sekilas pergerakan solidaritas perempuan
TRANSCRIPT
Sekilas PergerakanSolidaritas Perempuan
(1990 – 2015)
Sekilas Pergerakan
Solidaritas Perempuan
(1990 – 2015)
Mei 2015
ii
Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990 – 2015)
Solidaritas Perempuan
©Mei 2015
Tim Penyusun:
Aliza Yuliana
Anggi Rendy S.
Rosmidar
Badan Eksekutif Komunitas
Editor:
Puspa Dewy
Desain Sampul:
Enday Hidayat
Dokumen Internal (tidak untuk dipublikasikan di luar organisasi
Perserikatan Solidaritas Perempuan)
iii
Daftar Isi
Daftar Isi ii Latar Belakang 1 Sejarah Organisasi Solidaritas Perempuan 5 Perjalanan Solidaritas Perempuan dari Kongres ke Kongres 9 Visi Misi Solidaritas Perempuan 14 Fokus Isu Solidaritas Perempuan 15 Struktur Pengambilan Keputusan Organisasi 17 Struktur Kepengurusan Sekretariat Nasional 18 Perkembangan Anggota Solidaritas Perempuan 19 Penguatan Perempuan Akar Rumput 21 Komunitas Solidaritas Perempuan (hingga tahun 2015) 22 SP Kinasih Yogyakarta 22 SP Anging Mammiri Makassar 26 SP Mataram 30 SP Palu 33 SP Bungoeng Jeumpa Aceh 37 SP Palembang 41 SP Jabotabek 44 SP Kayangan Api Bojonegoro 47 SP Kendari 50 SP Sumbawa 54 SP Sintuwu Raya Poso 57 Informasi Kontak Sekretariat Nasional dan 10 Komunitas Solidaritas Perempuan
60
Dokumen Internal
1
Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan
(1990 – 2015)
Latar Belakang
Solidaritas Perempuan telah melampaui 24 tahun keberadaannya di
Indonesia sebagai organisasi feminis. SP lahir pada 10 Desember 1990,
awalnya berbentuk yayasan, lalu berubah menjadi perserikatan pada 1
April 1993.SP berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi
Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal.
Mukadimah Anggaran Dasar Solidaritas Perempuan menyatakan
bahwa pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan
titik tolak perjuangan perlindungan hak azasi manusia dan perwujudan
masyarakat yang demokratis, adil, makmur, damai dan sejahtera.
Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia harus dilakukan
secara terus-menerus, di manapun dan oleh siapa pun, tanpa
membedakan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan
biologis. Setiap bentuk pembatasan atas dasar kepentingan apa pun, baik
oleh negara maupun kekuatan apa pun, harus dihindari. Sebab hal itu
selain merusak kemanusian itu sendiri, juga akan menghancurkan
kehidupan perempuan.
Sangat disadari bahwa perkembangan ekonomi global yang
berwatak patriarki telah memunculkan berbagai kecenderungan yang
makin memorosotkan harkat dan martabat manusia bahkan
meminggirkan banyak upaya perlindungan hak azasi manusia terutama
Dokumen Internal
2
hak-hak perempuan. Pemusatan kekuasaan ekonomi global di negara-
negara industri --- yang diikuti dengan restrukturisasi industri pro ekonomi
global di berbagai negara miskin --- telah mengakibatkan kelangkaan
kerja dan memunculkan migrasi dan perdagangan buruh perempuan.Dari
tahun ke tahun banyak buruh perempuan dari berbagai negara miskin
bermigrasi ke negara-negara lain dan dipekerjakan dibawah sistem kerja
yang eksploitatif dan penuh kekerasan.
Ekspansi ekonomi global yang mengandalkan pasar bebas dan
lembaga pembiayaan internasional telah memunculkan pengambil-alihan
dan eksploitasi sumberdaya alam, pencemaran dan penghancuran
lingkungan atau sumber-sumber kehidupan seperti air, udara dan tanah.
Kepentingan ekonomi yang didukung oleh perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang mengedepan dalam bentuk “revolusi
hijau” pada sektor pertanian dan “revolusi biru” pada sektor kelautan
misalnya, telah menyingkirkan banyak perempuan dari pengelolaan
pangan. Perempuan tidak lagi memiliki kedaulatan atas pangan, bahkan
banyak perempuan dan keluarganya menjadi sangat tergantung pada
produk industri pangan yang dikendalikan oleh berbagai perusahaan
multi-nasional. Proses ini telah memunculkan kemiskinan dan hilangnya
kesempatan dan kemampuan perempuan dan keluarganya untuk
mempertahankan keberlanjutan kehidupan sesuai dengan pengetahuan
dan pengalaman yang mereka miliki.
Pada sisi yang lain otoriterianisme politik dan militerisme juga masih
tetap menjadi ancaman terhadap upaya perempuan dalam memperkuat
akses dan kontrolnya terhadap keputusan politik, termasuk keputusan
tentang pekerjaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-
sumber kehidupan. Lebih dari itu, watak otoriterianisme dan militerisme
yang mendasari sistem pengelolaan negara tidak hanya memunculkan
sistem yang sentralistik, represif, tertutup, korup dan menghambat
kebebasan atau ekspresi politik perempuan dan masyarakat secara
keseluruhan.Tetapi juga telah berkembang jauh menjadi sistem
pendukung yang efektif bagi keberlanjutan kepentingan ekonomi negara-
negara industri di Indonesia.
Dokumen Internal
3
Dalam konteks seperti ini, negara tidak lagi memberikan
perlindungan yang layak terhadap hak azasi manusia atau hak azasi
perempuan baik itu hak sipil politik (SIPOL) maupun hak-hak sosial
ekonomi dan budaya (ECOSOB). Malah sebaliknya Negara telah
melakukan berbagai penyesuaian structural untuk mendukung kehendak
Negara-negara industri, antara lain dengan menetapkan berbagai
perangkat hukum dan perundangan, sesuai dengan kesepakatan
Internasional dan Regional yang telah disetujui oleh pemerintah
Indonesia,untuk memberikan legitimasi bagi kegiatan industri yang
menyingkirkan perempuan dari sumber-sumber kehidupan bersama. Juga
telah melakukan restrukturisasi industri dan perdagangan yang
berdampak tersingkirnya perempuan dari berbagai lapangan kerja,
tersingkirnya petani, nelayan dan kaum miskin dari sektor sektor
pertanian, kelautan dan sektor informal. Hal ini pada gilirannya telah
berkembang menjadi pemiskinan yang sistematis dan terstruktur dengan
kata lain mempercepat dan memperkuat terjadinya feminisasi
kemiskinan, yang tidak memberikan banyak pilihan bagi perempuan,
kelompok rentan dan kaum muda pada umumnya selain menjadi buruh
migran di berbagai negara atau menjadi kaum urban di perkotaan yang
hidup dibawah standar kehidupan yang layak.
Suburnya fundamentalisme di berbagai tempat juga telah
memperpanjang deretan masalah yang dihadapi perempuan.
Fundamentalisme yang mengandalkan sikap radikal dan intepretasi
terhadap tafsiran ajaran agama yang sempit dan sepihak masih digunakan
sebagai alat untuk mendominasi dan membatasi ruang gerak atau
ekspresi politik perempuan serta mengontrol tubuh,fikiran, hasil kerja dan
mobilitas perempuan. Atas nama tafsir agama, perempuan dipinggirkan
bahkan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan otensitas nilai-
nilai agama yang lebih harmoni. Pada tataran tertentu fundamentalisme
yang muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan dalam menghadapi
perubahan sistemik yang bersumber pada tekanan dan hegemoni
kekuatan ekonomi global yang imperialistik, telah memunculkan
radikalisasi perlawanan dan berbagai bentuk kekerasan.Kondisi seperti ini
pada gilirannya telah memberikan peluang bagi kekuatan ekonomi global
Dokumen Internal
4
untuk menyokong militerisme yang pada akhirnya memunculkan
globalisasi terorisme dan terorisme negara.Dalam konteks seperti ini,
pendekatan kekerasan menjadi sesuatu yang sah berdasarkan ketentuan-
perundangan.Dampaknya pun tidak hanya memunculkan korban jiwa
yang besar, tetapi juga adalah ketakutan dan trauma yang bersifat masif
yang pada akhirnya menjadikan perempuan kehilangan akses dan kontorl
terhadap pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumberdaya alam
atau sumber-sumber kehidupan bersama.
Apabila dibiarkan berlanjut terus, maka proses atau kecenderungan
ekonomi dan politik yang berwatak partriarki pada gilirannya akan makin
merendahkan harkat dan martabat manusia serta menghambat
perwujudan masyarakat yang demokratis, adil, makmur, damai dan
sejahtera. Berbagai kecenderungan yang mengandalkan pendekatan
eksploitatif, hegemonik atau dominatif, dan represif yang selalu
menyertai perkembangan ekonomi global tidak hanya akan merugikan
kaum perempuan tapi juga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
Upaya menghadapi perkembangan yang bersifat sistemik ini, tidak
hanya menjadi tanggungjawab kaum perempuan, tetapi merupakan
tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Diperlukan upaya-
upaya yang lebih sistematis yang didasarkan pada semangat gerakan
bersama untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang adil dan
demokratis, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak azasi manusia,
keadilan, kesadaran ekologis, kesadaran tentang keberagaman
(pluralisme) serta sikap anti diskriminasi dan anti kekerasan, yang
didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara,
dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya
sosial, sumber daya alam, budaya, ekonomi dan politik secara adil.
Perserikatan Solidaritas Perempuan lahir untuk mengemban upaya
tersebut.Solidaritas Perempuan adalah wahana yang memiliki mandat
untuk membangun gerakan perempuan yang bisa mewadahi berbagai
upaya menciptakan tatanan yang lebih adil dan demokratis bagi
perempuan dan masyarakat secara umum.
Dalam usaha mewiujudkan visi dan misi tersebut, dibangun strategi
yang menguatkan posisi perempuan dan masyarakat secara umum
Dokumen Internal
5
sehingga pada gilirannya mereka mampu mendorong perubahan
kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kepentingan perempuan
maupun kepentingan keadilan bagi masyarakat atau seluruh manusia.
Dalam konteks ini, Solidaritas Perempuan adalah bagian dari masyarakat
umum terutama perempuan yang tertindas baik ditingkat pribadi maupun
di tingkat publik, yang akan memperjuangkan proses perubahan
kebijakan secara bersama-sama.
Dalam melakukan peran-peran tersebut, Solidaritas Perempuan akan
sepenuhnya mendasarkan kiprahnya pada nilai-nilai kerakyatan,
persaudaraan/solidaritas, keadilan, emansipasi/pembebasan,
kemandirian, kesetaraan, kemajemukan, non sektarian, non partisan, dan
anti kekerasan.
Sejarah Organisasi Solidaritas Perempuan1
Dasawarsa tahun 80-an, merupakan kurun waktu saat rezim otoriter
Orde Baru telah sampai pada puncak kekuasaannya. Bagi rakyat
Indonesia, masa itu merupakan suatu babak di mana penyelenggaraan
kekuasaan di republik ini semakin kuat dikendalikan dan digerakkan oleh
cara pandang dan pola tindak yang mengikuti logika penimbunan dan
pelenyapan sebagai hukum keniscayaan agar kekuasaan tetap ada dalam
genggaman. Model pembangunan Orde Baru ditopang oleh dua pilar
utama, yaitu kekuatan modal konglomerasi dan kekuatan represi militer.
Kedua pilar tersebut telah menjadi pola dasar bagi sistem kekuasaan
1 Sebagian disarikan dari Buku Putih Solidaritas Perempuan Oleh Tati Krisnawaty, 2000
Dokumen Internal
6
tersebut dan telah membuahkan kemakmuran luar biasa yang hanya
dinikmati segelintir kelas elit ekonomi dan politik.
Pola tersebut telah menghadirkan kondisi yang menyajikan
kenyataan akan dua sisi yang berbeda. Satu sisi, prestasi hasil
pembangunan ekonomi mengalirkan surplus hanya bagi kelas elit. Di sisi
lainnya, proses peminggiran dan penelantaran terhadap massa rakyat
yang berlangsung makin massif. Dengan demikian makin memperluas
kontradiksi sosial dalam masyarakat. Atas nama “pembangunan”, petani
kecil dipaksa keluar dari tanah-tanah garapan yang menjadi gantungan
hidupnya, juga kekayaan sumber daya alam di luar pulau Jawa
dieksploitasi secara gila-gilaan bersamaan dengan proses peminggiran
masyarakat lokal tradisionalnya. Atas nama “persatuan dan kesatuan”,
perbedaan dan kemajemukan ditindas dan diharamkan. Atas nama
“kebersihan dan ketertiban” kota, para pedagang dan pengasong dikejar-
kejar dan digusur.
Di penghujung tahun 1980-an penggusuran dan perampasan di
banyak tempat itu, kemudian memunculkan berbagai kelompok
solidaritas untuk massa rakyat yang tergusur dan terampas hak-hak
dasariahnya. Di antaranya, adalah Kelompok Perempuan untuk Solidaritas
Badega (KPSB) yang mengadakan demonstrasi ke DPR untuk mendukung
perjuangan rakyat petani Badega - Purwakarta. Bersamaan waktu dengan
berdirinya kelompok tersebut, juga lahir Kelompok Kerja Solidaritas
Perempuan (KSP) yang melakukan investigasi dan pembelaan kasus-kasus
Pulau Panggung-Lampung dan Sugapa-Papua tahun 1989. Pada waktu
itu, kelompok solidaritas tersebut hadir secara spontan dengan struktur
organisasi yang sederhana, bersifat sementara dan lebih banyak
dibimbing oleh spirit voluntarisme (kesukarelaan). Bentuk aktivitasnya
meliputi mulai dari pengumpulan fakta-fakta di lapangan hingga
melancarkan aksi-aksi protes secara terbuka. Fokus sasarannya secara
umum diarahkan pada satu agenda utama pada waktu itu: penguatan
perjuangan rakyat untuk merebut kembali tanah-tanah garapannya.
Pada akhirnya disadari bahwa aksi organisasi yang seperti itu
sifatnya spontan, jangka pendek, dan terbatas. Hal tersebut merupakan
bagian dari permasalahan besar yang harus diatasi. Telah terbukti bahwa
Dokumen Internal
7
aksi yang sifatnya spontan tidak akan membawa hasil yang signifikan.
Permasalahan penggusuran, kekerasan terhadap perempuan dan
pelanggaran HAM memiliki dimensi yang sangat kompleks dan bercorak
struktural.
Untuk alasan itulah, pada tanggal 10 Desember 1990 KSP yang
terdiri dari Ati Nurbaiti Karta Hardimadja, Darmiyanti Muchtar, Gracia
Tjita Andangsedjati, Nursyahbani Katjasungkana, Taty Krisnawaty,
Veronica Indriani, dan Wardah Hafidz bersama dengan beberapa sahabat
perempuan mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Yayasan
Solidaritas Perempuan. Susunan Dewan Pengurus 1990 – 1993, terdiri dari
Ati Nurbaiti (Ketua), Nursyahbani Katjasungkana (Wakil Ketua), Gracia
Tjita A. Sedjati (Bendahara), Tati Krisnawaty (Sekretaris merangkap
Koordinator Program). Program dari yayasan ini adalah pengembangan
institusi yayasan dan pengembangan hak asasi perempuan. Dan cita-
citanya adalah untuk mencapai masyarakat yang demokratis dan egaliter.
Dalam perjalanannya, pada tahun 1992 diselenggarakan
Management Improvement Program (MIP) yang ditujukan untuk
melakukan evaluasi internal dan pembenahan organisasi secara
komprehensif. Salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan adalah
perumusan visi dan perubahan bentuk organisasi, dari yayasan menjadi
sebuah perkumpulan. Ada sejumlah pertimbangan yang melatarbelakangi
perubahan bentuk organisasi tersebut. Pertama, selama ini bentuk
yayasan hanya mampu memberi ruang gerak organisasi secara terbatas.
Kedua, secara internal semakin dirasakan bahwa bentuk yayasan tidak
lagi memadai sebagai wahana untuk membangun kehidupan demokrasi
secara nyata dan meluas di masyarakat. Ketiga, menegaskan upaya
menentang kesewenang-wenangan pemerintah Orde Baru yang
menindas kebebasan berserikat. Jadi, perubahan bentuk organisasi dari
yayasan menjadi perserikatan pada intinya merupakan hasil proses
interaktif antara perkembangan dinamika internal dan eksternal.
Namun demikian, kesepakatan untuk melakukan perubahan bentuk
organisasi ini disepakati masih disertai dengan sebuah catatan, yaitu
dengan melewati sebuah proses semacam masa persiapan yang disebut
dengan masa transisi untuk mempersiapkan organisasi berupa
Dokumen Internal
8
perserikatan. Dewan Pengurus selama masa transisi ini adalah sebagai
berikut: Nursyahbani Katjasungkana (Ketua), Tati Krisnawaty (Wakil
Ketua), Darmiyanti Muchtar (Bendahara), Veronica Indriani (Anggota);
dan staf lainnya diantaranya Eri Nurisa, Fransiska Wuryanti, Nursatya KH,
Yuniarti Chuzaifah, Amen Komaruddin, dan Hutasoit. Selain Dewan
Pengurus, dibentuk juga Dewan Pengawas, yang terdiri dari Gracia Tjita
AS (Ketua), Ati Nurbaiti (Wakil Ketua), dan Wardah Hafidz (Anggota).
Dalam kurun waktu tersebut, tuntutan perubahan bentuk
didiskusikan dan diperdebatkan. Situasi dilematik ini akhirnya berhasil
dipecahkan pada saat organisasi ini mengadakan Kongres Pertamanya
pada tanggal 23 – 25 Maret 1995 di Bogor. Dalam Kongres tersebut secara
resmi organisasi ini menetapkan dirinya sebagai sebuah perserikatan
(terbatas). Pengertian terbatas di sini dengan catatan bahwa organisasi
hanya menerima calon anggota dalam jumlah yang terbatas, yakni:
mereka yang diyakini telah memiliki komitmen kuat terhadap penegakan
ideologi feminisme.
Tidak seperti struktur sebelumnya yang diketuai oleh Direktur, sejak
Kongres I tahun 1995 struktur kepemimpinan Solidaritas Perempuan
menjadi struktur kepemimpinan kolektif. Penting juga untuk dicatat
bahwa perubahan bentuk organisasi menjadi sebuah perserikatan ini pun
disertai dengan re-definisi visinya secara lebih spesifik: ‘memperjuangkan
hak-hak perempuan dengan berpedoman prinsip-prinsip demokrasi,
emansipasi, egalitarian, dan non-sektarian’. Visi inilah yang hendak
dijadikan titik orientasi PSP dalam memperjungkan cita-cita tercapainya
suatu tatanan masyarakat yang simetris, berwawasan ekologik dan
gender. Dalam situasi demikian diharapkan baik perempuan maupun laki-
laki memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik,
dan budaya secara adil.
Dokumen Internal
9
Perjalanan Solidaritas Perempuan dari Kongres ke Kongres
Kongres I Solidaritas
Perempuan pada 23-25 Maret 1995
di Bogor secara resmi organisasi ini
menetapkan dirinya sebagai
sebuah perserikatan (terbatas) dan
mengesahkan sebanyak 41 orang
anggota perserikatan, yang
umumnya berlatar belakang
kalangan intelektual/akademisi,
profesional, dan aktivis LSM.
Dewan Pengurus Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP)
Periode 1995 – 1998 adalah sebagai berikut:
1. Hemmasari (Ketua),
2. Emmy Hafild,
3. Ati Nurbaiti,
4. Tati Krisnawaty,
5. Tri Hastuti Nur;
Badan Pengurus Harian yang terdiri dari Taty Krisnawaty (Ketua),
Errie Nurisa (Divisi Institusi), Yanti Mochtar (Divisi Advokasi), Missiyah
(Divisi Penguatan Basis); dengan staf pelaksana program: Wahyu Susilo
(Ketua Dewan Staf), Veronica Indriani, Fransisca Wuryanti, Amen.K,
Marlon. H., Wiwin Tanian, Salma Safitri, Suprihatin, Arief Mahmudi, Arifin
M. Noer, dan Sofiyah.
Kongres II Solidaritas
Perempuan diadakan di
Yogyakarta pada tanggal 26-28
Juni 1998, dan telah memilih 7
Dokumen Internal
10
orang pengurus eksekutif untuk periode kepengurusan tahun 1998-2001.
Dewan Pengurus Perserikatan Solidaritas Perempuan
Periode 1998-2001
1. Tati Krisnawaty
2. Darmiyanti Muchtar
3. AP Murniati
4. Siti Nurlela
5. Titi Soentoro
6. Yeni Rosa
7. Rusdi Tagaroa
Kongres II ini memberikan mandat kepada Dewan Pengurus untuk
menyelesaikan perubahan Anggaran Dasar Perserikatan. Di mana melalui
Rapat Khusus Anggota pada 26-30 September 1999 di Sukabumi – Jawa
Barat, Anggaran Dasar Solidaritas Perempuan mengalami perubahan
sangat besar.
Semangat anggota untuk mewujudkan gerakan perempuan ditingkat
wilayah tertuang dalam Penegasan Visi dan Misi organisasi, Struktur
organisasi, tugas wewenang dan tanggung jawab pengurus serta hak dan
kewajiban anggota. Untuk mewujudkan perjuangan tersebut, Mengajak
semua pihak untuk melakukan gerakan bersama yang sinergis. Selain itu,
menyepakati untuk memberi nama kelompok anggota yang ada di
wilayah dengan nama Komunitas --- diwilayah mana saja sesuai dengan
kebutuhan dengan tidak melakukan pembagian geografis seperti hirarki
pemerintah. Pada masa kepengurusan ini terbentuk Solidaritas
Perempuan Kinasih Yogyakarta, SP Anging Mammiri Makassar, SP
Mataram, SP Deli Serdang, SP Bundo Kanduang - Bukit Tinggi, SP
Padang, SP Sebay Lampung, SP Serang - Jawa Timur (tidak aktif), dan SP
Solo (tidak aktif).
Dokumen Internal
11
Kongres III pada 23-28 Juni 2001
di Mataram, kepengurusan SP
kemudian diefektifkan menjadi
kepengurusan kolektif sesuai dengan
fungsi yang lebih spesifik, dimana
kemudian mulai digunakan istilah
Badan Eksekutif Nasional (BEN) yang
terdiri dari Ketua, Koordinator Program dan Bendahara; serta Dewan
Pengawas Nasional yang terdiri dari minimal 3 orang untuk melakukan
pengawasan terhadap kerja-kerja Badan Eksekutif Nasional (DPN). Model
kepengurusan ini masih dipraktekkan sampai saat ini. Kongres ini juga
memutuskan untuk adanya penyusunan Anggaran Rumah Tangga.
Kepengurusan Periode 2001-2004 adalah:
Badan Eksekutif Nasional
Ketua : Titi Soentoro
Koordinator Program : Salma Safitri
Bendahara : Andaryanti (Aan)
Dewan Pengawas Nasional:
Ketua : Zohra Andi Baso
Sekretaris : Ade Indriani Zuchri
Anggota : 1. Suraiya Kamaruzzaman
2. Wahid Hasyim
3. Lely Zaelani
Dengan bertambahnya jumlah anggota di berbagai daerah, anggota
kemudian dapat mendirikan cabangnya sendiri yang dikenal dengan
Komunitas Solidaritas Perempuan, dimana struktur kepengurusan juga
dipimpin oleh Badan Eksekutif Komunitas (BEK), dan Dewan Pengawas
Komunitas (DPK) yang dipilih langsung oleh anggota komunitasnya.
Dalam periode kepengurusan ini terjadi pembentukan 6 komunitas
Solidaritas Perempuan (SP), yaitu SP Palu, SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP
Palembang, SP Kayangan Api Bojonegoro, SP Jabotabek dan SP Kendari.
Dokumen Internal
12
Kongres IV yang
dilaksanakan pada 10-16
Desember 2004 di Makassar
memutuskan adanya struktur
Dewan Komunitas – terdiri dari
BEN, DPN, BEK, DPK – yang
bertemu setiap tahunnya dalam
Rapat Nasional Dewan
Komunitas untuk membicarakan perkembangan serta perencanaan
program dan keorganisasian. Rapat Nasional Dewan Komunitas (RNDK)
merupakan forum keputusan kedua tertinggi setelah Kongres. Hal ini
diputuskan dengan pertimbangan bahwa pada masa sebelumnya tidak
ada ruang pengambilan keputusan di tingkat nasional selain kongres, .
RNDK juga memilih Komite Program yang terdiri dari 3 orang BEK
Komunitas SP dan 1 BEN untuk memantau perkembangan program dan
kegiatan SP di tingkat nasional dan komunitas. Pada Kongres
disampaikan penetapan pembekuan sementara SP Padang oleh Dewan
Pengawas Nasional dan diputuskan pembubaran Komunitas SP Bukit
Tinggi.
Kepengurusan Perserikatan Solidaritas Perempuan
Periode 2004-2008
Badan Eksekutif Nasional
Ketua : Salma Safitri
Koordinator Program : Risma Umar
Bendahara : Evelyn Tampubolon
Dewan Pengawas Nasional:
Ketua : Suraiya Kamaruzzaman
Sekretaris : Rio Ismail
Anggota : 1. Zohra Andi Baso
2. Titi Soentoro
Dokumen Internal
13
Kongres V Solidaritas
Perempuan diselengkarakan
pada 20-27 Juni 2008 di
Cimanggis, Depok kemudian
memandang fundamentalisme
agama merupakan tantangan
gerakan feminis di Indonesia dan
menetapkan isu perempuan dan fundamentalisme agama untuk masuk
dalam program Solidaritas Perempuan. Pada kongres ini terjadi
pengukuhan pembentukan Komunitas SP Sumbawa dan disampaikan
penetapan pembekuan sementara Komunitas SP Deli Serdang dan SP
Sebay Lampung oleh DPN.
Kepengurusan Perserikatan Solidaritas Perempuan
Periode 2008-2012
Badan Eksekutif Nasional
Ketua : Risma Umar
Koordinator Program : Wardarina
Bendahara : Marhaini Nasution
Dewan Pengawas Nasional
Ketua : Inda Fatinaware
Sekretaris : Yulis
Anggota : 1. Rio Ismail
2. Titi Soentoro
3. Dian Widodo
Kongres VI pada tanggal 19-26
Februari 2012 di Palu, Sulawesi
Tengah merekomendasikan
pengukuhan pembentukan
Komunitas SP Sintuwu Raya Poso
pada RNDK pertama setelah Kongres.
Dokumen Internal
14
Mewujudkan tatanan sosial yang demokratis dengan prinsip-prinsip keadilan,
keutuhan ekologis, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan keke
rasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan y
ang setara, di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumberd
aya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil
Kepengurusan Perserikatan Solidaritas Perempuan
Periode 2012-2015
Badan Eksekutif Nasional
Ketua : Wahidah Rustam
Koordinator Program : Puspa Dewy
Bendahara : Anita
Dewan Pengawas Nasional:
Ketua : Marhaini Nasution
Sekretaris : Istiatun
Anggota : 1. Risma Umar
2. Salma Safitri
3. Wardarina
Visi Misi Solidaritas Perempuan
Visi Solidaritas Perempuan adalah:
Misi Solidaritas Perempuan (SP)
Turut membangun kekuatan perempuan seluruh Indonesia.
Menjalin kerjasama dengan gerakan perempuan di seluruh dunia
Memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap perempuan, terutama kelas marjinal dan tertindas
Memajukan, membela dan meningkatkan kesadaran hal azasi manusia dengan fokus hak perempuan
Dokumen Internal
15
Memperjuangkan terjadinya perubahan nilai, sikap dan prilaku yang merupakan manifestasi dari ideologi patriarkhi
Memperjuangkan nilai-nilai feminis ke dalam berbagai sistem hukum dan kebijakan
Melakukan berbagai ikhtiar lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan perserikatan.
Fokus Isu Solidaritas Perempuan
Sesuai dengan mandate Kongres VI maka perjuangan dan gerakan organisasi Solidaritas Perempuan dan ideologi feminis dalam bergerak ialah : 1. Program Perlindungan terhadap Perempuan Migrasi Trafficking
dan HIV-AIDS. Mandat program ini diarahkan pada upaya-upaya untuk membangun gerakan feminis berbasis pada Buruh Migran Perempuan (termasuk calon dan mantan) beserta keluarganya untuk melawan ketidakadilan gender dan pemiskinan akibat poliik Negara dan non-negara, agar mereka mampu memiliki akses dan kontrol atas hak-haknya dan keputusan politik yang menentukan hidupnya. Program ini juga diarahkan pada upaya-upaya menggalang dukungan publik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk bersama-sama melindungi BMP dari kerentanan mereka terhadap trafficking, HIV dan AIDS.
2. Program Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam. Program Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam difokuskan untuk membangun gerakan feminis yang terorganisir melawan ketidakadilan akibat hilangnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber kehidupan yang terancam dan terkena dampak dari pengrusakan lingkungan dan eksploitasi SDA akibat politik Negara dan Non-Negara. Solidaritas Perempuan telah membangun sebuah strategi kegiatan dan strategi isu yang komprehensif, berbasiskan dari konteks permasalahan Perempuan akar rumput di wilayah masing-masing dengan dikaitkan trend politik ekonomi di tingkat global, nasional maupun lokal.
Dokumen Internal
16
3. Program Perempuan dan Kedaulatan Pangan Program perempuan dan kedaulatan pangan diarahkan untuk memperkuat gerakan feminis melawan hegemoni negara dan non-negara agar perempuan mampu menentukan sendiri hak-haknya atas pangan dalam memproduksi, mengelola, mendistribusi, hingga mengkonsumsi sendiri.
4. Program Perempuan dan Politisasi Agama Program ini difokuskan pada upaya-upaya membangun pemahaman dan kesadaran kritis perempuan akar rumput mengenai trend fundamentalisme agama, politisasi agama dan hak otonomi seksualitas dan tubuh perempuan. Perempuan akar rumput juga didorong melakukan advokasi kebijakan diskriminatif dan terkait dengan isu fundamentalisme yang tidak berpihak dan memiskinkan perempuan. Untuk mencapai usaha ini, Solidaritas Perempuan penting untuk membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi dalam elemen masyarakat akar rumput untuk melawan radikalisasi agama dan kekerasan atas nama agama yang membatasi tubuh, pikiran dan mobilitas perempuan.
5. Program Penguatan Organisasi Solidaritas Perempuan Sebagai sebuah organisasi feminis, Solidaritas Perempuan penting untuk terus melakukan upaya-upaya untuk penguatan ideologi feminis kepada anggota SP dan perempuan akar rumput, salah satunya dengan membangun modul feminis sebagai alat bantu untuk melakukan penguatan dan pengorganisasian perempuan di akar rumput. Solidaritas Perempuan juga perlu untuk terus meningkatkan kapasitas anggota dan komunitas SP sesuai dengan kebutuhan dan konteks isu di wilayah masing-masing – serta mendorong peningkatan keterlibatan anggota SP dalam hal pertukaran informasi, pengalaman dan kapasitas antar anggota.
Dokumen Internal
17
Struktur Pengambilan Keputusan Organisasi Kongres sebagai badan pengambilan keputusan tertinggi dalam Perserikatan. Kongres dihadiri oleh seluruh anggota yang diadakan setiap 3 tahun sekali dengan agenda:
1. Mengevaluasi pelaksanaan mandat oleh Badan Eksekuti Nasional dan Dewan Pengawas Nasional dari Kongres sebelumnya;
2. Merumuskan Pokok-Pokok Kebijakan Organisasi, Program Kerja dan Keuangan Perserikatan untuk periode tiga tahun kerja berikutnya;
3. Memilih dan menetapkan Badan Eksekutif Nasional dan Dewan Pengawas Nasional untuk masa kerja selama tiga tahun dan dapat dipilih ulang untuk satu kali.
Rapat Nasional Dewan Komunitas, diselenggarakan setiap tahun yang dihadiri oleh BEN, DPN, Badan Eksekutif Komunitas dan Dewan Pengawas Komunitas. RNDK bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan program selama satu tahun dan memutuskan program yang akan dijalankan untuk tahun berikutnya. Sejak tahun 2005, RNDK juga memilih Komite Program untuk mengawasi pelaksanaan program baik di tingkat nasional maupun Komunitas. Dengan struktur yang demikian, Solidaritas Perempuan dipimpin oleh suara-suara dari anggota melalui perwakilan mereka di Komunitas SP dan Dewan Komunitas, tidak hanya oleh BEN dan DPN. Musyawarah Komunitas (Muskom), adalah badan pengambilan keputusan tertinggi dalam tingkat komunitas SP yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dan dihadiri oleh anggota yang terdaftar di komunitas tertentu. Muskom mengevaluasi program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Komunitas dan Dewan Pengawas Komunitas sekaligus memutuskan arah kebijakan program dan organisasi untuk 3 tahun kedepan. Muskom juga memilih anggota Badan Eksekutif Komunitas dan Dewas Pengawas Komunitas. Rapat Konsultasi Anggota (RKA), adalah forum konsultasi dan pengambilan keputusan pada ranah komunitas yang dilakukan setiap tahun. Dalam forum ini, seluruh anggota komunitas SP tertentu melakukan evaluasi pelaksanaan program dan pengelolaan organisasi di
Dokumen Internal
18
tahun sebelumnya, dan memutuskan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya. Selain itu, dalam RKA juga dilakukan diskusi terkait penseleksian dan pemilihan anggota baru dari komunitas yang bersangkutan. Rapat Koordinasi BEN dan DPN serta BEK dan DPK, adalah forum yang
mengkoordinasikan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan Perserikatan,
baik ditingkat nasional maupun komunitas SP. Forum ini dilaksanakan 6
(enam) bulan sekali untuk membahas hasil monitoring dan pengawasan
terhadap pengelolaan kegiatan dan keuangan maupun mekanisme kerja
pada tingkat Badan Eksekutif Nasional/Badan Eksekutif Komunitas. Pada
rapat koordinasi ini juga membahas dan menyetujui rencana kegiatan dan
anggaran enam bulanan, serta membahas hal-hal yang dinilai penting.
Rapat Koordinasi dihadiri oleh Dewan Pengawas Nasional/Dewan
Pengawas Komunitas dan Badan Eksekutif Nasional/ Badan Eksekutif
Komunitas.
Struktur Kepengurusan Sekretariat Nasional
Dokumen Internal
19
Perkembangan Anggota Solidaritas Perempuan Pada Kongres I Perserikatan Solidaritas Perempuan di Bogor pada
tahun 1995, disahkan 41 anggota Solidaritas Perempuan, yang umumnya
berlatar belakang kalangan intelektual/akademisi, profesional, dan aktivis
LSM, di mana pada saat itu belum ada komunitas SP. Hingga Kongres VII
pada Tahun 2015 di Yogyakarta, secara keseluruhan total jumlah anggota
Perserikatan Solidaritas Perempuan telah berkembang menjadi sebanyak
781 yang terdiri dari 679 perempuan dan 102 laki-laki, di mana sejumlah
428 orang adalah anggota komunitas2 SP dan sejumlah 353 orang adalah
anggota non komunitas3, dengan latar belakang aktivis, ibu rumah
tangga, pekerja informal (petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya),
akademisi, mahasiswa/pelajar, dan profesional.
Jumlah anggota SP Komunitas dan Non Komunitas
NO KOMUNITAS Perempuan % Laki-laki
% TOTAL
1 Jabotabek 42 93.3% 3 6.7% 45
2 Aceh 33 91.7% 3 8.3% 36
3 Yogyakarta 40 85.1% 7 14.9% 47
4 Kendari 38 95.0% 2 5.0% 40
5 Makassar 72 85.7% 12 14.3% 84
6 Mataram 45 88.2% 6 11.8% 51
7 Palembang 23 85.2% 4 14.8% 27
8 Palu 48 98.0% 1 2.0% 49
9 Sumbawa 17 70.8% 7 29.2% 24
10 Poso 24 96.0% 1 4.0% 25
KOMUNITAS 382 89.3% 46 10.7% 428
NON KOMUNITAS 297 84.1% 56 15.9% 353
TOTAL 679 86.9% 102 13.1% 781
2 Komunitas Solidaritas perempuan : Aceh, Palembang (sumsel), Jabotabek (DKI Jakarta),
Jogyakarta, Makassar-Sulawesi selatan, Palu dan Poso (Sulawesi Tengah), Kendari-Sulawesi Tenggara, Mataram dan Sumbawa (NTB). 3 Wilayah yang memiliki anggota namun tidak memiliki komunitas-struktur pengurus ataupun
komunitas yang dibekukan sementara, tersebar di berbagai wilayah, yaitu Karawang, Pekanbaru, Jawa Tengah, Bojonegoro, Salatiga, Solo, Garut, Cianjur, Papua, Ambon, Manado, Bengkulu, Jawa Timur, Madura, Medan, Deli Serdang, Bukit Tinggi, Padang, Lampung, Serang, Kalimantan, Bandung dan Jabotabek ( Non Komunitas ).
Dokumen Internal
20
Proses perekrutan anggota yang tertuang dalam AD/ART Solidaritas
Perempuan, telah mengalami perbaikan dari periode sejak berdirinya
hingga saat ini. Dinamika yang terjadi di SP dalam perekrutan anggota
terus berjalan dan melahirkan aturan organisasi yang komprehensif, mulai
dari tata penerimaan, verifikasi calon anggota hingga pada pengesahan
anggota perserikatan. Proses berlapis yang dibangun dalam AD/ART,
tidak lain untuk memastikan bahwa calon anggota yang akan di sahkan
adalah calon anggota yang mengetahui dengan baik perserikatan SP, visi,
misi, nilai-nilai, garis politik dank ode etik perserikatan SP. Sehingga di
tahun 2006 – 2015, banyak calon anggota yang tidak langsung di sahkan
setelah mengikuti persyaratan administrative organisasi sesuai pasal 7
ART SP, tetapi berproses terlebi dahulu di komunitas sebagai volunteer
ataupun staff di komunitas maupun nasional.
Sebagai gambaran dinamika perekrutan anggota SP sejak berdirinya
hingga saat ini, dapat di lihat sebagai berikut:
a) Tahun 1990 – 1998, keanggotaan umumnya direkrut oleh pengurus
SP, perekrutan masih longgar dan anggota yang direkrut oleh
pengurus biasanya yang hadir dalam kegiatan yang dilakukan oleh SP
maupun kegiatan diluar SP kemudian mengisi formulir keanggotaan
SP. Sistem database keanggotaan masih sederhana, saat ini ketika
Seknas melakukan komunikasi dengan beberapa anggota yang
terdaftar dalam database, anggota tersebut tidak merasa menjadi
anggota SP atau sebaliknya ada anggota yang merasa pernah
mengisi formulir keanggotaan tetapi tidak terdaftar dalam
keanggotaan SP.
b) Tahun 1998 – 2000, perluasan dan gerakan SP mulai terlihat di
komunitas, juga mulai terbangun pola perekrutan anggota. Meskipun
belum ada tata cara perekrutan anggota yang diatur dalam AD/ART
SP. Namun demikian perekrutan anggota mulai diawali dengan
mengikuti kegiatan-kegiatan SP sebagai proses/wadah dalam
melakukan perekrutan anggota. Walaupun dibeberapa komunitas,
melakukan perekrutan anggota masih longgar.
Dokumen Internal
21
c) Tahun 2000-2005, Proses perekrutan anggota dikomunitas mulai
diawali dengan sebuah proses dengan pelibatan calon anggota dalam
beberapa kegiatan SP yang sifatnya jangka panjang, dan calon
anggota tersebut terlibat aktif dalam kegiatan SP, juga mulai
diperkenalkan soal keorganisasian, nilai-nilai SP dan feminisme. Ada
semangat dari calon anggota untuk menjadi bagian dari organisasi,
saat itulah proses perekrutan dilakukan.
d) Tahun 2006 – sekarang, tata cara dan proses perekrutan anggota
sudah mulai diatur dengan baik dalam AD/ART SP. Beberapa
komunitas melakukan perekrutan anggota sudah mulai mengikuti
tatacara perekrutan anggota sesuai pasal 7 ART SP. Misalnya pengurus
mendorong calon anggota untuk terlebih dahulu aktif dalam kegiatan-
kegiatan SP, mengenali organisasi SP baik Visi-Misi dan nilai-nilai
yang diperjuangkan, mengikuti training keorganisasian dan training
feminis dan bahkan verifikasi calon anggota dilakukan dalam rapat
pengambilan keputusan dalam RKA dan meminta komitmen calon
anggota tersebut untuk aktif dalam organisasi, begitupun pemberi
rekomendasi bertanggung jawab terhadap calon anggota yang
rekomendasi. Namun demikian, belum sepenuhnya berjalan dengan
baik pada proses- proses perekrutan anggota di beberapa komunitas.
Penguatan Perempuan Akar Rumput Per Tahun 2015, Perserikatan Solidaritas Perempuan bekerja
bersama 5.771 perempuan akar rumput di 79 wilayah pengorganisasian
dari Komunitas dan Non Komunitas SP di 14 daerah4 memperjuangkan
hak-hak perempuan atas sumber-sumber kehidupannya yang dirampas
ataupun hilang akibat kebijakan atau program/proyek yang tidak berpihak
kepada perempuan, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam,
pengelolaan pangan, hak atas pekerjaan yang layak serta kontrol atas
tubuh, pikiran dan ruang gerak perempuan.
4 Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah.
Dokumen Internal
22
Komunitas Solidaritas Perempuan (hingga tahun 2015) Pada di tingkat komunitas, Badan Eksekutif Komunitas (BEK) dan Dewan
Pengawas Komunitas (DPK) dipilih oleh anggota di dalam Musyarawah
Komunitas (Muskom) yang diadakan di tiap-tiap komunitas.
Komunitas Solidaritas Perempuan
Kinasih Yogyakarta
Latar Belakang
Diawali pertemuan para aktivis perempuan yang mengadakan rapat
di Salam, Magelang. Maka lahirlah Solidaritas Pererempuan Kinasih yang
diinisiasikan oleh Agustina Prasetyo Murniati pada tanggal 24 Agustus
1999, sebagai bagian dari perlawanan kaum perempuan terhadap segala
bentuk diskriminasi dan kekerasan yang menimpa sebagian besar
perempuan di seluruh dunia. Bagi SP Kinasih, pengakuan terhadap harkat
dan martabat manusia merupakan landasan untuk terwujudnya
masyarakat yang demokratis, adil, makmur, damai dan sejahtera.
Perbedaan-perbedaan latar belakang sosial, budaya, ekonomi dan
politik serta perbedaan biologis tidak seharusnya
mengurangi/menghalangi pemenuhan akan hak azasi manusia setiap
individu, karena pelanggaran/pengurangan terhadap pemenuhan hak
azasi manusia itu merupakan kekuatan yang akan merusak kemanusiaan
itu sendiri.
Susunan Kepengurusan
Kepengurusan Periode 1999-2001
Ketua Badan Eksekutif Komunitas : Siti Maskanah
Koordinator Program : Khotimatul Hayati
Bendahara : Andriyani
Sementara Program yang ditangani adalah isu Buruh Migran
Dokumen Internal
23
Kepengurusan Periode 2002-2004
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Tini Sastra
Koordinator Program : Farida Mahri ==> Nuning Rukhmawati
Bendahara : Islamiyatur Rohmah ==> Setyowati Iriana
Di tahun 2003 terjadi pergantian Pengurus antar waktu yaitu Koordinator
Program Farida Mahri digantikan oleh Nuning Rukhmawati. Dan
Bendahara Islamiyatur Rohmah digantikan oleh Setyowati Iriana.
Dewan Pengawas Komunitas periode ini adalah :
Ketua DPK : Istiatun
Anggota DPK : Burhan Marwanto
Program yang dilaksanakan pada periode tersebut adalah isu Buruh
Migran, Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi, Kedaulatan pangan.
Kepengurusan Periode 2005-2007
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Rini Yuni Astuti
Koordinator Program : Nuning Rukhmawati
Bendahara : Setyowati Iriana
Sementara kepengurusan Dewan Pengawas Komunitas terdiri dari :
Ketua DPK : Burhan Marwanto
Anggota DPK : 1. Setyaningsih Darmastuti
2. Pay Yusmar
Isu Program yang dilaksanakan adalah isu :
1. Penguatan Organisasi
2. Kedaulatan Pangan ==> Respon Bencana ==> Gempa Bantul
3. Buruh Migran
Dokumen Internal
24
Kepengurusan Periode 2008-2010
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Hikmah Diniah
Koordinator Program : Tutik Purwaningsih
Bendahara : Sagita Evi Rahayu
Di tahun 2009 ada pergantian pengurus antar waktu dari Koordinator
Program Natalia Fajarini digantikan oleh Tutik Purwaningsih. Sementara
kedudukan Bendahara dari Tutik Purwaningsih digantikan oleh Sagita Evi
Rahayu.
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Rini Yuni Astuti
Anggota: 1. Maryanto
2. Setyowati Iriana
3. Dheny Wiratmoko
Program periode ini :
1. Penguatan Organisasi
2. Kedaulatan Pangan
3. Buruh Migran
4. Sumber Daya Alam (SDA)
Kepengurusan Periode 2011-2013 :
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Novita Dwi Arini
Koordinator Program : Tutik Purwaningsih
Bendahara : Sagita Evi Rahayu
Dewan Pengawas Komunitas :
Ketua DPK : Nuning Rukhmawati
Anggota DPK : 1. Maryanto
2. Hikmah Diniah
Dokumen Internal
25
Program periode ini :
1. Penguatan Organisasi
2. Kedaulatan Pangan
3. Buruh Migran
4. Sumber Daya Alam (SDA)
Kepengurusan Periode 2014-2016
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Bonnie Kertaredja
Koordinator Program : Firnanda Hesti Wulandari ==>Asih Nur Candra
Bendahara : Hikmah Diniah
Pada Rapat Konsultasi Anggota pada bulan Februari 2015 terjadi
keputusan pergantian antar waktu Koordinator Program Firnanda Hesti
Wulandari digantikan oleh Asih Nur Candra
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Agustina Prasetyo Murniati
Anggota : 1. Debora K Tioso
2. Suharti Muchklas
Isu yang diambil dalam periode ini sesuai mandat Muskom Maret 2014
yaitu :
1. Penguatan Organisasi
2. Kedaulatan Pangan
3. Politisasi Agama (Pluralisme)
Dokumen Internal
26
Komunitas Solidaritas Perempuan
Anging Mammiri Makassar
Latar belakang
Sulawesi Selatan sebagai “gerbang” pintu masuk untuk wilayah
Indonesia Timur, tidak serta merta menjadikan Sulawesi Selatan terlepas
dari persoalan-persoalan yang dapat menjadikan kehidupan perempuan
semakn membaik. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh situasi politik, sosial,
agama dan budaya yang berkembang di Sulawesi Selatan. Pada tahun
1997, diselenggarakan Seminar nasional yang menyikapi berbagai
persoalan perempuan. Hal ini kemudian memicu beberapa perempuan
aktivis seperti Zohra A. Baso, Yuberlian, Christina Joseph dan beberapa
aktivis perempuan lainnya untuk membentuk Solidaritas Perempuan di
Sulawesi Selatan. Kemudian proses koordinasi anggota SP semakin intens
dan pada tahun 2000, anggota bersepakat mendirikan Komunitas SP di
Sulawesi Selatan, dengan susunan kepengurusan yang terdiri dari Siti
Rabiah sebagai Koordinator, Inda Fatinaware sebagai Wakil Koordinator,
dan Yuli Tungga sebagai Sekretaris. Pembentukan Komunitas Solidaritas
Perempuan Anging Mammiri di Makassar kemudian dikukuhkan pada
Kongres III Perserikatan Solidaritas Perempuan di Mataram.
Kepengurusan Periode 2003-2006 (Muskom 2003)
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Itji Diana Daud
Koordinator Program : Rosniaty Azis
Bendahara : Iman Mardatillah
Dewan Pengawas Komunitas
1. Inda Fatinaware
2. Nurcahaya Tandang
3. Supardin
4. Fanni Anggraini
5. Nurwanita
Dokumen Internal
27
Pada kepengurusan periode ini, program yang dijalankan adalah Step
by step. Program yang memberikan penguatan terhadap perempuan-
perempuan di komunitas, terkait dengan situasi/isu lokal di Sulawesi
Selatan, hak-hak sipol, isu lingkungan, politik, dll.
Kepengurusan Periode 2006-2009 (Muskom 2006)
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Wahidah Rustam
Koordinator Program : Ucu Rubiah
Bendahara : Fedriana Nirwana Dewi
Dewan Pengawas komunitas
1. Inda Fatinaware
2. Radiani Rachiem
3. Sugianto
4. Erni Indarawati
5. Husaimah Husain
Pada periode ini, terjadi pergantian koordinator program. Hal ini
dikarenakan Koordinator Program dalam kondisi hamil dan diharuskan
untuk beristirahat. Sehingga terjadi Referendum Koordinator Program
dan terpilihlah Haniah untuk melanjutkan tugas dan tanggungjawab
sebagai Koordinator Program. Namun tidak lama berselang, Referendum
Koordinator Program diadakan lagi untuk menggantikan Haniah karena
terpilih sebagai Komisioner KPU Kabupaten Pangkep. Pada referendum
kali ini, terpilih dan ditetapkan Rosmiati Sain sebagai Koordinator
Program hingga kepengurusan BEK periode 2006-2009 selesai.
Program isu yang dijalankan pada kepengurusan ini adalah :
1. Migrasi, Trafiking dan HIV/AIDS
2. Perempuan dan Kedaulatan Pangan
3. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam
4. Perempuan dan Fundamentalisme
5. Penguatan Anggota dan Kapasitas Organisasi
Dokumen Internal
28
Kepengurusan Periode 2009-2012 (Muskom Maret 2009)
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Rosmiati Sain
Koordinator Program : Fedriana Nirwana Dewi
Bendahara : Indramini Rasyid
Dewan Pengawas Komunitas
1. Sustriani A. Tahir
2. Warida Syafie
3. Sahri Bulan
4. Rusdin Tompo
5. Nurhidayah Mantong
Pada Periode ini, dilakukan juga Referendum Koordinator Program
untuk menggantikan Koordinator Program yang mengundurkan diri.
Dikarenakan Fedriana Nirwana Dewi berpindah domisili ke Pulau Jawa
(ikut suami). Dan ditetapkanlah Hijrah Lahaling sebagai Koordinator
Program.
Program isu yang dijalankan pada kepengurusan ini adalah :
1. Migrasi, Trafiking dan HIV/AIDS
2. Perempuan dan Kedaulatan Pangan
3. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam
4. Perempuan dan Fundamentalisme
5. Penguatan Organisasi
Kepengurusan Periode 2012-2014 (Muskom 7 - 8 Januari 2012)
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Rosmiati Sain
Koordinator Program : Hijrah Lahaling
Bendahara : Nur Asiah
Dewan Pengawas Komunitas
1. Haniah
2. Indramini Rasyid
Dokumen Internal
29
3. Hj. Komatiah
4. Sahri Bulan
5. Marlina Palo
Program isu yang dijalankan pada kepengurusan ini adalah :
1. Migrasi, Trafiking dan HIV/AIDS
2. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam
3. Perempuan dan Politisasi Agama
4. Penguatan Organisasi
Pada periode ini, Muskomlub dilakukan sebanyak 2 kali. Rosmiati
Sainmengundurkan diri pada bulan Maret2012 dengan alasan terpilih
sebagaiDirekturLBH Apik Makassar, sehingga pada saat Muskomlub (18
April 2012), terpilihlah Hajar H. Junaid sebagai Ketua BEK. Tidak lama
berselang, Referendum Koordinator Program pada 30 Juni 2012
dilaksanakan, untuk memilih pengganti Hijrah Lahaling yang
mengundurkan diri tertanggal 28 Mei 2012 dengan alasan ingin berfokus
mengurus bisnis dan keluarga. Terpilih dan ditetapkanlah Sitti
Aisyahuntuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator
Program.
Pada 11 – 12 Mei 2013, Muskomlub diadakan untuk memilih
pengganti Hajar H. Junaid yang mundur dengan alasan ingin fokus
mengurus keluarganya dan Haniah (Ketua DPK) dinyatakan melanggar
nilai dan kode etik perserikatan Solidaritas Perempuan. Dan pada
Muskomlub tersebut, terpilih dan ditetapkanJusmiati Lestari sebagai
Ketua BEK dan Sunniati sebagai DPK, yang akan melanjutkan tugas dan
tanggungjawab sampai periode kepengurusan 2012-2015 selesai. Muskom
SP Anging Mammiri selanjutnya diadakan sebulan lebih cepat dari yang
seharusnya, yakni pada 27 – 28 Desember 2014.
Kepengurusan Periode 2014-2017 (Muskom Desember 2014)
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Nur Asiah
Koordinator Program : Sitti Aisyah
Bendahara : Lili Ernayanti
Dokumen Internal
30
Dewan Pengawas Komunitas
1. Indramini Rasyid
2. Ambo Masse
3. Rosmiati Sain
4. Rampu Lawanra
5. Hajar H. Junaid
Program isu yang dijalankan pada kepengurusan ini adalah :
1. Migrasi, Trafiking dan HIV/AIDS
2. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam
3. Perempuan dan Pluralisme
4. Penguatan Organisasi
5. Pendidikan Politik pada Pilkada Gubernur, Walikota dan Pemilu
Legislatif dan Presiden
Komunitas Solidaritas Perempuan
Mataram
Sekilas Solidaritas Perempuan Mataram
Komunitas ini awalnya berdiri sebagai langkah menyatukan
kekuatan untuk mengadvokasi persoalan buruh migrant NTB yang pada
saat itu tengah mengalami banyak kasus kekerasan dan pelanggaran hak
sementara di daerah belum memiliki kebijakan yang melindungi hak
buruh migrant khususnya buruh migrant perempuan. Komuntas ini di beri
nama Komunitas Mataram sesuai nama ibu kota provinsi NTB sebagai
wilayah kerjanya dan asal anggotanya yang berasal dari pulau Lombok
dan Pulau Sumbawa,NTB.
Tahun ini SP Mataram telah berusia 15 belas tahun dan telah terbelah
menjadi dua komunitas yaitu : komunitas Mataram dan Sumbawa.
Keputusan untuk mendirikan komunitas baru di Sumbawa sebagai
langkah strategis mengatasi persoalan geografis yang cukup jauh antara
Dokumen Internal
31
dua pulau yang menjadi tantangan dalam pengorganisasian dan
menghambat proses pelaksanaan rapat rapat pengambilan keputusan
tinggi perserikatan/komunitas yang mengharuskan jumlah quorum ½ + 1
kehadiran anggota.
Namun,meski telah terbagi menjadi dua komunitas SP Mataram
tetap melakukan advokasi dan merespon isu-isu perempuan di level
provinsi dan tidak hanya melakukan advokasi isu di pulau Lombok.
Selama 15 tahun usianya SP Mataram berkembang dengan jumlah
anggota sebanyak 51 orang terdiri dari 45 orang perempuan dan 6 orang
laki-laki dan tidak hanya berfokus pada isu buruh migrant.saat ini ada
empat (4) focus isu yang di tangani oleh SP Mataram,yaitu : 1).Issu
Perempuan,Migrasi,Trafficking Dan HIV/AIDS. 2).Issu Perempuan Dan
Kedaulatan Pangan. 3).Issu Perempuan Dan Politisasi Agama.
4).Penguatan Organisasi.
Selain dari empat focus isu tersebut, SP Mataram juga bekerja
mengadvokasi kebijakan kebijakan daerah yang tidak responsif gender
dan diskriminatif terhadap perempuan serta merespon isu aktual di
wilayah NTB dengan berjaringan bersama NGO, media dan pemangku
kepentingan lainnya, seperti untuk isu pelayanan public ataupun
mengadvokasi pencabutan kebijakan peraturan bupati Lombok timur No
26 tahun 2014 tentang PAD yang diskriminatif terhadap perempuan
karena menjadikan situasi ketidak adilan bagi perempuan (poligami)
sebagai potensi pendapatan daerah. Dalam kerja kerja penguatan
organisasi selain melakukan penguatan di internal organisasi untuk
penyadaran kritis tentang ideologi dan kelembagaan perserikatan, SP
Mataram melakukan pendidikan politik untuk mendorong partisipasi
perempuan dalam parlemen dan PEMILU.
Susunan kepengurusan
Kepengurusan Periode Tahun 2000-2004 (Pra Komunitas)
Pengurus Daerah :
Koordinator : Yane RB
Pengurus : Sumiati
Dokumen Internal
32
Kepengurusan Periode Tahun 2004 – 2007. (MUSKOM I)
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Yane RB
Koordinator Program : Eli Sukemi
Bendahara : Yuni Riawati
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Ahmad Junaidi
Anggota : Erna Suryani
Anggota : Endang Marfani
Kepengurusan Periode Tahun 2007-2010
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Yuni Riawati
Koordinator program : Maryam HS.
Bendahara : Zakiah Daradjat
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Yane RB
Anggota : Nyimas Anita
Anggota : Yopi Hardi
Kepengurusan Periode Tahun 2010-2013. (MUSKOM III)
Badan eksekutif komunitas
Ketua : Baiq Zulhiatina
Coordinator program : Maryam HS
Bendahara : Siti Nur Hidayati
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Eli Sukemi
Anggota : Yuni Riawati
Anggota : Tanwir
Dokumen Internal
33
Kepengurusan Periode Tahun 2013- 2015 (Saat Ini)
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Baiq Zulhiatina
Coordinator program : Ika Ariyani
Bendahara : Nurul Hidayah
Dewan pengawas komunitas
Ketua : Nurul Utami
Anggota : Siti Nur Hidayati
Anggota : Baiq Sumiatun
Komunitas Solidaritas Perempuan
Palu
Sekilas Solidaritas Perempuan Palu
Solidaritas Perempuan Palu berdiri, berangkat dari merespon situasi
ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan terkait dengan konflik
sumber daya alam saat itu yang berjuang untuk melawan beroperasinya
pertambangan galian C di lolioge adalah perempuan, situasi konflik
sumber daya alam di Taman Nasional Lore Lindu (dongi dongi) dan situasi
perempuan yang menjadi buruh migrant ke luar negeri baik secara legal
maupun illegal. Saat itu terpetakan kantong kantong daerah yang rutin
mengirimkan BMP ke luar negeri.
Melihat situasi di atas beberapa aktifis perempuan dan aktivis
lingkungan serta perempuan yang aktif mengikuti kegiatan yang
dilakukan oleh organisasi perempuan beberapa kali melakukan diskusi
untuk merespon situasi tersebut hasilnya bahwa penting di bentuk
organisasi perempuan yang fokus bekerja untuk 2 situasi tersebut di atas,
karena saat itu ada 2 organisasi perempuan di Palu (KPPA dan KPKP- ST)
tetapi kedua organisasi tersebut lebih fokus melakukan advokasi dan
pembelaan terkait dengan issu Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Sementara di Palu sudah ada 3 orang aktifis yang telah menjadi anggota
Dokumen Internal
34
yang terdaftar di Sekretariat Nasional (Eva Susanti, Soraya Sultan dan
Rukmini Toheke) maka di forum diskusi tersebut bersepakat untuk
menghubungi Sekretariat Nasional SP dan membentuk komunitas SP di
Palu Sulawesi Tengah.
Proses pembentukan Komunitas SP Palu telah sesuai dengan aturan
Perserikatan SP, yaitu harus direkomendasi oleh komunitas SP terdekat
maka SP Anging Mamiri (Makassar), tanggal 22 April 2002, pembentukan
di dahului dengan training feminis dasar bagi calon anggota sebanyak 19
orang, terdiri dari 18 orang perempuan dan 1 orang laki laki. Proses
training feminis dasar dan pembentukan dilakukan di sekertariat KPPA
palu dan di fasilitasi oleh Inda Fatinaware (SP Anging Mammiri Makassar)
dan Pipit (seknas SP).
Sampai dengan saat ini setelah SP Palu mengawal pembentukan
Komunitas Sintuwu Raya di Poso, dimana sebelumnya anggota SP Poso
kesemuanya terdaftar dalam data base keanggotaan SP Palu. Jumlah
Anggota SP Palu pasca pelaksanaan Musyawarah Komunitas (MUSKOM)
pada tanggal 21-22 Maret 2015 sebanyak 45 orang terdiri dari 1 orang laki
laki dan 44 orang perempuan dari berbagai elemen seperti aktivis, PNS,
Ibu rumah tangga, mantan buruh migran, petani dan perempuan
Komunitas.
Seiring berjalannya waktu, di Komunitas Solidaritas Perempuan Palu
sendiri hingga saat ini telah 6 (enam ) kali berganti Kepengurusan dan
masih berkomitmen untuk menjalankan visi misi organisasi dengan
bekerja bersama perempuan-perempuan akar rumput di berbagai wilayah
pengorganisasian SP Palu, melalui program kerja (Issue) berdasarkan
mandat Perserikatan Solidaritas Perempuan. Sejak awal pendirian di
tahun 2002 hingga tahun 2015, SP Palu telah bekerja di 34 desa di 4
kabupaten/kota, yaitu 6 kelurahan di Kota Palu, 4 desa di Kabupaten
Donggala, 9 desa di Kabupaten Sigi, dan 15 desa di Kabupaten Poso.
Program Kerja SP Palu:
1. Perempuan Migrasi, Trafficking HIV/AIDS
2. Perempuan dan Kedaulatan Pangan
3. Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam
Dokumen Internal
35
Tambang Galian C
Perkebunan Kelapa Sawit
Hutan dan Perubahan Iklim
4. Penguatan Organisasi
Susunan Kepengurusan
Kepengurusan Periode I 2002 – 2005
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Hasmia djalil
Koordinator Program : Warda
Bendahara : Maya Safira
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Lutfiah Mangun
Anggota : 1. Dewi Rana
2. TJani
Kepengurusan Periode II 2005 - 2006
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Warda
Koordinator Program : Nurmasyita
Bendahara : Nerawati
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Eva Susanti Bande
Anggota : 1. Lutfia Mangun
2. Wirdayanti
Kepengurusan Periode III 2006 - 2009
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Endang Herdianti
Koordinator Program : Maya safira
Bendahara : Rahmawati
Dokumen Internal
36
Pada Musyawarah komunitas yang terpilih Rahmawati akan tetapi
sebelum penggantian kepengurusan mengundurkan diri. Rosniati
menggantikan posisi Bendahara Rahmawati pada periode 2007 – 2009.
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Soraya Sultan
Anggota : 1. Sriwati
2. Nerawati
Kepengurusan Periode IV 2009 - 2012
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Endang Herdianti
Koordinator Program : Indriani
Bendahara : Rosniati
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Mirna Lukman
Anggota : 1. Nurmasita
2. Zatriawati
3. Wereani Ntowe Taere
Kepengurusan Periode V 2012 - 2015
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Ruwaida
Koordinator Program : Wiwin Matindas
Bendahara : Sri Mustika
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Kartini Merdekawati
Anggota : 1. Endang Herdianti
2. Rosnawati Menggantikan Rosniati pada RKA
November 2012 yang mengundurkan diri
3.Indah Fajarwati menggantikan Artati yang
mengundurkan diri pada RKA 2013
4. Sriwati
Dokumen Internal
37
Kepengurusan VI periode 2015 - 2018
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Wiwin Matindas
Koordinator Program : Kartini Merdeka wati
Bendahara : Rini Novita
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Ruwaida
Anggota : 1. Mohamad Syarif
2. Sumarni
3. Maida sita
4. Syariah
Komunitas Solidaritas Perempuan
Bungoeng Jeumpa Aceh
Sekilas SP Bungoeng Jeumpa Aceh
Solidaritas Perempuan di Aceh awalnya diperkenalkan oleh Cut
Risma kepada beberapa aktivis perempuan pada bulan april 2002 di Balik
Papan. Ketika itu yang mengambil inisiatif mendirikan komunitas di Aceh
adalah Hasnanda Putra, Fitriani dan Wanti Maulidar. Berbekal penjelasan
singkat dan beberapa lembar brosur, ketiga pegiat ini pulang ke Aceh dan
melakukan pendekatan mencari calon anggota.
Saat tersebut Aceh dalam kondisi eskalasi kekerasan mulai tinggi,
berbagai “kerusuhan” skala kecil dan tindak kekerasan lainnya mulai
sering terjadi, akibatnya hal ini juga mempengaruhi proses sosialisasi
untuk membentuk komunitas. Ditambah lagi fenomena yang terjadi
tentang keterlibatan dan pemenuhan hak perempuan di berbagai
umumnya tempat terabaikan dan tidak terpenuhi. Di mana selama ini
perempuan selalu dinomorduakan dan kurang sekali dilibatkan dengan
dalam urusan Publik dan menjadi penting untuk bagaimana dalam kondisi
apapun tersebut hak-hak perempuan tetap terpenuhi dan dilindungi.
Dokumen Internal
38
Pertemuan-pertemuan kecil pun digelar dengan suasana yang santai dan
berpindah-pindah di seputaran kampus di gampong Batoh, Kecamatan
Lueng Bata Banda Aceh, karena saat tersebut Universitas Serambi
Mekkah menjadi salah satu tempat berkumpulnya para aktivis.
Selanjutnya bertempat di kampus Universitas Serambi Mekkah
(USM) pada tanggal 20 Mei 2002 untuk pertama sekali dilakukan
Musyawarah Anggota Komunitas. Dari musyawarah yang dihadiri lebih
kurang 12 anggota diputuskan beberapa hal, antara lain adalah Penamaan
komunitas Bungoeng Jeumpa yang disepakati dengan pertimbangan
Bungoeng Jeumpa menjadi salah satu maskot “bunga khas” di Aceh,
sekaligus menggambarkan perempuan Aceh yang mandiri, kuat dan selalu
menjadi pusat perhatian.
Melalui Program Perempuan Pilih Program Perempuan yang terkait
Pilpres dan “Perempuan pilih program perempuan” yang dilaksanakan
beberapa titik kampung di Banda Aceh, SP Aceh mulai mengembangkan
jaringan dan hubungan dengan berbagai lembaga yang ada di Aceh.
Jumlah anggota pada saat awal berdirinya komunitas SP Aceh adalah 12
orang. Sedangkan, jumlah anggota saat ini adalah 54 orang, terdiri dari 46
perempuan dan 8 laki-laki.
Fokus Isu SP Aceh adalah sebagai berikut:
1. Perempuan dan Sumber Daya Alam
2. Perempuan dan Politisasi Agama
3. Penguatan Organisasi
Susunan Kepengurusan
Kepengurusan Periode Pertama (Mei 2002 – Januari 2004)
Badan Eksekutif Komunitas :
Ketua : Wanti Maulidar
Sekretaris : Faisal
Bendahara : Diana Maimun
Dokumen Internal
39
Dewan Pengawas Komunitas :
Ketua : Hasnanda Putra
Anggota: 1. Al Amin
2. Harismayanti
Kepengurusan Periode Kedua (Tahun 2004 - Juni 2005)
Badan Eksekutif Komunitas :
Ketua : Wanti Maulidar
Koordinator Program : Ismet Tanjung
Bendahara : Diana Maimun
Dewan Pengawas Komunitas :
Ketua : Hasnanda Putra
Anggota: 1. Syakya Djalil
2. Cut Farhani
Kepengurusan Periode Ketiga (Juli 2005 – Desember 2005)
Badan Eksekutif Komunitas :
Ketua : Diana Nora Putri
Koordinator Program : Puspa Dewy
Bendahara : Arina Wilfida
Dewan Pengawas Komunitas :
Ketua : Juliani Jacob
Sekretaris : Wanti Maulidar
Anggota : 1. Syakya Djalil
2. Idawati
3. Zahratul Jannah
Kepengurusan Periode Keempat (Tahun 2006 - 2008)
Badan Eksekutif Komunitas :
Ketua : Puspa Dewy
Koordinator Program : Marfini
Bendahara : Fenny Silvia
Dokumen Internal
40
Dewan Pengawas Komunitas :
Ketua : Fitriani
Sekretaris : Azriana
Anggota : Mawardi Rapi
: Idawati
: Zahratul
Kepengurusan Periode Kelima (Tahun 2009 -2011)
Badan Eksekutif Komunitas :
Ketua : Donna Swita H
Koordinator Program : Ruwaida
Bendahara : Wanti Fitri
Dewan Pengawas Komunitas :
Ketua : Cut Risma Aini
Sekretaris : Lena Farsyiah
Anggota : 1. Rubiah
2. Risma
3. Nelda Gaus
Kepengurusan Periode Keenam 2012-2014:
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Cut Risma Aini
Koordinator Program : Maifa Yetty dan Rosmidar sebagai PAW
Bendahara : Ruwaida
Dewan Pengawas Komunitas
1. Ratna Sari
2. Azriana
3. Lena Farsiyah
4. Rohana
5. Marfini
Dokumen Internal
41
Kepengurusan Periode 2015-2017
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Ratna Sari
Koordinator Program : Rubama
Bendahara : Nurhidayati
Dewan Pengawas Komunitas
1. Fitriani
2. Herawati
3. Ruwaida
4. Elvida
5. Jamaliah
Komunitas Solidaritas Perempuan
Palembang
Sekilas Solidaritas Perempuan Palembang
Pada tahun 2000 AP Murniati dan Nia Syarifudin datang ke
Palembang untuk berdiskusi dengan aktivis-aktivis perempuan
Palembang di antaranya Yeni Izzi, Suhartini, Yusmita, Nelda Gaus, Mery
Moza, Solihin dll. Bersama Ade Indriyani Zuhri, Mauli Pancarika
merekomendasikan 5 (lima) orang anggota SP baru yaitu Anila Ishak, Fitri
Yanti, Yusmita, Solihin, dan Mery Moza. Kemudian dibentuklah komunitas
SP dengan nama SP MELATI dengan ketua Yusmita, tetapi karena masa
kepemimpinan Yusmita dianggap tidak transparan, maka pada tahun
2002 beberapa anggota mendirikan SP lain yang diberi nama SP
Kecubung dengan ketua Roseka Sari (Alm.)
Tahun 2002 dilatar belakangi oleh ketidakadilan dan diskriminnasi
terhadap perempuan maka muncul kesadaran dari para aktivis untuk
mendirikan sebuah kelompok pergerakan perempuan, sehingga kemudian
dibentuklah SP Delima yang direkomendasikan oleh Ibu Titi Soentoro dan
Salma Safitri dirusun Blok 52 lantai 2 No 7 Palembang, dengan susunan
Dokumen Internal
42
pengurus yaitu Jonizar sebagai ketua, Muhamad Mubin Amin sebagai
sekretaris, dan Fahruddin Zen sebagai bendahara.
Pada akhir 2002, diadakan training feminis yang diikuti oleh anggota
SP Melati, SP Kecubung dan SP Delima yang diadakan di hotel Idayuh
Palembang. Sehari kemudian diadakan MUSKOM 1 (pertama) di
Palembang di Rumah Susun Blok 52 Lantai 2 No 7 Palembang dengan
kesepakatan untuk menyatukan ketiga SP tersebut yang kemudian diberi
nama SOLIDARITAS PEREMPUAN KOMUNITAS PALEMBANG.
Susunan Kepengurusan
Kepengurusan Periode 2003 - 2006
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Yusmita
Koordinator Program : Roseka Sari
Bendahara : Nyimas Nurkhotimah
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Fachruddin Zen
Anggota : 1. Revisda
2. Dian Sari Rahayu
Dengan mundurnya Yusmita, maka diadakan MUSKOMLUB
(Muskom Luar Biasa) di Tahun 2004 yang di hadiri oleh Titi Soentoro,
maka terpilihlah kepengurusan yang baru, yaitu:
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Roseka Sari
Koordinator Program : Revisda
Bendahara : Nyimas Nur Khotimah
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Fahrudin Zen
Anggota : 1. Dian Sari Rahayu
2. Trisnawati
Dokumen Internal
43
Kepengurusan Periode 2006 – 2009
Badan Eksekutif Komunitas:
Ketua : Nyimas Nurkhotimah
Koordinator program : Dian Sari Rahayu
Bendahara : Lidiawati
Dewan Pengawas Komunitas :
Ketua : Jonizar
Anggota : 1. Anila Ishak
2. Mauli Pancarika
Kemudian pada tahun 2007 terjadi pergantian antar waktu, sehingga
Badan Eksekutif Komunitas berganti menjadi:
Ketua : Nyimas Nurkhotimah
Koordinator program : Fitriyanti
Bendahara : Ekawati
Kepengurusan Periode 2009 – 2012
Badan Eksekutif Komunitas (BEK)
Ketua : Dra. Ekawati
Koordinator Program : Fitriyanti
Bendahara : Ressy Tri Mulyani
Dewan Pengawas Komunitas (DPK)
Ketua : Nyimas Nur Khotimah
Anggota : 1. Jonizar
2. Siti Hawariyun
Kepengurusan Periode 2012 – 2015
Badan Eksekutif Komunitas (BEK)
Ketua : Ida Ruri Sukmawati
Koordinator Program : Ressy Tri Mulyani
Bendahara : Suharti
Dokumen Internal
44
Dewan Pengawas Komunitas (DPK)
Ketua : Ekawati
Anggota : 1. Zazali
2. Eli Meiliana
Komunitas Solidaritas Perempuan
Jabotabek
Latar Belakang
SP Jabotabek didirikan pada tanggal 4 Mei 2004, dengan pertimbangan
bahwa anggota SP pada waktu itu di wilayah Jabotabek yang berjumlah
besar dan beraneka ragam, serta kondisi wilayah Jakarta pada khususnya
patut diberi tempat untuk di akomodir dalam suatu komunitas.
SP Jabotabek dibentuk salah satunya untuk mengangkat persoalan
perempuan yang masih tercabut hak- haknya sebagai manusia khususnya
perempuan, karena adanya arus globalisasi yang di bangun oleh Negara-
Negara industri saat itu sehingga mempengaruhi aspek kehidupan bangsa
terutama perempuan sebagai kelompok yang berkepentingan dalam
pembangunan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di mana
perempuan tidak diperhatikan masalah hak – haknya dalam mendapatkan
akses ekonomi, kesehatan, fasilitas, dan layanan publik, serta perempuan
juga tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan baik di ranah
domistik maupun di ranah publik.
Sejak dibentuknya Solidaritas Perempuan Komunitas Jabotabek
pada tanggal 4 Mei 2004, fokus utamanya adalah melakukan Pendidikan
Politik perempuan akar rumput. Program ini di maksudkan agar
perempuan memiliki akses dan kontrol dalam setiap pengambilan
keputusan terutama penguatan hak – hak perempuan, ekonomi,
keamanan, kesehatan lingkungan, layanan publik dan keterlibatan
perempuan dalam pengambilan keputusan.
Dokumen Internal
45
Solidaritas Perempuan Jabotabek memiliki mandat untuk
membangun gerakan perempuan yang bisa mewadahi berbagai upaya
menciptakan tatanan yang lebih adil dan demokratis bagi perempuan dan
masyarakat secara umum. Karena Solidaritas Perempuan adalah bagian
dari masyarakat umum terutama perempuan yang tertindas baik di
tingkat pribadi maupun di tingkat publik yang akan memperjuangkan
proses perubahan kebijakan secara bersama- sama.
Sejak terbentuknya Solidaritas Perempuan Jabotabek, pada tanggal
24 Maret 2005 dilakukan Rapat Konsultasi Anggota yang pertama dan
memutuskan bahwa Solidaritas Perempuan Komunitas Jabotabek
mempunyai 5 isu program yaitu:
1. Pendidikan politik perempuan
2. Layanan publik bagi perempuan
3. Penguatan ekonomi perempuan
4. Perempuan dan lingkungan
5. Penguatan kapasitas komunitas (Penguatan Organisasi)
Adapun wilayah kerja pada saat itu adalah
1. Duri kepa, grogol Jakata - Barat
2. Rawa badak, Tanjung Priok Jakarta – Utara
3. Mardani, Jakarta Pusat
4. Pisangan lama , Jakarta Timur
5. Bojonggede, Bogor – Jawa Barat
Susunan Kepengurusan
Kepengurusan Periode I tahun 2004- 2007
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Yusra ersa arsil
Koordinator Program : Intan dan Kiki Sakinatul Fuad sebagai PAW
Bendahara : Ani
Dokumen Internal
46
Dewan Pengawas Komunitas
1. Sarah Serena
2. Novi Tantri
3. Anis Munfarida
Kepengurusan Periode II tahun 2007-2009
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Wiji Sri Rahayu
Koordinator Program : Kiki Sakinatul Fuad
Bendahara : Nur Hidayah
Dewan Pengawas Komunitas
1. Yusra Ersa Arsil
2. Sutriah
3. Halimah
Kepengurusan Peroide III 2009- 2012
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Nur Hidayah
Koordinator Program : Siti Mujiati dan Jubaidah sebagai PAW
Bendahara : Vonny Iriani
Dewan Pengawas Komunitas
1. Sutriah
2. HJ Liani sari
3. Supriyanti
Kepengurusan Periode IV tahun 2012 – 2015 (Muskom 27 Desember 2012)
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Supriyanti
Koordinator Program : Retna Andriani ==> Suniar ==> Ela Sari sebagai
PAW
Bendahara : Vonny Iriani
Dokumen Internal
47
Dewan Pengawas Komunitas
1. Anis Munfarida
2. Rohayanah
3. Djubaidah
Fokus isu yang diusung SP Jabotabek pada periode ini adalah:
1. Perempuan dan Sumber daya alam
2. Perempuan dan Kedaulatan pangan
3. Penguatan Organisasi
Komunitas Solidaritas Perempuan
Kayangan Api Bojonegoro5
Sekilas Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro
Berdirinya Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro adalah
berawal dari inisiatif oleh Alexander Mubarok, karena melihat kondisi
yang berkembang di masyarakat Bojonegoro yaitu masih dominannya
nilai-nilai patriarki yang di terapkan dalam hampir setiap sisi kehidupan
perempuan. Sebelum resmi menjadi anggota Solidaritas Perempuan
Kayangan Api, pada saat itu tepat pada tanggal 10-11 Oktober 2003
diadakanlah training dan diskusi pembentukan komunitas Solidaritas
Perempuan Pantura. Hadir dalam agenda tersebut adalah Salma Safitri
Rahayaan (Koordinator Program BEN Seknas SP) dan Cut Risma Aini (PO
Seknas SP).
Selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 15 Mei
2004, didirikanlah Solidaritas Perempuan Bojonegoro Pantura. Nama
Pantura di ambil karena anggota Solidaritas Perempuan berasal dari
wilayah Pantura (Tuban, Lamongan dan Bojonegoro). Setelah
diresmikannya Solidaritas Perempuan Bojonegoro sebagai komunitas
maka dilakukanlah rapat kerja dan juga merubah nama PANTURA diganti
dengan Kayangan Api Bojonegoro. Jumlah anggota pada awal berdirinya
5 Komunitas Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro tidak aktif
Dokumen Internal
48
Komunitas SP Kayangan Api Bojonegoro 18 orang, kemudian sampai
tahun 2010 berkembang menjadi 53 orang, yang terdiri dari 49
perempuan dan 4 laki-laki.
Isu atau program tahun 2010-2012 yang dimandatkan oleh SP
Kayangan Api Bojonegoro adalah (1) Isu Perempuan dan Sumber Daya
Alam yang mempunyai fokus isu Pengelolaan lingkungan yang lebih baik
oleh perusahaan PetroChina, (2) Isu Perempuan dan Kedaulatan Pangan,
di mana fokus isunya yaitu Menolak bibit dan pupuk kimia, diangkat
karena ada permasalahan di Desa Sarangan salah satunya adalah petani
disana tidak sadar bahwa terjadi pelanggaran hak atas pangan, dan
adanya indikasi rawan pangan. (3) Isu Migrasi, Trafficking dan Kesehatan
HIV/AIDS yang menjadi isu SP Bojonegoro karena di wilayah kab.
Bojonegoro tepatnya di Kec. Sugihwaras dan Kec. Dander menjadi
kantong Buruh Migran Perempuan (BMP) yang terlanggar hak-haknya. (4)
Pengelolaan Organisasi, memperkuat kapasitas anggota untuk
membangun gerakan feminis guna melawan berbagai bentuk
ketidakadilan di Bojonegoro dan memfasilitasi dalam rapat-rapat
Pengambilan keputusan.
Pembekuan sementara SP Bojonegoro pada tahun 2012, saat
Musyawarah Komunitas Luar biasa di lakukan. Muskom Luar Biasa
dilakukan karena Ketua BEK mengundurkan diri, dan dalam proses
pembahasan keanggotaan dan pengelolaan organisasi kedepan dalam hal
ini pemilihan pengurus komunitas, tidak ada anggota yang bersedia untuk
menjadi pengurus komunitas. Pada RNDK tanggal 27 Januari 2013, RNDK
merekomendasikan untuk pembekuan sementara Komunitas SP
Bojonegoro dengan alasan masuk dalam kategori komunitas bermasalah
sesuai dengan pasal 22 dan 23 ART SP, di mana indikator komunitas
tersebut bermasalah adalah komunitas tidak memiliki pengurus di
komunitas baik Badan Eksekutif Komunitas maupun Dewan Pengawas
Komunitas. Proses pembekuan sementara komunitas SP Bojonegoro
dilakukan melalui Kongres.
Dokumen Internal
49
Susunan Kepengurusan
Kepengurusan Periode 2004-2007
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Maslacha
Koordinator Program : Musta’ana
Bendahara : Nurul Hidayah
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Alexander Mubarok
Anggota : 1. Ike Ernawati
2. Nunuk Fauziah
Kepengurusan Periode 2007-2010
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Musta’ana
Koordinator Program : Siti Khotimah dan Murtiningsih sebagai PAW
Bendahara : Laily Mubarokah
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Ike Ernawati
Anggota : 1. Dian Widodo
2. Endah Rahmawati
Dalam perjalanan kepengurusan DPK, ada perubahan kepengurusan
karena Dian Widodo menjadi DPN dan Endah Rahmawati mengundurkan
diri, sehingga kepengurusan DPK tahun 2007-2010 yaitu :
Ketua : Ike Ernawati
Anggota : 1. Maslacha
2. Siti Hidayatul Khusna
Kepengurusan Periode 2010-2012
Ketua : Nurul Hidayah
Koordinator Program : Murtiningsih
Bendahara : Nurul Hidayah
Dokumen Internal
50
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Nur Cahya Aria Ningsih
Sekretaris : Qoulina Hikmatin
Anggota : 1. Maslacha
2. Indayati
3. Juwariah
Komunitas Solidaritas Perempuan
Kendari
Latar Belakang
Cikal bakal SP di Sulawesi Tenggara berawal dari informasi yang
diberikan oleh salah seorang anggota SP di Jakarta yang mengajak
kawan-kawan di Sultra untuk bergabung menjadi anggota SP. Beberapa
orang anggota yang bergabung sejak tahun 2000 – 2002 melalui
Sekretariat Nasional SP sebagai anggota non komunitas adalah Sarifain,
Salmiah Aryana, Wa Ode Harliyanti, Yusuf Tallama, Siti Syukrah dan
Yusniar Muzuni yang berjumlah 6 orang.
Terbentuknya SP Kendari sebagai komunitas diawali pada tindak
lanjut dari program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Solidaritas
Perempuan di Kendari. Salah satu anggota SP saat itu, Aisa Rauf yang
juga masuk anggota SP melalui SP di Jakarta bersama dengan 6 orang
anggota SP yang telah bergabung sebelumnya menggagas agar di
Kendari bisa terbentuk komunitas dengan mengacu pada Anggaran Dasar
SP yaitu minimal sudah ada 12 orang anggota SP untuk membentuk
komunitas.
Pada saat diskusi Publik Program Pendidikan Politik pada tanggal 27
Juni 2004 bersama peserta TOF Pendidikan Politik untuk Perempuan di
Kendari maka disepakati untuk mendeklarasikan pembentukan
Komunitas SP Kendari yang dilanjutkan pada tanggal 28 Juni 2004 di Desa
Rapambinopaka Kec. Soropia Kab. Konawe untuk pemilihan pengurus,
Dokumen Internal
51
dengan jumlah anggota yang hadir sekitar 23 orang. Komunitas
Solidaritas Perempuan Kendari disahkan pada Kongres IV SP di Makassar
Pada Bulan Desember 2004.
Kepengurusan Periode 2004-2007 (Muskom I)
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Aisa Rauf
Koordinator Program : Anita Rachman
Bendahara : Andi Endang Sulistiawty
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Salmiah Aryana
Sekretaris : Ensia Lasahid
Anggota : Tisrijani
Pada periode ini Bendahara yaitu Andi Endang mengundurkan diri
sebelum berakhir masa kepengurusan sehingga diadakan Pergantian
Antar Waktu (PAW) pada RKA tahun 2005, dan Bendahara terpilih adalah
Waode Harilyanti Unga. Selain pergantian pengurus BEK juga terjadi
penggantian pengurus DPK yang tidak aktif yaitu Ketua DPK Salmiah
Aryana dan Ensia Lasahid sebagai sekretaris sehingga terjadi penggantian
pada tahun 2006 melalui RKA.
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Husnawati
Sekretaris : Tisrijani
Anggota : Fatimah
Program yang dilaksanakan pada waktu itu hanya penguatan perserikatan
karena pembentukan SP Kendari setelah Kongres. Adapun program yang
dilakukan SP Kendari pada periode I adalah :
1. Program politik
2. Pendidikan Politik berperspektif feminis
3. Perempuan dan Globalisasi
Dokumen Internal
52
4. Penguatan Organisasi
Kepengurusan Periode 2007-2010 (Muskom II)
Badan Eksekutif Komunitas
Ketua : Anita Rachman
Koordinator. Program : Darmawati Ode Gahu
Bendahara : Waode Harliyanti Unga
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Ninerti
Sekretaris : Hartin Haris
Anggota : 1. Aisa Rauf
2. Husnawati
3. Sarifain
Pada periode ini juga terjadi penggantian pengurus BEK dan DPK.
Susunan BEK yaitu Koord. Program Darmawati Ode Gahu mengundurkan
diri dan diganti dengan Rubia dan Susunan DPK yaitu Ketua DPK
mengundurkan diri atas mana Ninerty dan Aisa Rauf sebagai anggota DPK
melalui forum Rapat Konsultasi Anggota (RKA).
Program yang dijalankan berdasarkan mandat Muskom sebagai berikut:
1. Perempuan dan Sumber Daya Alam
2. Perempuan dan Migrasi:
3. Perempuan dan Kedaulatan Pangan, di wilayah kerja Desa
Rapambinopaka Kec. Soropia kab. Konawe
4. Penguatan Organisasi
Kepengurusan Periode 2010 – 2012 (Muskom III 17 Nopember 2010)
Badan Eksekutif Komunitas (BEK):
Ketua : Sarifain
Koord.Program : Sulhani
Bendahara : Hasnawati
Dokumen Internal
53
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Dharmawati Ode Gahu
Sekretaris : Hartin Haris
Anggota : 1. Anita Rachman
2. Emmy Astuty
3. Ibe martini
Fokus Isu pada periode ini adalah :
1. Perempuan dan SDA
2. Perempuan dan Kedaulatan Pangan
3. Migrasi, traffiking dan HIV/AIDS, dan
4. Penguatan Organisasi
Kepengurusan Periode 2012-2015 (Muskom IV 17 Nopember 2012)
Badan Eksekutif Komunitas (BEK):
Ketua : Sulhani
Koordinator Program : Rahma R. Talui
Bendahara : ST. Aisyah
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Anita Rachman
Sekretaris : Hasma
Anggota : 1. Munayah
2. Megawati
3. Nita Indrawati
Pada periode ini terjadi pergantian antar waktu (PAW) pengurus BEK
pada Rapat Konsultasi Anggota (RKA) pada Bulan November 2013, yakni
Koordinator Program oleh Wa Ode Surtiningsi, begitu pula dengan DPK,
saudari Megawati dan Nita Indrawati telah mengundurkan diri dari DPK,
Bahkan Nita Indrawati selain mengundurkan dari anggota DPK juga
sebagai anggota SP Kendari.
Dokumen Internal
54
Fokus Isu SP Kendari pada periode ini:
1. Perempuan, Migrasi, Trafficking dan HIV/AIDS
2. Perempuan dan Sumber Daya Alam
3. Penguatan Organisasi
Komunitas Solidaritas Perempuan
Sumbawa
Latar Belakang
Berangkat dari keprihatinan atas kondisi perempuan yang tertindas
dan termarginal, membuat anggota prihatin dan mencoba mengorganisir
diri dengan memulai diskusi kecil yang melibatkan beberapa orang. Dari
hasil beberapa kali diskusi yang dilakukan, mendesak untuk membuat
sebuah wadah yang konsen dengan persoalan perempuan.
Sebelumnya anggota SP di Sumbawa tergabung dengan Komunitas
SP Mataram. Namun, kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan
pengurus SP Mataram menyebabkan anggota kesulitan mengetahui
perkembangan komunitas, terutama tentang perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi program. Sejak tahun 2003 sampai 2007, anggota SP di
wilayah Sumbawa tidak pernah dilibatkan kecuali MUSKOM dan RKA.
Beberapa kegiatan penting yang terkait dengan isu perempuan yang
sesuai dengan mandat Muskom tidak melibatkan anggota SP di wilayah
Sumbawa. Padahal isu yang diusung oleh SP sangat banyak terjadi di
Sumbawa. Hal ini disebabkan jarak tempuh yang sangat jauh karena
berada di pulau yang berbeda.
Berawal dari kondisi diatas, tahun 2004 tepatnya MUSKOM I SP
Mataram kami sudah mewacanakan untuk pembentukan SP Sumbawa.
Wacana ini dilanjutkan pada Kongres IV di Makassar, Desember 2004.
Setiap kegiatan yang melibatkan anggota SP di wilayah Sumbawa selalu
mewacanakan hal ini. Pada Juni 2006, SP Mataram mengundang anggota
di wilayah Sumbawa untuk melakukan konsolidasi terkait dengan rencana
pembentukan SP Sumbawa. Untuk mempermudah proses komunikasi
Dokumen Internal
55
dan koordinasi dibentuk panitia ad hoc. Kemudian pada Agustus 2007,
calon anggota dan anggota SP Mataram yang terdaftar tahun 2000 dan
2003 mengikuti training feminis dasar dan keorganisasian di Sumbawa.
Untuk tetap menjaga hubungan dan koordinasi antar sesama
anggota di wilayah Sumbawa, dilakukan diskusi rutin tiap bulannya yang
dirangkaikan dengan arisan. Diskusi ini membahas tentang rencana
pembentukan SP Sumbawa. Untuk memperlancar diskusi masing-masing
anggota diminta untuk iuran semampunya. Pada 2 Juni 2008, SP
Sumbawa terbentuk melalui Muskom I di Mataram.
Fokus isu yang diusungkan oleh SP Sumbawa adalah (1) Perempuan,
Migrasi, Trafficking dan HIV/AIDS, (2) Perempuan dan Konflik Sumber
Daya Alam, (3) Penguatan Organisasi. Kemudian Mandat Muskom III
Solidaritas Perempuan Sumbawa 23-24 Agustus 2015 mulai mengusung
fokus isu Perempuan dan Kedaulatan Pangan. Hal ini dilatarbelakangi oleh
situasi di mana seiring dengan kondisi Kabupaten Sumbawa saat ini isu
perempuan dan sumber daya alam sudah tidak relevan lagi dijadikan
sebagai isu strategis di Sumbawa, sehingga SP Sumbawa menggambil isu
perempuan dan kedaulatan pangan. Hal ini disebabkan oleh adanya
pengalihan fungsi lahan dari lahan produktif menjadi lahan tidak produktif
(pemukiman, pertokoan, taman kota, dll). Dimana kondisi ini
mengakibatkan keberadaan pangan lokal menjadi berkurang dari jenis
varietas.
Susunan Kepengurusan
Kepengurusan Periode 2008 – 2011 (Muskom I 2 Juni 2008 di Mataram)
Badan Eksekutif Komunitas :
Ketua : Ardani
Koordinator Program : Husnulyati
Bendahara : Novianti Kartini
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Mariani Ms
Sekretaris : Nurjannah
Anggota : Sabaruddin SPd
Dokumen Internal
56
Kepengurusan Periode 2011-2014 (Muskom II, 18 Juni 2011 di Sumbawa
Besar)
Badan Eksekutif Komunitas :
Ketua : Ardani Hatta
Koordinator Program : Husnulyati
Bendahara : Novianti Kartini
Dewan Pengawas Komunitas
Ketua : Mariani Ms
Sekretaris : Nurjannah
Anggota : Nuraidah
Dalam masa kepengurusan DPK priode ini terjadi beberapa kali
pergantian pengurus yang di sebabkan oleh adanya hubungan
kekeberabatan antara pengurus BEK (Husnulyati) dengan anggota DPK
(Nurjannah) memiliki hubungan kekerabatan hal ini sesuai dengan
Anggaran Rumah Tangga Pasal 60 ayat 11 tentang prasyarat dan kriteria
pengurus DPK. Dari kondisi itu dilakukan proses referendum yang
menghasilkan kepengurusan baru yaitu sebagai berikut Ketua : Mariani
MS; sekretaris : Sabaruddin; anggota : Nuraidah. Kemudian pada Rapat
Konsultasi Anggota tanggal 3 November 2013, salah satu anggota DPK
diberhentikan karena tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota DPK
sesuai dengan pasal 26 Anggaran Dasar. Kemudian ketua DPK (Mariani
MS) mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai calon anggota
legislatif Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014. Sehingga dari kondisi ini
terjadi kekosongan keanggotaan DPK dua orang kemudian dilakukan
referendum untuk memilih anggota DPK PAW sekaligus dua orang
dengan hasil sebagai berikut :
Ketua : Nuraidah
Sekretaris : Jayadi
Anggota : Wiwien Indahyati Modjo
Dokumen Internal
57
Kepengurusan Periode 2014 – 2017 (Muskom III 23-24 Agustus 2014)
Badan Eksekutif Komunitas :
Ketua : Mariani
Koordinator Program : Indah Susanggih
Bendahara : Wiwien Indahyati modjo
Dewan Pengawas Komunitas :
Ketua : Nuraidah
Anggota : 1. Jayadi
2. Ardani Hatta
Komunitas Solidaritas Perempuan
Sintuwu Raya Poso
Latar Belakang
Menyikapi berbagai situasi ketidakadilan yang dihadapi oleh
Perempuan yang ada di Kabupaten Poso, menjadi faktor utama
pembentukan Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, terkait dengan
situasi perempuan dalam proses recovery akibat konflik horizontal yang
terjadi pada tahun 1999-2003, juga akses dan kontrol perempuan dalam
sistem pengelolaan sumber daya alam, dan situasi-situasi lainnya yang
turut menyumbangkan sub-ordinasi terhadap kehidupan perempuan di
wilayah eks konflik Kabupaten Poso.
Pada awal tahun 2008, proses pengorganisasian perempuan
dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Palu karena melihat banyaknya
situasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan yang ada di Kabupaten
Poso terkait sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam. Di tahun 2008
tersebut, SP-Palu melakukan pengorganisasian melalui strategi belajar
bersama yang dinamakan Vocational Training, pengorganisasian ini
dilakukan selama 6 (enam) bulan dengan metode out class dan in class,
dengan menghadirkan perempuan-perempuan dari 7 (tujuh) desa, yakni:
tampemadoro, kuku, sangria, sulewana, saojo, tendeadongi dan
Dokumen Internal
58
sawidago. Peserta berjumlah kurang lebih 22 orang, masing-masing desa
diwakili oleh 2 orang leader perempuan, kecuali desa saojo 3 orang, di
tambah Comunity Organizer (CO) 7 (tujuh) orang. Proses belajar bersama
inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan SP-Sintuwu Raya Poso.
Belajar bersama selama kurang lebih 6 (enam) bulan, menjadikan
perempuan-perempuan yang terlibat dalam proses tersebut, menyadari
bahwa begitu banyak ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di
wilayah kabupaten poso dalam kehidupan sehari-harinya, terutama yang
berkaitan dengan hak perempuan atas ekonomi, sosial, budaya, dan
politik, termasuk didalamnya hak perempuan atas tanah, air, dan udara.
Sehingga kesadaran inilah yang menjadi motivasi untuk tetap belajar dan
juga mengorganisir diri agar nantinya dapat keluar dari semua
ketidakadilan. Maka menjadi bagian utuh dari Solidaritas Perempuan
menjadi sesuatu yang di-ingini oleh hampir seluruh peserta Vocational
Training pada saat itu.
Pada tahun 2009, dengan beberapa pertimbangan, salah satunya
adalah jarak antara palu dan poso yang cukup jauh, sementara situasi
perempuan terkait dengan ketidakadilan yang dialami semakin “menjadi”
karena beberapa proses pengelolaan sumber daya alam yang sedang
berlangsung di kabupaten poso, sebut saja ekspansi sawit dan
pembangunan infrastruktur (PLTA). Maka pada tanggal 09 Juli 2009
kemudian pada 25 oktober 2009, anggota SP-Palu yang ada di wilayah
Poso, menyurati BEN terkait dengan keinginan untuk membentuk
komunitas SP di wilayah Poso. Pada tanggal 22-23 Maret 2010 Tim
Verifikasi yang terdiri dari : Indah Fatinaware, Marhaini Nasution, Mierna
Lukman, dan Wahidah Rustam, melakukan verifikasi untuk pembentukan
komunitas SP di wilayah Kabupaten Poso, di mana hasilnya kemudian
dibahas pada Rapat Koordinasi BEN-DPN pada tahun 2011.
Pada Kongres SP VI yang diselenggarakan di Palu, tanggal 19-25
Februari 2012, Pembentukan Komunitas SP di Poso di bahas dan di setujui
oleh Sidang Kongres SP. Kemudian pada bulan Mei 2012, dibahas pada
Muskom SP-Palu dan pada tanggal 15 Mei 2012, di deklarasikannya
pembentukan Komunitas SP-Sintuwu Raya Poso melalui Muskom
pertamanya. Sejak di deklarasikannya SP-Sintuwu Raya Poso pada 15
Dokumen Internal
59
Maret 2012, Komunitas bekerja pada beberapa isu, yaitu 1. Perempuan
dan Konflik Sumber Daya Alam, 2. Perempuan dan Kedaulatan Pangan, 3.
Perempuan dan Pluralisme, 4. Penguatan Organisasi.
Susunan Kepengurusan
Kepengurusan Periode 2012-2015 (Muskom I pada 15 Mei 2012)
Badan Eksekutif Komunitas
K e t u a : Paulina Rusu
Koordinator Program : Krismawati Moguntu
Bendahara : Frida Kantjai
Dewan Pengawas Komunitas (DPK)
1. Wereani Tae’re
2. Deice Sombada
3. Evani Hamzah
Kepengurusan Periode 2015-2018.(Muskom II pada 18-19 Maret 2015) :
Badan Eksekutif Komunitas (BEK)
Ketua : Evani Hamzah
Koordinator Program : Ester B. Parinding
Bendahara : Meitry Tambingsila
Dewan Pengawas Komunitas
1. Deice Sembada
2. Krisma Moguntu
3. Herlina Kabaya
4. Paulina Rusu
5. Frida Kantjai
Dokumen Internal
60
Informasi Kontak Solidaritas Perempuan
Sekretariat Nasional SP: Alamat : Jl.Siaga II RT.002 RW.005 No.36 Pasar Minggu, Kel. Pejaten Barat
Jakarta Selatan 12510
Telepon : (62-21) 79183108, 79181260, 7987976 Fax : (62-21) 7981479
E-mail : [email protected]
SP Bungong Jeumpa Aceh :
Alamat : Jl. Belibis LR Adam No. 22 Labui-ateuk Pahlawan
Banda Aceh
Telepon : 0651-31100 / 082365503799
Email : [email protected]
SP Palembang :
Alamat : Jl. Radial - Rusun Blok 52A Lt. II no. 07 - 26 ilir –
Palembang
Email : [email protected]
SP Kinasih Yogyakarta :
Alamat : Jl. Godean KM 6,5 Cokrobedog RT 06 RW 12 Godean,
Sleman - 55564
Telepon : 027-43261273
Email : [email protected]
SP Jabotabek :
Alamat : Jl. Kemuning VI No. 83 RT 15/RW 06 Pejaten Timur
Pasar Minggu Jaksel 12150
Telepon : 021-7997623
Email : [email protected]
Dokumen Internal
61
SP Anging Mammiri Makassar :
Alamat : Jl. Jati No. 29 Makasar – Sulawesi Selatan
Telepon : 0411-440906
Email : [email protected]
SP Kendari :
Alamat : Jln. Bunga Kolosua No. 28 Kemaraya Kec. Kendari
Barat Kota Kendari Sultra
Telepon : 0401-3126654
Email : [email protected]
SP Palu :
Alamat : Jl. Sutoyo II No. 16 Talise Palu Sulawesi Tengah
Telepon : 0451-422024
Email : [email protected]
SP Sumbawa :
Alamat : Gang Cendrawasih Rt 02 Rw 05 Kelurahan Brang Biji
Sumbawa. Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat 84318
Email : [email protected]
SP Mataram :
Alamat : Jl.Halmahera III B , No.14 Rembige. Mataram Nusa
Tenggara Barat
Email : [email protected]
SP Sintuwu Raya Poso :
Alamat : Jl. R.Wolter Mongisidi No. 03, Kelurahan Bonesompe,
Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
Kode Pos : 94611
Email : [email protected]