7/24/2019 Siaran Pers - 4 Feb 2015 - Revisi UU MD3, Lanjutkan Reformasi Parlemen

1/2

Siaran Pers

Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3

Revisi UU MD3, Lanjutkan Reformasi Parlemen

Dewan Perwakilan Rakyat mengecewakan rakyat di awal periode. Satu masa sidang tersia akibat

perseteruan KIH dengan KMP. Persetujuan DPR atas Budi Gunawan bertentangan dengan aspirasi

rakyat. Reformasi parlemen terancam mandek jika DPR generasi keempat paskareformasi tak lagi

memasukkan UU MD3 sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat DPR tak henti-hentinya berseteru sepanjang masa

sidang pertama. Perseteruan tersebut dimulai pada saat Pemilihan Presiden 2014. Paska DPR dilantik

mereka memperebutkan kursi pimpinan Alat Kelengkapan DPR. Hingga pelaksanaan fungsi legislasi,

pengawasan dan penganggaran terabaikan karenanya.

Memasuki masa sidang kedua, rakyat kembali terkejut ketika DPR menyetujui calon Kapolri Budi

Gunawan (BG) yang diajukan Presiden meski dua hari sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

mengumumkan BG sebagai tersangka kasus korupsi. Bagaimana mungkin DPR menyetujui calon Kapolri

yang sudah jelas statusnya secara hukum dan dipertanyakan oleh rakyat?

Kedua kasus tersebut terjadi akibat pengaturan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dan seleksi calon

pejabat publik yang tidak standar dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD (UU MD3). Kasus tersebut berpotensi berulang dan bertambah karena pengaturan dalam undang-

undang tersebut selalu disahkan menjelang pemilihan umum sehingga sarat dengan kepentingan politik.

Dalam catatan koalisi, setidaknya ada lima point penting yang berpotensi menimbulkan kasus:

1.

Pengaturan rapat tertutup secara tidak ketat berpotensi menimbulkan mafia anggaran julid II. (Pasal

229 dan munculnya klausa rahasia pada pasal 189, pasal 186, pasal 132 dan klausa tertutup

pada pasal 132)

2.

Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam memberikan persetujuan tertulis bagianggota yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh pengadilan melebihi kewenangan etik dan

berpotensi melindungi pelaku tindak pidana korupsi di parlemen. (pasal 224 dan pasal 245)

3.

Penghapusan alat kelengkapan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara tanpa pengalihan fungsi dan

sistem pendukung di Komisi berpotensi memperlemah pengawasan anggaran dan memberi ruang

yang lebih leluasa untuk bemain.

7/24/2019 Siaran Pers - 4 Feb 2015 - Revisi UU MD3, Lanjutkan Reformasi Parlemen

2/2

4.

Desain kewenangan dan jumlah Komisi tanpa mempertimbangkan efektifitas kerja berpotensi

memperlemah kinerja DPR dalam mencapai target legislasi, pengawasan dan penganggaran. Jumlah

komisi seharusnya menjadi hal yang tetap dan bisa diprediksikan sesuai dengan bidang kerja yang

diusulkan oleh pemerintah. Sehinga dengan adanya jumlah komisi yang seimbang dengan bidang

kerja pemerintah akan menciptakan keseimbangan dan efektifitas dalam bekerja oleh para anggota

Komisi.

5.

Penambahan hak anggota untuk mengusulkan program daerah pemilihan tanpa diikuti mekanisme

akuntabilitas berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran.

Agenda utama reformasi parlemen adalah untuk menciptakan parlemen yang bersih, akuntabel,transparan, representatif dan partisipatif. Kedua kasus di atas dan sejumlah potensi kasus seharusnya

diantisipasi dan tak perlu terjadi. Berdasarkan argument di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3

mendesak DPR dan pemerintah untuk:

1.

Memasukkan revisi UU MD3 dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 dan Prioritas Prolegnas

2015.

2.

Membahas dan merampungkan revisi UU MD3 maksimal selesai selambat-lambatnya pada 2016.

Karena untuk menghindari kepentingan politik.

Contact Person(s):Ahmad Hanafi (IPC) : 08119952737

Ronald Rofiandri (PSHK) : 0818747776

Roy Salam (IBC) : 081341670121

Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3

PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan),

IPC (Indonesian Parliamentary Center),YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia),

PATTIRO (Pusat Telaah Informasi Regional),

KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi),

TII (Transparansi International Indonesia),

ICW (Indonesia Corruption Watch),

IBC (Indonesia Budget Center)