SK Komite

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 SALATIGANomor : 421.3 / 345 /2012

TENTANG SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH

PERIODE 2012 s.d. 2014,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.b.bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Komite Sekolah yang mandiri.c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya Komite Sekolah dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Salatiga tentang Susunan Pengurus Komite Sekolah. Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio nal ( Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2390 ).2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masya - rakat dalam Pendidikan Nasional.3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ).4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000.5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852 ).6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 / M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 / U / 2002 tentang Dewan Sekolah dan Komite Sekolah.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN :Menetapkan: Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Salatiga tentang Susunan Pengurus Komite Sekolah.Pasal 1Membentuk Komite Sekolah atas prakarsa Masyarakat, Satuan Pendidikan, dan atau Pemerintah Kota dengan rumusan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

Pasal 2Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Sekolah yang relevan.

Pasal 3Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0293/U/1993 tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan tanggal 31 Juli 2014

Ditetapkan di: SALATIGAPada tanggal: 24 September 2012

Kepala Sekolah,

Drs. Bambang Subiyakto, M.PdNIP. 19611023 198803 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Salatiga2. Dewan Pendidikan Kota Salatiga3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga4. Pengurus Komite SMP Negeri 3 Salatiga5. Arsip

Lampiran I: Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Salatiga Nomor: 421.3/345/2012 Tanggal: 24 September 2012

SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAHSMP NEGERI 3 SALATIGAPERIODE 2012 S.D. 2014

NoNamaJabatanUnsurAlamat

1Slamet Riyadi, S.HKetua, merangkap anggota Tokoh MasyarakatJl Purbaya II/20 Salatiga/081565280560

2H. SaefudinSekertaris, merangkap anggota Orangtua SiswaBener RT 02/01 Tengaran/081325469994

3Teguh Sugiyarto, S.Pd.Wakil Sekretaris, merangkap anggotaGuruJl Fatmawati No. 200 RT 01/03. 312127

4Darmanto, S.EBendahara,merangkap anggotaProfesionalJl Canden 17 Kutowinangun/085742291717

5Anik Prihati, S.Pd,. M.PdWakil Bendahara,merangkap anggotaGuruJl Sardulo II Macanan Rt 02/02

6Purwadi, B.Sc.Anggota, SeksiPendidikanWakil AlumniBandungan ~ Gedangan RT I/I 0822985730

7Drs. AhmadiAnggota, SeksiPendidikanOrangtua siswaPerum Kecandran Indah N0. A.27 Salatiga/ 081575257660

8Widodo, S.SAnggota, SeksiPendidikanGuruDs. Tuwan Kulon Rt 03/04 Ampel Boyolali

9Slamet Riyadi, S.PdAnggota, SeksiPendidikanGuruKenteng RT 05/V Tegalrejo Salatiga

10Drs. Sulistyo,M.SiAnggota, Seksi Sarpra dan UsahaTokoh MasyarakatBagas Mukti Tingkir Lor. 314518

11Mahmudah, S.HAnggota, Seksi Sarpra dan UsahaTokoh MasyarakatDukuh

12Hj Tri Mulyani, S.PdAnggota, Seksi Sarpra dan usahaGuruJl Purbaya

13Endang Sri Nawa D, S.PdAnggota, Seksi Sarpra dan UsahaGuru Karangkepoh Salatiga

14Tiyono, S.PdAnggota, Seksi Sarpra dan UsahaGuruDs. Klero RT 10/03 Tengaran

15Indriyati Triningsih, S.EAnggota, Seksi Sarpra dan UsahaTata UsahaPerum Kecandran

Ditetapkan di: SALATIGAPada tanggal: 24 September 2012

Kepala Sekolah,

Drs. Bambang Subiyakto, M.PdNIP. 19611023 198803 1 005 ANGGARAN DASARKOMITE SEKOLAH SMP NEGERI 1 BALUSUPEMBUKAANDengan Rahmat dan petunjuk Allah SWT,Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka perlu pemberdayaan pendidikan yang berdaya saing, handal dan unggul. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, agar secara bersama sama merancang, merumuskan dan menetapkan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan.Bahwa dalam rangka memaksimalkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggraan pendidikan, maka perlu adanya wadah yang dapat menjadi mitra lembaga penyelenggaraan pendidikan. Wadah yang dimaksud adalah komite sekolah pada setiap satuan pendidikan. Untuk memaksimalkan kinerja komite sekolah, diperlukan pedoman atau aturan organisasi yang selanjutnya disebut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah.Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah ini disusun berdasarkan visi dan misi komite sekolah SMP Negeri 1 Balusu sebagai berikut:VISI : UNGGUL DALAM PRESTASI, MANDIRI DAN BERAKHLAKMULIAMISI :1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.2. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman peserta didik terhadap ajaran agama sehingga menjadi sumber kearifan dalam berprilaku.3. Mengembangkan bakat, minat dan daya kreasi peserta didik dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler.4. Menerapkan manajemen partisipatif dan demokratif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dalam pengambilan keputusan kebijakan sekolah.Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.BAB IPENGERTIAN NAMA DAN RUANG LINGKUPPasal 11. Pengertian komite sekolah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan relavansi dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.2. Nama badan adalah komite sekolah. SMP Negeri 1 Balusu3. Komite sekolah ini dibentuk pada tanggal 19 Juli 2010 di satuan pendidikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.4. Ruang lingkup komite sekolah meliputi, pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, jalur pendidikan luar sekolah.BAB IIKEDUDUKAN, SIFAT DAN PRINSIFPasal 21. Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.2. Komite sekolah bersifat independen.3. Komite sekolah menganut prinsip prinsip sebagai berikut : 1. Transparan, akuntabel, dan demokratis2. Merupakan mitra satuan pendidikanBAB IIIAZAS, DASAR, TUJUAN DAN KEGIATANPasal 3Komite sekolah berazaskan pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.Pasal 4Tujuan komite sekolah yaitu untuk :1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penylenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.4. Mencerdaskan kehidupan bengsa yang bermoral dan berbudi pekerti mulia.Pasal 5Untuk mewujudkan tujuan komite sekolah melakukan kegiatan sebagai berikut :1. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai pendidikan dan menyelenggarakan pelatiha/penelitian untuk meningkatkan sumber daya manusia ( SDM ) yang profesional dan memanfaatkan ilmu pengetahuan alam dan teknologi ( IPTEK ) serta iman dan taqwa ( IMTAQ ).2. Mengkaji berbagai sistem pendidikan yang cocok untuk masa depan bangsa serta memberikan saran saran mengenai kemungkinan adanya sistem pendidikan yang tepat untuk masa depan pendidikan.3. Memantau dan menyelidiki pelakdsanaan pendidikan serta memberikan pendapat pertimbangan dan saran kepada sekolah.4. Melaksanakan kerjasama dengan komite komite Sekolah dealam rangka penyelenggaraan pendidikan.5. Melaksanakan kerjasama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Barru dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.6. Melaksanakan kerjasama dengan Sekretariat Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menegah.7. Dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan dan demokratisasi pendidikan di Komite Sekolah.BAB IVPERAN DAN FUNGSIPasal 6Peran dan Fungsi Komite Sekolah:1. Komite Sekolah berperan sebagai:1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.2. Mendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.3. Pengontrol (cotrolling agency), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.2. Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakata.4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :(1) Kebijakan dan program pendidikan(2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)(3) Kriteria kinerja satuan pendidikan(4) Kriteria tenaga kependidikan(5) Kriteria fasilitas pendidikan; dan(6) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan1. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.2. Menggalang dana masyarakat dalam rangga pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.h. Komite Sekolah melakuikan akuntabilitas sebagai berikut:(1) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secxara periodik baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pgrom sekolah.(2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga,pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.BAB VSTRUKTUR ORGANISASIPasal 71. Keanggotaan Komite Sekolah:2. Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas: 1. Unsur masyarakat dapat bersal dari:1) Orang tua / wali peserta didik2) Tokoh masyarakat3) Tokoh pendidikan4) Dunia usaha/industri5) Organisasi profesi tenaga kependidikan6) Wakil alumni7) Wakil peserta didik.8) Unsur dewan guru yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah (maksimal 3 orang).b. Anggota komite sekolah sekurang kurangnya berjumlah 9 (sembilan) oang dan jumlahnya gasal.Pasal 81. Kepnegurusan Komite Sekolah terdiri daria. Pengurus sekurang-kurangya terdiri atas:1) Ketua2) Sekretaris3) Bendaharab. Pengurus dipilih dari dan oleh anggotac. Ketua bukan berasal dari kepala sekolah satuan pendidikan2. Ketua Sekretaris dan Bendahara dipilih oleh anggota;3. Untuk pertama kalinya pengurus / anggota komite sekolah ditetapkan dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan dan selanjutnya diangkat dan ditetapkan oleh pengurus atas kesepakatan/persetujuan anggota.BAB VIHAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUSPasal 91. Kewajiban anggota yaitu : 1. Memegang teguh dan melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan serta ketentuan komite sekolah.2. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan komite sekolah.3. Aktif melaksanakan dan menjalankan setiap program komite sekolah.4. Hak anggota : 1. Hak bicara dan hak suara2. Hak memilih dan dipilih3. Hak membela diri5. Kewajiban pengurus yaitu : 1. Sebagaimana kewajiban terhadap setiap anggota tersebut pada ayat I (satu) diatas2. Mewakili Komite Sekolah dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi dan atau organisasi terkait yang membeicarakan tentang pendidikan.3. Hak pengurus yaitu: 1. Sebagaimana hak terhadap setiap anggota tersebut pada ayat 2 (dua) diatas,2. Menandatangani setiap surat yang keluar untuk kepentingan Komite Sekolah.3. Setiap penggunaan hak-hak anggota/pengurus yang kurang lengkap akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau ketentuan tersendiri.BAB VIIMASA JABATAN DAN PERTANGGUNG JAWABANPasal 101. Pengurus dan anngota bekerja untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatannya berakhir dapat dinagkat kembali.2. Pengurus dan anggota berhenti karena:1. Masa jabatannya telah berakhir2. Atas permintaan sendiri3. Karena meninggal dunia4. Diberhentikan oleh pengurus atas kesepakatan anggota karena tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya.3. Pergantian antar waktu pengurus/anggota dilakukan oleh pengurus untuk mengisi posisi yang lowong dengan persetujuan anggota.Pasal 111. Pengurus komite sekolah melaporkan segala kegiatan dan usahanya setiap akhir tahun dan pada masa akhir jabatan.2. Pengurus komite sekolah memberikan pertanggungjawaban mengenai segala kegiatan dan usahanya yang telah dilakukan kepada rapat pleno yang diselenggarakan untuk itu.BAB VIIIMEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPATPasal 121. Komite sekolah terdiri dari:1. Memberi pertimbangan, dukungan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.2. Hal hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.2. Komite Sekolah dalam melaksanakan tugasnya bekerja secara purna waktu.Pasal 131. Rapat-rapat komite sekolah terdiri dari rapat pleno, rapat pengurus, rapat kerja, rapat koordinasi dan rapat lainnya.2. Pelaksanaan rapat komite sekolah diatur sebagai berikut :a. Rapat pleno dilakukan secara berskala, sekurang-kurangnya satu kali setahun.b. Rapat pengurus komite sekolah dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.c. Rapat kerja komite sekolah dilakukan setiap waktusesuai dengan kebutuhan dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan pengurus.d. Rapat koordinasi dilakukan sesuai kebutuhan.e. Rapat lain dilakukan sesuai dengan keperluannya.BAB IXKEUANGAN DAN KEKAYAANPasal 141. Keuangan komite sekolah diperoleh dari :1. Sumbangan dari orang tua/wali peserta didik.2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat3. Usaha-usaha lain yang sah.2. Segala kekayaan komite sekolah adalah milik komite sekolah.BAB XPERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBUBARANNYAPasal 151. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan rapat pengurus dengan anggota yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota/pengurus dan diputuskan dengan suara bulat.2. Peraturan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah dapat dibuat oleh pengurus yang disetujui/disepakati anggota untuk mengatur segala sesuatu yang oleh pengurus dianggap perlu dan berguna agar Komite Sekolah diurus dengan sebaik-baiknya.3. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan didalam rapat pleno yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan memenuhi quorum 2/3 dari jumlah pengurus ditambah anggota yang hadir.4. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga yang sama tujuannya dengan Komite Sekolah, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlakuBAB XIPENUTUPPasal 161. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur didalam anggaran rumah tangga, atau melalui peraturan lain yang ditetapkan sendiri oleh pengurus sebagai peraturan organisasi.2. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.Ditetapkan di : MadelloPada tanggal : 19 Agustus 2008PENGURUS KOMITE SEKOLAH SMP NEGERI 1 BALUSUKETUA SEKRETARISH. MUH. ARFI BAKRI MILENGANGGARAN RUMAH TANGGAKOMITE SEKOLAH SMP NEGERI 1 BALUSUBAB ITUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABPasal 1Komite Sekolah mempunyai tugas mewadahi penyaluran aspirasi masyarakat, meninmgkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penentuan kebijakan dan penyelenggaraaan pendidikan di satuan pendidikan.Pasal 2Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 1, Komite Sekolah melakukan kegiatan:1. Menyusun program kerja2. Membantu pengadaan dana, sarana dan prasarana serta bantuan lain yang diperlukan pada satuan pendidikan3. Menciptakan hubungan kerja sama yang baik antara lembaga pendidikan dengan masyarakat4. Membantu satuan pendidikan dalam pelaksanaan pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur.5. Membantu satuan pendidikan khususnya kejuruan dalam pembinaan ketrampilan dan kewiraswastaan.Pasal 3Komite Sekolah mempunyai wewenang:1. Mewakili masyarakat dalam memberikan pertimbangan kebijakan pendidikan masa depan yang bermutu.2. Mengadakan hubungan dan kerjasama antara keluarga, masyarakat, pemerintah dan satuan pendidikan.3. Mengadakan forum komunikasi/diskusi dalam usaha meningkatkan kegiatan pendidikan dan mencegah faktor-faktor penghambat kelancaran pendidikan di satuan pendidikan.4. Memberi pertimbangan pada satuan pendidikan tentang program pendidikan yang bermutu.Pasal 4Komite Sekolah mempunyai tanggung jawab atas:1. Tersusun dan terselenggaranya anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan program kerja tahunan secara baik.2. Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan sumbangan lainnya sesuai dengan ketentuan dan program kerja yang telah ditetapkan.BAB IIPROGRAM KERJAPasal 51. Program kerja sebagaimana tersebut pada pasal 2 meliputi: program kerja penyusunan kebijakan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan dan program pendayagunaan dan pengembangan tenaga.2. Program penyusunan kebijakan meliputi pembuatan rancangan RAPBS dan RIPS.3. Program pemberdayaan tenaga dari masyarakat dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan meliputi; tenaga, pemikiran, ihtiar dan kemampuan/keahlian.BAB IIIKEANGGOTAANPasal 61. Keanggotaan Komite Sekolah SMP Negeri 1 Balusu terdiri dari unsur masyarakat dari:- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan- Tokoh masyarakat- Tokoh pendidikan- Dunia Usaha/industri- Organisasi profesi.1. Pergantian antara waktu anggota komite sekolah dilakukan dengan memperhatikan unsur masyarakat yang diwakilinya.BAB IVKEWAJIABAN DAN HAK ANGGOTAPasal 71. Hak dan kewajiban yang timbul karena keanggotaan dalam Komite Sekolah dilaksanakan oleh anggota yang bersangkutan.2. Anggota Komite Sekolah yang tidak hadir dalam rapat pleno dianggap menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat pleno tersebut.Pasal 81. Tiap anggota berewajiban: 1. Menjunjung tinggi anggaran dasar Komite Sekolah2. Melaksanakan program kerja3. Tunduk pada AD dan ART Komite Sekolah2. Dalam hal tidak dapat menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan secara tertulis.3. Setiap anggota harus secara aktif melaksanakan segala keputusan yang sudah disepakati.BAB VORGANISASI DAN TATA KERJAPasal 91. Pengurus Komite Sekolah dipilih oleh anggota dalam rapat pleno dengan ketentuan bahwa jabatan ketua tidak berasal dari unsur kepala sekolah.1. Pengurus Komite Sekolah mewakili Komite Sekolah ke dalam dan ke luar serta bertanggung jawab kepada rapat pleno.2. Pengurus Komite Sekolah sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang yang terdiri dari: 1. Ketua2. Sekretaris3. Bendahara1. Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan pengurus harian yang bertugas melakukan kepengurusan sehari-hari.Pasal 101. Pengurus dipilih uintuk masa jabatan 3 (tiga) tahun2. Pengurus lama dapat dipilih kembali sebagi pengurus baru.3. Pergantian antar waktu pengurus dilakukan melalui rapat pleno.BAB VIMEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPATPasal 111. Komite Sekolah SM:P Negeri 1 Balusu dalam melaksanakan tugasnya membentuk bidang bidang yang terdiri atasi:1. 1. Bidang Pendidikan2. Bidang Bangunan3. Bidang Pengawasan4. Bidang Kemitraan5. Bidang HumasPasal 121. Rapat rapat Komite Sekolah terdiri dari rapat pleno, rapat pengueus, rapat seksi dan rapat kordinasi.2. Rapat pleno diselenggarakan sekurang-kurangya 1 (satu) kali setahun.3. Rapat pengurus diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan4. Rapat seksi dan kordinasi diselenggarakan menurut kebutuhan.Pasal 131. Kekuasaan tertinggi Komite Sekolah terletak pada rapat pleno.2. Rapat pleno memilih dan mengesahkan pengurus Komite Sekolah3. Rapat pleno mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.Pasal 141. Rapat pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) orang.2. Bila dalam rapat pleno jumlah anggota yang hadir tidak tercapai sebagaimana dimaksud ayat (1) rapat ditangguhkan selama dua kali tiga puluh menit.3. Bila dalam waktu dua kali tiga puluh menit jumlah suara masih belum tercapai, rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya 25% dari jumlah anggota.4. Anggota yang tidak hadir tetapi menyampaikan secara tertulis dianggap hadir.5. Rapat dapat dilaksanakan setelah dengan jelas dan atau terdapat pertanggungjawaban administratif tentang terlaksananya pemberithuan kepada anggota.Pasal 151. Keputusan rapat diambil secara musyawarah dan mufakat.2. Jika keputusan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak tercapai maka di tempuh dengan cara pemungutan suara.Ditetapkan di : MadelloPada tanggal : 19 Agustus 2008PENGURUS KOMITE SEKOLAH SMP NEGERI 1 BALUSUKETUA SEKRETARISH.MUH ARFI BAKRI MILENGRelatedPengawas Pendidikan Drs. Umar M, MM Jadi Inspektur Upacara di SMP Negeri 1 BalusuIn "Berita Serkolah"Menyambut HUT PGRI ke-56, PGRI Barru adakan Seminar Pendidikan In "Berita Serkolah"Pelepasan Si Abang Parellay Muntu, A.Md.Pd Memasuki Masa PurnabaktiIn "Berita Serkolah"Ditulis dalam Komite Sekolah Puisi-Puisi Badaruddin AmirPelepasan Si Abang Parellay Muntu, A.Md.Pd Memasuki MasaPurnabakti

Program Kerja Komite

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. DASAR Dasar hukum Program Kerja Komite Sekolah SMP Negeri 3 Salatiga Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah :a. Undang Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).b. Undang Undang N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalc. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. d. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Salatiga nomor : 421.3/ 345 /2012 tertanggal 24 September 2012.e. Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART )

2. Maksud Penyusunan Program Kerja Komite Sekolah SMP Negeri 3 Salatiga mengandung maksud sebagai berikut :a. Sebagai pedoman kerja bagi komite sekolah dalam melaksanakan kerja kemitraan dan bersenergi dengan sekolah dan pihak lain b. Sebagai bahan tolok ukur penilaian hasil kerja c. Sebagai sumber data dan informasi

3. Tujuan Penyusunan Program Kerja Komite Sekolah SMP Negeri 3 Salatiga mengandung tujuan sebagai berikut :a. Membina hubungan dengan sekolah b. Membina hubungan dengan pihak lain c. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan d. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan e. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi,akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan.

4. Sasaran Sasaran Program Kerja Komite Sekolah SMP Negeri 3 Salatiga adalah untuk memperlancar kegiatan kegiatan sekolah secara umum yang meliputi, Kurikulum, Ketenagaan, Kesiswaan, Sarana/Prasana, Humas dan Ketatalaksanaan Sekolah.

BAB II

PROGRAM KERJA KOMITE SEKOLAHTAHUN PELAJARAN 2012/2013

Komite Sekolah bertujuan :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan SMP Negeri 3 Salatiga.2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 3 Salatiga.3. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di SMP Negeri 3 Salatiga.

Komite Sekolah berperan sebagai :

1. Pemberi pertimbangan ( advisory agency ) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di SMP Negeri 3 Salatiga.2. Pendukung ( supporting agency ), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 3 Salatiga.3. Pengontrol ( controlling agency ) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan keluaran pendidikan di SMP Negeri 3 Salatiga.4. Mediator antara sekolah dengan orangtua siswa di SMP Negeri 3 Salatiga kaitan dengan program pemerintah.

Komite Sekolah berfungsi sebagai :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat ( perorangan/organisasi/pengusaha ) dan SMP Negeri 3 Salatiga berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat ( orang tua siswa ).4. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi mengenai :a. Kebijakan dan Program Pendidikan.b. Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah ( RAKS ) yang menyangkut sumber dana dari orangtua siswa.c. Kriteria fasilitas pendidikan.d. Kriteria kinerja satuan pendidikan.e. Kriteria tenaga kependidikan.f. Hal hal lain yang terkait dengan kemajuan pendidikan.5. Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.6. Menggalang dana sukarela masyarakat ( orang tua siswa ) dalam rangka pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 3 Salatiga7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di SMP Negeri 3 SalatigaAgenda Komite Sekolah :

1. Rapat koordinasi Kepala Sekolah dengan komite sekolah tentang upaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia sekolah2. Rapat koordinasi Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah tentang upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah. 3. Pertemuan Pembahasan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ).4. Pertemuan Orang tua siswa, Komite Sekolah , Kepala Sekolah,Guru dan Pegawai5. Rapat Koordinasi menghadapi Ulangan Tengah Semester, Ulangan Semester Gasal/Genap, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional.6. Rapat Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah tentang Pengadaan Sarana/Prasarana ( gedung, media pembelajaran dll ).

Program Kerja Jangka Pendek : 1. Rapat pengurus Komite sekolah secara periodik.2. Membantu mempromosikan SMP Negeri 3 Salatiga.3. Kerjasama dalam peningkatan mutu pendidikan.4. Membantu mengusahakan dana untuk pembangunan fisik sekolah.Program Kerja Jangka Menengah : 1. Terlibat langsung dengan pertemuan orang tua siswa.2. Ikut mempromosikan SMP Negeri 3 Salatiga.3. Mendukung program peningkatan mutu pendidikan.4. Mendukung program peningkatan sarana prasarana SMP Negeri 3 Salatiga dengan mencari dana untuk pembangunan sekolah, misal dengan orangtua siswa.5. Mengevaluasi prestasi sekolah yang telah dicapai.Program Kerja Jangka Panjang :1. Memonitor peningkatan mutu pendidikan.2. Meningkatkan mutu guru dan karyawan.3. Membantu mengusahakan dana untuk pemeliharaan sarana fisik sekolah.4. Pencitraan publik sekolah di mata masyarakat.

BAB IIITEKNIK PELAKSANAAN

A. ORGANISASIAda berbagai definisi atau batasan organisasi. Salah satu definisi tersebut adalah sebagai berikut. Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar keterikatan yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan atau sekelompok tujuan. Definisi ini sangat cocok jika diterapkan pada organisasi Komite Sekolah.Dalam definisi tersebut terkandung terminologi kesatuan (entity) sosial. Kesatuan sosial dalam hal Komite Sekolah adalah masyarakat sekolah yang peduli pendidikan yang berinteraksi satu sama lain. Pengertian dikoordinasikan secara sadar bahwa organisasi itu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen, artinya roda organisasi harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen moderen. Keterikatan yang terus-menerus berarti masyarakat secara sadar merasa terikat dengan sekolah karena mereka peduli dengan pendidikan. Terakhir adalah bahwa organisasi itu memiliki tujuan atau kelompok tujuan. Sebagaimana telah diuraikan di muka ada empat tujuan pembentukan Komite Sekolah, dan tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan tersebut, sehingga dihasilkan lulusan yang bermutu ditinjau dari aspek akademik dan non-akademik.1. Perangkat Organisasi Komite SekolahPerangkat organisasi Komite Sekolah minimal yang harus ada, yang memungkinkan berjalannya roda organisasi Komite Sekolah adalah: Personel Komite Sekolah, Struktur Organisasi disertai job description setiap personel dan tata-hubungan antarpersonel, Panduan Organisasi (antara lain berupa AD/ART), fasilitas penunjang (Kantor/Sekretariat, tenaga administrasi).2. KepengurusanKomite Sekolah yang terdiri atas personel yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang ada (dijelaskan pada topik Pembentukan Komite Sekolah) dibentuk menjadi sebuah organisasi yang paling tidak terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. 3. Struktur OrganisasiDalam keadaan organisasi Komite Sekolah dengan kegiatan yang lebih kompleks, struktur organisasi dapat lebih diperluas dengan beberapa Ketua Bidang, dan beberapa Seksi. 4. Job description ( Pembagian Tugas )Guna menjalankan roda organisasi Komite Sekolah, perlu dibuat job description bagi setiap personel pada setiap jabatan yang diembannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas. Dalam hal ini job description berupa panduan siapa mengerjakan apa dan masing-masing personel bertanggung jawab atas terlaksananya tugas yang ia diemban. Terkait dengan job description, juga disusun panduan tata-hubungan antarpersonel. Misalnya Seksi Penggalangan dana masyarakat berada di bawah korrdinasi Ketua Bidang Sumberdaya. Salah satu hal yang penting diketahui oleh semua angota pengurus Komite Sekolah adalah mengenal satu sama lain dan masing-masing mengetahui kelebihan (dan kalau mungkin kelemahan) masing-masing. Hal ini penting bagi penempatan personel pada jabatan tertentu dalam organisasi Komite Sekolah. Perlu dihindari penempatan seseorang dalam organisasi adalah berdasarkan kedudukan, kepangkatan, atau kekayaaan.5. AD/ARTAD/ART merupakan salah satu perangkat organisasi yang penting. Dalam hal organisasi masih merupakan organisasi yang sederhana dengan kegiatan yang masih terbatas, AD/ART tidak harus ada dulu. Akan tetapi Komite Sekolah tetap harus memiliki panduan berorganisasi, dan roda organisasi berjalan berdasarkan panduan tersebut. Dalam AD/ART atau Panduan Organisasi paling tidak harus diatur mengenai: Dasar, Tujuan, dan kegiatan dari Komite Sekolah, ketentuan keanggotaan dan kepengurusan (termasuk masa bakti), hak dan kewajiban anggota dan pengurus, ketentuan tentang pengelolan keuangan, mekanisme pengambilan keputusan, perubahan Panduan Organisasi atau AD/ART, dan pembubaran organisasi6. Fasilitas Penunjang. Sebuah organisasi dapat dikatakan mustahil berjalan tanapa didukung oleh fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang sebuah Komite Sekolah yang paling sederhana adalah adanya meja kerja bagi Ketua Komite, baik di rumah sang Ketua, di sebuah sekolah, atau bahkan di sebuah Kantor Khusus Komite Sekolah yang memiliki fasilitas ruang-ruang kerja pengurus, ruang rapat, fasilitas administrasi, dan karyawan.

B. MEMBANGUN ORGANISASI KOMITE SEKOLAH YANG EFEKTIFKomite Sekolah dapat memutarkan roda organisasi dengan dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Hal yang laping sederhana yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah adalah konsolidasi organisasi1. Penyamaan visi. Sebuah organisasi dapat berjalan apabila semua anggota pengurus dan anggota organisasi tersebut memiliki visi yang sama. Telah disinggung di muka bahwa tujuan akhir dari keberadaan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan adalah untuk memingkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Ada prinsip yang harus dipegang oleh semua anggota Komite Sekolah, yaitu Komite Sekolah tidak mengambil peran satuan pendidikan, tidak juga mengambil peran pemerintah atau birokrasi.2. Membangun Tim Yang EfektifSebuah organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak terjadi kebersamaan di dalam tim. Oleh karena itu perlu dibangun sistem kebersamaan, yaitu membangun sebuah Team Work yang efektif (Paparan tentang Team Work, tersedia secara terpisah).3. Mengembangkan KreativitasSebuah organisasi akan berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien apabila organisasi tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang penuh kreativitas. Orang yang kreatif adalah orang yang selalu bertanya tentang sesuatu yang dianggap masalah. Orang kreatif adalah orang yang selalu berfikir untuk menemukan solusi untuk memecahan suatu masalah. Orang yang kreatif selalu memiliki gagasan-gagasan baru, yang kadang-kadang tidak pernah dipikirkan orang lain. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mendukung pengembangan kreativitas.

C. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN MASALAH YANG DITEMUKANSebuah Komite Sekolah dapat menjalankan roda organisasi melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut barangkali ada yang belum menyentuh substansi peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah konsolidasi organisasi seperti yang disinggung di muka. Kegiatan lain adalah misalnya penyusunan Panduan Organisasi atau Penyusunan AD/ART atau melengkapi kelengkapan organisasi.Komite Sekolah yang telah memenuhi syarat minimal sebagai sebuah organisasi, dapat melangkah lebih jauh dalam menjalankan roda organisasi, dan mulai menyentuh substansi mutu pendidikan. Dalam hal ini Komite Sekolah dapat memulai kegiatannya dengan berangkat dari upaya pemecahan masalah yang dapat diidentifikasi. Berikut ini tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah.1. Identifikasi Masalah. Setiap sekolah atau satuan pendidikan tentu memiliki maslah yang berbeda-beda. Langkah yang perlu dilakukan oleh Komite Sekolah dalam menjalankan roda organisasi adalan identifikasi masalah, baik masalah akademik, maupun masalah non-akademik. Dapat dipastikan bahwa akan banyak sekali masalah yang dapat diidentifikasi (Teknik identifikasi masalah disajikan dalam sesi tersendiri). 2. Menentukan Prioritas. Dari sekian banyak masalah yang berhasil diidentifikasi harus dipilih masalah yang akan menjadi prioritas, dikaitkan dengan ketersediaan personel, dana, dan penunjang.

BAB IVPENUTUP

Marilah kita mohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, agar pelaksanaan program ini dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang baik sesuai yang kita harapkan. Amiin .

LAMPIRAN

1. Nama nama pengurus komite SMP Negeri 3 Salatiga ( 2012 s.d. 2014 ).

Penasehat: Ketua : Slamet Riyadi, S.HSekertaris : H SaefudinWkl Sekertaris : Teguh Sugiyarto, S.PdBendahara: Darmanto, S.EWkl Bendahara: Anik Prihati, S.Pd., M.PdAnggota: 1. Purwadi, B.Sc2. Drs. Sulistyo, M.Si3. Drs. Ahmadi4. Mahmudah, S.H5. Hj Tri Mulyani, S.Pd6. Endang Srinawa D, S.Pd7. Slamet Riyadi, S.Pd8. Widodo, S.S9. Tiyono, S.Pd10. Indriyati Triningsih, S.E

2. Pembagian Tugas ( rumuskan bareng bareng )

Seksi seksiPaguyuban kelas ( bila diperlukan ).

Ditetapkan di: SalatigaPada tanggal:

Ketua,Sekertaris

Slamet Riyadi, S.HH. SaefudinDiposkan oleh teguh sugiyarto di 11.01 Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke PinterestAD/ART Komite

ANGGARAN DASARKOMITE SEKOLAHSMP NEGERI 3 SALATIGA

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. ( UU N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ).Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ( MPMBS ) dapat diartikan sebagai wujud manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan warga sekolah ( guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orangtua siswa dan masyarakat ). Maka keberadaan organisasi yang menampung partisipasi stakeholder dalam pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas tentang kebijakan pendidikan dalam bentuk Komite Sekolah di SMP Negeri 3 Salatiga memang perlu dibentuk , sekaligus sebagai mitra dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

BAB IVISI DAN MISI KOMITE SEKOLAHSMP NEGERI 3 SALATIGA

Pasal 1

Visi Komite SMP Negeri 3 Salatiga adalah kejar Prestasi, Pelopor dalam IPTEK dan Imtaq, Teladan dalam bersikap dan bertindak, berwawasan lingkungan dan kebangsaan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 2

Misi Komite SMP Negeri 3 Salatiga adalah :1. Menggiatkan minat belajar.2. Mewujudkan kualitas kelulusan3. Membentuk generasi yang cerdas, terampil dan kreatif berdedikasi dan cinta tanah air, serta berbudi pekerti luhur.4. Mewujudkan semangat dan prestasi kerja yang dilandasi dengan kekeluargaan dan keteladanan.5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat6. Menciptakan keselarasan, keseimbangan emosi, intelektual dalam mewujudkan situasi yang kondusif menuju terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional.

BAB IINAMA, SIFAT, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Nama dari organisasi adalah Komite Sekolah SMP Negeri 3 Salatiga, yang selanjutnya disebut dengan Komite Sekolah.

Pasal 4

Komite Sekolah bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah, merupakan mitra kerja SMP Negeri 3 Salatiga.

Pasal 5

Komite Sekolah berkedudukan di SMP Negeri 3 Salatiga, Jalan Stadion Nomor 4 Telepon/Fax ( 0298 ) 326260.

BAB IIIDASAR, TUJUAN, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 6

Komite Sekolah berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

Pasal 7

Komite Sekolah bertujuan :1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan SMP Negeri 3 Salatiga.2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 3 Salatiga.3. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di SMP Negeri 3 Salatiga.

Pasal 8

Komite Sekolah berperan sebagai :1. Pemberi pertimbangan ( advisory agency ) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di SMP Negeri 3 Salatiga.2. Pendukung ( supporting agency ), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 3 Salatiga.3. Pengontrol ( controlling agency ) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan keluaran pendidikan di SMP Negeri 3 Salatiga.4. Mediator antara sekolah dengan orangtua siswa di SMP Negeri 3 Salatiga.

Pasal 9

Komite Sekolah berfungsi sabagai :1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat ( perorangan/organisasi/pengusaha ) dan SMP Negeri 3 Salatiga berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat ( orang tua siswa ).4. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi mengenai :a. Kebijakan dan Program Pendidikan.b. Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah ( RAKS ) c. Kriteria fasilitas pendidikan.d. Hal hal lain yang terkait dengan kemajuan pendidikan.5. Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.6. Menggalang dana sukarela masyarakat ( orang tua siswa ) dalam rangka pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 3 Salatiga.7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di SMP Negeri 3 Salatiga.

BAB IVKEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

Keanggotaan Komite Sekolah dapat melibatkan :1. Unsur Masyarakat :a. Orang tua / wali siswab. Tokoh masyarakatc. Tokoh pendidikand. Pengusahae. Organisasi profesi tenaga pendidikanf. Wakil alumnig. Wakil peserta didik2. Unsur Dewan Guru, Badan Perwakilan Desa3. Anggota Komite Sekolah sekurang kurangnya berjumlah 9 ( sembilan ) orang dan jumlahnya gasal.4. Keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Salatiga.

Pasal 11

1. Kepengurusan Komite Sekolah sekurang kurangnya terdiri atas Ketua, Sekertaris, dan Bendahara.2. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.3. Ketua bukan berasal dari Kepala SMP Negeri 3 Salatiga.

BAB VMASA JABATAN DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 12

1. Masa jabatan anggota Komite Sekolah adalah 2 ( dua ) tahun.2. Ketua Komite Sekolah dapat dijabat oleh orang yang sama sebanyak banyaknya untuk 2 ( dua ) kali masa jabatan berturut turut.3. anggota Komite Sekolah dapat menjadi anggota kembali sebanyak banyaknya untuk 2 ( dua ) periode berturut turut.4. Selambat lambatnya 2 ( dua ) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Pengurus Komite sekolah berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban dan memfasilitasi pembentukan pengurus baru.

Pasal 13

Keanggotaan komite sekolah berakhir apabila yang bersangkutan :1. Masa jabatannya telah berakhir.2. Berhenti karena permintaan sendiri.3. Terlibat dalam tindakan criminal.4. Menjalani hukuman akibat melanggar hokum.5. Diberhentikan oleh rapat pengurus.6. Meninggal dunia.

Pasal 14

1. Tata cara pemberhantian anggota Pengurus komite sekolah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.2. Pemberhentian keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Salatiga.

BAB VIKEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA PENGURUS

Pasal 15

Kewajiban setiap anggota pengurus adalah :1. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Komite Sekolah.2. mentaati Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.3. Melaksanakan program kerja organisasi secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.4. Tata cara pelaksanaan kewajiban dan sangsi terhadap pengabaian kewajiban diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Setiap anggota pengurus mempunyai hak :1. Bicara, suara , pilih dan hak hak lain yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.2. Hak bicara adalah hak anggota pengurus untuk mengemukakan pendapat dalam rapat rapat Komite Sekolah.3. Hak suara adalah hak anggota pengurus untuk memberikan suara dalam suatu pemilihan keputusan Komite Sekolah.4. Hak pilih adalah hak anggota pengurus untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilihan di lingkungan Komite Sekolah.

BAB VIIKEUANGAN

1. Sumber keuangan berasal dari sumbangan yang tidak mengikat, usaha usaha lain yang sah dan halal, RAKS yang relevan.2. Kekayaan organisasi dibukukan dan diinventarisasikan sebaik baiknya oleh Bendahara.3. Jika ada rekening Komite Sekolah, maka dibuka oleh Ketua, sekertaris dan Bendahara yang pencairannya ditanda tangani oleh Ketua bersama salah satu diantara Sekertaris dan Bendahara.

BAB VIIIRAPAT RAPAT

1. Komite Sekolah melakukan rapat rapat dan musyawarah2. Rincian tentang jenis, fungsi rapat dan musyawarah Komite Sekolah serta tata cara pengambilan keputusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IXPERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 19

1. Perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam Musyawarah khusus Komite Sekolah.2. Musyawarah khusus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diadakan atas usul sekurang kurangnya 10 ( sepuluh ) anggota pengurus komite Sekolah.3. Musyawarah khusus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dihadiri sekurang kurangnya 2/3 anggota pengurus Komite Sekolah.4. Perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 yang hadir dalam musyawarah khusus Komite sekolah.

Pasal 20

1. Pembubaran Komite Sekolah dilakukan dalam musyawarah khusus Komite Sekolah.2. Musyawarah khusus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 diadakan atas usul sekurang kurangnya 12 anggota pengurus Komite Sekolah.3. Musyawarah khusus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dihadiri sekurang kurangnya 2/3 anggota pengurus komite sekolah.4. Pembubaran Komte Sekolah harus disetujui sekurang kurangnya oleh 2/3 yang hadir dalam musyawarah khusus Komite Sekolah.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Hal hal yang belum diterapkan dalan Anggaran dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan atau peraturan organisasi.2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: SalatigaPada tanggal:

Ketua,Sekertaris

Slamet Riyadi, S.HH. Saefudin

ANGGARAN RUMAH TANGGAKOMITE SEKOLAHSMP NEGERI 3 SALATIGA

BAB IPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA

Pasal 1

Anggota Komite Sekolah adalah penduduk kota dimana satuan pendidikan tersebut berada, dengan syarat :1. Berusia minimal 21 tahun.2. Memiliki konsen terhadap pendidikan.3. Berpengalaman dalam bidang pendidikan.4. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat.

Pasal 2

Pemilihan anggota Komite Sekolah untuk penyusunan yang baru pertama kali difasilitasi oleh satuan pendidikan setempat, untuk selanjutnya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :1. Komite Sekolah mengumumkan adanya kegiatan pemilihan anggota dan persyaratan yang ditentukan serta mengundang pihak pihak terkait dan berkompeten untuk diusulkan sebagai calon anggota komite sekolah.2. Nama dan kelengkapan persyaratan calon anggota disampaikan kepada Komite Sekolah untuk diinventarisir dan dirangking urutan nominasinya.3. Pemilihan calon anggota pengurus, baru dilakukan pada forum yang dihadiri undangan yang telah ditetapkan oleh Komite Sekolah, difasilitasi Komite Sekolah.4. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.5. Tata tertib pemilihan anggota komite sekolah ditetapkan oleh komite sekolah.6. Untuk menjaga kesinambungan sebagian anggota komite sekolah lama harus masuk dalam susunan kepengurusan yang baru.7. Dengan difasilitasi oleh komite sekolah, 12 calon yang memperoleh suara terbanyak dan 5 orang anggota komite sekolah yang lama melakukan fungsionaris komite sekolah.8. Susunan kepengurusan komite sekolah yang baru disahkan oleh kepala sekolah.

BAB IISTRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

1. Pengurus komite sekolah terdiri dari :a. Kepala sekolah sebagai Nara sumberb. Seorang Ketua dan seorang wakil Ketuac. Seorang Sekertaris dan seorang wakil Sekertarisd. Seorang Bendahara dan seorang wakil Bendaharae. Dua orang seksi Pendidikanf. Dua orang seksi Usahag. Dua orang seksi Hubungan Masyarakath. Dua orang seksi Sarana Prasarana2. Setiap anggota komite sekolah menjadi anggota salah satu dari seksi yang ada3. Perubahan personal pada struktur organisasi komite sekolah hanya dapat dilakukan melalui rapat pleno komite sekolah.

BAB IIIHAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

1. Disamping hak hak sebagaimana disebut pada pasal 16 Anggaran Dasar komite sekolah, setiap anggota komite sekolah mempunyai hak hak administrasi sesuai peraturan organisasi.2. Setiap anggota komite sekolah mempunyai hak untuk memanfaatkan fasilitas organisasi guna melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan kewajiban anggota pengurus komite sekolah diatur sebagai berikut :1. Masing masing anggota komite sekolah bertanggungjawab atas tugas yang telah dialihkan kepada yang bersangkutan.2. Setiap angota pengurus komite sekolah bertanggungjawab untuk memelihara kerjasama dan koordinasi, guna ketercapaian program.3. Pengurus harian bertanggungjawab atas kelancaran dan koordinasi pelaksanaan program kegiatan komite sekolah secara menyeluruh.4. Uraian tugas masing masing anggota komite sekolah akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IVTATA HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

Pasal 6

Tata hubungan antara komite sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan komite sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif dan kooperatif.

BAB VJENIS DAN FUNGSI RAPAT

Pasal 7

1. Komite sekolah melakukan rapat pleno, rapat pengurus, dan musyawarah komite sekolah.2. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus, Nara sumber dan orangtua siswa dan jika ternyata karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka orangtua siswa dapat diundang per jenjang kelas pada hari yang sama waktu berbeda.3. Rapat pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua,Wakil Ketua, sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Nara Sumber.4. Musyawarah komite sekolah adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus komite sekolah.

Pasal 8

1. Musyawarah komite sekolah adalah instansi pengambilan keputusan tertinggi komite sekolah.2. Musyawarah komite sekolah berfungsi untuk :a. Mengesahkan program kerja komite sekolahb. Menetapkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga komite sekolah.c. Mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus.d. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga komite sekolah.e. Membubarkan komite sekolah.

3. Musyawarah komite sekolah diadakan sekurang kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 9

1. Rapat pleno berfungsi untuk :a. Membahas rencana program kerja tahunan dan RAKS yang diajukan satuan pendidikan.b. Membahas kebijakan kebijakan komite sekolah baik ke luar maupun ke dalam.c. Memfasilitasi pembentukan pengurus komite sekolah baru.2. Rapat pleno diadakan sekurang kurangnya dua kali dalam setahun.

Pasal 10

1. Rapat pengurus berfungsi untuk :a. Menyususn rencana program kerjab. Mepersiapkan bahan bahan dan kebijakan yang akan menjadi keputusan komite sekolah.c. Menyusun langkah langkah dalam melaksanakan rapat pleno.d. Menyusun langkah langkah dalam melaksanakan keputusan rapat pleno.e. Mengambil keputusan untuk melaksanakan ketentuan organisasi.f. Dalam keadaan mendesak mengambil dan menentukan kebijakan organisasi2. Rapat pengurus diadakan sekurang kurangnya sekali dalam dua bulan.

BAB VIMEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

1. Keputusan dalam rapat rapat komite sekolah sedapat mungkin ditetapkan dengan mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.2. Pemungutan suara dilakukan apabila rapat gagal mencapai kesepakatan, dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 dari rapat peserta.

BAB VIIPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

1. Pada setiap akhir masa jabatan komite sekolah wajib menyampaikan secara tertulis laporan pertanggungjawaban kinerja kepada orangtua siswa dan kepala SMP Negeri 3 Salatiga.2. Komite sekolah wajib menyampaikan progres report sekurang kurangnya setahun sekali kepada orang tua siswa dan kepala SMP Negeri 3 Salatiga.

BAB VIIIPENUTUP

1. Hal hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga diatur dalam keputusan atau peraturan organisasi.2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di: SalatigaPada tanggal:

Ketua,Sekertaris

Slamet Riyadi, S.HH SaefudinDiposkSOP SMP N 4 WONOGIRI

PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)SMP NEGERI 4 WONOGIRI

A. PERENCANAAN PROGRAM 1. Visi Sekolah/Madrasah a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya. b. Visi sekolah/madrasah: 1) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; 2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; 3) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional; 4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah; 5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; 6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. 2. Misi Sekolah/Madrasah a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan misi serta mengembangkannya. b. Misi sekolah/madrasah: 1) memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; 2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu; 3) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah; 4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah; 5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah;6) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat; 7) dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; 8) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. 3. Tujuan Sekolah/Madrasah a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya. b. Tujuan sekolah/madrasah: 1) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan); 2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat; 3) mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah; 4) mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; 5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan. 4. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah a. Sekolah/Madrasah membuat: 1) rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang 2) mendukung peningkatan mutu lulusan; 3) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah. b. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah: 1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah; 2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. c. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah. d. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. e. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai: 1) kesiswaan; 2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran; 3) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya; 4) sarana dan prasarana; 5) keuangan dan pembiayaan; 6) budaya dan lingkungan sekolah; 7) peranserta masyarakat dan kemitraan; 8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

B. PELAKSANAAN RENCANA KERJA 1. Pedoman Sekolah/Madrasah a. Sekolah/Madrasah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.b. Perumusan pedoman sekolah/madrasah:1) mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah/madrasah;2) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.c. Pedoman pengelolaan sekolah/madrasah meliputi:1) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); 2) kalender pendidikan/akademik; 3) struktur organisasi sekolah/madrasah; 4) pembagian tugas di antara guru; 5) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; 6) peraturan akademik; 7) tata tertib sekolah/madrasah; 8) kode etik sekolah/madrasah;9) biaya operasional sekolah/madrasah.d. Pedoman sekolah/madrasah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. e. Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi dalam skala tahunan, sementara lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan. 2. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah a. Struktur organisasi sekolah/madrasah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan. b. Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah/madrasah. c. Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi sekolah/madrasah: 1) memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal; 2) dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah; 3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah/madrasah. 3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah a. Kegiatan sekolah/madrasah: 1) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan; 2) dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada. b. Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah. c. Kepala sekolah/madrasah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang non-akademik pada rapat komite sekolah/madrasah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya. 4. Bidang Kesiswaan a.Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi: 1) Kriteria calon peserta didik: a) SD/MI berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog; b) SDLB/SMPLB/SMALB berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/atau sosial; c) SMP/MTs berasal dari lulusan SD, MI, Paket A atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat; d) SMA/SMK, MA/MAK berasal dari anggota masyarakat yang telah lulus dari SMP/MTs, Paket B atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat. 2) Penerimaan peserta didik sekolah/madrasah dilakukan: a) secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah/madrasah; b) tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi SD/MI, SMP/MTs penerima subsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; c) berdasar kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/SMK, MA/MAK, dan kriteria tambahan bagi SMK/MAK; d) sesuai dengan daya tampung sekolah/madrasah. 3) Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru. b. Sekolah/Madrasah: 1) memberikan layanan konseling kepada peserta didik; 2) melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik; 3) melakukan pembinaan prestasi unggulan; 4) melakukan pelacakan terhadap alumni. 5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 1) Sekolah/Madrasah menyusun KTSP. 2) Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya. 3) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. 4) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP. 5) Wakil Kepala SMP/MTs dan wakil kepala SMA/SMK/MA/MAK bidang kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP. 6) Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP. 7) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi. 8) Penyusunan KTSP tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sedangkan SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. Khusus untuk penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama. 9) Penyusunan KTSP tingkat MI dan MTs dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan MA dan MAK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. b. Kalender Pendidikan 1) Sekolah/Madrasah menyusun kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur. 2) Penyusunan kalender pendidikan/akademik: a) didasarkan pada Standar Isi; b) berisi mengenai pelaksanaan aktivitas sekolah/madrasah selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; c) diputuskan dalam rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah. 3) Sekolah/Madrasah menyusun jadwal penyusunan KTSP. 4) Sekolah/Madrasah menyusun mata pelajaran yang dijadwalkan pada semester gasal, dan semester genap. c. Program Pembelajaran 1)Sekolah/Madrasah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya. 2) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian. 3) Mutu pembelajaran di sekolah/madrasah dikembangkan dengan: a) model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses; b)melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; c) tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, dan memprediksi; d) pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru. 4) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu: a) meningkat rasa ingin tahunya; b) mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan; c) memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi; d) mengolah informasi menjadi pengetahuan; e) menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah; f) mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain; dan g) mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar. 5) Kepala sekolah/madrasah bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah. 6)Kepala SD/MI/SDLB/SMPLB/SMALB, wakil kepala SMP/MTs, dan wakil kepala SMA/SMK/MA/MAK bidang kurikulum bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran. 7) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara: a) merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir; b) menggunakan metoda pembelajaran yang bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran; c) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien; d)memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi peserta didik dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat; e) memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya; f) mengarahkan kepada pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah. d. Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik 1) Sekolah/Madrasah menyusun program penilaian hasil belajar yang berkeadilan, bertanggung jawab dan berkesinambungan. 2) Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada Standar Penilaian Pendidikan. 3) Sekolah/Madrasah menilai hasil belajar untuk seluruh kelompok mata pelajaran, dan membuat catatan keseluruhan, untuk menjadi bahan program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan kepada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dan dokumentasi. 4) Seluruh program penilaian hasil belajar disosialisasikan kepada guru. 5) Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara periodik, berdasarkan data kegagalan/kendala pelaksanaan program termasuk temuan penguji eksternal dalam rangka mendapatkan rencana penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab. 6)Sekolah/Madrasah menetapkan prosedur yang mengatur transparansi sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal yang berkelanjutan. 7) Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang telah dinilai. 8) Sekolah/Madrasah menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar. 9) Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang diajarkan. 10)Seperangkat metode penilaian perlu disiapkan dan digunakan secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan. 11)Sekolah/Madrasah menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. 12) Kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dipantau, didokumentasikan secara sistematis, dan digunakan sebagai balikan kepada peserta didik untuk perbaikan secara berkala. 13) Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti kesahihan, keandalan, dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode penilaian. 14) Sekolah/Madrasah melaporkan hasil belajar kepada orang tua peserta didik, komite sekolah/madrasah, dan institusi di atasnya.

e. Peraturan Akademik 1) Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan Peraturan Akademik. 2) Peraturan Akademik berisi: a) persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru; b) ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan; c) ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan; d) ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor. 3) Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah. 6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan a.Sekolah/Madrasah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. b. Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan: 1) disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 2) dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, menentukan sistem penghargaan, dan pengembangan profesi bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta menerapkannya secara profesional, adil, dan terbuka. c. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah/madrasah. d. Sekolah/Madrasah perlu mendukung upaya: 1) promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme; 2) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah/madrasah; 3) penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas; 4) mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan dengan diikuti orientasi tugas oleh pimpinan tertinggi sekolah/madrasah yang dilakukan setelah empat tahun, tetapi bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi. e. Sekolah/Madrasah mendayagunakan: 1)kepala sekolah/madrasah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah/madrasah; 2)wakil kepala SMP/MTs melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah; 3)wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kurikulum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola bidang kurikulum; 4) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang sarana prasarana melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola sarana prasarana; 5)wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola peserta didik; 6)wakil kepala SMK bidang hubungan industri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri; 7) guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas dan mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum; 8) konselor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik; 9)pelatih/instruktur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan; 10) tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan; 11) tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium; 12)teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran; 13)tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administratif; 14) tenaga kebersihan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan lingkungan. 7. Bidang Sarana dan Prasarana a.Sekolah/Madrasah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. b.Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal: 1) merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan; 2) mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan; 3) melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah/madrasah; 4) menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat; 5) pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan. c. Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. d. Pengelolaan sarana prasarana sekolah/madrasah: 1) direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan Prasarana; 2) dituangkan dalam rencana pokok (master plan) yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya. e. Pengelolaan perpustakaansekolah/madrasah perlu: 1) menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya; 2) merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik; 3) membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja; 4) melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal; 5) menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari sekolah/madrasah lain baik negeri maupun swasta. f.Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan. g.Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan ekstra-kurikuler peserta didik dan mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana. 8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan a. Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan. b. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah/Madrasah mengatur: 1) sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola; 2) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional; 3) kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya; 4) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta institusi di atasnya. c. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya. d.Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/madrasah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. 9. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah a.Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan. b. Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan: 1) berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting minimum yang akan dilaksanakan; 2) memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang, serta penjelasannya; 3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dalam rapat dewan pendidik. c. Sekolah/Madrasah menetapkan pedoman tata-tertib yang berisi: 1) tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan; 2) petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di Sekolah/Madrasah, serta pemberian sangsi bagi warga yang melanggar tata tertib. d. Tata tertib sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah/madrasah, dan peserta didik. e.Sekolah/Madrasah menetapkan kode etik warga sekolah/madrasah yang memuat norma tentang: 1) hubungan sesama warga di dalam lingkungan sekolah/madrasah dan hubungan antara warga sekolah/madrasah dengan masyarakat; 2) sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang mematuhi dan sangsi bagi yang melanggar. f. Kode etik sekolah/madrasah ditanamkan kepada seluruh warga sekolah/madrasah untuk menegakkan etika sekolah/madrasah. g. Sekolah/Madrasah perlu memiliki program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga sekolah/madrasahnya. h. Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur peserta didik memuat norma untuk: 1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya; 2) menghormati pendidik dan tenaga kependidikan; 3) mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi ketentuan pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku; 4) memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial di antara teman; 5) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama; 6) mencintai lingkungan, bangsa, dan negara; serta 7) menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah/madrasah. i. Peserta didik dalam menjaga norma pendidikan perlu mendapat bimbingan dengan keteladanan, pembinaan dengan membangun kemauan, serta pengembangan kreativitas dari pendidik dan tenaga kependidikan. j.Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur guru dan tenaga kependidikan memasukkan larangan bagi guru dan tenaga kependidikan, secara perseorangan maupun kolektif, untuk: 1) menjual buku pelajaran, seragam/bahan pakaian sekolah/madrasah, dan/atau perangkat sekolah lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik; 2) memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik; 3) memungut biaya dari peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang; 4) melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas hasil Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional. k. Kode etik sekolah/madrasah diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah. 10. Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah a. Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan. b. Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik. c. Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik. d. Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan. e. Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. f. Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah. g. Kemitraan SD/MI/SDLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/RA/BA atau yang setara di lingkungannya. h.Kemitraan SMP/MTs/SMPLB, atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri. i. Kemitraan SMA/SMK, MA/MAK, atau yang setara dilakukan minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs, atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya. j. Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

C. PENGAWASAN DAN EVALUASI1. Program Pengawasan a.Sekolah/Madrasah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. b.Penyusunan program pengawasan di sekolah/madrasah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan. c. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. d. Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. e. Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan. f. Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah. g.Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah dan orang tua/wali peserta didik. h.Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah. kepala sekolah/madrasah, secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan. i. Kepala sekolah/madrasah melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. j. Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah kepada bupati/walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasikan pada sekolah terkait. k.Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan di madrasah kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan pada madrasah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasikan pada madrasah terkait. l. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah/madrasah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan. m.Sekolah/Madrasah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah/madrasah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan. 2. Evaluasi Diri a. Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah. b. Sekolah/Madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. c. Sekolah/Madrasah melaksanakan: 1) evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik; 2) evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah. d. Evaluasi diri sekolah/madrasah dilakukan secara periodik berdasar pada data dan informasi yang sahih.3.Evaluasi dan Pengembangan KTSP Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan secara: a. komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir; b. berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun perubahan sosial; c. integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkat mata pelajaran; d. menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi: dewan pendidik, komite sekolah/madrasah, pemakai lulusan, dan alumni. 4. Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan a.Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, b.Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas. c. Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik. 5. Akreditasi Sekolah/Madrasah a.Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi. c. Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.

D. KEPEMIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH1. Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah/madrasah. 2. Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Kepala SMP/MTs/SMPLB dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah/madrasah. 4. Kepala SMA/MA dibantu minimal tigawakil kepala sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal tertentu atau sekolah/madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala sekolah/madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepala sekolah/madrasah. 5. Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah/madrasah kepada institusi di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara sekolah/madrasah. 6. Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkannya dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan. 7. Kepala sekolah/madrasah: a. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu; b. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai; c. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah/madrasah; d. membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu; e. bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah; f. melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah/madrasah; g. berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat; h. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik; i. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik; j. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum; k. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah; l. meningkatkan mutu pendidikan; m. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah; o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan; p. menjamin manajemen organisasidan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif; q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat; r. memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab. 8. Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah/madrasah sesuai dengan bidangnya. E. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN1. Sekolah/Madrasah: a. mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel; b. menyediakan fasilitas informasi yang efesien, efektif dan mudah diakses; c. menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan; d. melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan sekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

F. PENILAIAN KHUSUSKeberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP.