PEMERIKSAAN SIDANG

(Sigid R)

A. Tindakan pengadilan setelah menerima penyerahan berkas perkara dari jaksa

penuntut umum :

1. Menentukan hakim (majelis) yang akan memeriksa perkara.

2. Menentukan status penahanan

3. Memeriksa berkas perkara.

4. Melanjutkan pemeriksaan atau mengembalikan berkas perkara ke Kejaksaan

untuk dilakukan perbaikan.

B. Prinsip-prinsip pemeriksaan sidang :

1. Cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan dan anak, jalannya

pemeriksaan berlangsung secara tertutup, namum pada waktu pembukaan maupun

pembacaan putusan harus dinyatakan terbuka untuk umum.

3. Mengutamakan kehadiran terdakwa, kecuali dalam perkara tertentu, dapat

dilakukan tanpa kehadiran terdakwa (In Absentia), yaitu dalam perkara lalu lintas

atau tindak pidana tertentu.

4. Diperiksa oleh hakim majelis.

5. Hakim tidak boleh memilki tali persaudaraan dengan hakim lain, penuntut umum,

panitera, penasehat hukum, dan terdakwa karena pertalian darah maupun semenda

sampai derajat ke tiga, maupun hubungan suami isteri walaupun sudah bercerai.

6. Lebih dahulu mendengarkan keterangan saksi.

7. Pemeriksaan terhadap tersangka maupun keterangan saksi diberikan secara

langsung.

8. Keterangan terdakwa maupun saksi diberikan secara bebas.

C. Pemeriksaan perkara :

1. Pemanggilan terdakwa :

a. Surat panggilan harus berisi : Identitas, waktu sidang serta untuk perkara apa dia

dipanggil.

b. Surat panggilan disampaikan kealamat yang bersangkutan dalam waktu 3 hari

sebelum hari sidang.

c. Terdakwa yang ditahan di sampaikan ke alamat tempat dilaksanakan penahanan.

d. Apa bila alamat tidak diketahui disampaikan ke alamat tempat tinggal terakhir.

e. Apa bila alamat maupun tempat tinggal terakhir tidak diketahui disampaikan

melalui kepala desa.

f. Apa bila alamat maupun tempat tinggal terakhir tidak diketahui, maka panggilan

ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri.

g. Terdakwa (yang tidak ditahan dan alamatnya diketahui dengan jelas) yang telah

dipanggil secara layak tidak bersedia memenuhi panggilan, dapat dilakukan upaya

paksa.

2. Hakim memeriksa identitas terdakwa.

3. Jaksa membacakan surat dakwaan.

4. Terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan eksepsi (perlawanan), yang

dapat berisi :

a. Kewenangan (Kompetensi) pengadilan dalam memeriksa perkara.

b. Materi dakwaan.

5. Jaksa memberikan tanggapan (replik) atas perlawanan terdakwa/penasehat

hukumnya.

6. Putusan sela atas eksepsi terdakawa dan replik jaksa

7. Upaya hukum atas putusan sela :

a. Mengajukan ke PT dalam 7 hari.

b. Dalam waktu 14 hari PT mengeluarkan penetapan :

- Menerima penetapan PN.

- Menolak penetapan PN.

- Menyerahkan langsung ke PN lain yang masih dalam wilayah hukumnya.

- Mengembalikan berkas perkara ke Kejaksaan agar di sidangkan ke PN lain di

luar wilayah hukumnya.

c. Selama dalam proses perlawanan, pemeriksaan perkara pokoknya di hentikan.

8. Pemeriksaan alat-alat bukti :

a. Saksi.

- Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di depan sidang

pengadilan, sebagaimana dalam pemanggilan terdakwa.

- Sebelum memberikan kesaksian, saksi harus disumpah, jika menolak

dapat dikenakan upaya paksa berupa kurungan 14 hari, dan apa bila tetap

menolak keterangannya dapat didengar untuk menambah keyakinan

hakim.

- Keterangan saksi berupa keterangan tentang suatu kejadian (peristiwa

pidana) yang dialami, dilihat atau di dengar sendiri.

- Keterangan saksi bukan berasal dari keterangan orang lain atau hasil

rekaan.

- Saksi harus memberikan keterangan secara benar, apa bila memberikan

secara tidak benar, akan diperingatkan oleh hakim dengan ancaman

hukuman sebagai saksi palsu dan apa bila tetap tidak diindahkan dan

ternyata keterangan yang diberikan palsu, maka hakim dapat

memerintahkan kepada jaksa agar dilakukan penuntutan perkara kepada

saksi.

- Keterangan saksi dapat dikesampingkan apa bila, cara hidup dan

kesusilaan saksi tidak sebagai mana mestinya.

- Pada prinsipnya setiap orang wajib hadir/bersedia sebagai saksi dalam

pemeriksaan perkara pidana, kecuali :

Keadaan jiwa yang cacat.

Orang yang karena jabatan maupun kedudukannya harus tetap menjaga

kerahasiaan.

Keluarga sedarah atau semenda garis lurus keatas atau kebawah sampai

derajat ke tiga, dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.

Saudara-saudara terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara

ibu saudara bapak, juga karena mereka yang memiliki hubungan

perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ke tiga.

Suami atau isteri terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

walaupun mereka sudah bercerai.

Dalam hal mereka (saudara terdakwa, maupun terdakwa sendiri) tidak

keberatan mereka dapat memberikan kesaksian.

b. Alat bukti keterangan ahli, yaitu keterangan seseorang yang berdasarkan

pengetahuan yang dimilikinya di depan persidangan untuk membuat terang suatu

perkara.

c. Alat bukti surat, yaitu alat bukti tertulis yang dapat berupa :

- Surat yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang.

- Surat yang dibuat oleh sesorang ahli yang berdasarkan keahlihannya.

- Surat lain yang ada hubungannya dengan alat bukti lain yang ada.

d. Alat bukti petunjuk, yaitu suatu keadaan, perbuatan atau kejadian yang karena

persesuain antara satu dengan lainnya telah terjadi perbuatan pidana.

e. Alat bukti keterangan terdakwa, yaitu keterangan yang diberikan terdakwa di

depan persidangan.

9. Tuntutan jaksa.

10. Pledoi.

11. Replik dan Duplik

ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

A. Pengertian : Acara pemeriksaan perkara pidana (kejahatan atau pelanggaran yang

menurut jaksa penuntut umum cara pembuktian maupun penerapan hukum mudah

dan sifatnya serhana.

B. Cara pemeriksaan :

1. Jaksa tidak perlu membuat surat dakwaan secara khusus.

2. Setelah terdakwa dihadapkan di sidang dan setelah hakim membacakan identitas

terdakwa, jaksa memberi tahukan secara lisan, dari catatannya tentang tindak

pidana yang didakwakan dan tentang tempat, waktu dan keaadaan waktu

perbuatan pidana dilakukan.

3. Pemberitahuan tersebut dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan

pengganti surat dakwaan.

4. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi cukup dalam berita acara pemeriksaan

sidang.

5. Guna pembelaan hakim dapat ditunda paling lama 7 hari, dan jika dipandang

perlu hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan

tambahan.

6. Apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum belum bisa melakukan pemeriksaan

tambahan, maka hakim memerintahkan agar perkara tersebut diperiksa dalam

acara biasa.

ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

A. Pengertian : Perkara ringan, yaitu perbuatan pidana yang diancam dengan pidana

penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau pidana denda paling banyak

Rp 7.500,-, penghinaan ringan, serta tindak pidana dalam pelanggaran lalu lintas.

B. Cara pemeriksaan :

1. Penyidik atas kuasa penuntut umum, setelah berita acara pemeriksaan selesai,

dalam waktu 3 hari penyidik menyerahkan alat bukti ke pengadilan.

2. Panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

3. Sidang perkara cepat dilaksanakan selambat-lambatnya pada kesempatan pertama

pada sidang berikutnya.

4. Perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

5. Saksi tidak perlu mengucapkan sumpah.

6. Putusan dicatat dalam buku register dan ditandatangani oleh hakim dan panitera.

7. Putusan hakim dalam perkara cepat merupakan putusan pertama dan terakhir,

kecuali penjatuhan pidana yang berupa pidana pengurangan kemerdekaan dapat

mengajukan upaya hukum banding.

Dalam perkara lalu lintas terdakwa dapat diwakilkan, dan jika tidak datang atau tidak

mewakilkan sama sekali maka hakim dapat menjatuhkan putusan diluar hadirnya

terdakwa (putusan verstek).