sejarah basarnas

5/22/2018 Sejarah BASARNAS

1/12

1. Sejarah BASARNAS

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS

diawali dengan adanya penyebutan "Black Area" bagi suatu negara yang tidak

memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia

masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (International

Civil Aviation Organization). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani

musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia.

Sebagai konsekwensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO

tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955

tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis

mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan

pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil.

Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi

anggotaInternational Maritime Organization(IMO). Dengan masuknya Indonesia

sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin

mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong

yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia international yaitu

mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran.

Dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka timbul pemikiran bahwa

perlu diadakan suatu organisasi SAR Nasional yang mengkoordinir segala kegiatan-

kegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR

tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

T.20/I/2-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal Jakarta yang pembentukannya

diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi

embrio dari organisasi SAR Nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian.

Pada tahun 1968 juga, terdapat proyek South East Asia Coordinating

Committee on Tr ansport and Communications, yang mana Indonesia merupakan

proyek payung (Umbrella Project) untuk negara-negara Asia Tenggara. Proyek

tersebut ditangani oleh US Coast Guard (Badan SAR Amerika), guna mendapatkan

data yang diperlukan untuk rencana pengembangan dan penyempurnaan organisasi

SAR di Indonesia.


2/12

Kesimpulan dari tim tersebut adalah :

1. Perlu kesepakatan antara departemen-departemen yang memiliki fasilitas danperalatan;

2. Harus ada hubungan yang cepat dan tepat antara pusat-pusat koordinasidengan pusat fasilitas SAR;

3. Pengawasan lalu lintas penerbangan dan pelayaran perlu diberi tambahanpendidikan SAR;

4. Bantuan radio navigasi yang penting diharapkan untuk pelayaran secara terusmenerus.

Dalam kegiatan survey tersebut, tim US Coast Guarddidampingi pejabat - pejabat sipildan militer dari Indonesia, tim dari Indonesia membuat kesimpulan bahwa :

1. Instansi pemerintah baik sipil maupun militer sudah mempunyai unsur yangdapat membantu kegiatan SAR, namun diperlukan suatu wadah untuk

menghimpun unsur-unsur tersebut dalam suatu sistem SAR yang baik.

Instansi-instansi berpotensi tersebut juga sudah mempunyai perangkat dan

jaringan komunikasi yang memadai untuk kegiatan SAR, namun diperlukan

pengaturan pemanfaatan jaringan tersebut.

2. Personil dari instansi berpotensi SAR pada umumnya belum memilikikemampuan dan keterampilan SAR yang khusus, sehingga perlu pembinaan

dan latihan.

Peralatan milik instansi berpotensi SAR tersebut bukan untuk keperluan SAR,

walaupun dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun diperlukan standardisasi

peralatan.

Hasil survey akhirnya dituangkan pada "Preliminary Recommendation"yang

berisi saran-saran yang perlu ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan

suatu organisasi SAR di Indonesia.


3/12

PERKEMBANGAN ORGANISASI BASARNAS

Berdasarkan hasil survey tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 11

tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang pembentukan Badan SAR Indonesia

(BASARI). Adapun susunan organisasi BASARI terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan2. Pusat SAR Nasional (Pusarnas)3. Pusat-pusat Koordinasi Rescue (PKR)4. Sub-sub Koordinasi Rescue (SKR)5. Unsur-unsur SARPusarnas merupakan unit Basari yang bertanggungjawab sebagai pelaksana

operasional kegiatan SAR di Indonesia. Walaupun dengan personil dan peralatan

yang terbatas, kegiatan penanganan musibah penerbangan dan pelayaran telah

dilaksanakan dengan hasil yang cukup memuaskan, antara lain Boeing 727-PANAM

tahun 1974 di Bali dan operasi pesawat Twinotter di Sulawesi yang dikenal dengan

operasi Tinombala.

Secara perlahan Pusarnas terus berkembang dibawah pimpinan (alm) Marsma

S. Dono Indarto. Dalam rangka pengembangan ini pada tahun 1975 Pusarnas resmi

menjadi anggota NASAR (National Association of SAR) yang bermarkas di Amerika,

sehingga Pusarnas secara resmi telah terlibat dalam kegiatan SAR secara

internasional. Tahun berikutnya Pusarnas turut serta dalam kelompok kerja yang

melakukan penelitian tentang penggunaan satelit untuk kepentingan kemanusiaan

(Working Group On Satelitte Aided SAR) dariInternational Aeronautical Federation.

Bersamaan dengan pengembangan Pusarnas tersebut, dirintis kerjasama

dengan negara-negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, dan Australia.

Dengan diubahnya Pusarnas menjadi Basarnas, Kepala Pusarnas yang semula

esselon II menjadi Kepala Basarnas esselon I. Demikian juga struktur organisasinya

disempurnakan dan Kabasarnas membawahi 3 pejabat esselon II. Dalam

perkembangannya keluar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 80 tahun 1998

tentang Organisasi Tata Kerja Basarnas, yang salah satu isinya mengenai pejabatesselon II di Basarnas, yaitu :


4/12

1. Sekretaris Badan;2. Kepala Pusat Bina Operasi;3. Kepala Pusat Bina Potensi;Adanya organisasi SAR akan memberikan rasa aman dalam penerbangan dan

pelayaran. Sejalan dengan perkembangan moda transportasi serta kemajuan IPTEK di

bidang transportasi, maka mobilitas manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat

lain dalam lingkup nasional maupun internasional mempunyai resiko yang tinggi

terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menimpa pengguna jasa

transportasi darat, laut dan udara. Penerbangan dan pelayaran internasional yang

melintasi wilayah Indonesia membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan

SAR apabila mengalami musibah di wilayah Indonesia. Tanpa adanya hal itu maka

Indonesia akan dikategorikan sebagai "black area" untuk penerbangan dan pelayaran.

Status "black area" dapat berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik

Indonesia secara internasional. Terkait dengan maslah tersebut, Badan SAR Nasional

sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang SAR ikut

mempunyai andil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang

aman untuk penerbangan dan pelayaran. Dengan citra yang baik tersebut diharapkan

arus transportasi akan dapat bejalan dengan lancar dan pada gilirannya akan

meningkatkan perekonomian nasional Indonesia.

2. Fungsi, Peran, dan Hubungan dengan Institusi LainA. TUGAS POKOK

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43Tahun 2005 Tentang

Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, Badan SAR Nasional

mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan

pengendalian potensi Search and Rescue (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap

orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi

bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR

dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan

SAR Nasional dan Internasional.


5/12

B. FUNGSIDalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan SAR Nasional

menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi SAR dan pembinaanoperasi SAR;

2. Pelaksanaan program pembinaan potensi SAR dan operasi SAR;3. Pelaksanaan tindak awal;4. Pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya;5. Koordinasi dan pengendalian operasi SAR alas potensi SAR yang dimilikioleh instansi dan organisasi lain;

6. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR balk di dalam maupunluar negeri;

7. Evaluasi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan operasi SAR8. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan SAR Nasional.C. SASARAN PENGEMBANGAN BASARNAS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Basarnas, perlu dilaksanakan

strategi- strategi sebagai berikut :

1. Menjadikan BASARNAS sebagai yang terdepan dalam melaksanakan operasiSAR dalam musibah pelayaran dan penerbangan, bencana dan musibah lainnya;

2. Pembentukan Institusi yang dapat menangani pendidikan awal dan pendidikanpenataran di lingkungan BASARNAS

3. Mengembangkan regulasi yang mampu mengerahkan potensi SAR melaluimekanisme koordinasi yang dipatuhi oleh semua potensi SAR;

4. Melaksanakan pembinaan SDM SAR melalui pola pembinaan SDM yang terarahdan berlanjut agar dapat dibentuk tenaga-tenaga SAR yang profesional.

5. Melaksanakan pemenuhan sarana/ prasarana dan peralatan SAR secara bertahapagar dapat menjadikan operasi tindak awal SAR yang mandiri, cepat, tepat, dan

handal sesuai ketentuan nasional dan internasional.

6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SAR melalui jenjang pendidikan sesuaidengan kebutuhan dalam lingkungan BASARNAS.


6/12

7. Penciptaan system sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentangpenyelenggaraan operasi SAR

8. Mengembangkan kerjasama dengan Pemda melalui FKSD, organisasi daninstansi berpotensi SAR, balk dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka

pembinaan potensi SAR.

D. KERJASAMA DENGAN INSTANSI LAINKeberhasilan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan sangat

ditentukan oleh koordinasi antar instansi terkait dengan potensi SAR dalam

penyelenggaraan pelayanan SAR.

Sesuai dengan fungsinya, BASARNAS perlu melakukan koordinasi dalam

rangka penyusunan kebijaksanaan teknis, koordinasi pembinaan dan koordinasi

operasi tingkat pusat. Untuk meningkatkan kemampuan pelayanan SAR,

BASARNAS juga melakukan kerjasama dengan negara tetangga dalam bentuk

perjanjian bilateral di bidang SAR, seperti SAR Malindo, Indopura dan Ausindo.

Dalam rangka kerja sama tersebut, dilakukan rapat dan latihan bersama yang

dilakukan secara bergantian, sesuai dengan kesepakatan.

Dalam rangka peningkatan kemampuan operasi, BASARNAS melaksanakan

koordinasi operasional yang berkaitan dengan penyuluhan/pemasyarakatan

kegiatan SAR, pendidikan, pelatihan, penggunaan serta pengembangan tenaga

dan peralatan SAR.

Koordinasi operasional SAR yang telah dilakukan, meliputi:

Koordinasi pemberitaan; Koordinasi perencanaan operasi; Koordinasi penyiagaan; Koordinasi pengerahan dan pengendalian; Koordinasi evaluasi operasi; Koordinasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan lintas batas.

Pelaksanaan koordinasi operasional, mempergunakan prosedur tetap operasi yangdisusun secara bersama antara BASARNAS dan instansi pemilik potensi SAR.


7/12

E. KERJASAMA INTERNASIONALKerjasama internasional merupakan salah satu upaya meningkatkan

kemampuan pelaksanaan kegiatan SAR nasional. Perjanjian bilateral di bidang

SAR dengan negara-negara tetangga dan negara-negara yang berbatasan wilayah

tanggung jawab dengan Indonesia, dilakukan dalam rangka penanganan SAR di

daerah-daerah tersebut.

Perjanjian bilateral yang telah dilakukan antara lain dengan Malaysia,

Singapura, Australia dan West Pasific RCC (USA), sedangkan perjanjian dengan

Papua Nugini, dan Philipina, masih dalam tahap penjajakan. Selain menjalin

hubungan kerjasama internasional, Indonesia juga berusaha turut menjadi anggota

Cospas SAR Sattelite, agar dapat menggunakan jasa satelit tersebut. Hal ini

sehubungan dengan dimilikinya Local User Terminal (LUT) yang ditempatkan di

Jakarta, yang pengoperasiannya memanfaatkan jasa satelit tersebut.

Untuk itu, saat ini BASARNAS telah mendaftarkan diri ke Pusat Cospas

Sarsat di USA dan sudah mendapatkan call sign yaitu IDMCC.

Kerjasama Bilateral di Bidang SAR

NO. NEGARATGL

PERJANJIAN

1. Singapura 10-07-1985

2. Malaysia 26-08-1986

3. Filipina 01-11-1980

4. Australia 05-04-2004

5.Papua

Nugini16-09-1989

6.Amerika

Serikat05-07-1988


8/12

3. Cara Kerja InstitusiBASARNAS mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan

sebagian urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan (search and

rescue).

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan SAR, maka pada tahun 1978 Menteri

Perhubungan selaku kuasa Ketua Basari mengeluarkan Keputusan Nomor

5/K.104/Pb-78 tentang penunjukkan Kepala Pusarnas sebagai Ketua Basari pada

kegiatan operasi SAR di lapangan. Sedangkan untuk penanganan SAR di daerah

dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan IM 4/KP/Phb-78 untuk membentuk

Satuan Tugas SAR di KKR (Kantor Koordinasi Rescue).

Untuk efisiensi pelaksanaan tugas SAR di Indonesia, pada tahun 1979 melalui

Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1979, Pusarnas yang semula berada dibawah

Basari, dimasukkan kedalam struktur organisasi Departemen Perhubungan dan

namanya diubah menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS).

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan

adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti

perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami

penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79

Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus

meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, maka pemerintah telah

menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan

Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan

kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau

menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana

atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah

tsb, Basarnas saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai


9/12

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan

SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman.

Berdasarkan kajian dan analisa kelembagaan, sesuai dengan perkembangan

dan tuntutan tugas yang lebih besar, pada Tahun 2007 dilakukan perubahan

Kelembagaan dan Organisasi BASARNAS menjadi Lembaga Pemerintah Non

Departemen (LPND), yang diatur secara resmi dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional. Sebagai LPND,

BASARNAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pada Perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun

2009, sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(LPNK), sehingga BASARNAS pun berubah menjadi BASARNAS (LPNK).

Sebagai LPNK, BASARNAS secara bertahap melepaskan diri dari struktur

Kementerian Perhubungan. Namun hingga Tahun 2009, pembinaan administratif dan

teknis pelaporan masih melalui Kementerian Perhubungan. Selanjutnya per Tahun

2007 BASARNAS (LPNK) akan langsung bertanggung jawab ke Presiden melalui

Sekretariat Negara (Setneg).


10/12

4. Struktur Organisasi Institusi

STRUKTUR ORGANISASI
http://localhost/cms/assets/ckfiles/image/struktur%20org/strukturbsn.jpg


11/12

5. Hal-Hal Positif dan Negatif selama Praktikum dan Sarana. Hal positif yang didapat adalah pengetahuan mengenai badan SAR dalam

hal penanggulangan bencana dan diperjelas dengan pengenalan alat serta

fungsinya masing-masing, sehingga materi yang diberikan mudah

dimengerti.

b. Hal negatif yg didapat adalah tidak semua alat diujicobakan.c. Saran ; Pemberian materi setiap praktikum lebih baik diiringi dengan

pengenalan alat dan peragaannya jika memungkinkan.

6. Referensi dan Dokumentasihttp://www.basarnas.go.id/index.php/halaman/32/sejarah

http://www.basarnas.go.id/index.php/halaman/36/tugas-dan-fungsi

http://www.basarnas.go.id/index.php/halaman/39/kerja-sama

http://www.basarnas.go.id/index.php/halaman/37/struktur-organisasi

http://www.basarnas.go.id/index.php/halaman/38/peraturan-dan-hukum


12/12

sejarah basarnas

Documents