skenario 1 etika
DESCRIPTION
etika adalahTRANSCRIPT
A. DEFINISI ETIKA, MORAL, & BIOETIKA
ETIKA
Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas
akhlak (moral).
Menurut Ahmad Amin, “etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk,
menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai
oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya
diperbuat oleh manusia."
Menurut Soegarda Poerbakawatja, “etika adalah filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai,
ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama
mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai
tujuannya bentuk perbuatan”.
Menurut Martin [1993], etika didefinisikan sebagai "the discipline which can act as the
performance index or reference for our control system". Dengan demikian, etika akan memberikan
semacam batasan maupun standard yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok
sosialnya.
MORAL
Moral berasal dari ungkapan bahasa latin mores yang merupakan bentuk jamak dari perkataan mos
yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah
penetuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.
Moral dalam istilah dipahami juga sebagai :
1. prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk
2. kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah.
3. ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik.
Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Tingkah laku yang telah ditentukan
oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral. Moral yang menyangkut etika terbagi
menjadi dua yaitu :
Baik; segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik
Buruk; tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk.
Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu
perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan
untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah. Dengan demikian
moral merupakan kendali dalam bertingkah laku.
Moral dapat diukur secara subyektif dan obyektif. Kata hati atau hati nurani memberikan
ukuran yang subyektif, adapun norma memberikan ukuran yang obyektif.
(Hardiwardoyo,1990). Apabila hati nurani ingin membisikan sesuatu yang benar, maka norma
akan membantu mencari kebaikan moral. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait
dengan peraturan-peraturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu.
BIOETIKA
Bioetik berasal dari bahasa Yunani; bios yang berarti hidup atau kehidupan, dan ethike yang berarti
ilmu atau studi tentang isu-isu etik yang timbul dalam praktik ilmu biologi. Bioetika adalah biologi
dan ilmu kedokteran yang menyangkut masalah di bidang kehidupan, tidak hanya memperhatikan
masalah-masalah yang terjadi pada masa sekarang, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan
timbulnya pada masa yang akan datang.
B. DEFINISI BENEFICIENCE, NON-MALEFICIENCE, JUSTICE, & AUTONOMY
Dalam bioetika terdapat empat prinsip yang harus dipenuhi oleh seorang dokter, yaitu :
- Beneficience
Adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien.
Dalam beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga
perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih besar daripada sisi buruknya (mudharat). 3 Pada
prinsip ini kepentingan pasien menjadi hal yang paling utama. Hal-hal lain yang terdapat pada
prinsip beneficience adalah :
Melindungi dan mempertahankan hak-hak yang lain
Mencegah terjadinya kerugian
Menghilangkan kondisi penyebab kerugian
Menolong orang cacat
Menyelamatkan orang dari bahaya
- Non-Maleficience
Adalah prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien.3 Yang
harus diperhatikan oleh seorang dokter pada prinsip ini adalah :
Tidak boleh berbuat jahat atau membuat derita pasien
Meminimalisasi akibat buruk
Dokter sanggup mencegah bahaya atau kehilangan pada pasien
Tindakan kedokterannya dapat terbukti efektif
Lebih besar manfaat bagi pasien dari pada kerugian dokter.
- Justice
Adalah prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun
dalam mendistribusikan sumber daya (distributive justice).3 Pada prinsip ini dokter tidak
boleh mendeskriminasikan pasien dalam hal apapun. Dokter harus menerima pasien,
memberikan kesamaan sumbangan sesuai kebutuhan pasien, dan memberikan kesamaan
beban sesuai dengan kemampuan pasien.
- Autonomy
Adalah prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the
rights to self determination). Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan doktrin
informed consent.3 Isi dari informed concent adalah tindakan medis terhadap pasien harus
mendapat persetujuan dari pasien tersebut, setelah ia diberi informasi dan memahaminya.
C. TUJUAN, FUNGSI, & PENERAPAN ETIKA KEDOKTERAN
Kode etik Kedokteran adalah suatu landaskan atas norma-norma etik dalam praktik seorang
dokter yang mengatur hubungan manusia umumnya dan dimiliki azas-azasnya dalam falsafah
masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus. Khusus di Indonesia- azas itu adalah Pancasila
sebagai landasan idiil dan UndangUndang Dasar 1945 sebagai landasan struktural.
Tujuan kode etik kedoteran :
• Agar seorang dokter dapat menaati dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang tertera dalam
kode etik kedokteran
• Agar seorang dokter dan dokter gigi dapat bekerja dengan sepenuh hati dalam memberikan
pelayanan kesehatan
• Menjungjung tinggi norma luhur dalam menjalankan pekerjaan maupun kehidupan pribadinya
• Agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dengan etik dan moral
• Agar tidak memberikan keterangan palsu tentang pasien
Fungsi dari Kode etik kedokteran ini adalah :
• Memberikan perlindungan kepada pasien
• Meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan
dokter gigi
• Memberikan kepastian hokum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
Penerapan K ode E tik K edokteran Gigi Indonesia
(SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 128/MENKES/SK/III/1981)
1) Adalah menjadi kewajiban semua dokter gigi yang menjalankan praktek di Indonesia untuk
mentaati dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang tertera dalam kode etik kedokteran gigi
Indonesia.
2) Seorang dokter gigi berkewajiban untuk bekerja dengan penuh pengabdian bagi kepentingan
pelayanan kepada masyarakat bagi kemajuan ilmu kedokteran gigi dan bagi martabat profesi
kedokteran gigi.
3) Sebagai manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dokter gigi berkewajiban menjunjung
tinggi norma hidup yang luhur, dalam kehidupan pribadinya dan dalam menjalankan
pekerjaannya.
4) Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang dokter gigi janganlah melakukan perbuatan-
perbuatan yang bertentangan dengan etik, misalnya :
- Melakukan perbuatan-perbutan yang bersifat memuji diri sendiri, baik yang
menyangkut kepandaiannya, peralatannya, maupun cara pengobatannya
- Melakukan usaha-usaha untuk menarik perhatian umum, melalui cara yang tidak
wajar, supaya praktek lebih dikenal orang
- Menjual obat di tempat praktek, bukan dengan maksud memberikan pertolongan
pertama
- Melakukan tindakan kedokteran gigi tanpa indikasi bahwa tindakan itu perlu
dilakukan hanya dengan maksud mendapatkan keuntungan belaka dari tindakan itu
- Meminta uang jasa atau menetapkan tarif pengobatan yang tidak wajar yang
melampaui batas-batas yang tidak lazim
- Mempergunakan gelar yang tidak menjadi haknya
- Melakukan atau mencoba melakukan tindakan-tindakan yang bersifat asusila
terhadap penderita di kamar prakteknya
5) Seorang dokter gigi hanya memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan
kebenarannya
D. FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN ETIKA KEDOKTERAN GIGI
Tidak berjalannya control dan pengawasan dri masyarakat
Kurangnya iman dari individu tersebut.
Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik pada setiap bidang, karena
buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak prepesi sendiri
Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari orang tersebut.
Tidak adanya kesadaran etis da moralitas dari orang tersebut.
Kebutuhan individu
Tidak ada pedoman hidup dari individu tersebut
Perilaku dan kebiasaan individu yang buruk sehingga menjadi sebuah kebiasaan
Lingkungan tidak etis mempengaruhi individu tersebut melakukan sebuah pelanggaran.
Kurangnya sanksi yang keras atau tegas di Negara kita tentang pelanggaran kode etik
Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena
segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepenringan kelompok sosial (profesi) itu
sendiri. Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan
berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan
berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya
dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran
organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal ini
jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain
melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan
kehlian (Wignjosoebroto, 1999).
Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh
kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat
untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada
masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semual dikenal sebagai sebuah
profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah
biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan
berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para
elite profesional ini.
E. KODE ETIK YANG MENGATUR PRAKTEK DOKTER GIGI SESUAI SKENARIO
Hukum Yang Terkait Dengan Kode Etik Kedokteran
Sumber dan dasar hukum kewajiban dokter pasien adalah:
a.Dunia Kesehatan
• Sumpah Hippocrates (460-377 S.M.)
b. Internasional
• Deklarasi Jenewa/ World Medical Association (WMA) (1948).
• Declaration of Human Rights PBB
• International Code of Medical Ethics/ WMA (1949)
• Konstitusi WHO (Jenewa, 1976)
• Deklarasi Helsinki dari WMA
c. Indonesia
• UUD-45 : Sila II.Kemanusiaan yang adil dan beradab.
• No. 26 (1960): Lafal Sumpah Dokter
• PP 434/MenKes/SK/X/1983: KODEKI
• PP No. 585/MENKES/PER/IX/1989: Persetujuan tindakan medik
• UU No.23 (1992): Tentang Kesehatan
• PP No. 32 (1996): Tentang Tenaga Kesehatan
• UU No. 29(2004): Praktik Kedokteran
d. PERATURAN PEMERINTAH
• PP No.26(1960) tentang Lafal Sumpah Dokter.
• Permenkes: No. 554 (1982) tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik
Kedokteran.
• PP No. 434/MenKes/SK/X/1983: KODEKI
• Permenkes: No.585(1989) tentang Persetujuan Tindakan Medik
• Permenkes: No. 749a(1989) tentang Rekam Medis
• PP RI No. 32 (1996) tentang Tenaga Kesehatan
e. Declaration of Human Rights (PBB)
• Hak merdeka dan hak yang sama
• Dihormati sebagai manusia dimanapun
• Tidak boleh diperlakukan kejam
• Sama di depan hokum
• Berhak atas pendidikan, pekerjaan dan jaminan sosial
• Hak memberikan pendapat
• Hak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan diri sendiri dan keluarga
f. SUMPAH DOKTER INDONESIA (PP No.26 -1960/SK Menkes No. 434-1983)
• Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan:
• Hidup berbakti untuk kepentingan keperikemanusiaan.
• Memelihara martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran
• Menjalankan tugas secara terhormat dan bersusila sesuai martabat dokter
• Mengutamakan kepentingan masyarakat
• Merahasiakan segala sesuatu yang merupakan kerahasiaan dokter.
• Tidak menggunakan pengetahuan kedokteran yang bertentangan dengan perikemanusiaan
• Menghormati setiap hidup insani, mulai dari saat pembuahan.
• Mengutamakan kesehatan penderita
• Berikhtiar sungguh-sungguh tidak terpengaruh oleh faktor agama, bangsa, suku, kelamin,
politik, kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita.
• Memberikan penghormatan dan terima kasih yang selayaknya kepada guru-guru saya.
• Memperlakukan TS sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan.
• Mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
• Mengikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh, dan dengan mempertaruhkan
kehormatan diri saya.
Hak dan Kewajiban Dokter
Didalam memberikan layanan kedokteran, dokter mempunyai hak dan kewajiban
sebagaimana tercantum dalam Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004
Tentang Praktek Kedokteran; Kode Etik Kedokteran Indonesia; Pernyataan IDI; Lampiran SK
PB IDI dan Surat edaran Dirjen Yanmed No: YM 02.04.3.5.2504 th. 1997 tentang Pedoman
Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.
Hak Dokter
Hak dokter adalah kekuasaan atau kewenangan dokter untuk mendapatkan atau memutuskan
untuk berbuat sesuatu:
• Hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan
standar profesi dan standar prosedur operasional.
• Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional
serta berdasarkan hak otonomi dan kebutuhan medis pasien yang sesuai dengan jenis dan
strata sarana pelayanan kesehatan.
• Hak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, profesi dan etika.
• Hak untuk mengakhiri atau menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila
hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga kerjasama yang baik
tidak mungkin diteruskan lagi dan wajib menyerahkan pasien kepada dokter lain, kecuali
untuk pasien gawat darurat.
• Hak atas ‘privacy’ (berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien dengan
ucapan atau tindakan yang melecehkan atau memalukan).
• Hak memperoleh informasi yang lengkap dari jujur dari pasien atau keluarganya.
• Hak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas
terhadap pelayanannya.
• Hak untuk diperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit maupun oleh pasien.
• Hak mendapatkan imbalan jasa profesi yang diberikan berdasarkan perjanjian dan atau
ketentuan atau peraturan yang berlaku di rumah sakit.
Kewajiban Dokter
1. Sumber dan Dasar Hukum kewajiban Dokter antara lain:
Kewajiban Dokter (PP NO. 32-1996)
Pasal 21 : Mematuhi Standar profesi tenaga kesehatan
Pasal 22 : 1. Menghormati hak pasien
2. Menjaga kerahasiaan pasien
3. Memberikan informasi kondisi dan tindakan yang akan dilakukan
4. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.
5. Membuat dan memelihara rekam medis
Kewajiban Dokter (UU No. 29-2004)
Pasal 51
Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur serta
kebutuhan medis pasien;
1. Merujuk pasien kedokter lain apabila tidak mampu;
2. Merahasiakan segala sesuatu tentang pasien;
3. Melakukan pertolongan darurat;
4.Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perekmbangan ilmu kedokteran
KEWAJIBAN DOKTER (“KODEKI”-18 Pasal)
KEWAJIBAN UMUM
Pasal 1
Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.
Pasal 2
Seorang dokter harus senantiasa berupaya melakukan profesinya sesuai dengan standar profesi yang
tertinggi.
Pasal 3
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu
yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
Pasal 4
Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
Pasal 5
Tiap perbuatan atau ansehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya
diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperolah persetujuan pasien.
Pasal 6
Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan
teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan
keresahan masyarakat.
Pasal 7
Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
Pasal 7a
Sepramg dokter harus, dalam setiap praktek medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten
dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan
penghormatan atas martabat manusia.
Pasal 7b
Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubugnan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya
untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau
kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien.
Pasal 7c
Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan
lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.
Pasal 7d
Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.
Pasal 8
Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan
memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi
masyarakat yang sebenar-benarnya.
Pasal 9
Setiap dokter dalam bekerja sama dangan para pejabat dibidang kesehatan dan bidang lainnya serta
masyarakat, harus saling menghormati.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN
Pasal 10
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk
kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan SUATU permeriksaan atau pengobatan,
maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai
keahlian dalam penyakit tersebut.
Pasal 11
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan
dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya
Pasal 12
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang penderita, bahkan
juga setelah penderita itu meninggal dunia.
Pasal 13
Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila
ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT
Pasal 14
Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
Pasal 15
Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya, kecuali dengan
persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 16
Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
Pasal 17
Setiap dokter hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada
citacitanya yang luhur.
Hak dan Kewajiban Pasien
Hak dan Kewajiban Pasien
Didalam mendapatkan layanan kesehatan, pasien mempunyai hak dan kewajiban
sebagaimana Surat edaran DirJen Yan Medik No: YM.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak dan
Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit, th.1997; UU.Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004
Tentang Praktek Kedokteran dan Pernyataan/SK PB. IDI, sebagai berikut :
Hak Pasien
Hak pasien dalam hukum kedokteran bertumpu dan berdasarkan atas dua hak asasi manusia
yaitu Hak untuk pemeliharaan kesehatan (The right of health care) dan Hak untuk menentukan nasib
sendiri (The right to self determination)
Sumber dan Dasar Hukum hak pasien adalah:
HAK PASIEN (PP No.32 -1996)
Pasal 23
Pasien berhak atas ganti rugi akibat terganggunya kesehatan, cacat atau kematian karena
kelalain tenaga kesehatan
Ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
HAK PASIEN (UU No.29-2004)
Pasal 52
Mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis.
Meminta pendapat dokter lain.
Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis
Menolak tindakan medis dan
Mendapatkan isi rekam medis
HAK-HAK PASIEN (KODEKI)
Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya dan hak untuk mati secara wajar
Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran
Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi
Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan
Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya
Menolak dan menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran
Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan dan dikembalikan kepada dokter yang
merujuk
Kerahasiaan dan rekam mediknya atas hal pribadi
Memperoleh penjelasan tentang peraturan-peraturan rumah sakit
Berhubungan dengan keluarga, penasihat atau rohaniawan dan lain-lainnya selama perawatan.
Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya
Pada dasarnya hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien. Dari
sumber dan dasar hukum diatas dapat diambil kesimpulan hak-hak pasien adalah sebagai
berikut:
Hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
Hak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
Hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi
kedokteran/ kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi.
Hak memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan.
Hak untuk memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
Hak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinik dan pendapat etisnya
tanpa campur tangan dari pihak luar.
Hak atas ’second opinion’ / meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
Hak atas ”privacy” dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
kecuali apabila ditentukan berbeda menurut peraturan yang berlaku.
Hak untuk memperoleh informasi / penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik yang
akan dilakukan terhadap dirinya.
Hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter
sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.
Hak untuk menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri
pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang
jelas tentang penyakitnya.
Hak didampingi keluarga dan atau penasehatnya dalam berobat dan atau masalah lainya
(dalam keadaan kritis atau menjelang kematian).
Hak beribadat menurut agama dan kepercayaannya selama tidak mengganggu ketertiban dan
ketenangan umum/ pasien lainya.
Hak atas keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan di rumah sakit.
Hak untuk mengajukan usul, saran, perbaikan atas pelayanan rumah sakit terhadap dirinya.
Hak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.
Hak transparansi biaya pengobatan/ tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya
(memeriksa dan mendapatkan penjelasan pembayaran).
Hak akses / ‘inzage’ kepada rekam medis/ hak atas kandungan ISI rekam medis miliknya.
Kewajiban Pasien
Sumber dan Dasar Hukum Kewajiban Pasien adalah:
KEWAJIBAN PASIEN (KODEKI)
1. Memeriksakan diri sedini mungkin
2. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya
3. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter
4. Menandatangani surat PTM dan lain-lain
5. Yakin pada dokter dan yakin akan sembuh
Prosedur penanganan pelanggaran etika kedokteran
Pada tahun 1985 Rapat Kerja antara P3EK, MKEK dan MKEKG telah menghasilkan pedoman kerja
yang menyangkut para dokter antara lain sebagai berikut :
1) Pada prinsipnya semua masalah yang menyangkut pelanggaran etik diteruskan lebih
dahulu kepada MKEK.
2) Masalah etik murni diselesaikan oleh MKEK.
3) Masalah yang tidak murni serta masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh MKEK
dirujuk ke P3EK propinsi.
4) Dalam sidang MKEK dan P3EK untuk pengambilan keputusan, Badan Pembela Anggota
IDI dapat mengikuti persidangan jika dikehendaki oleh yang bersangkutan (tanpa hak
untuk mengambil keputusan).
5) Masalah yang menyangkit profesi dokter atau dokter gigi akan ditangani bersama oleh
MKEK dan MKEKG terlebih dahulu sebelum diteruskan ke P3EK apabila diperlukan.
6) Untuk kepentingan pencatatan, tiap kasus pelanggaran etik kedokteran serta
penyelesaiannya oleh MKEK dilaporkan ke P3EK Propinsi.
7) Kasus-kasus pelanggaran etikolegal, yang tidak dapat diselesaikan oleh P3EK Propinsi,
diteruskan ke P3EK Pusat.
8) Kasus-kasus yang sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan dapat dilaporkan
langsung kepada pihak yang berwenang. Pedoman penilaian kasus-kasus pelanggaran etik
kedokteran
Etik lebih mengandalkan itikad baik dan keadaan moral para pelakunya dan untuk mengukur
hal ini tidaklah mudah. Karena itu timbul kesulitan dalam menilai pelanggaran etik, selama
pelanggaran itu tidak merupakan kasus-kasus pelanggaran hukum. Dalam menilai kasus-kasus
pelanggaran etik kedokteran, MKEK berpedoman pada :
§ Pancasila
§ Prinsip-prinsip dasar moral umumnya
§ Ciri dan hakekat pekerjaan profesi
§ Tradisi luhur kedokteran
§ LSDI
§ KODEKI
§ Hukum kesehatan terkait
§ Hak dan kewajiban dokter
§ Hak dan kewajiban penderita
§ Pendapat rata-rata masyarakat kedokteran
§ Pendapat pakar-pakar dan praktisi kedokteran senior.
Selanjutnya, MKEK menggunakan pula beberapa pertimbangan berikut, yaitu:
§ Tujuan spesifik yang ingin dicapai
§ Manfaat bagi kesembuhan penderita
§ Manfaat bagi kesejahteraan umum
§ Penerimaan penderita terhadap tindakan itu
§ Preseden tentang tindakan semacam itu
§ Standar pelayanan medik yang berlaku
Jika semua pertimbangan menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran etik, pelanggaran
dikategorikan dalam kelas ringan, sedang atau berat, yang berpedoman pada :
§ Akibat terhadap kesehatan penderita
§ Akibat bagi masyarakat umum
§ Akibat bagi kehormatan profesi
§ Peranan penderita yang mungkin ikut mendorong terjadinya pelanggaran
§ Alasan-alasan lain yang diajukan tersangka
Bentuk-bentuk sanksi Dalam pasal 6 PP no.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Sipil terdapat uraian tentang tingkat dan jenis hukuman, sebagai berikut :
§ Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
§ Hukuman disiplin ringan
Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a. Teguran lisan
b. Teguran tulisan, dan
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
§ Hukuman disiplin sedang, Hukuman disiplin berat
Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun
b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun,
dan
c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun
§ Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu
tahun
b. Pembebasan dari jabatan
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri
Sipil, dan
d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Pada kasus-kasus pelanggaran etikolegal, di samping pemberian hukuman sesuai
peraturan tersebut di atas, maka selanjutnya diproses ke pengadilan.