se-02

Pencarian Peraturan Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ/2016, 25 Jan 2016

Peraturan

25 Januari 2016

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE - 02/PJ/2016

TENTANG

PEMBUATAN BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL DAN TINDAK LANJUTNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan metodologi benchmarking melalui penyusunan

Benchmark Behavioral Model (BBM).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini diterbitkan sebagai pemutakhiran petunjuk pembuatan

dan pemanfaatan BBM dalam rangka kegiatan peningkatan kepatuhan berbasis risiko dan

penggalian potensi Wajib Pajak Badan.

2. Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini diterbitkan dengan tujuan memberikan keseragaman

pemahaman dalam pembuatan dan pemanfaatan BBM.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur mengenai prinsip dasar BBM, pembuatan dan/atau pemutakhiran BBM,

tindak lanjut BBM dan pelaporan beserta tata caranya.

D. DASAR

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan.

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

2.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang

Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya.

3.

Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-40/PJ/2012 tentang Pembuatan Benchmark Behavioral

Model dan Tindak Lanjutnya.

4.

Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15988&hlm=

1 of 4 29/04/2016 8:27

E. PRINSIP DASAR BBM

1. BBM merupakan salah satu alat bantu penggalian potensi Wajib Pajak melalui pemetaan risiko

ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada basis data DJP.

2. BBM disusun dengan membandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak Badan dengan kinerja

keuangan kelompok Wajib Pajak Badan yang sejenis, yaitu Wajib Pajak Badan yang berada pada

klasifikasi usaha yang sama, terdaftar pada wilayah yang sama serta dalam rentang skala usaha

yang sama.

3. Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun dalam rasio-rasio keuangan

yang bersumber dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan. Rasio-rasio

keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

Gross Profit Margin (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan;a.

Operating Profit Margin (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap

penjualan;

b.

Pretax Profit Margin (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan Pajak

Penghasilan terhadap penjualan;

c.

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), yaitu rasio antara Pajak Penghasilan terutang

terhadap penjualan;

d.

Net Profit Margin (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah Pajak Penghasilan terhadap

penjualan;

e.

Rasio biaya gaji terhadap penjualan;f.

Rasio biaya bunga terhadap penjualan;g.

Rasio biaya sewa terhadap penjualan;h.

Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan;i.

Rasio input lainnya terhadap penjualan;j.

Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan; dank.

Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan.l.

4. BBM tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penetapan pajak.

F. PEMBUATAN DAN/ATAU PEMUTAKHIRAN BBM

1. Kantor Wilayah (Kanwil) membuat dan/atau memutakhirkan BBM 1 (satu) kali setiap tahun,

dengan jumlah paling sedikit 6 (enam) kelompok usaha.

2. Kanwil membuat dan/atau memutakhirkan BBM menggunakan data Wajib Pajak Badan dengan

kelompok usaha (KLU 5 digit) yang sama sebanyak paling sedikit 30 (tiga puluh) SPT Tahunan.

3. Dalam hal jumlah data Wajib Pajak yang memiliki kelompok usaha (KLU 5 digit) tidak

mencukupi, Kanwil dapat menggunakan data Wajib Pajak dengan sub golongan usaha (KLU 4

digit) yang sama.

4. Dalam hal jumlah data Wajib Pajak yang memiliki sub golongan usaha (KLU 4 digit) yang sama

masih belum mencukupi, Kanwil dapat menggunakan data sejenis dari Kanwil lain yang tersedia

dengan pertimbangan kesamaan karakteristik usaha dan/atau daerah.

5. Dalam hal terdapat Wajib Pajak yang telah dilakukan pemeriksaan, pembuatan model BBM dapat

menggunakan data hasil pemeriksaan tersebut sepanjang telah berkekuatan hukum tetap

(inkracht).

6. Proses pembuatan dan/atau pemutakhiran BBM terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyiapan data, terdiri dari kegiatan:

penyediaan data dan notifikasi data tidak wajar; sertai.

verifikasi data.ii.

b. Pembuatan model benchmark dan penyampaian Daftar Nominatif Wajib Pajak Badan berisiko

dan file Individual Assessment.

7. Tata cara proses pembuatan dan/atau pemutakhiran BBM sebagaimana angka 6 huruf a dan

huruf b di atas beserta format penyampaian/laporannya diatur sebagaimana Lampiran I sampai

dengan Lampiran III Surat Edaran ini.


2 of 4 29/04/2016 8:27

G. TINDAK LANJUT

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak yang terdapat pada

Daftar Nominatif Wajib Pajak Badan berisiko hasil pembuatan BBM oleh Kanwil sesuai langkah-

langkah penggalian potensi dan peraturan yang berlaku.

1.

Kanwil memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan kepada KPP dalam upaya tindak

lanjut penggalian potensi terhadap Wajib Pajak Badan yang terdapat pada Daftar Nominatif Wajib

Pajak Badan berisiko, sehingga penggalian potensi atas Wajib Pajak Badan berisiko tersebut

dapat dilakukan secara optimal.

2.

Kepala KPP melaporkan pelaksanaan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak yang terdapat pada

Daftar Nominatif Wajib Pajak Badan berisiko kepada Kepala Kanwil.

3.

Kepala Kanwil melaporkan hasil tindak lanjut KPP atas Wajib Pajak Badan yang terdapat pada

Daftar Nominatif Wajib Pajak Badan berisiko kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur

Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

4.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan melakukan evaluasi terhadap pembuatan dan/atau

pemutakhiran BBM beserta tindak lanjutnya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada

Direktur Jenderal Pajak.

5.

Tata cara tindak lanjut beserta format pelaporan tindak lanjut sebagaimana angka 1 s.d.4 di atas

diatur sebagaimana lampiran IV dan lampiran V Surat Edaran ini.

6.

H. BATAS WAKTU KEGIATAN DAN PELAPORAN

1. Penyiapan Data

Kanwil menyampaikan permintaan verifikasi data kepada KPP di mana Wajib Pajak Badan

tersebut terdaftar paling lambat tanggal 1 Februari.

a.

KPP melakukan verifikasi data dan melaporkannya kepada Kanwil paling lambat tanggal 1

Maret.

b.

2. Pembuatan dan/atau pemutakhiran BBM oleh Kanwil

Kanwil melaporkan hasil pembuatan dan/atau pemutakhiran BBM kepada Direktur Jenderal

Pajak u.p. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; dan

a.

Kanwil menyampaikan Daftar Nominatif Wajib Pajak Badan berisiko serta file Individual

Assessment hasil pembuatan dan/atau pemutakhiran BBM kepada KPP dimana Wajib Pajak

Badan tersebut terdaftar paling lambat tanggal 31 Maret.

b.

3. Tindak lanjut

KPP melaporkan tindak lanjut atas Wajib Pajak Badan yang terdapat pada Daftar Nominatif

Wajib Pajak Badan berisiko kepada Kanwil sebanyak 2 (dua) tahap. Tahap I paling lambat

tanggal 1 Agustus dan Tahap II paling lambat tanggal 1 Desember.

a.

Kanwil melakukan kompilasi atas laporan Tindak Lanjut KPP pada setiap tahapan kemudian

melakukan pelaporan kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan

Penerimaan paling lambat tanggal 10 Agustus dan 10 Desember.

b.

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan menyusun laporan evaluasi pembuatan

dan/atau pemutakhiran BBM beserta tindak lanjutnya dan menyampaikannya kepada

Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 31 Desember.

c.


3 of 4 29/04/2016 8:27

I. LAIN-LAIN

1. Dalam proses pembuatan dan/atau pemutakhiran BBM, Kanwil agar mengacu pada Modul

Pembuatan dan/atau Pemutakhiran BBM yang disediakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan,

dan Penerimaan.

2. Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tidak diwajibkan membuat BBM

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini. Kanwil tersebut dapat mengembangkan metodologi

benchmarking dan tindak lanjutnya yang lebih sesuai dengan karakteristik Wajib Pajak yang

terdaftar di lingkungan Kanwil dimaksud.

3. Dikecualikan dari pembuatan dan/atau pemutakhiran BBM adalah:

Wajib Pajak yang terdaftar dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun pada

saat pembuatan dan/atau pemutakhiran BBM dan tahun sebelum pembuatan dan/atau

pemutakhiran BBM; serta

a.

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan kriteria usaha

atau peredaran bruto tertentu.

b.

4. Dengan pertimbangan tertentu, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, dan unit kerja

lain di Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pembuatan dan/atau pemutakhiran BBM.

5. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, Surat Edaran Direktur Jenderal

Nomor SE-40/PJ/2012 tentang Pembuatan Benchmark Behavioral Model dan Tindak Lanjutnya

dinyatakan tidak berlaku.

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2016

Plt.DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

NIP 195711081984081001

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak1.

Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak2.

Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak3.

Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan4.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

back to top


4 of 4 29/04/2016 8:27

se-02

Documents