sinergitas bank syariah dan mitra bahari dalam …

197Membangun Profesionalisme Keilmuan

SINERGITAS BANK SYARIAH DAN MITRA BAHARIDALAM MENGELOLA PEMBERDAYAAN UMAT

DI WILAYAH PESISIR(Analisis Community Based Coastal Resource Management)

Prasetyo Adi SulistyonoProgram Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Brawijaya, MalangEmail: [email protected]

AbstractThe very abundant coastal and marine resources both biological and non

biological is potentially important in the community development. This is becausethe sea area of Indonesia is 62% of the national territory. But the potentialwealth of the sea is inversely proportional to the condition of the people on thecoast are still far from expectations. The majority of people in coastal areas andsea are fishermen which still under the poverty line. Therefore, applicative solutionsare needed to overcome the classic problem like CBCRM (Community Based CoastalResource Management) through financing support program of sharia banks insynergy with mitra bahari.

Keywords: Synergy, Sharia Bank, Mitra Bahari, CBCRM

AbstrakSumber daya pesisir dan lautan baik hayati dan non hayati yang sangat

melimpah merupakan potensi penting dalam pembangunan umat. Hal ini mengingatluas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional. Namunkekayaan laut yang begitu potensial ini berbanding terbalik dengan kondisi umatdi pesisir yang masih jauh dari harapan. Mayoritas umat di wilayah pesisir lautberprofesi sebagai nelayan dan masih berada di bawah garis kemiskinan. Olehkarena itu, dibutuhkan solusi aplikatif untuk mengatasi permasalahan klasikini misalnya dengan metode CBCRM (Community Based Coastal ResourceManagement) melalui dukungan pembiayaan program dari bank syariah yangbersinergi dengan mitra bahari.

Kata Kunci: Sinergitas, Bank Syariah, Mitra Bahari, CBCRM

198 Edisi Juli - Desember 2016

PENDAHULUANIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki

luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang garis pantai Indonesiamencapai 104.000 km dengan luas wilayah laut mendominasi total luasterritorial Indonesia sebesar 7,7 juta km2. Potensi tersebut menempatkanIndonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yangbesar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautanterbesar. Letaknya yang berada di antara dua samudera utama me-mungkinkan Indonesia memiliki kesempatan untuk menggali berbagaimenfaat ekonomi yag dapat diangkat dari laut. Sumber daya pesisir danlautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan,mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayahnasional, belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta kmpersegi. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumber daya pesisir dan lautanmempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi.

Selanjutnya, pembangunan yang begitu pesat di kawasan AsiaTenggara, termasuk Indonesia pada dekade yang lalu memang secarakasat mata dapat menaikkan taraf hidup umat di berbagai bidangkehidupan umat. Namun, hal sebaliknya terdapat di bidang kelautan.Umat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan mayoritas berada pada gariskemiskinan. Jumlah nelayan Indonesia mencapai 2.775.794 orang danlebih dari separuhnya memilih menjadi nelayan sebagai pekerjaansampingan.1 Terdapat empat masalah pokok yang menjadi penyebab darikemiskinan, yaitu: kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan,kurangnya jaminan, dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, danpolitik sehingga menyebabkan kerentanan , keterpurukan , danketidakberdayaan dalam segala bidang..2

Jika hal ini terus terjadi maka daya dukung pesisir dan laut akanmenurun dan berakibat pada produktivitas penangkapan ikan yang

1 Nolan, Ekonomi Politik Umat Nelayan Skala Kecil: Sebuah Studi Perbandingan UmatPendatang di Rote Ndao dan Jawa Timur, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011).

2 Andi Iqbal Burhanuddin, The Sleeping Giant: Potensi dan Permasalahan Kelautan,(Surabaya: Brilian Internasional, 2011).


berkurang. Peningkatan pembangunan pesisir pantai menimbulkanbencana ekologis kawasan pantai dan pesisir. Peningkatan pencemaranperairan terus berlangsung bukan saja berasal dari kegiatan di daratandan daerah aliran sungai, tetapi juga di daerah pesisir dan pantai.Perusakan habitat sumber daya hayati melalui berbagai cara yang takwajar, bukan saja berakibat buruk pada sumber daya hayati yangberakibat pada pemusnahan plasma nuftah, juga telah membawa akibatpada penurunan pendapatan umat. Oleh karena itu, wawasan kelautanumat di pesisir perlu untuk dikembangkan. Perlu adanya pemberdayaanterhadap umat pesisir agar dapat mengembangkan wilayah pesisir danlaut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan bahkan nantinyamampu membangun minapolitan. Mengelola pemberdayaan umat tidakhanya dari sisi kesadaran dan peningkatan nilai ekonomis hasil perikanandan kelautan, akan tetapi juga internalisasi nilai-nilai konservasi kelautanagar sumber daya yang ada tetap terjaga dan lestari untuk keberlanjutankehidupan umat dan sumber daya kelautan itu sendiri. Umat pesisir perludiberdayakan agar kelautan Indonesia tetap dapat dipertahankankelestariannya. Menjaga kelestarian wilayah kelautan dilakukan bukanhanya karena untuk kehidupan semata, akan tetapi juga untuk memenuhiperintah Allah yakni mengambil karunia-Nya dan bersyukurmendapatkan apa yang diberikan Allah.

Solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan ini yaitu denganpendirian suatu lembaga yang tersusun sistematis dan terintegrasi untukmengelola pemberdayaan umat serta akses pembiayaan yang ber-kelanjutan. Untuk itu, diperlukan sinergi antara Mitra Bahari dan BankSyariah. Lembaga pengelola pemberdayaan ini tidak hanya berperanuntuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat pesisir tapijuga sebagai inisiator pengumpul para nelayan untuk memberikanpendidikan non formal dan pendampingan dalam mencegah danmengatasi kerusakan lingkungan pesisir dan pantai. Untuk itulah MitraBahari harus didirikan di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Melaluimetode Community Based Coastal Resource Management (CBCRM), MitraBahari mendekati dan berbaur dengan umat pesisir. Dengan metode ini,Mitra Bahari akan lebih mudah mengidentifikasi masalah dan sekaligussolusi yang tepat dalam permasalahan umat pesisir.


Dalam identifikasi permasalahan ini, bank syariah dapat berperandan ikut serta turun ke lapangan untuk mengidentifikasi permasalahanpermodalan. Bank syariah harus mengambil peluang ini karena potensiyang begitu besar dari sektor pesisir dan kelautan dapat diekplorasi untukkemajuan dan keuntungan bank syariah dan pembangunan Indonesiadalam masa mendatang. Bank syariah dapat memberikan pembiayaankepada umat pesisir terutama nelayan dengan skim yang tepat. Denganbegitu, akan didapatkan dua keuntungan yaitu pertama, Mitra Baharidapat menginternalisasikan nilai-nilai wawasan bahari dan pencegahankerusakan pesisir dan laut dengan meningkatkan kesadaran umat pesisir.Kedua, bank syariah mampu berkontribusi dalam pembumian ekonomiislam dalam tataran grass root, memperluas cakupan pembiayaan dalamsektor riil yaitu ekonomi umat pesisir, serta turut berperan aktif dalampembangunan masa depan Indonesia. Untuk itu menarik dikaji apakahCBCRM merupakan konsep yang tepat untuk mengelola pemberdayaanumat di pesisir dan bagaimana sinergi antara Bank Syariah dan MitraBahari dalam mengelola pemberdayaan teersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Community Based Coastal Resource Management (CBCRM)Umat dalam CBCRM adalah segenap komponen yang terlibat baik

secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan danpengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Komponen dimaksuddiantaranya adalah umat lokal, LSM, swasta, perguruan tinggi dankalangan peneliti. Dalam CBCRM diharapkan partisipasi dari umatdimulai dari proses awal hingga akhir. CBCRM diartikan sebagai suatustrategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada umat dandilakukan secara terpadu dengan memperhatikan dua aspek kebijakan,yaitu aspek ekonomi dan aspek ekologi. Konsep CBCRM atau Pengelola-an Sumberdaya Pesisir Berbasis Umat (PSPBM) memberikan tanggung-jawab kepada umat dalam mengelola sumberdaya pesisir. Hal ini merupa-kan upaya untuk mendekatkan umat dengan sumberdaya yangdimanfaatkannya bagi kelangsungan hidup mereka sehari-hari karenarealita yang terjadi selama ini, justru umatlah yang dijauhkan darisumberdayanya.


Dalam penerapannya, CBCRM memerlukan fasilitator yang dapatmenggerakkan/ memotivasi dan menumbuhkan partisipasi umat padasatu sisi dan juga dapat memobilisasi sektor terkait dalam pemerintahandi sisi lain, dalam menciptakan keterpaduan. Dalam rangka meningkat-kan partisipasi umat, fasilitator dapat dibantu oleh motivatoratau penggerak yang berasal dari tokoh umat ataupun LSM setempatyang mampu memberikan inspirasi kepada umat. Untuk mengambil peranini, maka Mitra Bahari adalah lembaga yang sangat tepat sebagaifasilitator dan motivator. Landasan pembentukan Mitra Bahari adalahUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 41. Selama iniMitra Bahari sebenarnya telah beroperasi dan berkembang di beberapadaerah di Indonesia. Namun, perkembangan yang tidak meratamenyebabkan efek dari organisasi ini tidak terasa signifikan. Oleh karenaitu, dibutuhkan pengembangan dan pendirian Mitra Bahari di berbagaidaerah pesisir di Indonesia sebagai langkah awal menuju kesejahteraanumat pesisir dan minapolitan. Secara ringkas Minapolitan dapat di-definisikan sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Kelautan danPerikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemenkawasan berdasarkan prinsip integrasi, efisiensi dan kualitas sertaakselerasi tinggi. Sementara itu, Kawasan Minapolitan adalah kawasanekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentraproduksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yangsaling terkait.3

2. Pembiayaan Perbankan SyariahDalam pengembangan sumber daya maritim dan kelautan, Indonesia

menghadapi sejumlah hambatan seperti hambatan di industri maritim,industri perikanan dan industri perkapalan, salah satu faktor yangmenghambat tersebut adalah industri perbankan masih kurangmendukung pembiayaan sektor maritim dan kelautan. BerdasarkanOtoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun 2014, tercatat porsi

3 Sunoto, Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan di Indonesia, diakses melaluibulletin.penataanruang.net bulletin penataan ruang edisi 2.


pembiayaan untuk sektor tersebut masih rendah, yaitu hanya Rp 17,9triliun atau 0,49% dari total pembiayaan perbankan nasional. Masihkecilnya pembiayaan di sektor maritim dan kelautan salah satunyadisebabkan oleh kebijakan moneter Indonesia yang masih menempatkantingkat suku bunga acuan yang cukup tinggi.4 Hal ini adalah peluangsekaligus tantangan untuk perbankan khususnya perbankan syariah, yangbebas bunga (riba), untuk melakukan penetrasi pembiayaan sektorkelautan khususnya kepada umat nelayan di pesisir.

Sebagai salah satu lembaga pembiayaan, perbankan syariah dapatmemperkuat sumber pembiayaan/modal di sektor perikanan. Keduduk-an bank syariah dalam hubungannya dengan klien adalah sebagai mitrausaha. Dalam operasionalnya, perbankan syariah dapat menggunakanberbagai teknik dan metode investasi atau kerjasama seperti kontrakmudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (perserikatan modal) untukpengadaan sarana penangkapan. Dalam kontrak/kerjasama iniperbankan bertindak sebagai pemilik modal (shohibul mal) dan mitrakerja (mudhorib) memberikan kecakapan teknik dan ketrampilan,sedangkan laba dibagi antara keduanya menurut persentasi yangdisepakati atau pangsa (share) modal masing-masing pihak. Bentuklayanan pembiayaan syariah atau bagi hasil ini, sebenarnya sudahdipraktekkan lama oleh kebanyakan nelayan di Indonesia dengan juraganatau pemilik kapalnya, namun dalam kerjasama tersebut umumnya pihaknelayan masih selalu dalam posisi yang lemah atau tidak setara sebagaimitra kerja dengan juragan atau pemilik kapal. Oleh karena itu, bentuklayanan pembiayaan syariah seharusnya lebih mudah diterapkan padanelayan dan dapat dianggap salah satu solusi yang relatif tepat dari aspekbudaya ekonomi untuk mengatasi sifat perikanan tangkap yang penuhresiko dan ketidakpastian.5

Dalam praktik perbankan syariah saat ini, terdapat enam jenispembiayaan syariah yang sesuai dengan karakteristik nelayan dan umatpesisir, yaitu: Pertama, pembiayaan modal kerja syariah (PMK) adalah

4 Naskah Akademis Forum Rektor Indonesia 2015.5 Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Kajian Potensi Keuangan

Unbanked People pada Sektor Perikanan 2016, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).


pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untukmembiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsipsyariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahundan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan akadyang digunakan, PMK dibagi menjadi lima yaitu, PMK Mudharabah,PMK Istishna, PMK Salam, PMK Murabahah, dan PMK Ijarah. Kedua,pembiayaan investasi syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaaninvestasi syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangkapanjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untukpendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasiproyek yang sudah ada. Berdasarkan akad yang digunakan pembiayaaninvestasi dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu PI Murabahah, PIIMBT, PI Salam, dan PI Istishna. Ketiga, pembiayaan konsumtif syariah.Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha danumumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya pembiayaankonsumtif syariah dibagi menjadi lima akad yaitu Murabahah, IMBT,Ijarah, istishna, dan Qard serta Ijarah. Keempat, pembiayaan sindikasi.Pengertiannnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satulembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Kelima,pembiayaan berdasarkan take over pembiayaan berdasarkan take overmerupakan pengambilalihan hutang nasabah oleh bank syariah kepadabank konvensional dengan cara memberikan jasa hiwalah atau dapatjuga menggunakan qard karena permintaan nasabah. Dan keenam,mpembiayaan letter of credit (L/C) pembiayaan L/C adalah pembiayaanyang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspornasabah.6

METODE PENELITIANPenulisan ini merupakan jenis penulisan deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Metode ini penulis pilih karena dapat memberikanrincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkanoleh metode kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam

6 Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Kajian Potensi KeuanganUnbanked People pada Sektor Perikanan 2016, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).


meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatusistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penulisan karyatulis ini menerapkan penulisan kualitatif yang bertitik tolak pada teorisubtantif dan teori formal yang telah diakui kebenarannya.

Sehubungan dengan permasalahan yang tertulis pada rumusanmasalah dan pendekatan penulisan yang digunakan, penulis menganalisadata-data yang diperoleh dengan metode analisa deskriptif kualitatif,yaitu data yang diperoleh disusun, sehingga mempermudah pembahasanmasalah-masalah yang ada. Karena titik fokus penelitian ini adalahpenelitian berbasis literatur (pustaka), maka data yang diumpulkanmerupakan data kualitatif atau non-angka. Proses analisa data yangdilakukan dalam penulisan ini terjadi secara bolak balik dan berinteraktif,yang terdiri dari: pengumpulan data (data collection), reduksi data (datareduction), penyajian data (data display), dan pemaparan dan penegasankesimpulan (conclution drawing and verification)

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Umat denganMetode CBCRMPengelolaan sumberdaya alam dapat didekati dengan dua

pendekatan yaitu pendekatan berbasis umat dan pendekatan berbasispemerintah. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang berbasispemerintah (pemerintah pusat), selama ini dianggap kurang berhasilkarena tingkat keberhasilan yang kurang bisa dirasakan umat. Kondisiini tentunya diharapkan dapat diperbaiki baik oleh pemerintah maupunumat terutama setelah adanya kewenangan pengelolaan melalui UUNo.22 tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah yang di perbaharui denganUU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Kondisi di atasternyata sangat kontradiktif dengan praktik-praktik pemanfaatansumberdaya pesisir dan lautan selama ini. Kalau selama ini diasumsikanbahwa umat dekat dengan alam, ternyata telah jauh bahkan dipaksakan


terpisah dengan alamnya. Keadaan ini terjadi karena umat khususnyaumat pesisir tidak lagi memiliki kemampuan, tanggung jawab, sertawewenang dalam mengelola atau mengatur pemanfaatan sumberdayaalam yang menjadi bagian hidupnya. Wewenang dan tanggung jawab itutelah beralih dari umat ke pemerintah (pemerintah pusat) atau pengusaha.Beralihnya wewenang dan tanggung jawab ini telah berjalan lama.Setidaknya, sejak adanya investasi asing di serta adanya tuntutaneksploitasi sumberdaya alam secara cepat sebagai mesin pencetak uangguna membiayai pembangunan sektor atau bidang lain. Akhirnya,kemampuan yang tadinya dimiliki umat dalam mengatur dan menatasumberdaya pesisir dan lautan, lenyap secara perlahan-lahan. DenganCBCRM yang diadopsi pada suatu peraturan terutama dalam bentukPerda yang lebih dekat dengan umat, diharapkan wewenang, tanggungjawab serta kemampuan dalam mengelola sumberdaya pesisir dan lautanini dapat kembali kepada umat. Target bidang yang ingin direvitalisasidari CBCRM meliputi Ekonomi, Sosial, Ekologi, dan Administrasi.

Pengelolaan seluruh sumberdaya perairan laut secara optimal danberkelanjutan dalam arti dilakukan sebaik mungkin, sehingga tidakmelampaui daya dukung wilayah, tidak menyebababkan kerusakanlingkungan hidup, dan pemanfaatannya dapat diselenggarakan dalamjangka panjang.7 Untuk menerapkan konsep pengelolaan tersebut,dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumberdaya pesisirdan kelautan dari yang awalnya adalah pembinaan menjadi pem-berdayaan. Dari beberapa penelitian terakhir nampak kondisi tertentuumat pesisir khususnya nelayan dapat mengatur dan menyusun sertamenjalankan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemanfaat-an sumberdaya laut dan kelestariannya melalui lembaga-lembaga adatdan praktek-praktek sosial dalam umat. Dalam banyak hal pemerintahgagal dalam menyusun suatu sistem tertentu untuk menggantikan ataumelengkapi sistemsistem tradisional. Oleh karena itu, diperlukanparadigma baru misalnya dalam sistem pemerintahan adalah darisentralisasi ke desentralisasi (otoda).

7 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2006).


Gambar 1. Perubahan Mainstream Pembangunan Umat/Masyarakat

2. Sinergi Perbankan Syariah dan Mitra BahariSektor riil merupakan pondasi ekonomi Indonesia dalam melewati

krisis ekonomi dunia akhir-akhir ini. Instrumen ekonomi yang selamaini diharapkan menjadi lembaga pembiayaan sektor riil salah satunyaadalah perbankan syariah. Namun, hingga saat ini presentase pembiayaansektor riil khususnya sektor perikanan dan kelautan masih terbilang kecil.Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan kemitraan yang terpadu antaraperbankan syariah dan pihak lain untuk dapat melakukan pembiayaansektor riil dengan tingkat resiko yang terjaga dan stabil agar bank syariahtetap mendapatkan keuntungan bagi hasil dari sektor perikanan dankelautan yang dibiayai. Dalam konsep ini, bank syariah bersinergi denganmitra bahari dalam hal pemberdayaan umat pesisir yang bertujuanmenciptakan entrepreneur bahari dan mempunyai skill yang memadaiuntuk mendapatkan skim pembiayaan dari bank syariah.

Tahapan awal dari konsep ini adalah mitra bahari bekerjasamadengan bank syariah untuk proyek pemberdayaan dan pembangunaninfrastruktur pendukung melalui akad pembiayaan investasi syariah yaitupembiayaan investasi jangka menengah atau jangka panjang untukpembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyekbaru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudahada. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung program pemberdayaanumat pesisir. Selama proses pemberdayaan berlangsung, mitra bahari


berperan langsung dan turun ke lapangan dan umat pesisir dibentukmenjadi kelompok-kelompok (komunitas) sesuai dengan bidangpekerjaan masing-masing orang. Komunitas ini haruslah berpartisipasiaktif dalam program pemberdayaan karena memang paradigma pem-berdayaan mengharuskan objek pemberdayaan mampu berpartisispasiaktif dan mandiri. Komunitas ini mempunyai beberapa mentor dari pihakmitra bahari. Pembentukan komunitas ini sesuai dengan konsep CBCRMyang diharapkan nantinya dari masing-masing anggota kelompok akanmuncul rasa keterikatan sosial karena interaksi yang intensif dan ruanguntuk berbagi ilmu. Selain itu, melalui komunitas ini dapat dilakukandakwah fardiyah ekonomi islam kepada masing-masing individu. Di sini,peran mentor dari mitra bahari haruslah kompeten dan mampu ber-dakwah dengan cara yang mudah dipahami dan mampu menginternalisasi-kan nilai-nilai ekonomi islam dalam masing-masing anggota umat. Jikaselama ini dakwah ekonomi islam melalui top down, maka sekaranglahsaat nya untuk melakukan dakwah di tataran grass root dengan konsepbottom up. Hal inilah yang selama ini belum dioptimalkan oleh paraekonom rabbani di Indonesia.

Di lain pihak, peran bank bank syariah adalah memantau danmengevaluasi program yang sedang berjalan. Pada tahapan selanjutnya,setelah beberapa bulan program pemberdayaan berlangsung, akantercipta umat yang mandiri dan mempunyai pengetahuan juga skill untukmembuka lapangan usaha baru. Selanjutnya, bank syariah memberikanpembiayaan modal kerja syariah kepada umat pesisir dengan pihakpenjamin adalah mitra baharin atau komunitas yang memang telahmampu. Jangka waktu pembiayaan modal kerja ini maksimum satu tahundan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan iniberdasarkan akad yang Mudharabah, Istishna,Salam,Murabahah, danIjarah. Pemberdayaan yang telah dilakukan, diharapkan dapat merubahumat pesisir menjadi insan yang lebih bertanggung jawab dalammengelola sumber daya pesisir dan kelautan di wilayah sekitar. Selanjut-nya, kesejahteraan umat pesisir akan menjadi lebih baik dan akanterbentuk minapolitan.


8 Rahardjo Adisasmita,2006, Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan. Yogyakarta: GrahaIlmu

3. Tahapan Implementasi Program CBCRM di BidangEkonomi, Sosial, Ekologi, dan AdministrasiDalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu

yang berbasis umat diperlukan beberapa proses pengelolaan yang sesuaidengan tahapan manajemen yaitu mulai dari perencanan, implementasi,monitoring dan evaluasi. Tahap awal dari proses perencanaan adalahdengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan isu dan permasalahanyang ada dengan pendekatan kearifan lokal umat setempat, yangmenyangkut bidang ekonomi, sosial, ekologi, dan administrasi. Dimanaperlu dilihat penyebab dan sumber permasalahan tersebut.

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pemanfaatandan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yaitu: pertama, bidangekonomi. Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan yang belum dilaksana-kan secara optimal karena keterbatasan modal, sarana produksi,pengetahuan dan keteranpilan, serta faktor eksternal seperti keterbatasanpelayanan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah. Serta masihlemahnya kordinasi antar elemen bidang ekonomi untuk pengelolaandaerah pesisir dan laut. Kedua, bidang Sosial. Masih lemahnya kesadaranumat terhadap ancaman kerusakan lingkungan pesisir dan laut dan masihrendahnya dan kemampuan umat lokal untuk berpartisipasi secara aktifdan diberdayakan dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan sertadalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan untukpengelolaan sumberdaya kelautan. Ketiga, bidang ekologi. Masih rendah-nya pengertian dan kesadaran umat untuk melindungi, menjagakeseimbangan dan memantapkan ekosistem pesisir dan laut, sehinggaterjadi banyak pengrusakan hutan mangrove, terumbu karang danpadang lamun untuk kepentingan jangka pendek. Dan keempat, bidangadministrasi. Perlu peningkatan koordinasi dan mekanisme administrasidalam penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan yangberkaitan dengan pengelolaan pasisir dan laut karena selama ini masihterdapat tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab diantaralembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terkait.8


Berdasarkan pendefinisian masalah yang dipadukan denganinformasi tentang sumber daya alam dan ekosistem serta aspirasi umatselanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkantujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta melihat peluang dan kendalayang ada selanjutnya mulai dibuat perencanaan berupa kegiatanpembangunan dalam bentuk program dan proyek. Perencanaan yangtelah disusun perlu disosialisasikan kembali kepada umat luas untukmendapat persetujuan, setelah mendapat pesetujuan rencana ini barudimasukkan dalam agenda pembangunan baik daerah maupun nasional.Pada tahap implementasi perencanaan, diperlukan kesiapan dari semuapihak yang terlibat didalamnya, seperti umat itu sendiri, tenagapendamping lapangan dan pihak lainnya. Selain itu juga diperlukankoordinasi dan keterpaduan antar sektor dan stakeholder yang ada sehinggatidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan ego sektoral. Dalam halini diperlukan adanya lembaga pelaksana yang melibatkan semua pihakyang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah, umat lokal, Investor/swasta, instansi sektoral, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Umat(LSM) yang semuanya berada dalam naungan Mitra Bahari. Pada tahapini perlu melaksanakan brainstorming kepada umat lokal berkaitan denganperubahan paradigma dari pembinaan umat lokal menjadi konseppemberdayaan umat lokal pesisir dan laut.

Pada tahap implementasi ini juga diperlukan kesamaan persepsiantara umat lokal dengan lembaga atau orang-orang yang terlibat dalampelaksanaan kegiatan ini sehingga umat benar-benar memahami rencanayang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan padatahap implementasi ini adalah: (1) integrasi ke dalam umat, denganmelakukan pertemuan dengan umat untuk menjawab seluruh pertanyaanyang berhubungan dengan penerapan konsep dan mengidentifikasipemimpin potensial yang terdapat di lembaga umat lokal. (2) pendidikandan pelatihan umat, metoda pendidikan dapat dilakukan secara nonformal menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan cara tatap mukasehingga dapat diperoleh informasi dua arah dan pengetahuan umat lokal(indigenous knowledge) dapat dikumpulkan untuk dimasukkan dalamkonsep penerapan (3) memfasilitasi arah kebijakan, dalam hal ini segenapkebijakan yang berasal dari umat dan telah disetujui oleh koordinator


pelaksana hendaknya dapat didukung oleh pemerintah daerah, sehinggakebijakan bersama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas, dan(4) penegakan hukum dan peraturan, yang dimaksudkan agar seluruhpihak yang terlibat akan dapat menyesuaikan tindakannya dengan hukumdan peraturan yang berlaku. Adapun monitoring yang dilakukan sejakdimulainya proses implementasi perencanaan dimaksudkan untuk me-ngetahui efektivitas kegiatan, permasalahan yang timbul dalamimplementasi kegiatan. Monitoring dilakukan dengan melibatkan seluruhpihak yang ada. Setelah monitoring selanjutnya dilakukan evaluasibersama secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak yang ber-kepentingan. Melalui evaluasi ini akan diketahui kelemahan dan kelebih-an dari perencanaan yang ada guna perbaikan untuk pelaksanaan tahapberikutnya

4. Terciptanya Entrepreneur Bahari dan Kawasan MinapolitanDari struktur program Minapolitan seperti di atas terlihat adanya

sistem penataan ruang yang terintegrasi. Mulai dari kegiatan skalaterkecil, yaitu unit usaha umat lokal. Kemudian diintegrasikan ke dalamsentra, dimana sentra tersebut terlingkup dalam daerah Minapolitan.Umat sekitar kawasan pesisir tentunya telah terlibat dalam pengelolaanpotensi sumberdaya yang ada. Misalnya dalam budidaya perikanan. Disamping itu, melalui LED yang diterapkan Minapolitan, akan terjalinkemitraan kerja antara stakeholder-stakeholder terkait. Baik umat pesisirsebagai pelaku ekonomi, pemerintah sebagai pemegang kontrol ke-lembagaan, serta swasta yang menjadi sumber investasi pembangunan.Untuk mampu memfasilitasi keberlangsungan integrasi kegiatan ekonomitersebut, pemenuhan sarana dan prasarana sangatlah penting. Di sisilain, hal itu diperlukan untuk menunjang keberlangsungan hidup umatyang menempati kawasan objek perencanaan.

Dari uraian pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis umat diatas maka didapat poin-poin kunci keberhasilan konsep pengaturanpengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berbasis umat adalah sebagaiberikut: ZBatas-batas fisik dari suatu kawasan yang akan dikelola harusditetapkan dan diketahui secara pasti oleh umat. Peranan pemerintahdisini adalah menentukan zonasi dan sekaligus melegalisasinya;


Komunitas umat yang terlibat tetap tinggal di dekat wilayah pengelolaan;Penerapan peraturan pengelolaan yang sederhana namun terintegrasiserta mudah dilaksanakan. Proses monitoring dan penegakan hukumdapat dilakukan secara terpadu dengan basis umat sebagai pemeranutama; Pengakuan legal dari pemerintah daerah terhadap umat lokalyang terlibat dalam komunitas dan pengelolaan sumber daya pesisir dankelautan melalui Undang-undang atau Perda; Desentralisasi prosesadministrasi dan pendelegasian tanggungjawab pengelolaan kepadakomunitas umat yang terlibat; Terciptanya entrepreneur bahari yangmampu membuka lapangan usaha baru berskala sedang dan besar;Peningkatan kesejahteraan umat pesisir, dan terbentuknya kawasanminapolitan.

KESIMPULAN DAN SARANCommunity Based Coastal Resource Management (CBCRM) merupakan

konsep yang tepat untuk pemberdayaan umat pesisir di Indonesia karenamencakup berbagai masalah yang selama ini belum mampu diselesaikandengan dukungan dari Bank Syariah dan Mitra Bahari. Sinergi antaraBank Syariah dan Mitra Bahari mampu menciptakan entrepreneur baharipesisir melalui pembiayaan dan pemberdayaan dalam mencapaikesejahteraan umat. Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mencobauntuk memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikanpertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi pemerintah,dengan adanya karya ini diharapkan pemerintah segera merealisasikanpendirian mitra bahari di berbagai daerah melalui kewenangan dariKementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan perbaikan danpemberdayaan umat pesisir. Adapun bagi bank syariah, sebagai lembagakeuangan islam diharapkan mau dan mampu berperan aktif dalampeningkatan kesejahteraan umat pesisir melalui skim pembiayaan yangaplikatif karena potensi kelautan dan pesisir Indonesia yang sangatmelimpah.


DAFTAR PUSTAKAAl Qur’anul Karim.Andi Iqbal Burhanuddin, The Sleeping Giant: Potensi dan Permasalahan

Kelautan, Surabaya: Brilian Internasional, 2011.Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Kajian Potensi

Keuangan Unbanked People pada Sektor Perikanan 2016, Jakarta: BankIndonesia, 2016.

Nolan, Ekonomi Politik Umat Nelayan Skala Kecil: Sebuah Studi PerbandinganUmat Pendatang di Rote Ndao dan Jawa Timur, Malang: UniversitasMuhammadiyah Malang, 2011.

Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006.

Sunoto, Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan di Indonesia ,diakses melalui bulletin.penataanruang.net bulletin penataanruang edisi 2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

sinergitas bank syariah dan mitra bahari dalam …

Documents