjang dalam hal perencanaan
pembangunan proyek Hotel Ibis Makassar yang di kerjakan oleh PT. Hutama
Karya (Persero) Wilayah Makassar. Sebagai ilustrasi, penulis akan memberiakan
contoh terhadap penyelesaian salah satu kontrak untuk suatu proyek pembangunan
Hotel Ibis Makassar.
Proyek ini bernialai kontrak sebesar Rp 34.502.095.525 dengan masa
pelaksanaan dimulai pada tanggal 6 September 2013 dan selesai kontrak 5
September 2014.
Pencatatan untuk nilai kontrak diatas yaitu:
Piutang Proyek Rp 34.502.095.525
Pendapatan Proyek Rp 34.502.095.525
49
Tabel 2
PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar
Rekapitulas Anggaran Pembangunan
Hotel Ibis Makassar Periode 2013-2014
No.
Uraian Anggaran (Rp) JumlahAnggaran (Rp)Sub Total Total
A. Biaya operasional lapangan
Bahan- Harga Perolehan- Biaya angkut
13.281.867.446402.363.056
13.687.230.497
Upah- Borongan 3.337.275.766
3.337.275.766
Alat- Operasi alat- Biaya filter,ban dll- Sewa alat extern- Biaya alat konsumabel- Suku cadang
108.324.1752.874.297
960.141.12334.840.000
4.050.718
1.110.230.313
Sub kontraktor sipil pms, Cab/Wil,KP- Extern 10.375.747.562
10.375.747.562
Jumlah Biaya Operasional Lapangan 28.510.484.137
B. Biaya Umum Lapangan- Biaya pegawai- Biaya umum- Biaya pemasaran- Biaya jamuan relasi- Biaya laboratorium- Biaya Mob/ demop personil- Biaya kendaraan
1.267.928.687153.800.000172.510.475
54.000.00019.900.00010.000.00078.090.000
1.756.229.162
Jumlah Biaya Umum Lapangan 30.266.713.300C. Biaya Bunga Operasional
- Biaya Provisi & Materai 95.130.763Jumlah Biaya Bunga Bank & Dana Lainnya 95.130.763
D. Resiko 0Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) 30.361.844.062
E. Overhead & Keuntungan- PPh Fainal- Kewajiban ke Wilayah- Kewajiban ke KP
3,00%2,50%2,50%
1.035.062.866862.552.388862.552.388
2.760.167.642
F. Extra Laba 4,00% 1.380.083.821G. Harga Borongan 34.502.095.525H Ppn 10% (G x 10%) 3.450.209.553I. Harga Kontrak 37.952.304.078
Sumber : PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa PT. Hutama Karya
(Persero) Wilayah Makassar telah menentukan perencanaan anggaran yang akan
50
di keluarkan oleh perusahaan untuk proyek pembangunan Hotel Ibis Makassar
selama tahun 2013-2014. Dimana rencana biaya pelaksanaan proyek sampai
selesai tahun 2013-2014 sebesar Rp 30.361.844.062. dan laba sampai proyek
selesai tahun 2013-2014 sebesar Rp 4.140.251.463, atau sebesar 12%
Berikut ini data biaya yang dikeluarkan PT. Hutama Karya (Persero)
wilayah Makassar pada proyek pembangunan Hotel Ibis Makassar periode 2013-
2014 sebagai berikut:
Tabel 3
Biaya Proyek Hotel Ibis Makassar
Bulan Biaya Yang di keluarkanOktober -Desember 2013 Rp 4.554.276.609
Januari-Maret 2014 Rp 6.072.368.812April-Juni 2014 Rp 9.108.553.219
Juli- Agustus 2014 Rp 10.626.645.622Jumlah Rp 30.361.844.062
Sumber : Data Diolah
Berdasarkan tabel diatas maka dapat di ketahui biaya yang dikeluarkan
proyek Hotel Ibis Makassar. Dimana pada bulan September s/d desember 2013
biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 4.554.276.609. Bulan Januari s/d Maret 2014
sebesar Rp 6.072.368.812. Bulan April s/d Juni 2014 biaya yang dikeluarkan
sebesar Rp. 9.108.553.219 Bulan Juli- Agustus 2014 biaya yang dikeluarkan
meningkat sebesar Rp 10.626.645.622. Dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan
maka jumlahnya sebesar Rp 30.361.844.062.
Pencatatan untuk biaya yang dikeluarkan yaitu:
a. Biaya Konstruksi Rp 4.554.276.609
Kas Rp 4.554.276.609
51
b. Biaya Konstruksi Rp 6.072.368.812
Kas Rp 6.072.368.812
c. Biaya Konstruksi Rp 9.108.553.219
Kas Rp 9.108.553.219
d. Biaya Konstruksi Rp 10.626.645.622
Kas Rp 10.626.645.622
Perusahaan menerima pembayaran penagihan atas proyek Hotel Ibis
Makassar tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan, ini mencerminkan
penerimaan pembayaran penagihan atau pengakuan pendapatan tidak sesuai
dengan Standar Akntansi Keuangan khususnya PSAK No. 34 dalam hal ini
penagihan atau yang dilakuakan sesuai yang telah disepakati dalam kontrak.
Berikut ini adalah tabel mengenai penerimaan pembayaran yang diterima
setiap termin proyek Hotel Ibis Makassar yang sebelumnya telah disepakati dalam
kontrak sebesar 20% oleh PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar
sebagai berikut
Tabel 4
Penerimaan Pembayaran Yang Diterima Setiap Termin
Oleh PT. Hatama Karya (Persero) Wilayah Makassar
Keterangan tanggal Pendapatan yang diakui
2013
Termin I (DP) 17 september Rp 6.900.419.900Termin II 27 desember Rp 6.900.419.900
2014Termin III 27 maret Rp 6.900.419.900Termin IV 27 juni Rp 6.900.419.900Termin V 27 Agustus Rp 6.900.419.900Jumlah Rp 34.502.095.525
Sumber : PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar
52
Berdasarkan tabel diatas menjelaskan mengenai tagihan proyek Hotel Ibis
Makassar atau termin. Termin adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang
dilakukan dalam suatu kontrak, baik yang telah dibayar maupun yang belum
dibayar oleh pelanggan. Jumlah tagihan atau termin sama dengan nilai kontrak
proyek itu sendiri.
Tabel diatas menyajikan pembayaran tagihan selama periode 2013-2014
yang terdiri dari 5 kali penagihan. Perhitungan ini didapat dari pembayaran yang
dilakukan oleh pemberi kerja dikurangi oleh perusahaan PPN 10% setiap
pembayaran termin. Berarti pembayaran yang di terima oleh perusahaan sebesar
100% atau sama dengan nilai kontrak yang telah disepakati.
Pencatatan dari penerimaan termin yaitu:
a. Kas/ bank Rp 6.900.419.900
Piutang Termin I Rp 6.900.419.900
b. Kas/ bank Rp 6.900.419.900
Piutang Termin II Rp 6.900.419.900
c. Kas/ bank Rp 6.900.419.900
Piutang Termin III Rp 6.900.419.900
d. Kas/ bank Rp 6.900.419.900
Piutang Termin IV Rp 6.900.419.900
e. Kas/ bank Rp 6.900.419.900
Piutang Termin V Rp 6.900.419.900
53
Perhitungan Persentase Penyelesaian Proyek Hotel Ibis MakassarBerdasarka Metode Biaya Terhadap Biaya
Berdasarkan data rincian biaya pada tabel, maka perhitungan persentase
penyelesaiannya sebagai berikut:
Tabel 5
Perhitungan Persentase Penyelesian Dasar Biaya Terhadap Biaya
Keterangan Biaya yang terjadi sampaitanggal ini
RumusBiaya yang terjadi sampai tanggal ini
X 100%Estimasi paling akhir total biaya selesai
PP
DP TerminI tgl 17
september2013
- - 0%
Termin IIditerima
tgl 27Desember
2013
Rp 4.554.276.609 Rp 4.554.276.609= 0,15
Rp 30.361.844.06215 %
Termin IIIditerima
tanggal 27Maret2014
Rp 10.626.645.622Rp 10.626.645.622
= 0,35Rp 30.361.844.062
35 %
Termin IVditerima
tanggal 27Juni2014
Rp 18.217.106.437Rp 18.217.106.437
= 0,65Rp 30.361.844.062
65%
Termin VDiterima
Tanggal 27Agustus
2014
Rp 30.361.844.062Rp 30.361.844.062
= 1Rp 30.361.844.062
100%
Sumber: Data Diolah
Keterangan: PP = Persentase Penyelesaian
54
Berdasarkan tabel diatas diperoleh persentase penyelesaian proyek tiap per
tiga bulan berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan sampai tahap I dibagi dengan
akumulasi total biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Makassar untuk Proyek Hotel Ibis Makassar adalah sebesar Rp
34.502.095.525. maka didapat tingkat penyelesaian pada masing-masing tahap
adalah sebagai berikut:
1. Termin I
Pada saat ini perusahaan belum melakukan pekerjaan sehingga pada saat
ini persentase penyelesaian PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah
Makassar masih 0%, karena itu tahap I merupakan Down Payment (uang
muka) yaitu sebesar Rp 6.900.419.105
2. Termin II
Pada termin II yaitu pada saat persentase mencapai 40%, akan tetapi
menurut perhitungan pada saat penerimaan termin II ini, PT. Hutama
Karya (Persero) Wilayah Makassar baru menyelesaikan pekerjaan sebesar
15% atau terjadi selisi Penurunan sebesar 25%
3. Termin III
Pada waktu pembayaran termin III yaitu pada saat persentase penyelesaian
sebesar 60% yaitu pada bulan juni dimana pada bulan ini tingkat
penyelesaian yang telah dikerjakan oleh perusahaan sebesar 35% selisih
yang terjadi yaitu 25%
55
4. Termin IV
Pada pembayaran Termin V yaitu pada saat persentase penyelesaian
sebesar 80% yaitu pada bulan juni dimana pada bulan ini tingkat
penyelesaian yang telah dikerjakan oleh perusahaan sebesar 65% atau
terjadi selisi sebesar 15%.
5. Termin V
Pembayaran ini diterima oleh PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah
Makassar pada saat pekerjaan telah selesai 100%
Perhitungan Pendapatan pada Tiap-Tiap Termin
1. Termin I tanggal 17 september 2013
Pembayaran diberikan sebesar 20% pada setiap terminnyan seperti yang
terlihat pada tabel Penerimaan Pembayaran Yang Diterima Setiap Termin
oleh PT. Hutama karya (Persero) Wilayah Makassar.
Pendapatan termin dengan tingkat Penyelesaian 0% sebesar:
Pendapatan termin 20% X Rp 34.502.095.525 = Rp 6.900.419.105
2. Termin II tanggal 27 desember 2013
Pendapatan yang diterima pada termin ini dengan tingkat penyelesaian
menurut perusahaan sebesar 40% adalah:
Pendapatan termin 20% X RP 34.502.095.525 = Rp 6.900.419.105
Seharusnya pendapatan diakui sebesar
5% X Rp 34.502.095.525 = Rp 1.725.104.776
56
Diakui sebesar 5%, karena terjadi selisi sebesar 25% . jadi pembayaran yang
setiap termin 20% dikurangi dengan selisih 25% jadi didapat 5%
penyelesaian yang didapat pada termin II ini.
3. Termin III tanggal 27 maret 2014
Pendapatan yang diterima pada termin ini dengan tingkat penyelesaian
menurut perusahaan 60% adalah :
Pendapatan termin 20% X Rp 34.502.095.525 = Rp 6.900.419.105
Seharusnya pendapatan yang diakui sebesar:
5% X Rp 34.502.095.525 = Rp 1.725.104.776
Ditambah selisih termin II :
25% X Rp 34.502.095.525 = Rp 8.625.523.881
Jumlah yang diterima = Rp 10.350.628.657
Diakui sebesar 5% karena pembayaran yang sebesar 20% per termin dikurangi
jumlah selisih yang terjadi 25% kemudian ditambah jumlah selisih yang tidak
diakui pada termin II sebesar 25% karena selisih tersebut diakui pada termin
III ini. Jadi total penyelesaian yang dilakukan sebesar 30%
4. Termin IV tanggal 27 juni 2014
Pendapatan yang diterima pada termin ini dengan tingkat penyelesaian
menurut perusahaan 60% adalah :
Pendapatan termin 20% X Rp 34.502.095.525 = Rp 6.900.419.105
Seharusnya pendapatan yang diakui sebesar:
5% X Rp 34.502.095.525 = Rp 1.725.104.776
Ditambah selisih termin III :
57
25% X Rp 34.502.095.525 = Rp 8.625.523.881
Jumlah yang diterima = Rp 10.350.628.657
Diakui sebesar 5% karena pembayaran yang sebesar 20% per termin dikurangi
jumlah selisih yang terjadi 25% kemudian ditambah jumlah selisih yang tidak
diakui pada termin III sebesar 25% karena selisih tersebut diakui pada termin
IV ini. Jadi total penyelesaian yang dilakukan sebesar 30%
5. Termin V tanggal 27 agustus 2014
Pendapatan yang diterima pada termin ini dengan tingkat penyelesaian 100%
adalah sebesar:
Pendapatan termin 20% X Rp 34.502.095.525 = Rp 6.900.419.105
Seharusnya pendapatan yang diakui sebesar :
15% X Rp 34.502.095.525 = Rp 5.175.314.329
Diakuai sebesar 15 % karena pada termin IV tidak mengakuai selisih yang
terjadi sebesar 15% maka dari itu selisih tersebut diakui pada termin V
dimana pekerjaan telah selesai 100%.
Berdasarkan perhituangan pada tiap-tiap termin diatas, maka akan
dijabarkan perbandingan pengakuan pendapatan menurut perusahaan dengan teori
yang telah dijelaskan sebelumnya:
Tabel 6
Perbandingan Pengakuan Pendapatan Antara PT. Hutama Karya (Persero)
Wilayah Makassar Dengan Teori
Keterangan Perusahaan Teori Beda2013 Termin I
Pendapatan yangdiakuai
Rp 6.900.419.105 Rp 6.900.419.105 Rp 0
2013 Termin II
58
Pendapatan yangdiakui
Rp 6.900.419.105 Rp 1.725.104.776 (Rp5.175.314.329)
2014 Termin IIIPendapatan yang
diakuiRp 6.900.419.105 Rp 10.350.628.657 Rp 3.450.209.552
2014 Termin IVPendapatan yang
diakuiRp 6.900.419.105 Rp 10.350.628.657 Rp 3.450.209.552
2014 Termin VPendapatan yang
diakuaiRp 6.900.419.105 Rp 5.175.314.329 (Rp1.725.104.776)
JUMLAH Rp 34.502.095.525 Rp 34.502.095.525 Rp 0
Sumber : Data Diolah
Berdasarkan tabel diatas makan dapat diketahuai perbandingan pengakuan
pendapatan antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar dengan Teori
yang ada. Dimana pada termin I pendapatan yang diakui perusahaan sama besar
dengan yang diakuai menurut Teori yaitu sebesar Rp 6.900.419.105 . Pada termin
II pendapatan yang diakui perusahaan sebesar Rp 6.900.419.105 sedangakan teori
sebesar Rp 1.725.104.776 karena itu terjadi selisih sebesar Rp5.175.314.329.
Pada termin III pendapatan yang diakui perusahaan sebesar Rp 6.900.419.105
sedangkan teori sebesar Rp 10.350.628.657 selisih yang terjadi sebesar Rp
3.450.209.552. Pada termin IV pendapatan yang diakui perusahaan sebesar Rp
6.900.419.105 sedangkan teori sebesar Rp 10.350.628.657 selisih yang terjadi
sebesar Rp 3.450.209.552. Pada termin V pendapatan yang diakui perusahaan
sebesar Rp 6.900.419.105 sedangkan teori sebesar Rp 5.175.314.329 selisih yang
terjadi sebesar Rp 1.725.104.776.
59
C. Pembahasan Pengakuan Pendapatan
Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang
akan diterima. Pendapatan dipengaruhi oleh bermacam-macam ketidak pastian
yang tergantung pada peristiwa dimasa yang akan datang. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan sehubungan dengan pengakuan pendapatan PT. Hutama
Karya (Persero) Wilayah Makassar didapat bahwa metode yang digunakan oleh
PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar adalah Persentase Penyelesaian
dimana persentase penyelesaian telah sesai dengan Standar akuntansi keuangan.
Seringkali pembayaran berkala dan uang muka yang diterima oleh pemberi
kerja tidak mencerminkan tahap penyelesaian, seperti yang terlihat pada penelitian
ini pada saat pembayaran uang muka atau termin I dengan tahap penyelesaian
pekerjaan sebesar 20% perusahaan belum melakukan penyelesaian. Selanjutnya
pembayaran pada termin II sebesar 40% akan tetapi dalam penyelesaian
pekerjaan baru mencapai 15% terjadi selisi penurunan 25% pelaksanaan , untuk
termin III pembayaran termin untuk PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah
Makassar sebesar 60% akan tetapi berdasarkan perhitungan persentase
penyelesaian 35% atau terjadi selisi sebesar 25% . Pada termin IV pembayaran
termin untuk perusahaan sebesar 80% berdasarkan perhitungan persentase sebesar
65% terjadi selisih sebesar 15% dan untuk termin V tingkat penyelesaian
pembayaran termin sebesar 15% didapat dari selisih yang tidak diakui pada
termin IV dan termin ini pekerjaan terselesaiakan sebesar 100%.
Berdasarkan penjelasan diatas PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah
Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dimana
60
biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tidak sesuai
dengan pengakuan pendapatan karena perusahaaan melakukan penagihan tidak
sesuai dengan persentase biaya yang dikeluarakan. Sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam standar akuntansi keuangan PSAK No. 34 bahwa pendapatan
kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap
penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan dan beban yang dilaporkan dapat
diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional.
61
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar belum sepenuhnya sesuai
dengan standar akuntansi keuangan. Dimana biaya kontrak yang terjadi dalam
mencapai tahap penyelesaian tidak sesuai dengan pengakuan pendapatan karena
perusahaaan melakukan penagihan tidak sesuai dengan persentase biaya yang
dikeluarakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam standar akuntansi
keuangan PSAK No. 34 bahwa pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya
kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga
pendapatan dan beban yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian
pekerjaan secara proporsional.
B. Saran
Perlakuan akuntansi terhadap pendapatan yang diterapkan oleh PT.
Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku, sebaiknya perusahaan menggunakan standar
akuntansi yang berlaku agar perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatan
PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah Makassar sesuai dengan standar akuntansi
yang berlaku
62
DAFTAR PUSTAKA
Afandy Noer Ali. 2012. Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan pada PT. SariajiPratama Consultant Makassar. Skripsi. Makassar. UniversitasMuhamadiyah Makassar
Al Haryono, 2011. Dasar –Dasar Akuntansi, Edisi 7 . Sekolah Tinggi IlmuEkonomi (STIE): Yogyakarta
Charles T. Horngren, dan Walter T. Harriso, Harahap. 2007. IntermidiateAccounting 2. Erlangga: Jakarta
Harahap, Sofyan Syafri. 2013. Teori Akuntansi. Edisi Revisi. Jakarta: RajawaliPers
Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009. Exposure Draf Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan No. 23 (revisi 2009)” Pendapatan”. IAI. Jakarta
Ikatan Standar Akuntansi, 2005. Akuntansi Keuangan Menengah Di Indonesia.BPFE. UGM: Yokyakarta
Ikatan Akuntan Indonesia, 2010. Standar Akuntansi Indonesia. Jakarta : SalembaEmpat
Kieso Donald, dkk. 2008. Akuntansi Intermediate jilid 2. Jakarta: Erlangga
L. M Samryn, 2012. Pengantar Akuntans. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali pers
M. Nuruzzaman, Agus Setiady. 2009. Evaluasi atas Pengakuan Pendapatan danBeban pada Perusahaan jasa konstruksi Dalam Kaitannya TerhadapLaporan Laba Rugi Perusahaan pada PT. Tunas Mekar Eka Harpedi.Jurnal Ilmiah Ranggading. Diakses 16 februari 2015.
Rahayu, Kardina. 2009. Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa Konstruksi PadaCV. Samudera Konstruksi Palembang Berdasarkan PSAK No. 34.Jurnal. STIE MDP. Diakses 16 februari 2015
Riahi Ahmed, Belkaoui. 2006. Teori Akuntansi. Edisi Kelima. Jakarta: SalembaEmpat
Risna, 2014. Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Jasa Konstruksi danPengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada PT. Menara IndraUtama Makassar. Skripsi. Makassar: Universitas MuhammadiyahMakassar.
Riyan Saputra, Rizal Effendi. 2009. Analisis Akuntansi Pendapatan JasaKonstruksi Dalam Rangka Penyajian Laporan Keuangan pada PT.
63
Martimbang Utama Palembang. Jurna. STIE MDP. Diakses 16 februari2015
Rudianto, 2008. Pengantar Akuntansi SAK. Jakarta: Erlangga
Soemarso, 2005. Akuntansi Suatu Pengantar.edisi revisi. Jakarta : Salemba Empat
Sugiyono, 2011. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
Werran, 2006. Laporan Keuangan. Graham Ilmu: Jakarta
Yastiar Revani Widi. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 34Yang Diterapkan Dalam Pengakuan Pendapatan Pada PT. PrestaBerlima Kantor Cabang Semarang. jurnal. Universitas DianNuswantoro. Diakses 16 februari 2015.