sinopsis arsitektur
DESCRIPTION
ArsitekturTRANSCRIPT
0
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………. i
BAB 1 PENDAHULUAN…………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang…………………………………………………………………. 1
1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………………… 3
1.3 Tujuan Penelitian……………………………………………………………….. 3
1.4 Ruang Lingkup…………………………………………………………………. 3
1.5 Tinjauan Pustaka……………………………………………………………….. 4
1.5.1 Partisipasi Masyarakat…………………………………………………. 4
1.5.1.1 Pengertian Partisipasi ………………………………………... 4
1.5.1.2 Tipe Partisipasi ………………………………………………. 5
1.5.2 Permukiman…………………………………………………………… 6
1.5.2.1 Pengertian Permukiman……………………………………… 6
1.5.2.2 Bentuk-bentuk Permukiman…………………………………. 7
BAB 2 LANDASAN TEORI………………………………………………………… 8
BAB 3 METODE PENELITIAN……………………………………………………. 11
3.1 Pendekatan Penelitian………………………………………………………….. 11
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian………………………………………………….. 11
3.2.1 Tempat Penelitian……………………………………………………... 11
3.2.2 Waktu Penelitian………………………………………………………. 11
3.3 Subyek Penelitian………………………………………………………………. 11
3.4 Teknik Pengumpulan Data……………………………………………………... 11
3.5 Teknik Pengolahan Data……………………………………………………….. 12
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………….. ii
i
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan suatu permukiman merupakan suatu hal yang didasarkan pada
keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut. Atas dasar tersebut maka
kesadaran, peranserta dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi
masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama.
Dalam hal ini bukan berarti masyarakat hanya berfungsi untuk memberikan dukungan
dan keikutsertaan dalam proses pembangunan saja, tetapi hasil yang dicapai juga akan
dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Dengan demikian akan tercipta sense of belonging dan sense of responsibility
dalam proses pembangunan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan.
Pada perkembangan zaman dewasa ini, masyarakat dalam suatu permukiman
kurang memahami pentingnya bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan dalam
area permukiman mereka sendiri. Masyarakat masih terus bergantung pada kebijakan
Pemerintah Daerah yang pada kenyataannya, akan sulit bekerja tanpa partisipasi dari
masyarakat sendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat terus mengeluhkan tingkat
kesejahteraan mereka kepada Pemerintah.
Menurut Raharjo ( 2006) suatu masyarakat dikatakan belum sejahtera jika suatu
kondisi seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami berbagai kekurangan
baik secara material maupun spiritual menuju kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Ketidakberdayaan tersebut diukur dengan metode kualitatif, meliputi, (1)
kebutuhan dasar yang standar (sandang, pangan, papan), (2) kesehatan, (3) pendidikan,
(4) kesempatan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan,(5) akses informasi, (6)
kesempatan dalam berusaha dan menjalankan ekonomi, (7) penguasaan sumberdaya
ekonomi, (8) pelayanan pemerintah, (9) partisipasi dalam pemerintahan dan
pangambilan keputusan publik, (10) rasa aman, (11) lingkungan hidup, (12) budaya
1
masyarakat, seperti korupsi, kedisiplinan, maka diperlukan suatu upaya pemberdayaan
masyarakat yang dapat menciptakan kesejahteraan.
Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan
proses pemberdayaan (Craig dan Mayo, 1995 sebagaimana dikutip oleh Hikmat 2001
dalam Lugiarti, 2004).4) Partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan
merupakan hal terpenting dalam pemberdayaan.
Saharuddin dan Sumardjo (2003) mengemukakan secara sederhana bahwa
partisipasi mengandung makna peran serta seseorang atau kelompok orang dalam suatu
kegiatan untuk mencapai sesuatu yang secara sadar diinginkan oleh pihak yang
berkepentingan.
Bila menyangkut partisipasi dalam pembangunan masyarakat maka menyangkut
keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan
menikmati hasilnya atau suatu usaha perubahan masyarakat yang direncanakan untuk
mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Namun sering dijumpai masyarakat yang kurang
peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Hal ini terbukti salah satunya
dengan tindakan masyarakat yang tidak menjaga kebersihan lingkungan, padahal secara
tidak langsung hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan
masyarakat.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa seseorang akan berpartisispasi apabila
terpenuhi prasyarat untuk berpartisispasi, yaitu adanya (1) kesempatan, yaitu adanya
suasana atau kondisi lingkungan yang disadari bahwa dia berpeluang untuk
berpartisipasi. (2) kemauan, adanya sesuatu yang mendorong/menumbuhkan minat dan
sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat
dirasakan atas partisipasinya tersebut, dan (3) kemampuan, adanya kesadaran atau
keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa
berupa pikiran, tenaga, waktu atau sarana dan material lainnya
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan dari pemikiran dan latar belakang tersebut di atas beberapa hal
yang menarik untuk di kaji antara lain :
1. Bagaimana pembangunan permukiman menuju kesejahteraan masyarakat?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap
pembangunan permukiman?
3. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran
masyarakat dalam perkembangan lingkungan permukimannya?
4. Bagaimana menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya?
1.3 TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk :
1. Mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam lingkungan
permukimannya.
2. Mengetahui bagaimana peranan masyarakat terhadap pembangunan
permukiman.
3. Mengetahui tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya.
1.4 RUANG LINGKUPPada proses penelitian, akan dibagi menjadi dua macam proses pengamatan,
yaitu :
1. Pengamatan secara langsung
Artinya pengamatan dilakukan secara langsung ke salah satu permukiman di
Jakarta, khususnya daerah Palmerah dengan melakukan wawancara kepada
beberapa masyarakat dan Ketua RT daerah setempat dan mengambil beberapa
dokumentasi sesuai kebutuhan penelitian
2. Pengamatan tidak langsung
Artinya pengamatan yang dilakukan dengan mencari beberapa referensi yang
mendukung penelitian, baik dari data yang sudah ada maupun dengan
menyebarkan kuisioner.
1.5 TINJAUAN PUSTAKA
1.5.1 PARTISIPASI MASYARAKAT
1.5.1.1 PENGERTIAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela
tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropoetro (1988) dalam Lugiarti
(2004) bahwa partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran
disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai
tujuan.
Menurut Mubyarto (1985) dalam Lugiarti (2004), partisipasi sebagai
kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan
kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri
sendiri. Partisipasi sangat penting dalam pembangunan, karena pembangunan
merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Dalam pembangunan seperti itu
sangat dibutuhkan pelibatan orang sebanyak mungkin. Sehingga tanpa
partisipasi dari sleuruh masyarakat pembangunan sukar dapat berjalan dengan
baik.
Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan
sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan.
Partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau
keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan
program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil
pelaksanaan kegiatan seta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan
tersebut. Konsep partisipasi dimaksud menggambarkan tahapan partisipasi
dalam proses pembangunan, yang mencakup :
(1) partisipasi pada tahap perencanaan,
(2) partisipasi pada tahap pelaksanaan,
(3) partisipasi pada tahap pemanfaatan dan
(4) partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan.
5
1.5.1.2 TIPE PARTISIPASI
TINGKAT KETERLIBATAN
Berdasarkan tingkat keterlibatannya, partisipasi dibedakan lagi menjadi
partisipasi bebas,partisipasi dipaksa, dan partisipasi biasa.
Partisipasi bebas digunakan untuk bagi seorang individu yang melibatkan dirinya
sendiri secara sukarela dalam aktivitas partisipasi spesifik. Partisipasi bebas dapat
dibagi lagi menjadi partisipasi spontan dan partisipasi yang dibangkitkan. Seseorang
dikatakan berpartisipasi spontan bila berpartisipasi atas pendiriannya sendiri tanpa
dipengaruhi oleh program penyuluhan dari suatu institusi maupun individu, sebaliknya
seseorang dikatakan berpartisipasi yang dibangkitkan jika keikutsertaannya setelah dia
diyakinkan melalui program penyuluhan atau pengaruh dari suatu institusi maupun
individu.
Partisipasi dipaksakan dibedakan lagi menurut sumber pemaksaan yaitu melalui hukum
dan pemaksaan sebagai akibat kondisi social ekonomi.
Partisipasi biasa digambarkan untuk keikutsertaan seseorang yang paling tidak dalam
sebagian waktunya, untuk memilih pola partisipasinya,sehubungan dengan fakta
seseorang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, dalam suatu keluarga dari kelas
tertentu, kasta, suku bangsa, atau ras dan dalam suatu area.
CARA KETERLIBATAN
Berdasarkan cara keterlibatannya, partisipasi dapat dibedakan menjadi
partisipasi langsung dan tidak langsung.
Partisipasi langsung digunakan untuk menggambarkan keikutsertaan seseorang secara
langsung dalam proses partisipasi seperti mengikuti pertemuan, diskusi, menyediakan
tenaga kerjanya untuk proyek, memberikan suara bagi calon yang akan mewakilinya
diluar kelompoknya.
Partisipasi tidak langsung digunakan untuk menggambarkan keikutsertaan seseorang
yang mewakilkan hak berpartisipasinya (sebagai contoh dalam pengambilan keputusan)
ke orang lain yang kemudian dapat mewakilinya dalam aktivitas partisipatif pada
tingkat yang lebih tinggi.
1.5.2 PERMUKIMAN
1.5.2.1 PENGERTIAN DASAR PERMUKIMAN
Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011
adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan
perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan
perdesaan.
Menurut Koestoer (1995) batasan permukiman adalah terkait erat
dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang. Permukiman adalah area
tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan merupakan
bagian dari lingkungan hidup di luar kawasaan lindung baik yang berupa
kawasan perkotaan maupun perdesaan. Parwata (2004) menyatakan bahwa
permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah disiapkan
secara matang dan menunjukkan suatu tujuan yang jelas, sehingga memberikan
kenyamanan kepada penghuninya.
Permukiman (Settlement) merupakan suatu proses seseorang mencapai
dan menetap pada suatu daerah (Van der Zee 1986). Kegunaan dari sebuah
permukiman adalah tidak hanya untuk menyediakan tempat tinggal dan
melindungi tempat bekerja tetapi juga menyediakan fasilitas untuk pelayanan,
komunikasi, pendidikan dan rekreasi.
Menurut Parwata (2004) permukiman terdiri dari:
(1) isi, yaitu manusia sendiri maupun masyarakat; dan
(2) wadah, yaitu fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan
manusia.
Dua elemen permukiman tersebut, selanjutnya dapat dibagi ke dalam lima
elemen yaitu:
(1) alam yang meliputi: topografi, geologi, tanah, air, tumbuh-tumbuhan,
hewan, dan iklim;
(2) manusia yang meliputi: kebutuhan biologi (ruang,udara, temperatur, dsb),
perasaan dan persepsi, kebutuhan emosional, dan nilai moral;
(3) masyarakat yang meliputi: kepadatan dan komposisi penduduk, kelompok
sosial, kebudayaan, pengembangan ekonomi, pendidikan, hukum dan
administrasi;
8
(4) fisik bangunan yang meliputi: rumah, pelayanan masyarakat (sekolah,
rumah sakit, dsb), fasilitas rekreasi, pusat perbelanjaan dan pemerintahan,
industri, kesehatan, hukum dan administrasi; dan
(5) jaringan (net work) yang meliputi: sistem jaringan air bersih, sistem
jaringan listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem manajemen
kepemilikan, drainase dan air kotor, dan tata letak fisik.
1.5.2.1 BENTUK-BENTUK PERMUKIMAN
Sebuah permukiman terbentuk dari komponen-komponen dasar yaitu:
(1) rumah-rumah dan tanah beserta rumah;
(2) tanah kapling rumah dan ruang tanah beserta rumah; dan
(3) tapak rumah dan perkarangan rumah
Perkarangan rumah atau tempat-tempat rumah biasanya disusun dalam
kelompok-kelompok yang homogen dalam segi bentuk, fungsi, ukuran, asal
mula dan susunan spasial. Dua atau lebih kelompok-kelompok dapat
membentuk sebuah komplek. Bentuk dari permukiman dinyatakan dalam
bentuk tempat dan bentuk perencanaan tanah. Perencanaan tanah dibentuk oleh
kelompok-kelompok dan komplek-komplek dari tempat rumah dan
perkarangan rumah.
BAB 2
LANDASAN TEORI
Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat memiliki kode pos 11480 yang
terletak di kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kelurahan ini memiliki 17 RW
dan 176 RT dengan penduduk sebesar 15,457 Kepala Keluarga dengan 57,681
jiwa dan luas 233,15 km2. Kelurahan Palmerah berbatasan dengan Jl.
Kemanggisan Ilir III/ Jl. H. Mudham Kelurahan Kemanggisan, Palmerah di
sebelah utara. Sedangkan, sebelah barat terdapat Jl. Raya Kebon Jeruk,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, di sebelah timur terdapat Jl. Letjen S.
Parman, Kelurahan Slipi, Palmerah dan Jl. Palmerah Barat Kota Administrasi
Jakarta Selatan dan Jl. Palmerah Utara Kota Administrasi Jakarta Pusat di
sebelah selatan. Salah satu RT yang terdapat di kelurahan Palmerah adalah RT
008. RT 008 mempunyai sekitar 60 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk
sebanyak 251 jiwa.
RT 008 merupakan lingkup permukiman yang akan dibahas dan menjadi
variabel pengikat dalam penelitian ini. Sedangkan, partisipasi masyarakat RT
008 akan menjadi faktor yang mempengaruhi, yang dimanipulasi dan akan
menjadi variabel bebas. Partisipasi masyarakat menurut Ach. Wazir Ws., et al.
(1999:29) bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam
interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa
berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui
berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan,
kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.
Sedangkan menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat
dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat,
pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani
masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat
dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Mikkelsen (1999: 64)
10
membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu: (1) Partisipasi adalah
kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam
pengambilan keputusan; (2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka)
pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan
11
menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; (3)
Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang
ditentukannya sendiri; (4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung
arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan
kebebasannya untuk melakukan hal itu; (5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara
masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan,
monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan
dampak-dampak sosial; (6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah secara tepat, efektif dan
efisien, peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu,
kredibilitas dan kualitas aparatur pemerintahan juga harus berperan bersama-
sama. Di sini, dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah
yang mampu merespon persoalan masyarakat setempat.
Di Indonesia, keberadaan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan
Daerah dianggap sebagai sumber sentralisasi kebijakan pembangunan. Dengan
datangnya reformasi pemerintahan dan melahirkan UU No 22 Tahun 1999 dan
UU No 25 Tahun 1999 dan direvisi dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah lebih membuka peluang partisipasi publik direalisasikan
dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan. Walaupun begitu, di
beberapa daerah masih memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kebenaran
partisipasi masyarakat dalam kualitas lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan
permukiman yang berkembang kebanyakan hanya diatur oleh Pemerintah
Daerah tanpa memikirkan warga sekitar yang tinggal di dalamnya.
Kualitas lingkungan suatu permukiman dapat ditentukan oleh pihak
pemerintah daerah dan juga peran serta masyarakat. Masyarakat yang tinggal di
sana mengetahui betul kebutuhan mereka dan merupakan faktor yang sangat
penting dalam perkembangan permukiman. Masalah peran serta masyarakat ini
terbagi menjadi dua arah yang pertama dari pihak pemerintahnya dan kedua dari
pihak masyarakatnya sendiri. Tidak banyak warga permukiman yang tahu
pentingnya partisipasi mereka dalam perkembangan permukiman dan juga
pemerintah hanya menjalankan aturan dari
13
luar saja tanpa tahu masalah dalam lingkungan yang kompleks dan majemuk. Hal ini
menyebabkan terjadinya penyimpangan informasi dan sosial mengenai perkembangan
lingkungan tersebut. Ketidaktahuan warga masyarakat haruslah diperbaiki agar dapat
memperbaiki kualitas lingkungan permukiman. Selain itu, pemerintah setempat juga
harus menghimbau kepada masyarakat pentingnya campur tangan warga terhadap
lingkungannya. Pemerintah juga harus memberi kesempatan bagi suara dan partisipasi
warga terhadap lingkungannya agar warga yang tinggal di dalamnya dapat hidup sesuai
dengan kebutuhannya.
Dari sudut pandang lain, pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan
rencana pembangunan adalah berada pada setiap tahapan, yaitu mulai dari
penjaringan aspirasi, penyusunan usulan kegiatan sampai dengan realisasi
bentuk kegiatan yang disetujui. Penjaringan aspirasi dilakukan dengan memberi
kesempatan besar dan seluas mungkin kepada masyarakat untuk menyampaikan
berbagai usulan dan keinginannya. Usulan dan pendapat tersebut akan dijadikan
sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan jenis kegiatan pembangunan
yang akan dilaksanakan. Semakin banyak masyarakat yang terlibat makan ide
pelaksanaan akan semakin variatif dan akan memudahkan dalam menentukan
skala prioritas pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perkembangan
lingkungan juga harus diimbangi dengan kemudahan pengurusannya oleh
pemerintah setempat. Kelengkapan administrasi yang sering menghambat dan
memperlambat harus dihindari seperti pengisian formulir oleh warga. Prosedur
yang dibuat hendaknya sederhana agar dapat dimengerti oleh berbagai lapisan
masyarakat. Semua pandangan dan usulan berbagai lapisan masyarakat harus
diterima secara adil dan tidak ada pihak-pihak yang dapat mengganggu
keputusan tersebut. Perbedaan tingkat sosial haruslah dihindari jika lingkungan
tempat tinggal merupakan lingkungan yang majemuk tingkat sosialnya. Selain
partisipasi masyarakat, frekuensi masyarakat juga harus diperhatikan.
Masyarakat harus mengikuti perkembangan permukiman dari awal sampai akhir,
jangan sampai hanya terlibat dalam usulan saja. Warga masyarakat harus
dihimbau untuk terlibat langsung dalam pembangunan dan menentukan
frekuensi keterlibatannya dari awal agar tidak terjadi kesalahpahaman.
BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Metode yang dipakai dalam penelitian tentang partisipasi masyarakat
dalam perkembangan pemukimannya adalah metode deskriptif, yaitu kajian teori
dari berbagai sumber seperti artikel dan internet. Untuk studi kasus, penulis
menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis.
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
3.2.1 Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada daerah Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah
pada lingkungan pemukiman RT 008, Jakarta Barat.
3.2.2 Waktu Penelitian
Penelitian akan dilaksanakan mulai dari bulan April sampa Juni tahun 2014
3.3 Subyek Penelitian
Yang menjadi subyek penelitian adalah warga masyarakat RT 008, Kecamatan
Palmerah, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu melalui informasi dari
buku, artikel, jurnal dan internet, wawancara langsung dan menyebarkan
kuisioner atau angket. Data yang diambil berupa:
Artikel: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Wawancara: Mewawancarai langsung warga RT 008 mengenai partisipasi yang
pernah dilakukan dilakukan sebelumnya dan peran pemerintah di dalamnya
15
3.5 Teknik Pengolahan data
Analisis data dimulai dari menelaah data secara keseluruhan yang didapat dari
berbagai macam sumber.
a. Pengorganisasian data
- Mengatur
- Mengurutkan
- Mengelompokkan
- Memberi kode
- Mengkategorikan
b. Pengelolaan data
c. Analisis data
DAFTAR PUSTAKA
Euis Sunarti. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat, diakses 18 April 2014 pukul 13.47 dari http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/03/Dr.-Euis-Sunarti-Partisipasi-Masyarakat-dalam-Pembangunan-Masyarakat.pdf
http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-NonDegree-22823-10%20BAB%20II.pdf diakses pada 19 April 2014 pukul 14.10.
Tuty Irawaty. (2009). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, diakses 19 April 2014 pukul 15.04 dari http://tutyirawaty.wordpress.com/2009/05/26/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan/
Bowo Adrianto. (2006). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang. Magelang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro; (hal 143-155)
Jalur Berita. 19 Maret (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, diakses pada 17 April 2014 dari http://www.jalurberita.com/2013/03/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan.html
17