siaran pers “dpr lumpuhkan kpk” -...
TRANSCRIPT
Siaran Pers
“DPR LUMPUHKAN KPK” Setidaknya hingga Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 berakhir (25 Oktober 2012), merupakan periode krusial terhadap 2 (dua) hal terkait eksistensi KPK secara tidak langsung, yaitu pembahasan RUU APBN 2013, yang salah satunya akan menentukan kepastikan alokasi gedung KPK dan (ii) keberlangsungan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU KPK oleh Badan Legislasi (Baleg). Apa yang kita amati dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu aktor “pelumpuh” terhadap upaya pemberantasan korupsi. Upaya pelemahan ini begitu nyata terlihat dalam 2 (dua) hal, yaitu upaya politisasi anggaran untuk menghambat pembangunan gedung KPK dan penggunaan fungsi legislasi untuk merevisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengarah pada pelumpuhan KPK. Upaya pelumpuhan tersebut disinyalir dilatarbelakangi fakta bahwa saat ini KPK sangat gencar menangani kasus korupsi politik di DPR. Tercatat beberapa politisi dari berbagai partai politik dicokok oleh KPK (terlampir). Badan Anggaran (Banggar) yang disinyalir sebagai episentrum korupsi di DPR pun tidak luput dari pengawasan dan aksi KPK, sehingga politisi korup di DPR merasa terganggu dan melakukan upaya serangan balik menggunakan dua fungsinya yaitu penganggaran dan legislasi. Anggaran pembangunan gedung KPK sebetulnya telah disetujui oleh DPR dan pemerintah melalui APBN 2012 dengan nilai Rp 72,8 milyar atau sekitar 4,7% dari seluruh usulan gedung baru untuk lembaga yudikatif yang ada. Namun dalam prakteknya, DPR justru berupaya menghalang-halangi pencairan anggaran untuk membangun gedung tersebut. DPR menyatakan bahwa anggaran KPK diberi tanda “bintang” sehingga tidak bisa digunakan. Alasan yang digunakan juga cenderung dipaksakan. Awalnya DPR menyarankan agar KPK menggunakan gedung milik pemerintah yang tidak terpakai. Namun, alasan ini dimentahkan oleh pernyataan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bahwa tidak ada gedung yang bisa digunakan sesuai kebutuhan KPK. Perlu diingat bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus untuk menunjang tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum seperti halnya kepolisian dan kejaksaan. Jika dibandingkan dengan lembaga sektor penegakan hukum, anggaran pembangunan gedung kepolisian dan kejaksaan juga disetujui oleh DPR:
No Lembaga Anggaran %
1 MAHKAMAH AGUNG 663,216,819,000.00 43.15
2 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
556,742,039,000.00 36.22
3 KEJAKSAAN RI 244,233,569,000.00 15.89
4 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI* 72,834,918,000.00 4.74
Jumlah 1,537,027,345,000.00 100.00
Sumber : RAPBN TA. 2013, diolah IBC
Namun ada perlakuan berbeda yang dilakukan oleh DPR. Ini mengisyaratkan bahwa fungsi anggaran DPR telah disalahgunakan untuk melemahkan lembaga anti-korupsi. Alasan ini kemudian berubah. DPR beralih argumentasi dan malah mempertanyakan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Padahal KPK selalu menyampaikan laporan periodik (tahunan) kepada DPR, Presiden, dan BPK. Maka menjadi sangat aneh ketika DPR kembali mempertanyakan hal yang sama. Jika ingin lebih fair, kinerja DPR selama ini sebetulnya sangat buruk baik pada fungsi legislasi, pengawasan, hingga anggaran. Di lain pihak, ada begitu banyak anggota DPR yang malah menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana korupsi. Ada peningkatan jumlah anggota DPR yang menjadi “pesakitan” karena melakukan kejahatan korupsi. Pelemahan kedua adalah dengan mempreteli instrumen kewenangan KPK terutama yang terkait penindakan hukum (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Upaya ini dilakukan melalui revisi terhadap UU 30 Tahun 2002. Bentuk upaya pelemahan diantaranya (i) kewenangan penututan KPK yang akan dipangkas oleh DPR; (ii) DPR juga akan mempersoalkan masa jabatan pimpinan pengganti KPK dan soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); (iii) rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dibentuk DPR justru membuka potensi intervensi politik ke KPK sekaligus memperbesar kewenangan DPR; dan (iv) penyadapan KPK harus sesuai ijin pengadilan, padahal korupsi adalah extraordinary crime.
Sikap Fraksi di DPR Terhadap Pembangunan Gedung KPK dan Revisi UU KPK
No
Partai Sikap Pada Pemberantasan
Korupsi
Keterangan
Pembangunan
Gedung KPK
Revisi UU
KPK 1 Demokrat Menolak Menolak Sikap resmi fraksi menolak
revisi UU KPK
2 Golkar Menolak Mendukung Alasan justru memperkuat KPK
3 PDIP Menolak Belum Memutuskan
Alasan waktu tidak tepat
4 PKS Menolak Menolak Sikap ketua fraksi menolak revisi UU KPK
5 PAN Menolak Mendukung Alasan akan memperkuat KPK
6 PKB Menolak Belum Memutuskan
7 PPP Menolak Menolak Sikap resmi menolak revisi UU KPK
8 Hanura Menolak Belum Memutuskan
9 Gerindra Menolak Menolak Sikap resmi menolak revisi UU KPK
Sumber: dokumentasi ICW 2012
Berdasarkan atas fakta di atas, Koalisi Penegak Citra Parlemen menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Cabut tanda “bintang” pada alokasi anggaran gedung KPK;
2. Penggunaan fungsi anggaran DPR secara rasional dan tanpa subjektifitas politis;
3. Membatalkan revisi terhadap UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan mengeluarkannya dari daftar Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) 2010-2014;
4. Meminta Presiden secara tegas untuk menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 dalam
pembahasan dengan DPR; dan
5. Menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk bersama-sama melakukan perlawan
terhadap semua upaya “pelemahan” dalam pemberantasan korupsi, khususnya
pelumpuhan terhadap KPK secara sistematik yang dilakukan oleh DPR.
Lawan segala bentuk upaya pelumpuhan terhadap pemberantasan korupsi!
Jakarta, 30 September 2012
KOALISI PENEGAK CITRA PARLEMEN Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia
Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Fatayat NU
Rincian Kebutuhan Gedung Lembaga Negara (Dalam Ribuan Rupiah)
NO KEMENTRIAN / LEMBAGA ANGGARAN %
1 KEMENTRIAN PERHUBUNGAN 1,087,405,842.00
10.66
2 KEMENTRIAN DALAM NEGERI 981,416,169.00
9.62
3 KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 889,231,774.00
8.72
4 KEMENTRIAN KEUANGAN 748,235,245.00
7.34
5 MAHKAMAH AGUNG
663,216,819.00
6.50
6 KEMENTRIAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL 598,122,164.00
5.86
7 KEMENTRIAN AGAMA 569,360,248.00
5.58
8 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
556,742,039.00
5.46
9 KEMENTRIAN PERTAHANAN 426,651,203.00
4.18
10 KEMENTRIAN KESEHATAN 382,054,508.00
3.75
11 KEMENTRIAN PERTANIAN 296,384,564.00
2.91
12 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 291,529,188.00
2.86
13 KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 282,917,901.00
2.77
14 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 280,981,405.00
2.76
15 KEMENTRIAN SEKRETARIAT NEGARA 265,385,696.00
2.60
16 KEJAKSAAN RI
244,233,569.00
2.40
17 BADAN PUSAT STATISTIK 232,011,600.00
2.28
18 KEMENTRIAN KEHUTANAN 216,880,524.00
2.13
19 KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
158,385,952.00
1.56
20 KOMISI PEMILIHAN UMUM
133,292,030.00
1.31
21 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 108,996,932.00
1.10
22 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
87,236,109.00
0.86
NO KEMENTRIAN / LEMBAGA ANGGARAN %
23 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
72,834,918.00
0.71
24 KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN 68,976,629.00
0.68
25 KEMENTRIAN PEMBERDAYAAN PERAMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
58,438,400.00
0.57
26 KEMENTRIAN PERUMAHAN RAKYAT 55,561,000.00
0.55
27 KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM 51,312,352.00
0.50
28 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 49,198,383.00
0.48
29 LEMBAGA PENYIARAN REPUBLIK RADIO RI 41,505,533.00
0.41
30 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
36,653,526.00
0.36
31 KEMENTRIAN SOSIAL 32,903,083.00
0.32
32 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 31,300,000.00
0.31
33 KEMENTRIAN PERDAGANGAN 29,327,673.00
0.29
34 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
26,444,714.00
0.26
35 ARSIP NASIONAL RI 23,727,219.00
0.23
36 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 23,120,000.00
0.23
37 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 18,186,330.00
0.18
38 KEMENTRIAN KOORDINATOR POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN
17,222,950.00
0.17
39 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 15,748,812.00
0.16
40 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
12,652,147.00
0.12
41 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 10,041,950.00
0.10
42 KEMENTRIAN INFORMASI DAN INFORMATIKA 9,652,413.00
0.10
43 KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM 4,424,447.00
0.04
44 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
2,979,924.00
0.03
45 BNP2TKI 2,696,279.00
0.03
46 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
2,019,543.00
0.02
NO KEMENTRIAN / LEMBAGA ANGGARAN %
47 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
1,300,000.00
0.01
48 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL
627,600.00
0.006
49 OMBUDSMAN RI 170,100.00
0.002
50 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 115,314.00
0.001
JUMLAH
10,199,812,720.00
100.00
Sumber : RAPBN TA. 2013, diolah IBC
“Anggaran usulan gedung di seluruh Kementerian/Lembaga sebesar Rp 10 trilliun”
DAFTAR ANGGOTA DPR YANG TERJERAT KASUS KORUPSI
YANG DITANGANI OLEH KPK JILID II DAN III
No Nama Status Partai Kasus Korupsi Keterangan 1 29 Anggota
DPR Komisi XI tahun 2004
Terdakwa Vonis 1,5-2 tahun
PDIP, Golkar, PPP, TNI/Polri
Suap cek pelawat Miranda Gultom senilai Rp 24 miliar
2 Abdul Hadi Djamal
Terdakwa Vonis 3 tahun
Partai Amanat Nasional
US$ 90 ribu US dan Rp 54 juta memuluskan anggaran stimulus proyek Dephub pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia Timur
Dalam persidangan Abdul Hadi Djamal menyebut politisi Partai Demokrat Jhony Allen Marbun menerima uang Rp 1 miliar dalam kasus yang sama
3 M.Nazaruddin Terdakwa Vonis 4 tahun 10 bulan
Partai Demokrat
Kasus Korupsi Pembangunan Wisma Atlet Rp 108 Miliar
Pernyataan Nazar diduga menyeret beberapa elit Demokrat, diantaranya Anas Urbaningrum, Saan Musthofa, dan Andi Malarangeng. Ketiganya sudah diperiksa KPK
4 Angelina Sondakh
Terdakwa Partai Demokrat
Kasus korupsi Wisma Atlet dan Kementrian Pendidikan
5 Wa Ode Nurhayati
Terdakwa Partai Amanat Nasional
Dugaan kasus suap korupsi DPID tahun 2010 sebesar Rp 16 miliar
Pernyataan Wa Ode diduga menyeret empat Pimpinan Banggar (Matius Mekeng, Mirwan Amir, Tamzil Linrung dan, Olly Dondokambey) dan juga salah seorang pimpinan DPR (Anis Matta) Kelimanya telah diperiksa KPK
6 Emir Moeis Tersangka Partai Dugaan korupsi
No Nama Status Partai Kasus Korupsi Keterangan PDIP pengadaan proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung 2004. Diduga terima suap USD 300.000
7 Zulkarnaen Djabbar
Tersangka Partai Golkar
Dugaan kasus suap korupsi Alquran 2011 dan 2012 Kementrian Agama, Rp 4 miliar
Sumber: dokumentasi ICW 2012