siaran pers waktu dekat, pemerintah akan melakukan harmonisasi dan finalisasi ruu pkn sebelum...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKATGedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai. 12
Jalan Lapangan Banteng Timur no. 2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 3169Telepon (021) 3442960; Faksimile (021) 3442960; Situs www.djkn.depkeu.go.id
SIARAN PERS
Pemerintah PercepatPenyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara
Sampai dengan 70 tahun kemerdekaan, Republik Indonesia belum memiliki satu undang-
undang yang mengatur pengelolaan kekayaan negara secara komprehensif sebagai landasan bagi
tercapainya pengelolaan kekayaan negara yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat. Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah
harus menyusun undang-undang yang mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan
negara, sebagaimana ditentukan Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Akibatnya masih terdapat berbagai permasalahan terkait pengelolaan kekayaan negara di
tanah air.
Beberapa permasalahan penting terkait pengelolaan kekayaan negara antara lain masih
ditemui adanya permasalahan antar sektoral, antar pemerintah, atau antar pemerintah dengan pihak
lain terkait dengan pengelolaan kekayaan negara. Kedua, penerimaan negara yang dihasilkan dari
pengelolaan sumber daya alam belum optimal. Ketiga, investasi pemerintah dan pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah belum dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi penerimaan
negara dan daerah. Keempat, keseimbangan antara utilisasi kekayaan negara dan perlindungan hak
negara dan masyarakat belum terjamin.
Berdasarkan hal terse but diatas, Pemerintah saat ini mempercepat penyusunan Rancangan
Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN). Prakarsa RUU PKN telah dimulai
sejak tahun 2000 dengan adanya Persetujuan Presiden tanggal 19 September 2000. Pembahasan
RUU PKN ini telah dilakukan secara intensif dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait antara
lain Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan
Badan Pertanahan Nasional. Draft dan Naskah Akademis telah diuji dalam berbagai konsultasi
publik serta Focus Group Discussion dan seminar dengan kalangan akademisi dan praktisi. Bahkan,
benchmarking dengan peraturan sejenis di beberapa negara, termasuk Swedia, Selandia Baru, dan
Afrika Selatan telah dilakukan untuk menyempurnakan materi RUU PKN dengan praktik
internasional. Dalam waktu dekat, Pemerintah akan melakukan harmonisasi dan finalisasi RUU PKN
sebelum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Selain mengatur pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai negara, RUU PKN juga
mengatur pengelolaan kekayaan yang dimiliki negara berupa Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)
serta investasi pemerintah dalam bentuk kekayaan negara dipisahkan.
RUU PKN penting untuk pengawasan dan pengendalian pengelolaan kekayaan negara,
penyusunan neraca kekayaan negara, serta penguatan aspek fiskal penerimaan negara. Selain itu,
RUU PKN ini juga mengatur mekanisme penyelesaian permasalahan antar sektor pemerintahan,
antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, dan antar
pemerintah dengan pihak lain terkait dengan pengelolaan kekayaan negara._.- _ ..
Pemerintah sangat berharap RUU ini dapat menjadi proiritas pembahasan dengan DPR,
sehingga jika telah menjadi UU akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pengaturan
pengelolaan kekayaan negara yang komprehensif yang akan menjamin keseimbangan hak-hak
negara, mitra investor dan masyarakat.