sistem ketatanegaraan berdasar amandemen uud 45
DESCRIPTION
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45. BAHAN – 6 SISTEM ADMINISTRASI NEGARA R.I. SEMESTER V. Perubahan Ketatanegaraan. Perubahan batang tubuh UUD 1945 Perubahan Penyelenggaraan Pemerintahan/Reformasi Perubahan sistem kontrol & keseimbangan (checks & balances). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
BAHAN – 6SISTEM ADMINISTRASI NEGARA R.I.
SEMESTER V
Perubahan batang tubuh UUD 1945 Perubahan Penyelenggaraan
Pemerintahan/Reformasi Perubahan sistem kontrol &
keseimbangan (checks & balances)
2sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
Perubahan / amandemen pertama (1999)
Perubahan / amandemen kedua (2000)
Perubahan / amandemen ketiga (2001)
Perubahan / amandemen keempat (2002)
3sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
TIDAK MENGUBAH pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan NKRI Mempertegas sistem pemerintahan
PRESIDENSIAL PENJELASAN UUD 1945 DITIADAKAN,
serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimaksukkan ke dalam pasal-pasal.
Perubahan secara ADENDUM :perubahan dilakukan dgn tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945.
4sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
Menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia agar sesuai perkembangan gagasan hukum, ketatanegaraan, dan demokrasi.
Memperkuat & memperteguh sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks & balances) antar cabang kekuasaan negara.
5sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
Cenderung menganut supremasi MPR (sbg lembaga tertinggi negara)
Tidak dimungkinkan checks & balances antar cabang kekuasaan negara.
Eksekutif memiliki kekuasaan sangat besar dalam penyelenggaraan negara (jika dibandingkan dgn lembaga legislatif & yudikatif)
Lembaga perwakilan terdiri MPR & DPR, dmn DPR merupakan political representative
6sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
Supremasi Konstitusi (konstitusi berada pd kedudukan tertinggi dlm negara)
Adanya sistem checks & balances antar cabang kekuasaan negara
Tak ada lagi kedudukan Lembaga Tertinggi Negara (semua berkedudukan sama sbg Lembaga Negara)
7sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
Presiden & wakilnya dipilih secara Langsung
Kekuasaan Presiden diatur & dibatasi
Kekuasaan DPR diperkuat menjadi Lembaga Negara Pemegang Kekuasaan yang membentuk Undang-undang.
8sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
Dibentuk lembaga negara baru dlm rumpun Legislatif : DPD, dan rumpun Yudikatif : MK & KY
Penyelesaian kasus politik & ketatanegaraan secara hukum diselesaikan melalui Lembaga Negara baru : MK
9sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen