SISTEM MANAJEMEN NASIONAL

B. 1

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional sejak satu

dasawarsa yang lalu. Hal ini terkait dengan komitmen negara sebagai salah satu penanda tangan

kesepakatan dalam MDGs (Millenium Development Goals) yang sejalan dengan Deklarasi Roma dalam

World Food Summit tahun 1996 yang menegaskan bahwa dari 800 juta penduduk dunia yang kelaparan

separuhnya diharapkan dapat dikurangi pada tahun 2015. Terkait dengan masalah itu, isu penanggulangan

kemiskinan yang telah diluncurkan sejak awal 1990-an juga masih menjadi agenda penting dalam

pembangunan nasional.

B. 2

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk merupakan sasaran akhir dari

pembangunan nasional dihadapkan kepada berbagai kendala, baik teknis, alamiah, sumber daya, maupun

sosial budaya. Salah satu kendala utama dalam peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan yang

sebagaian besar tergantung pada sektor pertanian adalah kecilnya tingkat penguasaan lahan pertanian.

Mengingat kecilnya kemungkinan untuk melakukan perluasan lahan pertanian, diverifikasi usaha

merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

B. 3

Diversifikasi usaha rumah tangga adalah suatu proses semakin beragam dan banyak jenis usaha

rumah tangga yang menjadi sumber pendapatan. Tingkat keragaman diversifikasi usaha yang dapat

dijadikan sumber pendapatn rumah tangga tidak terlepas dari keragaman dan struktur perekonomian

ditingkat wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan/desa). Melalui diversifikasi usaha, pendapatn rumah

tangga, diharapkan meningkat,. Dengan meningkatnya pendapatan, akses rumah tangga terhadap pangan

yang dibutuhkan meningkat sehingga tingkat ketahanan pangan rumah tangga meningkat, dan tingkat

kemiskinan diharapkan dapat berkurang.

B. 4

Jumlah rumah tangga pertanian di kabupaten contoh tertera pada tabel 10. Data yang memuat

rincian lebih lanjut tentang sumber penghasilan utama dari rumah tangga pertanian di level kabupaten

tidak memadai untuk dianalisis secara kuantitatif. Akan tetapi berdasarkan informasi dari lembaga terkait

diketahui bahwa secara umum gambarannya tidak berbeda jauh dari fenomena yang terjadi pada level

agregat provinsi. Sebagian besar rumah tangga pertanian di kabupaten contoh memang mempunyai

penghasilan utama dari kegiatan ekonomi di sektor pertanian tetapi jumlahnya diperkirakan tidak lebih

dari 85 %.

B. 5

Secara umum pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja. Jika tidak terjadi

perubahan teknologi ke arah padat modal secara dramatik maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi

semakin tinggi pula kesempatan kerja yang tercipta. Terkait dengan itu maka laju pertumbuhan sektor non

pertanian yang lambat menyebabkan penyerapan tenaga kerja oleh sektor tersebut berdampak negatif

terhadap sektor pertanian karena selama ini sebenarnya pasar tenaga di sektor pertanian dalam kondisi

kelebihan penawaran.

B. 6

Struktur rumah tangga pertanian di masing-masing kabupaten contoh berdasarkan golongan

pendapatan pada umumnya senada dengan gambaran di tingkat provinsi, kecuali kabupaten Wajo

(gambar 3). Berbeda dengan fenomena di level provinsi maupun fenomena di 5 kabupaten contoh

lainnya, di kabupaten Wajo proporsi tertinggi adalah rumah tangga pertanian pada selang pendapatan

antara 5 – 9,9 juta rupia.tahun. Gambaran tentang peranan sektor pertanian dalam ekonomi rumah tangga

petani di level propinsi menunjukkan bahwa di Jawa Timur kontribusi pendapatan rumah tangga dari

pertanian hanya sekitar 48 % lebih rendah dari pada angka di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan

(Tabel 8).

Perekonomian wilayah kabupaten contoh umumnya masih didominasi oleh sektor pertanian,

sedangkan sektor industri belum mampu mengiringinya. Menurut Deptan (2004) proses industrialisasi

pedesaan sangat lambat yang tercermin antara lain dari semakin senjangnya ekonomi desa-kota. Industri

yang pada umumnya berada dipedesaan atau pinggiran perkotaan adalah industri yang berbasis pertanian,

yaitu industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Selanjutnya dikatakan bahwa Industri pedesaan

merupakan usaha hasil pertanian dan usaha dalam penerapan teknologi.

Dalam bahasan ini , kategori industri pedesaan tidak hanya terbatas pada industri yang berbasis

pertanian (agroindustri), tetapi industri yang berlokasi dipedesaan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat

potensi dan peluang industri tersebut dalam penyerapan tenaga kerja pedesaan. Pada umumnya industri

yang ditemukan dilokasi penelitian adalah industri kecil dan atau rumah tangga. Namun demikian tidak

semua desa contoh memiliki industri tersebut. Selain itu ada data kuantitatif sekunder kurang tersedia

sehingga informasi mengenai industri pedesaan di lokasi penelitian relatif terbatas.

Distribusi industri pedesaan di masing-masing desa contoh disajikan pada Tabel 24. Di lapangan ,

ternyata kondisi industri tidak sepenuhnya seperti yang tercermin dalam tabel tersebut. Sebagian besar

jenis industri desa contoh adalah industri rumah tangga dan atau pengrajin yang dominan menggunakan

tenaga keluarga. Di Malang terdapat 1 unit industri sedang yang merupakan kegiatan pengelohan pakan

(kosentrat) yang dilakuakn oleh Koperasi SAE.

B. 7

Industri penggergajian kayu di Sekotang Tengah ada 2 unit. Industri penggergajian ini sudah

beroperasi sejak tahun 1990-an, sedangkan satu unit lagi baru beroperasi sekitar 2 tahun lalu. Usaha

penggergajian milik responden menggunakan bahan baku dari kayu (balok) dari hutan Kecamatan

Sekatong Tengah dan diproses menjadi batang kayu berbagai ukuran seperti untuk reng dan kaso (dengan

ukuran yang bervariasi). Biasanya responden membeli bahan baku sekitar 10-15 m3 dari pemasok dan

sebagain terima ditempat.

Tenaga yang terlibat dalam industri ini adalah 6 orang di luar tenaga keluarga. Sejak 5 tahun lalu

responden menggunakan gergaji mesin yang memerlukan tenaga terampil untuk mengoperasikannya.

B. 8

Usaha kerajinan tenun sutera sudah merupakan budaya masyarakat Wajo. Produk kerajinan tenun

ini dikenal dengan tenun sutera Sengkang. Di Desa Dualimpoeterdapat sekitar 20 pengrajin tenun, secara

tradisional, kaum wanita, terutama ibu rumah tangga, dipedesaan ini umumnya membuat tenun sutera

untuk mengisi waktu luangnya walaupun pekerjaan ini memerlukan curahan kerja yang cukup besar.

Pengrajin membeli bahan sutera (cocon) di Kota Sengkang, kemudian cocon dipintal secara tradisional

menjadi benang. Setelah itu benang ditenun dengan menggunakan alat yang masih sederhana (ATBM =

alat Tenun Bukan Mesin). Kegiatan ini merupakan kegiatan turun menurun yang secara alami diturunkan

kepada anak perempuan.

B. 9

Industri ini sebenarnya sedang tidak berproduksi saat penelitian ini dilakukan, bahkan sudah

sekitar satu tahun ini berhenti berusaha. Industri ini sempat beroperasi sekitar 3 tahun. Saat ini

berproduksi tenaga yang terlibat berjumlah 4 orang di luar tenaga keluarganya.

Kendala utama pengembangan industri ini adalah pemasaran. Selama ini produsen mengandalkan

satu pedagang pakaian yang mendistribusikan produk tersebut di pasar kecamatan dan kabupaten. Karena

pedagang berhenti membeli produknya, produsen kesulitan untuk memasarkan, sehingga untuk sementara

tidak beroperasi. Industri ini sangat potensial untuk menyerap tenaga kerja, terutama wanita, selain

pemasaran, masalah yang dihadapi adalah keterbatasan modal.

B. 10

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator keberhasilan suatu proses pembangunan

antara lain tercermin dari adanya perubahan pendapatan masyarakat tersebut ke tingkat yang lebih baik,.

Meski pola perubahan antar sektor atau sumber pendapatan dapat berbeda, antar kelompok masyarakat

antar wilayah, akan tetapi terjadinya peningkatan pendapatan secara umum mengindikasikan pencapaian

tingkat kehidupan masyrakat yang lebih sejahtera. Di tingkat mikro (rumah tangga), peningkatan

pendapatan dapat dipandang sebagai hasil alokasi optimal atas pemilikan sumber daya mineral.

Dalam konteks kesejahteraan, salah satu masalah pembangunan nasional yang belum dapat

ditangani dengan baik adalah kesenjangan sosial antar wilayah dan atar kelompok masyarakat.

Kesenjangan tidak hanya telah mimisahkan yang kaya dari yang miskin, tetapi berbagai turunan masalah

di bidang ekonomi, sosial dan bahkan politik kemudian ikut muncul karena penanganan masalah tersebut

ternyata tidak mudah. Ketertinggalan masyarakat desa, khususnya di luar Jawa, tingginya arus migrasi

yang mendorong kemiskinan kota atau semakin gencarnya aksi protes yang menyuarakan keadilan

hakekatnya merupakan kondisi yang muncul sebagai refleksi dampak kesenjangan sosial yang semakin

sulit dikendalikan.

B. 11

Meskipun memiliki cakupan persoalan yang berbeda akan tetapi kemiskinan dan ketahanan

pangan memiliki keterkaitan yang kuat. Menurut Maxweel dan Frankkenberger (1992) kemiskinan

merupakan salah satu faktor determinan terjadinya ketidaktahanan pangan akut (Chronic food insecurity).

Dalam ketahanan pangan , faktor ketersediaan (food availability) dan aksesibilitas (food accessibility)

pangan merupakan dua faktor penting dalam peningkatan ketahanan pangan rumah tangga (Sayogyo,

1991 ; Soehardjo, 1996). Oleh karena itu tidak seluruh rumah tangga menguasai sumber-sumber produksi

pangan maka ketahanan pangan mereka lenih ditentukan oleh kemampuan akses terhadap pangan secara

ekonomi.Dalam hal ini, faktor daya beli (purchasing power) menjadi penentu pencapaian derajat

ketahanan pangan rumah tangga seseorang. Munculnya kasus rawan pangan hakekatnya mencerminkan

ketidakmampuan rumah tangga menjaga sustainabilitas perolehan pangan sesuai kebutuhan karena faktor

daya beli yang rendah (kemiskinan) di samping faktor non ekonomi.

Selain nilai nominal, faktor daya beli juga dipengaruhi oleh pola perolehan pendapatan seseorang

(rumah tangga. Daya beli terhadap pangan yang tinggi mensyaratkan dukungan nilai nominal pendapatan

yang tinggi dan pola perolehan kontinyu (stabil). Perolehan pendapatan yang kontinyu menjadi penting

terutama bila rumah tangga memiliki nominal pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan

pengeluaran antar waktu. Stabilitas perolehan pendapatan hingga tingkat tertentu menjamin “penjamin”

tercukupinya kebutuhan pokok pangan dan kesejahteraan. Terkait hal itu, penganekaragaman

(diversifikasi) usaha ekonomi yang dilakukan rumah tangga merupakan “strategi” mempertahankan diri

(coping strategy) yang patut dikembangkan.

B. 12

Ukuran rumah tangga pada dasarnya dapat mencerminkan ketersedian tenaga kerja dalam rumah

tangga yang berpotensi mendatangkan pendapatan. Semakin besar ukuran rumah tangga (semakin banyak

jumlah rumah tangga) mengindikasikan semakin besarnya ketersedian tenaga kerja dalam rumah tangga

yang dapat dialokasikan pada berbagai aktivitas usaha produktif. Sehingga tanda yang diharapkan dari

dimasukkannya perubahan ini dalam model sebagai postulat awal adalah positif. Akan tetapi, hasil regresi

menunjukkan bahwa di semua lokasi tanda peubah tersebut adalah negatif, yang berarti semakin besar

ukuran rumah tangga semakin rendah peluang diversifikasi usaha. Hal ini mungkin terjadi bila anggota

rumah tangga cenderung bekerja pada bidang yang sama. Kecendrungan seperti itu dapat disebabkan

faktor terbatasnya kesempatan kerja atau kebutuhan alokasi tenaga kerja pada pekerjaan utama yang

cenderung besar, sementara di sisi lain tingkat upah relatif tinggi, sehingga rumah tangga cenderung

mengoptimalkan sumber daya (tenaga kerja) yang tersedia dalam rumah tangga.

B. 13

Sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan di Indonesia

merupakan masalah laten. Meski pemerintah selalu berupaya mengkaitkan program pembangunan dengan

penanggulangan kemiskinan tetapi hingga kini kelompok masyarakat atau rumah tangga miskin belum

dapat “dihilangkan”. Bahkan sebaliknya, sejak terjadi krisis ekonomi proporsi kelompok ini seakan

cendrung makin besar. Keberhasilan penanggulangan akar masalah kemiskinan merupakan “modal”

meningkatkan kinerja ketahanan pangan, khususnya di tingkat rumah tangga.

B. 14

B. 15

Hingga saat ini kontribusi sektor pertanian bagi pendapatan penduduk pedesaan masih besar.

Lebih dari 50% pendapatan berasal dari pertanian., yang umumnya berasal dari usaha primer atau

produksi (Tabel 56). Kontribusi pendapatan sektor pertanian terbesar terdapat di desa peternakan yaitu

98% diikuti oleh desa perkebunan di luar Jawa dan desa sawah di Jawa, masing-masing 89 dan 82%. Pada

umumnya peternak dan petani perkebunan mengkonsentrasikan usahanya secara intensif pada satu usaha

saja. Divertifikasi usaha, baik horizontal maupun vertikal, tidak dilakukan. Dengan mengkonsentrasikan

usaha dalam satu bidang, petani biasa memperoleh pendapatan yang relatif tinggi yaitu sekitar Rp. 5

Juta/kapita/tahun.

C. 1

Indonesia adalah negara besar. Luas wilayahnya membentang, dari Sabang Merauke. Terdiri dari pulau-

pulau, yang menurut beberapa studi mencapai 3.000 pulau besar dan kecil. Negeri yang subur makmur,

gemah ripah lohjinawi, tanah subur yang “dapat membuat tongkat kayu dan batu bisa menjadi tanaman.”

Dihuni oleh beraneka macam penduduk, dengan perbedaan suku, etnis, bahasa dan golongan. Atas dasar

ini tampaknya cukup tepat, bahwa para tokoh nasional dan perintis kemerdekaan memilih semnoyan

“bhineka tunggal Ika” sebagai simbol persatuan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

C. 2

Persatuan bangsa Indonesia baru kembali bangkit pada pertengahan penaklukan penjajahan Belanda.

Karena itu, pada sisi lain, kedatangan bangsa penjajahan ke wilayah Nusantara telah memberikan angin

segar perubahan, yaitu perubahan orientasi perjuangan dan sikap hidup dari perjuangan dan sikap hidup

kedaerahan dan sikap hidup dari perjuangan yang berorientasi pada persatuan seluruh bangsa Indonesia

masing-masing daerah merasa memiliki nasib yang sama, memiliki tujuan yang sama dan meghadapi

musuh yang sama. Dengan demikian, di sisi dan dimensi yang lain, kedatangan bangsa penajajah telah

berjasa menumbuhkan semangat persatuan bagi bangsa Indonesia.

C. 3

Setiap organisasi memerlukan manajemen untuk mencapai tujuannya. Demikian pula Negara, dipandang

sebagai suatu organisasi yang besar dan kompleks, memerlukan sistem manajemen untuk mencapai

tujuan nasioanalnya. Pendekatan dalam mengelola organisasi negara adalah kesisteman, dimana seluruh

unsur-unsur dan bagian-bagian dalam sistem akan saling berkolerasi dan teroganisir untuk bersama-sama

menuju satu tujuan. Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) adalah “sistem manajemen” yang

diterapkan dalam “organisasi negara”.

C. 4

Para ‘founding fathers” pendiri NKRI telah meletakkan bangun dan tatanan kenegaraan Indonesia dalam

sebuah konstitusi yang memuat hal-hal pokok dan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Konstitusi merupakan hukum dasar negara dan harus dipatuhi seluruh masyarakat

didalamnya, dimana yang tertulis adalah undang-undang dasar negara, sedangkan yang tidak tertulis

diberlakukan sebagai konvensi.

Bangun dan tatanan kenegaraan Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945). Para Pendiri Negara melahirkan sebuah negara dengan bangun “Negara

Kesatuan” dan menetapkan tatanan kenegaraan dalam bentuk “Republik”. Kehendak seluruh rakyat

Indonesia mendirikan sebuah negara baru beserta kepemerintahannya diamanatkan dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pernyataan tersebut ditempatkan sebagai cita-cita nasional atau visi bangsa Indonesia dan

merupakan kehendak seluruh rakyat yang terus diperjuangkan. Sejalan dengan perkembangan

zaman, cita-cita tersebut dikonkritkan menjadi keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperty).

2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan dan memiliki kemerdekaannya.

Rakyat dalam konteks kenegaraan adalah sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban

menjaga persatuan dan kesatuan serta patuh pada aturan yang berlaku.

3) Pemerintah Negara Indonesia diberi amanah untuk melaksanakan Embanan Nasional yaitu :

Pertama, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, sebagai

pernyataan politik untuk tetap menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara.

Kedua, “memajukan kesejahteraan umum”, sebagai upaya untuk mencapai kehidupan masyarakat

yang serba adil dan makmur.

Ketiga, “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai kiat membangun kehidupan sosial-budaya yang

bermanfaat.

Keempat, “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial” merupakan komitmen kehidupan bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa.

Empat (catur) Embanan Nasional tersebut merupakan misi atau karsa nasional yang harus dilaksanakan

oleh para penyelenggara negara secara berkesinambungan, dari kepemimpinan terdahulu ke berikutnya

untuk dimensi waktu terbatas guna mewujudkan cita-cita nasional.

Rambu-rambu tatanan kehidupan (way of life) sebuah “negara republik” yang dikenal dengan pancasila,

yaitu : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia,

(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ Perwakilan, (5)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengalir dari ketentuan-ketentuan di atas, Sismennas dalam tatanan kehidupan nasional dan dalam

memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara berlandaskan :

1) Pancasila, sebagai landasan falsafati.

2) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan Konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

3) Wawasan Nusantara, sebagai landasan visional yang mengandung nalai-nilai persatuan dan

kesatuan wilayah, bangsa, dan negara.

4) Ketahanan Nasional, sebagai landasan visional yang mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan

wilayah, bangsa, dan negara.

5) Garis-garis besar Haluan Negara, sebagai landasan operasional yang dalam perjalanan sejarah

NKRI berkembang sesuai kepentingannya, yaitu Nawaksara saat kepemimpinan Presiden Soekarno,

Garis Besar Haluan Negara saat kepemimpinan Presiden Suharto, RPJMN 2005-2025, Rencana

Pembangunan jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 dan RPJM 2010-2014 saat kepemimpinan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sismennas dalam mengemban peran dan fungsi pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan

memiliki orientasi :

1) Mengembangkan wawasan strategik.

2) Membangun keterpaduan dan kerjasama antar lembaga, antar bidang, antar sektor, antar wilayah,

dan antar pemerintah dengan masyarakat.

3) Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab (good governance).

4) Menerapkan Methodologi dan teknik-teknik manajemen secara tepat guna.

C. 5

Konsep Dasar Sistem Manajemen Nasional (Sismennas)

Pada hakekatnya Sismennas adalah suatu perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi dan proses yang

merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan (ekonomis), daya guna (efisien), dan hasil guna

(efektif) sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasioanal dalam rangka

mewujudkan tujuan nasional. Untuk lebih memahami Sismennas dapat ditinjau dari kosa kata “Sis-Men-

Nas” :

1) Sistem adalah totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan (inter-relasi),

saling keterpaduan (inter-aski), saling ketergantungan (inter-dependensi), yang secara sinergi

bersama-sama mengemban fungsi tertentu.

Dari pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa “prinsip-prinsip suatu sistem” untuk

mengelola organisasi negara yang besar pada dasarnya merupakan suatu totalitas (holistik),

menyeluruh bersinergi (integralistik) dari semua unsur dalam sistem sesuai fungsi masing-masing,

untuk mencapai tujuan bersama (gestalt).

2) Manajemen adalah pengelolaan atau tata laksana yang merupakan proses, dimana di dalamnya

terkandung unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian, atas setiap

pemanfaatan sumber daya dan sumber dana secara berkehematan, efektif dan efisien, untuk

mencapai tujuan yang tepat guna.

Pengelolaan yang menyangkut kepentingan nasional harus dierorientasikan pada proses untuk

merubah potensi menjadi kemampuan. Untuk itu perlu adanya perencanaan jauh kedepan atau

disebut dengan perencanaan strategik, dilaksanakan dan dikendalikan secara terus menerus

berkesinambungan dan berjenjang, memiliki norma penilaian dengan standar ukur yang ditetapkan

secara nasional. Upaya untuk merubah potensi menjadi kemampuan dilaksanakan dengan

memadukan faktor-faktor : Karsa (“Ends”), Sarana (“Means”), dan Upaya (“Ways”).

3) Nasional adalah seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat melingkup berbagai aspek

kehidupan dalam bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Kehidupan berbangsa dan bernegara terkandung makna bahwa setiap komponen bangsa sadar hak

dan kewajiban, serta berperan serta dalam membangun dan membela negara.

C. 6

Dari sudut pandang administrasi negara, yang dimaksudkan dengan tata nilai adalah perpaduan antara

administrasi, organisasi, dan manajemen. Administrasi identik dengan faktor karsa, sebagai penentu arah,

tujuan, atau sasaran dan norma-norma atau cara-cara pencapaiannya. Organisasi identik dengan faktor

sarana (wahana), sebagai pewadahan potensi sumber daya, sumber dana, serta unsur-unsur pendukung

dan penunjang lainnya. Manajemen identik dengan faktor upaya, berintikan cara bertindak meliputi

perumusan, pengendalian, pengawasan, dan penilaian dari organisasi sesuai yang digariskan oleh

administrasi.

Menyandingkan struktur Sismennas dengan Ketatanegaraan Indonesia yang juga memiliki empat unsur,

dapat digambarkan sebagai berikut : (1) Negara sebagai “organisasi kekuasaan” yang mempunyai hak

memaksa dan hak mengatur untuk menjaga kesatuan bengsa serta keamanan dan kedaulatan negara. (2)

Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau Penguasa” berperan dalam mengemban fungsi-fungsi

pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintah. (3) Bangsa Indonesia sebagai “Pemilik Negara”

berperan dalam menentukan sistem nilai dan menetapkan arah dan haluan negara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan fungsi-fungsi negara. (4) Masyarakat adalah unsur “Penunjang dan Pemakai”

berperan sebagai penerima sekaligus penilaian atas berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi

pemerintahan. Dalam Ketatanegaraan Indonesia pengelompokan tatanan menjadi :

a) Strata Supra Struktur adalah unsur Negara bersama unsur Pemerintah yang dalam keseharian

merupakan Kelembagaan Tinggi Negara. Supra struktur lazim disebut unsur “Birokrasi” atau

“Aparatur” yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan tingkat atas dalam bentuk

kebijakan sesuai bidang dan kewenangan masing-masing.

b) Strata Infra Struktur adalah berbagai “Komponen Bangsa” yang memiliki kemampuan politis

menyalurkan kepentingan dan aspirasi kehidupan masyarakat.

c) Strata Sub Struktur adalah unsur masyarakat yang mengacu pada kehidupan sosial budaya,

membentuk lingkungan hidup bersama secara tertib dan teratur.

C.7

a. ) Peran Simnas dalam proses managemen, adalah sebagai berikut :

1) Aplikasi simons terhadap sistem perencanaan sismennas. Dengan adanya Simnas, maka proses

sistem perencanaan akan menjadi lebih cepat, optimal dan tepat dalam menentukan karsa-karsa

pembangunan dalam wujud-wujud konkrit.

2) Aplikasi Simnas terhadap sistem pengendalian sismennas. Sistem penegndalian baru dapat

dilaksanakan bila ada masukan informasi yang benar, antara lain :

a) Evaluasi yang diawali oleh sistem pengendalian dapat memberikan koreksi terhadap

penyimpangan yang terjadi dilapangan sebelum pekerjaan selesai.

b) Evaluasi terhadap seluruh pekerjaan setelah selesai, sistem pengendalian perencanaan

yang sudah ada untuk dilaksanakan dengan baik.

3) Aplikasi Simnas terhadap sistem penelitian Sismennas dilaksanakan untuk mengetahui adanya

penyimpangan sesuai ketentuan (tolak ukur yang berlaku). Oleh karena itu diharapkan dengan

adanya aplikasi Simnas untuk sistem penilaian maka dapat dilaksanakan penyempurnaan rencana,

penyempurnaan organisasi, prosedur, mekanisme dan koordinasi pelaksanaan serta penataan

sumber daya yang lebih optimal.

C.8

b. ) Peran Simnas dalam E-Government dan pelayanan masyarakat. Aplikasi E-Governman dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat :

1) Penyedian informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi tersebut

harus dapat diperoleh secara langsung di kantor pemerintah atau internet. Informasi tersebut

berupa :

a) Informasi daerah, informasi E-Commerces, sehingga calon investor dapat mengetahui

secara pasti potensi yang dimiliki.

b) Pendapatan daerah.

c) Komoditi utama.

d) Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah.

2) Pelayanan masyarakat satu atap adalah merupakan pelayanan yang terpadu dari daerah tersebut,

dalam mengurus perijinan untuk perusahaan atau individu.

Partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam struktur Sismennas berada pada Tata Kehidupan

Masyarakat (TKM). TKM mengemban fungsi pengenalan kepentingan dan pemilihan

kepemimpinan. Dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, kepentingan merupakan

pemenuhan hasrat dan keinginan yang diusahakan, diperjuangkan, dan dipertahankan demi

kelangsungan dan pertumbuhan hidup. Pengenalan kepentingan pada TKM berupa kepentingan

masyarakat yang bercirikan pola sosial budaya masyarakat, yang menyangkut falsafah hidup

rakyat, lingkungan fisik, dan cara hidup ( way of life ) masyarakat.

C.9

Mengingat bahwa kepentingan harus diperjuangkan maka masyarakat sebagai sumber

daya dominan harus diberdayakan pada setiap proses Sismennas dalam wujud partisipasi

masyarakat sesuai peran dan fungsinya. Menyadari akan kebhinekaan dan keragaman sosial

budaya masyarakat indonesia, maka tata kehidupan masyarakat memiliki “basic need” dan

“social need” yang berbeda. Melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat maka masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri. Kepentingan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi

pada tahap TKM, disalurkan ke tatanan lebih tinggi sebagai masukan bagi Tata Politik Nasional

(TPN dapat mengaktualisasikan diri mereka dalam pengelolaan, pemanfaatan lingkungan di

sekitar).

C.10

Kepemimpinan masyarakat tersebut, dalam melaksanakan proses politik berperan dalam

penyuaraan aspirasi dan kepentingan publik, secara berjenjang sesuai tatanan yang berlaku dan

memiliki posisi tawar, serta dapat dijadikan sarana kontrol dalam upaya mengoptimalkan

pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan

daya mampu dan kemandirian, yang akan membawa peningkatan sosial dan terus bergulir selaras

dengan kondisi tingkat pertumbuhan. Dengan menggunakan pendekatan “bottom-up” yang

inisiatif dan partisipasi dari masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan

pengawasan pelaksanaan. Diharapkan program-program pembangunan dapat meningkatkan

kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya. Konsep perencanaan pembangunan dengan pelibatan

masyarakat akan meningkatkan khualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat, ditandai dengan:

1) Meningkatkan khualitas hidup dan kesejahteraan serta keamanan lingkungan.

2) Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya pemenuhan

kebutuhan dasar, seperti : sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan

kerja.

3) Meningkatnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia.

4) Terwujudnya kondisi saling menghormati sehingga tercipta suatu suasana yang aman,

damai, tertib dan tentram.

5) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi di lingkungan

masyarakat.

6) Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana fisik dan terciptanya lingkungan yang

nyaman, iklim dan suasana kerja yang kondusif, terbuka kesempatan untuk mendapatkan

pendidikan yang berkhualitas.

Pemerintahan yang baik dan berwibawa (Good Governance). Pemerintahan yang baik

dan berwibawa ( good governance ) adalah pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai

yang dapat menjunjung tinggi aspirasi/kebutuhan rakyat, serta nilai-nilai yang dapat

meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Seiring terjadinya berbagai perubahan paradigma

dalam penyelenggaraan negara dewasa ini, Aparatur Negara harus dapat mewujudkan

pemerintahan yang baik dan berwibawa (good governance).

C.11

Organisasi pergerakan yang lahir di tanah Hindia , pada saatnya memang telah

membanagkitkan semangat bangsa Indonesia, terutama bangkitnya semangat pemuda

Indonesia untuk berusaha mengubah nasib bangsa, tetapi, sebagaimana tergambar di atas,

organisasi-organisasi pergerakan itu membawa berbagai bentuk dan cara pergerakan dan

perjuangan. Sebagaimana konsekuansinya timbulnya perbedaan-perbedaan tidak dapat

dihindarkan. Perbedaan-perbedaan itu tentu harus di antisipasi, agar tidak menjalar dalam

bentuk pertentangan yang dapat mengurangi etika dan semangat perjuangan . Apalagi jika

mengingat selama pendudukan colonial terus digunakan.

Berbagai data sejarah menunjukkan, bahwa politik “adu domba” telah menjadi strategi

paling menonjol yang diterapkan oleh bangsa-bangsa penjajah dalam menaklukkan wilayah

Nusantara. Kasus penaklukan oleh bangsa-bangsa penjajah, terutama di daerah-daerah

wilayah Nusantara, kebanyakan berhasil karena didukung oleh kekuatan bangsa Indonesia

sendiri.

Kita kemudian mengenal peperangan melawan penjajah yang tidak saja bercorak

kedaerahan, tetapi juga diawali dengan perpecahan antar bangsa sendiri. Beberapa kasus

dalam sejarah telah memberikan pelajaran kepada bangsa Indonesia tentang terjadinya

perpecahan itu. Perang di Sumatera Barat yang didahului dengan pertentangan anta kaum

ulama (Paderi) pimpinan Imam Bonjol dengan kaum adat dan kasus-kasus di daerah lain,

telah mendorong belanda atau memihak salah satu pihak dengan melakukan politik “adu

domba” untuk menguasai wilayaah-wilayah Indonesia. Perlawanan di tempat-tempat lain

juga dengan warna yang tidak jauh berbeda. Atau setidak-tidaknya, kekalahan yang diderita

oleh bangsa Indonesia merupakan akibat dari penghianatan bangsa Indonesia sendiri. Pada

kasus yang sedikit berbeda, dapat digambarkan, bahwa kekalahan perlawanan dan

perjuangan bangsa Indonesia dilakukan oleh pejuang-pejuang daerah secara sendiri-sendiri

dengan menghadapi tentara penjajah yang besar dan berlapis-lapis.

Para Pendiri Negara melahirkan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah

konstitusi yang memuat prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Cita-cita dan yang menjadi kehendak seluruh rakyat Indonesia tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu berdirinya Negara

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pernyataan tersebut

ditempatkan sebagai cita-cita nasional atau visi bangsa Indonesia dan merupakan kehendak

seluruh rakyat yang akan terus diperjuangkan. Pemerintah Negara Indonesia diamanatkan

dalamUUD 1945 untuk melaksanakan Embanan nasional yaitu

Acuan Umum Konsep dasar pembangunan nasional mengacu pada Sistem Manajemen

Nasional (Sismennas) sebagai metodologi yang diterapkan sebagai peranti dalam mengelola

dan menyelenggarakan segala kegiatan nasional, melingkup seluruh aspek kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sismennas memiliki peran dan fungsi dalam

penyelenggaraan pemerintahan mencakup dua tanggung jawab yaitu : (1) Melaksanakan tata

kelola pemerintahan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib sosial.

(2) Melaksanakan pembangunan nasional berkesinambungan untuk mensejahterakan

kehidupan bangsa.

Sismennas dalam melaksanakan pembangunan nasional menggunakan pendekatan-

pendekatan sebagai berikut :

1) Pembangunan Nasional pada hakekatnya mengubah potensi menjadi kemampuan

. Potensi yang dimiliki bangsa Indonesia nberupa Geografi, demografi dan

sumber kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan yang perlu

dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang mendapat julukan

sebagai benua maritime, dibelah oleh Khatulistiwa, berada diantara dua benua

dan diapit oleh dua samudera. Luas bentangnya dari London sampai Angkara

atau dari pantai barat ke paantai timur Amerika. Letak geografisnya sangat

strategis berada disamping jalan dunia.

C.12

Itulah sebabnya, untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari perpecahan dan

peperangan antar bangsa sendiri, atau setidak-tidaknya untuk mengurangi perpecahan-

perpecahan itu, perlu dilakukan persatuan bangsa Indonesia secara bulat, Semangat untuk

mempersatukan seluruh bangsa Indonesia berhasil digalang secara sistematis pada aakhir

penjajahan Belanda dan Jepang, setelah dideklarasikan buat pertama kali pada 28 Oktober

1928 melalui “SUMPAH PEMUDA”. “Sumpah” yang diwakili oleh para pemuda ini,

merupakan ikrar dan janji bangsa Indonesia untuk menegakkan semangat nasionalisme,

menghilangkan fanatisme kedaerahan dan golongan. Sumpah Pemuda ini juga menjadi awal

perjuangan bangsa Indonesia untuk menunjukkan keberadaannya di ddunia internasional.

Bangsa yang telah hilang dari panggung sejarah selama hampirtiga setengah abad, kini

kembali tampil dengan ikrar, Bertanah air Satu Tanah Air Indonesia, Berbahasa Satu

Bahasa Indonesia.

Bukti-bukti sejarah tentang wilayah kekuasaan Republik Indonesia tersebut menjadi

penting untuk menjadi pegangan dari makna “Bertanah Air Satu Tanah Air Indonesia”

Tanah air Indonesia, sekali lagi, adalah tanah bekas jajahan Belanda. Terlalu serakah bila

Indonesia menambah dan Nampak menjadi bangsa yang lemah jika kita merelakan wilayah

dikurangi. Semangat Sumpah Pemuda memberikan pesan bahwa tanah air Indonesia adalah

sebuah wilayah yang harus dipertahankan untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran

seluruh rakyat Indonesia.