silvana noor fauzza 125030107111006repository.ub.ac.id/9477/1/silvana noor fauzza.pdf · silvana...
TRANSCRIPT
-
1
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MINAPOLITAN
(Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
SILVANA NOOR FAUZZA
125030107111006
Dosen Pembimbing :
Choirul Saleh, Dr. M. Si
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017
-
2
TANDA PENGESAHAN
-
3
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
-
4
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap : Silvana Noor Fauzza
NIM : 125030107111006
Program Studi/Minat : Ilmu Administrasi Publik
Tempat,Tanggal Lahir : Trenggalek, 12 - 08 - 1994
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat asal lengkap : Desa Lombang, Kec Batang-Batang
Kab. Sumenep Madura
HP : 081217185846
e-Mail : [email protected]
-
5
LEMBAR PERSEMBAHAN
KUPERSEMBAHKAN KARYAKU KEPADA
ORANG TUAKU BAPAK SUPENO DAN IBU RUMINI
YANG SENANTIASA MEMBERIKAN DUKUNGAN MORIL DAN
MATERIL, SERTA KAKAKKU YOGA PRAMANA PUTRA YANG
SELALU MENJADI SEMANGATKU
SAHABAT-SAHABATKU KAV.20 (YOLA, NISA, DINA, ADEK
DINA, ADEK NADYA, ADEK EVY) YANG TELAH
BERSEDIA BERBAGI KELUH KESAH SELAMA PROSES PENULISAN
KARYA INI
-
6
RINGKASAN
Silvana Noor Fauzza, 2017, Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenep Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui
Pemberdayaan Masyarakat Minapolitan (Studi Pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Sumenep), Choirul Saleh, Dr. M. Si
Keberhasilan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta
pembudi daya ikan harus dirancang agar dapat memberikan nilai lebih bagi
nelayan itu sendiri. Untuk memberikan layanan bagi masyarakat pesisir,
pemerintah menyelenggarakan program Minapolitan dibawah binaan Departemen
Perikanan dan Kelautan dengan fokus kegiatan utama pelestarian rumput laut
sebagai salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Sumenep. Kabupaten
Sumenep adalah salah satu kawasan yang termasuk kedalam daerah pesisir yang
mendapatkan program tersebut.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan
potensi unggulan, strategi yang di jalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Program
Minapolitan serta factor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Analisis yang digunakan adalah analisis model Interaktif Milles, Huberman dan
Saldana. Pada model analisis ini penelitimelakukan 4 tahapan yaitu pengumpulan
data , kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi unggulan yang ada di
Kabupaten Sumenep adalah rumput laut, ikan layang, karang dan bandeng.
Strategi Pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan
perekonomian masyarakat dengan program Minapolitan dilaksanakan dengan
upaya pengembangan sumber daya manusia, pemberian modal usaha,
pengembangan sarana dan prasarana, dan penyedia informasi tepat guna. Faktor
yang mempengaruhi adanya pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan
perekonomian ada yang sebagai pendukung adapula yang menjadi penghambat.
Adapun factor pendukung antara lain : Adanya anggaran melalui APBN yang
disediakan oleh pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan
masyarakat dan adanya komitmen dari Dinas dan instansi terkait untuk
mensukseskan program pemberdayaan masyarakat serta Keterlibatan dengan
pihak lain. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Lemahnya koordinasi kerja
dan komitmen dengan nelayan, kurang optimalnya sosialisasi sehingga sulitnya
membedakan antara pembudidaya dan penangkapan dan berubahnya
kebijakan/kewenangan. Hasil yang dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenep dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program
minapolitan adalah perumahan mindset yang dimiliki masyarakat bahwa dalam
meningkatkan ekonomi harus diimbangi dengan adanya upaya budidaya ikan
sehingga ada perubahan dalam perekonomian
Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan, Perekonomian Masyarakat , Program
Minapolitan
-
7
ABSTRACT
Silvana Noor Fauzza, 2017, Strategy of Local Government in Sumenep on
Increasing Economy Through Empowering Minapolitan (The Study on
Marine and Fishery Department of Sumenep), Choirul Saleh, Dr. M. Si
The success of fisherman and fish cultivator’s effort on protecting and
empowering should be arranged in order to provide more advantages for
themselves. To afford a service for coastal society, government have held
Minapolitan program which is controlled by Marine and Fishery Department
focusing on preservation of seaweed as one of superior commodity in Sumenep.
Sumenep is one of region included into coastal area which obtains the program.
This research aims to detect, analyze and describe main potential of local
government strategy in Sumenep on increasing people’s economy through
Minapolitan program and the supporting and obstructing factor as well. The
method used in this research is descriptive-qualitative approach. The analysis used
is Milles, Huberman and Saldana interactive model. In this analysis model, the
researcher accomplish four phases, those are data collection, data condensation,
data presentation, and conclusion/ verification.
The result of this research reveals that the main potentials existing in
Sumenep are seaweed, flying fish, milkfish and coral. Empowering strategy of
Sumenep District Government on increasing people’s economy through
Minapolitan program is apprehended with the endeavor on developing human
resource, giving entrepreneur finance, evolving facilities and infrastructure, and
providing appropriate information. The factors influencing on empowerment of
society program to increase the economy are both as supporter and disclaimer.
Moreover, the supporting factors are: the existing of finance consideration through
APBN which is provided by government on holding the program, and the
commitment of the department or instance and other involvement to succeed the
program of empowering society. In other hand, obstructing factors are: less
coordinative work and commitment with fisherman, less understanding on
distinguishing between fish cultivator and fisherman affecting the policy. The
result obtained by Sumenep district government on increasing people’s economy
through Minapolitan program is open-minded mindset of society that on
increasing economy should be balanced with the existing of fish cultivation in
order to create significant change in people’s economy.
Keywords : Strategy, Empowering, People’s Economy , Minapolitan Program
-
8
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, anugerah
serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Meningkatkan
Perekonomian Daerah Melalui Pemberdayaan Masyarakat Minapolitan
(Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep). Skripsi ini
merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh
gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini
penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi –
tingginya kepada yang terhormat :
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Lely Indah Mindarti, M,Si, Selaku Ketua Prodi Administrasi
Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Choirul Saleh, Dr. M. Si selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta
saran selama mengajar dan membimbing saya.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Ilmu Administrasi yang telah
memberikan ilmu yang sangat berharga, sehingga saya dapat lulus
dengan hasil yang baik.
-
9
5. Seluruh staff/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian
ini.
6. Kepada Bapak Ir. Mohammad Jakfar, MM selaku Kepala Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep.
7. Kepada seluruh staff/pegawai dinas perikanan dan kelautan Kabupaten
Sumenep.
8. Kedua orang tua yang senantiasa turut memberi doa, bimbingan dan
motivasi.
9. Kepada teman dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dan
motivasi
Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya
membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat
dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang
membutuhkan.
Malang, 14 Desember 2017
Penulis
-
10
DAFTAR ISI
Halaman
COVER .................................................................................................................... i
LEMBAR PERSMBAHAN ................................................................................... ii
MOTTO .................................................................................................................. iii
TANDA PENGESAHAN ....................................................................................... iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ........................................................ v
RINGKASAN ......................................................................................................... vi
SUMMARY ........................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ........................................................................................... viii
DAFTAR ISI ............................................................................................................ x
DAFTAR TABEL ................................................................................................. xiii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xiv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
A. Latar Belakang ............................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 9 C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 9 D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 10 E. Sistematika Penulisan ................................................................................ 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................................. 12
A. Administrasi Publik ................................................................................... 12 1. Pengertian Teori Administrasi Publik ................................................... 12 2. Teori-Teori Administrasi Publik ........................................................... 13
B. Manajemen Strategi ................................................................................... 16
1. Pengertian Manajemen .......................................................................... 16 2. Pengertian Strategi ................................................................................ 17 3. Analisis Management Strategi Model AIDA (Attention, Interest,
Desire, Action) ...................................................................................... 21
4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat ...................................................... 25 a. Konsep Pemberdayaan ..................................................................... 25 b. Pemberdayaan Masyarakat ............................................................... 27 c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat................................................... 29 d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat ................................................. 30 e. Ciri-ciri Pemberdayaan Masyarakat ................................................. 34 f. Proses Pemberdayaan Masyarakat ................................................... 35
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .................................................... 37 a. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .................................. 37 b. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ............................... 38 c. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .................................. 41
1) Pengembangan Sumber daya Manusia ........................................ 41 2) Pemberian Modal Usaha (Pemodalan) ........................................ 42 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana .......................................... 43 4) Penyedia Informasi Tepat Guna .................................................. 45 5) Pengelolaan Kelembagaan ........................................................... 46
-
11
6. Program Minapolitan............................................................................. 46 a. Konsep Minapolitan ......................................................................... 46 b. Konsep Kawasan Minapolitan .......................................................... 48 c. Pengembangan Kawasan Minapolitan ............................................. 49 d. Syarat Kawasan Minapolitan ............................................................ 51
C. Kerangka Pemikiran................................................................................... 52
BAB III METODE PENELITIAN ....................................................................... 55 A. Pendekatan Penelitian ................................................................................ 55 B. Subjek Penelitian ....................................................................................... 55 C. Lokasi dan Situs Penelitian ........................................................................ 55 D. Fokus Data ................................................................................................. 56 E. Tahap-tahap Penelitian............................................................................... 57 F. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 59 G. Instrumen Penelitian .................................................................................. 61 H. Sumber Data............................................................................................... 62 I. Keabsahan Data Penelitian ........................................................................ 64 J. Teknik Analisis Data.................................................................................. 66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 70 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .......................................................... 70
1. Kondisi Geografis ................................................................................. 70 2. Kependudukan ....................................................................................... 71 3. Potensi Perikanan dan Kelautan ............................................................ 72
B. Hasil Penelitian .......................................................................................... 74
1. Potensi Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumenep ..................... 74 2. Strategi Pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep
dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui
Program Minapolitan............................................................................. 88
a. Pemberian Modal Usaha................................................................... 99 b. Pengembangan Kelembagaan .......................................................... 109
1) Membentuk Kelompok Nelayan ................................................. 109 2) Kerjasama kelembagaan antara kelompok nelayan
dengan lembaga keuangan mikro baik bank maupun non
bank ............................................................................................. 110
3) Pengembangan Sarana dan Prasarana ......................................... 113 4) Penyedia Informasi Tepat Guna ................................................. 120
3. Faktor yang berpengaruh terhadap Strategi Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
melalui Program Minapolitan............................................................... 122
1. Faktor Pendukung ............................................................................ 124 2. Faktor Penghambat .......................................................................... 127
4. Hasil yang di capai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenep dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
melalui program minapolitan ............................................................... 132
-
12
C. Pembahasan Hasil Penelitian .................................................................... 135
1. Strategi Pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui
Program Minapolitan............................................................................ 135
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia ........................................... 135 b. Pemberian Modal Usaha.................................................................. 137 c. Pengembangan Kelembagaan .......................................................... 140 d. Pengembangan Sarana dan Prasarana ............................................. 141 e. Penyedia Informasi Tepat Guna ...................................................... 143
2. Faktor yang berpengaruh terhadap Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat melalui Program Minapolitan ........................................... 145
a. Faktor Pendukung ............................................................................ 145 b. Faktor Pnghambat ............................................................................ 146
3. Hasil yang di capai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
melalui program minapolitan ............................................................... 148
BAB V PENUTUP ................................................................................................. 151 A. Kesimpulan ............................................................................................... 151
B. Saran ......................................................................................................... 154
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 156
LAMPIRAN ........................................................................................................... 160
-
13
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Kabupaten Sumenep ............................................. 70
Tabel 4.2 Potensi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015 ........................................................................................................ 72
Tabel 4.3 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten
Sumenep Tahun 2011-2015 ............................................................................. 74
-
14
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Presentase nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya
rumput laut di Kecamatan Saronggi .................................................. 6
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data Miles dan Huberman (2014)........ 67
Gambar 4.1 Hasil Panen Ikan di Kabupaten Sumenep ....................................... 76
Gambar 4.2. Para Petambak garam Kabupaten Sumenep ..................................... 77
Gambar 4.3 Hasil Panen Rumput Laut Kabupaten Sumenep .............................. 81
Gambar 4.4 Kantor Sekretariat Koperasi Bersama Jaya di Kabupaten
Sumenep ........................................................................................... 87
Gambar 4.5 Acara Kunjungan Kerja Pinjaman Modal Usaha di Kabupaten
Sumenep ........................................................................................... 91
Gambar 4.6 Kegiatan Gotong Royong Hasil Tangkap......................................... 97
Gambar 4.7 Bantuan Untuk Kelompok Usaha Bersama ..................................... 105
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia, dengan wilayah
perairan laut 5,6 juta km2 dan panjang garis pantai mencapai 81.000 km.
Sepanjang garis pantai terdapat kekayaan sumber daya yang sangat besar, terdiri
dari sumber daya hayati seperti : ikan, terumbu karang, mangrove dan lamun dan
sumber daya non hayati seperti: migas, bahan tambang, dan pasir laut, serta jasa
lingkungan yang sangat berarti. Kekayaan sumberdaya pesisir diharapkan dapat
menjadi modal dasar pembangunan nasional.
Ketersediaan sumberdaya alam diwilayah daratan dan daya dukungnya yang
semakin terbatas telah mengubah fokus perhatian pemerintah kesektor kelautan
dan perikanan yang masih memberikan peluang dan harapan dimasa mendatang.
Sumber daya kelautan dan perikanan diharapkan dapat menjadi tumpuan utama
penggerak roda perekonomian nasional melalui pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan.
Namun dalam dekade terakhir ini kondisi sumber daya dan lingkungan
pesisir dan laut dibeberapa wilayah telah menunjukkan akibat kegiatan
pemanfaatan yang dilakukan cenderung mengabaikan aspek kelestarian. Diketahui
bahwa sumber daya pesisir dan laut secara ekologis sangat rentan, sehingga
kegiatan pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan
memperhatikan daya dukung sumber daya dan lingkungan Masalah yang di
jumpai dalam bidang kelautan dan perikanan pada umumnya yaitu tingkat
-
2
kemiskinan nelayan yang tinggi. Diperkirakan sekitar 80% masyarakat yang
tinggal diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tergolong miskin, hal ini antara
lain disebabkan terbatasnya pendidikan, akses terhadap modal, tekhnologi,
informasi dan pasar serta terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan
keputusan.
Akibat kemiskinan tersebut memicu mereka untuk melakukan eksploitasi
secara berlebihan sumber daya pesisir yang semakin menipis, sehingga
menyebabkan kualitas ekosistem terumbu karang dan mangrove semakin menurun
yang berimplikasi menurunnya populasi dan jenis ikan. Dalam tataran praktis,
kemiskinan nelayan dikarenakan pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran
sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga.
Pendapatan nelayan, khususnya nelayan kecil dan anak buah kapal (ABK)
dari kapal ikan komersial/modern (diatas 30 GT) pada umumnya kurang dari Rp 1
juta/bulan) dan sangat fluktuatif. Keadaan sosial ekonomi masyarakat pembudi
daya ikan di Indonesia bisa dikatakan hampir sama nasibnya dengan nelayan di
wilayah pesisir pantai di Indonesia. Kehidupan nelayan dan pembudi daya ikan
umumnya masih berada dalam pola-pola kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi,
karena kesulitan hidup yang dihadapi nelayan dan pembudi daya juga keluarganya
(Kusnadi, 2000; Pretty, et. al., 2003; Widodo, 2011).
Sumber pendapatan nelayan tidak hanya dihasilkan melalui sumber daya
perikanan tetapi melakukan usaha-usaha budi daya ikan di tambak, budi daya
rumput laut dan pengolahan ikan tradisional. Kegiatan pembudi dayaan ikan dan
-
3
pengembangannya dilakukan nelayan karena hasil yang didapat dari melaut belum
mencukupi kebutuhan kehidupan mereka.
Masyarakat Indonesia dipesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan
secara umum masih tergolong miskin dan merupakan bagian dari sumber daya
manusia yang rendah, baik dilihat dari pendidikan, akses kesehatan dan juga
kesejahteraannya. Setiap kelompok masyarakat, baik itu nelayan atau
pembudidaya perikanan memerlukan penanganan dan perlakuan khusus sesuai
dengan kelompok usaha dan aktivitas ekonomi mereka. Kebutuhan setiap
kelompok yang berbeda tersebut menunjukkan keanekaragaman pola
perlindungan dan pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok
tersebut. Keberhasilan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta
pembudi daya ikan harus dirancang sedemikian rupa dengan tidak
menyamaratakan antara satu kelompok masyarakat nelayan serta pembudidaya
ikan dengan kelompok masyarakat lainnya.
Untuk memberikan layanan bagi masyarakat pesisir, pemerintah
menyelenggarakan program Minapolitan dibawah binaan Departemen Perikanan
dan Kelautan dengan fokus kegiatan utama pelestarian rumput laut sebagai salah
satu komoditi unggulan di Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep adalah salah
satu kawasan yang termasuk kedalam daerah pesisir yang mendapatkan program
tersebut.
Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang,Minapolitan masuk dalam kategori Agropolitan dijelaskan bahwa Kawasan
Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada
-
4
wilayah sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam
tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
Menurut mudrajad kuncoro (2014:297) Pembangunan minapolitan
merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah
dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan yang menggunakan prinsip
integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.Yang dimaksud kawasan minapolitan
adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan
komditas kelautan dan perikanan, jasa serta kegiatan terkait lainnya.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri No 12 tahun 2010 tentang
Minapolitan, minapolitan didefnisikan sebagai konsepsi pembangunan ekonomi
kelautan dan perikanan berbasiskawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi,
efsiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian
wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi,
pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan
pendukung lainnya.
UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea) dalam (Dahuri,
2013:1) menerangkan bahwa :
“ Minapolitan di Indonesia memiliki potensi yang patut dikembangkan pada
sector perikanan Indonesia sendiri memiliki beberapa komoditas yang menjadi
andalan dalam subsector perikanan budidaya yang dikembangkan dan menjadi
focus dalam peningkatan produksi perikanan budidaya diantaranya udang,
rumput laut, bandeng, kerapu, kakap, nila, mas, lele, patin dan gurame. Secara
total produksi perikanan budidaya Indonesia berada diposisi kedua sebagai
produsen ikan dari hasil budidaya.”
-
5
Sumenep merupakan salah satu Kabuaten di pulau madura yang ditetapkan
sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 35/MEN/2013. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan
minapolitan tepatnya adalah kecamatan Saronggi. Dengan luas kawasan 243.254
hektar. Pada wilayah Kecamatan Saronggi memiliki potensi rumput laut maupun
budidaya kelautan dan perikanan.Rumput laut merupakan salah satu komoditas
unggulan dan banyak dibudidayakan di Kecamatan Saronggi. Desa Pagar Batu,
Tanjung, dan Kebundadap Timur merupakan desa penghasil rumput laut. Jenis
rumput laut di 3 desa tersebut merupakan jenis rumput laut terbaik jika
dibandingkan dengan daerah penghasil rumput laut lainnya.
Rumput laut yang dibudidayakan di kawasan minapolitan ini adalah jenis
rumput Cottoni atau rumput laut cokelat. Jenis ini memiliki kandungan fukosantin
yang cukup tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan seperti mencegah obesitas, anti
peradangan dan anti oksidan. Tingginya kandungan fukosantin disebabkan
pengaruh kandungan garam di perairan Madura. Potensi budidaya rumput laut
diperkirakan sekitar 533.706,37 Ton per tahun.Selain rumput laut, komoditas
kegiatan perikanan tangkap di Kawasan Minapolitan Kecamatan Saronggi berupa
ikan kerapu, ikan kakap, Cumi, dan Udang.Kegiatan ini paling banyak ditemukan
di Desa Kebundadap Timur dan Desa Tanjung.Potensi perikanan dari perikanan
tangkap pertahunnya diperkirakan 172.361,45 Ton.
Hasil produksi budidaya rumput laut setiap tahun mengalami peningkatan
seperti pada tahun 2010, tercatat produksinya mencapai 500 ribu ton lebih rumput
laut basah.Dan pada tahun 2011 naik menjadi sekitae 533 ribu ton lebih.Pada
-
6
tahun 2012 produksinya kembali meroket menjadi 612 ribu ton lebih.Hingga pada
tahun 2015 naik menjadi 599 ton lebih. Berikut adalah gambaran pronsentasi nilai
produk perikanan tangkap dan budidaya rumput laut di Kecamatan Saronggi :
Gambar 1.1 Presentase nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya
rumput laut di Kecamatan Saronggi
Sumber: Masterplan Kawasan Minapolitan Kecamatan Saronggi
Untuk sebuah kawasan minapolitan, pemerintah daerah Kabupaten Sumenep
perlu menyiapkan beberapa persiapan yaitu Rencana Induk. Rencana induk ini
mencakup konsep arah kebijakan pengembangan kawasan dalam kurun waktu 5
(lima) tahunan yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana
tindak. Rencana induk tersebut dituangkan kedalam Masterplan Kawasan
Minapolitan Kecamatan Saronggi sebagai suatu strategi untuk mengembangkan
kawasan minapolitan Kecamatan Saronggi dengan komoditas rumput laut yang
berdaya saing.
Pengelolaan rmput laut diarahkan pada terlaksananya fungsi-fungsi
manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi
pemanfaatan pelestarian rumput laut. Rumput laut dan segala kehidupan
-
7
didalamnya merpakan salah satu kekayaan alam yang tak ternilai harganya.
Manfaat yang terkandung didalam ekosistem rumput laut sangatlah banyak dan
penting, baik itu manfaat langsung maupun tidak langsung, untuk itu dibutuhkan
keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan
rumput laut tersebut.
Untuk mendukung keterlibatan peran masyarakat dan stake holders secara
luas didalam program dan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam laut, perlu
diukung oleh kualitas sumberdaya manusia yang memiliki ketrampilan dalam
mengidentifikasi, inventarisasi dan pengelolaan potensi sumber daya laut baik
pada tingkat masyarakat maupun pelaksana program dan pengambil kebijakan,
sehingga untuk mendukung hal tersebut, kelompok masyarakat dan pelaksana
program perlu diberikan pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas (capacity
building) dan penyadaran terhadap arti penting ekologis dan ekonomis ekosistem
maupun pengenalan terhadap ekosistem itu sendiri.
Maka untuk itu melalui pelatihan pemeliharaan rumput laut bagi masyarakat
ini diharapkan dapat lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat
tentang pemeliharaan,pelestarian dan perlindungan terhadap ekosistem laut
khususnya ekosistem rumput laut.
Mengingat adanya permasalahan yang ada di Kabupaten Sumenep bahwa
rendahnya tingkat ekonomi yang ada di Sumenep dikarenakan adanya harga yang
tidak stabil sebab adanya permainan tengkulak sehingga mengakibatkan
perekonomian menjadi menurun.
-
8
Hal ini berarti bahwa adanya kegiatan budidaya ikan laut bagi nelayan
sangat penting dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka. Budi daya ikan
laut selain sebagai upaya meningkatkan taraf hidup nelayan juga merupakan usaha
untuk mencegah ketidakseimbangan ekosistem dengan mempelajari cara-cara dan
sifat hidup pada habitat asli masing-masing organisme laut agar tekhnik
pemeliharaan atau pembesaran organisme yang dipelihara, dapat dimanipulasi
pada lingkungan budidayanya, yaitu menyesuaikan sifat dan cara hidupnya.
Sehingga dengan demikian dipastikan kegiatan budi daya ikan laut
diharapkan dapat meningkatkan produksi tanpa merusak lingkungan atau terumbu
karang, dengan meningkatnya produksi tentu akan meningkat pula pendapatan
nelayan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat
nelayan.
Berdasarkan hal-hal serta fenomena yang telah tertulis pada halaman-
halaman diatas maka penulis melakukan analisa tentang strategi yang dicanangkan
Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
khususnya masyarakat di kecamatan Saronggi melalui pengembagan kawasan
Minapolitan.
Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang “Strategi Pemberdayaan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat melalui Program Minapolitan”.
-
9
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang
menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana potensi unggulan yang ada di Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana Strategi Pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep
dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Program
Minapolitan?
3. Apa faktor yang berpengaruh terhadapStrategi Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
melalui Program Minapolitan?
4. Apa hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam
meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program minapolitan?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan potensi unggulan
yang ada di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan strategi yang di
jalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat melalui Program Minapolitan.
3. Untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan faktor penghambat
dan pendukung Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Program Minapolitan.
-
10
4. Untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan hasil yang di capai
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat melalui Program Minapolitan.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan di DinasKelautandanPerikanan Pemerintah
Kabupaten Sumenep ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa:
1. Hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai perbandingan atas
teori yang didapat selama masa perkuliahan dengan kondisi praktek yang
ada di lapangan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenep dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui
program Minapolitan.
3. Sebagai media informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan
terutama pihak-pihak yang akan terlibat serta pihak-pihak yang memerlukan
informasi dalam menganalisis topik ini.
E. Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan berisi tentang pemadatan isi dari masing-masing bab
sehingga memudahkan pembaca untuk memahami penelitian ini, maka peneliti
memberikan gambaran umum tentang isi skripsi ini. Secara garis besar skripsi ini
terbagi dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :
1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini pembahasan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
-
11
2. Bab II Kajian Pustaka
Pada bab ini memaparkan tentang teori-teori yang digunakan dalam disiplin
ilmu administrasi yang kaitannya dengan materi penulisan skripsi sehingga
dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk memudahkan pemecahan
terhadap masalah yang ada.
3. Bab III Metode Penelitian
Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini. Karena metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif maka diuraikan dalam
bab ini adalah fokus penelitian, teknik pengumpulan data serta jenis analisis
yang digunakan.
4. Bab IV Hasil Pembahasan
Pada bab ini berisi tentang data hasil penelitian, analisi data dan interpretasi
data.
5. Bab V penutup
Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari
kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan diuraikan mengenai hal penting secara
garis besar dan umum.Sedangkan dalam saran berisikan tentang masukan-
masukan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah
Kabupaten Sumenep.
-
1
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik
1. Pengertian Teori Administrasi Publik
Menurut Kerlinger dalam Pasolong (2011:9) teori adalah serangkaian
konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan
sitematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci
hubunganhubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi
gejala itu. Sedangkan menurut Pasolong (2011 : 10) teori adalah pernyataan atau
konsep yang teruji kebenarannya melalui riset. Istilah Administrasi secara
etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad”
dan “ ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti
melayani atau memenuhi (Pasolong, 2011: 2-3). Sedangkan pendapat A. Dunsire
yang dikutip ulang oleh Keban (2008 : 2) administrasi diartikan sebagai arahan,
pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-
prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis,
menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan
kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan
barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik
(Keban, 2008: 2).
Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan
berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan
nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi’ie dkk dalam Pasolong, 2011 :6).
-
13
Administrasi public, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 4) adalah
proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan
untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage)
keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan
bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan
sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu
berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut
mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa
masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan
menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4).
2. Teori – Teori Administrasi Publik
Berikut teori-teori administrasi publik yang dikutip dari berbagai literatur
yaitu, Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi
universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik
kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan
atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai
pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi
administrasi dan manajemen yaitu (1) aktivitas organisasi, (2) fungsi atau tugas
pimpinan, (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.
Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :
1. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja
menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat
tenaga kerja lebih efisien.
-
14
2. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat
mereka melakukan denga baik.
3. Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang
ditentukan oleh organisasi.
4. Kesatuan komando. Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang
berkuasa.
5. Kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai
tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu
rencana.
6. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan
setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari
kepentingan organisasi secara keseluruhan.
7. Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk
pelayanan mereka.
8. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi
keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
9. Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di
bawahnya merepresentasikan rantai skalar.
10. Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat
dan dalam waktu yang tepat.
11. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.
12. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan
ketidakefisienan.
-
15
13. Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa
rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
14. Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan
kesalahan dalam organisasi.
Sedangkat Herbert Simon dalam Pasolong (2011:14) membagi empat
prinsip administrasi yang lebih umum yaitu :
1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di
kalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu
hirarki yang pasti
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak
pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya
menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan,
untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujua, proses, langganan,
tempat.
Teori administrasi menurut William L. Morrow sebagai berikut :
1. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam
sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang
mendorong orang berperilaku.
2. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahanperubahan
di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian
birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukukan pembaharuan,
melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
3. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi.
Apakah peranan biokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan
dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi dimantapkan,
diperluas atau dibatasi.
4. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada
usahausaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai
tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang
terjadi di lingkungan birokratis.
5. Teori Instrumental, adalah toeri yang bermaksud untuk melakukan
konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen,
sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih ralistis. Teori ini
menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilainilai yang
telah ditentukan.
-
16
Menurut Robbins (2003), teori administrasi meliputi :
1. Teori Hubungan Manusia. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo.
Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama
memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara
produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa
normanorma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja
individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tiak memacu pekerja
untuk bekerja lebih produktif.
2. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan keputusan para
pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model
informasi, dan simulasi. Di samping itu dapat juga dimanfaatkan
pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari linear programming, critical
path scheduling, inventory models, site location models, serta berbagai
bentuk resource allocation models.
3. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua
pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Toeri
ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama
untuk mencapai tujuan.
4. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem
yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah
dan pengahasil.
5. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada
pengembangan orangnisasi yang dirancang secara optimal dapat
mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensia diangkat
untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi
khusus.
B. Manajemen Strategi
1. Pengertian Manajemen
G.R Terry (Hasibuan, 2009 : 2) mendefinisikan manajemen sebagai
suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,
pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut
Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya
-
17
anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi
untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses
penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi
tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan
publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses
penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu
sendiri yakni kepuasan masyarakat.
Pada penelitian ini, peneliti mengutip definisi manajemen menurut
beberapa ahli. Menurut Manulang (Atik & Ratminto, 2012: 1)
mendefinisikan manajemen. sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada
sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih
dahulu.
Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen yang telah dijelaskan
diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta pengawasan dengan
memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya
untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan.
2. Pengertian Strategi
Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan
oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi
-
18
berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari
Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar
atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi
merupakan alat untuk mencapai tujuan.
Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses
penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka
panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana
agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (1999:10)
mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang
mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian
tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi
diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian
sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan
dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal
dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta
kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.
Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai
suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan
yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan
yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan
eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau
organisasi harus memilki keunggulan kompetitif. Hal ini seperti yang
diungkapkan Ohmae (1999:10) bahwa strategi bisnis, dalam suatu kata,
-
19
adalah mengenai keunggulan kompetitif. Satu-satunya tujuan dari
perencanaan strategis adalah memungkinkan perusahaan memperoleh,
seefisien mungkin, keunggulan yang dapat mempertahankan atas saingan
mereka. Strategi koorperasi dengan demikian mencerminkan usaha untuk
mengubah kekuatan perusahaan relatif terhadap saingan dengan seefisien
mungkin.
Untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan
meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat
dilaksanakan, Hatten dan hatten (1996: 108-109) memberikan beberapa
petunjuknya sebagai berikut :
a) Strategi harus konsiten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi
peluang untuk bergerak maju.
b) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat
maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain.
Jangan bertentangan atau bertolak belakan, semua strategi senantiasa
diserasikan satu dengan yang lain.
c) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain.
Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi
seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari unit
kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru
merugikan posisi organisasi.
d) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya.
Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan
membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi
kompetitif yang lebih kuat.
e) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak
dapat dilaksanakan.
f) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati,
sehingga tidak menjerumuskan organisasike lubang yang lebih besar.
Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol.
-
20
g) Strategi hendaknya disusn diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
h) Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari
semua pimpinan unit dalam organisasi.
Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner seperti
yang dikutip dalam Rangkuti (1998:4) menyatakan bahwa strategi
merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang
dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat
mempengaruhi organisasi.
Bryson (2001:189-190) menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang
sebagai pola tujuan, kebijakan, progam tindakan, keputusan atau alokasi
sumber daya yang mendefinisikan bagaimna organisasi itu, apa yang
dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya. Dari berbagai pendapat
diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan
tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang, selain itu
suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana
strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak
bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan
melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan
kelemahan organisasinya.
Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna
menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri
biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi
menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi
-
21
secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak memiliki konsisten
antara apa yang dikatakan, apa yang di usahakan dan apa yang dilakukan.
3. Analisis Management Strategi Model AIDA (Attention, Interest, Desire,
Action)
Manajemen Strategi adalah sekumpulan keputusan manajerial dan
aksi pengambilan keputusan jangka panjang didalam perusahaan. Hal ini
termasuk analisis lingkungan (lingkungan eksternal dan internal), formulasi
strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol (Wheelen and
Hunger, 2012:53).
Manajemen Strategi ini dapat dilihat sebagai suatu proses yang
meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan (Kuncoro,
2006:13). Proses manajemen strategik bersifat dinamis dan merupakan
sekumpulan komitmen, keputusan, dan aksi yang diperlukan suatu
perusahaan atau organisasi untuk mencapai strategic competitiveness dan
menghasilkan keuntungan diatas rata-rata (Kuncoro, 2006:13).
Dari tahapan proses manajemen strategik tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa manajemen strategik merupakan sekumpulan keputusan
dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan implementasi rencana yang
didesain untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Manajemen strategi
melibatkan pengambilan keputusan jangka panjang yang berorientasi masa
depan serta rumit dan membutuhkan cukup banyak sumber daya, maka
partisipasi manajemen puncak sangat penting (Pearce & Robinson,
2008:21). Dengan pendekatan manajemen strategi, manajer pada semua
-
22
tingkatan perusahaan berinteraksi dalam perencanaan dan implementasinya.
Sebagai akibatnya, konsekuensi perilaku manajemen strategik serupa
dengan pengambilan keputusan partisipatif. Oleh karena itu, penilaian yang
akurat mengenai dampak dari formulasi strategi terhadap kinerja organisasi
tidak hanya memerlukan kriteria evaluasi keuangan, tetapi juga non
keuanganpengukuran dampak berbasis perilaku (Pearce & Robinson ,
2008:13).
Salah satu model Manajemen Strategi adalah AIDA dikenal
sebagaimana seorang pemasar merancang pesan yang disampaikan dengan
kata yang tepat sehingga terjadinya pengambilan keputusan akan pembelian
produk. Tetapi tidak semua pemasar dapat menyampaikan pesannya dengan
baik sehingga terjadinya keraguan pembeli dalam memilih kebutuhan dan
keinginannya.
Rancangan pesan tersebut dijelaskan oleh beberapa para ahli dalam
mengklarifikasikan teori AIDA, sebagai berikut : Menurut Kotler
menjelaskan “Teori AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action)
merupakan suatu pesan yang harus mendapatkan perhatian, menjadi
ketertarikan, menjadi minat, dan mengambil tindakan. Teori ini
menyampaikan akan kualitas dari pesan yang baik”. Sedangkan menurut
Djatnika (2007) menjelaskan “Teori AIDA merupakan pengambilan
keputusan pembelian adalah suatu proses psikologis yang dilalui oleh
konsumen atau pembeli, prosesnya yang diawali dengan tahap menaruh
perhatian (Attention) terhadap barang atau jasa yang kemudian jika
-
23
berkesan dia akan melangkah ke tahap ketertarikan (Interest) untuk
mengetahui lebih jauh tentang keistimewaan produk atau jasa tersebut yang
jika intensitas ketertarikannya.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa AIDA merupakan alat
penyampaian suatu pesan yang ideal kepada konsumen dimana melalui
suatu tahapan yang terdiri dari perhatian (attention/awareness), ketertarikan
(interest), minat (desire), dan mengambil tindakan (action).
Model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) dikenal
sebagaimana seorang pemasar merancang pesan yang disampaikan dengan
kata yang tepat sehingga terjadinya pengambilan keputusan akan pembelian
produk. Tetapi tidak semua pemasar dapat menyampaikan pesannya dengan
baik sehingga terjadinya keraguan pembeli dalam memilih kebutuhan dan
keinginannya. Menurut Kotler dan Keller (2009:179) menjelaskan Teori
AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action) merupakan suatu pesan yang
harus mendapatkan perhatian, menjadi ketertarikan, menjadi minat, dan
mengambil tindakan. Teori ini menyampaikan akan kualitas dari pesan yang
baik.
Definisi di atas dapat diimplikasikan bahwa AIDA (Attention,
Interest, Desire, and Action) merupakan alat penyampaian suatu pesan yang
ideal kepada konsumen di mana melalui suatu tahapan yang terdiri dari
perhatian (Attention/Awareness), ketertarikan (Interest), minat (Desire), dan
mengambil tindakan (Action). Hal ini di mana seorang pemasar harus
-
24
menyadari bahwa pesan yang disajikan tentang AIDA (Attention, Interest,
Desire, and Action), yaitu :
1) Perhatian (Attention)
Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus
dapat menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang
disampaikan. Perhatian itu bertujuan secara umum atau khusus kepada
calon konsumen atau konsumen yang akan dijadikan target sasaran. Hal
tersebut dapat dikemukan lewat tulisan dan gambar yang menonjol dan
jelas, perkataan yang menarik atau mudah diingat, dan mempunyai
karakteristik tersendiri.
Pesan yang menarik perhatian merupakan suatu langkah awal
bagi perusahaan dimana pesan tersebut akan dikenal, diketahui, dan
diingat oleh konsumen. Proses tersebut bisa dikatakan sebagai proses
awareness / kesadaran akan adanya produk yang disampaikan ke
konsumen (Kotler dan Keller 2009:178).
2) Ketertarikan (Interest)
Tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan
ingin tahu, ingin mengamati, dan ingin mendengar serta melihat lebih
seksama. Hal tersebut terjadi karena adanya minat yang menarik
perhatian konsumen akan pesan yang ditunjukkan (Kotler dan Keller
2009:178)
-
25
3) Keinginan (Desire)
Pemikiran terjadi dari adanya keinginan ini, berkaitan dengan
motif dan motivasi konsumen dalam membeli suatu produk. Motif
pembelian dibedakan menjadi dua, yaitu motif rasional dan emosional.
Hal ini di mana motif rasional mempertimbangkan konsumen akan
keuntungan dan kerugian yang didapatkan, sedangkan motif emosional
terjadi akibat emosi akan pembelian produk (Kotler dan Keller
2009:178).
4) Tindakan (Action)
Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen
sehingga terjadi pengambilan keputusan dalam melakukan pembeli
produk yang ditawarkan (Kotler dan Keller 2009:178)
4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
a. Konsep Pemberdayaan
Istilah “pemberdayaan diambil dari Bahasa Inggris “empowerment”,
yang berasal dari kata dasar ”power” berarti kekuatan atau “daya” dalam
Bahasa Indonesia. Empowerment dalam Bahasa Inggeris diterjemahkan
sebagai pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia.
Maka definisi pemberdayaan dirumuskan sebagai upaya yang
bertujuan untuk meningkatkan kekuatan/daya (power) pihakpihak yang
tidak atau kurang berdaya. Pemberdayaan juga bermakna sebagai upaya
distribusi-ulang (redistribusi) kekuatan/daya (power) dari pihak yang
-
26
memilikinya kepada pihak yang tidak atau kurang memilikinya. Karena itu,
pemberdayaan selalu mengandung pengertian :
a. Pengurangan atau pemindahan daya (power) atau upaya melakukan
disempowerment/less empowering pihak-pihak yang memiliki kekuatan/
daya (power),
b. Penyerahan/penambahan daya (power) kepada pihak-pihak yang
diberdayakan (empowerment).
Konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas
realitas ketidakberdayaan (disempowerment). Mereka yang tidak berdaya
jelas adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya. Mereka
yang tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya. Secara
lebih lengkap menurut Pambudi (2003:54-58) suatu pemberdayaan memiliki
maksud untuk :
a) Pemberdayaan bermakna kedalam, kepada masyarakat berarti suatu usaha untuk mentranspormasikan kesadaran rakyat sekaligus
mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan
mereka.
b) Pemberdayaan bermakna keluar sebagai upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan
masyarakat. Pemberdayaan dalam segi ini bermakna sebagai pengendali
yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat.
Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis
pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau
kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan
dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau
kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari
pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.
-
27
Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif.
dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk
merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus
diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan
dan menanggung resiko langsung (stakeholders) akibat adanya proses atau
intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun
lingkungan fisik.
b. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau diartikan sebagai
proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat
posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-
kekuatan penekan di egala bidang dan sektor kehidupan. Ada pula pihak lain
yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga
masyarakat secara bersamasama pada sebuah kepentingan bersama atau
urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan
sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu
membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.
Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Sumodingrat (2009:7), yang
mengemukakan bahwa masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki
relasi sosial maupun ekonomi, maka pemberdayaan sosial merupakan suatu
upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri dikalangan
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara
bersama-sama.
-
28
Jim Ife (1995:56) mengungkapkan bahwa pemberdayaan ditujukan
untuk meningkatkan kekuasaan (power) dari kelompok masyarakat yang
kurang beruntung (disadvantaged). Payne dalam Adi (2003:54)
mengemukakan bahwa: “Proses pemberdayaan pada intinya ditujukan guna
membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan
menentukan tindakan yang akan dia lakukan yang terkait dengan diri
mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam
melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan
dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki, antara lain
melalui transfer daya dari lingkungannya”.Berdasarkan definisi-definisi
tersebut diatas, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk
meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat.
Dalam memamfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber
daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia
dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun
upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan
atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi
juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan
mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses
pemberdayaan. Masyarakat dalam hal ini menjadi pelaku atau pusat proses
pemberdayaan.
Ada beberapa cara pandang yang dapat digunakan dalam memahami
pemberdayaan masyarakat (Sutoro Eko, 2004) yaitu :
-
29
a) Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat
(beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti
pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan
yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri
bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara.
b) Pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan (needs) masyarakat. banyak orang berargumen bahwa
masyarakat akar rumput sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang
utopis (ngayawara) seperti demokrasi, desentralisasi, good governance,
otonomi daerah, masyarakat sipil dan seterusnya.
c) Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara
kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan
meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai
suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan
kemandirian melakukan voice, akses dan kontrol terhadap lingkungan,
komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan negara.
d) Pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif.
pemberdayaan psikologis-personal berarti mengembangkan pengetahuan,
wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan
kontrol diri individu. pemberdayaan struktur-personal berarti
membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik
yang timpang.
e) Pemerintahan dan negara pada intinya hendak membawa negara lebih dekat ke masyarakat desa, dengan bingkai desentralisasi (otonomi) desa,
demokratisasi desa, good governance desa dan capacity building
pemerintahan desa. negara dan pembangunan berbicara tentang peran
negara dalam pembangunan dan pelayanan publik. Fokusnya adalah
perubahan haluan pembangunan yang top down menuju bottom up,
membuat pelayanan publik lebih berkualitas dan semakin dekat dengan
masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.
c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan adanya pemberdayaan adalah membentuk individu dan
masyarakat menjadi mandiri.Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:29)
menjelaskan bahwasanya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya
untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam
kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap
-
30
kemiskinan dan keterbelakangan. Berdasarkan hal ini Mardikanto dan
Soebianto (2012:111) terdapat beberapa tujuan dari pemberdayaan, antara
lain:
(a) Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan yang
dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi,
perbaikan metode, perbaikan tempat dan waktu, serta hubungan
fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah
perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar
seumur hidup.
(b) Perbaikan aksebilitas artinya dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki
aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi
dan inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan,
lembaga pemasaran.
(c) Perbaikan tindakan artinya dengan berbekal kebaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan
akan terjadi tumpang tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
(d) Perbaikan kelembagaan artinya dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk
pengembangan jejaring kemitraan usaha.
(e) Perbaikan usaha artinya dengan perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan akan
memperbaiki bisnis yang dilakukan.
(f) Perbaikan pendapatan artinya dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaikipendapatan yang
diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan mayarakatnya.
(g) Perbaikan lingkungan artinya dengan perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan social), karena kerusakan
lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang
terbatas.
(h) Perbaikan kehidupan artinya dengan tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan
kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
(i) Perbaikan masyarakat dimana keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan social) yang lebih baik, diharapkan
akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.
d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu adanya suatu strategi
yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah
-
31
satu strategi yang tidak umum dipakai dalam proses pemberdayaan
masyarakat adalah pendampingan.
Strategi pemberdayaan berkenaan dengan metode atau cara yang
digunakan. Melaui metode yang diupayakan ditemukan cara yang sederhana
tetapi teroganisir dan berdaya guna dalam membangkitkan kemauan,
kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat agar terlihat aktif dalam
kegiatan pemberdayaan. Strategi pemberdayaan pada dasarnya memiliki
arah dan tujuan yang jelas dan harus dicapai.
Menurut Mardikanto dan Soebianto (2015:168) menjelaskan bahwa
pada dasarnya pemberdayaan masyarakat memiliki tiga arah tujuan, yang
pertama pemihakan dan pemberdayaan masyarakat kedua penetapan
otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan
yang mengembangkan peran serta masyarakat dan ketiga modernisasi
melalui penajaman arah perubahan struktur social ekonomi (termasuk dalam
kesehatan), budaya yang bersumber pada partisipasi masyarakat.
Strategi pemberdayaan yang lainnya di ungkapkan oleh parsons et.al
(1994) dalam Mardikanto dan sobianto (2015:160-161) menyatakan bahwa
proses pemberdayaan umumnya harus dilakukan secara kolekti. Tidak ada
literature yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi
satu lawan satu antara pekerja social dan klien, hal ini dibutuhkan strategi
utama pemberdayaan. Sehingga, strategi pemberdayaan dapat dilakukan
secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan
-
32
dengan kolektivitas dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau
system lain di luar dirinya.
Menurut Sumodiningrat (2009:106), pendampingan merupakan
kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir
miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya
kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan
sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai
perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya dan ekonomi.
Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping memposisikan
dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator,
penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator. Sumodiningrat (2009:104-
106) lebih dalam menjelaskan bahwa bagi para pekerja sosial dilapangan,
kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendampingan sosial.
Terdapat 5 (lima) kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan
pendampingan sosial, yaitu:
a) Motivasi Masyarakat khususnya keluarga miskin perlu didorong untuk membentuk
kelompok untuk mempermudah dalam hal pengorganisasian dan
melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian
memotivasi mereka agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan
yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan
menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.
b) Peningkatan Kesadaran dan pelatihan kemampuan Disini peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui
pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi, sedangkan
untuk masalah keterampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara
partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat
melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan
yang dari luar. Hal-hal seperti ini dapat membantu masyarakat untuk
menciptakan sumber penghidupan dan membantu meningkatkan
keterampilan dan keahlian mereka sendiri.
-
33
c) Manajemen diri Setiap kelompok harus mampu memilih atau memiliki pemimpin yang
nantinya dapat mengatur kegiatan mereka sendiri seperti melaksanakan
pertemuan-pertemuan atau melakukan pencatatan dan pelaporan. Disini
pada tahap awal, pendamping membantu mereka untuk mengembangkan
sebuah sistem. Kemudian memberikan wewenang kepada mereka untuk
melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
d) Mobilisasi sumber Merupakan sebuah metode untuk menghimpun setiap sumber-sumber
yang dimiliki oleh individu-individu yang dalam masyarakat melalui
tabungan dan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk menciptakan
modal sosial. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa setiap orang
memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan jika sumber-sumber ini
dihimpun, maka nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan sosial
ekonomi masyarakat secara substansial.
e) Pembangunan dan pengembangan jaringan Pengorganisasian kelompok-kelompok dalam swadaya masyarakat perlu
disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun
dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial
disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan
mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi
peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.
Menurut Jim Ife (1995:63) ada 3 strategi yang diterapkan dalam
pemberdayaan masyarakat, yaitu :
a) Perencanaan dan kebijakan (policy and planning) Untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga
memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan
untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Perencanaan dan kebijakan
yang berpihak dapat dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan
yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai keberdayaan.
b) Peningkatan kesadaran dan pendidikan Masyarakat /kelompok masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari
penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ketertindasan diperparah
dengan tidak adanya skill untuk bertahan hidup secara ekonomi dan
sosial. Untuk mengataasi masalah ini peningkatan kesadaran dan
pendidikan sangatlah penting untuk ditrapkan. Contoh : memberi
pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana struktur-struktur
penindasan terjadi, memberi sarana dan skill agar mencapai perubahan
secara efektif.
-
34
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan
ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan
paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered,
participatory, empowering, and sustainable" (Chambers dalam Kartasamita,
1997: 6). Upaya memberdayakan masyarakat, Kartasamita (1997: 13)
mengemukakan pemikirannya bahwa dalam kerangka memberdayakan
masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yakni:
(a) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).
(b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).
(c) peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti; modal, teknologi, informasi,
lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini
menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar, baik fisik seperti;
irigasi, jalan, dan listrik, ataupun social
e. Ciri – Ciri Pemberdayaan Masyarakat
Pendekataan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia
(people centered development) melandasi wawasan pengelolaan sumber
daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan
pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan
yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam mengaktualisasikan dirinya.
Dalam hal ini, Moelyarto (1999:37-38) mengemukakan ciri-ciri
pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat,
meliputi :
-
35
a) Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat setempat dibuat ditingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui
peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
b) Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskia dalam mengarahkan aset-asset yang ada
dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.
c) Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan
yang dengan sentralistik.
d) Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi- organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan
balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
e) Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok
penerima manfaat, pemerintah lokal, lokal dan sebagainya, yang menjadi
dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat
pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada,
serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya setempat.
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan
masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk
mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan
dan sosial. Pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat terhadap
lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang
berorientasi pada manusia, yang melandasi wawasan pengelolaan sumber
daya local.
f. Proses Pemberdayaan Masyarakat
Proses pemberdayaan dalam pembangunan menurut Soetomo
(2013:88) dilaksanakan melalui proses yang terarah dan terus menerus
dilaksanakan agar tercipta kemandirian masyarakatnya. Unsur utama
pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan
pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur itu tidak dapat
dipisahkan, oleh karena itu apabila masyarakat telah memperoleh
-
36
kewenangan tetapi tidak atau belum memperoleh kapasitas untuk
menjalankan kewenangannya tersebut maka hasi ahasilnya kurang optimal.
Proses pemberdayaan menekankan rangkaian kegiatan dalam
pemberdayaan dapat berjalan dengan baik hingga proses tesebut mencapai
arah dan tujuannya. Tjokrowinoto (2001:23) menyatakan bahwasanya
meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses
pemberdayaan, namun dalam implementasinya tidak semua yang
direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaanya. Tak jarang
ada kelompok-kelompok dalam komunitas yang melakukan penolakan
terhadap “pembaharuan” ataupun inovasi yang muncul.
Proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses, pendapat
ini dikemukakan oleh kartasamita (1996:23), yaitu : pertama, menciptakan
suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
(enabling). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi
yang dapat dikembangkan.Artinya tidak ada sumber daya manusia atau
masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini pemberdayaan adalah
membangun daya, kekuatan atau kemampuan dengan mendorong dan
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta mampu
mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat
sehingga diperlukan langkah yang lebih positi, selain dari iklim atau
suasana.Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam
proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah,
oleh karena itu kurangnya berdayanya dalam menghadapi yang lebih kuat.
-
37
Proses pemberdayaan yang dikemukakan Pranarka dan Vidhyandika
(1996:45) mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan
yang menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian
kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu
lebih berdaya. Hal ini dapat disebut kecenderungan primer. Sedangkan
kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan proses
menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai
kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan
hidupnya melalui proses dialog.
5. Pemberdayaan Ekonomi Mayarakat
a. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat
secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi
dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk
menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap
empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi,
akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.
Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu
sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat
dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya
untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan
ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan
-
38
kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan
nasional.
Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model
pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat
mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut :
(a) Bahwa proses pemusatan kekuasan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
(b) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
(c) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk
memperkuat dan legitimasi
(d) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu
masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi
adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang
dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka
harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang
dikuasai
b. Pola-Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan
yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan
memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan
melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan.
Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola
dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil
zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan
pemberdayaan masyarakat.
Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran
pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk
-
39
membangun, dengan ini good governance yang telah dielu-elukan sebagai
suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan
pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.
Hutama (2000:1-2) menjelak