SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 2/PJ.03/2008

TENTANG

PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILANNETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR

PERWAKILAN DAGANG (REPRESENTATIVE OFFICE/LIAISON OFFICE) DIINDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai penerapan norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (representative office/liaison office) di Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia, dengan ini ditegaskan bahwa :

1. KEP-667/PJ./2001 tersebut mengatur : a. "Pasal 2 Ayat (1)

Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto".

b. "Pasal 2 Ayat (2) Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final".

c. Adapun dasar penghitungan 0,44% adalah sebagai berikut :

PPh atas penghasilan kena pajak terutang 30% x 1% = 0.30%

Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 20%)

20% x (1-0,3)%

= 0,14%

Total     0,44%

2. Wajib Pajak luar negeri yang dimaksud dalam KEP-667/PJ./2001 tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (representative office/liaison office), selanjutnya disingkat KPD, di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.

3. Untuk KPD dari negara-negara mitra P3B dengan Indonesia, maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait.

a. Contoh 1: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari Spanyol.

Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 dari tabel terlampir) sebesar 10%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

PPh atas penghasilan kena pajak terutang 30% x 1% = 0.30%

Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk 10% x (1-= 0,07%

Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 10%)

0,3)%

Total     0,37%

b. contoh 2: penghitungan untuk KPD yang berasal dari Australia.

Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Australia (nomor 2 dari tabel terlampir) sebesar 15%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

PPh atas penghasilan kena pajak terutang 30% x 1% = 0.30%

Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 15%)

15% x (1-0,3)%

= 0,105%

Total     0,405%

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 31 Juli 2008Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin NasutionNIP 130605098

Tembusan :1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; 5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 6. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.