sistem informasi pembangunan daerah (sipd) dan satu data...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
dan Satu Data Pembangunan Jawa Barat
Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
Pada acara Workshop Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat
Bandung, 4 – 6 November 2015
Gagasan Satu Data dan Pembentukan Pusdalisbang
PEMBENTUKAN PUSDALISBANG Pergub No 113 Tahun 2009 Tentang Organisasi Tata
Kerja UPTB Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Perlunya suatu lembaga
yang menangani
pengelolaan integrasi data
untuk mewujudkan Satu
Data Pembangunan Jawa
Barat Kebutuhan
Data Akurat
sangat
mendesak
Diharapkan
Pusdalisbang dapat
mewujudkan Satu
Data untuk
Pembangunan Jawa
Barat
Data yang Valid,
Seragam dapat
memudahkan
proses perencanaan
pembangunan Pusdalisbang, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Gedung Pusdalisbang (dalam proses pembangunan) Latar Belakang
1. Belum optimalnya integrasi data
perencanaan pembangunan
yang bersumber dari OPD prov,
kab/kota dan instansi vertikal 2. Ketidakseragaman tolok ukur
(indikator) format data, tahapan
pengelolaan data serta sistem
penyajian, sehingga menyulitkan
integrasi data
Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31 yang
menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan.
EK
data dan informasi
1. 2. 3. 4.
Pengumpulan, pengelolaan dan analisa
data spasial dan aspasial Penyusunan standardisasi pengelolaan data, validasi data & verifikasi data dalam forum data Kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan data dan informasi pembangunan dengan institusi lain yang terkait Pelayanan data dan informasi pembangunan Provinsi Jawa BaratRekomendasi kebijakan pembangunan berdasarkan hasil analisis data
Mewujudkan Satu Data untuk
pembangunan Jawa Barat yang
berkualitas dan akuntabel
1. Menyediakan data dan informasi pembangunan yang cepat, akurat dan terkini
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas analisis data dan informasi untuk perbaikan perencanaan pembangunan
3. Menjalin komunikasi
dalam tugas pelayanan
hasil-hasil pembangunan
kepada masyarakat
4. Meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia pengelola data & informasi pembangunan jawa barat Pusdalisbang, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
VISI
MISI PP PEM PPE
Sekretariat UPTB
Pusdalisbang
Kepala
Bappeda Bidang
VISI DAN MISI PUSDALISBANG Struktur Organisasi Bappeda
FISI SOSBU K D Tugas Pokok
Struktur Organisasi Pusdalisbang
PERGUB NO.80 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT
RUANG LINGKUP
1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah;
2. Pengumpulan Data Pembangunan Daerah;
3. Pengolahan Data Pembangunan Daerah;
4. Diseminasi Data Pembangunan Daerah;
5. Data Rahasia;
6. Tata Cara Koordinasi Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah;
7. Forum Data; dan
8. Insentif dan disinsentif.
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Delapan kelompok data Lima Aspek Informasi
1. umum;
2. sosial budaya;
3. sumber daya alam;
4. infrastruktur;
5. ekonomi;
6. keuangan daerah;
7. politik, hukum, dan keamanan; dan
8. insidensial
1. Geografi dan Demografi
2. Kesejahteraan Masyarakat
3. Pelayanan Umum
4. Daya Saing Daerah
5. Tata Ruang
Diuraikan dalam 31 jenis data dan 2673 elemen data
Disesuaikan dgn Permendagri 54/2010 dan tata ruang
Diolah menjadi
DEFINISI
SUBSTANSI
Akan dilakukan penyempurnaan
data dan informasi sesuai
UU 23/2014
GAMBARAN UMUM SIPD
Pemerintah daerah mengumpulkan, mengisi dan
mengevaluasi data SIPD yang meliputi kelompok data:
umum; sosial budaya; sumber daya alam; infrastruktur;
ekonomi; keuangan daerah; politik, hukum, dan
keamanan; dan insidensial.
Pemerintah daerah menggunakan informasi pembangunan
daerah dalam SIPD sebagai rujukan dalam perencanaan
pembangunan daerah dan tata ruang daerah
MANDAT SIPD PERMENDAGRI 8/2014
Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah
Pasal 274 :
Interpretasi
Data dan Informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan haruslah data yang sudah diinput ke dalam SIPD
Mengacu pada pasal 274, maka SIPD kini menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
MANDAT SIPD UU 23/2014
Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah:
1 kondisi geografis Daerah;
2 demografi;
3 potensi sumber daya Daerah;
4 ekonomi dan keuangan Daerah;
5 aspek kesejahteraan masyarakat;
6 aspek pelayanan umum; dan
7 aspek daya saing Daerah.
Pasal 392 UU 23/2014
Permendagri 54 (Informasi SIPD)
Geografi dan Demografi
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek Daya Saing
Aspek Pelayanan Umum
MANDAT SIPD UU 23/2014
Permendagri 8/2014
Dari Permendagri no 8/2014 di integrasikan dengan permen no
54/2010 kemudian ditingkatkan menjadi mandat
didalam UU 23/2014
2
1
3
1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
a. Informasi pembangunan Daerah; dan
b. Informasi keuangan Daerah.
2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah
Pasal 391:
KEWAJIBAN DAERAH TERKAIT DATA DAN INFORMASI
1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan
kepada masyarakat.
2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), informasi keuangan Daerah wajib disampaikan kepala
daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan
Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap
tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa
mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan
kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh
pejabat yang ditunjuk.
Pasal 394:
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DAN SANKSI
Keterisian Data SIPD
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015
Jumlah Total Element Data Provinsi Jawa Barat : 729 Jumlah Element Data Tersedia Provinsi Jawa Barat : 250 Jumlah Element Data Tidak Tersedia Provinsi Jawa Barat : 479 Jumlah Element Data Terisi Provinsi Jawa Barat : 209 Persentase Keterisian Data Provinsi Jawa Barat : 83.60 %
NO NAMA DAERAH% KETERISIAN
DATA
1 Kabupaten Bandung 76.86%
2 Kabupaten Bandung Barat 14.92%
3 Kabupaten Bekasi 38.37%
4 Kabupaten Bogor 0.70%
5 Kabupaten Ciamis 0.33%
6 Kabupaten Cianjur 0.00%
7 Kabupaten Cirebon 0.00%
8 Kabupaten Garut 3.83%
9 Kabupaten Indramayu 0.15%
10 Kabupaten Karawang 0.00%
11 Kabupaten Kuningan 0.00%
12 Kabupaten Majalengka 35.04%
13 Kabupaten Purwakarta 1.23%
14 Kabupaten Subang 0.00%
15 Kabupaten Sukabumi 36.35%
16 Kabupaten Sumedang 96.20%
17 Kabupaten Tasikmalaya 4.38%
18 Kota Bandung 28.68%
19 Kota Banjar 0.00%
20 Kota Bekasi 4.35%
21 Kota Bogor 23.44%
22 Kota Cimahi 0.00%
23 Kota Cirebon 41.71%
24 Kota Depok 10.32%
25 Kota Sukabumi 0.00%
26 Kota Tasikmalaya 3.22%
27 Kabupaten Pangandaran 0.15%
Ranking Keterisian Data SIPD
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
Keterisian data SIPD diambil hari Senin, 2 November 2015 Pukul 11.23
2
3
1
12
Peta Keterisian Data Kabupaten/Kota per 2 November 2015
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bogor
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Garut
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Karawang
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Subang
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Tasikmalaya
Kota Bandung
Kota Banjar
Kota Bekasi
Kota Bogor
Kota Cimahi
Kota Cirebon
Kota Depok
Kota Sukabumi
Kota Tasikmalaya
Kabupaten Pangandaran
% KETERISIAN DATA
TERIMA KASIH