Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan ( SKB PPh ) Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan Pemungutan PPh merupakan salah satu fasilitas dalam bidang perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah. SKB ini hanya diberikan untuk pemotongan dan pemungutan PPh yang tidak final. Walaupun demikian wajib pajak yang teliti, beriktikad baik serta memenuhi syarat untuk diberikan SKB dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengefisienkan kewajiban pajaknya.

Prosedur pemberian SKB PPh dibedakan antara pemberian SKB selain PPh Pasal 22 Impor dan SKB PPh Pasal 22 Impor. Adapun ketentuan yang mengaturnya adalah :1. SKB PPh selain PPh Pasal 22 Impor : Per-1/PJ/20112. SKB PPh Pasal 22 Impor : SE-30/PJ.24/1985 tanggal 4 September 1995

A. SKB PPh Selain PPh Pasal 22 Impor

1. Kriteria Pemberian SKB

Terdapat 4 kriteria wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan SKB PPh. Kriterianya adalah:

a. Wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal yang disebabkan : Wajib pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi Wajib pajak belum sampai tahap produksi komersial Wajib pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuannya (force majeur)

b. Wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau Surat Ketetapan Pajak.

c. Wajib pajak yang dapat membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang.

d. Wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final.

2. Prosedur Pemberian SKB

a. Permohonan pemberian SKB diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan syarat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan kecuali wajib pajak yang baru berdiri.

b. Permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 Impor dan/atau Pasal 23 dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan dalam Per-1/PJ/2011.

c. Permohonan SKB harus dilampiri perhitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan.

Atas permohonan SKB PPh, Kepala KPP harus memberikan keputusan dengan menerbitkan :a. Surat Keterangan Bebas (SKB), ataub. Surat Penolakan Permohonan SKB,dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima dan Kepala KPP wajib menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja. SKB berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

B. Surat Keterangan Bebas | SKB PPh Pasal 22 Impor

Wajib pajak yang berhak mendapatkan SKB PPh Pasal 22 Impor adalah :1. Perusahaan PMA atau PMDN yang baru didirikan dan bukan perluasan atau penanaman kembali laba tahun-tahun yang lalu.2. Terbatas pada barang-barang modal yang tersebut dalam master list hilting lampiran Persetujuan Tetap yang dikeluarkan oleh BKPM dan keperluan bahan baku untuk satu tahun yang disetujui oleh BKPM.

SKB PPh Pasal 22 Impor yang diterbitkan untuk pertama kali meliputi jangka waktu sejak saat pendirian perusahaan sampai dengan tanggal 1 Desember tahun pendirian. Untuk tahun-tahun setelah pendirian, wajib pajak harus mengajukan kembali permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor disertai daftar perincian barang-barang modal yang masih tersisa yang disahkan oleh BKPM.

SKB PPh Pasal 22 Impor harus dilegalisir untuk setiap transaksi impor.

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENGHASILAN PASAL 22IMPOR

1. PengertianSurat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22 Impor adalah surat yang menyatakan WajibPajakdibebaskandari pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dalam rangka impor (dalam hal ini KPBC atau Bank Persepsi) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.2. Jenis 1. SKB PrinsipAdalah penelitian yang dilakukan secara garis besar terhadap permohonan Wajib Pajak dimana bila disetujui permohonan tersebut akan ditentukan kuota tertentu atas jenis-jenis barang yang dimitakan SKB PPh Pasal 22 Impor2. SKB Per ShipmentAdalah pengurangan atas kuota yang dimiliki Wajib Pajak pada saat melakukan impor dengan disertai Invoice, Bill of Lading, Freight, dan Insurance3. Kriteria Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan 1. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, atau2. Wajib Pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto tahun pajak yang bersangkutan, atau3. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang, kecuali terhadap penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final tidak dapat dimintakan SKB4. Syarat Pengajuan permohonan 1. Surat permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor2. Proyeksi laporan Laba-Rugi tahun berjalan, beserta prakiraan penghasilan neto tahun berjalan3. Prakiraan jenis barang yang akan diimpor beserta kuantumnya dan nilainya dalam valuta asing, dalam tahun berjalan, yang meliputi kategori : Barang Modal Bahan baku Bahan Penolong Suku Cadang Barang Lain-lainJangka waktu penyelesaian permohonan (SKB Prinsip) :Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat permohonan Wajib Pajak dinyatakan lengkap akanditerbitkan Persetujuan / Penolakan terhadap permohonan WP

Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 21 / 22 / 23 Sebagai mana kita ketahui bahwa pembayaran PPh tahun berjalan selain dilakukan dengan cara penyetoran sendiri dengan angsuran sesuai pasal 25 UU PPh, dapat pula dilakukan dengan cara pemotongan/pemungutan oleh pihak lain.Pembayaran yang dilakukan wajib pajak dengan kedua cara tersebut kecuali pemotongan/pemungutan yang bersifat final pada akhir tahun dapat dikreditkan.singkat kata Pajak yang dipotong/dipungut akan mengurangi beban pembayaran pajak diakhir tahun. Namun, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan kepada Direktur Jenderal Pajak dari pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain tersebut dengan pertimbangan;

1. dapat membuktikan tidak akan terutang PPh karena : mengalami kerugian fiskal dalam hal baru berdiri dan dalam tahap investasi, belum sampai pada tahap produksi komersial, mengalami peristiwa yang diluar kemampuan (force major). berhak melakukan konfensasi kerugian fiskal yaitu dengan memperhitungkan kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. PPh telah/akan dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang

2. atas penghasilanya hanya dikenakan PPh yang besifat final

Permohonan pembebasan dari pemotongan/pemungutan PPh tersebut diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP untuk setiap jenis pemotong/pemungutan PPh pasal 21, 22,22 impor, dan/atau pasal 23 dengan melampirkan perhitungkan PPh yang diperkirakan akan terutang.Dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan lengkap diterima, kepala KPP harus memberikan keputusan menerima dengan menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) atau menolak dengan menerbitkan surat penolakan.Bila dalam jangka waktu tersebut kepala KPP belum menerbitkan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima dan kepala KPP harus menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 hari kerja terhitung setelah jangka waktu 5 hari terlewati.

lampiran: Surat Permohonan SKB, SKB PPh 21/22/23, SKB PPh 22 impor, Surat Penolakan SKB.

Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh PemotonganPemungutanSurat Keterangan Bebas merupakan penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) :1. Pemotongan PPh pasal 212. Pemungutan PPh Pasal 22 : a. Bendaharawanb. Pedagang Pengumpul dan untuk Industri Tertentuc. Impord. Impor untuk Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata dikenakan PPh yang bersifat Finale. Impor Emas Batangan dari Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang industri perhiasan emas untuk tujuan ekspor3. Pemotongan PPh Pasal 234. Pemotongan PPh Final a. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuanganb. Penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.5. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai a. Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentub. Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategisc. Wajib pajak Organisasi Internasional dan SKB atas penyerahan BKP tertentu kepada Wajib Pajak Perwakilan Negara Asing /Badan Internasional serta pejabat/tenaga ahlinya6. Pemungutan PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan BermotorSistem Pajak Penghasilan di Indonesia mengenal sistem pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (withholding tax). Pemotongan atau pemungutan PPh ini sebagai bagian dari pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan. Sifatnya biasanya merupakan pembayaran di muka atas PPh yang akan terutang serta dilunasi melalui pemotongan atau pemungutan oleh fihak ke tiga.Dengan demikian, tersirat bahwa pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan ini dilakukan dengan mengasumsikan bahwa terhadap Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut PPh akan terutang Pajak Penghasilan dalam perhitungan akhir tahun di SPT Tahunannya.Sebenarnya terdapat kemungkinan juga bahwa Wajib Pajak dalam satu tahun pajak tidak akan terhutang Pajak Penghasilan karena beberapa sebab. Apabila terhadap Wajib Pajak seperti ini dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh, maka yang terjadi adalah Wajib Pajak harus membayar pajak yang sebenarnya tidak terutang. Walaupun nantinya PPh yang dibayar ini akan dikembalikan melalui mekanisme restitusi, namun tentu saja Wajib Pajak akan dirugikan dari sisi arus kas (cash flow) perusahaan.Nah, atas dasar pemikiran itulah nampaknya ada ketentuan tentang Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh sehingga Wajib Pajak tidak dirugikan secara cash flow seperti dijelaskan di atas. Ketentuan dimaksud adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain. Peraturan Dirjen Pajak ini menggantikan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan.Wajib Pajak Yang Dapat Mengajukan PermohonanWajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan dari Pemotongan dan Pemungutan PPh adalah Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena :1. mengalami kerugian fiskal;2. berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal;3. Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang,Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final, dapat juga mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Misalnya, Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi mengimpor barang. Atas impor barang tersebut, Wajib Pajak konstruksi tersebut dapat mengajukan permohonan pembebasan dari PPh Pasal 22 Impor.Perlu ditegaskan bahwa, yang dapat diajukan permohonan pembebasan adalah pemotongan dan atau pemungutan PPh yang bersifat tidak final. Dengan demikian, maka pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final tidak bisa diajukan permohonan pembebasan. Misalnya pemotongan PPh Final jasa konstruksi, pemotongan PPh Final bunga simpanan koperasi, PPh Final bunga deposito, dan lain-lain.Surat Keterangan Bebas (SKB)Pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan PPh kepada Wajib Pajak yang dalam tahun berjalan tidak akan terutang Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak yang hanya dikenakan PPh Final, dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktur Jenderal Pajak.SKB Pemotongan dan Pemungutan PPh tersebut diberikan kepada :1. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, yaitu dalam hal Wajib Pajak baru berdiri dan masih dalam tahap belum berproduksi, Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial, atau Wajib Pajak yang mengalami peristiwa yang berada di luar kemampuan (force najeur).2. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak.3. Wajib Pajak yang dapat membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang.4. Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final.Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan kecuali untuk Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap belum berproduksi.Permohonan tersebut diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011. Permohonan juga harus dilampiri penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan, kecuali untuk Wajib Pajak yang hanya dikenakan PPh Final.Adapun bentuk Surat Keterangan Bebas (SKB) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 untuk pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Khusus untuk PPh Pasal 22 Impor, bentuk SKB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2011.Keputusan Dan Masa BerlakuAtas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan dengan menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) atau surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas,dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.Nah, dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja terlewat.SKB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.Dalam hal permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak dengan mempergunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011.