sistem pemerintahan di indonesia
TRANSCRIPT
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAPerbandingan Awal Kemerdekaan 18 Agustus 1945 Kurun Waktu s.d. 27 Desember 1949. Peristiwa Proklamasi NKRI Periodisasi UUD RIS UUDS 1950 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950. Pembentukan RIS Federasi Parlementer semu (Quasi Parlementer) 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959. Kembali pada NKRI Federasi Parlementer semu (Quasi Parlementer) Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959 s.d. 1966. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kesatuan Presidensiil
Bentuk Negara Kesatuan Presidensiil (18 - 8 -1945 s.d. 14 -11Sistem 1945) Pemerintahan Parlementer (14 -11 - 1945 s.d. 27 12 1949) Kepala Negara Presiden Kepala Perdana Menteri Pemerintahan Alat Perlengkapan Negara Presiden, Wakil Eksekutif Presiden dan Menteri Legislatif KNIP Yudikatif Lain- lain
Presiden Presiden
Presiden Perdana Menteri
Presiden Presiden
Presiden, Wakil Presiden dan Menteri DPR dan Senat MA Indonesia Dewan Pemeriksa Keuangan
Presiden, Wakil Presiden dan Menteri DPR Mahkamah Agung Dewan Pengawas Keuangan
Presiden, Wakil Presiden dan Menteri MPRS MA Badan Pemeriksa Keuangan dan DPAS
Jenis Konstitusi UUD 1945
Konstitusi RIS
UUDS 1950
UUD 1945
BENTUK PENYIMPANGAN N o. 1. Awal Kemerdekaan Pada masa sistem pemerintahan presidensiil, berubahnya fungsi KNIP menjadi badan yg diserahi kekuasaan legislatif (seharusnya oleh DPR) dan menetapkan GBHN (seharusnya oleh MPR). Pada masa sistem pemerintahan parlementer , terjadi perubahan kabinet presidensiil menjadi kab inet parlementer bedasarkan BP-KNIP. UUD RIS Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya. UUDS 1950 Perdana menteri diangkat oleh presiden ( seharusnya oleh parlemen) dan kekuasaan perdana menteri masih dicampur tangani presiden. Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden dengan menunjuk seseorang atau beberapa orang pembentuk kabinet (lazimnya oleh parlemen). Pengangkatan atau penghentian menterimenteri dan kabinet dilakukan dengan keputusan presiden (lazimnya oleh parlemen). Demokrasi Terpimpin Pimpinan-pimpinan MPR, DPR, BPK dan MA diberi kedudukan sebagai menteri (seharusnya tidak boleh).
2.
Kekuasaan perdana menteri masih dicampur tangani oleh presiden dan pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden, seharusnya oleh perdana menteri. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (seharusnya dipisah).
Pancasila diubah menjadi Nasakom (seharusnya dasar negara tidak boleh diubah).
3.
MPRS melalui ketetapan MPRS no III/MPRS/1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup (seharusnya masa jabatannya dibatasi). DPR hasil pemilu dibubarkan oleh presiden karena RAPBN yang diajukan tidak disetujui (seharusnya DPR tidak bisa
4.
dibubarkan). 5. Kaburnya politik luar negeri yang bebas aktif menjadi politik poros, sehingga membuat Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menjadikan pemerintahan yang wewenangnya melebihi UUD 1945.
6.
TUGAS PKn: SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Nama anggota kelompok : Achmad Frandik | XII IA 5 / 01
Fendi Ferdiansyah | XII IA 5 / 15 Iqbal Ibnu W | XII IA 5 / 19 Paudeno P | XII IA 5 / 26
Penyusun:
Achmad Frandik : Sistem Pemerintahan di masa Demokrasi Terpimpin.
Fendi Ferdiansyah : Sistem Pemerintahan di masa berlakunya UUDS 1950.
Iqbal Ibnu W : Sistem Pemerintahan di masa berlakunya UUD RIS. Paudeno P : Sistem Pemerintahan di masa awal kemerdekaan.