sekretariat daerah kabupaten lebong tahun...

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

TAHUN 2019

Pengantar

i LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur

senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, atas

berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun

Anggaran 2018 dapat diselesaikan tepat pada

waktunya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun

berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pemerintah Kabupaten Lebong telah menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 –

2021, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016 – 2021. Sejalan dengan hal tersebut Rencana Setrategis

(RENSTRA) Sekretaiat Daerah Kabupaten Lebong ditetapkan dengan

Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 12 Tahun 2017.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong telah banyak membuahkan hasil,

namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum

Pengantar

ii LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018

tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana

evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

memberi dunkungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.

.

Tubei, Maret 2019

Pengantar

iii LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................... iii DAFTAR TABEL ...................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR .................................................................................. v DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... vi IKHTISAR EKSEKUTIV .......................................................................... vii I PENDAHULUAN I.I Latar Belakang ........................................................................ 1 I.2 Dasar Hukum .......................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................ ......................... 4 1.4 Gambaran Umum Sekretariat Daerah......................................... 5 1.5 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah................................ 11 1.6. Kinerja Pelayanan OPD.............................................................. 12 II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ................... 15 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan .................................. 16 2.4 Penetapan / Perjanjian Kinerja ................................................. 23 III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ................................................... 24 3.2 Capaian Indikator Makro........................................................... 25 3.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran ......................................... 30 A. Pencapaian Indikator Sasaran Pada Misi I “ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” ......... 32 B. Pencapaian Indikator Sasaran Pada Misi II “ Mewujudkan sarana dan prasarana infrasruktur dan aksesibiltas pelayanan publik yang baik” .............. 33 C. Pencapaian Indikator Sasaran Pada Misi III “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis IPTEK ” ............................................................ 37 D. Pencapaian Indikator Sasaran Pada Misi IV “ Mewujudkan pengelolaan SDA yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan” ........................... 42 E. Pencapaian Indikator Sasaran Pada Misi V “ Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat” ............... 46 3.4 Akuntabilitas Keuangan Daerah ................................................. 48 3.5 Capaian Prestasi dan Penghargaan ............................................ 51 V. PENUTUP ...................................................................................... 53 LAMPIRAN ............................................................................................. 54

Pengantar

iv LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Sumber Daya Sekretariat Daerah........................................... 11

Tabel 1.2 Klasifikasi PNS berdasarkan Pendidikan dan Penjenjangan ...... 11

Tabel 1.3 Data Peralatan Pendukung ....................... ........................... 12

Tabel 2.1 Penetapan / Perjanjian Kinerja ............................................. 23

Tabel 3.1 PencaPaian Target Misi Tahun 2018 ..................................... 30

Tabel 3.2 Evaluasi CaPaian Indikator Kinerja Sasaran Misi I ................... 31

Tabel 3.3 Evaluasi CaPaian Indikator Kinerja Sasaran Misi II.................. 33

Tabel 3.1 Evaluasi CaPaian Indikator Kinerja Sasaran Misi III ................. 35

Pengantar

v LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran I Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten

Lebong Tahun2018 .......................................... ...... 41

Lampiran II Perjanjian KInerja Sekretariat Daerah Pemerintah

Kabupaten Lebong Tahun 2018......................... ....... 50

Lampiran III Pengukuran Pencapaian Kinerja berdasarkan Perjanjian

Kinerja sesuai dengan Target Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebong Tahun

2018 ...................................................................... 54

Pengantar

vi LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik. Kebijakan akuntabilitas menegaskan bahwa Sistem

Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya harus dapat

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang sebenarnya secara jelas

berdasarkan data yang tepat & akurat dan transparan kepada masyarakat

dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keberhasilan dan kegagalan

setiap pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan misi, tugas pokok,

fungsi, dan kewenangannya.

Untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun

2018 tidaklah terlalu banyak permasalahan yang muncul, karena proses

pengesahan anggaran telah dilakukan tepat waktu, dikarenakan didalam

pelaksanaan kegiatan diawasi lebih intensif olehTim Evaluasi Penyerapan

Realisasi Anggaran (TEPRA) yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah,

sehingga kegiatan pembangunan berjalan dengan lebih lancar.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini

dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka evaluasi pencapaian Visi dan

Misi Bupati yang tergambarkan dalam pencapaian target indikator-indikator

Pengantar

vii LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018

yang telah ditetapkan, sehingga untuk perencanaan kedepannya lebih

memprioritaskan indikator-indikator sasaran yang belum mencapai target

tanpa mengabaikan indikator-indikator lainnya yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong

Tahun 2018 ini masih mengandung sejumlah kekurangan, sehingga kami

sangat berharap masukan, kritikan, saran, termasuk dukungan, bimbingan

dan pembinaan serta kerjasamanya dari berbagai pihak yang berwenang

demi perbaikan kinerja dan kualitas pelaporan di tahun mendatang. Terima

kasih....

Pendahuluan

1 LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong 2018

1.1. LATAR BELAKANG

Kajian manajemen publik akhir-akhir ini telah memberikan perspektif

baru tentang seperti apa sebenarnya tata pemerintahan yang baik itu. Cara

pandang ini tidak hanya merubah hubungan antara pemerintah dan

masyarakat yang selama ini menempatkan masyarakat sebagai objek

pembangunan menjadi partisipan, namun juga mensyaratkan bahwa

pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya tidak hanya

dalam hal administrasi keuangan namun juga bahwa hasil pembangunan

harus bermanfaat dan dana yang tersedia telah dibelanjakan dengan efisien.

Dalam sejarah perkembangannya, akuntabilitas menjadi karakteristik yang

selalu muncul dalam pengembangan konsep Good Governance di tingkat

internasional.

Di tingkat nasional, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

didefinisikan sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi

dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja. Sedangkan penerapan

akuntabilitas kinerja ini dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan akuntabilitas kinerja adalah suatu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan


dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada

instansi berdasarkan dokumen perencanaan strategis yang dirumuskan

sebelumnya. Untuk tata cara penyusunan LAKIP diberlakukan Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong

Tahun 2018 disusun berdasarkan pada pemikiran:

1. Untuk mewujudkan salah satu misi Sekretariat Daerah yaitu

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan

dan akuntabel.

2. Perlunya Sekretariat Daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan tugas kesekretariatan.

3. Perlunya Sekretariat Daerah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan strategi dalam pencapaian visi dan misi yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 adalah sebagai berikut

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Pendahuluan


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

8. Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP).

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;


Birokrasi republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Pendahuluan



Birokrasi republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Birokrasi republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas ImplementasiSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

14. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 perihal

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2014;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lebong Tahun 2016 - 2021;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

17. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 adalah:

Pendahuluan


1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel;

2. Mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta kewenangan dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan;

3. Mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

4. Mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan berdasarkan indikator yang

telah ditetapkan.

1.4. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong dan

Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dijelaskan bahwa Sekretariat

Daerah Kabupaten Lebong dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan

pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis

daerah, kecamatan dan kelurahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

Kebijakan Pemerintah Daerah serta membina Administrasi dan Aparatur

Pemerintah Daerah.

Pendahuluan


Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Sekretariat Daerah

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis

daerah, kecamatan;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Secara structural Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial yang membawahi :

a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- Subbagian Tata Pemerintahan

- Subbagian Kerjasama dan Koordinasi Urusan Pemerintahan

- Subbagian Otonomi Daerah dan Pengelolaan Perbatasan

b. Bagian Hukum

- Subbagian Perundang-undangan

- Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

- Subbagian Bantuan Hukum

c. Bagian Kesejahteraan Sosial

- Subbagian Kerukunan Beragama

Pendahuluan


- Subbagian DIKBUDPORA

- Subbagian Kesejahteraan Sosial

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi :

a. Bagian Perekonomian

- Subbagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD

- Subbagian Sumber Daya Alam

- Subbagian Bina Perekonomian Daerah

b. Bagian Administrasi Pembanguan

- Subbagian Bina Program

- Subbagian Pengendalian Pembangunan

- Subbagian Monitoring dan Evaluasi

c. Bagian Layanan Pengadaan

- Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa

- Subbagian LPSE

- Subbagian Pembinaan Barang dan Jasa

4. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi :

a. Bagian Umum

- Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha

- Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

- Subbagian Rumah Tangga

b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

- Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Pendahuluan


- Subbagian Pengembangan Kinerja

- Subbagian Ketatalaksanaan

c. Bagian Keprotokolan

- SubbagianProtokol

- Subbagian Humas

- Subbagian Tata Usaha Pimpinan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengorganisasian penyusunan kebijakan daerah

2. Pengorganisasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat

Daerah

3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara

pada instansi daerah

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mengacu pada Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2017

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong

Pendahuluan


serta Peraturan Bupati Lebong tentag Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong maka Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong sebagai berikut:

Pendahuluan


STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

BUPATI

SEKRETARIS DAERAH STAF AHLI BUPATI

Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Sosial

Bagian

Pemerintahan

& Otonomi

Daerah

Subbag

Tata

Pemerintahan

Bagian

Kesejahteraan

Sosial

Bagian

Hukum

Bagian

Organisasi &

Tata Laksana

Bagian

Perekonomian

Bagian

Layanan

Pengadaan

Bagian

Adminidtrasi

Pembangunan

Bagian

Keprotokolan

Bagian

Umum

Asisten Perekonomian & Pembangunan

Asisten Administrasi Umum

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

Subbag

LPSE

Subbag

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Subbag DIKBUDPO

RA

Subbag

Kerukunan

Beragama

Subbag

Monitoring dan

Evaluasi

Subbag

Pengendalian

Pembangunan

Subbag

Bina Program

Subbag

Koordinasi

Penanaman

Modal dan

BUMD

Subbag

Sumber Daya

Alam

Subbag

Bina

Perekonomian

Daerah

Subbag Bantuan

Hukum

Subbag

Dokumentasi

dan

Penyuluhan

Hukum

Subbag

Perundang-

undangan

Subbag Otonomi

Daerah dan

Pengelolaan Perbatasan

Subbag

Kerjasama dan

Koordinasi

Urusan

Pembantuan

Subbag

Pembinaan

Barang dan

Jasa

Subbag

Pengembang

an Kinerja

Subbag

Ketatalaksan

aan

Subbag

Kepegawaian

dan Tata Usaha

Subbag

Keuangan dan

Perlengkapan

Subbag

Rumah Tangga

Subbag

Protokol

Subbag Humas

Subbag

Tata Usaha

Pimpinan Subbag

Kelembagaa

n & Analisa

Jabatan

Subbag

Kesejahtera

an Sosial

Pendahuluan


1.5. SUMBER DAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Sekretarian Daerah

Kabupaten Lebong, pada tahun 2018 SETDA memiliki pegawai

sejumlah 214 orang, yang terdiri dari 103 orang PNS dan 111 orang

Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Adapun rincian mengenai PNS

berdasarkan tingkat pendidikan umum, pendidikan penjenjangan dan

pendidikan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Sumber Daya Sekretariat Daerah

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Strata-2 19

2 Strata-1 54

3 Sarjana Muda / D4 / D3 / D2 / 5

4 SLTA 24

5 SLTP 1

6 SD -

7 TKK 111

Sumber : DUK Setda Kabupaten Lebong Tahun 2018

Tabel 1.2 Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Diklat PIM Tingkat II 1

2 Diklat PIM Tingkat III 12

3 Diklat PIM Tingkat IV 11

Sumber : DUK Setda Kabupaten Lebong Tahun 2018

Sarana dan Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, di Sekretariat

Daerah Kabupaten Lebong telah tersedia peralatan pendukung kerja

sebagaimana tabel berikut:

Pendahuluan


Tabel 2.3 Data Peralatan Pendukung

No Jenis Satuan Jumlah

1 Ruang Rapat Unit 1

2 Mesin ketik Unit 8

3 AC Unit 1

4 Televisi Unit 6

5 Tape Karaoke Unit 1

6 Sound system Unit 2

7 Kamera Digital Unit 4

8 Komputer Unit 22

9 Laptop Unit 23

10 Printer Unit 29

11 Fax Unit 1

12 Pesawat Telepon Unit 5

13 Handycam Unit 3

14 LCD Proyektor Unit 2

15 Mobil operasional Unit 9

16 Sepeda motor operasional Unit 23

Sumber : Rekapitulasi Kartu Inventarisasi Barang Kabupaten LebongTahun 2018

Jumlah peralatan di atas secara umum masih kurang jika di

bandingkan beban kerja yang cukup tinggi. Beberapa jenis peralatan yang

sering digunakan tetapi kurang jumlahnya adalah laptop, LCD Proyektor,

serta mobil operasional. Sementara itu jika dilihat pada kondisi peralatan

pada beberapa jenis alat tidak layak pakai bahkan ada yang tidak

berfungsi optimal seperti : 3 pesawat Telepon rusak, 3 laptop rusak,

kamera Digital 2 rusak, dan spesifikasi komputer serta printer didominasi

jenis lama.

1.6. KINERJA PELAYANAN OPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong memiliki tugas dalam hal

membantu Bupati melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan,

administrasi, keuangan, organisasi dan tatalaksana serta memberikan

Pendahuluan


pelayanan administratif kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Lebong

Dengan demikian pada hakikatnya tugas pokok Setda Kabupaten

Lebong merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban,

pengawasan dan pengendalian managemen secara terencana, bertahap

dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh Unit Satuan Kerja

dalam ruang lingkup Pemerintah

Daerah Kabupaten Lebong melalui kerjasama secara terkoordinir guna

mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggaraan negara (public

service reform) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governence).

Sehingga kinerja pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah

Kabupaten Lebong meliputi:

1. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial

a. Penyusunan regulasi terhadap arah kebijakan publik yang

berdasarkan hukum;

b. Penyusunan dan review produk hukum daerah serta mewujudkan

c. Pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat dengan pola

perekonomian yang berbasis kerakyatan

d. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD);

Pendahuluan


e. Penyediaan bantuan bagi kegiatan kesejahteraan sosial

peningkatan kehidupan beragama serta pemberdayaan

masyarakat.

2. Bidang Perekonomian dan Pembangunan

a. Fasilitasi koordinasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan

perekonomian masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana

perekonomian;

b. Penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha ekonomi

lokal;

c. Pengumpulan serta pengevaluasian data hasil pelaksanaan

pembangunan; dan

d. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-

procurement)

3. Bidang Administrasi Umum

a. Pelaksanaan kualitas pelayanan tata usaha pimpinan;

b. Penyediaan administrasi umum kepegawaian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;

c. Penyebaran data dan informasi tentang kebijakan daerah dan hasil-

hasil pembangunan kepada masyarakat melalui jaringan internet;

d. Pelayanan Keprotokolan, jaringan komunikasi dan informasi; dan

e. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur.

Rencana Setrategis dan Penetapan Kinerja

15 LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018

2.1. VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,

nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis

yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi

dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) Setda Lebong mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten

Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021, maka

dirumuskan visi Sektetariat Daerah adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian adminsitrasi

terhadap tugas perangkat daerah serta pelayanan

administratif untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat”.

II. RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA



Pencapaian visi tersebut akan diwujudkan dengan penjabaran visi

secara lebih operasional kedalam beberapa Misi pembangunan yang di

implementasikan ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang

merupakan landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah

menuju masyarakat yang Agamis, Sejahtera, Adil, Aman, Unggul,

Berwawasan Lingkungan dan Bermartabat dalam lima tahun kedepan, dan

misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah;

2. Meningkatkan pengkoordinasian tugas dinas daerah, badan daerah dan

lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

3. Mewujudkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah melalui

Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi

2.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah

satuan kerja yang penyusunannya mempedomani dokumen RPJMD, sehingga

perumusan tujuan dan sasaran strategis harus menunjukkan tingkat prioritas

yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja.

Berdasarkan penjabaran operasional Visi Sekretariat Daerah Kabupaten

Lebong kedalam beberapa Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. Maka

tujuan dan sasaran perencanaan jangka menengah satuan kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Lebong yang dirumuskan dalam Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai

berikut:



1. Misi I: Mewujudkan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah

Tujuan : Meningkatkan tertib administrasi kebijakan Pemerintahan

Daerah yang baik.

Sasaran : - Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan

Pemerintahan daerah

- Meningkatnya kualitas Produk Hukum Daerah

- Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah

bidang Pemerintahan

Strategi : - Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah

yang efektif dan efisien

- Membentuk produk hukum yang berkualitas

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif

dengan pemangku kepentingan terkait

Kebijakan : - Pelayanan administrasi Perkantoran yang efektif dan

efisien.

- Pelayanan kedinasan KDH-WKDH yang efektif dan

efisien.

- Sinkronisasi Produk hukum Daerah dengan Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- Legalitas peraturan daerah bidang Pemerintahan



2. Misi II: Meningkatkan pengkoordinasian tugas dinas daerah,

badan daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat

daerah.

Tujuan : Meningkatnya pelaksanaan tupoksi OPD

Sasaran : - Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan

pemerintah daerah

- Peningkatan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten

Lebong

- Peningkatan dokumentasi Kegiatan Pemerintahh Daerah

Dalam Bentuk Foto, Video maupun Kliping dari Media

Cetak

- Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah

Yang Mendapat Pelayanan keprotokolan

Strategi : - Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah


- Meningkatkan publikasi kebijakan daerah



Kebijakan : - Penyelenggaraan acara kedinasan sesuai dengan

standar mutu

- Publikasi atas kebijakan dan kegiatan Pemerintah



Daerah

- Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah

- Pelayanan Keprotokolan yang efektif dan efisien

3. Misi III : Mewujudkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah melalui

Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan daerah

Sasaran

: - Peningkatan Kemandirian Ekonomi melalui Sinergi

antar lembaga pemerintah, swasta, akademisi dan

komunitas serta keterpaduan unsur-unsur ekonomi

kreatif

- Tewujudnya layanan pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang transparan dan akuntabel

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan

administrasi pemerintahan

- Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan

administrasi pemerintahan

- Peningkatan Pelayanan Publik

- Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD

- Peningkatan Integritas OPD

- Peningkatan Implementasi 8 Area Reformasi Birokrasi




bidang pemerintahan

- Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah


bidang pemerintahan

Strategi : - Meningkatkan kerjasama antar daerah dan instansi

vertikal serta Pemerintah Pusat

- Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dan

pengembangan potensi daerah

- Mendayagunakan teknologi informasi dalam

pengimplementasian penyelenggaraan urusan

pemerntahan daerah

- Optimalisasi pengendalian program pembangunan

daerah secara berkala

- Meningkatkan publikasi kebijakan daerah

- Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan

pemerintah

- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah






Kebijakan : - Peningkatan peran dan fungsi TPID

- Pembinaan BUMD

- Pembinaan UMKM

- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

secara elektornik

- Percepatan penyerapan realisasi anggaran

- Publikasi capaian pembangunan daerah

- Kepatuhan Pemda terhadap Standar Pelayanan Publik

- Peningkatan implementasi SAKIP yang baik

- Peningkatan Integritas OPD yang baik

- Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik

- Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang baik

- Optimalisasi belanja pegawai

- Publikasi peraturan pemerintahan daerah

- Efektivitas penyelesaian permasalahan daerah

- Tertib pensertifikatan tanah milik Pemda

- Pembinaan Lembaga Sosial/Keagamaan



- Pemahaman amalan agama melalui pelaksanaan

Kegiatan Keagamaan



2.3. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 berdasarkan Visi dan Misi yang ada antara

lain dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

TAHUN ANGGARAN 2018

Misi I: Mewujudkan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah

NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan efisien

Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Perkantoran

95%

Persentase Pelayanan Kedinasan KDH-WKDH

90%

2 Program Penataan Perundang-Undangan

Membentuk produk hukum daerah yang berkualitas

Persentase Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Peraturan perundang-undangan

100%

3 Program Penataan Perundang-Undangan

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan terkait

Persentase peraturan daerah bidang pemerintahan yang dilegalkan

100%



4 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial, Perekonomian dan Pembangunan, Adminis-trasi Umum

Persentase penegasan wilayah administratif daerah

100%

Misi II: Meningkatkan pengkoordinasian tugas dinas daerah, badan daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

5 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan efisien

Persentase penyelenggaraan acara kedinasan sesuai dengan standar mutu

0

6 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi Bagian Keprotokol-an Meningkatkan publikasi kebijakan daerah

Persentase Publikasi atas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah

85

7 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan


Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah

95

8 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan terkait

Persentase Pelayanan Keprotokolan 100

Misi III : Mewujudkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah melalui Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi

9 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Meningkatkan kerjasama antar daerah dan instansi vertikal serta Pemerintah Pusat

Persentase meningkatnya peran dan fungsi TPID

90%



10 Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi

Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dan pengembangan potensi daerah

Persentase Terbinanya BUMD 80%

Persentase Terbinanya UMKM 80%

11 Program Peningkatan Pelayanan Publik Mendayagunakan teknologi informasi dalam pengimplementasian penyelenggaraan urusan pemerntahan daerah

Persentase paket pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektornik

100%

12 Peningkatan pengembangan sistem pelapor capaian kinerja & keuangan

Optimalisasi pengendalian program pembangunan daerah secara berkala

Persentase penyerapan realisasi anggaran

90%

13 Program pengembangan data/ informasi

Meningkatkan publikasi kebijakan daerah

Persentase capaian pembangunan daerah yang diinformasikan ke publik

100%

14 Program Peningkatan Pelayanan Publik Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pemerintah

Zona Kepatuhan Pemda Terhadap Standar Pelayanan Publik Kuning

15 Program Peningkatan Pengembang-an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pemerintah

Persentase OPD dengan Nilai SAKIP diatas Nilai 60 80

16 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Persentase OPD dengan Nilai Integritas Baik

75

17 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


Persentase OPD yang melaksana-kan Reformasi Birokrasi dengan predikat B 70



18 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Persentase OPD dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik

80%

19 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah


Persentase belanja pegawai bagian pemerintahan

51

20 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatkan publikasi kebijakan daerah

Persentase peraturan pemerintahan daerah yang diinformasikan ke publik

100

21 Program Penataan Daerah Otonomi Baru


Persentase penyelesaian permasalahan daerah

100%

22

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan


Persentase Aset Tetap - Tanah (milik Pemda) yang tertib

100%

23

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama


Jumlah Lembaga Sosial/Keagama-an yang diberi-kan Pembinaan

12

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

10

Akuntabilitas Kinerja


Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban untuk

menjawab dari suatu Instansi Pemerintah secara transparan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi, misi, strategi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui

sistem pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong selaku pelaksana sebagian

kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah, Administrasi, Keuangan, Organisasi

dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan Administrasi kepada seluruh

Perangkat Daerah Kabupaten Lebong. Dalam hal ini memiliki kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Lebong yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, Sekretaris Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan

Sekretariat Daerah dan menyampaikannya kepada Bupati, Inspektur Inspektorat

Kabupaten/Kota, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

III. AKUNTABILITAS KINERJA



dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian

target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja

sasaran. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

instansi pemerintah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999,

Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Lebong diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran

serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk

mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan



Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan

dengan realisasinya.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan

target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media Formulir

Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut

dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian

sasaran strategis dimana Sekretariat Daerah membantu Bupati dalam

melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum serta pelayanan

administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan

program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

85 s.d. 100 = Baik Sekali

70 s.d. <85 = Baik

55 s.d. <70 = Cukup

< 55 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan,

berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, yang terdiri

dari :

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah



ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan

mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator

Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk

mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong tahun 2016

– 2021 yang berpedoman pada RPJMD kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021.

Dilihat dari indikator sasaran, pencapaian indikator sasaran Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Target Misi Tahun 2018

No.

Misi

Jumlah Indikato

r Sasaran

Target Pencapaian

Sesuai Target Belum mencapai

Target Melampaui

Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1. Misi I 5 1 20 4 80 - -

2. Misi II 4 - - 3 75 1 25

3. Misi III 17 2 11,76 12 70,59 3 17,65

Sumber : Data Diolah

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran yang telah

ditetapkan pada tahun 2018 dengan membandingkan antara target dan realisasi

capaian indikator kinerja sasaran, yang bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai



bahan evaluasi peningkatan kinerja pembangunan daerah yang tertuang

didalam Rencana Setrategis Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Pencapaian Indikator Sasaran Pada Misi I “Mewujudkan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah” Setrategi yang dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara dengan

meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan efisien,

membentuk produk hukum yang berkualitas dan meningkatkan koordinasi dan

komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan terkait. Perbandingan

antara target dan capaian indikator kinerja seluruh indikator kinerja sasaran

pada misi I dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi I

No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2018 Capaian

(%) Kategori Target Realisasi

1. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Perkantoran

% 95 80 84 Baik

2. Persentase Pelayanan Kedinasan KDH-WKDH

% 90 80 89 Baik Sekali

3. Persentase Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Peraturan perundang-undangan


4. Persentase peraturan

daerah bidang

pemerintahan yang dilegalkan


5. Persentase penegasan

wilayah administratif daerah

% 100 95

95 Baik Sekali

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja

sasaran yang telah ditetapkan pada misi I “Mewujudkan Perumusan

Kebijakan Pemerintah Daerah” pada tabel 3.2. Strategi yang dilaksanakan



untuk mencapai misi ini melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan

otonomi daerah yang efektif dan efisien, membentuk produk hukum yang

berkualitas dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif

dengan pemangku kepentingan terkait, yang dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi kinerja tahun berikutnya, dijelaskan antara lain sebagai berikut:

a. Sasaran I Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan

Pemerintahan daerah, ditandai dengan Pelayanan administrasi

Perkantoran yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lebong, hal ini tercermin dari realisasi capaian indikator

kinerja 84% masuk dalam kategori Baik, sekalipun belum mencapai

target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

b. Sasaran II Meningkatnya kualitas Produk Hukum Daerah, ditandai

dengan Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan pelayanan public,



dengan realisasi capaian indikator kinerja 100%, masuk kategori Baik

Sekali;

c. Sasaran III Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah bidang

Pemerintahan, ditandai dengan Pembinaan dan evaluasi oleh APIP

dilaksanakan secara konsisten dan objektif, serta telah

dilaksanakannya pemetaan batas wilayah administratif desa/kelurahan,

dengan capaian indikator kinerja 95% dan masuk kategori Baik

Sekali, sekalipun belum mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Pencapaian Indikator Sasaran Pada Misi II “Meningkatkan

pengkoordinasian tugas dinas daerah, badan daerah dan lembaga

lain sebagai bagian dari perangkat daerah”

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai misi ini melalui Peningkatkan

kinerja penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan efisien, Meningkatkan

publikasi kebijakan daerah, dan Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang

intensif dengan pemangku kepentingan terkait. Perbandingan antara target

dengan capaian indikator kinerja sasaran pada misi II ini dapat dilihat pada tabel

3.3 berikut ini:

Tabel 3.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi II

No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2018 Capaian

(%) Kategori Target Realisasi

1. Persentase penyelenggaraan acara kedinasan sesuai dengan standar mutu

% NA NA NA Kurang

2. Persentase Publikasi % 85 70 82 Baik



atas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah

3. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah


4. Persentase Pelayanan Keprotokolan


Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran yang

telah ditetapkan pada misi II ini berdasarkan tabel 3.3 diatas dijelaskan

bahwa capaian semua indikator secara umum belum mencapai target yang

telah ditetapkan, hanya satu indikator yang telah melampaui target yaitu

presentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah dan mendapatkan dengan

realisasi capaian indikator 105% masuk dalam kategori Baik Serkali.

3. Pencapaian Indikator sasaran Pada Misi III” Mewujudkan

efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah melalui Pemantauan,

Pembinaan dan Evaluasi”

Setrategi yang dilaksanakan untuk mencapai misi III ini melalui

Meningkatkan kerjasama antar daerah dan instansi vertikal serta Pemerintah

Pusat, Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dan pengembangan potensi

daerah, Mendayagunakan teknologi informasi dalam pengimplementasian

penyelenggaraan urusan pemerntahan daerah, Optimalisasi pengendalian

program pembangunan daerah secara berkala, Meningkatkan publikasi

kebijakan daerah, Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan

pemerintah, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah yang

efektif dan efisien dan Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang



intensif dengan pemangku kepentingan terkait. Perbandingan antara target

dan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi III

No Indikator Sasaran Satuan

Tahun 2018 Capaian

(%) Kategori Target Realisa

si

1. Persentase meningkatnya peran dan fungsi TPID

% 90 NA NA Kurang

2. Persentase Terbinanya BUMD


3. Persentase Terbinanya UMKM

% 80 16,66 21 Baik sekali

4. Persentase paket pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektornik


5. Persentase penyerapan realisasi anggaran

% 90 92,761 103 Baik Sekali

6. Persentase capaian pembangunan daerah yang diinformasikan ke publik


7. Zona Kepatuhan Pemda Terhadap Standar Pelayanan Publik

Predikat

51 (Kuning)

93,78 (Hijau)

178 Baik Sekali

8. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP diatas Nilai 60

% 80 0 0 Kurang

9. Persentase OPD dengan Nilai Integritas Baik

% 75 NA 0 Kurang

10 Persentase OPD yang melaksana-kan Reformasi Birokrasi dengan predikat B

% 70 0 0 Kurang

11 Persentase OPD dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik

% 80 50 63 Cukup



12 Persentase belanja pegawai bagian pemerintahan

% 51 91,78 180 Baik Sekali

13 Persentase peraturan pemerintahan daerah yang diinformasikan ke publik


14 Persentase penyelesaian permasalahan daerah

% 100 65 65 Cukup

15 Persentase Aset Tetap - Tanah (milik Pemda) yang tertib

% 100 75 75

16 Jumlah Lembaga Sosial/Keagama-an yang diberi-kan Pembinaan

Lembaga 12 0 0 Kurang

17 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

Kegiatan 10 7 70 Cukup

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran

kinerja terhadap indikator sasaran yang telah ditetapkan pada misi III ini

dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya. Karena

secara umum realisasi Capaian indikator kinerja pada misi III ini belum

mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa indikator

kategori capaianya kurang. Sekalipun demikian pemerintah daerah patut

bersyukur atas prestasi kenerja Sekretariat Daerah yang telah

mendapatkan penghargaan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar

pelayanan publik dengan nilai 93,78 atau zona Hijau dari Ombudsman

Republik Indonesia. Capaian tersebut melampaui target yang telah

ditetapkan yaitu zona Kuning, dengan realisasi Capaian indikator kinerja

178%, masuk dalam kategori Baik Sekali.



3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Ikhtisar ringakasan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan

Organisasi Perangkat daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Total APBD : Rp. 23.290.000.000,00

Realisasi : Rp. 22.092.667.366,00

SILPA : Rp. 1.197.332.634,00

Kebijakan umum belanja daerah tetap mengacu pada RENSTRA 2016-

2021. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk

memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi

penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam penggunaannya belanja daerah

tetap mengedepankan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah harus

diseimbangkan dengan jumlah pendapatan daerah yang ada, yang diharapkan



dapat memberikan dukungan pada program-program setrategis daerah. Arah

pengelolaan belanja daerah pada tahun 2018 dititik beratkan pada upaya

peningkatan fungsi APBD sebagai salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Lebong dengan mengoptimalkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif,

transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggara.

Mengingat keterbatasan jumlah anggaran di tahun 2018 yang masih

belum mampu membiayai secara keseluruhan program/kegiatan yang

diharapkan, maka solusi yang telah dialkukan adalah dengan memprioritaskan

program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen pencapaian di dalam

RENSTRA, dengan tidak mengesampingkan program/kegiatan diluar renstra

yang secara langsung ataupun tidak langsung memang berpengaruh terhadap

target kinerja pemerintah Daerah.

Penutup


Untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018

tidaklah terlalu banyak permasalahan yang muncul, karena proses pengesahan

anggaran telah dilakukan tepat waktu, dikarenakan didalam pelaksanaan kegiatan

diawasi lebih intensif olehTim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang

dipimpin langsung oleh Kepala Daerah, sehingga kegiatan pembangunan berjalan

dengan lebih lancar.

Berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, pada

tahun 2018 secara umum menunjukan kategori Baik, sekalipun masih terdapat

beberapa indikator dengan kategori kurang, akan tetapi sekretariat daearah tetap

patut bersyukur atas capaian beberapa indikator yang masuk dalam kategori baik

sekali, salah satunya capaian atas penghargaan predikat kepatuhan tinggi terhadap

standar pelayanan publik dengan nilai 93,78 atau zona Hijau dari Ombudsman

Republik Indonesia. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu

zona Kuning, dengan realisasi Capaian indikator kinerja 178%, masuk dalam

kategori Baik Sekali.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat

dijadikan sebagai acuan dalam rangka evaluasi pencapaian Visi dan Misi Sekretariat

Daerah terkait dengan visi dan misi Bupati yang tergambarkan dalam pencapaian

target indikator-indikator yang telah ditetapkan, sehingga untuk perencanaan

IV. PENUTUP

Penutup


kedepannya lebih memprioritaskan indikator-indikator sasaran yang belum mencapai

target tanpa mengabaikan indikator-indikator lainnya yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun

2018 ini masih mengandung sejumlah kekurangan, sehingga kami sangat berharap

masukan, kritikan, saran, termasuk dukungan, bimbingan dan pembinaan serta

kerjasamanya dari berbagai pihak yang berwenang demi perbaikan kinerja dan

kualitas pelaporan di tahun mendatang. Terima kasih....

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tubei – Arga Makmur No. 1

T U B E I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

Menimbang : a.

bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah, diperlukan acuan ukuran kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

17. Peraturan Bupati Lebong Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

LEBONG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

TAHUN 2016-2021

PERTAMA Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah ditercapai;

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan

KEDUA Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

KETIGA Unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dalam merencanakan program. Kegiatan, wajib mengacu pada Indikaor Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

KEEMPAT Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,

H. MIRWAN EFFENDI, S.E, MSi

NIP. 19580930 198103 1 004

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : 2018

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah


Persentase Penyelenggaraan Pelayanan

Perkantoran

(Jumlah Pelayanan

Perkantoran Yang Sesuai

Standar di lingkungan Setda /

Jumlah Seluruh Pelayanan

Perkantoran di lingkungan

Setda) x 100%

90% 90% 95% 95% 100% 100%

Persentase Pelayanan Kedinasan KDH-

WKDH

(jumlah pelayanan kegiatan

kedinasan KDH-WKDH yang

terealisasi tahun n / jumlah

seluruh rencana pelayanan

kedinasan KDH-WKDH tahun n0

x 100%

90% 90% 90% 95% 100% 100%

Membentuk produk hukum daerah yang berkualitas Persentase Produk Hukum Daerah

Sesuai Dengan Peraturan perundang-

undangan

(jumlah produk hukum daerah

yang sesuai dengan peraturan

yang lebih tinggi tahun n /

jumlah seluruh produk hukum

daerah tahun n) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif


Persentase peraturan daerah bidang

pemerintahan yang dilegalkan(jumlah peraturan daerah yang

dilegalkan / jumlah draft

rancangan peraturan daerah) x

100%

100% 100% 100% 0% 0%


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULASITARGET

VISI : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyusunan kebijakan dan pengoordinasian adminsitrasi terhadap tugas perangkat daerah serta pelayanan

administratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Persentase penegasan

wilayahadministratif daerahcukup jelas (penamaan rupa

bumi dan batas

desa/kelurahan)

100% 100% 100% 100% 100%



Persentase penyelenggaraan acara

kedinasan sesuai dengan standar mutu(Jumlah Acara kedinasan Sesuai

Prosedur / Jumlah Acara

kedinasan Yang dilaksana-kan)

x 100%

0 0 0 100 120 140

Meningkatkan publikasi kebijakan daerah Persentase Publikasi atas kebijakan dan

kegiatan Pemerintah Daerah (Jumlah Kegiatan yang diliput

dan diberitakan/Jumlah

Kegiatan Kepala Daerah Yang di-

agendakan) x 100%

80 85 85 85 95 95



Persentase Dokumentasi Kegiatan

Kepala Daerah

(Jumlah Kegiatan Yang di

Dokumentasikan / Jumlah

Kegiatan Kepala Daerah Yang

Diagendakan) x 100%

90 95 95 100 100 100



Persentase Pelayanan Keprotokolan(Jumlah Kegiatan Yang

Mendapat Pelayanan

Keprotokolan / Jumlah Kegiatan

Kepala Daerah Yang diagenda-

kan) x 100%

100 100 100 100 100 100

Meningkatkan kerjasama antar daerah dan instansi

vertikal serta Pemerintah Pusat

Persentase meningkatnya peran dan

fungsi TPID

(jumlah rekomendasi yang

ditindaklanjuti / jumlah

rekomendasi kepala daerah) x

100%

85% 90% 90% 95% 95% 95%

Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dan

pengembangan potensi daerah

Persentase Terbinanya BUMD (jumlah BUMD yang sehat /

jumlah seluruh BUMD) x 100%

70% 80% 80% 85% 85% 85%

Persentase Terbinanya UMKM (jumlah UMKM yang sehat /

jumlah seluruh UMKM) x 100%

75% 75% 80% 80% 80% 80%



Mendayagunakan teknologi informasi dalam

pengimplementasian penyelenggaraan urusan

pemerntahan daerah

Persentase paket pengadaan barang

dan jasa pemerintah secara elektornik

(jumlah paket pengadaan

barang dan jasa pemerintahan

secara elektronik tahun n /

jumlah paket pengadaan

barang dan jasa pemerintah

tahun n) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Optimalisasi pengendalian program pembangunan

daerah secara berkala

Persentase penyerapan realisasi

anggaran

persen 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Meningkatkan publikasi kebijakan daerah Persentase capaian pembangunan

daerah yang diinformasikan ke publik

persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan

pemerintah

Zona Kepatuhan Pemda Terhadap

Standar Pelayanan Publik

Nilai Total Unsur Produk

Layanan OPDKuning Kuning Kuning Hijau Hijau Hijau


pemerintah

Persentase OPD dengan Nilai SAKIP

diatas Nilai 60

(Jumlah OPD dengan Nilai

SAKIP Diatas Nilai 60 / Jumlah

seluruh OPD) x 100%70 70 80 85 90 90


pemerintah

Persentase OPD dengan Nilai Integritas

Baik

(Jumlah OPD dengan Nilai

Integritas Baik / Jumlah OPD ) x

100%

70 70 75 80 85 95


pemerintah

Persentase OPD yang melaksana-kan

Reformasi Birokrasi dengan predikat B

(Jumlah OPD yang melak-

sanakan RB dengan Predikat B /

Jumlah OPD) x 100%

50 60 70 80 90 100



Persentase OPD dengan kinerja


yang baik

(persentase kinerja baik urusan

desentralisasi + persentase

kinerja baik urusan tugas

pembantuan + persentase

kinerja baik urusan tugas umum

pemerintahan) / 3

60% 70% 80% 90% 95% 100%



Persentase belanja pegawai bagian

pemerintahan

(jumlah belanja pegawai dalam

penyelenggaraan pemerintahan

daerah / belanja daerah) x

100%

55 53 51 49 48 48

Meningkatkan publikasi kebijakan daerah Persentase peraturan pemerintahan


(jumlah peraturan daerah

bidang pemerintahan daerah

yang diinformasikan ke publik /

jumlah peraturan daerah

bidang pemerintahan daerah) x

100%

100 100 100 100 100 100



Persentase penyelesaian permasalahan

daerah

(jumlah permasalahan daerah

yang terselesaikan tahun n /

jumlah seluruh permasalahan

daerah tahun n) x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%



Persentase Aset Tetap - Tanah (milik

Pemda) yang tertib

(jumlah aset tanah milik Pemda

yang tertib berdasarkan SAP /

jumlah aset tanah milik Pemda)

x 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%



Jumlah Lembaga Sosial/Keagama-an

yang diberi-kan Pembinaan

Jumlah Lembaga

Sosial/Keagamaan yang

mendapat Prioritas Pembinaan

10 10 12 12 14 16

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

Keagamaan

Jumlah Kegiatan Keagamaan

yang dilaksanakan oleh Pemda

9 9 10 10 12 12

H. MIRWAN EFFENDI, S.E, MSi

NIP. 19580930 198103 1 004

SEKRETARIS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatkan kinerja

penyelenggaraan otonomi daerah


Persentase Penyelenggaraan Pelayanan

Perkantoran

95%

Persentase Pelayanan Kedinasan KDH-

WKDH

90%

2 Membentuk produk hukum daerah

yang berkualitas

Persentase Produk Hukum Daerah

Sesuai Dengan Peraturan perundang-

undangan

100%

3 Meningkatkan koordinasi dan

komunikasi yang intensif dengan

pemangku kepentingan terkait

Persentase peraturan daerah bidang

pemerintahan yang dilegalkan

100%

4 Meningkatnya kualitas kebijakan

pemerintah daerah bidang

pemerintahan dan kesejahteraan

sosial, Perekonomian dan

Pembangunan, Administrasi Umum

Persentase penegasan wilayah

administratif daerah

100%

Misi II: Meningkatkan pengkoordinasian tugas dinas daerah, badan daerah dan lembaga lain sebagai

bagian dari perangkat daerah.




Persentase penyelenggaraan acara

kedinasan sesuai dengan standar mutu

0

6 Meningkatkan publikasi kebijakan

daerah

Persentase Publikasi atas kebijakan dan

kegiatan Pemerintah Daerah

85




Persentase Dokumentasi Kegiatan

Kepala Daerah

95




Persentase Pelayanan Keprotokolan 100

Misi III : Mewujudkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah melalui Pemantauan, Pembinaan dan

Evaluasi

9 Meningkatkan kerjasama antar

daerah dan instansi vertikal serta

Pemerintah Pusat

Persentase meningkatnya peran dan

fungsi TPID

90%

10 Meningkatkan pelaksanaan kerjasama

dan pengembangan potensi daerah

Persentase Terbinanya BUMD 80%

Persentase Terbinanya UMKM 80%

11 Mendayagunakan teknologi informasi

dalam pengimplementasian

penyelenggaraan urusan

pemerntahan daerah

Persentase paket pengadaan barang

dan jasa pemerintah secara elektornik

100%

12 Optimalisasi pengendalian program

pembangunan daerah secara berkala


anggaran

90%


daerah

Persentase capaian pembangunan


100%

14 Meningkatkan kualitas implementasi

kebijakan pemerintah

Zona Kepatuhan Pemda Terhadap

Standar Pelayanan Publik Kuning



Persentase OPD dengan Nilai SAKIP

diatas Nilai 60 80



Persentase OPD dengan Nilai Integritas

Baik 75



Persentase OPD yang melaksana-kan

Reformasi Birokrasi dengan predikat B 70






yang baik

80%




Persentase belanja pegawai bagian

pemerintahan

51


daerah

Persentase peraturan pemerintahan


100




Persentase penyelesaian permasalahan

daerah

100%




Persentase Aset Tetap - Tanah (milik

Pemda) yang tertib

100%




Jumlah Lembaga Sosial/Keagama-an

yang diberi-kan Pembinaan

12


Keagamaan

10

Dengan Rencana Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

NO Program dan Kegiatan Anggaran KET

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.673.657.000 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.541.325.000 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55.090.000 APBD

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 682.900.000 APBD

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

851.540.000 APBD

6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

944.100.000 APBD

7 Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi 499.910.000 APBD

8 Program pengembangan data/ informasi 360.100.000 APBD

9 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah

563.480.000 APBD

10 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 62.552.000 APBD

11 Program Penyelamatan dan Pelestar-ian Dokumen Arsip

Daerah

155.320.000 APBD

12 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.695.537.505 APBD

13 Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam 230.970.000 APBD

14 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola

Keuangan Daerah

61.000.000 APBD

15 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 479.700.000 APBD

16 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam

negeri

52.000.000 APBD

17 Program pembinaan dan pemasyarakat-an olahraga 64.740.000 APBD

18 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.106.700.495 APBD

19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 443.000.000 APBD

20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

191.000.000 APBD

21 Program Penataan Perundang-Undangan 832.903.000 APBD

22 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 237.000.000 APBD

23 Program Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Reformasi

dan Birokrasi

72.990.000 APBD

24 Program Penataan Reformasi Birokrasi 344.760.000 APBD

25 Program Peningkatan Pelayanan Publik 1.087.725.000 APBD

TOTAL 23.290.000.000

Tubei, 2018

BUPATI LEBONG SEKRETARIS DAERAH

H. ROSJONSYAH, S.IP, M.Si

H. MIRWAN EFFENDI, S. E., M.Si NIP. 19580930 198103 1 004

TARGET REALISASI

Persentase Penyelenggaraan

Pelayanan Perkantoran 95% 80% 84%

Persentase Pelayanan Kedinasan

KDH-WKDH90% 80% 89%

2 Program Penataan Perundang-

Undangan

Membentuk produk hukum daerah yang

berkualitas

Persentase Produk Hukum

Daerah Sesuai Dengan Peraturan

perundang-undangan100% 100% 100%

3 Program Penataan Perundang-

Undangan

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi

yang intensif dengan pemangku

kepentingan terkait

Persentase peraturan daerah

bidang pemerintahan yang

dilegalkan100% 90% 90%

4 Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Meningkatnya kualitas kebijakan

pemerintah daerah bidang pemerintahan

dan kesejahteraan sosial, Perekonomian

dan Pembangunan, Administrasi Umum

Persentase penegasan wilayah

administratif daerah

100% 95% 95%

5 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan kinerja penyelenggaraan

otonomi daerah yang efektif dan efisien

Persentase penyelenggaraan

acara kedinasan sesuai dengan

standar mutuNA NA NA

6 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi Bagian Keprotokol-anMeningkatkan publikasi kebijakan daerah Persentase Publikasi atas

kebijakan dan kegiatan

Pemerintah Daerah

85% 70% 82%

PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 – 2021

LAKIP SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018



Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan


1

NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATAHUN 2018 CAPAIAN TAHUN

2018 (%)

7 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan



kepentingan terkait

Persentase Dokumentasi

Kegiatan Kepala Daerah 95% 100% 105%

8 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan koordinasi dan komunikasi


kepentingan terkait

Persentase Pelayanan

Keprotokolan 100% 95% 95%

9 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Meningkatkan kerjasama antar daerah

dan instansi vertikal serta Pemerintah

Pusat

Persentase meningkatnya peran

dan fungsi TPID NA NA NA

Persentase Terbinanya BUMD

80% 100% 125%

Persentase Terbinanya UMKM80% 16,66% 21%

11 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Mendayagunakan teknologi informasi

dalam pengimplementasian

penyelenggaraan urusan pemerntahan

daerah

Persentase paket pengadaan

barang dan jasa pemerintah

secara elektornik 100% 100% 100%

12 Peningkatan pengembangan

sistem pelapor capaian kinerja &

keuangan

Optimalisasi pengendalian program

pembangunan daerah secara berkala


anggaran 90% 92,76% 103%

13 Program pengembangan data/

informasi

Meningkatkan publikasi kebijakan daerah Persentase capaian

pembangunan daerah yang

diinformasikan ke publik

100% 96% 96%

14 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Meningkatkan kualitas implementasi


Zona Kepatuhan Pemda

Terhadap Standar Pelayanan

Publik

52 (Kuning) 93,78 (Hijau) 178%

15 Program Peningkatan

Pengembang-an Sistem Pelaporan




Persentase OPD dengan Nilai

SAKIP diatas Nilai 6080 0 0%


10 Program Peningkatan Promosi &

Kerjasama Investasi

Meningkatkan pelaksanaan kerjasama

dan pengembangan potensi daerah

16 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH



Persentase OPD dengan Nilai

Integritas BaikNA NA NA

17 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan



Persentase OPD yang melaksana-

kan Reformasi Birokrasi dengan

predikat B

70 0 0%

18 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan





penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang baik80% 50% 63%

19 Program peningkatan kerjasama

antar pemerintah daerah



Persentase belanja pegawai

bagian pemerintahan 51% 91,78% 180%

20 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Meningkatkan publikasi kebijakan daerah Persentase peraturan

pemerintahan daerah yang

diinformasikan ke publik

100% 100% 100%

21 Program Penataan Daerah

Otonomi Baru



kepentingan terkait

Persentase penyelesaian

permasalahan daerah 100% 65% 65%

22 Program Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan &

Pemanfaatan



Persentase Aset Tetap - Tanah

(milik Pemda) yang tertib 100% 0%

Jumlah Lembaga

Sosial/Keagamaan yang

diberikan Pembinaan

12 0 0%


Keagamaan10 7 70%

23 Peningkatan Kualitas Kehidupan

Beragama



sekretariat daerah kabupaten lebong tahun...

Documents