sistem rantai pasok konstruksi sislognas samarinda
DESCRIPTION
Describes the relationship between construction supply chain and heavy equipment supply chain in IndonesiaTRANSCRIPT
Penerapan Sistem Rantai PasokKonstruksi Dalam KerangkaSi t L i tik N i lSistem Logistik Nasional
Togar M. SimatupangMasyarakat Logistik dan Rantai Pasok Indonesia (MLRI)
Disampaikan pada Forum Diskusi “Peningkatan Kapasitas SistemRantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi untuk Mendukung
Investasi Infrastruktur Pekerjaan Umum di Provinsi Kalimantan Timur”Samarinda ‐ 11 Oktober 2012
KilasanKilasan
• Pengantar• Belanja Infrastrukturj• Sistem Logistik Nasional• Rantai Pasok Konstruksi• Rantai Pasok Konstruksi• Rantai Pasok Alat Berat• Analisis SWOT• Usulan KebijakanUsulan Kebijakan• Penutup
2
PengantarPengantar
f k i i d l k ik i k l h d• Infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi merupakan salah satu rodapenggerak pertumbuhan ekonomi yang terpenting.
• Belanja infrastruktur memiliki efek berganda, selain dapat menggenjotpertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan efisiensi perekonomiannasional, dan memperbaiki keterhubungan internal dan kawasan.
• Infrastruktur menjadi kunci utama untuk menghidupkan sektor riil, mendukungpengembangan manufaktur dan program hilirisasi, sekaligus berperan besar dalampenciptaan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.
• Buruknya infrastruktur dan sistem logistik membuat biaya distribusi barangmenjadi mahal. Disparitas harga barang antara Jawa dan luar Jawa juga tinggi. Kelemahan infrastruktur ini jugalah yang membuat investasi kurang deras mengalir.
• Pemerintah menghadapi tantangan yang besar dalam menyediakan infrastrukturyang lebih baik dalam rangka meningkatkan daya saing.
• Alat berat merupakan salah satu unsur pembantu dalam mewujudkan target pembangunan infrastruktur yang andal.p g y g
3
Faktor penghambat bisnis di Indonesia p g(Sumber: GCR 2012‐2013)
Buruknya infrastruktur menjadiBuruknya infrastruktur menjadi titik lemah iklim investasi di negeri ini. Kelemahan itu membuat daya saing Indonesia tahun 2012‐2013 (GCR 2012‐2013) turun dua peringkat ke posisi 78 dari 144 negara yang disurvei oleh World Economicdisurvei oleh World Economic Forum (WEF). WEF bahkan menyebut infrastruktur menjadi masalah
b k d dterbesar ketiga di Indonesia setelah inefisiensi birokrasi danpersoalan korupsi.
4
Belanja Infrastruktur RendahBelanja Infrastruktur RendahPersentase PDB
8910
Persentase PDB
5.344 39 4 565
678
4.39 4.13.533.133.122.782.33 2 2.3 2.6 2.7 2.9
2.1 2.21
4.56
2345
1.1912
Sebelum terjadi krisis moneter pada tahun 1998, investasi i f k I d i ki 7% d i PDB i l h k i iinfrastruktur Indonesia sekitar 7% dari PDB, tapi setelah masa krisis menurun menjadi 3,5% dari PDB. Belanja infrastruktur pada tahun1994 sebesar 5,3% dan turun sekitar 1,2% pada tahun 2005. 5
Ketertinggalan Pembangunan Infrastruktur
6
Sistem Logistik NasionalSistem Logistik Nasional
7
MP3EIMP3EI
3 b j k j d l k l d i k• MP3EI bertujuan mempercepat kemajuan dalam spektrum yang luas dari sektorekonomi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta ilmupengetahuan dan teknologi.
• Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Koordinator Perekonomian, akan menyediakan pembiayaan sekitar Rp 1.900 triliun untuk proyek‐proyek infrastruktur besar dan inisiatif lainnya dalam
kt li t h i 2014waktu lima tahun sampai 2014.
• Pemerintah mengalokasikan dana cukup besar Rp 755 triliun hingga tahun 2014 untuk pembangunan infrastruktur listrik dan energi, jalan, jalur kereta api, bandar d d l b h l k l f d k kudara dan pelabuhan laut, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi.
• Pemerintah perlu memberikan kemudahan kepada investor untuk berpartisipasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership(PPP).
• Kontribusi perusahaan swasta dalam skema kerja sama pemerintah dan swasta diIndonesia hanya sekitar 2%, sementara negara lain telah mencapai 20%.
8
Kinerja Logistik NasionalKinerja Logistik Nasional
Peringkat LPI (Logistic Performance Index) Indonesia dari urutan 43 pada tahun 2007 (indeks = 3,71), menjadi urutan 75 pada tahun 2010 (indeks = 2,76).
9
Misi Ekonomi Indonesia 2025
Sislognas & MP3EIMisi Ekonomi Indonesia 2025
“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”
MP3EI
1 2
KonektivitasKoridor Ekonomi
Sistem Logistik NasionalNasional
IPTEKSIPTEK / IPTEK /
Meningkatkan Daya Saing
Meningkatkan Kesejahteraan
• Cetak Biru merupakan arah dan pola pengembangan Sislognas pada tingkat kebijakan makro
IPTEKSINOVASI
/INOVASI
3 Sumber: Paparan Sislognas 2012
Cetak Biru merupakan arah dan pola pengembangan Sislognas pada tingkat kebijakan makro yang dijabarkan lebih lanjut dalam RKP dan RK-Kementerian/Lembaga setiap tahunnya
• Cetak Biru berperan dalam mencapai sasaran RPJMN, menunjang Implementasi MP3EI, dan mewujudkan visi ekonomi Indonesia Tahun 2025
10
CETAK BIRU Sistem Logistik Nasional...C U S ste og st as o a
PERPRES No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru
B b i M j R i
tentang Cetak BiruPengembangan SISLOGNAS
• Berbasis Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management)
PENDEKATANUTAMA
Management)
• Paradigma: ship follows the trade & ship promotes theUTAMA trade & ship promotes the trade
• Menggunakan pendekatan 6 gg pkunci penggerak utama logistik (six key drivers)
Sumber: Sislognas (2012) 11
Enam Penggerak Utama Sislognasgg g
Komoditas Utama (Key Commodity) Daya saing
NasionalInfrastruktur Logistik
Nasional
Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelaku dan Penyedia Jasa
Logistik
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)Komunikasi (TIK)
Harmonisasi Regulasi
Kesejahteran Masyarakat
12Sumber: Sislognas (2012)
Milestone Kinerja Logistik Nasional sampai 2025
13Sumber: Sislognas (2012)
DRIVER: Komoditas Penggerak Utama1Terwujudnya sistem logistik komoditas penggerak utama (key commodities) yang mampu meningkatkan daya saing produk nasional baik di pasar domestik, pasar regional maupun di pasar global
Tenjamin ketersediaan barang, kemudahan mendapatkan barang dengan harga yang terjangkaudan stabil, serta rendahnya disparitas harga antar wilayah di Indonesia
Penghela (driver) dari seluruh kegiatan logistik.
P b P t Di t ib i R i l d P t Di t ib i i iP b P t Di t ib i R i l d P t Di t ib i i iPenyebaran Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi propinsi yg berfungsi sebagai cadangan penyangga nasional dan provinsi
Penyebaran Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi propinsi yg berfungsi sebagai cadangan penyangga nasional dan provinsi
14Sumber: Sislognas (2012)
DRIVER: Infrastruktur Transportasi3
Tersedianya jaringan infrastuktur transportasi yang memadai d h d l d b i fi i hi j ddan handal dan beroperasi secara efisien sehingga terwujud:
konektivitas domestik (domestic connectivity) baik konektivitas lokal (local connectivity)maupunkonektivitas lokal (local connectivity)maupun konektivitas nasional (national connectivity) dan konektivitas global (global connectivity) yangg g y y g
terintegrasi, dengan transportasi laut dan transportasi massal sebagai tulang punggungnya.
15
Jaringan Transportasi Lautsebagai Backbone Logistik Maritimg g
Legend: Konektivitas:
Pusat Distribusi Provinsi
Pusat Distribusi Nasional
Legend:By sea / by rail By land / by rail / by seaBy sea / by rail / by land
Konektivitas:
Short Sea Shipping
Pelabuhan Pengumpan di setiap Kabupaten/Kota, dan Pelabuhan Pengumpul pada setiap Propinsi, Pelabuhan Utama pada beberapa pelabuhan pengumpul tertentu yang memenuhi kriteria, dan Pelabuhan Hub Internasional di Kuala Tanjung untuk Wilayahmemenuhi kriteria, dan Pelabuhan Hub Internasional di Kuala Tanjung untuk Wilayah
Indonesia Barat dan Bitung Untuk Wilayah Indonesia Timur16
Sumber: Sislognas (2012)
Framework for ImplementationFramework for ImplementationLocally Integrated and Globally Connected for National Competitiveness and Social
WellfareMP3EI
Corridor Papua & MalukuCorridor Papua & MalukuCorridor SulawesiCorridor SulawesiKP InfrastrukturTransportasi
SDM SDMSDM
Regulasi dan Kebijakan
Corridor SulawesiCorridor SulawesiKONSUME
PRODUSE
Infrastruktur Transportasi
Grosir Distributor Pasar Ritel
Saluran Distribusi
Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik
Corridor KalimantanCorridor KalimantanCorridor Bali dan NusraCorridor Bali dan Nusra
Corridor JawaCorridor JawaEN
EN
Regulasi dan Kebijakan
Infrastruktur Infomasi (TIK)Corridor JawaCorridor JawaCorridor SumatraCorridor Sumatra
St t P d A tiProgram and Action Plan Program and Action Plan
Ministries Province/Regency/CityMinistries Province/Regency/City
SDM SDMSDM
Strategy, Program, and Action Plan
Ministries, Province/Regency/CityMinistries, Province/Regency/City
Mid Term of NationalMid Term of National Development Plan
Background Substances The challenges of implementation17
Sumber: Sislognas (2012)
Rantai Pasok KonstruksiRantai Pasok Konstruksi
18
Rantai Pasok KonstruksiBangunan Gedung, Jembatan, dan Pondasi
PemasokMaterial
PemilikPeralatan
Elektrik danMekanik
KontraktorUmum
Kontraktor UtamaOwn,Own,
Rent,Rent,
Kontraktor
UmumLeaseLease
KontraktorPondasi
Investor
Rantai pasok konstruksi mencakup koordinasi semua bagian dari
PenggunaJasa (owner)
pemasok, kotraktor, dan pengguna jasa, baik secara langsung maupun tidaklangsung dalam mencapai tujuan proyek.
Sumber: APPAKSI (2012)19
Mengapa rantai pasok konstruksi?Mengapa rantai pasok konstruksi?
h b k k i i i l d• Keterhubungan atau konektivitas nasional danregional akan memperlancar arus b d jbarang, orang, dan jasa.
• Kelancaran arus barang , orang, dan jasa dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan membuat suatu kawasan lebih kompetitif dan kohesif.
• Konektivitas akan meningkatkan pertumbuhan yang seimbang dan kesenjangan pembangunan.
• Pemerintah sedang memperkuat investasi dalam pembangunan infrastruktur. p g
20
Rantai Pasok Konstruksi dan SistemLogistik Nasional
Pertumbuhan Ekspansi Bisnis
Misi:• Menjamin terpenuhinyatarget konstruksi infrastrukur• Mewujudkan efektivitas dan
Perdagangan Ongkos Transaksi
Mewujudkan efektivitas danefisiensi penyelenggaraankonstruksi• Membina industri konstruksi
RantaiRantai PasokPasok KonstruksiKonstruksif kf k Logistik
Dam
p
berkembang dengan baik
InfrastrukturInfrastruktur Logistik
Transportasi
Pemasok Produsen Penyalur Pelanggan
pakAlasan:
Konekti itas
Transportasi Ongkos Transit Perspektif yang lebih luas: aktor, kebutuhan, ketidakpastian, sebaran informasi, katalog, isutata niaga Konektivitastata niaga
Kesempatan kerjasamaHambatan dan keterbatasan
implementasi21
Rantai Pasok Alat BeratRantai Pasok Alat Berat
22
Definisi Alat BeratDefinisi Alat Berat
/• Alat berat adalah alat dan/atau mesin layak pakai yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaanatau menghasilkan sesuatuatau menghasilkan sesuatu.
• Ciri alat berat antara lain alat pengangkat, alat penangananbahan alat pemindah alat pembangkit listrik dan tidakbahan, alat pemindah, alat pembangkit listrik, dan tidakdigunakan di jalan raya.
• Operator alat berat masuk dalam Klasifikasi Baku Jenis pPekerjaan Indonesia dalam kategori 833 Operator mesin pertanian dan mesin bergerak lainnya.
23
Alat berat dan infrastrukturAlat berat dan infrastruktur
• Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan permintaan peralatan modal atau alat berat dan teknologi.
P t k di l t b t d i d k• Peruntukan penyediaan alat berat dari dana proyek infrastruktur sekitar 10‐15%.
• Penyediaan alat berat menentukan keberhasilan penyelesaian• Penyediaan alat berat menentukan keberhasilan penyelesaianinfrastruktur yang bermutu sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketidaktersediaan alat berat akanpmemperlambat laju pembangunan infrastruktur yang akanmenghambat perputaran ekonomi.
• Pemerintah perlu mengembangkan sistem rantai pasok yang efektif dan efisien untuk menghindari krisis alat berat di masa
d tmendatang. 24
Karakteristik Rantai Pasok Alat BeratKarakteristik Rantai Pasok Alat Berat
k i ik di i iKarakteristik Kondisi Saat IniJenis Komoditas Barang modal
K t di Al t B t K kKetersediaan Alat Berat Kekurangan
Pelaku atau AktorRantai Pasok
Pengguna, Pemilik, Jasa , Distributor, Produsen, Importir, Pemasok Komponenp , p
Dominasi Rantai Pasok Agen atau distributor
Tata Niaga • Harga dan penjualan mengikuti dinamika pasar.• Diatur perijinan: produsen, pemasok, agen, rekondisi,
pembiayaan, jasa, importir• Tidak diatur perijinan: lelang, jual‐beli
K b ih k d l k k k i id k d• Keberpihakan pada alat untuk konstruksi: tidak ada• Pemilik: tidak ada pengaturan tanda daftar alat berat• Importir: pengaturan oleh pemerintah
P d di t i t h
25
• Produsen: diatur pemerintah
Jenis Alat Berat Sesuai FungsiJenis Alat Berat Sesuai Fungsi
l k i G d1. Peralatan Konstruksi Bangunan Gedung– Tower Crane
– Passanger Lift, Genset
Concrete Pump form work– Concrete Pump, form work
2. Peralatan Jalan dan Jembatan– Launching Beam
Concrete paving Asphalt Finisher tire roller– Concrete paving, Asphalt Finisher, tire roller
– Batching Plant., Asphalt Mixing Plant
3. Peralatan Pondasi– Bore pile Pilling rig DiapragmWall Boring GrouthingBore pile, Pilling rig, Diapragm Wall, Boring Grouthing
4. Alat Berat untuk Pekerjaan Tanah– Buldozer, Excavator, Copactor, Motor Grader
– Wheel Loader Power ShovelWheel Loader, Power Shovel
5. Alat Agkut/Transportasi– Dump truck, Truck Mixer, HDT
– Articuleted Truck, TangkerArticuleted Truck, Tangker
26
Katalog Produk Hinabi 2012Katalog Produk Hinabi 2012
PRODUCT PICTURE OPERATING WEIGHT CAPACITY
10 ton – 45 ton 70 HP – 325 HPHydraulic Excavator
10 ton 45 ton
New 2011: 200ton
70 HP 325 HP
(~690 HP)
Dump Truck 40 ton – 70 ton (empty)730 HP 1100 HPR
UC
TIO
N
& M
ININ
G
(Off High Way) (GVW 100 – 170Ton)730 HP – 1100 HP
Bulldozer 17 ton – 28 ton 160 HP – 250 HP
CO
NS
TRTO
OLS
&
Vibrating Roller Compactor
10 ~ 15 Ton 100 HP ~ 170 HP
AD
R
UC
TIO
N
HIN
E
Static PneumaticTire Roller
13 ~ 15 Ton 90 HP ~ 100HP
Towing Tractor Tower light Fabrication component casting component forging
RO
AC
ON
STR
MA
CH
others Towing Tractor, Tower light, Fabrication component, casting component, forging component, remanufacturing component for heavy equipment
27
TujuanTujuan
P i k di i t hi l t b t b i• Pencapaian kondisi terpenuhinya alat berat bagipenyelenggaraan konstruksi yang tercermin daritersedianya alat yang cukup dan baik mutunya secaraefektif dan efisien.
• Kepastian berusaha bagi pengusaha alat berat dalam membantu pemerintah dalam pembangunan infrastrukturmembantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.
• Para aktor bisnis alat berat:– Pengguna, Pemilik, Agen tunggal
(d b ) b k l k (k k )(distributor), Pabrikan, Pelayanan Pekerjaan (kontraktor)– Penyewaan, Lelang, Pembiayaan, Sewa guna usaha
(SGU), Rekondisi, Perawatan dan Perbaikan, Penjualan SukuCadang, Importir, Pengangkutan (mobilisasi & demobilisasi)
28
PertanyaanPertanyaan
• Sejauh mana peta rantai pasok alat berat diIndonesia?
• Apa saja permasalahan yang dihadapi olehrantai pasok alat berat?rantai pasok alat berat?
• Sejauh mana Pemerintah dapat memberikandukungan terhadap rantai pasok alat berat?
29
Metode Analisis Rantai Pasok AlatBerat
Identifikasi
Stuktur danPerilaku
Sasaran:• Definisi alat berat• Siklus hidup alat beratK t l d kPemetaan Rantai
Pasok Alat BeratPermasalahan
Rantai Pasok AlatBerat Konstruksi
• Katalog produk• Pemetaan rantai pasokalat berat• Rumusan ketersediaan• Rumusan kebutuhan• Keseimbangankebutuhan dank t diketersediaan• Tata niaga alat berat• Permasalahan rantaipasok alat berat
Analisis SWOT
StrategiPemenuhan
Kebutuhan Alat
p• Strategi pengembangan• Rekomendasi kebijakanpeningkatan efektifitasd fi i i t i k
Beratdan efisiensi rantai pasokalat berat
30
Pemangku Kepentingan terkait denganrantai pasok alat berat
Pemain UtamaHilir• Pengguna
Pendamping• Asosiasi‐asosiasi
(APPAKSI, PAABI, HINABI, APARATI)Pengguna• Pemilik• Kontraktor• Sub‐kontraktor (jasa pelaksana)Hulu
(APPAKSI, PAABI, HINABI, APARATI) • Kementerian PU
– Pusat– Provinsi
• Kementerian Ke anganHulu• Agen tunggal (distributor)• Produsen Alat Berat• Pemasok
• Kementerian Keuangan– Bea cukai– Pajak
• Kementerian PedaganganLayanan• Penyewaan (rental) Alat Berat• Perawatan Alat Berat• Lelang dan Jual‐Beli
• Kementerian Perindustrian• Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi• Kementerian Perumahan Rakyat
• Penjualan Suku Cadang• Pembiayaan Alat Berat• Angkutan Alat Berat• Rekondisi Alat Berat
• Kementerian Perumahan Rakyat• Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota• Lembaga Pelatihan dan PendidikanRekondisi Alat Berat
31
Situasi Rantai Pasok Alat BeratSituasi Rantai Pasok Alat Berat
I d i l b i l h hi 40 k b h i• Industri alat berat nasional hanya mampu memenuhi 40 persen kebutuhan yang mencapai 20.000 unit pada tahun 2011 (PAABI).
• Data pusbinsdi.net menunjukkan jumlah alat berat dengan kondisi baik sekitar 83.653 unit. Sebanyak 87 3% dari ketersediaan alat berat nasional terdaftar di JakartaSebanyak 87,3% dari ketersediaan alat berat nasional terdaftar di Jakarta.
• Perkiraan jumlah alat berat tahun 2011 sekitar 38.315 unit (APPAKSI).
• Jumlah alat berat belum akurat karena belum aturan yang memayungi registrasi alat.
• Kekuatan pemilik alat adalah dapat menentukan satuan harga secara ekonomis dan• Kekuatan pemilik alat adalah dapat menentukan satuan harga secara ekonomis danmengendalikan target penyelesaian pekerjaan lebih pasti.
• Katalog belum ada standar dan masih mengacu pada katalog produser alat berat sepertiCaterpilar, Komatso, Kato, Hitachi, Hyundai, Volvo, dan Kobelco. p , , , , y , ,
• Konstruksi Infrastruktur– Persyaratan alat berat berbeda‐beda tergantung pada aturan tender
– Permintaan tidak tetap (temporal), volume kecil, variasi tinggi
– Informasi rencana investasi tersegmentasi menurut lokasinya
– Otonomi daerah yang mengutamakan pengadaan alat berat dengan biaya pembelian minimum danbelum mempunyai perkiraaan kebutuhan alat berat
32
Rantai Pasok Alat BeratHILIRHULU
KonstruksiI f t ktKonstruksiI f t kt
Pemasok Distributor Pemilik Pelayanan PenggunaPabrikan
PenyewaanPenyewaanInfrastrukturInfrastruktur
PemasokKomponenPemasokKomponen
ProdusenDomestikProdusenDomestik
PemilikAlat BeratPemilikAlat Berat
AgenTunggalAgenTunggal
Konstruksi Non‐Konstruksi Non‐
yy
JasaJasa Konstruksi NonInfrastruktur
Konstruksi NonInfrastruktur
Penyedia SukuC d d
Penyedia SukuC d d
JasaPelaksana
JasaPelaksana
ImporAlat BeratImpor
Alat BeratImpor
KomponenImpor
Komponen Sektor LainnyaSektor LainnyaCadang danPerawatanCadang danPerawatan
PenjualanPenjualan
Alat BeratAlat Beratpp yPerkebunan, Kehutanan, dll.
yPerkebunan, Kehutanan, dll.
Penjualandan LelangPenjualandan Lelang
RekondisiRekondisiImpor
Alat BekasImpor
Alat Bekas33
Pelaku Rantai Pasok Alat BeratPelaku Rantai Pasok Alat BeratPelaku adalah pihak yang terlibat dalam penjualan (selling), penyewaanp y g p j ( g), p y(rental), dan sewa hak guna usaha (leasing) alat berat yang digunakan dipertambangan, konstruksi, kelautan, kehutanan, industri, dan perkebunan.
PemilikPemilik PenggunaPenggunaDistributorDistributorProdusenProdusenPemasokPemasok PelayananPelayanan
•ProduktivitasAlat• Keselamatan
• Pengadaan/ investasi alat•Pemeliharaan
• Penjualanalat• Skema
• Permintaanpasar• Peningkatan
• Jaminanpembelian• Mutu
• Pembayaranalat• Volume
Kerja• Alat beratkhusus• Informasi
alat• Depresiasialat• Pendapatan
pembayaran• Pengantaranalat• Sebaran
kapasitasproduksi• Kandunganlokal
• Teknologi• Bahan baku
transaksi• Informasistatus ketersediaan • Informasi
Investasi• Biayaoperasi
• Pendapatan• Pembiayaan• Mobilisasi dandemobilisasi
• Sebarancabangpemasaran• Dukungan
lokal• Tenaga perakitdan mekanikmesin
ketersediaanalat berat• Mobilisasi dandemobilisasi
• Operator dan mekanikalat
alatteknis• Dukunganpemeliharaan
alat
34
AsosiasiAsosiasi
Hi bi (A i i I d t i Al t B I d i ) (H• Hinabi (Asosiasi Industri Alat Besar Indonesia) (Heavy Equipment Manufacturer Association of Indonesia)(http://www.hinabi.org/)
• Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) (Association of Indonesian Sole‐Agents for Heavy Equipment)Equipment)
• Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI) (Indonesian Heavy Construction Equipment O hi A i ti )Ownership Association)
• Asosiasi Perusahaan Rekondisi Indonesia (APRI) • Asosiasi Pengusaha Rekondisi Alat Berat dan Truk Indonesia• Asosiasi Pengusaha Rekondisi Alat Berat dan Truk Indonesia
(Aparati)• Asosiasi Konstruksi Indonesia
35
Penjualan Alat Berat 2003 2012Penjualan Alat Berat 2003‐2012
Sumber: PAABI (2012) 36
Akumulasi Ketersediaan Alat Berat2003‐2012
Sumber: APPAKSI (2012) Total alat = posisi alat sampai dengan tahun saat ini, yang terdiri alat baru dan alat lama
37
Distribusi per Sektor PengoperasianAlat Berat 2011
Total alat38.315 unit
Sumber: APPAKSI (2012) 38
Perkiraan Ketersediaan Alat BeratPerkiraan Ketersediaan Alat Berat
40%
60% Tumbuh 25%
JumlahJumlah AlatAlat BeratBeratPadaPada TahunTahun tt
Tumbuh 10%
95%
5%
39
Anggapan ProyeksiAnggapan Proyeksi
M P bi l b i l di ki k i k P l b• Menurut Paabi, pasar alat berat nasional diperkirakan terus meningkat. Pasar alat berat nasional akan mencapai angka 50.000 unit hingga 2015. Proyeksi tersebut menggunakan asumsi pertumbuhan optimistis dengan rerata 40% per tahun.
• Rerata pertumbuhan penjualan alat berat yang moderat sebesar 25% per tahun untuk limaRerata pertumbuhan penjualan alat berat yang moderat sebesar 25% per tahun untuk lima tahun ke depan.
• Kebutuhan alat berat bekas yang sudah direkondisi terus meningkat, khususnya untuk proyek‐proyek di bawah Rp 10 miliar. Penjualan alat berat rekondisi pada tahun 2013p y p y p j pdiperkirakan sebanyak 5.000 unit. Diperkirakan permintaan alat berat rekondisi tersebut akan tumbuh sebanyak 10% seiring dilaksanakannya berbagai proyek infrastruktur di daerah‐daerah serta terus meningkatkan kinerja sektor perkebunan dan pertambangan.
b h l h d l h l l b d l• Penambahan alat per tahun sama dengan jumlah penjualan alat berat atau permintaan dalamnegeri.
• Alat berat yang tersedia sebanyak 40.016 unit pada tahun 2012 (berdasarkan data APPAKSI).
Al t tid k di k l i ( d d) kit 5% d i l i t h b l• Alat yang tidak digunakan lagi (grounded) sekitar 5% dari populasi tahun sebelumnya.
• Populasi alat yang digunakan di konstruksi sekitar 15% dari total jumlah alat (NarasumberAPPAKSI).
• Kebutuhan alat berat konstruksi tahun 2013 diperkirakan 40 000 unit dan bertumbuh 25%• Kebutuhan alat berat konstruksi tahun 2013 diperkirakan 40.000 unit dan bertumbuh 25% sampai tahun 2017, setelah itu bertumbuh 15% (pengolahan dari Kementerian PU).
40
Proyeksi Kebutuhan dan KetersediaanAlat Berat Periode 2013‐2017
41
Selisih Kebutuhan dan KetersediaanAlat Berat Konstruksi
42
Tata Niaga Alat BeratTata Niaga Alat BeratAt k t i d t k P t M t i K R blik I d i• Aturan kementerian perdagangan untukpenjualan dan importir
• Aturan kementerian perindustrian untukproduksi atau perakitan alat berat
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Sewa guna usaha (leasing) atau sering disingkat SGU adalah kegiatan
bi d di k b d l• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi (finance lease)maupun tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee)l j k kt t t t b d k
• Peraturan Menteri Perindustrian No. 14/M‐IND/PER/2/2012 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru
selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
• Dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat‐alat berat sesuai dengan Pasal 1 angka 13, Pasal Baru
• Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka No. 05/HMTA/PEIR/2/2008 tentang Pedomen Teknis Pelaksanaan Verifikasi Kemampuan Perusahaan
5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Keputusan Presiden tentang Pengadaan BarangPelaksanaan Verifikasi Kemampuan Perusahaan Rekondisi Alat Berat dan Selain Alat Berat
• Aturan pajak‐pajak yang terkait denganperniagaan alat berat
dan Jasa Pemerintah
• Sertifikat Badan Usaha (SBU) UU No. 18
43
Upaya Pemerintah untuk mendukungkonstruksi infrastruktur
• Reformasi peraturan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui• Reformasi peraturan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui dasar hukum pembebasan lahan.
• Agenda akselerasi pembangunan infrastruktur dalam RAPBN‐2013 didukung dengan penerbitan Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres 71/2012 tentang Tata caraPengadaan Tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum. Kedua Perpres ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi upaya percepatan pembangunan infastruktur sehingga target pembangunan dan pemerataan pertumbuhan dapat lebih meningkat lagi.p p p g g
• Pemerintah sudah menawarkan pola kerjasama konsesi pemerintah dengan swastadengan Peraturan Presiden No. 56 tahun 2011 tentang kerjasama swasta untuk pengerjaan infrastruktur. Sejumlah poin utama dalam Perpres tersebut diantaranya mengatur dukungan pemerintah dalam bentuk pengadaanmengatur dukungan pemerintah dalam bentuk pengadaan tanah, perizinan, pajak, pengerjaan proyek, dan bina sosial.
• Pemerintah juga telah menerbitkan Undang‐Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan P id N 71 t h 2012 b i d l k D UUPresiden No. 71 tahun 2012 sebagai dasar pelaksanaan. Dengan UU tersebut, waktu negosiasi dipersingkat sehingga mempercepat pengadaan tanah. Selain itu, harga tanah ditetapkan oleh penilai independen.
44
Permasalahan Rantai Pasok Alat Berat (1)Permasalahan Rantai Pasok Alat Berat (1)
f i k d k b h l l dib l k k• Informasi proyek dan kebutuhan alatberat yang terbatas
• Permintaan bidang konstruksi yang
• Belum diberlakukan persyaratandukungan pemilik alat dalamsertifikat badan usaha
tidak tetap dan berjangka waktupendek
• Informasi ketersediaan alat yang
• Keterbatasan modal pemilik
• Pola pembiayaan yang masihterbatas
terbatas
• Katalog produk yang belumkomunikatif
• Waktu pesan pengadaan alat yang cukup panjang
• Regulasi impor alat khusus konstruksi• Syarat tender yang bias ke arah
merek tertentu bukan spesifikasiyang berdasarkan daur kepemilikan
g pyang merepotkan
• Harga beli alat sensitif terhadapharga bahan baku dan komponen
alat secara menyeluruh
• Belum ada dokumen legal ataunomor registrasi alat yang
harga bahan baku dan komponenimpor
• Pajak berganda untuk mobilisasi dandomisili alatg y g
menyatakan bukti kepemilikandomisili alat
45
Permasalahan Rantai Pasok Alat Berat (2)Permasalahan Rantai Pasok Alat Berat (2)
l d d d l k l k j d l i• Belum adanya standar‐standar layakpakai, kualitas kerja, teknologi, dll.
• Aji mumpung (moral hazard)
• Keselamatan kerja dan pelestarianlingkungan yang belum standar
• Rendahnya kompetensimengambil untung dari ketimpanganpermintaan dan ketersediaan
• Kemampuan manajemen aset yang
operator, mekanik, dan perakit alatberat
• Belum ada standar kompetensiterbatas pada para pemilik
• Ketersediaan lahan antara untukmelakukan pemeretelan dan
operator alat berat
• Keterbatasan informasi dukunganlogistik bahan bakar, ban, dan suku
perakitan ulang pada saat mobilisasialat
• Pengantaran alat ke lokasi proyek
cadang
• Keterbatasan kapasitas produsenlokal alat berat
terkadang mendapatkan kesulitanakibat akses jalan yang sempit danburuk
• Tingginya suku bunga pinjamansebesar 12‐14%.
46
Analisis SWOT Rantai Pasok Alat BeratAnalisis SWOT Rantai Pasok Alat Berat
47
Analisis SWOTFaktor Internal
K k t (+) K l h ( )Kekuatan (+) Kelemahan (‐)• Pemilik alat berat mempunyai spesialisasi di bidang
konstruksi (S1)• Lengkapnya asosiasi‐asosiasi yang mewakili rantai
• Pola pembiayaan alat berat masih terbatas (W1)• Informasi terbatas tentang ketersediaan dan
kepemilikan alat berat (W2)g p y y gpasok alat berat (S2)
p ( )• Belum adanya standar‐standar layak pakai, teknologi,
keselamatan, lingkungan, dan katalog (W3)• Kurangnya komposisi dan kompetensi operator dan
mekanik (W4)( )
F kt Ek t lFaktor Eksternal
Peluang (+) Ancaman (‐)• Pertumbuhan investasi konstruksi yang meningkat • Kekurangan alat berat untuk kegiatan konstruksi
(O1)• Regulasi yang memudahkan perencanaan,
pelaksanaan, dan pembiayaan proyek konstruksi(O2)
infrastruktur (T1)• Permintaan bidang konstruksi yang tidak tetap,
berjangka waktu pendek, dan kriteria alat yang tidaktransparan (T2)
48
• Pajak Berganda (T3)• Prosedur impor alat berat khusus yang merepotkan
(T4)
Peluang (+)
O1 Peningkatan nilai investasik t k i i f t kt
Ancaman (‐)
T1 Keterbatasan alat berat untukkonstruksi
Strategi Berdasarkan konstruksi infrastruktur
O2 Reformasi regulasi pemerintahuntuk mempercepatpembangunan infrastruktur
konstruksi
T2 Permintaan berjangka pendek
T3 Prosedur impor alat beratkhusus yang menyulitkan
Berdasarkan Matriks TOWS
Kekuatan (+)
S1 Pemilik dengan spesialisasi
pembangunan infrastruktur khusus yang menyulitkan
S1O1 (1) Mengembangkan jejaring S1T1 (6) Menyediakan insentif bagiS1 Pemilik dengan spesialisasibidang konstruksi
S2 Asosiasi yang relatif lengkap
S O ( ) e ge ba g a jeja gkerjasama antar pelakurantai pasok alat berat
S (6) e yed a a se t bagalat berat untuk konstruksi
S2T3 (7) Mengembangkan prosedurimpor untuk alat berat khusus
Kelemahan (‐)
W1 Pola pembiayaan yang terbatas
W1O1 (2) Mengembangkan skemapembiayaan yang efektif
W1T2 (8) Menerapkan skemaproyek muti tahunterbatas
W2 Lemahnya akses informasipermintaan dankepemilikan
pembiayaan yang efektif
W202 (3) Mengembangkan sistempemantauan status alatberat konstruksi
proyek muti tahun
W2T2 (9) Mengembangkanpemantauan rencana proyekdan proyek berjalan
W3 Belum ada standar alat, katalog, teknologi
W4 Kekurangan komposisi dankompetensi operator
W3O2 (4) Menerapkan standar‐standar alat dan penggunaanalat
W4O2 (5) Mengembangkan
W2T1 (10) Melakukan kerjasama dengan pendukung pasokanenergi, suku cadang, dan ban
kompetensi operator W4O2 (5) Mengembangkankerjasama dengan lembagapendidikan dan sertifikasi
49
Usulan kebijakan dalam bataspengaruh PU
d di hi? d O O b i ilik b liApa yang dapat dipengaruhi? PEMILIK dan KONTRAKTOR: bagaimana pemilik mau beli(inves) alat dan bagaimana alat tersedia dan berfungsi dengan baik?
1. Mengembangkan jejaring kerjasama antar pelaku rantai pasok alat berat: persyaratan keanggotaan rantai pasok konstruksi; fasilitas konsolidasi (WEB ataucloud computing) mengarah kepada lelang, sewa‐menyewa, jual‐beli; dokumenlelang dengan basis dukungan rantai pasok alat berat (lihat DOT tentang
ifik i l t d l l l )spesifikasi alat dalam lelang)
2. Mengembangkan skema pembiayaan yang efektif (persyaratan, sukubunga, kredit, asuransi, hak guna pakai, penjaminan)
3. Mengembangkan sistem pemantauan status alat berat konstruksi: registrasi alat(terdaftar), penggunakan GPS yang terhubung dengan portal internet
4. Menerapkan standar‐standar alat dan penggunaan alat: warrant of fitness (WOF), operator, safety, lingkungan, jaminan pemeliharaan (manajemenaset), katalog alat, standar teknis pekerjaan (jenis alat yang perlu digunakanuntuk pekerjaan tertentu)
50
Usulan kebijakan dalam bataspengaruh PU
b k k d l b d d k d f k5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan sertifikasi:kompetensi operator dan mekanik, fasilitas peningkatan kemampuanpengelolaan aset alat berat, fasilitas BLK operator dan mekanik, fasilitas pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja
6. Menyediakan insentif bagi alat berat untuk konstruksi: bebas beamobilisasi subsidi bahan bakar (solar bersubsidi selama proyek berjalanmobilisasi, subsidi bahan bakar (solar bersubsidi, selama proyek berjalansesuai dengan jam kerja), fasilitas distribusi ke lokasi tempat kerja(perakitan antara di pelabuhan)
7 M b k d i k l b kh k d h7. Mengembangkan prosedur impor untuk alat berat khusus: kemudahanimpor alat berat khusus
8. Menerapkan skema proyek muti tahunp p y
9. Mengembangkan pemantauan rencana proyek dan proyek berjalan: informasi kepastian proyek konstruksi infratsruktur (jadwal, lokasi, danpenyerapan)penyerapan)
10. Melakukan kerjasama dengan pemasok energi, suku cadang, dan ban51
Prakarsa #1 Jejaring Kerjasama AntarPelaku Alat Berat Konstruksi
Konsolidasi pemilik
JejaringAngkutan Alat
Konsolidasi pemilikdan penggunadalam menjagakeseimbangan
Jejaring Pemilik
Angkutan AlatBerat
permintaan danpenyediaan
Alat Berat
Katalog Alat Berat
Jejaring PenggunaAl B
Jaringan transaksialat berat
Alat Berat
52
Prakarsa #3 Sistem Pemantauan Status Alat Berat Konstruksi
#3. Sistem Pemantauan Alat BeratRegistrasi Alat BeratKonstruksiInfrastruktur
Jumlah Alat Beratyang siap digunakan
Alat Berat yang sedang digunakan
PembelianAlat Berat
mobilisasi Tingkat KebutuhanAlat Berat
Agen AlatBerat
Alat Berat rongsokan(grounded)
demobilisasiAlat Berat
#8 I f i dUtilisasi Alat
#2. SkemaPembiayaanyang efektif
L j I i
#4. StandarisasiAlat
#8. Informasi danpemantauanrencana danpelaksanaan
Yang Tinggi
#6. Penyediaan
Laju InvestasiAlat Berat
pinvestasi
infrastruktur
Insentif AlatBerat Konstruksi
53
Prakarsa #4 Standar‐Standar Alat danPenggunaan Alat Berat
The Advisory Committee on yConstruction Safety and Health (ACCSH)
Katalog
54
Prakarsa #6 Penyediaan Insentif AlatBerat Konstruksi Infrastruktur
K k t i t h d h (d f i d i PU) t k• Kesepakatan pemerintah daerah (dengan referensi dari PU) untukbebas bea mobilisasi dan demobilisasi alat berat infrastukturterdaftarK k t k it k id k i t i t h d h• Kesepakatan kemitraan koridor ekonomi antar pemerintah daerahuntuk melaksanakan proyek bersama lintas kabupaten/kota
• Subsidi bahan bakar solar selama penggunaan alat• Fasilitas tambahan untuk perakitan di sekitar pelabuhan• Dokumen lelang dengan mempertimbangkan siklus hidup alat (total
cost of ownership)f p)• Penyederhanaan pajak hak guna pakai (leasing) dan investasi, dan
asuransi• Pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) danPembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan
pengurangan pajak (tax allowance)
55
Daya Saing Rantai Pasok Alat BeratDaya Saing Rantai Pasok Alat Berat
k
DAYA SAING#4. Standar danSertifikasi
#5. Lembagapelatihan dansertifikasi Peningkatan
keselamatan danlingkungan hijau#4. Peningkatan
Kemampuan
sertifikasi
PeningkatanMutu Kerja
KemampuanPengelolaan Aset
Penghematanenergi danpemborosan
#1. KonsolidasiKebutuhan danKetersediaan Alat
#6. Insentif AlatBerat Konstruksi
p
#2. SkemaP bi
#8‐9. KepastianI i d
#1. Syarat lelangd b iPembiayaan
EfektifInvestasi dan
Kebutuhan Alatdengan basis rantai pasok
56
PenutupPenutup
k i k d j kk i k b i f k k• Proyeksi ke depan menunjukkan peningkatan pembangunan infrastruktur untukmempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi dan sosial.
• Cetak biru Sistem Logistik Nasional sangat tergantung pada pembangunaninfrastruktur logistik.
• Rantai pasok konstruksi yang efektif dan efisien merupakan kunci dalampembangunan infrastruktur.
• Pengelolaan sistem rantai rantai pasok alat berat bertujuan untuk mencapaikondisi terpenuhinya alat berat bagi penyelenggaraan konstruksi yang tercermindari tersedianya alat yang cukup dan baik mutunya secara efektif dan efisien.
• Usulan kebijakan terdiri dari 10 prakarsa pengembangan rantai pasok alat beratkonstruksi infrastruktur.
• Perlu verifikasi pentingnya dan kemanfaatan kesepuluh prakarsa dan penerimaanPerlu verifikasi pentingnya dan kemanfaatan kesepuluh prakarsa dan penerimaanoleh para pemegang kepentingan.
• Perlu perincian lebih lanjut ke dalam draf keputusan atau peraturan ataupedomanpedoman.
57
Terima KasihTerima Kasih
58