skripsi nunik masfuah 072211027

i

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANG TINDAK PIDANA

TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN

KEKERASAN

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari’ah

Oleh:

NUNIK MASFUAHNIM: 072211027

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI’AH

IAIN WALISONGO SEMARANG

2012

ii

Drs. Rokhmadi, M.Ag.Jl. Jatiluhur 318 RT I/V Ngesrep, Banyumanik Semarang.Brilyan Ernawati, SH. M.HUM.Jl. Bukit Agung E.41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBINGLamp : 4 (empat) eksHal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Nunik Masfuah

Kepada Yth.Dekan Fakultas syari’ahIAIN Walisongo SemarangDi Semarang

Assalamua’laikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya

kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nunik Masfuah

Nim : 072211027

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG


PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segara

dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wasalamu’alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

ii









Nim : 072211027






dimunaqasyahkan.



Pembimbing I

ii









Nim : 072211027






dimunaqasyahkan.



Pembimbing I

iii

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGOFAKULTAS SYARI’A

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Nunik MasfuahNim : 072211027Jurusan : Jinayah SiyasahJudul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

SEMARANG NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANGTINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAMPENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut AgamaIslam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikatCumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

20 Juni 2012Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI)tahun akademik 2012/2013

Semarang, 20 Juni 2012

Ketua Sidang

Penguji I Penguji II

iii

KEMENTERIAN AGAMA



PENGESAHAN






Ketua Sidang


iii

KEMENTERIAN AGAMA



PENGESAHAN






Ketua Sidang


iv

MOTTO

ى الیتام بى و بذي القر انا و س إح ین الد بالو یئا و ركوا بھ ش ال تش و بدوا هللا اع و

بیل الس ابن نب و ب بالج اح الص نب و ار الج الج بى و ار ذي القر الج اكین و س الم و

ا م ا ﴿و ور تاال فخ خ م ان ك ن م ب ال یح هللا إن م انك أیم لكت .﴾٣٦م

Artinya : “Dan Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya

dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang

tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga

dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba

sahaya yang kamu miliki. sungguh Allah tidak menyukai orang

yang sombong dan membanggakan diri”.(Q.S An-Nisa ayat 36).

وا بر نوا اص آم ین ﴿ یا أیھا الذ ون تفلح م لك لع اتقوا هللا ابطوا و ر وا و ابر ص .﴾٢٠٠و

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan

kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan

negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu

beruntung”.(Q.S Al-Imran ayat 200).

v

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia skripsi iniananda persembahkan kepada :

Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih ananda ucapkan,karena dalam setiap tetes keringat, dan doa yang selalubapak dan ibu panjatkan untuk ananda menjadikanmutiara kasih dalam diri ananda, sehingga ananda bisamenyelesaikan skripsi ini, semoga karya ini menjadi kadoterindah untuk bapak dan ibu yang selalu mencintaiananda.

Mbah putri Warkinah tercinta, terima kasih anandaucapkan, atas setiap doa yang selalu simbah panjatkanuntuk cucumu ini. Semoga skripsi ini jadi hadiah untuksimbah yang selalu menyayangi ananda.

Saudara-saudaraku terncinta Siti Nurhamimah besertasuaminya, Saumalatul khulwiyah beserta suaminya, AliAs’ad beserta istrinya, Imarotul Khoiriyah, MimingJamilah, Moh Alfas Arna’in, Riska Aqilatun Nihayah.Keponakan-keponakanku tersayang Wafa Mustaufiyah,Khaizul Mazzaya, Fasya, Bintang Nugroho, Alena Sofa El-Qolbi yang lucu-lucu, Semoga karya ini menjadi bingkisanterindah untuk keluargaku tercinta.

Buat Sipit, terima kasih atas tutur kata dan do’amu yangmenjadi penyemangat dalam hidupku, sehingga dapatananda menyelesainya skripsi ini. Semoga karya ini bisajadi kado terindah dariku untukmu.

vi

Seluruh teman-teman baikku di Kost Colombia : Putri,Ana, Veny, Susi, Sofa, Mur, Tya, dll. Teman-temantercinta di Kost Chaby : Ossy, Risca, Okta, Qoni, Pipit,Mama Nisa, Nunung, Devi, dll. Semoga karya ini menjadikenang-kenangan untuk kalian, dalam setiap langkahcanda dan tawa dalam persahabatan kita, yang sampaikapanpun dalam hati kita jadi sahabat yang tak lekangoleh waktu.

Teman-teman SJB7 seperjuangan : Mas Faqih, Nasron,Arif, Ghufron, Ibad, Setiyanto, Khasan, Fahri, Anita,Fajrin, Khumaeni, yang selalu Q cintai, terima kasih atasdo’a dan semangat untuk ananda, kalian adalah sahabat-sahabat yang menjadikan dunia ini begitu berwarna.

Adik-adik SJ yang sejurusan dan seperjuangan, terimakasih ananda ucapkan atas doa dan bantuan adik-adiksemua, semoga skripsi ini menjadi kenang-kenagan untukkalian selama mengenal ananda.

Fakultas Syari’ahku tercinta, semoga karya ini menjadibukti cintaku kepadamu dan semoga bermanfaat untuksemuanya.

vii

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang

telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian

juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang

lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang

dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2012

Deklarator

NUNIK MASFUAHNIM. 072211027

viii

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan merupakantindak pidana yang sering terjadi, dimana dalam hukum pidana Islamdisebut dengan jarimah hirabah. Dalam pencurian disertai dengankekerasan ini, pelaku melakukan kejahatan dengan menggunakankekerasan, yaitu dengan senjata tajam untuk melukai diri korban agardapat mengambil harta korban.

Seperti dalam kronologi peristiwa yang dilakukan oleh terdakwaYono bersama Andi (berkas perkara berbeda), terdakwa melakukankejahatan yaitu mencuri sepeda motor Vega ZR milik saudara Bayu,dengan cara membunuh korban terlebih dahulu, setelah itu mengambilmotor milik korban untuk dimiliki, Kemudian keduanya membuangkorban didaerah Gunungpati dan menjual motor milik korban.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), di mana dataprimernya adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri SemarangNo.253/Pid.B/2011/PN.Smg. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang tindakpidana pencurian disertai dengan kekerasan.

Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa Yono terbukti telahmelakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, yaitudengan sengaja membantu terdakwa Andi (dalam berkas perkara berbeda)dalam melakukan pencurian. Dasar hakim menentukan kesalahanterdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dan sejumlah barang bukti lainnya, serta barangbukti hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang.

Atas kejahatan yang dilakukan terdakwa dikenakan hukumanpenjara 2 tahun 8 bulan. Yang dimana dalam hal ini penulis berpendapatdalam penjatuhan yang diberikan pada terdakwa kurang maksimal.Seharusnya terdakwa bisa dihukum lebih berat lagi atas kejahatan yangdilakukan sesuai pasal 365 KUHP.

Menurut penulis, penjatuhan hukuman yang diberikan padaterdakwa bisa dikatakan dalam turut serta melakukan kejahatan. Karnadalam hal ini terdakwa membantu melakukan kejahatan yang direcanakanoleh terdakwa Andi sampai selesai. Apalagi terdakwa melakukankejahatan dalam keadaan sadar dan disengaja, sehingga penjatuhanhukuman terdakwa harus sama dengan pelaku utama (pleger).

Dalam hukum pidana Islam perbuatan turut serta melakukankejahatan atas jarimah hirabah, terdakwa dapat dihukum yaitu dipotongtangan dan kaki secara bersilang, sesuai dengan perbuatan yang dilakukanterdakwa.

Adapun dalam hukuman yang dijalani terdakwa termasuk dalamhukuman ta’zir, karena hukuman ta’zir tidak ditentukan banyaknya dantidak ditentukan jumlahnya, dan hukuman ta’zir tidak mempunyai batasantertentu. Dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

ix

KATA PENGANTAR

علىصلاللھم ورسولھعبدهمحمداانواشھدهللاال الھالاناشھدالعالمینرب الحمد.بعداماأجمعینواصحابھآلھوعلىمحمدناسید

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi

Maha Penyayang, segala rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT

yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul ”ANALISIS PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG.

TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM PENCURIAN

DISERTAI DENGAN KEKERASAN”. dan sholawat serta salam semoga

senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut

membantu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu

penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan arahan pada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini,

diantaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku pengemban rektor IAIN

Walisongo Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN

Walisongo Semarang.

3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag selaku dosen pembimbing pertama, yang

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Brilyan Erna Wati, S.H.M.Hum selaku dosen pembimbing kedua,

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

x

5. Seluruh dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo

Semarang yang dengan tulus, ikhlas tanpa balas jasa memberikan bekal

ilmu kepada penulis selama kuliah, serta staf dan karyawan fakultas

syari’ah, dengan pelayanannya.

6. Bapak Dolman Sinaga, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang

yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk wawancara,

sehingga penulis dapat mengumpulkan data sebagai bahan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Semarang, yang telah membantu

penulis dalam melakukan penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi

ini.

8. Bapak H. Abdul Chamid (alm) serta Ibu Hj.Nasriyati yang selalu penulis

cintai, yang telah memberikan semangat, dukungan baik moril maupun

materiil dengan tulus, serta dalam setiap doanya, sehingga penulis diberi

kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Mbah putri Warkinah yang selalu mendoakan penulis, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Saudara-saudaraku tercinta dan keponakan-keponakanku yang lucu-lucu

yang selalu memberikan semangat, serta mendoakan penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk Sipit yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah

penulis, serta terima kasih atas doanya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan study sarjana.

12. Teman-teman SJB7 yang selalu ada dihati penulis, terima kasih penulis

ucapkan atas doa dan semangat yang telah teman-teman berikan kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua teman-teman kost Colombia, kost Chuby yang selalu memberi

semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Semua teman-teman mahasiswa seperjuangan, terima kasih atas segala

bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.

xi

Atas segala kebaikan jasa-jasanya penulis ucapkan banyak-banyak

terima kasih, penulis tidak dapat memberikan apa-apa kecuali iringan doa

jazakumullah ahsanul jazai. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan

semuanya dengan balasan yang setimpal, dan penulis berharap semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT semata penulis memohon

pertolongan, dan diberi kemudahan atas segalanya. Dalam karya ini pastinya

masih terdapat banyak kekeurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka

dari itu saran dan masukan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin.

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................. iii

HALAMAN MOTTO .............................................................................. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................... v

HALAMAN DEKLARASI ...................................................................... vi

HALAMAN ABSTRAK .......................................................................... vii

HALAMAN KATA PENGANTAR ......................................................... viii

HALAMAN DAFTAR ISI ....................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................ 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 8

D. Telaah Pustaka ......................................................................... 8

E. Metode Penelitian .................................................................... 10

F. Sistematika Penulisan .............................................................. 13

BAB II KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum

Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan

Kekerasan ........................................................................... 15

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan

Kekerasan ............................................................................ 21

3. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan

Kekerasan ............................................................................ 23

B. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam

Hukum Pidana Islam

xiii

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan

Kekekarasan....................................................................... 29

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan

Kekerasan .......................................................................... 33

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan

Kekekarasan....................................................................... 36

4. Pelaku Dan Syarat-Syarat Tindak Pidana Pencurian Disertai

Dengan Kekekarasan.......................................................... 37

5. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan

Kekekarasan....................................................................... 38

C. Ketentuan Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai

Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Positif.

1. Pengertian Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan

Kekerasan Menurut Hukum Pidana Positif ........................ 40

2. Pengertian Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan

Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam .......................... 42

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NO.253/Pid.B/2011/PN.Smg TENTAN G TINDAK PIDANA

TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN

KEKERASAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang ....................... 41

B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pencurian Disertai

Kekerasan ............................................................................ 43

C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No.253/Pid.B/2011/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Turut

Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan............... 46

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

SEMARANG NO.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. TENTANG TINDAK

PIDANA TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI

DENGAN KEKERASAN

xiv

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg

Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian

Disertai Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Islam....... 78

B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut

Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Menurut

Hukum Pidana Islam ............................................................ 89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................... 100

B. Saran-Saran .......................................................................... 101

C. Penutup ................................................................................ 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan perintah dari Allah SWT, yang ditaati oleh

seluruh umat Islam dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim, agar

kehidupan manusia menjadi aman, tertib dan selamat baik di dunia maupun di

akhirat. Manifestasi dari tujuan ini adalah melaksanakan seluruh perintah-

perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya.1

Hukum pidana Islam atau fikih jinayah merupakan bagian dari syariat

Islam yang berlaku sejak Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Oleh

karenanya, pada zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin, hukum pidana

Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan

oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu

dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaur

rasyidin.

Hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh Mustofa Abdullah dan

Ruben Ahmad yang dikutib oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya

Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam adalah hukum mengenai delik

yang diancam dengan hukuman pidana, atau dengan perkataan lain, hukum

1 Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2004, hlm. 10.

2

pidana adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana

dan hukumannya.2

Setiap bentuk hukum pidana Islam selalu berorientasi pada

kemaslahatan manusia, yang oleh para fuqaha disebut sebagai jarimah, yaitu

perbuatan yang oleh syara’ dilarang dan akan diancam dengan hukuman had

atau ta’zir bagi pelakunya.3

Salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin, melindungi

dan menjaga kemaslahatan bagi masyarakat, serta mewujudkan suatu

keadilan, Hukum pidana Islam menetapkan sejumlah aturan-aturan, baik

berupa perintah maupun larangan. Aturan itu disertai dengan ancaman

hukuman duniawi manakala hukum itu dilanggar. Seperti halnya Islam

memberi hukuman berat pada pelaku tindak pidana atas perbuatan-perbuatan

yang dilanggarnya. Hukuman duniawi ini tiada lain hanyalah semata-mata

untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disamping itu

hukuman tersebut juga untuk mendidik akhlak dan memperbaiki jiwa para

pelaku tindak pidana.

Agama Islam melindungi setiap kemaslahatan yang berhubungan

dengan kehidupan manusia dan hak milik individu manusia, di antaranya

yaitu berupa harta benda, sehingga kepemilikannya dijamin keamanannya.

Dengan demikian, islam tidak menghalalkan seseorang merampas dan

mengambil hak milik orang lain dengan alasan apapun. Islam telah

mengharamkan tindakan mencuri, korupsi, riba, menipu, mengurangi

2 Ibid, hlm.23 Ibid,

3

timbangan, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil

hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang haram.4

Di sini perbuatan di atas dalam dunia hukum dikategorikan sebagai

perbuatan tindak pidana, adapun dalam hukum pidana Islam disebut dengan

jinayah. Setiap tindak pidana pasti memiliki sanksi hukum, seperti halnya

dalam tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan

kematian.5 Menurut hukum pidana Islam kejahatan tersebut masuk dalam

jarimah hirabah, dimana perbuatan tersebut dapat digolongkan kepada tindak

pidana pencurian khusus, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti

majazi.

Secara hakiki tindak pidana pencurian adalah pengambilan harta milik

orang lain secara diam-diam, sedangkan tindak pidana pencurian dengan

kekerasan adalah pengambilan harta milik orang lain secara terang-terangan

disertai kekerasan. Hanya saja dalam pencurian ini juga terdapat unsur diam-

diam atau sembunyi-sembunyi, jika dinisbahkan kepada penguasa atau

petugas keamanan. itu sebabnya jarimah hirabah diistilahkan dengan

pencurian berat (sariqah kubra), untuk dapat membedakan dengan pencurian

ringan (sariqah sughra).6 Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT

yang berbunyi :

4 Abdur Rohman, I,,Doi, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam , Hudud dan Kewarisan,Jakarta: PT Radja Grafindo, 2003, hlm. 131.

5 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hlm: 68.

6 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm : 93.

4

تـلوا أو يصلب ا أن يـق اد األرض فس عون يف يس وله و س ر اء الذين حياربون الله و ز ا ج طع إمن وا أو تـق

م يف هل الدنـيا و زي يف م خ ن األرض ذلك هل وا م ف الف أو يـنـ ن خ م م له أرج م و ة أيديه ر اآلخ

يم اب عظ ﴾۳٣:ائده﴿امل.عذ

Artinya :“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangiAllah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan dimuka bumi,hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dankaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatupenghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat merekamemperoleh siksaan yang besar. (Al-Maidah : 33)”

Dari ayat tersebut di atas unsur yang terdapat pada Jarimah hirabah

adalah keluarnya seseorang ataupun sekelompok orang dengan maksud untuk

mengambil harta orang lain dengan terang-terangan dan dengan cara

kekerasan.

Adapun dalam hukum pidana positif, pencurian adalah suatu tindakan

yang menyimpang yaitu mengambil barang orang lain dengan cara melawan

hukum. Dengan demikian, perampokan juga dapat dikatakan sebagai

pencurian atas suatu barang. Namun substansi yang ada dalam perampokan

sama dengan pencurian, adapun perbedaan keduanya ada pada teknis

dilapangan. Perampokan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat

diketahui sang korban, sedangkan pencurian adalah seseorang atau

sekelompok orang mengambil harta orang lain dengan diam-diam dan saat

tidak diketahui sang korban.7 Disini bisa dicontohkan apabila terdapat kasus

pencurian murni kemudian terdapat juga tindak pidana pembunuhan di

7 http:// www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/pidana/perkara_pidana.htm. diakses padatanggal 13 januari 2012 pukul : 19.07 WIB.

5

dalamnya, maka sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa sanksi

maksimal, karena telah memenuhi unsur dalam pasal 365 KUHP

sebagaimana berbunyi di bawah ini :

Ayat (1) ”Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahunpencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasanatau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untukmempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam haltertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri ataupeserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Ayat (2) ”Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalanumum.

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu.

3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak ataumemanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintahpalsu atau pakaian jabatan palsu.

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.Ayat (3) ”Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan

pidana penjara paling lama lima belas tuhun.Ayat (4) ”diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatanmengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh duaorang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu halyang diterangkan dalam no. 1 dan 3.8

Dapat dimengerti bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan ini

diancam dengan hukuman berat yaitu sembilan tahun penjara. Hukuman ini

diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila (menurut ayat 2 dari

pasal 365), pencurian khusus ini disertai dengan hal-hal yang dapat

memberatkan hukuman dari pencurian biasa yaitu dalam pasal 363 KUHP.9

Seperti halnya dalam kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang

8 Moeljtno, S.H, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bima Aksara, 2009,hlm. 129.

9 Wirjono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : PT RefikaAditama, 2008, hlm.25.

6

dilakukan oleh tersangka Sri Haryono alias Bogel alis Yono Bin Suharno

dengan tersangka yang sama-sama temannya yaitu Andi Prasetyo Febriyanto

alias Andi, dimana terdakwa Yono dihukum dengan pidana penjara selama 2

(dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 09

bulan Maret 2011. Awalnya Sri Haryono (tersangka) bersama dengan Andi

Prasetyo Febriyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah), yang sudah

saling kenal, mereka bekerja di Bengkel Bintang Sakti Motor Kalipancur

milik Agus (saksi), Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011, Andi

menemui Bayu Saputra (korban) dan membeli minuman keras congyong,

selanjutnya mereka minum bersama-sama di daerah Madukoro, kemudian

keduanya pulang ke Bengkel BSM sekitar pukul 22.00 WIB dalam keadaan

mabuk dan akhirnya Bayu menginap di Bengkel. Setelah mabuk Andi

mengeluh tentang hutang yang dimiliki oleh Ragil (istrinya) dan

mengutarakan kepada Yono, Andi mengutarakan bagaimana cara untuk

merampas sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Bayu , dan Andi

mengisyaratkan kepada Yono untuk menbunuh Bayu, yaitu dengan cara

mencekik Bayu, maksud Andi tersebut dimengerti dan dipahami oleh Yono

yaitu untuk membunuh Bayu, selanjutnya Andi memberikan golok yang telah

ada di dalam Bengkel kepada Yono untuk membunuh Bayu, setelah golok

dipegang Yono mendekat ke korban, namun Yono mengatakan kepada Andi

tidak berani membunuh Bayu, hingga keduanya ketiduran di teras Bengkel.

Pada hari Kamis 10 maret 2011 sekitar pukul 05.00 (sesuai adzan subuh)

7

Andi membangunkan Yono dan menanyakan dimana keberadaan golok

tersebut, dan Andi langsung mengambil golok tersebut dan mendekatkan ke

korban, selanjutnya Yono mendekat dengan Andi ke arah Bayu, dan Yono

memegangi kaki Bayu agar korban tidak meronta-ronta, serta memudahkan

untuk dilakukan pembunuhan, berkali-kali ayunan golok tersebut mengenai

tubuh Bayu dan sempat meronta, namun kakinya dipegangi oleh Yono,

hingga leher korban tergorok dalam ayunan atau sabetan golok milik Andi,

kemudian Andi juga mencekik leher korban sampai meninggal dunia.10

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis permasalahan

tersebut dalam skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri

Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut Serta

Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. Tentang Tindak

Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.

2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam

Pencurian Disertai Dengan Kekerasan menurut hukum pidana Islam.

10 Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/PN.Smg .

8

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan dan dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. Tentang Tindak

Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.

2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Semarang

No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam

Pencurian Disertai Dengan Kekerasan menurut hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh negara, di

dalam undang-undang sendiri telah diatur tentang pasal-pasal mengenai

kejahatan, dan juga pelanggaran hukum. Apabila seseorang melakukan

kejahatan atau melanggar apa yang telah diatur dalam KUHP akan mendapat

sanksi hukum atas perbuatan yang dilakukan. Adapun wadah dalam tindak

pidana adalah undang-undang, dimana undang-undang tersebut digunakan

para hakim sebagai acuhan dalam memutuskan sebuah perkara yang ada.

Dalam masalah tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasaan diatur

pada pasal 365 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berkaitan

dengan masalah tersebut.

Kemudian dalam kajian pustaka ini penulis berusaha menguraikan

beberapa literature yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi yang ada

kaitannya dengan pembahasan dalam tersebut, di antaranya :

9

Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro. Di

dalam bukunya menjelaskan pasal yang mengatur tentang tindak pidana

pencurian biasa dan pencurian khusus. Dimana suatu pencurian dengan cara-

cara tertentu atau dalam keadaan tertentu diancam dengan hukuman yang

maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari

pasal pencurian biasa (pasal 365 KUHP).11

Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Hudud dan Kewarisan), Abdur

Rohman. Di mana buku tersebut menjelaskan pendapat para fuqaha’

mengenai hukuman bagi pelaku jarimah hirabah. Di mana dalam

menentukan hukuman bagi pelaku jarimah hirabah para fuqaha berbeda

pendapat dalam menentukan hukuman tersebut.12

Dalam skripsi yang ditulis Taufik Rochman, yang berjudul :

“Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam.” Di

dalam skripsi ini menguraikan hukuman dalam tindak pidana pencurian

adalah potong tangan, namun apabila seseorang mencuri barang, karena

sesuatu yang darurat yaitu dalam keadaan kelaparan atau untuk memberi

makan keluarganya tidak dapat dihukum potong tangan melainkan

dibebaskan dari hukuman. Sebagaimana pendapat ijtihad Umar bin Khatab,

tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian,

karena adanya alasan tertentu.13

11 Wirjono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : PT RefikaAditama, 2008.

12 Abdur Rohman, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam (Hudud dan Kewarisan), Jakarta:PT Radja Grafindo, 2003.

13 Taufik Rochman, Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam,Skripsi IAIN Walisongo, 2011.

10

Skripsi yang ditulis M. Hasan Amrullah, yang berjudul : Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana

Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur

Kota Semarang). Di dalamnya membahas tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana

pencurian disebabkan oleh faktor yang berasal dari masyarakat karena adanya

aksi pencurian yang marak di Kelurahan Bendan Ngisor dan karena faktor

legalitas hukum. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, main hakim sendiri

bagi pelaku tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana (jarimah).14

Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian

dan buku-buku tersebut di atas. Dalam penelitian ini penulis lebih difokuskan

terhadap penelusuran putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang

No.253/Pid.B/2011/PN.Smg mengenai kasus tindak pidana turut serta dalam

pencurian disertai dengan kekerasan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah dokumentasi, yaitu

penelitian data-data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa

putusan Pengadilan Negeri Semarang yang memiliki relevansi dengan

permasalahan yang dipilih penulis.

14 M. Hasan Amrullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi PelakuTindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur KotaSemarang). Skripsi IAIN Walisonggo, 2011.

11

Untuk mendukung data-data di atas penulis menggunakan penelitian

kepustakaan (library research) yaitu mencari data-data dengan melakukan

penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.15

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan penelitian ini terbagi menjadi dua

macam yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh bersifat penelitian

field research, dimana prosedur dan tehnik pengambilan data yang

digunakan berupa dokumen atau arsip, interview, observasi dan

sebagainya.16 Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung

dari putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg

Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Yang Disertai

Dengan Kekerasan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah subjek dari mana data diperoleh melalui

pihak lain, dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data

yang dikumpulkan oleh orang lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari

objek penelitian. Dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang

pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan

15 Masri Singarimbun (ed), Metodologi Penelitian Survei, Jakarta : Lp3s, 1983, hlm. 4516 Basuki Sulistiyo, Tehnik dan Jasa Dokumentasi,Cet I, Jakarta : PT Gramedia Pustaka

Utama, 1992, hlm.13

12

penelitian, misalnya buku : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Hukum Pidana Islam, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di

Indonesia, dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan masalah yang

peneliti kaji.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan data jenis-jenis penelitian, maka dalam mengumpulkan

data penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumen yaitu

barang-barang tertulis yang berupa dokumen administrasi atau dokumen

hukum. Dalam mendapatkan metode dokumentasi penulis menyelidiki

langsung data atau dokumen-dokumen berupa isi putusan Pengadilan Negeri

Semarang dan catatan-catatan lain yang ada hubunganya dengan pembahasan

tersebut.17

Selain metode dokumentasi penelitian penulis juga menggunakan

metode wawancara. Adapun dalam metode wawancara (interview) ini penulis

lakukan di Pengadilan Negeri Semarang, untuk mendapatkan informasi yang

penting berhubungan dengan permasalahan yang ada.

4. Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data,

dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data,

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar

yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang

berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang terkumpul

17 Suharsini Arikunti, Prosedur Penelitian SuatuPendekatan Praktek, Cet II, Jakarta : PTRineka Cipta, 1998, hlm.236

13

diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang diperoleh

kemudian dianalisis.18

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan

terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil

analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan metode kualitatif

adalah proses analisis tersebut digunakan untuk mengembangkan teori

perbandingan, dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa

penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada.19

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan analisis (analytical approach). Penggunaan pendekatan ini tidak

lain dikarenakan sebuah proses pengambilan putusan dan penetapan hukum

tidak akan dapat terlepas dari aspek-aspek kehidupan pada saat proses

persidangan tersebut.20

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian ini, maka penulis

menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab pertama penulis memaparkan

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah atau permasalahan,

18Nadar Namawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : UGM Press, 1995,hlm.63

19 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002,hlm.41.

20 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang,Bayumedia Publishing, 20005, hlm.310.

14

tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan

sistematika penulisan.

Bab II : Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian. Dalam

bab kedua penulis memaparkan ketentuan umum tentang tindak pidana

pencurian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dimana

dalam ketentuan-ketentuan tersebut menguraikan pengertian tindak pidana

pencurian, dasar hukum pencurian, pelaku pencurian dan syarat-syaratnya,

hukuman terhadap pencurian, serta memaparkan ketentuan umum tindak

pidana turut serta dalam pencurian disertai dengan kekerasan.

Bab III: Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai

Dengan Kekerasan. Dalam bab ini membahas sekilas tentang Pengadilan

Negeri Semarang yang meliputi: Sejarah Pengadilan Negeri Semarang.

Kronologis tindak pidana Turut Serta Dalam pencurian disertai dengan

kekerasan, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg tentang tindak pidana turut serta dalam pencurian

disertai dengan kekerasan.

Bab IV: Analisis terhadap putusan pengadilan negeri semarang

No.253/Pid.B/2011/PN.Smg. Dalam bab keempat ini membahas Analisis

dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana turut serta dalam pencurian

disertai dengan kekerasan. Analisis menurut hukum pidana Islam terhadap

15

putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg tentang

tindak pidana turut serta dalam pencuriaan disertai dengan kekerasan.

Bab V : Penutup bab ini penulis memaparkan tentang kesimpulan,

saran dan penutup.

16

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA

DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN

A. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam PencurianMenurut Hukum Pidana Positif

1. Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Menurut Pasal

365 KUHP

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang

berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan

untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.21

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah

bertentangan dengan tata aturan hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh

hukum, mereka adalah orang-orang yang dalam perbuatannya melawan

(melanggar) hukum. Lebih tegasnya, tindak pidana yang mereka perbuat

merugikan masyarakat dalam arti yang bertentangan dengan aturan hukum

atau menghambat akan terlaksananya keamanan dalam pergaulan masyarakat

yang baik dan adil.22

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana

tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan yang ada dalam

masyarakat. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh suatu badan yang

berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintahan. Walaupun peraturan-

21 Prof, Moeljatno, S.H. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm.122 Ibid, hlm.2

17

peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar

peraturan-peraturan, misalnya saja dalam hal pencurian yaitu mengambil

barang yang dimiliki orang lain dengan cara yang bertentangan dengan

hukum. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana sudah tentu dikenakan

hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu,

segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (overtredingen), kejahatan

(misdrijven) dan sebagainya, diatur oleh hukum pidana (strafrecht) dan

dimuat dalam satu kitab undang-undang yang disebut KUHP.23

Pada dasarnya pengertian pencurian tidak jauh beda dengan

pengertian-pengertian yang penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya,

yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan

hukum.

Kata mencuri artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam

dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemilik barang, perbuatan

pencurian itu dapat dibedakan antara pencurian ringan, pencurian berat dan

pencurian dengan kekerasan. Pencurian ringan adalah pencurian yang

dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi

dan harga barang yang dicuri biasanya relatif rendah, sedangkan pencurian

berat adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain

dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dan dalam

pencurian dangan kekerasan tidak jauh beda dengan pencurian berat, tetapi

23 Prof, Kansil, S.H. dkk, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,hlm.1

18

dalam pencurian dengan kekerasan ini lebih menekankan pada cara yang

digunakan yaitu dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau

matinya seseorang.

Di dalam bahasa sehari-hari mengambil barang orang lain dengan

kekerasan itu bisa disebut perampokan atau penodongan, apabila dilihat dari

cara para pelaku melakukan pencurian tersebut.24

Adapun menurut KUHP yang dikatakan pencurian adalah tindak

pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah

tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari

tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362

KUHP dirumuskan sebagai berikut :

“barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancamkarena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dendapaling banyak enam puluh rupiah”.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak

pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang tersebut harus

terbukti telah memenuhi semua unsur objektif dan unsur subjektif, dari tindak

pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan pasal 362 KUHP.25 Namun

dari penjelasan sekilas tentang pencurian di atas dalam hal ini penulis akan

lebih membahas pencurian disertai dengan kekerasan.

24 Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: PenerbitAlumni, 1992, hlm.32

25 Drs. Lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap HartaKekayaan, Bandung: Sinar Baru, 1989, hlm.1

19

Tindak pidana pencurian disertai kekerasan pada dasarnya identik

sekali dengan tindak pidana pembegalan atau perampokan. Hal ini berkaitan

dengan cara pengambilan harta itu sendiri, yaitu dilakukan dengan cara

terang-terangan dan menggunakan unsur kekerasan di dalamnya.26 Tindak

pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang yang

telah diatur dalam pasal 365 KUHP berbunyi :

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahunpencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasanatau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untukmempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam haltertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri ataupeserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ayat (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum.

ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu.

ke-3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusakatau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.Ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan

pidana penjara paling lama lima belas tahun.Ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatanmengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh duaorang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu halyang diterangkan dalam no. 1 dan 3.27

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP itu juga

merupakan suatu gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan

kualifikasi, ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang

26 Prof, Drs, Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992, hlm.86.

27 Prof. Moeljatno, S.H. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta, Bima Aksara,hlm.129

20

memberatkan. Pendapat seperti yang telah dikatakan di atas, juga pernah

dikemukakan oleh Mr. ORT yang dikutib oleh Prof Lumintang dalam

bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta

Kekayaan, yang kesimpulan beliau tuliskan yaitu : pasal 363 dan pasal 365

itu mengatur masalah pencurian, yang dilakukan dalam keadaan-keadaan

yang memberatkan. Yang dinyatakan dapat dipidana dalam pasal 365 KUHP

itu ialah “suatu kejahatan” yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang

dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, karena dalam

pelaksanaannya telah dipakai kekerasan terahadap orang-orang dengan

maksud seperti yang dikatakan dalam rumusannya.28

Dalam tindak pidana pencurian khusus dari pasal 365 ayat 1 KUHP

yang telah disebutkan di atas, unsur istimewa yang sekarang ditambah pada

pencurian biasa adalah mempergunakan kekerasaan atau ancaman kekerasan

dengan dua macam maksud, yaitu ke-1, maksud untuk mempersiapkan

pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan mendahului

pengambilan barang, misalnya memukul atau menembak atau mengikat

penjaga rumah. Yang ke-2, maksud untuk mempermudah pencurian,

pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

misalnya memukul si penghuni rumah atau mengikatnya atau menodong

mereka agar mereka diam saja dan tidak bergerak, sementara pencuri lain

mengambil barang-barang didalam rumah.29

28 Op Cit, Prof. Lamintang, hlm.5229 Prof. Dr. Wirjono Projdodikoro, S.H, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,

Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm.24

21

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dianggap salah kalau

orang yang bersangkutan telah melanggar salah satu norma, sedangkan

seseorang dianggap berbuat jahat kalau yang di langgarnya itu adalah norma

hukum, yaitu norma yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh

pemerintah. Pelanggaran undang-undang ini merupakan salah satu perbuatan

jahat dan sudah sepantasnya dijatuhi sanksi hukum yang memadai.

Kejahatan adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang dinilai

sebagai perbuatan kejahatan oleh negara, besar kecilnya kejahatan tersebut

harus diikuti dengan sanksi yang memadai. Pada umumnya sanksi ini dapat

berupa hukuman penjara atas diri mereka yang nyata atau atas perbuatan

kejahatan tersebut.

Kejahatan dalam tindak pidana yang telah berlaku secara normatif,

dalam setiap orang mengakui bahwa suatu perbuatan merupakan tindak

pidana, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya.

Sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana yang baru bisa diberikan

hukumannya apabila ada aturan secara tertulis. Perbuatan-perbuatan

kejahatan lazim disebut delik hukum, perbuatan yang nyata diputuskan

melalui sidang pengadilan dan dapat dijatuhi sanksi pidana berat atau cukup

berat. Dinamakan sanksi itu berat karena si pelaku kejahatan harus

mempertanggungjawabkan dengan pengorbanan kemerdekaan dirinya untuk

22

jangka waktu yang panjang ditentukan melalui putusan hakim berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan pengadilan.30

Hakim dalam melaksanakan fungsinya tidak saja membentuk hukum

(rechts-vorming) tetapi juga mengutamakan hukum (rechtsvinding), maka

setiap putusan hakim disebut vonis. Makna vonis merupakan kata yang

menunjukkan hasil yang diperoleh yaitu “derechter heft hetrecht gevonden”

paham inilah yang sampai sekarang berkembang di Indonesia.

Putusan hakim di dapat dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan

yang berlaku, serta kemudian menentukan hukuman, setelah itu barulah

hakim menerapkan pasal-pasal yang dilanggar dengan dasar kebebasan yang

ada padanya.

Suatu putusan pidana harus bersifat faturistik, yaitu menggambarkan

apa yang diperoleh darinya. Putusan pidana selain merupakan pemidanaan

juga menjadi dasar untuk masyarakat, dan untuk si terpidana. Agar dapat

diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan dikemudian hari,

sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat terhindari.31

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan

Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP

adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan

hukum. Unsur objektif yang pertama: adalah perbuatan mengambil barang,

kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan

30 Rien. G. Kartasaputra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Jakarta: Bina Aksara, 1996,hlm.56.

31 Soejono. S.H, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta,1996, hlm.40.

23

barang dan jari-jari, memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke tempat

lain. Kedua: barang yang diambil, sifat tindak pidana pencurian adalah

merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga.32

Perbuatan mengambil jelas tidak ada, apabila barangnya oleh yang

berhak diserahkan kepada pelaku, apabila penyerahan ini disebabkan

pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan, jika

penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku.

maka ada tindak pidana pemerasan (aftersing), jika paksaan itu berupa

kekerasan langsung ataupun merupakan tindak pidana pengancaman

(afdreinging), jika ancaman ini berupa mengancam akan membuka rahasia.33

Sedangkan unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian dengan

kekerasan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 365 KUHP, memuat unsur

objektif yaitu pencurian didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan terhadap seseorang. Unsur subjektifnya yaitu dengan

maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika

tertangkap tangan akan melarikan diri untuk mempertahankan barang yang

dicurinya.

Yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang

mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan adalah

kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul, dengan

tangan saja atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, dan

sebagainya.

32 Drs. lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus kejahatan-kejahatn Terhadap Harta Kekayaan,Bandung: PT Sinar Baru, 1989, hlm.1

33 Op Cit, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hlm.15

24

Dalam pasal 89 dijelaskan yang disamakan dengan melakukan

kekerasan yaitu membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya lagi. sebagian

perluasan dari pengertian kekerasan ditetapkan oleh pasal 89 bahwa,

perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dan

perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan

kekerasan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini diperlukan sebelum

dilakukannya pencurian tersebut, atau perbuatan kekerasan ini dimaksud lain

untuk mempersiapkan (unsur subjektif) pencuriannya.34

3. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan

Dalam Pasal 365 KUHP

Secara umum pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan oleh

kelompok perampok ”amatir” serta kelompok perampok profesional, mereka

yang masih “amatir” mengambil putusan untuk melaksanakan kejahatan,

biasanya kejadian ini didorong oleh kebutuhan uang sesaat yang harus segera

dipenuhi, ciri pelaku jenis ini biasanya teruji melakukan perampokan dan

mudah melakukan kekerasan terhadap korban. Disamping itu, tindak pidana

pencurian biasanya juga dilakukan oleh perampok profesional, dalam hal ini

pelaku cenderung didorong oleh respons rasional atas tuntutan sosial,

ekonomi, juga didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan

gaya hidup tertentu.35

34 Drs. Moch. Anwar, S.H. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I, Bandung:Penerbit Alumni, 1986, hlm.25

35 Mulyana W Kusuma, Tegaknya Supermasi Hukum (Terjebak Antara Memilih Hukum DanDemokrasi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm.125.

25

Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok pasti

terdapat imbalan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan. Seorang

hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pasti melihat gejala-

gejala yang ada dalam proses persidangan. Dalam menjatuhkan hukuman

hakim pasti mempunyai pandangan ataupun dasar yang dapat dijadikan acuan

dalam menjatuhkan hukuman.

Disini terdapat teori-teori pemidanaan yang dapat dijadikan pegangan

para hakim. Terdapat berbagai pendapat, bagi hakim yang bijak ketika ia akan

menarik dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan

dicapai dari penjatuhan pidana (jenis kejahatan dan berat ringannya hukuman)

baik bagi terdakwa maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang

demikian teori hukum pidana dapat membantunya, hakim dalam menjatuhkan

pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergatung pada pendirian mereka

mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut.36

Teori-teori pemidanaan ada hubungan erat dengan pengertian

subyectief strafrecht (jus puniendi) sebagai hak atau wewenang untuk

menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian objekctief

strafrecht (jus punale), sebagai peraturan hukum positif yang merupakan

hukum pidana. Adanya pengertian subyectief strafrecht dan objekctief

strafrecht ini dapat dimungkinkan oleh karena kata recht ada dua arti, yaitu

36 Drs. Adami Chazawi, S.H. Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana,teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana), Jakarta: PT RajaGrafika Persada, 2005,hlm.157.

26

pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan

hukum”.37

Dalam penjatuhan hukuman disini terdapat teori pemidanaan yang

dapat dijadikan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku

kejahatan di antaranya :

a. Teori absolut atau pembalasan (absolute/vergeldingstheorie)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu

sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang

lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku juga harus diberi

penderitaan.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak,

tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan

kejahatan. Tidak dilihat dari akibat apapun yang mungkin timbul dari

dijatuhkannya pidana, Tidak diperdulikan, dengan demikian masyarakat

mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke

masa depan.

Dasar dari teori ini adalah pembalasan, dalam hal ini dasar

pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.

Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah

melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum

(pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia

harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan)

37 Ibid, hlm.155

27

yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan

pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi

orang lain.38

b. Teori maksud atau tujuan (relatieve/doel theorie)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan

maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan

masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang

secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah

(prevensi) kejahatan.

Suatu kejadian tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana,

untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus

dipersoalkan pula apa manfaatnya suatu pidana bagi si penjahat itu sendiri,

tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan, maka

harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja.

Dengan demikian teori ini juga dinamakan teori “tujuan” (doel-

theorien).39

Dari teori maksud atau teori tujuan tersebut dalam penjatuhan

hukuman bagi para pelaku kejahatan diharapkan dapat berdampak untuk

memperbaiki perilaku para pelaku untuk lebih baik dan tidak melakukan

kejahatan lagi. Disamping itu juga tujuan dari teori ini adalah untuk

menekan tingkat kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, serta jadikan

acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang dapat

38 Drs. Adami Chazawi, op cit, hlm.158.39 Op cit, hlm.162.

28

merugikan orang lain. Sehingga dalam kehidupan masyarakat tercipta

kedamaian bagi sesama manusia yang satu dengan yang lain

c. Teori gabungan (verenigings theorie)

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas,

gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa, hukuman adalah untuk

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki

pribadi si penjahat.

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain,

biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah.

Disamping teori-teori absolute dan teori-teori relative tentang hukum

pidana, kemudian muncul teori ketiga (vergelding) dalam hukum pidana,

tetapi di lain pihak mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki

penjahat yang melekat pada tiap pidana.40

Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat dijadikan acuan bahwa

tujuan pemidanaan adalah untuk menjerat penjahat, membinasakan atau

membuat tak berdaya lagi si penjahat, dan memperbaiki pribadi si

penjahat. Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi alasan diadakannya

sanksi pidana dalam setiap kejahatan yang dilakukan seseorang.41

Dalam hal ini setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus

mendapatkan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan,

tanpa adanya sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang dilanggar

40 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco, 1989,hlm:20-21

41 Leden Marpaung, Asas Toeri Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hlm.105.

29

seseorang, maka tidak akan ada keadilan bagi para pihak korban yang telah

dirugikan. Dalam hal ini penjatuhan hukuman harus dipertimbangkan secara

matang agar mendapatkam hasil putusan yang dapat menjerat terdakwa dan

mempunyai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Tujuan ini pertama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian

hari kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau “special” dan

prevensi umum atau “general”. Keduanya berdasar atas gagasan, bahwa

mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya

pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi spesial hal

yang membuat takut ini dijatuhkan kepada si penjahat, sedang dalam prevensi

general diusahakan, agar para oknum semua takut akan menjalankan

kejahatan.42

Disini hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencurian dengan

kekerasan lebih berat, jika dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam pasal

365 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sanksi hukuman

terhadap pencurian yang disertai kekerasan ini diancam dengan hukuman

berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini dapat diperberat lagi menjadi

dua belas tahun penjara apabila, (menurut pasal 365 ayat 2 KUHP) pencurian

khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang

memberatkan hukuman dari pencurian biasa (pasal 363 KUHP).

42 Ibid, hlm.106

30

Maksud dari hal yang lain adalah melakukan pencurian ini di jalan

umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan, alasan memberatkan

hukuman adalah bahwa, didua tempat tadi si korban tidak mudah mendapat

pertolongan dari orang lain, tidak pula disebutkan pencurian yang dilakukan

dalam bus umum yang sedang berjalan, hal yang sebenarnya sama sifatnya

dengan pencurian di dalam kereta api yang sedang berjalan. Maka, pasal 365

ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga dalam hal pencurian dalam bus

umum yang sedang berjalan.

Hal yang lain juga adalah bahwa hukuman maksimum ditambah

apabila perbuatannya mengakibatkan orang lain mendapatkan luka berat, dan

ditambah lagi menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun,

jika perbuatannya berakibat matinya orang, hukuman ditambah lagi menjadi

hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman penjara selama dua

puluh tahun jika ada bersama-sama terjadi hal-hal tersebut diatas.43

B. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana

Islam

1. Tindak Pidana pencurian disertai Dengan Kekerasan Menurut

Hukum Pidana Islam

Kata pencurian dalam bahasa Arab disebut dengan sariqah

)السرقة( yaitu berbentuk masdar dari kata : سرقة- يسرق -سرق yakni

mengikuti wajan fiil tsulasi mujarat. Yang berarti perbuatan mencuri

43 Prof. Wirjono Prodjikoro, S.H. Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia, Bandung: PTRefika Aditama, 2008, hlm.25

31

(pencurian kemudian isim failnya )سارق ), yang berarti orang yang mencuri

(pencuri).

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian yang hukumannya had.

2. Pencurian yang hukumannya ta’zir.

Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu :

a. Pencurian ringan ى( غر )السرقة الص

b. Pencurian berat برى ( قة الك ر )الس

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul

Qadir Audah yang dikutib oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya Hukum

Pidana Islam adalah sebagai berikut :

ستاى على سبيلاى فهى أخذ مال الغير خفيةر الصعرقةماالس فأ .اءفخإل

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan caradiam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembuyi”44

.ل المغا لبةيمال الغير على سبذى أخهفى كبر الرقةماالس أ

“Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan carakekerasan”45

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian barat adalah

bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tanpa

sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian

berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta

44 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hlm.514.

45 Ibid.

32

tetepi tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan, Dalam

istilah lain pencurian berat disebut jarimah hirabah atau perampokan.46

Pencurian yang hukumannya ta’zir juga terbagi dua bagian yaitu

pertama: Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-

syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, contohnya seperti pengambilan

harta milik anak oleh ayahnya. Kedua: Pengambilan harta milik orang lain

dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan,

contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu

penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil

teriak minta bantuan.47

Pengertian pencurian, baik secara etimologi maupun terminologi

adalah sama, yaitu seseorang yang mengambil milik orang lain secara

sembunyi-sembunyi," لعیرخفیةمال اداخ" . Ulama fiqh mendefinisikan secara

terperinci, pencurian yang termasuk ke dalam jarimah hudud yaitu

mengambil harta orang lain dalam ukuran tertentu yang tersembunyi (dengan

aman) dengan cara diam-diam oleh seorang mukallaf dari tempat tertentu

tanpa ada syubhah.48

Sedangkan pengertian pencurian berat, definisi yang dikemukakan

oleh para ulama fiqh yang apabila dilihat dari redaksinya terdapat perbedaan.

Namun, sebenarnya inti persoalannya tetep sama. Menurut Hanafiyah,

46 Drs. Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.8147 Ibid, hlm. 8248 Mohd. Said Ishak, Hudud Dalam Fiqh Islam, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia,

2000, hlm.11

33

sebagaimana pendapat oleh Abdul Qadir Audah yang dikutib oleh Ahmad

Wardi Muslih dalam bukunya Hukum Pidana Islam, definisi hirabah adalah :

إلى إخا وجى هذا الخر أد ا إذةخذ الما ل على سبيل المغا لبألجو ر خال .....حرابةالو

.انسنأخذالما ل أوقتل ايل أوبفة الس

“Hirabah…adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasaanyang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambilharta, atau membunuh orang.”49

Menurut Syafi’iyah definisi hirabah adalah :

وكة مع ىة اعتما دا علر مكا برعابإ أولقتل أوالألخد مزبروالهى.....ةابر الحو الش

.ثالبعدعن الغو

“Hirabah…adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, ataumenakut-nakuti, dengan cara kekerasaan, dengan berpegang kepadakekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)”.50

Menurut Imam malik, hirabah adalah :

.اما لهعمع استعما ل القو ة اومع عد م استأخد الما ل مخا دعة

“Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atautidak”.51

Golongan Zhahiriyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan

menyebutkan pelaku perampokan sebagai berikut :

.هل الطريق المفسد فى األرضألو المكا بر المحيفهلمحاربا

49Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt,hlm.639.

50 Ibid, hlm.640.51 Ibid, hlm.641

34

“Perampokan adalah orang yang melakukan tindak kekerasan danmengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan dimukabumi.”52

2. Dasar Hukum Pencurian

Dasar hukum pada tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana

dijelaskan dalam sumber hukum al-Qur’an adalah sebagai berikut :

كيم الله عزيز ح ن الله و اال م با نك س ا ك اء مب ز ا ج م السارقة فاقطعوا أيديـه السارق و . و

Artinya :“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglahtangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang merekakerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasalagi Maha Bijaksana (Al-Maidah : 38)”

Adapun dasar hukum pada jarimah hirabah sebagaimana dijelaskan

dalam surat al-Maidah : 33-34 yang berbunyi :

اء الذين حياربون ز ا ج طع إمن تـلوا أو يصلبوا أو تـق ا أن يـق اد األرض فس عون يف يس وله و س ر الله و

ة ر اآلخ م يف هل الدنـيا و زي يف م خ ن األرض ذلك هل وا م ف الف أو يـنـ ن خ م م له أرج م و أيديه

يم اب عظ يم إال ا) ٣٣(عذ وا أن الله غفور رح لم م فاع وا عليه در ن قـبل أن تـق )٣٤(لذين تابوا م

Artinya :“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangiAllah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dankaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatupenghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka berolehsiksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat (di antaramereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka;maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi MahaPenyayang ( Al-Maidah : 33-34)”

.

52 Ibid,

35

Para ulama berselisih pendapat tentang arti muharib yang dimaksud

dalam ayat ini, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini diperuntukkan

bagi kaum musyrik yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW, tetapi

mereka mengingkarinya dengan membegal dan membuat kerusakan di muka

bumi. Ulama lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan atas segolongan

ahli kitab, ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada kaum

yang masuk Islam lalu murtad, menggiring unta Rasulullah SAW dan

membunuh penggembalanya.53

Adapun dasar hadits dari jarimah hirabah dijelaskan sebagai berikut :

له آعليه وى اهللاصل اهللاة قد موا على رسولننس أن نا سا من عكل وعريأقتا د ة عنعن

له آعليه وهللاى ال فأ مر هلم النىب ص, ة نمد يا أل و فستو مخ , م السالاو تكلموا ب, وسلم

إذا كا حىت . ا لبا أا ور جوا فليشر بوا من أبوا هلوأمر هم أ ن خي, و ر اع , و دم بذل وس

واستا ,سلمو لهآعليه وى اهللاوقتلوا راعى النىب صل . ر ة كفروا بعد اسال مهم حل نوا بنا حية ا

ر مفأ,ثا رهمآ فبعش الطلب ىف , له وسلم آعليه وى اهللانىب صل الفبلغ ذ لك, دوو الذ ق

ر حيةا كوا ىف نروت, وقطعوا أيديهم , ما اعينهو فسمر, م م ما توا على حا هلحىت , ة احل

.ما عةرواه اخل.

“Anas ibn Malik menerangkan: Beberapa orang dari Ukal dan Urainahdatang menemui Rasulullah saw. Dan mengikrarkan keislamannya. Merekamerasa udara kota Madinah tak begitu cocok untuk kesehatan udara mereka.Nabi menyuruh mereka membawa beberapa ekor unta serta seorangpengembara. Nabi menyuruh mereka keluar dari kota Madinah. Merekameminum air kencing unta dan susunya. Sesampai disebuah sudut kota Al-Harrah, mereka kembali murtad (setelah sebelumnya mengaku memelukagama Islam) dan membunuh si penggembala yang ditunjuk Nabi, dan

53 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bogor: PT karisma Ilmu, hlm.198.

36

mereka membawa lari unta-unta itu. Pengkhianatan itu sampai beritanyakepada Nabi saw. Nabi mengirimkan pasukan untuk mengejar mereka, danmenyuruh para sahabatuntuk mengambil tindakan terhadap mereka. Matamereka dicongkel dan tangan mereka dipotong, dan membiarkan merekaterkapar dibawah terik matahari dikota Al-Harrah, dan mereka mati dalamkondisi tersebut”. (H.R. Al-Jannah; Al-Muntaqa II: 732)”.

Adapun dari Ibnu Zun r.a menerangkan :

سرقو القا حه ، نا قطع الد يلم مل عليه واله وسى اهللاصل ل اهللارسو ن دأاالزنبوعن أىوله سن اهللا ور بو إعا جزاء الذ ين حيا ر (ذ لك ، فأنزل ، عا تبه اهللا ىفا ينهم با لن عل أومس

) اآل ية رواه أبوداود والنسا ئ_قتلوا أويصلبوايأنادأاألرض فسويسعون ىف

“Dikala Rasulullah memotong tangan pencuri untanya dan menusuk matamereka dengan besi panas, Allah swt menegur perbuatan nabi tersebut. Allahmenurunkan ayat innama jazulladzina juharibunallaha wa rasulahu wayasa’auna fil ardli fasada an yuqattahu au yushallabu….(hingga akhir ayat)= sesungguhnya hukuman yang dijatuhkan terhadap orang-orang yangmenentang Allah dan RasulNya dan mengadakan kerusakan dimuka bumi,adalahdibunuh atau disalib…. (hingga akhkir ayat). (H.R. Abu Daud dan An-Nisa-y; Al-Muntaqa II; 633)”.54

3. Bentuk-Bentuk Pencurian

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur

jarimah hirabah itu adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam

kenyataannya pelaku tersebut mengambil barang atau tidak. Dalam hal ini

terlihat dengan jelas perbedaan antara perampokan dengan pencurian, karena

unsur pencurian adalah mengambil harta itu sendiri, sedangkan perampokan

adalah tindakan ke luar dengan tujuan mengambil harta, yang dalam

pelaksanaannya mungkin tidak mengambil harta, melainkan melakukan

tindakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang.

54 Teungku Muhammad, Koleksi Hadits-Hadits Hukum 9, Semarang: PT Pustaka RizkiPutra, 2001, hlm.207.

37

Adapun bentuk-bentuk dalam jarimah hirabah sendiri terdapat empat

macam, yaitu :

1. Keluarnya sekelompok orang atau seseorang untuk mengambil hartadengan cara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi,tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.

2. Keluarnya sekelompok atau seseorang untuk mengambil harta dengan carakekerasan, kemudian pelaku mengambil harta tanpa membunuh.

3. Keluarnya sekelompok atau seseorang untuk mengambil harta dengan carakekerasan, kemudian pelaku melakukan pembunuhan tanpa mengambilharta.

4. Keluarnya sekelompok atau seseorang untuk mengambil harta dengan carakekerasan, kemudian pelaku mengambil harta dan melakukanpembunuhan.

Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak

pidana perampokan tersebut, maka ia dianggap sebagai perampok selagi

pelaku keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan.55

4. Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dan Syarat-Syaratnya.

Jarimah hirabah dapat dilakukan baik oleh kelompok, maupun

perseorangan (individu) yang menpunyai kemampuan untuk melakukannya.

untuk menunjukkan kemampuan ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad

mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan

senjata atau alat lain yang disamakan dengan senjata, seperti tongkat, kayu,

atau batu. Akan tetapi Imam malik, Imam Syafi’i dan Zahiriyah serta Syi’ah

Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang

kepada kekuatan atau kemampuan fisik., bahkan Imam Malik mencukupkan

dengan digunakan dengan tipu daya, taktik atau strategi, tanpa menggunakan

55 Drs. Ahmad Wardi Muslih, Op Cit, hlm.95

38

kekuatan atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan,

seperti tangan dan kaki.56

Muharib adalah setiap pelaku-pelaku langsung atau tidak langsung

jarimah hirabah, barang siapa mengambil harta, membunuh, atau menakut-

nakuti orang, ia adalah muharib (perampok/pelaku gangguan keamanan).

Barang siapa membantu jarimah hirabah, baik dengan memberi dorongan,

membuat kesepakatan, atau membantu, ia adalah muharib. Jika seseorang

hadir ditempat kejadian lalu diserahkan tugas menjaga atau melindungi ia

dianggap muharib, walaupun ia tidak melakukan jarimah hirabah secara

langsung. Seseorang dianggap membantu tindak pidana hirabah jika ia

mengawasi dan memberikan dukungan, yaitu memberikan tempat

perlindungan kepada para muharib ketika mereka melarikan diri atau

mengulurkan bantuan ketika para muharib memerlukannya.

Menurut Imam Malik, Abu Hanafi, Ahmad bin Hambal, dan

Zahiriyah, semuanya adalah muharib. Berbeda halnya dengan Imam asy-

Syafi’i yang tidak mencap muharib kecuali orang yang melakukan tindak

pidana pencurian secara langsung. Menurutnya, pelaku hirabah tidak

langsung dan pembantu pelaku hirabah tidak dianggap muharib apabila ia

hadir di tempat kejadian, tetapi turut melakukan secara langsung, ia dianggap

melakukan maksiat dan hanya dijatuhi hukuman tak’zir.57

Untuk dapat dikenakan hukuman had, pelaku hirabah disyaratkan

harus mukallaf yaitu balig dan berakal. Hal ini merupakan persyaratan umum

56 Op Cit,

57 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, op cit, hlm.200

39

yang berlaku untuk semua jarimah, persyaratan lain yang menyangkut

jarimah hirabah ini adalah persyaratan tentang harta yang diambil, pada

prinsipnya persyaratan untuk harta dalam jarimah hirabah sama dengan

persyaratan yang berlaku dalam jarimah sariqah. Syarat tersebut adalah

barang yang diambil harus tersimpan (muhraz), mutaqawwin, milik orang

lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nishab.58

5. Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk jarimah

hirabah, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam Ahmad, dan

Syi’ah Zaidiyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai

dengan perbedaan jenis perbuatan yang pelaku dilakukannya. Sebagaimana

telah diuraikan di atas, menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan

tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman

yang tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 33.59

Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanafiyah mengartikan huruf au

tersebut dengan fungsi al-tartib bagi pelaku perampokan sesuai dengan urutan

hukuman yang disebutkan dalam ayat, karena balasan diberikan sesuai

dengan jenis tindak jinayah yang dilakukan. Akan tetapi, di kalangan ulama

fiqh ini pun terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan urutan hukuman

yang akan diterapkan kepada pelaku perampokan.60

58 Drs. Ahmad Wardi Muslih, op cit, hlm.97.59Op cit.60 Mohd. Sai Ishak, Hudud Dalam Fiqh Islam, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia,

2000, hlm.47.

40

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jika perampokan itu hanya

mengambil harta korban, maka hukumnnya adalah dipotong tangan dan kaki

pelaku hirabah secara bertimbal balik (tangan kanan dan kaki kiri). Jika

perampokan itu melakukan pembunuhan saja, maka hukumannya juga

dibunuh. Jika pelaku hirabah mengambil harta dan membunuh korban, maka

untuk menetapkan hukumannya diserahkan kepada kebijakan pemerintah.

Untuk itu, pemerintah menetapkan hukuman potong tangan dan kaki dan

timbal balik kemudian membunuh atau menyalibnya, atau pemerintah juga

boleh memilih hukuman membunuh pelaku hirabah atau salib saja tanpa

memotong tangan dan kakinya. Jika perampok itu hanya mengganggu

kestabilan, maka hukumannya, menurut ulama Hanafiyah adalah dipenjara

dan diberi peringatan serta pengajaran.61

Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah menetapkan bahwa jika perampok

itu mengambil harta, maka dipotong tangan dan kakinya dengan timbal balik,

jika mereka membunuh tetapi tidak mengambil harta, maka dikenakan

hukuman bunuh pula, jika perampok itu membunuh dan mengambil harta

korban, maka hukumnnya adalah dibunuh dan disalib. Jika hanya menakut-

nakuti atau mengacau dan mangganggu kestabilan masyarakat, maka

hukumannya adalah pengasingan dari Negeri tempat mereka ke Negeri lain.62

61 Ibid,62 Ibid, hlm.48.

41

Imam Maliki berpendapat bahwa hukuman bagi jarimah hirabah

diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan. Jika perampok hanya

mengganggu dan mengacau kestabilan masyarakat, pemerintah boleh

memilih anatara hukuman bunuh, hukuman salib, memotong tangan dan

kakinya dengan bertimbal balik, atau menggunakan hukuman pengasingan.63

C. Ketentuan Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai

Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Positif.

1. Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai DenganKekerasan Menurut Hukum Pidana Positif.

Menurut MvT pengertia turut serta adalah orang yang turut serta

melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat

atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menurut Pompe turut serta adalah turut mengerjakan terjadinya

sesuatu tindak pidana itu ada tiga kemungkinan :

1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.

Misalnya : dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian disebuah

gudang beras.

2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.

Misalnya : dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang

menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang

mengambil dompet orang itu.

3) Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka

bersama-sama mewujudkan delik itu.

63Ibid.

42

Misalnya : dalam pencurian dengan merusak (pasal 363 ayat (1) ke-5 salah

seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk

rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian

diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi.64

Syarat-syarat adanya medepleger

1) Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwer-king)

2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke

samenwerking).

Ad. 1) :

Adanya sedaran bersama ini tidak berarti ada penegrtian mufakat

lebh dulu; cukup apabila ada penegrtian antara peserta pada saat perbuatan

dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah

harus ada kesengajaan.

a) Untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan

b) Dutujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki

untuk menganiaya, sedangkan kawannya menghendaki matinya si korban.

Penentuan kehendak atau kesengajaan masing-masing peserta itu

dilakukan secara normative.

Ad. 2) :

Persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan

persoalan yang sulit (ingat/lihat Bab tentang “percobaan”), namun secra

singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan

yang langsung menimbulkan selesainya delik ybs. Yang penting disini

harus ada kerja sama yang erat dan langsung.65

64 Badar Namawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang : Badan PenyediaanBahan Kuliah UNDIP, 1999, hal.33

65 Ibid, hal.34.

43

Pada KUHP pasal 55, kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam

melaksanakan tindak pidana, yaitu : melakukan, menyuruh melakukan, turut

melakkan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman sebagi pembuat. Pada pasal

56, kita dapati bentuk lain yang diancam sebagai pembantu melakukan tindak

pidana yaitu : membantu waktu kejahatan dilakukan, dan memberi

kesempatan, ikhtiyar dan keterangan untuk melakukan kejahatan. Sering-

sering orang yang tidak berbuat menjadi perencana (otak) kejahatan

(intetectuale dader). Disebut juga “ pembuat tidal langsung “ (middelijke

dader) atau peminjam tangan. Orang yang berbuat sendiri sering hanya

memnjadi kaki tangan atau alat (werktuing), disebut dengan pembuat

langsung (onmiddelijke dader).66

2. Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan KekerasanMenurut Hukum Pidana Islam.

Suatu jarimah adakalanya diperbuat oleh seorang diri dan adakalanya

oleh beberapa orang. Apabila diperbuat oleh beberapa orang, maka bentuk-

bentuk kerjasama antara mereka tidak lebih dari empat, yaitu:

1) Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain ( memberikanbagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya secara kebetualmelakukan bersama-sama.

2) Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untukmelaksanakan jarimah.

3) Pembuat menghasut orang lain untuk memperbuat jarimah.4) Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan

berbagai cara, tanpa turut berbuat.

66 Ahmad Hanafi, MA. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1967,hal.137

44

Sementara itu tentang hal ini para fuqaha hanya membicarakan hukum

“turut-berbuat-langsung” yang disebut dalah istilah fuqaha (Isytirak

Mubasyir). Sedang hukum “turut-berbuat-tidak langsung” atau (Isytirak

Ghairu Mubasyir). Hal ini mungkin disebabkan oleh aturan syari’at islam

bahwa hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang

turut-berbuat langsung, bukan atas orang yang turut-berbuat tidak langsung

dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanifah.

Akan tetapi fuqaha selainnya mengecualikan jarimah pembunuhan

dan penganiayaan dan ketentuan aturan umum tersebut yakni untuk kedua

macam jarimah ini, baik pembuat langsung maupun yang tidak langsung

dijatuhi hukuman. Alasannya karena kedua jarimah tersebut dapat dikerjakan

secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan sifat-sifat jarimah itu.

Jadi, pembuat tidak langsung apabila turut melakukan jarimah yang diancam

hukuman tertentu maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab

hukuman tersebut hanya diancamkan kepada pembuat langsung saja, akan

tetapi dikenakan sebagai jarimah ta’zir.

Pertama : orang yang memperbuat jarimah sendirian atau bersama-sama orang

lain. Missal : jika masing-masing dari tiga orang mengarahkan

tembakan kepada seseorang lalu seseorang tersebut mati karena

tembakan itu, maka ketiga orang tersebut dianggap melakukan

pembunuhan. Demikian juga dalam hal pencurian berjama’ah.

Dalam hal ini fuqaha juga memisahkan apakah kerjasama itu

dilakukan secara kebetulan (tawafuq) atau memang sudah

direncanakan bersama-sama (tamalu).

45

Kedua : juga dipandang sebagai turut-berbuat-langsung peserta yang menjadi

sebab (tidak langsung), apabila pembuat-langsung hanya kaki

tangannya semata-mata. Misalnya : jika seseorang menyuruh anak

dibawah umur untuk membunuhu orang lain, kemudian suruhan itu

dilaksanakan, maka menurut Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad orang

yang menyuruh itu dipandang sebagai pembuat-langsung karena

orang yang disuruh hanya merupakan alat semata-mata. Akan tetapi

menurut Imam Abu Hanifah, orang yang menyuruh tersebut tidak

dianggap sebagai pembuat-langsung, kecuali jika suruhannya itu

merupakan paksaan bagi orang yang melaksanakan. Namun

demikian di kalangan hukum positif dan sarjana hukum-hukum

positif belum ada kesepakatan tentang apakah kawan berbuat-tidak-

langsung dapat dianggap sebagai pembuat langsung.

Menurut kebanyakan fuqaha ada perbedaan pertanggungjawaban

peserta antara tawafuq dan tamalu. Pada tawafuq, masing-masing peserta

hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak

bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Akan tetapi pada tamalu, para

peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sebagai

keseluruhan. Jika korban mati maka masing-masing peserta dianggap sebagai

pembunuh.

Menurut Abu Hanifah, antara tawafuq dan tamalu sama saja

hukumannya, yaitu masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas atas

perbuatannya sendiri.67

67 http://muhzuchri.blogspot.com/2009/04/gabungan-jarimah-turut-serta-berbuat.html

http://muhzuchri.blogspot.com/2009/04/gabungan-jarimah-turut-serta-berbuat.html

46

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA TURUT

SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok

Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuaidengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman.

2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya.

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52

Km 2 yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh

puluh tujuh) kelurahan.

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan

umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki

pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut

dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam

salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat

dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan

Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan

47

relative untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang yang

membentuknya.

B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai

Kekerasan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No.253/Pid.B/Pn.Smg.

Di sini penulis akan menceritakan kronologi kasus tindak pidana

pencurian disertai dengan kekerasan, Bahwa terdakwa Sri Haryono bin

Suharno bersama-sama dengan Andi Prasetyo Febriyanto dan Ari Ragil

Kristiyani binti Tarmono (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari

kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu

pada bulan Maret 2011 bertempat di Bengkel Sakti Motor (BSM) Jl. Untung

Suropati, Kelurahan Bamban Kerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri semarang, “Dengan sengaja dan dengan rencana

terlebih dahulu merampas nyawa orang lai, mereka yang melakukan,

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

tersebut,” dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa di Bengkel Sakti Motor (BSM) Jl. Untung Suropati, Kel

Bamban Kerep, Kec Ngaliyan, Kab Semarang, tersangka melakukan

perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 bulan Maret 2011. Awalnya Sri

Haryono alias Bogel alias Yono Bin Suharno (tersangka) bersama dengan

Andi Prasetyo Febriyanto alias Andi (tersngka berkas lain perkara yang sama)

sebelumnya sudah saling kenal yang sama-sama bekerja di bengkel Bintang

48

Sakti Motor Kalipancur milik Agus (saksi), sedangkan Ragil (tersangka)

sering main dan menginap di bengkel tersebut dikarenakan sebagai istri sirih

Andi (tersangka). Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011, Andi berpamitan

dengan Agus (saksi) untuk menemui Bayu Saputra (korban) dan membeli

minuman keras congyang, selanjutnya mereka minum bersama-sama di

daerah Madukoro, kemudian Andi (tersangka) meminta Bayu (korban) untuk

mengantarkan pulang ke bengkel BSM sekitar pukul 22.00 WIB, Andi

(tersangka) dan Bayu (korban) datang di bengkel dalam keadaan mabuk, dan

Andi (tersangka) minta izin kepada Agus (saksi) untuk Bayu (korban) tidur di

dalam bengkel dan Agus (saksi) mengijinkan. Selanjutnya Agus (korban)

pulang sekitar pukul 01.00 WIB. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011

setelah Agus (saksi) pulang Andi (tersangka) mengeluh tentang hutang yang

dimiliki oleh Ragil (istrinya), dan mengutarakan kepada Yono (tersangka),

Andi (tersangka) mengatakan bahwa Istri sirihnya membutuhkan uang sekitar

Rp. 4.000.000-; (empat juta rupiah), dengan alasan untuk membayar hutang

dan saat itu Ragil mendesak Andi dengan cara bagaimanapun harus dapat

uang sebanyak itu, Andi (tersangka) mengutarakan bagaimana cara untuk

merampas sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Bayu (korban), dan Andi

(tersangka) mengisyaratkan kepada Yono (tersangka) untuk membunuh Bayu

(korban), yaitu dengan jari telunjuk tangan kanan melingkar leher yang

diarahkan keleher Andi (tersangka), dan menghadap Bayu (korban) yang

sedang tidur. Maksud Andi (tersangka) tersebut dimengerti dan dipahami oleh

Yono (tersangka), yaitu untuk mengeksekusi membunuh Bayu (korban).

49

Selanjutnya Andi (tersangka) memberikan golok yang telah ada di dalam

bengkel kepada Yono (tersangka) untuk membunuh Bayu (korban), setelah

golok dipegang Yono (tersangka) mendekat ke korban, namun Yono

(tersangka) mengatakan kepada Andi (tersangka) mondar- mandir di teras

untuk berfikir bagaimana cara membunuh Bayu (korban), hingga keduanya

ketiduran di teras bengkel. Pada hari kamis 10 maret 2011 sekitar pukul 05.00

(seusai azan subuh), Andi (tersangka) membangunkan yono (tersangka) dan

menanyakan dimana keberadaan golok tersebut, dan ditunjukkan keberadaan

golok tersebut oleh Yono (tersangka), dan Andi (tersangka) langsung

mengambil golok tersebut dan mendekatkan ke korban. Selanjutnya Yono

(tersangka) mendekat dengan Andi (tersangka) ke arah Bayu (korban),

langsung dengan inisiatif sendiri Yono (tersangka) memegangi kaki Bayu

(korban) agar korban tidak meronta-ronta serta memudahkan untuk dilakukan

pembunuhan, berkali-kali ayunan golok tersebut mengenai tubuh Bayu

(korban) dan sempat meronta, namun kakinya dipegangi oleh Yono

(tersangka) hingga leher korban tergorok dalam ayunan atau sabetan golok

milik Andi (tersangka) sampai golok terlepas dari gagang besinya.

Selanjutnya karena golok terlepas dari gagang besinya, tangan kanan dan

tangan kiri Andi (tersangka) mencekik leher korban dan ternyata dirasakan

oleh Andi (tersangka) bahwa leher Bayu (korban) sudah terluka atau tergorok

dan meniggal dunia. Setelah kejadian itu lalu sepada motor Yamaha Vega ZR

H 3404 UZ milik korban dirampas dan di jual oleh Andi (tersangka) bersama

Ragil (istrinya) sebesar Rp. 2.700.000-; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan

50

Ragil (istrinya) mendapatkan uang Rp. 1.750.000-; (satu juta tujuh ratus lima

puluh rupiah), sedangkan Yono (tersangka) mendapatkan bagian uang tunai

Rp. 500.000-; (lima ratus ribu rupiah), namun baru diberikan Rp. 50.000-;

(lima puluh ribu rupiah) dan sisinya digunakan oleh Andi (tersangka).68

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP, Pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat 3 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

C. Putusan Pengadialn Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg.

Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan

Kekerasan.

Dari putusan Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan

acara biasa telah melanjutkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin SuharnoTempat lahir : SemarangUmur/Tgl.Lahir : 14 tahun/ 21 Agustus 1996Jenis kelamin : laki-lakikebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.Srinindito Baru, Rt : 02, Rw : 01, Kel. Ngemplak

Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota SemarangAgama : IslamPekerjaan : SwastaPendidikan : SMP (sampai kelas II)

Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh jaksa Penuntut Umum

berdasarkan dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 185/Semar/Ep/1/04/2011,

tertamggal 18 April 2011, sebagai berikut :

68 Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg. Tanggal 25 M ei2011

51

Primair dan Subsidair :

Dalam hal ini Terdakwa Yono, Andi dan Ragil (penuntutannya

dilakukan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam

05.00 WIB atau pada bulan Maret 2011 bertempat di Bengkel Sakti Motor

(BSM) Jl. Untung Suropati, Kelurahan Bamban Kerep, Kecamatan Ngaliyan,

Kota Semarang. Dalam hal ini mereka telah melakukan tindak dipidana

Pencurian disertai dengan kekerasan, dengan sengaja dan dengan rencana

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dalam hal ini mereka yang

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

perbuatan tersebut,”

Lebih Subsidair :

Bahwa terdaakwa Yono bersama-sama dengan Andi dan Ari

(penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 10 Maret

2011 sekitar jam 05.00 WIB atau pada bulan Maret 2011 bertempat di

Bengkel Sakti Motor (BSM) Jl. Untung Suropati, Kelurahan Bamban Kerep,

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Telah mengambil barang milik Bayu

(korban) untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, yaitu mereka

melakukan tindak pidana dengan cara menggunakan kekerasan yang dapat

melukai diri korban sehingga menyebabkan kematian.

Dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa

dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengajukan

keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan tersebut pada tanggal 02 Mei 2011. Dan

atas keberatan dimaksud, telah mendengar pula pendapat dari Jaksa Penuntut

52

Umum tertanggal 03 Mei 2011, Selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan

Sela No.253/Pid.B/2011/PN.Sng, tanggal 04 Mei 2011 yang amarnya adalah

sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum terdakwa Sri Haryono als Bogel alsYono bin Suharno tersebut untuk seluruhnya.

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada kejaksaan negeriSemarang No. Reg. Perk. No. PDM- 185/Semar/Ep.1/04/2011, atas diriterdakwa Sri Haryono als Bogel als Yono bin Suharno adalah sah menuruthukum.

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaanperkara Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan NegeriSemarang.

Untuk membuktikan dakwaan tersebut, jaksa Penuntut Umum

mengajukan Bukti keterangan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan

dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ari Ragil Kristiyani binti Tarmono.

Dari keterangan saksi Ragil dipersidangan penulis menyimpulkan,

bahwa benar Ragil dan Andi sebelumnya telah merencanakan

pembunuhan terhadap Bayu (korban). Karena Ragil sedang membutuhkan

uang untuk membayar utang-utangnya maka Ragil meminta Andi untuk

dicarikan seketika itu juga, dengan dalih maka Andi meminta waktu

kepada Ragil untuk mencari uang. Dari percakapan tersebut muncullah

pikiran dalam diri Andi untuk mengambil motor milik Bayu dengan cara

membunuh korban, sehari setelah bertemu Ragil, Andi bertemu dengan

bayu dan mengajak minum congyang bersama, lalu mereka menginap di

bengkel milik Agus, dan terjadilah pembunuhan terhadap diri korban

53

(Bayu) di Bengkel Sakti Motor pada hari Kamis 10 Maret 2011 pada

waktu adhan shubuh yang dibantu oleh terdakwa Yono.

2. Saksi Andi Prasetyo Febriyanto als Andi bin Nagtino.

Dari keterangan saksi Andi dalam persidangan penulis

menyimpulkan, bahwa benar Andi sebelumnya telah merencanakan

pembunuhan terhadap Bayu (korban). Karena Ragil (istri sirihnya) sedang

membutuhkan uang untuk membayar utang-utangnya, dengan dalih maka

Andi meminta waktu kepada Ragil untuk mencari uang. Dari percakapan

tersebut muncullah pikiran dalam diri Andi untuk mengambil motor milik

Bayu dengan cara membunuh korban, sehari setelah bertemu Ragil, Andi

bertemu dengan Bayu dan mengajak minum congyang bersama, lalu

mereka menginap di bengkel milik Agus, dan terjadilah pembunuhan

terhadap diri korban (Bayu) di Bengkel Sakti Motor pada hari Kamis 10

Maret 2011 pada waktu adhan shubuh yang dibantu oleh terdakwa Yono.

Andi dan terdakwa melakukan kejahatannya yaitu dengan membacok leher

korban (Bayu) secara berkali-kali dan terdakwa Yono membantu

memegangi kaki korban sehingga menyebabkan matinya korban Bayu.

3. Agus Adi Anggoro bin Suwarjo.

Dari keterangan saksi Agus dalam persidangan disini penulis

menyimpulkan bahwa, Agus adalah pemilik Bengkel sepeda motor BSM

(Bintang Sakti Motor) Jl. Untung Suropati, Kel. Bambang Kerep, Kec.

Ngaliyan, Kota Semarang, dan saksi mengakui bahwa terdakwa adalah

karyawan saksi. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira jam 23.00

54

WIB, saksi Andi datang ke Bengkel saksi dengan membawa temannya

yang bernama Bayu dan meminta izin pada Agus untuk menginap bersama

temannya. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 09.00 WIB,

saksi datang ke bengkel dan tidak melihat Bayu izin tidur di bengkel milik

saksi. Baru beberapa hari kemudian, saksi baru mengetahui kalau

terdakwa, saksi Andi beserta istri sirihnya Ragil telah melakukan

pembunuhan terdapat korban Bayu Saputra.

4. Mi’an bin Mat Isih.

Dari keterangan saksi Mi’an dalam persidangan adalah anggota Polri

yang sedang berdinas di Polsek Gunungpati. Pada hari Kamis tanggal 10

Maret 2011 sekitar jam 06.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Ungaran –

Gunungpati, Desa Wonosari, Rt.02, Rw.02 Kec. Gunungpati, Kota

Semarang. Dimana pada saat itu saksi sedang mengatur lalu lintas di depan

Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) pertigaan Gunungpati, tidak lama

kemudian ada laporan dari masyarakat mengenai telah ditemukan mayat

laki-laki yang dibungkus tikar bergaris merah dipinggir jalan di Jl. Raya

Ungaran-Gunungpati, Desa Wonosari Rt.02 Rw.02 Kec. Gunungpati.

Semarang.

5. Chamari M. bin Samian.

Dalam keterangan Chamari dipersidangan dapat penulis

menyimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam

06.00 WIB, saksi menarik angkot untuk mencari penumpang dan tepatnya

didepan cucian motor “Barokah”. Selanjutnya ada 2 (dua) orang

mengendarai sepada motor mendahului mobil angkot saksi dan ketika

55

didepan mobil angkot kedua orang tersebut menurunkan sesuatu yang

dibungkus dengan tikar dengan posisi terikat dan diletakkan dipiggir jalan.

Setelah itu tidak lama kemudian saksi mendengar kabar dari penumpang

kalau ada penemuan mayat di Jl. Raya Ungaran-Gunungpati, Desa

Wonosari, Rt.02, Rw.02. Kec. Gunungpati, Kota Semarang.

4. Raharjo Febriyanto bin Sataryo.

Dari keterangan saksi Raharjo anggota Polri yang saat itu berdinas

di Polsek Gunungpati. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam

06.45 WIB ada laporan masyarakat tentang bungkusan yang mencurigakan

yang berada di Jl. Raya Ungaran-Gunungpati, Desa Wonosari, Rt.02,

Rw.02, Kec. Gunungpati, Kota Semarang. Selanjutnya saksi mendatangi

bungkusan tersebut dan setelah dibuka sedikit ternyata mayat seorang laki-

laki. Selanjutnya saksi dan anggota identifikasi membuka bungkusan

tersebut dan ternyata berisi mayat dengan jenis kelamin laki-laki dengan

memakai celana panjang warna coklat, kaos dalam tanpa lengan warna

putih bergambar orang naik sepeda, ditubuh mayat tersebut terdapat luka

bacok di leher, kepala dan leher.

Dari semua keterangan para saksi diatas bahwa didepan sidang juga

telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan hal-

hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangannya di BAP.

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan surat dakwaan.

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi.

56

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Bengkel sepeda motor BSM (Bintang

Sakti Motor) Jl. Untung Suropati, Kel. Bamban Kerep, Kec. Ngaliyan,

Kota Semarang.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan terdiri dari :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol :H-3404-UZ.

2. 1 (satu) lembar tikar bergaris biru merah untuk membungkus korban.3. 1 (satu) buah tikar lipat bergaris hijau.4. 2 (dua) buah mantel yang dipaki untuk membungkus korban.5. Karet ban dalam sepeda motor yang digunakan untuk mengikat korban.6. Pakaian korban berupa jumper warna biru keabu-abuan kaos tanpa

lengan warna abu-abu bergambar orang naik sepeda, celana warna hitampolos merk Cardinal dan celana dalam warna pink merk Lisa.

7. Uang tunai sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah)

8. 1 (satu) buah HP Sony Ericson W.660i milik Bayu Saputra.9. 1 (satu) buah Sim Card Indosat Im3 dengan nomor 08574077967.10. 1 (satu) buah HP merk HT mobile.11. 1 (satu) buah HP Nokia 3330 warna pink.12. Uang sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.50.000,00-,

(lima puluh ribu rupiah).13. Uang tunai sebesar Rp.1.050.000.00-, (satu juta lima puluh ribu rupiah).14. 1 (satu) buah Charger Ho.15. 1 (satu) buah baterai.

Selanjutnya di persidangan telah diajukan bukti surat berupa : Visum

et Reertum Nomor : R/22/III/2011/ Dopkol, tanggal 12 Maret 2011 yang

dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Summy Hastry Purwanti, Sp.F, DFM

dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang menerangkan pada

tanggal 12 Maret 2011 sekitar jam 21.30 WIB, telah memeriksa jenazah atas

nama Bayu dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan didapatkan tanda

kekerasaan benda tajam berupa luka terbuka pada leher yang menyebabkan

terputusnya seluruh pembuluh darah pada leher dan tulang leher ke lima

sampai ke tujuh, keadaan tersebut dapat menyebabkan kematian.

57

Dari barang bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang,

dan keberadaan barang tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun

saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Pengadilan dapat

dipergunakan sebagai bahan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa

Penuntut Umum.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, jaksa Penuntut Umum

mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya menuntut agar Pengadila

menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin

Suharno tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagimana diatur dalam

dakwaan primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan

subsidiair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan

primair dan subsidiair.

3. Menyatakan bahwa terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin

Suharno bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan

yang mengakibatkan kematian” senagaimana diatur dan diancam pidan

dalam dakwaan lebih subsidiar Pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP.

4. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono

bin Suharno dengan pidana penjara selam 4 (empat) tahun dikurangi selam

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintan para terdakwa

tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas. Dipergunakan

dalam perkara lain yaitu atas nama Andi Prasetyo Febriyanto alias Andi

bin Ngatino dan terdakwa Ari Ragil Kristiyani alias Ragil binti Tarmono.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk mambayar biaya perkara

sebesar Rp.1.000-, (seribu rupiah).

58

Bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,

Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap tetap

pada tuntutannya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada

pembelaanya. Dalam hal ini terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim berpendapat akan

mempertimbangkan dakwaan yang tepat yang dapat dikenakan pada diri

terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,

apakah dakwaan Penuntu Umum tersebut terbukti atau tidak, maka akan

dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum

tersebut diatas.

Adapun unsur-unsur pidana dakwaan Penuntut Umum pasal 365 ayat

(2) ke-2, ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :

- Barang siapa.

- Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan

orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hak.

- Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasaan atau ancaman

kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau

memudahkan pencurian, itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada

kesempatan bagi dirinya sendiri atau baik kawannya yang turut melakukan

kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap

ada ditangannya.

- Yang mengakibatkan mati/ meninggal dunia.

Terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno, dengan

segala identitasnya yang tercantum dalam dakwaan jaksa penuntun umum

adalah benar diri terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang secara hukum

59

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan persidangan. Dari

ketarangan saksi-saksi, yang keterangannya saling bersesuaian dengan

keterangan terdakwa, terbukti bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan

tindak pidana secara sengaja melakukan sesuatu dengan menyadari dan

mengetahui dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan, karena mengambil

barang sesuatu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun

alasan pembenar atas diri Terdakwa, dan Terdakwa adalah orang yang

mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, karenanya Terdakwa haruslah

dinyatakan bersalah atas dakwaan Penuntut Umum.

Karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka perlu dijatuhi

pidana yang setimpal dengan perbutannya. Sebelum menjatuhkan pidana,

terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang.

- Terdakwa masih dibawah umur/anak-anak.

- Terdakwa mngakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan

mengulangi perbuatannya.

Terdakwa telah ditahan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap

ditahan dan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang

60

dijatuhkan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai

ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani untuk biaya perkara.

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP, dan peraturan lain

yang mengaturnya maka hakim memutuskan perkara diantaranya :

1. Menyatakan terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno

tidak bersalah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam

dakwaan primair dan dakwaan subsidiair sebagimana tersebut diatas.

2. Menyatakan terdakwa oleh karena itu membebaskan terdakwa tersebut

dari dakwaan primair dan subsidiair.

3. Menyatakan terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno

bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang di dahului, di sertai, di

ikuti dengan kekerasan yang menyebabkan mati yang dilakukan secara

bersama-sama”.

4. Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana

penjara selama : 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol :

H-3404-UZ.

1 (satu) lembar tikar bergaris biru merah untuk membungkus korban.

1 (satu) buah tikar lipat bergaris hijau.

2 (dua) buah mantel yang dipaki untuk membungkus korban.

Karet ban dalam sepeda motor yang digunakan untuk mengikat korban.

Pakaian korban berupa jumper warna biru keabu-abuan kaos tanpa

lengan warna abu-abu bergambar orang naik sepeda, celana warna

hitam polos merk Cardinal dan celana dalam warna pink merk Lisa.

61

Uang tunai sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.

200.000-, (dua ratus ribu rupiah)

1 (satu) buah HP Sony Ericson W.660i milik Bayu Saputra.

1 (satu) buah Sim Card Indosat Im3 dengan nomor 08574077967.

1 (satu) buah HP merk HT mobile.

1 (satu) buah HP Nokia 3330 warna pink.

Uang sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.50.000,00-,

(lima puluh ribu rupiah).

Uang tunai sebesar Rp.1.050.000.00-, (satu juta lima puluh ribu rupiah).

1 (satu) buah Charger Ho.

1 (satu) buah baterai.

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk mambayar biaya perkara

sebesar Rp.1.000-, (seribu rupiah).

Demikian Putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari :

Rabu tanggal 25 Mei 2011, oleh Dolman Sinaga, SH sebagia Hakim, Putusan

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rc. Helmy Hartanya, SH.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri semarang dan Terdakwa serta

Penasehat Hukum Terdakwa.

62

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

SEMARANG NO.253/PID.B/2011/PN.SMG. TENTANG TINDAK

PIDANA TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN

KEKERASAAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Semarang No.253/Pid.B/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut

Serta Dalam Pencuriaan Disertai Dengan Kekerasaan,

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan

kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi

terselenggaranya negara hukum.69

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah di atur dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu

pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang

acara pidana.70

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana,

mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara

dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali

hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai orang

yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri

sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban hakim yang aktif

69 Dr. Bambang Pornomo, S.H, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta:Amartha Buku, 1988, hlm.30

70 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,2008, hlm.100.

63

demikian itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan

penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tugas hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan

diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil ahkir proses

perkara, berupa keputusan hakim, agar hukum memperoleh kewibawaan di

hadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum.

Sedangkan tugas pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian agar

akibat dari putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari penjatuhan

pidana yang diterapkan, dan mempunyai manfaat bagi setiap orang terpidana

untuk menginsafi kembali ke jalan yang benar, serta manfaat bagi masyarakat

untuk mendapatkan ketentraman serta keseimbangan hidup bermasyarakat,

guna mempertahankan terselenggaranya tertib sosial.71

Sebagaimana telah dibicarakan secara sepintas bahwa, hukuman

dijatuhkan terhadap pribadi orang yang melakukan kejahatan pidana.

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana

dengan bagian hukum yang lain, hukuman dalam hukum pidana ditujukan

untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal yang penting dan perlu

dikaji lebih lanjut, ternyata hakim dalam menjatuhkan pidana masih terikat

pada pandangan yuridis sistematis. Artinya hakim selalu meredusir kejadian

dengan hanya memperhatikan atau mengutamakan faktor-faktor yang yuridis

71 Ibid, hal.31

64

relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut diri

terdakwa.72

Dari hasil persidangan, hakim dalam memutuskan hukuman terhadap

terdakwa Yono menggunakan teori pemidanaan gabungan, dimana teori

tersebut adalah gabungan dari teori absolut atau pembalasan dan teori maksud

atau tujuan. Dari teori gabungan tersebut diharapkan oleh hakim bahwa dalam

menjatuhkan hukuman dapat menegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku

dan korban, sehingga tercipta keadilan bagi keduanya. Penjatuhan hukuman

yang diberikan diharapkan dapat dijadikan balasan atas kejahatan yang telah

dilakukan pada terdakwa dan menjadikan terdakwa bisa menginsyafi

perbuatan yang dilakukan dan bertujuan bagi terdakwa untuk tidak akan

mengulanginya dikemudian hari, serta menjadi pandangan dalam masyarakat

untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Adapun yang manjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

hukuman terhadap terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno

dalam putusan perkara No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg, sehingga terdakwa

dikenakan hukuman penjara 2 tahun 8 bulan.

1. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

di persidangan, bahwa unsur-unsur pidana dakwaan penuntut umum pasal

365 ayat (2), ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :

72Prof. Muladi, S.H, Dr. Barda Nawami, S.H. Teori-Teori dan kebijakan Pidana, Bandung: Alumni,1998, hlm.115.

65

Unsur barang siapa :

Bahwa unsur “barang siapa” dalam kitab undang-undang hukum

pidana (KUHP) memberikan arah tentang subyek hukum yaitu setiap

subjek hukum dalam hal ini yang dapat dipertanggung jawabkan

perbuatannya atau siapa saja yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana”

yaitu siapa saja orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan

yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat atau mampu

bertanggung jawab terhadap perbuatannya di persidangan. Berdasarkan

keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya

bukti, terungkap bahwa pelaku tindak pidana pencurian yang disertai

dengan kekerasan adalah terdakwa Sri Haryono alias Yono bin Suharno

dan terhadap perbuatan terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan

yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian

unsur ini telah terpenuhi.

Unsur mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara

melawan hak.

Yang dimaksud dari unsur di atas adalah :

- Adanya niat sebelum terlaksanakannya pengambilan barang yang akan

dicuri.

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak dalam barang yang

dimiliki.

- Adanya niat sebelum terlaksanakannya pengambilan barang yang akan

dicuri.

66

- Adapun barang yang diambil adalah milik orang lain untuk dimiliki

tanpa adanya kerelaan dari si pemilik barang.

Bahwa perihal unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang sama

sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki

secara melawan hak” adalah merupakan tujuan dari pelaku perbuatan

tersebut agar barang yang diambil dapat dimiliki.

Bahwa kesengajaan menurut teori ilmu hukum dan perkembangan

hukum dipidana praktek yang didasarkan atas doktrin dan jurisprudensi

memiliki arti bahwa pelaku memiliki niat atau memiliki kehendak (willen

dan wetten) di dalam melakukan sesuatu perbuatan, dan kesengajaan di

sini meliputi : sengaja, sebagai maksud atau tujuan, sengaja sebagian

kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling

bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terbukti bahwa yang dilakukan

terdakwa merupakan tindak pidana secara sengaja melakukan sesuatu

dengan menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat yang akan

ditimbulkan karena mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk

memiliki secara melawan hukum. Menurut pertimbangan tersebut menurut

hakim unsur “Mengambil barang sesuatu barang yang sama sekali atau

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara

melawan hak” telah terpenuhi dan telah dibuktikan secara syah dan

meyakinkan.

67

Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasaan atau

ancaman kekerasaan terhadap orang dengan maksud untuk

menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap

tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang

turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya

barang yang dicuri itu tetap ada ditanggannya.

Yang dimaksud dari unsur di atas adalah :

- Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan sebelum dilakukannya

pencurian, perbuatan kekerasaan ini dimaksud untuk mempersiapkan

atau mempermudah (unsur subjektif) dalam pencuriannya.

- Dan apabila dalam pencurian yang dilakukan itu tertangkap tangan

adanya kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya untuk melarikan

diri dengang membawa barang yang dicurinya untuk dimiliki.

Dalam unsur ini terdakwa Sri Haryono alias Yono bin Suharno

membantu melakukan kejahatan pencurian yang dilakukan dengan cara

membunuh korban terlebih dahulu, yang telah direncanakan Andi dan

Ragil (dalam berkas penuntutan yang berbeda) sebelumnya. Di mana

terdakwa Yono membantu dengan cara memegangi kedua kaki korban dan

Andi melakukan pembunuhan dengan cara membacok leher korban

dengan golok. Dalam unsur ini terdakwa ikut berperan langsung dalam

kejahatan yang dilakukan bersama Andi sampai tuntas. Berdasarkan

keterangan saksi-saksi, dan bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah

diperoleh fakta yuridis bahwa yang diambil sebuah motor Yamaha Vega

68

ZR serta barang-barang korban lainnya. Dengan demikian unsur ini

terpenuhi.

Unsur Yang Mengakibatkan Mati Atau Meninggal Dunia.

Dalam unsur ini adalah tindak pidana pencurian disertai dengan

kekerasan terhadap terdakwa telah mengakibatkan matinya atau meninggal

dunia korban Bayu Saputra. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

di persidangan yaitu bukti Visum Et Repertum Nomor :

R/22/III/2011/Dopkol, tanggal 12 Maret 2011 dari Rumah Sakit

Bhayangkara telah memeriksa jenazah Bayu Saputra terdapat tanda

kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada leher yang menyebabkan

terputusnya saluran pembuluh darah pada leher dan tulang leher ke-lima

sampai ke-tujuh hingga menyebabkan kematian pada diri korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hakim bahwa semua

unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan terbukti terdakwa yang melakukan

perbuatannya. Maka dakwaan penuntut umum telah dapat dibuktikan

secara sah menurut hukum dan sekaligus hakim telah memperoleh

kenyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan perbuataannya.

a. Perbuatan yang dilakukan terdakawa telah meresahkan masyarakat.dan

merugika bagi pihak lain.

b. Barang yang telah dicuri tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi

yang mana telah merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian di atas hakim dalam memutuskan perkara

tersebut telah memperhatikan hal-hal yang baik dan buruk yang terdapat

pada diri terdakwa agar tercapai kemaslahatan. Begitu juga hakim

69

Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perkara tindak pidana

pencurian disertai dengan kekerasaan mempertimbangkan hal-hal yang

dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa sebagai

berikut :

Hal yang memberatkan terdakwa adalah :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban.

Hal yang meringankan terdakwa adalah :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang.

- Terdakwa masih dibawah umur / anak-anak.

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan

mengulangi perbuatannya.73

Berdasarkan uraian di atas, menurut analisa penulis bahwa hakim di

dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa telah mempertimbangkan

unsur-unsur yang terdapat pada pasal 365 KUHP yang menjerat diri

terdakwa, namun menurut penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman

terhadap terdakwa kurang tepat dengan tindak pidana yang telah dilakukan

terhadap terdakwa. Dimana dalam putusan hakim terdakwa hanya dihukum 2

tahun 8 bulan, menurut penulis seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman

dengan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu 4 tahun penjara atau

bisa juga dijatuhi hukuman sama dengan pelaku utama. Dalam hal ini

meskipun terdakwa hanya ikut membantu dalam proses pembunuhan

terhadap korban, tapi dalam diri terdakwa sebelumnya telah adanya niat dan

73 Hasil wawancara dengan Bapak Dolman Sinaga, S.H, selaku Hakim Pengadilan NegeriSemarang tanggal 19 April 2011.

70

unsur kesengajaan, yaitu terdakwa membantu melakukan pembunuhan pada

korban bahkan itu dalam keadaan sadar.

Menurut hukum pidana positif dalam kasus ini, terdakwa Yono bisa

dikatakan pelaku turut serta melakukan tindak pidana (mededader). Dalam

kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata mede identik dengan ook

yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi, mededader berarti

“dader” juga. Prof Satochid Kartanegara menerjemahkan mededader dengan

“turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau turut

melakukan”, Mr. M.H Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata

“bersama-sama”. Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-

sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya dalam

pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah bersama-sama.74

Menurut Prof Satochid Kartanegara yang dikutib oleh Prof. Muladi,

S.H, Dr. Barda Nawami, A, S.H dalam bukunya Teori-Teori dan kebijakan

Pidana, berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi 2 (dua)

syarat, yakni :

1. Harus adanya kerja sama secara fisik.

2. Harus ada kesadaran kerja sama.75

Adapun Syarat adanya medepleger :

1) Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwer-king)

- Dalam hal ini adanya kesadaran bersama, ini tidak berarti ada

pengertian mufakat lebih dulu; cukup apabila ada pengertian antara

peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil

yang sama, yang penting ialah harus ada kesengajaan yaitu :

74 Prof. Muladi, S.H, Dr. Barda Nawami, op cit, hlm.8175 Op cit, hlm.82

71

a) Untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan

b) Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya

menghendaki untuk menganiaya, sedangkan kawannya menghendaki

matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesengajaan masing-

masing peserta itu dilakukan secara normative.

2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenljike ultvoering/physleke

samenwerking).

a. Persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan

persoalan yang sulit, namun secara singkat dapat dikatakan bahwa

perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan

selesainya delik. Yang penting disini harus ada kerja sama yang erat

dan langsung. Kemudia medepleger harus mempunyai kualitas

sebagai pelaku. Dalam hal ini ada dua pendapat :

1) Pendapat pertama : “harus”.

- Medepleger adalah suatu bentuk dederschap (keadaan/sifat

pelaku pembuat); orang turut serta melakukan adalah pembuat

(dader) apabila ada beberapa orang bersama-sama melakukan

delik, maka mereka itu timbal balik terhadap satu sama lain

disebut pembuat peserta (mededader). Pembuat peserta sebagai

pembuat harus mempunyai semua sifat yang oleh rumusan

undang-undang disyaratkan untuk daderschap. Barang siapa

tidak dapat menjadi pembuat tunggal (alleendader) juga tidak

dapat dinamakan pembuat peserta (mededader). Sifat-sifat atau

perilaku keadaan pribadi yang menentukan dapat dipidananya

perbuatan, hanya berlaku pada pembuat peserta yang

mempunyai sifat-sifat tersebut. Pendapat pertama ini dianut oleh

: Simons dan van Hamel.76

76 Barda Namawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang: Badan PenyediaanBahan Kuliah fakultas Hukum UNDIP, 1999, hlm.33.

72

2) Pendapat kedua : “tidak harus”

- Pendapat kedua ini diikuti oleh Pompe. Demikian pula

yurisprudensi, yaitu dapat dicontohkan dalam Putusan

Pengadilan Negeri Tulunggagung tgl 5 Januari 1993 yang

kasusnya sbb : A memegang gelang milik orang lain untuk

dijualkan suami A menggadaikan gelang tersebut untuk

kepentingannya sendiri, dengan persetujuan A. Dalam kasus

tersebut A dinyatakan salah melakukan penggelapan, sedangkan

suaminya “turut serta melakukan penggelapan” meskipun

suaminya tidak memenuhi semua unsur yang terdapat dalam

pasal 372. Status A terhadap barang ialah memiliki dengan

melawan hukum barang yang ada padanya bukan karena

kejahatan”, sedang status suaminya terhadap barang itu ialah

“menggadaikan barang milik orang lain yang ada dalam

kekuasaanya karena kejahatan” (yaitu ia dapat dari A dan tahu

bahwa barang itu bukan milik A).77

Dari uraian di atas menurut pendapat penulis bahwa terdakwa Yono

bisa dimasukkan dalam kualitas sebagai pelaku turut serta melakukan tindak

pidana, karena terdakwa Yonodalam keadaan sadar bersama-sama dengan

Andi telah bekerja sama untuk melakukan tindak pidana pencurian disertai

dengan kekerasaan, bahkan sebelumnya telah disusun rencana untuk

membunuh korban. Meskipun peran yang dilakukan oleh diri terdakwa hanya

membantu dalam kejahatan yang dilakukan bersama-sama oleh terdakwa

Andi, tapi dalam pelaksanaan kejahatan yang dilakukan keduanya

mempunyai peran penting sehingga terlaksananya pencurian tersebut sampai

selesai.

77 Ibid, hlm.34.

73

Mr. M.H. Tritaamidjaja yang dikutib oleh Barda Namawi Arief, Sari

Kuliah Hukum Pidana II menjelaskan maksud “bersama-sama” adalah suatu

syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsyafan

bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan

perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan

mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama

sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka.

Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan tindak pidana itu,

telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerja sama. Orang yang bersama-

sama melakukan tindak pidana itu, timbal balik bertanggung jawab bagi

perbuatan bersama, berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa setiap

perbuatan yang bersama-sama melakukan suata tindak pidana bertanggung

jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dalam lingkungan kerja

sama tersebut.78

B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana

Turut Serta Dalam Pencuriaan Yang Disertai Dengan Kekerasaan.

Hukum adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim, yang

menunjukkan kepada keharusan orang yang terhukum memenuhi sesuatu hak

untuk terdakwa. Maka itulah yang menjadi pegangan hakim, baik dia seorang

mujtahid ataupun seorang muqallid, ataupun dia seorang yang diperintahkan

memutuskan perkara dengan undang-undang yang sudah ditentukan, atau

mazhab yang sudah ditetapkan.

78 Ibid,

74

Putusan hakim bisa dengan perkataan bisa pula dengan perbuatan,

seperti seorang hakim mengawinkan anak yang masih kecil yang termasuk

kedalam wewenangnya sedang gadis kecil itu tidak mempunyai wali.79

Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara

di dalam fiqh jinayah, Ialah : “ nash-nash yang qath’i dalalahnya (nash yang

sudah pasti) dan qath’i tsubutnya (nash yang tetap), baik al-Qur’an ataupun

As-Sunnah dan hukum-hukum yang telah diijmakan, atau yang mudah

diketahui dari agama.80

Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan yaitu :

pengertian tentang hukum, dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang

senyatanya. Dia harus mengkonstartir peristiwa hukum yang terjadi, lalu

mengkualifikasikannya, dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan

menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.81

Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah

pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan, atau tidak adanya perbuatan

yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut

mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam

pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang.

2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan

3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.

79 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam,Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal.61

80 Ibid, hal.62.81 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2006, hal.2.

75

4. Apabila dari tiga hal tersebut.82

Apabila terdapat tiga hal tersebut, maka terdapat pula pertanggung

jawaban, demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan

terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar unsur

pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan

pertanggungjawaban pada mereka ini didasarkan kepada al-Qur’an dan hadits

Nabi. Dalam surah an-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa.

ا نه إ مي ن ا

Artinya :“Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, kecualiorang ynag dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapiorang yang terbuka dadanya kepada kekefiran maka, maka atasmereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar (QS. An-Nahl : 106)”83

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu

Daud disebutkan :

ا قالت ه ى اهللا عنـ ة رض ول اهللا صل : عن عائش لم قال رس س لم عن ثالثة ف ر : ى اهللا عليه و ع الق عن عن الصىب أ و ر ىت يـبـ بتـلى ح عن الم ظ و يق تـ ىت يس بـر النائم ح ىت يك .ح

“Dari Aisyah ra. Ia berkata : telah bersabda Rosulullah saw :Dihapuskanketentuan dari tigas hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orangyang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa”84

82 Ibid,83 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahnya, Semarang: PT Karya

Toha Putra, tt, hlm.5984Jalaluddin As Sayuthi, Al Jami’ Ash Shagir, Juz II, Dar Al Fikr, Beitur, tt, hlm.24

76

Hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau

akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh

badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang

telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.85

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan

oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut :

ب و رر العق ق اء الم ى اجلز ر الشارع ة ه يان أم اعة على عص ة اجلم لح ص .لم

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memeliharakepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.86

Hukum dianggap mempunyai dasar (syari’at) apabila ia didasarkan

kepada sumber-sumber syara’, seperti al-Quran, as-Sunnah, Ijma’, atau

undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil Amri)

seperti dalam hukuman ta’zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri

maka disyariatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

syara’. Apabila bertentangan, maka ketentuan hukuman tersebut menjadi

batal.

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka seorang hakim tidak boleh

menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri, walaupun

85 Drs. Ahmad Wrdi Muslih, Pengantar Dan Asas Hukum Islam (Fikh Jinayah), Jakarta:Sinar Grafika, 2006, hlm.76

86 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri Al-Jina’iy Al-Islami, Juz I, Dar al-Kitab al-Araby,Beitur: tt, hlm.609.

77

berkenyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada

hukuman yang telah ditetapkan.87

Sebagian masyarakat mungkin menduga bahwa syariat Islam

memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang

dalam menjatuhkan hukuman. Dugaan itu tentu saja merupakan dugaan yang

keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan oleh ketidak

tahuan mereka tentang hukum Islam. Syariat Islam membagi hukuman

kepada tiga bagian, yaitu hudud, qishash, dan ta’zir.

Hukuman Hudud dan qishash merupakan hukuman-hukuman yang

telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada peluang bagi penguasa (hakim)

untuk menguranginya, menambahnya, atau menggantinya dengan hukuman

yang lain. Pencurian misalnya, hukumannya adalah potong tangan, apabila

tindak pidana tidak dapat dibuktikan, maka hakim tidak berwenang untuk

menghukum pencuri dengan hukuman potong tangan, kecuali ada alasan-

alasan yang sah yang dapat menghalangi dan menggugurkannya, seperti

pencurian oleh ayah terhadap harta anaknya. Dengan demikian kewenangan

Hakim dalam jarimah hudud dan qishash sangat terbatas.88

Adapun dalam jarimah yang hukumannya ta’zir, dalam hal ini

kewenangan hakim sangat luas, tetepi tidak berarti boleh bertindak sewenang-

wenang. Hal ini oleh karena syara’ menetapkan ta’zir dengan cara

menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti

87 Drs. Ahmad Wardi Muslih, op cit, hlm.14188 Ibid.

78

peringatan sampai yang sangat berat seperti hukuman mati. Dengan konteks

ini, hakim diberi keleluasaan untuk memilih mana di antara hukuman-

hukuman tersebut yang paling sesuai dengan tindak pidana dan kondisi

pelakunya, juga dalam menetapkan jumlah besarnya hukuman, dari hukuman

yang paling rendah sampai hukuman paling tinngi. Pemberian yang luas

kepada hakim tersebut memberikan kemudahan baginya untuk menetapkan

suatu perkara pada posisinya dan menghukum pelaku dengan hukuman yang

menjaga masyarakat dari perbuatan jarimah, sekaligus memperbaiki pelaku

dan mendidiknya.89

Orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah

orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Adapun hukuman yang

diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat para pelaku,

pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan

ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat

menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman

harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi

apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang

dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan

Jarimah.90

Pada tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, misalnya

para pelaku akan mendapatkan sanksi masing-masing yang sesuai apa yang

89 Ibid. hlm.14290Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet 5, 1993,

hlm.156

79

dilakukan. Dalam hukum Islam sanksi para pelaku masih terdapat perbedaan

pendapat dikalangan fuqaha. Dalam syariat Islam, hakim atau majlis hakim

yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal

sehat dan kenyakinan dan perlu adanya musyawarah, sebagaimana firman

Allah SWT dalam surat al-Imron ayat 159 :

.... Artinya :“......Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, makabertawakallah kepada Allah”. (Qs.Ali Imran : 159)

Dari penggalan ayat di atas, bisa dikatakan bahwa hakim dalam

memutuskan perkara wajib mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada

pelaku tindak pidana. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana

menurut hukum pidana Islam, apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu :

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam hukumannya atau disebut

dengan unsur formil.

2. Adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa

perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau disebut unsur materiil.

3. Pelakunnya adalah orang mukallaf (orang yang dapat dimintai

pertanggung jawaban atas perbuatannya) atau unsur moril.91

Dalam hal ini dikatakan suatu jarimah, apabila ketiga unsur di atas

telah terpenuhi. Disamping unsur umum yang terdapat pada tiap-tiap jarimah,

juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, agar dapat

91 Ibid, hlm.6

80

mencapai kemaslahatan dan keadilan. Karena tujuan penjatuhan hukuman

adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan.

Adapun unsur-unsur yang terdapat tindak pidana turut serta dalam

pencurian disertai dengan kekerasan menurut hukum Islam :

a. Unsur formil yaitu : adanya nash atau ketetapan yang menjelaskan bahwa

perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Jadi suatu perbuatan

dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanaya nash.

b. Unsur materiil yaitu : adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar

telah dilakukan atau adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana

baik berupa perbuatan nyata baik berupa perbuatan nyata maupun sikap

tidak berbuat.

c. Unsur moral yaitu : adanya niatan pelaku untuk melakukan tindaka pidana,

unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dapat

dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat dan memiliki kebebasan

untuk berbuat.92

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang

melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan

jarimah dengan nyata di sini adalah bahwa, setiap orang yang turut serta

secara langsung itu masing-masing mengambil bagian secara langsung,

walaupun tidak sampai selesai ataupun sampai selesainya perbuatan yang

dilakukan cukup dianggap sebagai turut berbuat secara langsung (turut serta).

Apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dipandang sebagai

permulaan pelaksanaan jarimah itu.

92 Ibid, hlm.64

81

Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan

saja dan adakalanya dirancanakan lebih dahulu, kalau kerja sama itu secara

kebetulan saja maka disebut “tawafuq” dan kerja sama yang direncanakan

lebih dahulu disebut “tamalu”.

Contoh tawafuq adalah : A sedang berkelahi dengan B, dan C yangmempunyai dendam kepada B kebetulan lewatdan ia turut mengayunkan pisaunya ke perut B,sehingga akhirnya B meninggal dunia. Dalamcontoh ini A dan C bersama-sama membunuhB, tetapi antara mereka tidak ada pemufakatansebelumnya. Sedangkan contoh tamalu’ adalahA dan B bersepakat untuk membunuh C,kemudian A mengikat korban (C) dan B yangmemukulnya sampai akhirnya mati.

Dalam contoh ini A dan B dianggap sebagai pelaku atau orang yang

turut berbuat secara langsung atas dasar pemufakatan. Pertanggungjawaban

antara tawafuq dan tamalu’ itu berbeda, Kalau tawafuq masing-masing

peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak

bertangguang jawab atas akibat perbuatan orang lain. Sedangkan pada

tamalu’ para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan

mereka secara keseluruhan, kalau korban misalnya sampai mati maka

masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.93perbedaan

pertanggungjawaban di antara kedua jarimah tersebut sesuai dengan kaidah :

ل يسال .قله فقط فى حالة التوافعشريك عن نتيجة فك“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tawafuq

dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing”.94

93 Op Cit, Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asa-Asas Hukum Pidan Islam fikih Jinayah,hlm.68

94 Abdul Qodir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’I Al-Islami, Bairut: Dar Al Kitab Al Arabi, tt, hlm.360

82

.عن كل فعل شريك فى حالة التمالؤكشريل يسال ك

“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tamallu’dituntut darai hasil keseluruhan perbuatan yang turut berbuat jarimah”. 95

Dengan demikian, menurut penulis bahwa putusan Pengadilan Negeri

Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg. tentang tindak pidana turut serta

dalam pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sri Haryono

alis Yono bin Suharno, dengan hukuman pidana 2 tahun 8 bulan menurut

penilis kurang maksimal, karena menurut penulis dalam hukuman jarimah

turut serta ditentukan oleh peran perbuatan masing- masing yang dilakukan

para pelaku jarimah.

Terdakwa dikategorikan turut serta dalam pencurian dengan

kekerasan, yaitu membantu membunuh korban kemudian mengambil barang

milik korban. Hukuman yang seharusnya sesuai dengan pasal yang dilanggar

yaitu pasal 365 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana

pencurian disertai, didahului, diikuti dengan kekerasan dipidana penjara

paling lama 9 tahun penjara atau lebih yaitu 12 tahun. Adapun dalam hukum

pidana Islam terdakwa Yono dalam turut serta melakukan kejahatan yaitu

membantu saudara Andi dalam membunuh korban, menurut penulis terdakwa

dihukum karena hanya ikut membantu dalam melakukan pembunuhan

terhadap korban sampai selesainya kejahatan tersebut. Jadi terdakwa Yono

dapat dihukum ta,zir sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.

Kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang

No:253/Pid.B/2011/PN.Smg tentang tindak pidana turut serta dalam

95 Ibid,

83

pencurian disertai dengan kekerasan, jika dilihat dari hukum pidana Islam

menurut pendapat penulis dapat dikategorikan jarimah pencurian. Adapun

penjatuhan hukuman pada terdakwa Sri Haryono alias Yono bin Suharno

masuk dalam perbuatan turut serta secara langsung yang disebut tamalu,

dalam hal ini terdakwa hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri,

hukuman yang dapat dijatuhkan oleh terdakwa Yono adalah dihukum ta’zir

dimana hukuman tersebut diserahkan oleh Ulil Amri (hakim). Hakim boleh

memilih hukuman yang paling sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan,

pribadi pelakunya, serta faktor-faktor penyebabnya.

Jarimah ta’zir meliputi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan

satu atau beberapa hukuman ta’zir. Ta’zir sendiri berarti ta’dib (pengajaran)

terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang tidak dikenai hukuman hudud. Jadi

ta’zir merupakan hukuman bagi perbuatan pidana (jarimah) yang tidak ada

ketetapan nas tentang hukumannya. Dilihat dari sisi keberdaannya, ta’zir

sama dengan hudud, yaitu sebagai ta’dib menuju kemaslahatan dan sebagai

pencegahan umum yang macam hukumannya berbeda-beda sesuai jenis

perbuatan dosa yang dilakukannya. Jika para jarimah hudud hukumannya

sudah ditentukan dan tidak bisa diubah atau diganti, maka jarimah ta’zir

hukumannya bermaca-macam, mulai dari nasehat atau peringatan, dera,

penjara dan lain-lainnya bahkan sampai pada hukuman mati kalau yang

bersangkutan benar-benar membahayakan.96

96 Muhammad Syahrur, Limitasi Hukum Pidana Islam, Semarang : Walisongo Press,2008, hal:35

84

BAB V

PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT,

Alhamdulillah sedikit demi sedikit dengan kesabaran dan usaha penulis

akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun uraian dari bab

akhir ini diantaranya :

A. Kesimpulan

Dari uaraian serta analisis yang penulis jelaskan di atas, dari

penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan

Negeri Semarang Nomor:253/Pid.B/2011/PN.Smg. Tentang Tindak Pidana

Turut Serta Dalam Disertai Dengan Kekerasan, maka penulis dapat

menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang

kepada terdakwa Sri Haryono bin Suharno telah mempertimbangkan unsur-

unsur pada pasal 365 KUHP sebagaimana terhadap kejahatan yang

dilakukan terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa yaitu

hukuman 2 tahun 8 bulan. Menurut pandangan penulis hukuman tersebut

kurang maksimal, karena menurut penulis dalam hukum positif terdakwa

dapat dikategorikan dalam pelaku turut serta melakukan tindak pidana

secara langsung, yaitu membantu dalam pembunuhan dan pencurian.

Kejahatan yang dilakukan terdakwa jika dilihat adanya unsur kesengajaan

dan kerja sama dengan pelaku utama, bahkan dalam keadaan sadar,

sehingga dapat dihukum sama dengan pelaku.

85

2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg tentang

tindak pidana turut serta dalam pencurian disertai dengan kekerasan

menurut hukum pidana Islam terdakwa dapat dikategorikan turut serta

melakukan jarimah pembunuhan dan jarimah pencurian, kedua jarimah itu

jika dilihat dari peran yang dilakukan terdakwa hanya membantu dalam

melakukan jarimah pembunuhan dan jarimah pencurian, hukuman yang

dijatuhkan untuk terdakwa yaitu hukum ta’zir dimana hukuman tersebut

diserahkan pada Ulil Amri (hakim), hukuman ta’zir bermacam-macam,

mulai dari nasehat atau peringatan, dera, penjara dan lain-lainnya. Adapun

hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang oleh terdakwa

Dalam pandangan hukum Islam hukuman yang dijatuhkan pada diri

terdakwa bisa dikatakan hukuman ta’zir, karena hukuman ta’zir tidak

ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya, oleh karena

itu diserahkan pada ulil amri atau pemerintah.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang mungkin dapat bermanfaat yang penulis

sampaikan dalam akhir bab skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan

diantaranya :

1. Pasal 365 sebagai salah satu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh

pakar mestinya tidak hanya dipahami sebatas wacana hukum akan tetapi

perlu dijadikan ketegasan dalam menegakkan hukum dalam penjatuhan

hukuman dari kejahatan-kejahatan yang ada.

86

2. Para hakim maupun calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan

kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap perkara yang

dihadapi, hukuman yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera bagi

pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya

kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat.

3. Masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai moral dan akhlak yang

dapat berperan aktif bagi negaranya dapat melakukan perbuatan-perbuatan

yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang

tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan

membahayakan diri orang lain.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat Rahmat dari Allah SWT atas kesehatan dan

kemudahan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian

aktivitas dalam menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis dengan kerendahan

hati yang tidak luput dari kekurangan menyadari bahwa skripsi ini masih

banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnan, baik dalam penyusunan

kalimat, bahasa tulisan, dan kemampuan penulis menganalisis. Untuk itu

penulis mengharapkan saran, arahan, kritik dari berbagai pihak yang membaca

skripsi ini yang dapat menjadikan memotivator bagi penulis.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat menjadi teman

pembaca dalam menambah khasanah ilmu dan wawasan tentang hukum.

Semoga kita mendapat ridho dan kemudahan dari Allah SWT dalam menuntut

ilmu, Amin ya rabbal’alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rohman, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam , Hudud dan Kewarisan,

Jakarta: PT Radja Grafindo, 2003.

Abdul Qodir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami, Beirut: Dar Al-Kitab Al-

Arabi, tt.

Abdul Qodir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bogor, PT karisma Ilmu,

2004.

Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar

Grafika Offset, 2004.

Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.Basuki

Sulistiyo, Tehnik dan Jasa Dokumentasi,Cet I, Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama, 1992.

Ahmad Hanafi, MA. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Bulan Bintang,

1967.

Badar Namawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang, Badan Penyediaan

Bahan Kuliah UNDIP, 1999

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahnya, Semarang: PT

Karya Toha Putra, tt,

Drs. Adami Chazawi, S.H. Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak

pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana),

Jakarta: PT RajaGrafika Persada, 2005.

Dr. Bambang poernomo, S.H, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia,

Yogyakarta, Amartha Buku, 1988.

Drs. Moch. Anwar, S.H. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I,

Bandung, Penerbit Alumni, 1986.

Drs. lamintang, S.H, Delik-Delik Khusus kejahatan-kejahatn Terhadap Harta

Kekayaan, Bandung: PT Sinar Baru, 1989.

http:// www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/pidana/perkara_pidana.htm. diakses

pada tanggal 13 januari 2012 pukul : 19.07 WIB.

http://www.pn-semarangkota.go.id/ diakses pada tanggal 29 MAret 2011, pukul:

19.27 WIB.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2006.

Jalaluddin As Sayuthi, Al Jami’ Ash Shagir, Juz II, Dar Al Fikr, Beitur, tt

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif, Malang,

Bayumedia Publishing, 20005.

Leden Marpaung, Asas-Toeri-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,

2008.

Masri Singarimbun (ed), Metodologi Penelitian Survei, Jakarta : Lp3s, 1983.

M. Hasan Amrullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi

Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan

Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang). Skripsi IAIN Walisonggo,

2011.

Mohd. Sai Ishak, Hudud Dalam Fiqh Islam, Malaysia: Universitas Teknologi

Malaysia, 2000.

Moeljtno, S.H, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bima Aksara,

2009.

Muhammad Syahrur, Limitasi Hukum Pidana Islam, Semarang : Walisongo Press,

2008

Mulyana W Kusuma, Tegaknya Supermasi Hukum (Terjebak Antara Memilih

Hukum Dan Demokrasi), Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Nadar Namawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Press, 1995.

Prof, Drs, Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),

Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum

Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

http://www.pn-semarangkota.go.id/

Prof. Dr. Wirjono Projdodikoro, S.H, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di

Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,

Bandung: Eresco, 1989,

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit

Alumni, 1992,

Prof, Kansil, S.H. dkk, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Prof, Moeljatno, S.H. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Prof. Moeljatno, S.H. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta, Bima

Aksara, 2001.

Prof. Muladi, S.H, Dr. Barda Nawami, A, S.H. Teori-Teori dan kebijakan Pidana,

Bandung: Alumni, 1998.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/PN.Semarang. Tanggal 25

Mei 2011.

Rien. G. Kartasaputra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Jakarta: Bina Aksara,

1996.

Soejono, S.H, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Rineka

Cipta, 1996.

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Suharsini Arikunti, Prosedur Penelitian SuatuPendekatan Praktek, Cet II, Jakarta:

PT Rineka Cipta, 1998.

Taufik Rochman, Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana

Islam, Skripsi IAIN Walisongo, 2011.

Teungku Muhammad, Koleksi Hadits-Hadits Hukum 9, Semarang: PT Pustaka

Rizki Putra, 2001.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam,

Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Daftar Riwayat Hidup

Nama :Nunik Masfuah

Tempat/tanggal lahir : Rembang, 05 Mei 1987

Alamat : Ds. Leran RT.01/RW.02 Kecamatan Sluke,Kabupaten Rembang, Kode pos 59272.

Agama : Islam

Pendidikan :

1. SD Negeri I Leran, Lulus tahun 2000.2. MTS Negeri I Lasem, Lulus tahun 2003.3. MA Negeri I Rembang, Lulus tahun 2006.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untukdapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juni 2012

Pembuat,

Nunik Masfuah

skripsi nunik masfuah 072211027

Documents