SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAANKELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH

DI KOTA MAKASSAR

Disusun oleh dan diusulkan oleh:

ZulfahmiNomor Stambuk : 105640156011

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHANFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMAKASSAR

2018

i

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAANKELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH

DI KOTA MAKASSAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

ZulfahmiNomor Stambuk : 105640156011

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHANFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMAKASSAR

2018

ii

iii

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Zulfahmi

Nomor Stambuk : 105640156011

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya

sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain

atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan

apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan

gelar akademik.

Makassar, 09 Oktober 2018Yang Menyatakan

Zulfahmi

v

ABSTRAK

Zulfahmi. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan KelompokMasyarakat Pengelola Sampah di Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalampemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di kota makassar. Jenispenelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasilwawancara 6 orang dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggap informan tentangperan pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelolaansampah..

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah tentang peran pemerintahdaerah dalam mengelola sampah sudah cukup baik tinggal ditingkatkan lagi caramengelolanya. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemilahan,pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah tentangperan pemerintah dalam mengelola sampah pada intinya sudah baik, terkadangmasih ada program yang belum berjalan dengan baik. Peran pemerintah sebagaidinamisator dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan danpemrosesan akhir sampah tentang kelompok masyarakat pengelola sampah sudahberjalan dengan baik. Peran pemerintah sebagai regulator dalam pemilahan,pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah tentangfaktor pendukung yaitu pemerintah dalam hal ini masih belum efektif dalamprogram yang dilakukan namun pada umumnya sudah berjalan dengan baik

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapinforman tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakatpengelolaan sampah. Hal ini sama dengan teori dimana salah satu masyarakatyang harus diberdayakan adalah masyarakat pemulung, karena sumber dayamanusia pemulung dalam upaya peningkatan kualitas baik manusia sebagai insanmaupun sebagai sumber daya pembangunan terasa semakin penting

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pengelolaan Sampah di Kota Makassar.

vi

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur

kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga skripsi

ini yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok

Masyarakat Pengelolaan Sampah di Kota Makassar” dapat di selesaikan oleh

penulis walaupaun jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat

mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan

dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan

penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Bapak DR. H. Lukman Hakim, M.Si sebagai pembimbing I dan bapak Handam,

S.IP.,M.Si sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing

penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian skripsi ini. Tak lupa

pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Abd. Rahman Rahim, M.Si

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip., M.Si yang telah

membina Jurusan Ilmu Pemerintahan

vii

4. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis

selama menempuh pendidikan di kampus ini.

5. Terkhusus kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang membantu

penulis berupa materi maupun non materi.

6. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan, dan

motivasi kepada penulis.

7. Teman-teman kelas ilmu yang banyak memberi ide atau pikiran kritikan yang

bersipat membangun.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat

ganda di sisi Allah SWT, Amin.

Makassar, 09 Oktober 2018

Zulfahmi

viii

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi ............................................................................... i

Halaman Persetujuan .......................................................................................... ii

Penerimaan TIM ................................................................................................. iii

Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi ................................................................ iv

Abstrak ............................................................................................................... v

Kata Pengantar ................................................................................................... vi

Daftar Isi.............................................................................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................. 12

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 12

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah Daerah..................................................... 14

1. Kelompok Sosial ........................................................................ 15

2. Pengelolaan Sampah .................................................................. 16

3. Pengertian Pemerintah Daerah .................................................... 17

B. Konsep Tentang Pemberdayaan Masyarakat ................................... 20

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat ....................................... 20

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat ............................................ 23

3. Peran Pemberdayaan Masyarakat .............................................. 25

ix

C. Konsep Pengelolaan Sampah ........................................................... 26

1. Pengertian ................................................................................... 26

2. Jenis dan Sumber ....................................................................... 28

3. Sistem Pengelolaan Sampah ...................................................... 30

4. Aspek Pengelolaan Sampah ....................................................... 32

5. Kota Berwawasan Lingkungan ................................................... 37

6. Pemberdayaan Kelompok Pengelola Sampah ............................ 38

D. Kerangka Pikir ................................................................................. 39

E. Fokus Penelitian ................................................................................ 40

F. Deskripsi Fokus Penelitian ................................................................ 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................. 42

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian ........................................................ 42

C. Jenis dan Sumber Data ...................................................................... 42

D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 43

E. Informan ............................................................................................ 44

F. Teknik Analisa Data .......................................................................... 45

G. Keabsahan Data ................................................................................. 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian ............................................................... 47

B. Hasil Penelitian .................................................................................. 57

C. Pembahasan ...................................................................................... 65

x

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................................... 72

B. Saran .................................................................................................. 72

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 74

LAMPIRAN ....................................................................................................... 76

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara mendasar salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah

untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan Undang–Undang Dasar Republik

Indonesia tahun 1945, dalam mensejahterakan rakyat pemerintah harus

menjalankan perannya baik sebagai fasilitator, dinamisator, regulator,

motivator, dan kasalitator.

Untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta

masyarakat secara terarah diperlukan program yang dilaksanakan secara

intensif dan berorientasi kepada penyebar luasan pengetahuan, penanaman

kesadaran, peneguhan sikap dan pembentukan perilaku serta Pengembangan

peran serta masyarakat dibidang kebersihan diterapkan dengan pendekatan

secara edukatif dengan strategi 2 tahap, yaitu pengembangan petugas dan

pengambangan masyarakat. Kunci pengembangan petugas ialah keterbukaan,

dan pengembangan komunikasi timbal balik (unsur petugas sendiri, antara

petugas dan atau masyarakat dan atau anggota masyarakat), horizontal maupun

vertikal. Kunci pengembangan masyarakat ialah pengembangan kesamaan

persepsi, antara masyarakat dan petugas. Suatu komunikasi dikatakan berhasil,

bila menimbulkan umpan balik dan pesan yang diberikan

Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan

melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas

2

kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan

mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan. Perubahan

bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud perlu ada usaha membangkitkan

masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap

kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya,

tetapi Iebih didasarkan kepada nilai kebutuhan. Untuk mengubah kebiasaan

tersebut, maka diperlukan pembinaan terhadap peran serta masyarakat yang

dilakukan secara menyeluruh (kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi,

dan masyarakat biasa) dan terpadu (pengelola dan seluruh masyarakat).

Pembinaan terhadap peran serta masyarakat harus dilakukan secara terus

menerus, terarah, terencana dan berkesinambungan, serta dengan melibatkan

berbagai unsur terkait

Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam

proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat.

Pentingnya pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan mekanisme

pembangunan nasional yang menjadikan masyarakat pada akhirnya berperan

sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan, mulai dari perancanaan,

pelaksanaan, sampai evaluasi dan tindak lanjut.

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang

berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat mengandung arti

mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat

memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya.

3

Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu

masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan,

dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Sejalan dengan reformasi maka perhatian pemerintah pada masyarakat

miskin khususnya pada pemulung, mendapat prioritas utama. Di samping itu,

mahalnya biaya hidup tersebut di pasaran diyakini akibat lemahnya

perlindungan pemerintah terhadap masyarakat pemulung. Untuk itu diharapkan

peranan dari pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah

Kabupaten. Harapan tersebut terutama dalam memberdayakan kelompok

masyarakat pengelolaan sampah di kota Makassar. Pentingnya pemberdayaan

ini tidak lepas pula dari kondisi kehidupan masyarakat yang mendambakan

hidup sejahtera yakni kehidupan yang akan datang lebih baik dari kehidupan

sekarang.

Menyimak uraian tersebut di atas, maka perlu penelitian tentang

bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan kelompok

masyarakat pengelolaan sampah di kota Makassar. Partisipasi, sebagai suatu

konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas.

Partisipasi adalah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan

masyarakat karena di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan

HAM.

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di

buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam

yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi

4

yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau

membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Dalam Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau

dari proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan

yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan

penanganan sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang

dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki

nilai ekonomis. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh

pemiliknya atau pemakai semula.

Regulai dalam pengelolaan sampah kota yaitu menetapkan kebijakan

dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi,

menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah,

melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang

dilaksanakan oleh pihak lain, menetapkan lokasi tempat penampungan

sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan

akhir sampah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6

(enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir

sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun

dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai

dengan kewenangannya. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu

dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

5

huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai

pedoman penyusunan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012

tentang pengelolaan sampah bahwa pengelolaan sampah selama ini belum

menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle sehingga menimbulkan dampak

negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, bahwa pengelolaan

sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir

agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman

bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat, bahwa

berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, bahwa

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan

huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank

Sampah.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola

secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak

terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air

dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan.

Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik

6

sosial antar komponen masyarakat.Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan,

sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis

sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses pengelolaan sampah.

Sampah merupakan barang sisa atau buangan yang memang sudah tak

bisa dipakai lagi. Tentunya, sampah sangat merugikan apabila tidak dikelola

secara saniter (baik dan sehat) karena akan mengakibatkan pengotoran

lingkungan, pencemaran terhadap sumber air, tanah, tempat

berkembangbiaknya bibit penyakit, dan bisa sebagai penyumbat air yang bisa

menimbulkan banjir. Tak hanya itu, sampah pun bisa merusak keindahan kota

dan dapat menimbukan bau yang tidak sedap. (polusi sampah). Manusia bisa

menghasilkan sampah antara 2,5 hingga 3 kubik/ rumah tangga/hari sehingga

dapat dibayangkan berapa kubik sampah yang dihasilkan per harinya.

Pengelolaan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat

maupun lingkungan di daerah itu sendiri. Pengaruhnya tentu saja ada yang

positif dan ada juga yang negatif.

Pengaruh positif disini, artinya sampah dengan sistem pengelolaan

sampah yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap

masyarakat maupun lingkungannya, diantaranya; Sampah dapat dimanfaatkan

untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan dataran rendah, sampah dapat

dimanfaatkan sebagai pupuk, dapat diberikan untuk makanan ternak setelah

menjalani proses pengelolaan yang telah ditentukan lebih dahulu untuk

mencegah pengaruh buruk sampah tersebut terhadap ternak. Pengelolaan

sampah yang kurang baik dapat memberikan pengaruh negatif yaitu Pertama,

7

pengaruh terhadap kesehatan, diantaranya pengelolaan sampah yang kurang

baik akan menjadikan sampah sebagai tempat perkembangbiakan vektor

penyakit (seperti lalat, tikus. serangga, jamur); penyakit saluran pencernaan

(diare, kolera dan typus) disebabkan banyaknya lalat yang hidup berkembang

biak di sekitar lingkungan tempat penumpukan sampah, insidensi penyakit

kulit meningkat karena penyebab penyakitnya hidup dan berkembang biak di

tempat pembuangan dan pengumpulan sampah yang kurang baik, penyakit

sesak nafas dan penyakit mata disebabkan bau sampah yang menyengat yang

mengandung Amonia Hydrogen, Solfide dan Metylmercaptan dan lain

sebagainya.

Kedua, pengaruh terhadap lingkungan, diantaranya pengelolaan sampah

yang kurang baik menyebabkan estetika lingkungan menjadi kurang sedap

dipandang mata misalnya banyaknya tebaran-tebaran sampah sehingga

mengganggu kesegaran udara lingkungan masyarakat, pembuangan sampah ke

dalam saluran pembuangan air akan menyebabkan aliran air akan terganggu

dan saluran air akan menjadi dangkal, dan proses pembusukan sampah oleh

mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau

busuk, adanya asam organik dalam air serta kemungkinan terjadinya banjir

maka akan cepat terjadinya pengerusakan fasilitas pelayanan masyarakat.

Kemudian, pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan

bahaya kebakaran lebih luas; jika musim hujan datang, sampah yang

menumpuk dapat menyebabkan banjir dan mengakibatkan pencemaran pada

sumber air permukaan atau sumur dangkal.

8

Ketiga, pengaruh terhadap sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Pengelolaan sampah yang kurang baik mencerminkan keadaan sosial-budaya

masyarakat setempat., keadaan lingkungan yang kurang baik dan jorok, akan

menurunkan minat dan hasrat orang lain (turis) untuk datang berkunjung ke

daerah tersebut, dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara penduduk

setempat dan pihak pengelola, angka kesakitan meningkat dan mengurangi hari

kerja sehingga produktifitas masyarakat menurun.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah

sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu

dan dapat dimanfaatkan. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber

daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk

energi, kompos ataupun untuk pupuk.

Dalam konteks ini, memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan

sampah rumah tangga cukup penting. Sebab, hakikatnya sampah dihasilkan

oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat untuk

berperan serta mengelola sampah dan melestarikan lingkungan adalah

meninggalkan pola lama dalam mengelola sampah domestik (rumah tangga)

seperti membuang sampah di sungai dan pembakaran sampah, dengan

menerapkan prinsip 4R yakni, reduce (mengurangi), reuse (menggunakan

kembali), recycle (daur ulang) dan replace (mengganti) serta melakukan

pemisahan sampah organik dan sampah an-organik.

Prinsip reduce mempunyai arti bahwa masyarakat bisa berusaha lebih

sedikit dalam memproduksi sampah, setiap berbelanja membawa plastik

9

sendiri dari rumah, sehingga mengurangi penggunaan plastik. Sedangkan reuse

(menggunakan kembali suatu produk untuk tujuan yang sama), yaitu

memanfaatkan wadah-wadah bekas yang dapat dipakai seperti gallon, botol-

botol bekas atau kaleng-kaleng bekas, dan recycle untuk menerapkan prinsip

mendaur ulang, diantaranya bisa dengan membuat kompos dari sampah

organik, pot-pot dari barang bekas plastik-plastik, ataupun kreatifitas yang lain

sehingga sampah-sampah bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan kembali.

Sementara mempunyai arti mengganti bahan-bahan yang tidak ramah

lingkungan dengan bahan yang lebih ramah lingkungan.

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan

sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas

lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, disamping itu

untuk terciptanya kondisi lingkungan yang bersih maka pemerintah maupun

masyarakat agar senantiasa menjaga kondisi lingkungan sekitar sehingga tata

kelola masyarakat akan baik dan bisa menjadi acuan kepada daerah lain

sebagai daerah percontohan dalam tata kelola persampahan khususnya di kota

Makassar.

Umumnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan

sampah organik maupun non-organik masih kurang. Terbukti dengan

banyaknya sampah yang dibuang sembarangan atau dibakar yang cukup

beresiko terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Disamping itu program

pemerintah Makassar tidak rantasa’ yang mempunyai dua permasalahan yang

tidak efektif diantaranya : gendang dua dan pengangkutan sampah di

10

masyarakat. Program gendang dua yang dilaksanakan pemerintah dinilai gagal

karena hampir sebagian tempat sampah gendang dua yang disebar diwilayah

kota Makassar sudah rusak dan kebanyakan masyarakat setempat lebih

memilih mengangkut sampahnya ke tempat penampungan sampah dan

mengenai pengangkutan sampah, mobil angkutan dinilai masih kurang karena

tidak dapat mengangkut sampah sehingga banyak sampah yang masih

berserakan disekitar lingkungan masyarakat itu sendiri. Kebijakan Makassar

Tidak Rantasa merupakan kebijakan yang mengatur tentang tata kebersihan

Kota dimulai dari kesadaran semua warga Kota Makassar untuk

mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, walikota Makassar mengingatkan kepada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nya agar tidak saling mengharap

dalam program ini. SKPD hingga camat dan lurah se-Kota Makassar wajib

membersihkan ketika mendapati sampah.“ Ditekankan pula kepada Dinas

Kebersihan, untuk lebih memaksimalkan fungsi truk angkutan yang dimiliki,

dan juga kesejahteraan para pelaku persampahan.

Kebijakan penanggulangan kebersihan yang dilaksanakan selama ini

seperti melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan dan

manfaatnya terhadap kesehatan sebagai langkah antisipatif agar timbulnya

penyakit dapat dihindari serta dapat memberikan manfaat terhadap keindahan

Kota. Namun hal tersebut sepertinya belum maksimal dikarenakan masih

banyaknya sampah yang sering dijumpai disekitar kita. Hal tersebut terjadi

disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk

11

meningkatkan pola hidup sehat Salah satu upaya dalam pengelolaan sampah

dengan konsep pemberdayaan masyarakat yaitu dengan membentuk “Bank

Sampah” di lingkungan masyarakat.

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan

dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung

bukan uang melainkan sampah. Masyarakat yang menabung yang juga disebut

nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya

dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang

ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di

pabrik yang sudah bekerja sama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu

PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan.

Pengelolaan sampah dengan konsep “Bank Sampah” merupakan strategi

dalam membangun kepedulian masyarakat agar dapat berteman dengan

sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Bank

sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih

dan nyaman bagi warganya. Salah satu bank sampah unit yang akan kami teliti

adalah bank sampah unit dahlia II dan pelita bangsa. Dengan pola ini maka

masyarakat selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan

tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan.

Masalah dalam pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut

dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan

sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaur

ulangan, sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan,

12

pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pada dasarnya masalah

sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah saja. Sudah saatnya

sebagai penghasil sampah ikut membantu, bahkan ikut bertanggung jawab

dengan mengurus sampahnya sendiri

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan diperoleh bahwa sampah

yang ada di Kota Makassar sudah dikelompokkan masing-masing kecamatan

yang dikelola oleh bank sampah masing – masing kelurahan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok

Masyarakat Pengelolaan Sampah di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang terdapat pada latar belakang maka

berikut dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu

“Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat

pengelola sampah di Kota Makassar”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan

penelitian yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan. Adapun

tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah dalam

pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar.

13

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan dari segi keilmuan/akademis:

a. Memperluas dan memperbanyak khazanah ilmiah keilmuan tentang

pemberdayaan masyarakat pengelolaan sampah yang dilakukan oleh

pemerintah daerah khususnya yang dapat dijadikan acuan dalam

pengembangan sumber daya manusia.

b. Menjadikan pendorong bagi studi lebih lanjut untuk mengembangkan

model pemberdayaan masyarakat dalam cakupan yang lebih luas.

2. Kegunaan dari segi praktis:

a. Untuk mengetahui apa sebenarnya faktor penghambat dan pendukung

dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelolaan sampah di kota

Makassar.

b. Menuangkan minat penulis yang ingin mengungkap mengenai peran

pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah di Kota Makassar

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah Daerah

Dalam melakukan peranan, masyarakat biasanya memberi fasilitas-

fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan.lembaga-lemabga

kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak manyediakan

peluang-peluang untuk melaksanakan peranan. Selanjutnya dikatakan bahwa

didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan

dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari

pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang

peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan

dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajiabannya.

Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehinga

struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling

berhubungan (Soekanto, 2013:213).

Menurut After dalam Inu Kencana (2015:23) pemerintah itu merupakan

satuan anggota yang paling umum yaitu memiliki tanggung jawab tertentu

untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, dan monopoli praktis

mengenai kekuasaan paksaan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam

studi ilmu politik gejalah pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari usaran kekuasaan.Bahkan menurut Kuper dalam Muhadam (2013:31)

15

istilah government (pemerintah) dan segala bentuk merupakan jantung dari

ilmu studi politik.

Sedangkan pemerintah menurut Finer dalam Muhadam (2013:14)

setidaknya menunjukkan empat pengertian pokok yaitu pertama pemerintah

merujuk suatu proses pemerintahan dimana kekuasaan dioperasionalisasikan

oleh mereka yang memegan kekuasaan secara sah. Semua proses yang

berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan

aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat

dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan

ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan

mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah. Kedua istilah

pemerintah menunjuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut

berlangsung. Ketiga pemerintah menunjuk secara langsung person Keempat

pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem

pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni strukturdan pengelolaan badan

pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah

1. Kelompok Sosial

Kelompok social adalah kumpulan manusia yang memiliki

kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi.Kelompok

diciptakan anggota masyarakat Kelompok juga dapat memengaruhi

perilaku para anggotanya.

Menurut Robert Bierstedt kelompok memiliki banyak jenis dan

dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara

16

kelompok, dan kesadaran jenis. Bierstedt kemudian membagi kelompok

menjadi empat macam:

a. Kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan organisasi tidak

memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Contoh:

Kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan .

b. Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompk yang memiliki persamaan

tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara

anggotanya.

c. Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran

jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat

dalam ikatan organisasi. Contoh: Kelompok pertemuan, kerabat.

d. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai

kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun

kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan

hubungan sosial, kontak dan komunikasi, serta memiliki ikatan

organisasi formal.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah pengumpulan, pengangkutan, pemprosesan

daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya

mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan

biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan,

lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk

memulihkan sumber daya alam (resources recovery). Pengelolaan sampah

17

bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan

keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Praktik pengelolaan

sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda

juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan dan antara daerah

perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak

berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari

area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah

sampah. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal,

di antaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan

ketersediaan lahan.dan adapun Tujuan Pengelolaan sampah merupakan

proses yang diperlukan. Proses pemilahan sampah yang masih memiliki

nilai secara materiil untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang

(reuse). Ada beberapa cara daur ulang, pertama adalah mengambil bahan

sampahnya untuk diproses lagi atau mengambil energi dari bahan yang bisa

dibakar.

3. Pengertian Pemerintah Daerah

Untuk menjalankan tugas negara sehari-hari, maka dibentuklah

pemerintah.Pemerintah sebagai personafikasi negara berupaya sedapat

mungkin untuk mewujudkan tugas dan tujuan negara menjadi kenyataan dan

sebagai personafikasi atau alat pemerintah adalah birokrasi pemerintah

sebgai pelaksana jabatan karier.

18

Birokrasi pemerintah ditingkat pusat disebut kementrian negara

beserta jajarannya yang membantu fungsi kekuasaan eksekutif yaitu

presiden sebagai kepala negara dan kepalah pemerintahan.Yang

mewujudkan fungsi eksekutif sehari-hari adalah birokrasi pemerintah,

sehingga peranan birokrasi menjadi penting. Hal tersebut sesuai dengan apa

yang dikemukakan oleh Thoha dalam sembiring (2012:1), bahwa: peran

birokrasi menjadi mengemuka karena didalam masyarakat sudah

berkembang penguasa-penguasa politik yang telah mendelegasikan urusan-

urusan perencanaan dan pelaksananan kebijakan pada birokrasi dan bahkan

mengantunkannya pada infrastruktur birokrasi. Oleh karena posisisnya yang

strategis dan mempunyai keahlian profesonal dalam fungsinya, serta

mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kebijakan erat sekali, maka

peranan birokrasi dalam “public policy” sangat penting.

Sedangkan menurut W.S. Sayre dalam Inu Kencana (2014:6),

mengatakan bahwa: Goverment is best as the organized agency of the state,

expressing and exercing its authority.

Maksudnya pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai

organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan

kekuasaanya.Dalam hal ini terhadap rakyatnya secara keseluruhan.

Menurut Wilson dalam Inu Kencana (2012:12) pemerintahan pada

akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu

berhubungan dengn organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau

sekelompok orang dari sekian banyak kelompok. Orang yang dipersiapkan

19

oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka,

dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum

kemasyarakatan.

Pemerintah daerah merupakan suatu bagian, suatu wilayah hukum

dari pada negara yang tidak mempunyai kekuasaan power/authority yang

lain dari pada yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat (negara), dan

apabila daerah otonom itu keluar dari batas kewenangan yang telah

diberikan melalui peraturan perundang-undangan maka daerah otonom itu

dapat dikejar terus oleh pemeritah pusat (negara) sebagai kekuasaan lebih

tinggi.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah yang selanjutnya disebut

daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas

wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Indonesia

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bachtiar (2012) adalah merupakan aspek dinamis kedudukan

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan

kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan suatu peranan. Sedangkan,

menurut Undang-Undang No. 32/2004 pasal 217, dalam menjalankan peran

dari pemerintah maka pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah

dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi :

a. Koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan.

b. Pemberian pedoman dan standar pelaksaan urusan pemerintahan.

20

c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan

pemerintahan.

d. Pendidikan dan pelatihan.

e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan urusan pemerintahan.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian

Pemberdayaan Masyarakat yang di maksud adalah sebagai suatu

proses kapasitas atau pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. dengan

kapasitasi seseorang akan memiliki kekuatan (daya) atau kelebihan (skill)

dalam menjalani kehidupan.

Menurut Sulistiyani dalam (2014:77) secara etimologis

pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan dan

kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat

dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pembwrian daya

(kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Sedangkan menurut Soetomo (2013: 25) masyarakat adalah

sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga

terdapat relasi sosial yang terpola dan terorganisasi.

Dari kedua defenisi diatas bila digabungkan dapat dipahami makna

pemberdayaan masyarakat.Makna pemberdayaan masyarakat menurut

Moh. Ali Aziz (2015 :136 ) Pemberdayaan masyarakat merupkan suaatu

proses dimana masyaralat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses

21

kesumber daya,didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam

pengembangan peri kehidupan mereka.

Mengacu pada pengertian dan teori para ahli diatas, ddalam

penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan

kesadaran akan potensi yaang dimiliki serta berupaya untuk

mengembangkan sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah

upaya untuk menigkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara

menberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak

mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk

mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tesebut dapat

meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi

melalui berbagai aktivitas.

Menurut rumusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),

pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang merupakan usaha

masyarakat sendiri yang diintegrasi dengan otoritas pemerintah guna

memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas,

mengitegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong

konstribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

Rumusan tersebut berbeda dengan defenisi yang dirumuskan

Christenson dan Robinson dalam Hakim yang menyatakan bahwa

pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai suatu proses

dimana masyarakat yang tinggal disuatu lokasi tertentu mengembangkan

22

prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa

intervensi) untuk merubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan atau

lingkungan mereka. Defenisi tersebut diartikan bahwa pemberdayaan

masyarakat adalah suatu proses yang menggambarkan tindakan bersama

warga komunitas atas prakarsa dan partisipasi mereka mengembangkan

potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan

kehidupannya.

Perbedaan rumusan atau defenisi tersebut mencerminkan

penanganan dalam pembangunan masyarakat yang tidak terlepas dari dua

strategi pembangunan yakni strategi pembangunan dari atas kebawah (top

down) dan strategi pembangunan dari bawah keatas (bottom up).

Pada pendekatan pertama, model strategi pembangunan yang

didominasi oleh intervensi dari atas kebawah muncul dari dominasi peranan

pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kegiatan

pembangunan terkait program program pembangunan kemasyarakatan. Hal

dini didasari oleh suatu asumsi bahwa dengan melakukan strategi dari atas

kebawah dapat dilakukan control yang tetap. Seperti dinyatakan oleh Bryant

dan White dalam Hakim (1982) kelihatan efisien baik dilihat dari energy

yang dikeluarkan, dan dalam sejarah pembangunan desa di Indonesia

pemerintah juga memegang peranan terpenting dan menggunankan strategi

dari atas kebawah.

Pada pendekatan kedua, model strategi pembangunan dari bawah

keatas adalah proses perluasan kesempatan bagi individu, kelompok

23

kelompok sosial dan masyarakat masyarakat yang terorganisasi pada ukuran

kecil dan menengah. Pembangunan dari bawah berdasarkan input dan

pernyataan kebutuhan lokal dan regional yang ditentukan secara territorial.

Strategi pembangunan ini berguna untuk pengembangan masyarakat daerah

daerah pinggiran sub nasional terutama sekali daerah pedesaan. Tujuan

utamanya adalah pengembangan sepenuhnya sumberdaya alam suatu daerah

dan keterampilan sumberdaya manusianya.

Berdasarkan rumusan tersebut nampaknya strategi pembangunan

dari bawah keatas (bottom up) lebih mencerminkan kaum miskin

memperjuangkan nasibnya. Tanpa pemberian kekuasaan kepada masyarakat

untuk mengontrol masa depannya, pembangunan dan pengembangan

masyrakat tidak akan berhasil.

Sejalan dengan rumusan itu pula, Shardlow melihat bahwa

pemberdayaan pada intinya membahas individu, kelompok ataupun

komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan

mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan

mereka.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan individu,

keluarga, kelompok masyarakat ataupun komunitas dari keadaan atau tidak

kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang

lebih baik.Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan

kodisi atau taraf hidup masyarakat terutama pada lingkungan komunitas

24

yang bersangkutan. Oleh sebab itu pemberdayaan individu maupun

kelompok masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan yang bertujuan :

a. Untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan

b. Untuk meningkatkan kemampuan berprakarsa secara mandiri agar

kehidupan seseorang atau kelompok dimasa datang lebih baik dan lebih

sejahtera dari pada kehidupan sekarang

c. Mengembangkan usaha dan kemampuan dalam pengambilan keputusan

Menurut Sulistiyani (2014:80) tujuan dari pemberdayaan masyarakat

adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan

mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai

kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar

maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau

dayadari waktu ke waktu.

Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki kekuasaan

atau kemampuan kognisi, psikomotorik, dan efektif terhadap urusan sosial

(akses terhadap dasar dasar produksi tertentu), politik (kemandirian dalam

pengambilan keputusan) dan psikologis untuk membangun kepercayaan

diri. Pemberdayaan menenkankan bahwa orang seharusnya memperoleh

keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi

kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya

(Parsons dalam Hakim, 2013).

25

Tujuan lainnya dari suatu proses pemberdayaan adalah memperkuat

kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak

berdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri),

maupun karena kondisi eksternal (misalnya karena ditindas oleh struktur

sosial yang tidak adil)

3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan

Peran pemerintah dalam pemberdayaan Rasyid dalam Muhadam

Labolo (2013:32,36) adalah mengarahkan masyarakat kemandirian dan

pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan

oleh masyarakat. Peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam

untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud

antara lain :

a. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk

menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan

peraturan – peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan

dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala

kegiatan pelaksanaan pemberdayaan

b. Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi

masyarakat jika terjadi kendala – kendala dalam proses pembangunan

untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan

26

secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian

bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu

untuk memberikan pelatihan. Pembinaan pemulung di tengah masyarakat

disamping memberikan dampak positif juga membawa dampak negatif

yang perlu pembinaan secara dini. Kehadiran pemulung di tengah –

tengah masyarakat kota Makassar memang boleh dikatakan tidak

mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

c. Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif

bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai

kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui

pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang

pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada

masyarakat yang diberdayakan.

C. Konsep Pengelolaan Sampah

1. Pengertian

a. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di

buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses

alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai

nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk

membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

27

b. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga

untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian

barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi

berkelebihan atau ditolak atau buangan. Dalam Undang-Undang No.18

tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa

kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk

padat.

c. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber

hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai

ekonomis. Sementara itu Radyastuti menyatakan bahwa Sampah adalah

sumberdaya yang tidak siap pakai

d. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya

atau pemakai semula. Pemerintah bertanggung jawab dalam

pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara

memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan

dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk

operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa

daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan.

Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa

yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tesebut.

Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan

28

sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh

masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau

kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh

truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung

mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola

secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak

terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas

air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan.

Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya

konflik sosial antar komponen masyarakat.Pada tahap pembuangan

akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik,

kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh

proses

2. Jenis dan Sumber Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

a. Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan

sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan

dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini

bersumber dari rumah atau dari komplek perumahan.

29

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan

lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti

pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan,

hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

c. Sampah spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang

karena sifat,konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan

khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan

beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang

mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing

bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah

yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti)

Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU N0.18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah meliputi, Pengurangan sampah, yaitu kegiatan

untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah

tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya

dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan

atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam

Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan

sampah ini adalah:

a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah

b. Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk

30

c. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna

ulang

d. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang

e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang

Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penaganan sampah

yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah

menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari

sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu),

pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atua

tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah

bentuk, komposisi, karateristik dan jumlah sampah agar diproses lebih

lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemprosesan aktif

kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar

dapat dikembalikan ke media lingkungan.

3. Sistem Pengelolaan Sampah

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik

khususnya mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh

oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam teknis

perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangannya. Dalam Pengelolaan

Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan Sampah Perkotaan

adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan

mengembangkan suatu sistem pengelolaaan sampah yang modern, dapat

diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam

31

sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan

standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan

pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan yang digunakan dalam

konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah meningkatkan sistem

pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan

sampah yang berbasis peran serta masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah perkotaan yang ideal, sistem manajemen

persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang

berbasis pada masyarakat yang di mulai dari pengelolaan sampah di tingkat

rumah tangga. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode

pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-

lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkaan

aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan

mengurangi beban pendanaan serta peningkatan aspek legal dalam

pengelolaan sampah

a. Pemilahan

b. pengumpulan

c. pengangkutan

d. pengolahan

e. Pemrosesan akhir sampah

32

4. Aspek Kelompok Pengelolaan Sampah

Menurut Terry (2013) manajemen adalah suatu proses atau kerangka

kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke

arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Manajemen merupakan suatu bentuk kegiatan, atau disebut ”managing”,

sedangkan pelaksananya disebut dengan ”manager” atau pengelola.

Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah

suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam

kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman,

pengamatan, dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan

pengetahuan manajemen.

Menurut Terry (2013), dalam melakukan pekerjaannya, manajer

harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-

fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang

akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan

dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai

tujuan. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:

a. Planning

Planning merupakan proses untuk menentukan tujuan-tujuan yang

hendak dicapai sselama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus

diperbuat agar dapaat mencapai tujuan-tujuan tersebut.

33

b. Organinzing

Organizing merupakan kegiatan mengelompokkan dan menentukan

berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

c. Staffing

Staffing merupakan kegiatan untuk menentukan keperluan-keperluan

sumberdaya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan

pengembangan tenaga kerja.

d. Motivating

Motivating merupakan kegiatan mengerahkan atau menyalurkan perilaku

manusia kearah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

e. Controlling

Controlling merupakan kegiatan mengukur pelaksanaan dengan tujuan-

tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan

mengambil tindakan-tindakan korektif apabila perlu.

Di dalam pelaksanaannya, fungsi manajemen dibedakan menjadi:

a. Planning

Berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana

sampai dengan yang sangat rumit. Contoh proses perencanaan yang

sederhana adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu

hasil yang diinginkan. Menurut Stoner, Planning adalah proses

menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu mencapai sasaran tadi.

34

b. Organizing

Organizing (organisasi) adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama

dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau

sejumlah sasaran.

c. Leading

Pekerjaan leading meliputi lima kegiatan yaitu:

1) Mengambil keputusan

2) Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer

dan bawahan

3) Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya

mereka bertindak

4) Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta

memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka

terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan

d. Directing/Commanding

Directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan

dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi

kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas

dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang

telah ditetapkan semula.

e. Motivating

Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi

manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada

35

bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa

yang diinginkan oleh atasan.

f. Coordinating

Coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi

manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi

kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan

menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan

sehingga terdapat kerja sama yang terarahdalam upaya mencapai tujuan

organisasi.

g. Controlling

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah

salah satu fungsi manajemen berupa penilaian, bila perlu mengadakan

koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan

yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula.

h. Reporting

Reporting adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian

perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai

segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat

yang lebih tinggi.

i. Staffing

Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan

personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja,

36

pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi

daya guna maksimal kepada organisasi.

j. Forecasting

Forecasting adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan

taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu

rancana yang lebih pasti dapat dilakukan.

Perencanaan yang berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-

kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya

didasarkan pada berbagai metode, rencana atau logika, bukan hanya atas

dasar dugaan atau firasat. Pengorganisasian berarti bahwa para manajer

mengkoordinasikan sumber-sumber daya manusia dan material organisasi.

Kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuannya untuk menyusun

berbagai sumberdayanya dalam mencapai tujuan. Semakin terkoordinasi dan

semakin terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-

tujuan organisasi.

Pengkordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer.

Selanjutnya, pengarahan berarti bahwa para manajer mengarahkan,

memimpin dan mempengaruhi para bawahan. Manajer tidak melakukan

pekerjaan tersebut dengan sendiri tetapimelakukan menyelesaikan pekerjaan

dengan melalui orang lain. Mereka tidak hanya memberi perintah tetapi juga

menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan

pekerjaan dengan baik. Pengawasan berarti para manajer berupaya untuk

menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya.

37

Bila ada beberapa bagian organisasi pada jalur yang salah, maka

manajer harus membetulkannya. Menurut Handoko, sebagai pekerja pada

orang-orang untuk menentukan, menginterprestasikan dan mencapai tujuan-

tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi: perencanaan,

keorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan

kepemimpinan dan pengawasan. Hal yang perlu diperhatikan dalam

pelaksanaan pengelolaan sampah selain pengumpulan, pengangkutan dan

pembuangan, termasuk didalamnya adalah penyediaan peralatan yang

digunakan, tehnik pelaksanaan pengelolaan dan administarasi. Hal ini

bertujuan untuk keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah (Raharja,

2013).

5. Kota Berwawasan Lingkungan

Kota berwawasan lingkungan adalah satu pendekatan pembangunan

kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip berwawasan lingkungan/ekologis

yang akan menghasilkan satu kota yang mempunyai kualitas lingkungan dan

kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kota berwawasan

lingkungan/ekologis berarti juga kota yang berkelanjutan, dalam pengertian

bahwa masa depan kota diharapkan akan menjadi lebih baik dan lestari.

Kota ekologis dengan sendirinya juga merupakan kota yang ramah

lingkungan, karena prinsip-prinsip kota ekologis sejalan dengan prinsip

konservasi lingkungan. Kota Ekologis diperlukan untuk menjawab

tantangan persoalan lingkungan kota yang semakin memburuk dan hal ini

disebabkan karena pendekatan pembangunan kota yang berlaku berorientasi

38

pada aspek ekonomi jangka pendek semata. Kota ekologis sangat krusial

bagi Indonesia, karena tingkat urbanisasi dan perkembangan kota yang

sangat pesat di Indonesia. Kota berwawasan lingkungan merupakan salah

satu jawaban membangun kota yang lebih baik karena secara efisien

menggunakan sumber daya kota. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan

penggunaan sumberdaya, meminimalkan jumlah limbah, mengurangi

panggunaan air, udara, tumbuhan, fauna, pantai ataupun danau dengan

bangunan, jembatan, dan jaringan sarana prasarana kota.

6. Pembedayaan Kelompok Pengelola Sampah

a. Pemberdayaan personal, bahwa dalam proses pengelolaan sampah di

Kota Makassar ini yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada

setiap personal anggota masyarakat dengan tujuan memberikan

pemahaman dan pengetahuan baru.

b. Pemberdayaan kelompok kecil, bahwa pemberdayaan ditujukan kepada

ibu-ibu PKK serta Karang Taruna oleh komunitas ataupun juga dari

pemerintah setempat.

c. Pengorganisasian masyarakat, bahwa masyarakat berperan utama dalam

pelaksanaan pengelolaan sampah ini. Hal ini pula terkait dengan program

pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

d. Kemitraan, bahwa kemitraan ini dilakukan dengan mencari jaringan

seperti CSR perusahaan-perusahaan juga dengan kementrian yang terkait

dengan bidang pengelolaan sampah.

39

e. Aksi sosial dan politik, bahwa dengan menjalankan proses pengelolaan

sampah dimulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi secara

bersama dengan mengandalkan sumber daya manusiasetempat

D. Kerangka Pikir

Pada bagian kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai pemerintah Kota

Makassar dalam mengelola sampah harus dilandasi tiga aspek yaitu : 1) Peran

pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan

masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator

pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan,

dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan

melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. 2)

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi

masyarakat jika terjadi kendala – kendala dalam proses pembangunan untuk

mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah

berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan

efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui

tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. 3) Peran

pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan

penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan. Sebagai

regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai

instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. dan

sejalan dengan hal itu, dibutuhkan kelompok masyarakat pengelola sampah

40

dengan cara melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan

dan pemrosesan akhir sampah. Hal tersebut yang akan menjadi kajian utama

ketiga hal dalam penelitian ini agar masyarakat dapat membantu mengelola

sampah mulai dari pemilihan sampai ke pemrosesan akhir. Skema kerangka

pikir dapat terlihat dalam kerangka pikir berikut :

Bagan Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam proposal ini adalah

peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelolaan

sampah di kota makassar.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan skema kerangka pikir diatas maka dapat kita kemukakan

defenisi fokus sebagai berikut:

1. Peran pemerintah yaitu perilaku yang diharapkan dari pemerintah dalam

suatu kegiatan guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok MasyarakatPengelolaan Sampah di Kota Makassar

Peran Pemerintah DalamMengelola Sampah

1. Fasilitator2. Dinamisator3. Regulator

Kesejahteraanmasyarakat pemulung

Kesejahteraanmasyarakat pemulung

Factor pendukungFaktorpenghambat

Faktor-faktor yangmendorong masyarakat jadi

pemulung

Kemandirian MasyarakatDalam Mengelola Sampah

41

2. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang

kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai

kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah

3. Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi

masyarakat jika terjadi kendala – kendala dalam proses pembangunan

untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah

4. Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk

menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan

peraturan

42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kebersihan, Bank Sampah Pusat,

Bank Sampah Unit (Tempat Pengelolaan Sampah). Waktu penelitian ini

dilakukan selama dua bulan

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis peneilitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah

metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang

didukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi,

dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakatyang selalu mengalami

perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka angka

maka penelitian ini membutuhkan anaalisi yang lebih mendalam dari sekedar

penelitian kuantitaf yang sangat bergantungan pada kuantifikasi data.

Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat

terhadap suatu fenomena.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung

daripihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti dalam

hal ini adalah staf bidang kebersihan. Untuk memperoleh sumber data

primer digunakan observasi, dan wawancara.

43

2. Data sekunder, adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari

data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi seperangkat informasi

dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang

berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan

fokus dan tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah maka

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengambilan data dengan cara menayatakan

sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-

cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan

dengan menggunakan pedoman wawancara. Pada penelitian ini, penulis

akan melakukan wawancara kepada masyarakat pemulung yang secara

langsung akan merasakan bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang

di programkan oleh pemerintah serta beberapa pejabat/staf petugas

kebersihan kota Makassar.

2. Observasi

Di samping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode

observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala

dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk

dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat

44

dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah

observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi

subjek dengan penelitian dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat

memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara, dalam melakukan

observasi, penulis menggunakan pedoman observasi sebagai instrument

pengamata. Jenis field research yang digunakan dalam penelitian ini adalah

observasi dimana penulis terjun langsung mendatangi informan.

3. Dokumentasi

Dokementasi adalah pengambilan data yang diproleh melalui

dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan menggunakan pengumpulan

data dokumentasi cenderung bersifat data sekunder. Misalnya, foto, video

dan arsip. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti

dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

E. Informan

Mengetahui penelitian bersifat kualitatif maka yang menjadi informan

penulis adalah 6 orang masyarakat yang mengelola sampah khususnya yang

berada di kota Makassar.

NO NAMA JUMLAH1. Kepala UPTD Pengelola Sampah 1 Orang2. Direktur Bank Sampah Toddopuli 1 Orang3. Pengangkut Sampah 2 Orang3. Masyarakat 2 Orang

Jumlah 6 Orang

45

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama

peneliti dilapangan, maka jumlah data akan makin banyak dan kompleks.

Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal –

hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel.

46

G. Keabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran

data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan

teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang

berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Trigulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain

keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan

menggunakan metode atau teknik tertentu diuji kekuatan atau ketidak

akuratannya

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data.

47

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Profil UPTD Bank Sampah Toddopuli Makassar merupakan salah satu

Unit Pelayanan Bank Sampah yang ada di Wilayah Kota Makassar.

1. Standar Pelayanan

Standar pelayanan UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah sebagai

berikut :

a. Tahap persiapan pengurus Bank Sampah Unit

1) Mempersiapkan produk yang sudah dikepak dan dipilah sesuai

dengan jenisnya.

2) Memberi tanda/kode pada karung pilah masing-masing BSU

3) Memastikan setiap produk sudah dalam keadaan siap ditimbang oleh

petugas UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah dengan terlebih

dahulu telah melakukan penimbangan awal oleh BSU dan

mengkalkulasi jumlah transaksinya.

4) Bersama-sama dengan Petugas dari UPTD. Pengelolaan Daur Ulang

Sampah melakukan penimbangan dan pencatatan bersama.

5) Mendokumentasikan proses penimbangan dan transaksi sebagai

bahan laporan

6) Pengurus BSU wajib menyimpan bukti transaksi penimbangan

sebagai bukti klaim pada UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah.

48

7) Pengurus BSU wajib mencatat dan membukukan semua bukti

transaski dan penimbangan dengan baik.

b. Tahap pemberian pelayanan oleh petugas UPTD. Pengelolaan Daur

Ulang Sampah

1) Menyiapkan timbangan dan pencatatan transaksi dan penimbangan

2) Memanfaatkan ruang seefisien mungkin dalam menyusun dan

mengangkut produk.

3) Memastikan semua produk yang diangkut telah terpilah dengan rapid

an telah ditimbang dengan benar.

4) Bersama-sama dengan petugas dari BSU menyaksikan proses

penimbangan, penghitungan dan pencatatan pada slip transaksi.

5) Memastikan barang/produk sudah tersusun rapi dan kuat diatas alat

angkut dan memastikan tidak ada potensi yang dapat mengganggu

kelancaran pengangkutan dalam perjalanan Sebelum meninggalkan

lokasi penimbangan.

6) Setibanya di UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah, selanjutnya

produk diletakkan dalam keranjang pengamatan untuk selanjutnya

ditimbang ulang oleh petugas Penimbangan dan Pencatatan dari

UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah.

2. Teknis Transaksi

a. Penjemputan produk dari BSU mengikuti jadwal yang telah disusun oleh

UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah.

49

b. Untuk memperoleh konfirmasi kepastian penjemputan, maka 1 sampai 2

jam sebelumnya menghubungi Petugas UPTD. Pengelolaan Daur Ulang

Sampah dalam bentuk SMS/CALL untuk kepastian penjemputan.

c. Setiap transaksi wajib menggunakan

Tabel 4.1Kelompok Pengelola Sampah Kelurahan dan Kecamatan

NO Kecamatan Nama Bank Sampah Unit

Nama Kelurahan1 RAPPOCINI PELITA HARAPAN BALLAPARANG2 RAPPOCINI DURIAN KASSI-KASSI3 RAPPOCINI PELITA BANGSA BALLAPARANG4 RAPPOCINI BERSATU MAPPALA5 RAPPOCINI DAHLIA 2 BALLAPARANG6 RAPPOCINI BERSATU BONTOMAKKIO7 RAPPOCINI MAPPALA 1 MAPPALA8 RAPPOCINI MINASA UPA GUNUNG SARI9 RAPPOCINI JIPANG 04 KARUNGRUNG10 RAPPOCINI GOTONG ROYONG BALLAPARANG11 RAPPOCINI KANAL MANDIRI RAPPOCINI12 RAPPOCINI BIMLI BUAKANA13 RAPPOCINI BUNGA TONJONG MAPPALA14 RAPPOCINI GLATIK BALLAPARANG15 RAPPOCINI AGANG TA' RAPPOCINI16 RAPPOCINI KARYA 2 KARUNRUNG17 RAPPOCINI SEJAHTERA BALLAPARANG18 RAPPOCINI SAPPO'E RAPPOCCINI19 RAPPOCINI SOMBERE BANTA BANTAENG20 RAPPOCINI GOTONG JAYA BUAKANA21 RAPPOCINI REZKY BERSATU MAPPALA22 RAPPOCINI SALEMBA GUNUNG SARI23 RAPPOCINI KATANGKA GUNUNG SARI24 RAPPOCINI TALASALAPANG GUNUNG SARI25 RAPPOCINI LONGGAR KASSI-KASSI26 RAPPOCINI RESKI BERSATU MAPPALA27 RAPPOCINI RAPPUNG RONG BANTA-BANTAENG28 RAPPOCINI BONTO DG. NGIRATE BONTO MAKKIO

50

29 RAPPOCINI BERKAH BONTO MAKKIO30 RAPPOCINI KARYA KARANG TARUNA BONTO MAKKIO31 RAPPOCINI SIPAKAINGA KASSI-KASSI32 RAPPOCINI GOTONG JAYA BUAKANA33 RAPPOCINI TANGKASA RAPPOCINI34 RAPPOCINI YAYASAN AISYIYAH RAPPOCINI35 RAPPOCINI KENCANA MAPPALA36 RAPPOCINI PASSAMATURUKANG BANTA-BANTAENG37 TALLO RESTU BUMI KALUKUANG38 TALLO SEHATI UJUNG PANDANG39 TALLO LALATANG LALATANG40 TALLO TUNAS HARAPAN PANNAMPU41 TALLO CAHAYA SUWANGGA SUWANGGA42 TALLO MUTIARA RAPPOKALLING43 TALLO STAR LALATANG44 TALLO SUWANGGA 4 SUWANGGA45 TALLO RAKYAT TALLO TALLO46 TALLO BERLIAN RAPPOKALLING47 TALLO PERMATA BUNDA RAPPOKALLING48 TALLO PERMATA KALUKU BODOA49 TALLO MARBO BAHARI TALLO50 TALLO LESTARI TALLO51 TALLO SIPURENNU LEMBO52 TALLO BERSINAR RAPPOKALLING53 TALLO RAJATA TALLO54 TALLO REMPONG TALLO55 TALLO SIPAKAINGA RAPPOJAWA56 TALLO ASRI RAPPOJAWA57 TALLO SIPAKALEBBIRI LEMBO58 TALLO SIKATUTUI LEMBO59 TALLO KEBUN RAYA PANNAMPU60 TALLO MATANGKASA LAKKANG61 TALLO BEROANGING PANNAMPU62 TALLO GAMBUS KALUKU BODOA63 TALLO HARAPAN RAPPOJAWA64 TALLO AR DG. NGUNJUNG RAPPOKALLING65 TALLO SIPAKATAU TAMMUA66 TALLO SIPAKALEBBI TAMMUA67 TALLO ASRI RAPPOJAWA68 TALLO GAMBUS KALUKU BODOA69 TALLO HARAPAN RAPPOJAWA

51

70 TALLO BS. SEKTORAL71 TALLO ARIF ILHAM TAMMUA72 TALLO MAWAR BULOA73 TALLO JULUATIA BULOA74 PANAKUKANG MANDIRI TAMAMAUNG75 PANAKUKANG TERATAI PANAIKANG76 PANAKUKANG ADIPURA KARUWISI UTARA77 PANAKUKANG TELLO CERIA TELLO BARU78 PANAKUKANG CITRA ABADI KARUWISI79 PANAKUKANG BAMPASKER BATUA80 PANAKUKANG MATAHARI TAMAMAUNG81 PANAKUKANG BORONG RAYA BARU BATUA82 PANAKUKANG MATAHARI TAMAMAUNG83 PANAKUKANG BONTO LABUA KARUWISI UTARA84 PANAKUKANG BATUA RAYA 7 BATUA85 PANAKUKANG SWADAYA BUNDA MASALE86 PANAKUKANG TERATAI KARUWISI UTARA87 PANAKUKANG SINRIJALA KARAMPUANG88 PANAKUKANG BERKAH KARAMPUANG89 PANAKUKANG SEJAHTERA KARAMPUANG90 PANAKUKANG RACING SINRIJALA KARAMPUANG91 PANAKUKANG BERKAH KARAMPUANG92 PANAKUKANG SEJAHTERA KARAMPUANG93 PANAKUKANG SIPAKATALLASA KARUWISI94 PANAKUKANG BATARA BATUA95 PANAKUKANG SEJAHTERA ABADI BATUA96 PANAKUKANG SINDIR TAMAMAUNG97 PANAKUKANG CV. DEWI 2 PANDANG98 PANAKUKANG JINGGA TAMAMAUNG99 PANAKUKANG BLOK M PAMPANG100 PANAKUKANG TERATAI PAMPANG101 PANAKUKANG PAMPANG 3 PAMPANG102 PANAKUKANG RW. 4 PAMPANG103 PANAKUKANG ASWIP 2 PAMPANG104 TAMALATE PABAENG-BAENG 5 PABAENGBAENG105 TAMALATE ASOKA 6 BONGAYA106 TAMALATE ASOKA 4 BONGAYA107 TAMALATE KUMALA JONGAYA108 TAMALATE TANJUNG BAYANG TANJUNG109 TAMALATE TITIAN SEJAHTERA BONGAYA110 TAMALATE BERSATU PABAENGBAENG

52

111 TAMALATE BERDIKARI BAROMBONG112 TAMALATE PEDULI NEGERI MANGASA113 TAMALATE DANAU BIRU BAROMBONG114 TAMALATE JE’NEBERANG MACCINI S0MBALA115 TAMALATE PEDULI LINGKUNGAN PARANG TAMBUNG116 TAMALATE SURYA ABADI BONGAYA117 TAMALATE BALANG BARU BALANG BARU118 TAMALATE RAVISKA AR-RAHMAN MANGASA119 TAMALATE MANURUKKI MANGASA120 TAMALATE MALENGKERI MANGASA121 TAMALATE MAMOA MANGASA122 TAMALATE ASOKA II JONGAYA123 TAMALATE MAKMUR MACCINI SOMBALA124 TAMALATE KAMPIS MACCINI SOMBALA125 TAMALATE MABESSA MANGASA126 TAMALATE MACCINNONG PARANG TAMBUNG127 TAMALATE MACCIS MACCINI SOMBALA128 TAMALATE GOTONG PABAENGBAENG129 TAMALATE ASOKA MANGASA130 TAMALATE PARAKATTE RONG MACCINI SOMBALA131 TAMALATE KPRM BONTODURI PARANG TAMBUNG132 MANGGALA MEKAR SWADAYA BANGKALA133 MANGGALA LISANA MANGGALA134 MANGGALA LORSA ANTANG135 MANGGALA PEDULI LINGKUNGAN BANGKALA136 MANGGALA BINA KASIH MANGGALA137 MANGGALA SIKAMASEANG BANGKALA138 MANGGALA BIRO DALAM 10 MANGGALA139 MANGGALA ASINDO ANTANG140 MANGGALA PUTRA KEMBAR MANGGALA141 MANGGALA BATU KEBO MANGGALA142 MANGGALA SEJATI MANGGALA143 MANGGALA SEJAHTERA ABADI BATUA144 MANGGALA BORONG RAYA MANDIRI BATUA145 UJUNG TANAH SEJAHTERA TABARINGAN146 UJUNG TANAH SAMATURU BARRANG LOMPO147 UJUNG TANAH HOKI 1 TAMALABBA148 UJUNG TANAH TAWAKKAL CAMBA BERUA149 UJUNG TANAH PATTINGALLOANG 4 PATTINGALLOANG150 UJUNG TANAH BERSINAR TAMALABBA151 UJUNG TANAH PASANG SURUT CAMBAYA

53

152 UJUNG TANAH MAWAR CAMBA BERUA153 UJUNG TANAH MATA ALLO TOTAKA154 UJUNG TANAH PESISIR CAMBAYYA155 UJUNG TANAH KPRM LORONG TA CAMBAYYA156 MAMAJANG BAJI PAMAI TAMPARANG KEKE157 MAMAJANG SEMANGAT I MAMAJANG158 MAMAJANG SEMANGAT 3 MAMAJANG LUAR159 MAMAJANG SIPAKATAU KARANGANYAR160 MAMAJANG MARIBAR 03 MARICAYA BARU161 MAMAJANG SEMANGAT 2 BONTO LEBANG162 MAMAJANG KENANGA MARICAYA163 MAMAJANG BADAK BONTO BIRAENG164 MAMAJANG MASAGENA MARICAYA165 MAMAJANG SIPAKAINGA MANDALA166 MAMAJANG BAJI PAMAI TAMPARANG KEKE167 MAMAJANG BAJI PANGASSENG TAMPARANG KEKE168 MAMAJANG SAMBUNG JAWA BERSERI SAMBUNG JAWA169 MAMAJANG SAWALA MAPPAKASUNGGU170 MAMAJANG SIRANNUANG MAPPAKASUNGGU171 MAMAJANG SIPAKABAJI LABUANG BAJI172 MAMAJANG KANCIL BONTO BIRAENG173 BIRINGKANAYA PERTAMINA SUDIANG174 BIRINGKANAYA CAHAYA BAHARI UNTIA175 BIRINGKANAYA CUMULLUS SUDIANG176 BIRINGKANAYA SUDIRA SUDIANG RAYA177 BIRINGKANAYA MUTIARA ASRI BULUROKENG178 BIRINGKANAYA RAHMAT SUDIANG RAYA179 BIRINGKANAYA INDAH BERSERI BULUROKENG180 BIRINGKANAYA MUTIARA JELITA BULUROKENG181 BIRINGKANAYA GELORA SUDIANG RAYA182 BIRINGKANAYA CITRA DAYA SUDIANG RAYA183 BIRINGKANAYA BERKAH SUDIANG RAYA184 BIRINGKANAYA INDAH PACCERAKKANG185 BIRINGKANAYA SAKINAH PACCERAKKANG186 BIRINGKANAYA MITRA BERSAMA PACCERAKKANG187 BIRINGKANAYA SIPAKATAU KAPASA188 BIRINGKANAYA TURUNGANG SEKO TAMALANREA189 BIRINGKANAYA MATAHARI TAMALANREA190 BIRINGKANAYA ANAK LORONG TAMALANREA191 BIRINGKANAYA AL-FITRAH PACCERAKKANG192 BIRINGKANAYA SIKAMASEANG PACCERAKKANG

54

193 BIRINGKANAYA P3 E SUMA SUDIANG194 BIRINGKANAYA PERMATA SUDIANG195 BIRINGKANAYA SEKTORAL SUDIANG196 BIRINGKANAYA MUTIARA BERSINAR BULUROKENG197 MAKASSAR MELATI BARANA198 MAKASSAR SUKSES MULIA BARA-BARAYA199 MAKASSAR MARADEKAYA MARADEKAYA200 MAKASSAR ASBAR CERIA BARA-BARAYA201 MAKASSAR BARTIM BARA-BARAYA202 MAKASSAR BERKAH MARADEKAYA203 MAKASSAR SOMBERE MARICAYA204 MAKASSAR MARADEKAYA MARADEKAYA205 MAKASSAR SIPAKATAU MACCINI GUSUNG206 MAKASSAR BATARA BERSIH BARA BARAYA207 MAKASSAR BATARA SEJAHTERA BARA BARAYA208 MAKASSAR PERMATA MACCINI PARANG209 MAKASSAR BATARA SEHAT BARA BARAYA210 MAKASSAR TULIF BARANA211 MAKASSAR SUKSES ABADI BARA BARAYA212 MAKASSAR FLAMBOYAN MACCINI213 MAKASSAR SIPAKALABBIRI MACCINI GUSUNG214 MAKASSAR SIKATUTUI MACCINI GUSUNG215 MAKASSAR TERATAI MACCINI216 MAKASSAR BERKAH MACCINI PARANG217 MAKASSAR BERSINAR MACCINI PARANG218 MAKASSAR KANAL MARADEKAYA219 MAKASSAR SIPAKAINGA MACCINI GUSUNG220 MAKASSAR SUKSES BERSAMA BARA BARAYA221 MAKASSAR SALAHUTU MARADEKAYA222 MAKASSAR MARSELA MARADEKAYA223 MAKASSAR PAOTERE GUSUNG224 MAKASSAR PHINISI GUSUNG225 MAKASSAR SUKSES MANDIRI BARA BARAYA226 MAKASSAR MABELLO LARIANGBANGI227 MAKASSAR MELATI BARANA228 MAKASSAR BATARA SEHAT BARA-BARAYA229 MAKASSAR PALEM MACCINI230 MAKASSAR MARSELA 1 MARDEKAYA231 MAKASSAR BERKAH MACCINI MACCINI232 MAKASSAR JALAHONG BARA-BARAYA233 TAMALANREA BIRA 2 BIRA

55

234 TAMALANREA TUNAS MEKAR TAMALANREA235 TAMALANREA COKRO INDAH TAMALANREA236 TAMALANREA BERLIAN 09 TAMALANREA237 TAMALANREA TANGKASA TAMALANREA238 TAMALANREA MELATI TAMALANREA239 TAMALANREA DAMAI TAMALANREA240 TAMALANREA LINGKUNGAN KAPASA KAPASA241 TAMALANREA KANTISANG TAMALANREA242 TAMALANREA PADA ELO TAMALANREA243 TAMALANREA KAMPUNG PARANG TAMALANREA244 TAMALANREA SEHATI PARANGLOE245 TAMALANREA BERKAH KAPASA246 BONTOALA LIBARA BARAYA247 BONTOALA MELATI III BARAYA248 BONTOALA MALA'BIRI 1 BONTOALA249 BONTOALA MANDIRI SEJAHTERA GADDONG250 BONTOALA CEMPAKA BONTOALA251 BONTOALA MALA'BIRI 2 BONTOALA252 BONTOALA UMEGA LAYANG253 BONTOALA MAWAR MALIMONGAN254 BONTOALA BERKAH MALIMONGAN255 BONTOALA SEJAHTERA MALIMONGAN256 BONTOALA PURNAMA MALIMONGAN257 BONTOALA KARYA BERSAMA GADDONG258 BONTOALA TRI NUR GADDONG259 BONTOALA LAYANG SEHATI LAYANG260 BONTOALA SEJAHTERA BERSAMA GADDONG261 BONTOALA SEKTORAL GADDONG262 BONTOALA BERKAH TIMUNGAN263 BONTOALA SIKAMASEANG BARAYA264 WAJO MAMPU 1 MAMPU265 WAJO REZKI ENDE266 WAJO MELATI 4 MELAYU BARU267 WAJO PARAIKATTE MAMPU268 WAJO MANDIRI MALIMONGAN TUA269 WAJO MELATI 1 MELAYU BARU270 WAJO BS. SEKTORAL MELAYU BARU271 WAJO MELATI 3 MELAYU BARU272 MARISO KERAKU MARGA 04 KUNJUNG MAE273 MARISO SYATAS'S LETTE274 MARISO NURI INDAH MARISO

56

275 MARISO SIPAKABAJI MATTOANGING276 MARISO CENDRA KARYA KUNJUNG MAE277 MARISO TORIOLO TAMARUNANG278 MARISO RAJAWALI PANAMBUNGAN279 MARISO MARISO MARISO280 MARISO SEHATI KAMPUNG BUYANG281 MARISO APPASULAPA KAMPUNG BUYANG282 MARISO KOKOLOJIA KUNJUNG MAE283 MARISO HOLLYWOOD BONTORANNU284 MARISO REZEKY/RAHMATULLAH BONTORANNU285 MARISO MAMPACCING LETTE286 MARISO MAPPANYUKKI MARIO287 MARISO BANGAU MARIO288 MARISO RAHMATULLAH BONTORANNU289 MARISO PEDULI LINGKUNGAN MATTOANGING290 MARISO AISIYAH BAJI DAKKA MARISO291 UJUNG PANDANG MATAHARI BULOGADING292 UJUNG PANDANG APPAKABAJI MALOKU293 UJUNG PANDANG ANGGREK LAJANGIRU294 UJUNG PANDANG INTANG LAE-LAE295 UJUNG PANDANG PISSEL PISANG SELATAN296 UJUNG PANDANG GEMA LIMBARS LAJANGIRU297 UJUNG PANDANG MALOKU MALOKU298 UJUNG PANDANG SALSABILA LAJANGIRU299 UJUNG PANDANG APPAKABAJI II MALOKU300 UJUNG PANDANG COSPAR LAJANGIRU301 UJUNG PANDANG LOSARI LOSARI302 UJUNG PANDANG SEJAHTERA SAWERIGADING303 UJUNG PANDANG SD GOTONG-GOTONG PISANG SELATAN304 UJUNG PANDANG PISSEL REGINA PISANG SELATAN305 UJUNG PANDANG AUDY PISANG SELATAN306 UJUNG PANDANG LORSET MALOKU307 UJUNG PANDANG KEL. BARU BARU308 UJUNG PANDANG LOMBAT PISANG UTARA309 UJUNG PANDANG CENDRANA LAJANGIRU310 UJUNG PANDANG SEHATI LAJANGIRU311 UJUNG PANDANG BERSAMA 01 BARU312 UJUNG PANDANG BERSAMA 02 BARU313 UJUNG PANDANG BERSAMA 03 BARU314 UJUNG PANDANG ANGGREK 2 PISANG UTARA315 UJUNG PANDANG AKBAR PISANG SELATAN

57

B. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan

Kelompok Masyarakat Pengelolaan Sampah di Kota Makassar. Pengumpulan

data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam.

Adapun informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 6 orang.

1. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah

“…………, Iya, menurut saya masih perlu ditingkatkan karena masihbanyak sampah yang berserakan di lingkungan kita tapi kami sebagai yangmewakili pemerintah kota Makassar akan lebih meningkatkan lagikinerjanya dalam mengelola sampah ……” (Nas, Kepala UPTD PengelolaSampah, Wawancara 28 Juli 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggap

informan tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok

masyarakat pengelolaan sampah. Hal ini sama dengan teori dimana salah

satu masyarakat yang harus diberdayakan adalah masyarakat pemulung,

karena sumber daya manusia pemulung dalam upaya peningkatan kualitas

baik manusia sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan

terasa semakin penting.

“………..., menurut saya, pemberdayaan kelompok sampah masih perludibenahi karena saat ini masih banyak masyarakat yang tidak terlalumemahami bahwa betapa pentingnya kelompok masyarakat dalam halpengelolaan sampah …….” (ERN, Direktur Bank Sampah, Wawancara 28Juli 2018).

Melihat kondisi di lapangan, kiranya perlu terobosan strategi dan

langkah inovatif dalam melindungi dan memberdayakan pemulung, agar

pemulung tidak selalu menjadi korban. Perencanaan matang harus berbasis

daya dukung sumber daya alam dan lingkungan.

58

”..........., menurutku, apa yang selama ini dicita – citakan oleh bapakwalikota belum sepenuhnya baik terutama dalam mengelola sampah”(SUL, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018)

Sedangkan pemerintah menurut Finer dalam Muhadam (2011:14)

setidaknya menunjukkan empat pengertian pokok yaitu pertama pemerintah

merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan

dioperasionalisasikan oleh mereka yang memegan kekuasaan secara sah.

”..........., menurut saya, penting itu untuk membentuk kelompok mayarakatpengelolaan sampah supaya lingkungan bersih dan sejuk” (SAM,Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018)

Semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan

kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada

performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari

bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang

berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara

sengaja oleh pemerintah.

“………., kalo saya merasa bahwa peran pemerintah saat ini sudah cukupbaik, namun perlu ditingkatkan” (IRN, Masyarakat, Wawancara 29 Juli2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Regulai

dalam pengelolaan sampah kota yaitu menetapkan kebijakan dan strategi

pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi,

menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah,

melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang

dilaksanakan oleh pihak lain.

59

“………,menurutku, peran pemerintah sebenarnya bagusmi, tapi begitumi,kadang – kadang ditingkatkan kadang juga dibiarkan begitu saja, tapimudah – mudahan pemerintah dalam hal ini walikota Makassar agarsenantiasa memberikan peranan penting dalam pengelolaan sampah”(BAS, Masyarakat, Wawancara 29 Juli 2018).

Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat

pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah

melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan

selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah

dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan

menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai

dengan kewenangannya.

2. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

“……., sejauh ini banyak faktor yang mendukung dalam mengelola sampahdiantaranya disediakannya sarana pembuangan sampah gendang dua,walaupun kurang efektif, tapi setidaknya bisa membantu masyarakat dalammengelola sampah (Nas, Kepala UPTD Pengelola Sampah, Wawancara 28Juli 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara

baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap

lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan

udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan.

“……., saya sebagai masyarakat tentunya sangat setuju karena denganadanya kelompok masyarakat dalam mengelola sampah maka lingkungansekitar kita akan menjadi bersih” (ERN, Direktur Bank Sampah,Wawancara 28 Juli 2018).

Semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan

kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada

60

performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari

bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang

berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara

sengaja oleh pemerintah.

“……., menurut saya yang paling mendasar faktor pendukung dalammengelola sampah adalah bank sampah pusat maupun unit, karena selamaini bank sampah sudah bekerja maksimal dalam mengelola sampah denganbaik (SUL, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018)

Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu

terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat.Pada tahap

pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik

secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian

seluruh proses

“……., bank sampah salah satu pendukung masyarakat dalam mengelolasampahnya sendiri” (SAM, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018)

Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan

institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya

ditangani oleh perusahaan pengolah sampah

“…….., Iye, peran pemerintah sebenarnya sangat penting tapi kesadaranmasyarakat juga harus ditingkatkan demi Makassar tidak rantasa’ sesuaidengan apa yang selama ini dikatakan oleh bapak walikot” (IRN,Masyarakat, Wawancara 29 Juli 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemprosesan

daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya

mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan

61

biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan,

lingkungan, atau estetika.

“……., Menurut saya, peran pemerintah sudah bagusmi, sisa diperbaikimami apa yang masih kurang…..” (BAS, Masyarakat, Wawancara 29 Juli2018)

Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya

alam (resources recovery). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat,

cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk

masing-masing jenis zat

3. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

“………., menurut saya, faktor penghambat yang paling mendasar adalahkerja sama antara petugas kebersihan dan masyarakat yang belumberjalan dengan baik” (Nas, Kepala UPTD Pengelola Sampah, Wawancara28 Juli 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam

Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan

Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat

dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaaan sampah yang

modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah

lingkungan.

“………,yah .. namanya sampah, pastilah ada yang mendukung ada yangtidak, tinggal bagaimana kita mampu mengelola dengan baik” (ERN,Direktur Bank Sampah, Wawancara 28 Juli 2018)

Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk,

meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi

masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan yang

digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah

62

meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan

dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat

“…….., faktor penghambatnya palin program pemerintah yang tidakberjalan efektif terutama program Makassar tidak rantasa’ belum berjalandengan baik” (SUL, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018).

Pengkordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer.

Selanjutnya, pengarahan berarti bahwa para manajer mengarahkan,

memimpin dan mempengaruhi para bawahan. Manajer tidak melakukan

pekerjaan tersebut dengan sendiri tetapimelakukan menyelesaikan

pekerjaan dengan melalui orang lain.

“……., Menurut saya, faktor penghambat itu adalah jumlah petugaskebersihan yang belum memadai…..” (SAM, Pengangkut Sampah,Wawancara 29 Juli 2018).

Bila ada beberapa bagian organisasi pada jalur yang salah, maka

manajer harus membetulkannya. Menurut Handoko, sebagai pekerja pada

orang-orang untuk menentukan, menginterprestasikan dan mencapai

tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi: perencanaan,

keorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan

kepemimpinan dan pengawasan

“……., iye, menurut saya, masyarakat pengelola sampah sangat pentingkarena dalam mengelola sampah, maka penting dilakukan pemilahansampai pemrosesan akhir (IRN, Masyarakat, Wawancara 29 Juli 2018).

Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan

negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah

pedesaan dan antara daerah perumahan dengan daerah industri.

63

“……., menurut saya kelompok masyarakat itu sangat penting karenadapat membantu dalam mengelola sampah (BAS, Masyarakat, Wawancara29 Juli 2018).

Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan

institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya

ditangani oleh perusahaan pengolah sampah

4. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

“………., menurut saya, masyarakat saat ini masih membutuhkan petugaskesehatan untuk saling bekerja sama dalam mengelola sampah” (Nas,Kepala UPTD Pengelola Sampah, Wawancara 28 Juli 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan

ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki

material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada

pemberdayaan masyarakat.

“………,belum mandiri, karena kurangnya kesadaran masyarakatmengenai pengelolaan sampah” (ERN, Direktur Bank Sampah,Wawancara 28 Juli 2018)

Pemberdayaan masyarakat berdiri sendiri berlaku pada satu

pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila

masyarakat diberi hak mengelola sumberdaya masyarakatnya. Fungsi

pemerintah dalam kaitanya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan

masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya

kemakmuran didalam kehidupan masyarakat

“…….., masyarakat saat ini sementara belajar untuk mandiri dalammengelola sampahnya sendiri, karena pihak bank sampah mengklaim

64

bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah cukup baik,ini ditandai meningkatnya minat masyarakat untuk mengelola sampahnyasendiri dengan bekerja sama dengan pihak bank sampah” (SUL,Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018)

Kota berwawasan lingkungan merupakan salah satu jawaban

membangun kota yang lebih baik karena secara efisien menggunakan

sumber daya kota. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan penggunaan

sumberdaya, meminimalkan jumlah limbah, mengurangi panggunaan air,

udara, tumbuhan, fauna, pantai ataupun danau dengan komponen buatan

jalan, bangunan, jembatan

“……., kalo menurutku apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintahsebagai regulator lumayan baikmi sisa bagaimana kita tingkatkan lagikedepannya” (SAM, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018)

Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan

institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya

ditangani oleh perusahaan pengolah sampah

“…….., Peranna pemerintah saat ini cukupmilah Cuma perlu ditambahlagi armada pengangkut sampahnya karena biasanya itu sampahmenumpuk sampai 3 hari baru diambil” (IRN, Masyarakat, Wawancara 29Juli 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemprosesan

daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya

mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan

biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan,

lingkungan, atau estetika.

65

“……., Menurut saya, peran pemerintah sebagai regulator baekmi tawwaCuma perlu kerja sama yang baik khususnya kepadan kitas ini sebagaimasyarakat…..” (BAS, Masyarakat, Wawancara 29 Juli 2018)

Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya

alam (resources recovery). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat,

cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk

masing-masing jenis zat

C. Pembahasan

Hasil dari pengolahan dan penyajian data yang telah dilakukan akan

dibahas sesuai dengan variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut: Dalam

melakukan peranan, masyarakat biasanya memberi fasilitas-fasilitas pada

individu untuk dapat menjalankan peranan.lembaga-lemabga kemasyarakatan

merupakan bagian masyarakat yang banyak manyediakan peluang-peluang

untuk melaksanakan peranan. Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan

terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat

terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan

kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap

masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam

menjalankan perannya atau kewajiban-kewajiabannya. Peranan-peranan dapat

dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehinga struktur masyarakat

dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan (Soekanto,

2013:213).

Menurut After dalam Inu Kencana (2015:23) pemerintah itu

merupakan satuan anggota yang paling umum yaitu memiliki tanggung jawab

66

tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, dan monopoli

praktis mengenai kekuasaan paksaan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama

dalam studi ilmu politik gejalah pemerintahan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari usaran kekuasaan.Bahkan menurut Kuper dalam Muhadam

(2013:31) istilah government (pemerintah) dan segala bentuk merupakan

jantung dari ilmu studi politik.

Sedangkan pemerintah menurut Finer dalam Muhadam (2013:14)

setidaknya menunjukkan empat pengertian pokok yaitu pertama pemerintah

merujuk suatu proses pemerintahan dimana kekuasaan dioperasionalisasikan

oleh mereka yang memegan kekuasaan secara sah. Semua proses yang

berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan

aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat

dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan

ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan

mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah. Kedua istilah

pemerintah menunjuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut

berlangsung. Ketiga pemerintah menunjuk secara langsung person Keempat

pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem

pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni strukturdan pengelolaan badan

pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah

Pengelolaan sampah pengumpulan, pengangkutan, pemprosesan daur

ulang atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu

pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya

67

dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau

estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya

alam (resources recovery).

Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif

dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara

berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan

dan antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah

yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan

biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk

sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan

pengolah sampah.

Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di

antaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan

ketersediaan lahan.dan adapun Tujuan Pengelolaan sampah merupakan proses

yang diperlukan. Proses pemilahan sampah yang masih memiliki nilai secara

materiil untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang (reuse). Ada

beberapa cara daur ulang, pertama adalah mengambil bahan sampahnya untuk

diproses lagi atau mengambil energi dari bahan yang bisa dibakar.

1. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang

berkesinambungan. Pemberdayaan mengandung arti mengembangkan

kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya

68

dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Pemberdayaan

masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat

yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak

yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan

kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada

performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari

bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang

berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara

sengaja oleh pemerintah. Kedua istilah pemerintah menunjuk pada

keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Ketiga

pemerintah menunjuk secara langsung person Keempat pemerintah juga

dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintah dalam

suatu masyarakat, yakni strukturdan pengelolaan badan pemerintah serta

hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah

Peneliti menyimpulkan bahwa Salah satu masyarakat yang harus

diberdayakan adalah masyarakat pemulung, karena sumber daya manusia

pemulung dalam upaya peningkatan kualitas baik manusia sebagai insan

maupun sebagai sumber daya pembangunan terasa semakin penting.

Melihat kondisi di lapangan, kiranya perlu terobosan strategi dan langkah

inovatif dalam melindungi dan memberdayakan pemulung, agar pemulung

tidak selalu menjadi korban. Perencanaan matang harus berbasis daya

dukung sumber daya alam dan lingkungan.

69

2. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau

di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses

alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai

ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang

atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola

secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak

terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas

air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan.

Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya

konflik sosial antar komponen masyarakat.Pada tahap pembuangan

akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik,

kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh

proses

Peneliti menyimpulkan bahwa keberadaan sampah dalam jumlah

yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan

menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak

terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial

ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA

terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen

masyarakat.

70

3. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-

rawa dan dataran rendah, sampah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, dapat

diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses pengelolaan yang

telah ditentukan lebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk sampah

tersebut terhadap ternak. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat

memberikan pengaruh negatif yaitu Pertama, pengaruh terhadap kesehatan,

diantaranya pengelolaan sampah yang kurang baik akan menjadikan

sampah sebagai tempat perkembangbiakan vektor penyakit (seperti lalat,

tikus. serangga, jamur); penyakit saluran pencernaan (diare, kolera dan

typus) disebabkan banyaknya lalat yang hidup berkembang biak di sekitar

lingkungan tempat penumpukan sampah.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan peranan,

masyarakat biasanya memberi fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat

menjalankan peranan.lembaga-lemabga kemasyarakatan merupakan bagian

masyarakat yang banyak manyediakan peluang-peluang untuk

melaksanakan peranan. Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan

terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari

masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari

pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang

peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan

dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajiabannya.

71

4. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola

secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak

terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas

air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan.

Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya

konflik sosial antar komponen masyarakat

Peneliti menyimpulkan bahwa harapan dari masyarakat terhadap

pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan

kedua harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat

atau terhadap orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan

perannya atau kewajiban-kewajiabannya. Peranan-peranan dapat dilihat

sebagai bagian dari struktur masyarakat sehinga struktur masyarakat dapat

dilihat peranan yang saling berhubungan.

72

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Sampah di Kota Makassar

dengan jumlah sampel 6 orang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai fasilitator dalam pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah

tentang peran pemerintah yang belum berjalan dengan baik.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai dinamisator dalam

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan

akhir sampah tentang kelompok masyarakat pengelola sampah sudah

berjalan dengan baik.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai regulator dalam pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah

pada umumnya sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat memberikan informasi tentang

peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat dalam

mengelola sampah

2. Diharapkan kepada pihak bank sampah agar lebih meningkatkan

pelayanannya kepada masyarakat dalam mengelola sampah

73

3. Diharapkan kepada masyarakat setempat agar kiranya bergotong royong

untuk mewujudkan Makassar bersih dan tidak rantasa’ sesuai dengan

program pemerintah Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Anwas, Oos. M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung:Alvabeta

Arif (2012), Peran pemerintah dalam pembinaan masyarakat : Bandung: Alfabeta

Bachtiar, A.M. 2012. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam PelaksanaanPembangunan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di KecamatanMasamba Kab. Luwu Utara. Unismuh Makassar.

Buku, Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi. Fisipol UnismuhMakassar.

Bungin, M. B. 2013. Penelitian kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, KebijakanPublik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Putra Grafika.

Friedman. M. M. 20122. Family Nursing. Theory & Practice. Jakarta: EGC

Hakim, Lukman. 2013. Pemberdayaan Masyarakat: Sketsa Teori danPendekatan. Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan UniversitasMuhammadiyah Makassar.

Labolo, Muhadam., 2013. Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Rajawali Pers.

Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Jimmy, Ibrahim, 2012. Prospek Otonomi Daerah. Semarang: Dahara Prize.

Kencana, Inu., 2012. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.

2013. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama.

2014. Manajemen Ilmu Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama.

Rozalik Abdullah, 2012. Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepaladaerah secara langsung. Jakarta : PT. Raja Grasindo.

Sembiring, Masana., 2012. Budaya Dan Kinerja Organisasi, Bandung:Fokusmedia.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta

Soekanto, S . 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

UU NO .18 / 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Verawati, Tuti A., 2012. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan MasyarakatMakassar: Universitas ’45 Makassar

Sumber Internet :

Harahap, W, Syaiful. 2015 Harian sudut pandang. Sulawesi selatan

LAMPIRAN I

LEMBAR OBSERVASI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAANKELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLAAN SAMPAH

DI KOTA MAKASSAR

No. Responden :

A. Identitas Responden

1. Nama :

2. Umur :

3. Pekerjaan :

4. Alamat :

B. Pengelolaan Sampah

1. Sampah Kering

2. Sampah Basah

3. Limbah Kering

4. Limbah Basah

5. Keadaan Sampah Berserakan

6. Lingkungan Sekitar Dengan Penduduk Padat

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAANKELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLAAN SAMPAH

DI KOTA MAKASSAR

No. Responden :

A. Identitas Responden

1. Nama :

2. Umur :

3. Pekerjaan :

4. Alamat :

B. Pertanyaan Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan

Kelompok Masyarakat Pengelolaan Sampah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan sampah?

2. Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam

a. Pemilahan

b. Pengumpulan

c. Pengangkutan

d. Pengolahan

e. Pemrosesan akhir sampah

3. Bagaimana peran pemerintah sebagai dinamisator dalam

a. Pemilahan

b. Pengumpulan

c. Pengangkutan

d. Pengolahan

e. Pemrosesan akhir sampah

4. Bagaimana peran pemerintah sebagai regulator dalam

a. Pemilahan

b. Pengumpulan

c. Pengangkutan

d. Pengolahan

e. Pemrosesan akhir sampah

DOKUMENTASI PENELITIAN

RIWAYAT HIDUP

ZULFAHMI, Lahir di Kaemba 01 April 1991, Anak ke

dua dari empat bersaudara, Anak dari pasangan Muh.

Rabbany Khalid dan Syumriati.

Penulis masuk jenjang pendidikan pertama di Sekolah

Dasar Negeri No. 29 Inpres Kaemba. I Marusu Kabupaten Maros dan selesai

pada tahun 2003, Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 3 Maros Kabupaten Maros dan selesai pada tahun 2007,

Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Marusu dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan selesai pada tahun 2010,

Pada tahun 2011 memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Strata

Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan studinya pada tahun

2018.