sistem penjaminan mutu pendidikan (permendiknas 63 tahun 2009)
TRANSCRIPT
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
(SPMP)
Oleh:OCTO NDOEN
Widyaiswara LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur2011
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
PP No.19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Kebijakan Nasional8 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 2(1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: a. standar isi b. standar proses c. standar kompetensi lulusan d. standar pendidik & tenaga kependidikan e. standar sarana dan prasarana f. standar pengelolaan g. standar pembiayaan i. standar penilaian pendidikan
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Pasal 4: Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
Kebijakan NasionalTujuan Standar Nasional Pendidikan
PP No 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
PP No 19/2005 Tentang Standar Nasional PendidikanPasal 91:(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
Kebijakan NasionalKewajiban Penjaminan Mutu Pendidikan
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Pasal 92:(1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu. (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
Kebijakan NasionalPelaku Penjaminan Mutu Pendidikan
PP No 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Pasal 92:(1) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan
mutu pendidikan. (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi. (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
Kebijakan NasionalPelaku Penjaminan Mutu Pendidikan
PP No 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Kebijakan NasionalLembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
PP No 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1butir 24Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
PERUBAHAN PARADIGMA
Pengendalian mutu
Konsep utama adalah ujian, inspeksi, dan pengawasan eksternal
Tujuan utama adalah laporan ekternal dan penerapan sanksi/hadiah
Penjaminan dan peningkatan mutu
Konsep utama adalah perencanaan, kajian internal, dan manajemen satuan kerja
Tujuan utama adalah laporan internal dan pengambilan keputusan berbasis data
BARULAMA
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
PERUBAHAN PARADIGMA
Proses dilakukan oleh eksternal dan pengendalian dari atas ke bawah
Kualitas menjadi tanggung jawab sebagian orang
Budaya pemeriksaan eksternal
Proses dilakukan oleh internal dan pengedalian dari bawah ke atas
Kualitas menjadi tanggung jawab semua pihak
Budaya peningkatan kualitas berkelanjutan
BARULAMA
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Satuan/Program Pendidikan
Penyelenggara Pendidikan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Nasional
Tahapan Penjaminan Mutu Pendidikan
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan
Perencanaan & Implementasi
Program
Verifikasi (internal &
Eksternal) dan Analisis Data
Identifikasi Pencapaian &
Aspek Pengembangan
Pengembangan/Pemilihan Instrumen
Rancangan Penjaminan
Mutu & Monitoring
Pengumpulan & Pencatatan Data
(EDS)
Pengembangan & Implementasi
Program Peningkatan Mutu
Laporan Temuan
Monitor & Kajian Hasil Peningkatan
Mutu
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Perencanaan & Implementasi Program
isi Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
PenilaianRKS
Kepala SekolahGuruKomite Sekolah
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Pengumpulan dan Pencatatan Data
isi Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
PenilaianEDS
Kepala SekolahGuruKomite Sekolah
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Verifikasi (Internal & Eksternal) & Analisis Data
isi Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
PenilaianEDS
Kepala SekolahGuruKomite Sekolah
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Laporan Temuan
isi Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
PenilaianDATA
Kepala SekolahGuruKomite SekolahDinas
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Identifikasi Pencapaian dan Aspek Pengembangan
Standar IsiCapaian
SPM/SNP
isi Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
Kepala SekolahGuruKomite Sekolah
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Monitor dan Kajian Hasil Pelaksanaan Peningkatan
Standar IsiCapaian
SPM/SNP
isi Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
Kepala SekolahGuruKomite Sekolah
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Unit Utama: - Mandikdasmen- PMPTK- Pendidikan Islam-Nasional/Provinsi:
- LPMP- P4TK- Dinas- Depag
Kabupaten/Kota: - Dinas- Depag
Satuan Pendidikan- Penyelenggara- Sekolah- Madrasah
Keputusan:• Kategori Sekolah• Rekomendasi
Develop
programs
Implementprograms
Assessment to 8NES
8 SNP
BAN S/MLPMP
Principal & TeacherSchool Commitee
S3EAnnual School Assessment
5-TahunAkreditasi Sekolah
AUDIT INTERNAL AUDIT EKSTERNAL REPORT
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
SISTEM PENDATAAN SPMP
External Quality Assurence
System(IQAS)
NSE
Internal Quality Assurence
System(IQAS)
NSE
Database Pendidikan Nasional (PSP)NSE
SPMPNSE
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Evaluasi Diri Sekolah (Setiap tahun)
Akreditasi
Badan AkreditasiSetiap Lima Tahun
A
B
C
..
..
SBI
Rintisan SBI
Standar Nasional
Standar Pelayanan MinimalMandatory
Internally driven
???????????????
Hubungan SPM, SNP, Akreditasidan Penjaminan Mutu
BAN S/M
A
B
C
D
STANDAR NASIONALPENDIDIKAN
STANDARPELAYANANMINIMAL
(Belum terakreditasi)*) SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Peningkatanberkelanjutan
SPMP*)
STANDAR INTERNASIONAL
SPM
SNP Cita-cita tingkat minimal layanan pendidikan; Sesuai dengan PP 19/2005
KERANGKA WAKTU CAPAIAN SPM-SNP
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
QA
Tindak Lanjut HasilPenjaminan Mutu Pendidikan
Bantuan Teknis
8 SNP
Bimbingan
Arahan
Supervisi
SIAS dan Fasilitasi
Saran
Pemetaan
Satuan Pendidikan
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Peran & Tanggung
Jawab
BSNP
1. Mengembangkan SNP2. Mensosialisasikan SNP3. Memonitor SNP4. Mengkajiulang &
Memperbaiki SNP5. Melaporkan kepada
MenDiknas(Mitra Kerja: KemenDiknas, KemenAg, LPMP, BAN S/M, Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota, Kanwil/Kandepag)
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Peran & Tanggung
Jawab
KemenD
iknas &
KemenAg
1. Mengembangkan Kebijakan & Regulasi SPMP2. Mensosialisasikan SPMP3. Mengatur Pelaksanaan SPMP secara nasional4. Menyediakan Sistem Manajemen Data
Pendidikan5. Memonitor Pelaksanaan SPMP secara Nasional6. Merancang Kebijakan Peningkatan Mutu
Berkelanjutan7. Menganalisa Data Nasional SPMP8. Melaporkan Pencapaian Kepada Pemerintah
dengan9. Menggunakan data SPMP
(Mitra Kerja: BSNP, BAN S/M, Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/ Kota, Kanwil/Kandepag)
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Peran & Tanggung
Jawab
BAN S/M
, BAN PT, BAN
PN
FI
1. Mengembangkan Instrumen dan
2. Menggunakan SNP untuk Akreditasi
Sekolah Terpadu dengan SPMP3. Mengelola Pelaksanaan
Akreditasi Sekolah Secara Nasional4. Memberikan Laporan Hasil Akreditasi Sekolah Kepada
Menteri(Mitra Kerja: BSNP, Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota, Kanwil/Kandepag, Balai Diklat Depag)
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Peran & Tanggung
Jawab
Dinas/Kanw
il/Kandepag
1. Menggunakan Data SPMP untuk
mengkaji ulang kinerja sekolah2. Memasukkan data SPMP
kedalam EMIS
(Mitra Kerja: KemenDiknas, KemenAg, BSNP, LPMP, BAN S/M, Balai Diklat Depag)
SPMP - Drs. O. Ndun - LPMP NTT
Peran & Tanggung
Jawab
LPMP
1. Memetakan mutu pendidikan di
provinsi2. Memberikan supervisi,
bimbingan, arahan, saran, dan bantuan
teknis kepada stakeholder pendidikan
(Mitra Kerja: KemenDiknas, KemenAg, BSNP, LPMP, BAN S/M, Balai Diklat Depag)