MAKALAH ADMINSTRASI KEUANGAN NEGARA

SISTEM PERPAJAKAN dan POLITIK PAJAK

Disusun oleh :

Anisa Munnawaroh 1410201115

Semester III C

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TIDAR

2015/2016

Latar Belakang

Dunia yang terus berkembang menimbulkan banyak perubahan dalam kegiatan sehari-hari

yang dilakukan manusia. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, telah

menggiring manusia ke dalam kehidupan yang serba cepat, serba otomatis, dan diliputi

berbagai kemudahan. Kemudahan-kemudahan inilah yang kemudian menjadikan manusia

memiliki berbagai cara dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Begitu halnya dalam dunia perpajakan. Perkembangan yang pesat dari kemampuan teknologi

yang telah diciptakan manusia membawa tidak hanya kemudahan, melainkan juga challenge

(tantangan) dan threat (ancaman) bagi setiap lini kehidupan manusia.

Dalam dunia perpajakan, perkembangan yang terjadi meliputi tidak hanya dalam kuantitas

dan kualitas sistem perpajakan, melainkan meliputi seluruh aspek dari sistem administrasi

perpajakan. Dunia dahulu hanya mengenal sistem pembayaran pajak manual, dimana para

petugas pajak mendatangi wajib pajak untuk menagih pajak bagi wajib pajak. Seiring dengan

berjalannya waktu, dikembangkan pula model-model sistem pemungutan pajak yang lebih

efektif, serta efisien dalam hal pemenuhan asas-asas perpajakannya.

Bila dahulu sistem pemungutan pajak hanya mengenal sistem Official Assesment dalam

pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, maka seiring dengan waktu, untuk mencegah

penghindaran pajak yang mungkin terjadi dengan pemberlakuan sistem tersebut, maka

berkembang pula sistem pemungutan pajak lainnya, seperti halnya sistem Self Assesment dan

sistem Withholding.

Sistem-sistem tersebut secara hukum memiliki dasar hukum yang memadai untuk

dilaksanakan. Namun secara asas perpajakan, patut dicermati, bagaimana kelebihan dan

kekurangan masing-masing sistem dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak ini. Selain

itu juga patut dicermati, bahwa tidak semua jenis pajak harus mengikuti suatu sistem tertentu

yang dianggap paling memadai dibanding sistem lainnya.

Perumusan Masalah

a. Apa saja sistem pemungutan pajak?

b. Bagaimana politik hukum pajak di Indonesia?

Tujuan

a. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak.

b. Untuk mengetahui politik hukum pajak.

c. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Keuangan Negara.

d. Sebagai sarana atau media pembelajaran bagi mahasiswa pada umumnya.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1. Official assessment system

System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Pemerintah menentukan

besarnya terhutang.

Ciri-ciri official assessment system:

a.    Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah

b.    Wajib pajak bersifat pasif

c.    Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah

Dalam system ini masyarakat Wajib Pajak bersifat pasif menunggu ketetapan hukum dari

aparat pajak atau pemungut pajak. Utang pajak baru timbul kalau sudah ada Surat ketetapan

Pajak (SKP) dari aparatur pajak.

Kelemahan-kelemahan system ini adalah:

a.    Pada permulaan tahun, wajib pajak dikenakan ketetapan sementara untuk pajak-pajak

pendapatan, kekayaan dan laba menurut perkiraan atau taksiran pejabat pajak  untuk tahun

yang berjalan.

b.    Setelah tahun berakhir, wajib pajak harus memasukkan surat pemberitahuan, dimana

harus diberikan informasi tentang besarnya pendapatan, kekayaan maupun laba perseroan di

tahun yang baru berakhir tersebut. Setelah diadakan penelitian oleh pejabat pajak terhadap

surat pemberitahuan itu, maka dibuatlah surat ketetapan pajak rampung oleh pejabat pajak

yang bersangkutan.

 Jelas kiranya, bahwa wajib pajak dalam tata cara tersebut di atas berada dalam suatu posisi

yang tersudut, sekalipun baginya tersedia instansi di mana mereka dapat mengajukan

sanggahan terhadap penetapan yang nyata tidak benar atau dianggapnya tidak adil.

Kelemahan sistem pemungutan ini antara lain adalah:

a)    Sulit untuk dapat memperkirakan jumlah pendapatan, kekayaan dan laba suatu

perusahaan yang mendekati dengan kenyataan. Oleh karena itu ada kaitannya ketetapan

sementara itu terlalu rendah atau terlalu tinggi.

b)    Akibat dari ketetapan sementara yang terlalu rendah, maka akan memberatkan wajib

pajak dalam membayar ketetapan rampungnya, karena ketetapan rampungnya jauh lebih

besar daripada ketetapan sementaranya, sebaliknya kalau ketetapan tersebut terlalu tinggi

maka akan memberatkan wajib pajak dalam mengangsur ketetapan sementara tersebut.

c)    Angsuran bulanan atas ketetapan sementara itu sama besarnya, sehingga mungkin tidak

selalu sesuai dengan tersedianya likuiditas wajib pajak, lebih-lebih mengingat ketentuan

pembayarannya yang harus dibayar pada setiap tanggal 15 dari bulan-bulan berikutnya

setelah bulan dimana surat ketetapan sementara diberikan.

d)    Atas ketetapan sementara ini wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan, tetapi

dengan syarat-syarat tertentu, fiskus dapat memberikan penundaan pembayaran dari

(sebagian) ketetapan pajak sementara. Penundaan pembayaran ini dalam hal wajib pajak

mengajukan bukti-bukti bahwa ketetapan pajak sementara terlalu tinggi, pada dasarnya suatu

kebijaksanaan penagihan yang mengandung unsur subyektif.

e)    Ketetapan sementara itu merupakan pekerjaan massal, karena harus diselesaikan dalam

waktu yang sesingkat-singkatnya, disebabkan sisa waktu dalam tahun yang berjalan harus

digunakan untuk melakukan penetapan rampung. Hal ini mengakibatkan pekerjaan kurang

teliti, apa lagi mengingat jumlah aparatur pajak yang masih kurang.

f)    Ada kalanya penetapan Pajak Rampung harus dilakukan dengan cara kompromi, yang

memungkinkan adanya exces negatif, yakni tawar-menawar. Kompromi tersebut dilakukan

dalam hal wajib pajak tidak melakukan pemberitahuan yang benar, sedangkan administrasi

pajak sendiri tidak memiliki bahan – bahan yang lengkap untuk memungkinkan penetapan

Pajak Rampung dilakukan secara tepat.

g)    Para wajib pajak baru diwajibkan membayar pajak, bilamana kepada mereka telah

diberikan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak itu baru dapat dikenakan bilamana

wajib pajak telah terdaftar pada tata usaha kantor pajak.Akibatnya, yang tidak terdaftar

berarti “lolos” dari pembayaran pajak.

2.    Self assessment system

System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang , kepercayaan,

tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menyadari akan kelemahan-kelemahan sistem pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan

di atas, maka dipandang perlu untuk melaksanakan sistem pemungutan pajak yang lebih

sempurna, yang lebih efektif dan efisien dan yang memncerminkan pula kegotong-royongan

nasional.

Dengan sistem ini pada awal tahun pajak menentukan sendiri secara aktif menghitung,

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur

tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang kecuali wajib pajak melanggar

ketentuan undang-undang perpajakan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi

administrasi ( bunga, denda, atau kenaikan ) atau sanksi pidana sebagai ditentukan dalam

Pasal 28 atau 29 Undang-Undang KUHP.

3.    With Holding System

System ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Politik Hukum Pajak

Menurut Suandy (2008) Politik perpajakan sejak zaman kemerdekaan, orde baru hingga era

reformasi merupakan politik hukum pajak di Indonesia. Selera Politik penguasa pada zaman

orde baru hingga zaman reformasi masih seputar kebijakan untuk mengejar target

pemasukan pajak yang sebesar-besarnya ke kas Negara tanpa diikuti pembaharuan dalam

birokrasi atau pemungut pajak (fiskus) itu sendiri. Harus diakui bahwa pemungutan pajak

tidak luput dari sistim perpajakan yang dipaksakan dan dengan menggunakan

kekerasan, tidak menyentuh pembaharuan dibidang petugas pajak yang berprilaku koruptif,

sehingga apa yang direformasi hanya menyentuh administrasi terhadap wajib pajak semata

yang notabene banyak merugikan hak-hak serta kebebasan individu wajib pajak.

Konsekwensi reformasi dalam administrasi perpajakan yang hanya ditekankan kepada wajib

pajak tanpa reformasi disisi fiskus akan menimbulkan penghindaran (Tax Avoidance) serta

penggelapan pajak (Tax Evasion ) oleh wajib pajak sebab wajib pajak tidak pernah

mengetahui untuk apa pajak dikumpulkan. Wajib pajak akan melakukan perlawanan untuk

membayar pajak selama wajib pajak merasakan minimnya sarana dan prasarana yang

dibangun pemerintah serta penggunaan pajak yang tidak transparan untuk kepentingan

masyarakat serta masih menumpuknya hutang luar negeri. Dalam situasi demikian, wajib

pajak akan menghindari pajak (to avoid the tax) sebab timbul praduga bahwa pajak yang

dibayar akan dipergunakan untuk tujuan lain. Politik perpajakan yang demikian tidak terlepas

dari selera politik dari pemerintah pusat yang hanya mengejar pemasukan pajak tanpa

memperdulikan hak-hak individu serta kebebasan wajib pajak. Politik hukum pajak demikian

dapat dikatakan sama sejak zaman kemerdekaan hingga reformasi, terkesan dipaksakan

(tergantung selera penguasa pusat), serta sangat minim dalam redistribusinya kepada

masyarakat, sehingga sulit mengatakan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia sudah demokratis

Cara-cara pemungutan pajak demikian bisa dikatakan sebagai  pencurian/perampokan hak

milik rakyat.

Daftar Pustaka

http://www.kabarpajak.com/2013/07/makalah-penggolongan-pajak-dan-sistem.html

https://www.academia.edu/7591213/Politik_Hukum_Pajak_di_Indonesia