satuan kerja perangkat daerah 2013 - 2018perumusan sasaran pelayanan jangka menengah perangkat...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2013 - 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2013 - 2018
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 1
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Tenggara ini memuat visi, misi, tujuan
dan sasaran,strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Minahasa Tenggara.
Informasi tentang keluaran/output maupun sumber daya yang tercantum dalam
dokumen rencana ini bersifat indikatif, yang akan berubah mengikuti perkembangan
keadaan.
Visi BKPSDM Kabupaten Minahasa Tenggara di dalam RENSTRA ini
merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BKPSDM
Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2018 melalui misi, dimana masing-masing
misi dilengkapi dengan tujuan dan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja.
Dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, BKPSDM Kabupaten
Minahasa Tenggara menyusun kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang
dilengkapi dengan rencana pendanaan.
Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, BKPSDM
Kabupaten Minahasa Tenggara juga melaksanakan prioritas, fokus prioritas dan kegiatan
prioritas daerah sesuai dengan platform Bupatiselaku Kepala Daerah dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.
Diharapkan RENSTRA BKPSDM Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-
2018 dapat menjadi acuan dalam perencanaan di lingkungan BKPSDM Kabupaten
Minahasa Tenggara menjadi kepentingan sektor BKPSDM.
Ratahan, Mei 2017
KEPALA BKPSDM,
OTTO C. B. SANDAG, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591012 198301 1 002
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Dinas BKPSDM adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara
untuk periode 2014 – 2018 yang memuat, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM. Rancangan
Renstra BKPSDM disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah RPJMD 2014-2018 untuk menerjemahkan Visi Misi serta Agenda dari Bupati
dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara berikut Strategi, Kebijakan dan Capaian Program
dalam RPJMD, dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance (partisipatif,
transparan, akuntabel). Penyusunan dokumen Renstra BKPSDM memenuhi prinsip-
prinsip Teknokratis (Strategis), Demokratis dan partisipatif, Politis, Perencanaan Bottom-
Up dan Perencanaan Top-Down
Proses penyusunan rancangan Renstra BKPSDM terdiri dari dua tahap, yaitu:
1. Tahap perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah
Tahap Perumusan Rancangan Renstra Perangkat Daerah:
Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah,
3. Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi,
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai
dengan pelayanan atau tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
7. Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah;
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah; dan
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah
Tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah
Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra
Perangkat Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam
naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah
Keterkaitan Renstra BKPSDM dengan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, Renstra
Kementerian dan Renstra Provinsi dan dengan Renstra BKPSDM, seperti pada Bagan B-1.1
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 3
berikut.
Bagan B-1.1
Keterkaitan Renstra Dinas BKPSDM dengan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, Renstra
Kementerian dan Renstra Provinsi dan dengan Renja BKPSDM
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Dinas BKPSDM Tahun 2014 – 2018 didasarkan pada Peraturan
perundang undangan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,
kewenangan Dinas BKPSDM, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Dinas BKPSDM, yaitu
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat
dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa
Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 4
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara
4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelanggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4815);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelengaaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 5
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pembangunan Wilayah Terpadu;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara (RPJPD) Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara (RPJMD) Tahun 2010-
2015
34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-
2033.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor ... tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun
2005-2025
1.3 Maksud dan Tujuan
Renstra BKPSDM Kabupaten Minahasa Tenggara ditetapkan dengan maksud :
a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun
Rencana Kinerja Tahunan Dinas BKPSDM;
b. Untuk menentukan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program serta Kegiatan
Prioritas Dinas BKPSDM dalam jangka menengah;
c. Sebagai dasar penilaian kinerja BKPSDM yang mencerminkan penyelenggaran
pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :
a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan pada setiap tahun anggaran selama lima
(5) tahun yang akan dating;
b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan
berkelanjutan;
c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan
di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 6
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Renstra BKPSDM di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut
:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah selama 5
(lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB VI. INDIKATOR KINERJA BKPSDM YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Memuat indikator kinerja Dinas BKPSDM yang terkait langsung atau
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Minahasa Tenggara
BAB VII. PENUTUP
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra
Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu
menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat
Daerah.
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | - 7 -
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur
pelaksana Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan Fungsi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten
Minahasa Tenggara ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, adalah sebagai berikut:
Tugas Pokok
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah yang diberikan di bidang Kepegawaian dan Sumber Daya
Manusia.
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
d. Pembinaaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan
fungsinya.
Susunan Organisasi
Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Minahasa Tenggara ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Tipe C.
Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Minahasa Tenggara sebagaimana pada Bagan Stuktur Organisasi Gambar 2.1.
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | - 8 -
Gambar 2.1
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 9
Uraian Tugas
Adapun uraian tugas dan fungsi pejabat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut:
1. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas:
a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. Mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan
dengan SKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya
dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi;
c. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyiapan kebijakan umum pemerintah
Kabupaten di bidang Kepegawaian Daerah ;
d. Menetapkan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian berdasarkan kebijakan
umum yang ditetapkan Bupati;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati;
f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Sekretaris
(i) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pembinaan Bidang
administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta
menyusun program perencanaan, pelaporan dan evaluasi;
(ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan
melaksanakan pembagian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai
dengan bidang tugasnya;
c. Pelaksanaan penataan kantor dan menyelenggarakan administrasi umum,
kepegawaian, program, evaluasi, dan pelaporan serta keuangan;
d. Menginventarisir serta menyediakan sarana dan prasarana perkantoran untuk
kelancaran tugas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan;
e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk
kelancaran kegiatan pengelolaan keuangan daerah;
f. Pelaksanaan penataan administrasi dan pendokumentasian seluruh kegiatan
badan;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
3. Sub Bagian Umum
Sub bagian umum mempunyai tugas:
a. Melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi kepegawaian di
lingkungan Badan;
c. Menyiapkan bahan data dan analiasis data dalam rangka penyusunan
program serta melakukan evaluasi;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;
e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
sekretaris sesuai standar yang ditetapkan
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 10
4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran belanja badan,
melakukan pembukaan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta
perbendaharaan;
b. Menyusun Renstra, RKA, DPA, leporan keuangan, LAKIP;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;
d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sesuai standard
yang ditetapkan.
5. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja Aparatur
Bidang pengadaan, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pengadaan, pemberhentian dan penilaian
kinerja aparatur, dan pelaksanaan tugas yang diberikan kepala badan.
6. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi Aparatur
Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai
tugas membantun Kepala Badan dalam mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi
aparatur.
2.2 Sumber Daya BKPSDM
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu
institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan
berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan
diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan
institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta
kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.
Aparatur Sipil Negara (ASN) BKPSDM berjumlah 29 orang PNS dan 7 Pegawai Honorer.
Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut ::
Tabel 2.2.1.1
Klasifikasi PNS BKPSDM Kab. Minahasa Tenggara berdasarkan tingkat pendidikan
No. Nama Pangkat Jumlah
1. Doctor (S3)
2. Pasca Sarjana 4
3. Sarjana (S1) atau Diploma IV 15
4. Sarjana Muda/ Akademi/ Diploma III
5. Diploma II
6. SLTA/ Diploma I 10
7. SLTP
8. SD
J u m l a h 29
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 11
Tabel 2.2.1.2
Klasifikasi PNS BKPSDM Kab. Minahasa Tenggara berdasarkan pangkat dan golongan
No. Pangkat Golongan Jlh. Pegawai
1. Pembina Utama IV/e
2. Pembina Utama Madya IV/d
3. Pembina Utama Muda IV/c 1
4. Pembina Tingkat I IV/b
5. Pembina IV/a 3
6. Penata Tingkat I III/d 1
7. Penata III/c 6
8. Penata Muda Tingkat I III/b 3
9 Penata Muda III/a 5
10 Pengatur Tingkat I II/d
11 Pengatur II/c
12. Pengatur Muda Tingkat I II/b
13. Pengatur Muda II/a 9
14. Juru Tingkat I I/d
15. Juru I/c
16. Juru Muda Tingkat I I/b
17. Juru Muda I/a
J u m l a h J u m l a h 29
Tabel 2.2.1.3
Susunan Jabatan Yang Belum Terisi
No. Jabatan Eselon
1 Nihil (terisi semua)
2.
2.2.2 Sarana dan Prasarana
Asset/modal yang dimiliki untuk menunjang pelaksaanan tugas pokok dan fungsi Dinas
BKPSDM adalah peralatan dan mesin, sebagai berikut:
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 12
Tabel 2.2.2.1
Daftar Peralatan dan Mesin
No. Nama Peralatan/Mesin Nomor
Register
Merk/
Type
Ukuran/
CC Bahan
Tahun
Pembelian
1 3 4 5 6 7 8
1 Station Wagon 0003 Daihatsu / F600 Minibus 989 cc Besi 2006
2 Filling Besi/Metal 0001 VIP BESI, PLASTIK 2008
3 Filling Besi/Metal 0002 s/d 0004 VIP BESI, PLASTIK 2008
4 Lemari Kaca 0001 made in hand kayu, kaca 2008
5 White Board 0002 s/d 0003 made in hand playwood 2008
6 Meja Kerja 0014 s/d 0021 Made in Hand Kayu 2008
7 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 0001 Brother besi, spons 2008
8 Pesawat Telephone 0001 Panasonic Besi, Plastik 2008
9 Facsimile 0001 SHARP besi, plastik 2008
10 White Board 0001 - Kayu 2009
11 Lemari Kayu 0001 hand in made kayu 2009
12 Meja Kerja 0012 s/d 0013 hand in made kayu 2009
13 Air Conditioning Unit 0005 LG Besi, Plastik 2010
14 Lap Top 0007 Thosiba Besi, Plastik 2010
15 Scanner 0001 FUJITSU BESI, PLASTIK, KACA 2010
16 Microphone/Wireless Mic 0001 WESTON BESI, PLASTIK 2010
17 Sepeda Motor 0001 Kawasaki / - 125 Besi 2011
18 Sepeda Motor 0002 Kawasaki / - 125 Besi 2011
19 Air Conditioning Unit 0001 LG Besi, Plastik 2011
20 Air Conditioning Unit 0002 LG Besi, Plastik 2011
21 Air Conditioning Unit 0003 LG Besi, Plastik 2011
22 Air Conditioning Unit 0004 LG Besi, Plastik 2011
23 Kursi Kerja 0001 s/d 0010 Brother Besi, Plastik 2011
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 13
No. Nama Peralatan/Mesin Nomor
Register
Merk/
Type
Ukuran/
CC Bahan
Tahun
Pembelian
1 3 4 5 6 7 8
24 Dispenser 0001 Arisa Plastik, Kaca 2011
25 P.C Unit/ Komputer PC 0001 Rainer / Rakitan Besi, Plastik 2011
26 Lap Top 0003 THOSIBA / L745 / MERAH BESI, PLASTIK, KACA 2011
27 Lap Top 0005 THOSIBA / L645 BESI, PLASTIK, KACA 2011
28 Printer 0001 EPSON / LQ 2190 BESI, PLASTIK 2011
29 Printer 0006 HP LASER JET PRO / CP1025 BESI, PLASTIK 2011
30 Printer 0007 HP LASER JET PRO / CP1025 - BESI, PLASTIK 2011
31 Scanner 0001 CANON / LIDE110 - BESI, PLASTIK 2011
32 Switch Hub 0001 D-LINK BESI, PLASTIK 2011
33 Meja Kerja 0001 s/d 0004 Star Panel / 1/2 biro Kayu 2011
34 Meja Kerja 0005 Star Panel / 1/2 biro Kayu 2011
35 Meja Kerja 0006 Star Panel / 1/2 biro Kayu 2011
36 Meja Kerja 0007 Star Panel / 1/2 biro Kayu 2011
37 Meja Kerja 0008 s/d 0010 Star Panel / 1/2 biro Kayu 2011
38 Meja Kerja 0025 s/d 0030 made in hand / 1 biro kayu 2011
39 Buffet Kaca 0001 s/d 0008 Made in hand Kayu, Kaca 2011
40 Unintemuptible Power Supply (UPS) 0001 s/d 0002 PHASOR / 1200V BESI, PLASTIK 2011
41 Air Conditioning Unit 0006 SAMSUNG BESI PLASTIK 2013
42 Brand Kas 0001 Krisbow Besi, Plastik 2013
43 Mesin Absensi 0001 SECURE BESI, PLASTIK 2013
44 Gordyn 0001 - Kain 2013
45 Karpet 0001 - Kain, Plastik 2013
46 TV Monitor 0001 Thosiba / 29 Inchi Besi, Plastik 2013
47 Air Conditioning Unit 0007 POLYTRON 1 PK BESI, PLASTIK 2014
48 Air Conditioning Unit 0008 POLYTRON 1 PK BESI, PLASTIK 2014
49 Air Conditioning Unit 0009 POLYTRON 1 PK BESI, PLASTIK 2014
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 14
No. Nama Peralatan/Mesin Nomor
Register
Merk/
Type
Ukuran/
CC Bahan
Tahun
Pembelian
1 3 4 5 6 7 8
50 Rak-rak penyimpangan 0001 made in hand - besi, kayu 2014
51 Rak-rak Penyimpanan 0001 made in hand / - - besi,kayu 2014
52 Lemari Penyimpanan 0001 made in hand / - - kayu, kaca 2014
53 Lemari Penyimpanan 0002 made in hand / - - kayu, kaca 2014
54 Lemari Penyimpanan 0003 made in hand / - - kayu, kaca 2014
55 Lemari Penyimpanan 0004 s/d 0005 made in hand / - - kayu, kaca 2014
56 Filling Besi/Metal 0006 s/d 0007 BROTHER / - - besi, plastik 2014
57 Meja Rapat 0001 Made in hand / - - kayu, besi 2014
58 Camera Video 0003 Canon / EOS 700D - BESI, PLASTIK 2014
59 P.C Unit/ Komputer PC 0010 LENOVO / ALL IN ONE (AMD;E1 6010) - BESI, PLASTIK, KACA 2014
60 P.C Unit/ Komputer PC 0011 LENOVO / ALL IN ONE (AMD;E1 6010) - BESI, PLASTIK, KACA 2014
61 P.C Unit/ Komputer PC 0012 LENOVO / ALL IN ONE(AMD;E1 6010) - BESI, PLASTIK, KACA 2014
62 P.C Unit/ Komputer PC 0013 LENOVO / ALL IN ONE (AMD;E1 6010) - BESI, PLASTIK, KACA 2014
63 P.C Unit/ Komputer PC 0014 LENOVO / ALL IN ONE (AMD;E1 6010) - BESI, PLASTIK, KACA 2014
64 P.C Unit/ Komputer PC 0015 LENOVO / ALL IN ONE (AMD;E1 6010) - BESI, PLASTIK, KACA 2014
65 P.C Unit/ Komputer PC 0016 LENOVO / ALL IN ONE (AMD;E1 6010) - BESI, PLASTIK, KACA 2014
66 P.C Unit/ Komputer PC 0017 LENOVO / ALL IN ONE (AMD;E1 6010) - BESI, PLASTIK, KACA 2014
67 P.C Unit/ Komputer PC 0018 LENOVO / ALL IN ONE (AMD;E1 6010) - BESI, PLASTIK, KACA 2014
68 P.C Unit/ Komputer PC 0019 LENOVO / ALL IN ONE (AMD;E1 6010) - BESI, PLASTIK, KACA 2014
69 Lap Top 0009 THOSIBA / C40-A ; i7 ; NVIDIA - BESI, PLASTIK, KACA 2014
70 Lap Top 0011 THOSIBA / C40-A ; i7 ; NVIDIA - BESI, PLASTIK, KACA 2014
71 Lap Top 0012 THOSIBA / C40-A ; i7 ; NVIDIA - BESI, PLASTIK, KACA 2014
72 Printer 0014 CANON / PIXMA E-510 - PLASTIK 2014
73 Printer 0015 EPSON / L- 110 - PLASTIK 2014
74 Printer 0016 CANON / MG-2470 - PLASTIK 2014
75 Printer 0017 CANON / MG-2470 - PLASTIK 2014
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 15
No. Nama Peralatan/Mesin Nomor
Register
Merk/
Type
Ukuran/
CC Bahan
Tahun
Pembelian
1 3 4 5 6 7 8
76 Printer 0018 HP / LASERJET PRO P 1102 BESI, PLASTIK 2014
77 Printer 0019 HP / LASERJET PRO P 1102 BESI, PLASTIK 2014
78 Printer 0020 s/d 0021 HP / LASERJET PRO P 1102 BESI, PLASTIK 2014
79 Printer 0022 HP / LASERJET PRO P 1102 BESI, PLASTIK 2014
80 Printer 0023 HP / LASERJET PRO P 1102 BESI, PLASTIK 2014
81 UPS 0001 s/d 0010 ICA / CN 650 - BESI, PLASTIK 2014
82 Meja Kerja Pejabat Eselon II 0001 Made in Hand / - - kayu, besi 2014
83 Meja Kerja Pejabat Eselon III 0001 Made in hand / - - kayu, besi 2014
84 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 0002 Made in Hand / - - Besi, Busa 2014
85 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 0001 s/d 0005 mer 99 / - - Besi, Busa 2014
86 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 0001 mer 99 / - - busa, kain 2014
87 Handy Talky 0002 icom / - - Besi, Plastik 2014
88 Station Wagon 0002 DAIHATSU / TERIOS R MT 1500 BESI 2015
89 Air Conditioning Unit 0010 TCL / TAC-48CFA/C 5 PK/48000 Bu/h Besi, Plastik 2015
90 Air Conditioning Unit 0011 TCL / TAC-42CF/C 5 PK / 4200 Btu/h Besi, Plastik 2015
91 Lemari Besi 0001 s/d 0002 Informa / Rak 5 susun Kaca, besi 2015
92 Kursi Besi/Metal 0001 s/d 0004 Wifile / Kursi Tunggu Gandeng 1 gandeng 4 tempat duduk besi 2015
93 Meja Rapat 0002 s/d 0011 Hand Made 1 Biro kayu 2015
94 AC Split 0001 Polytron / PAC09LC 1 PK besi, plastik 2015
95 AC Split 0002 Polytron / PAC09LC 1 PK besi, plastik 2015
96 AC Split 0003 Polytron / PAC09LC 1 PK besi, plastik 2015
97 P.C Unit/ Komputer PC 0020 Lenovo / F0B4 21.5", Intel Core i3 Kaca, Besi, Plastik 2015
98 P.C Unit/ Komputer PC 0021 Lenovo / F0B4 21.5", Intel Core i3 Kaca, Besi, Plastik 2015
99 Lap Top 0013 Thosiba / Satelite Clik 2 Pro P35W-B Intel Core 7, Touch Screen Besi, Plastik, Kace 2015
100 Lap Top 0014 Thosiba / PW 55 Touch Screen 15", Intel Core i7 Plastik, Kaca 2015
101 Lap Top 0015 HP Pavilion 14", Intel Core i7 Plastik, Kaca, Besi 2015
102 Printer 0024 Epson / L210 Model C462H Besi, Plastik, Kaca 2015
103 Printer 0025 Epson / L210 Model C462H Besi, Plastik, Kaca 2015
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 16
No. Nama Peralatan/Mesin Nomor
Register
Merk/
Type
Ukuran/
CC Bahan
Tahun
Pembelian
1 3 4 5 6 7 8
104 Printer 0026 Epson / L210 Model C462H Besi, Plastik, Kaca 2015
105 Printer 0027 Epson / L210 Model C462H Besi, Plastik, Kaca 2015
106 Printer 0028 Epson / L210 Model C462H Besi, Plastik, Kaca 2015
107 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 0001 s/d 0010 Made in Hand / - 1/2 biro Kayu, Tripleks 2015
108 Meja Kerja 0031 s/d 0038 Hand Made 1/2 biro kayu 2015
109 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 0001 s/d 0003 Informa / unit Rangka Besi, Kulit 2015
110 Layar Proyektor 0002 Ben-Q / XGA 1024x768, Lumens Besi, Plastik, Kaca 2015
111 Genset 0003 LONCIN / LC 11800 10 KW BESI 2016
112 Sofa 0001 LORETTO / GRAND-M65 3 x 2 x 1 KAYU, KAIN, BUSA 2016
113 Kursi Kerja 0014 s/d 0029 MERS 99 / 4005-M121 - BESI, PLASTIK 2016
114 Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner 0001 Krisbow / KW 18-308 - Besi, Plastik 2016
115 Tangga Alumunium 0001 KRISBOW / KW 305520 - Aluminium 2016
116 P.C Unit/ Komputer PC 0022 LENOVO / A10 300-231 SU Intel Core I5-6200 U Besi, Plastik 2016
117 P.C Unit/ Komputer PC 0023 LENOVO / A10 300-231 SU Intel Core I5-6200 U Besi, Plastik 2016
118 P.C Unit/ Komputer PC 0024 LENOVO / A10 300-231 SU Intel Core I5-6200 U Besi, Plastik 2016
119 P.C Unit/ Komputer PC 0025 LENOVO / A10 300-231 SU Intel Core I5-6200 U Besi, Plastik 2016
120 P.C Unit/ Komputer PC 0026 LENOVO / A10 300-231 SU Intel Core I5-6200 U Besi, Plastik 2016
121 Lap Top 0016 ASUS / X 550 VX - BESI, PLASTIK 2016
122 Lap Top 0017 ASUS / X 550 VX - BESI, PLASTIK 2016
123 Lap Top 0018 ASUS / X 550 VX - BESI, PLASTIK 2016
124 Printer 0029 EPSON / L 220 - BESI, PLASTIK 2016
125 Printer 0030 EPSON / L 220 - BESI, PLASTIK 2016
126 Printer 0031 EPSON / L 220 - BESI, PLASTIK 2016
127 Printer 0032 EPSON / L 220 - BESI, PLASTIK 2016
128 Printer 0033 EPSON / L 220 - BESI, PLASTIK 2016
129 Printer 0034 EPSON / L 220 - BESI, PLASTIK 2016
130 Printer 0035 EPSON / L 220 - BESI, PLASTIK 2016
131 Printer 0036 EPSON / L 220 - BESI, PLASTIK 2016
132 Printer 0037 EPSON / L 220 - BESI, PLASTIK 2016
133 Printer 0038 EPSON / L 220 - BESI, PLASTIK 2016
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 17
No. Nama Peralatan/Mesin Nomor
Register
Merk/
Type
Ukuran/
CC Bahan
Tahun
Pembelian
1 3 4 5 6 7 8
134 Printer 0039 EPSON / L 220 - BESI, PLASTIK 2016
135 Server 0001 HP ProLiant / DL160 Gen9 8GB-R H240 Besi, Plastik 2016
136 Server 0002 Seagate / NAS Pro 2 Bay-8TB Memori 2GB DDR3 Plastik, Besi 2016
137 Peralatan Jaringan Lain-lain 0001 Aplikasi Simpeg MITRA / - - Software 2016
138 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 0006 PREMIUM / 5115-M121 BESI, KAYU, KULIT 2016
139 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 0007 s/d 0010 MERS 99 / M77 ALUMINIUM, PLASTIK, KULIT 2016
140 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 0001 s/d 0010 MERS 99 / D790AL-M8 ALUMINIUM, PLASTIK, KULIT 2016
141 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 0001 s/d 0002 MERS 99 / 716 N18A/35-M52 - BESI, PLASTIK 2016
142 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 0001 Handmade / - - KAYU 2016
143 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 0002 s/d 0006 Handmade / - - Kayu, Kaca 2016
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa
Tenggara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah mempunyai sasaran/target yang didasarkan pada indikator kinerja
sebagai berikut :
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural dan
Bimtek lainnya:
Diklat PIM III
Diklat PIM IV
Diklat Prajabatan
40 orang
327 orang
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis
Fungsional
100 orang
Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian
4 kali
Meningkatnya
Pembinaan dan
Pengembangan
Apratur
Jumlah PNS yang direkrut 120 orang
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang
diseleksi
37 orang
Jumlah PNS berprestasi lulus seleksi 100 orang
Jumlah PNS yang menerima penghargaan tanda
kehormatan satyalencana
50 orang
Prosentase perekaman dan pengambilan data PNS
sesuai print out Mesin Finger Print
100 %
Jumlah PNS yang menerima SK kenaikan pangkat 700 orang
Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas 30 orang
Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan
struktural/fungsional
300 orang
Jumlah jabatan yang dianalisisis 100
jabatan
Terlaksananya
Pendidikan
Kedinasan
Jumlah regu aparatur yang terampil 1 regu
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Prosentase penyelesaian administrasi kantor (surat
masuk, surat keluar, surat tugas dan laporan kegiatan
kantor)
100 %
Prosentase pembayaran honorarium pegawai tidak
tetap (tenaga sopir ,kebersihan dan kerasipan)
100 %
Prosentase penyediaan makanan dan minuman kantor 100 %
Prosentase pembayaran honorarium pengelola
keuangan, dan honorarium pengelola barang dan jasa
kantor
100 %
Prosentase pelaksanaan rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
100 %
Prosentase pengadaan peralatan gedung kantor 100 %
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 19
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Prosentase pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 %
Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 %
Prosentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
100 %
Prosentasi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100 %
Sedangkan Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan, sebagaimana pada
Tabel 2.3 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Renstra periode sebelumnya.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKPSDM merupakan potensi
yang mungkin timbul dari ekstern organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap
pelayanan BKPSDM baik pengaruh positif ataupun negative sehingga sangat
mempengaruhi implementasi Rencana Strategis kedepannya, ketika berbicara mengenai
tantangan dan peluang tentu tidak akan terlepas dengan adanya potensi kekuatan dan
kelemahan yang bersumber dari intern organisasi, berikut potensi kekuatan, kelemahan,
tantangan dan peluang yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan pelayanan BKPSDM:
A. Potensi Kekuatan
1. Terisinya seluruh jabatan structural pada BKPSDM;
2. Tersedianyan pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam
bentuk peraturan perundang-undangan;
3. Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja pada BKPSDM;
4. Adanya iklim kerja yang kondusif di dalam lingkungan BKPSDM;
B. Potensi Kelemahan
1. Kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai (Meliputi: Gedung,
Ruang Arsip, Alat-alat kantor, dan sarana pendukung lainnya);
2. Kurangnya kuantitas pegawai di dalam BKPSDM;
3. Adanya pegawai yang basic pendidikannnya tidak sesuai dengan bidang
tugasnya;
4. Masih kurangnya penguasaan pegawai dibidang teknologi informasi;
5. Kurangnya data kepegawaian yang akurat sebagai bahan perumusan
kebijakan;
6. Kurangnya motivasi pegawai dalam melakukan inovasi kerja.
7. Maish Kurangnya Akses jaringan internet di kantor;
C. Potensi Peluang:
1. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan system
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (good
government) dan pemerintahan yang bersih (good governance);
2. Adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar satuan kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 20
3. Adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah
daerah dalam pengelolaan manajemen kepegawaian;
4. Adanya kebijakan pemerintah dalam rangka rekruitmen pegawai guna
pengisian formasi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
5. Adanya kesempatan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan
pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dan lembaga non-pemerintah;
6. Adanya komitmen dari pemerintah didalam pemanfaatan teknologi
informasi (IT) didalam pelaksanaan pelayanan pemerintah;
D. Potensi Tantangan:
1. Belum adanya produk hukum turunan dari Undang-Undang ASN untuk
dijadikan petunjuk teknis pelaksanaan;
2. Tingginya tuntutan stakeholder terhadap kualitas pelayanan public
BKPSDM;
3. Semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/
pelayanan BKPSDM;
4. Rendahnya tingkat partisipasi stakeholder dalam pemenuhan persyaratan
administrasi untuk pelayanan BKPSDM.
5. Penerapan less-paper dalam pengurusan administrasi kepegawaian.
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 21
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
1. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih relatif rendah;
2. Penempatan PNS yang belum merata;
3. Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) belum diadakan;
4. Kurangnya pemahaman PNS tentang peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian;
5. Keterbatasan dana.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan
merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejalan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2013 – 2018
“MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”
BERDAULAT mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara
yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang
aman, sentosa dan makmur.
BERDIKARI mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara
yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala
bidang.
BERKEPRIBADIAN mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa
Tenggara yang mempunyai budaya moderen dan agamis serta
berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan
mampu ikut mewarnai proses globalisasi.
Sesuai dengan visi “MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN
BERKEPRIBADIAN”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Minahasa
Tenggara 2013 - 2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi,
sebagaimana berikut :
MISI
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Misi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 yang
disebut juga dengan 5 (lima) sukses adalah sebagai berikut:
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 22
a. Mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis,
profesional, melayani, rukun dan damai (Sukses Pemerintahan);
b. Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkwalitas,
serta memberdayakan masyarakat (Sukses Pemberdayaan Masyarakat);
c. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian
(kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang
semakin kondusif (Sukses Perekonomian);
d. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkwalitas, meningkatkan aksesibilitas
transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan
pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (Sukses Pembangunan);
e. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai
resiko bencana (sukses lingkungan hidup).
Terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal ini ditunjukkan melalui:
Pernyataan misi ke 1: Mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi
hukum, demokratis, profesional, melayani, rukun dan damai (Sukses Pemerintahan);
Pada misi ini terlihat jelas peran serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan kepemerintahan yang profesional dan
melayani dalam mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis,
profesional, melayani, rukun dan damai (Sukses Pemerintahan).
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara (BKN) periode 2015-2019 adalah
panduan pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang disusun antara lain berdasarkan hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BKN tahun 2010-2014, Rencana pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan
strategis nasional, dan rencana reformasi birokrasi BKN. Visi dari Renstra BKN tahun
2015-2019 yaitu “ Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian Yang
Profesional dan Bermartabat Tahun 2025.”
Implementasi rencana strategis BKN dimaksud, terjabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 dan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:
Pengadaan PNS
Pengembangan Karier PNS yang dilakukan berdasarkan Kompetensi, Kinerja
serta menyesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah
Tatakelola Kepegawaian Berbasis Teknologi informasi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara untuk 5 tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 23
keselarasan dengan dokumen Kepegawaian di masing-masing unit kerja. Oleh karena itu,
implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia berkenaan dengan struktur ruang wilayah sebagai
BerikuT:
Seluruh ASN pada Jabatan Struktural
Seluruh ASN pada Jabatan Fungsional
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Dinamika perkembangan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Minahasa
Tenggara akan berkembang dengan cepat tergantung dengan ASN sebagai pelaksana dan
penggerak roda pemerintahan. Perkembangan Pemerintahan juga akan dipengaruhi oleh
isu strategis nasional dan isu strategis Kabupaten Minahasa Tenggara. Salah satu isu
startegis nasional yang mempengaruhi penyelenggaraan manajemen kepegawaian di
kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu ”Posisi strategis Minahasa Tenggara dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional.” Adapun isu strategis Kabupaten Minahasa tenggara,
yaitu:
Perwujudan pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas
tahun.
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermence).
Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan .
Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan.
Salah satu dari isu strategis Kabupaten Minahasa Tenggara akan berpengaruh pada
manajemen kepegawaian di Kabupaen Minahasa Tenggara. karena untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik (good govermence), maka ASN sebagai pelaksana pemerintahan
di tuntut memiliki kompetensi yang berkualitas sesuai bidang kerjanya, professional, dan
memiliki kinerja yang produktif. Sehingga manajemen ASN oleh Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara baik pada
Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional memiliki dampak yang sangat berpengaruh
dalam mewujudkan isu strategis Kabupaten Minahasa Tenggara.
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 24
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi PERANGKAT DAERAH
Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun
berdasarkan kajian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara
sebagaimana yang terbuat dalam Bab III bagian telaahan Visi, Misi dan program Kepala
Daerah.
A. Visi
Mengacu pada Visi Kabupaten Minahasa Tenggara “Terwujudnya Kabupaten
Minahasa Tenggara yang maju, adil, sejahtera dan beretika” maka ditetapkan Visi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Baik dan
Akurat Dalam Upaya Menciptakan Aparatur Yang Profesional, Berbudaya, dan
Sejahtera.”
B. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai berikut:
1. Terwujudnya penatausahaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
A. Tujuan
Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebagai berikut:
1. Mewujudkan penatausahaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
kantor;
2. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur:
B. Sasaran
Berdasarkan tujuan seperti yang disebutkan di atas maka ditetapkan sasaran
sebagai berikut:
Tujuan Indikator Sasaran Indikator
Mewujudkan
penatausahaan
kepegawaian,
keuangan dan
perlengkapan
kantor
Hasil produk
layanan
kepegawaian
diterima PNS
tepat waktu
Meningkatkan
profesionalitas
Aparatur dalam
Pelayanan
administrasi dan
ketatausahaan
Jumlah
Pengaduan
masyarakat
terhadap layanan
Administrasi
Kepegawaian
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 25
Tujuan Indikator Sasaran Indikator
Meningkatkan
Kompetensi
Sumber Daya
Aparatur
SKP setiap
ASN tersusun
sesuai standar
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah yang
berkualitas
Persentase
pemenuhan
kompetensi ASN
Penempatan
Dalam Jabatan
sesuai dengan
Standar
Kompetensi
Persentase
jabatan yang
telah diisi oleh
PNS yang telah
memenuhi
standar
kompetensi
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan dalam Tabel 4.1
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 26
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD
Kabupaten Tahun Ke-
1 2 3 4 5
(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Mewujudkan
penatausahaan
kepegawaian,
keuangan dan
perlengkapan kantor
Hasil produk
layanan
kepegawaian
diterima PNS tepat
waktu
Meningkatkan
profesionalitas Aparatur
dalam Pelayanan
administrasi dan
ketatausahaan
Pengaduan
masyarakat terhadap
layanan Administrasi
Kepegawaian
0 0 0 0 0
2. Meningkatkan
Kompetensi Sumber
Daya Aparatur
SKP setiap ASN
tersusun sesuai
standar
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkualitas
Persentase
pemenuhan
kompetensi ASN
100 100 100 100 100
Penempatan Dalam Jabatan
sesuai dengan Standar
Kompetensi
Persentase jabatan
yang telah diisi oleh
PNS yang telah
memenuhi standar
kompetensi
65 68 71 74 77
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 27
4.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah
1. Meningkatkan sumberdaya aparatur yang mengelola administrasi
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor;
2. Meningkatkan pengembangan karir PNS dengan cara :
- Melaksanakan DIKLAT Struktural, DIKLAT Fungsional, dan
DIKLAT Teknis sesuai Tugas dan Fungsi PNS;
- Melaksanakan Bimtek/Sosialisasi/Workshop Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Kepegawaian;
- Melaksanakan Ujian Dinas bagi PNS yang akan mengurus
penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat;
- Melaksanakan Seleksi Calon Pejabat Tinggi;
- Melaksanakan Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangakatan;
- Melaksanakan Penempatan PNS dari dan dalam jabatan struktural dan
fungsional;
- Melaksanakan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan.
3. Peningkatan pemberian penghargaan bagi PNS, yang meliputi:
- Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya
Satya;
- Pemberian Penghargaan Bagi PNS berprestasi melalui seleksi Pegawai
Teladan;
- Pemberian Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala, dan Pensiun
bagi yang telah memenuhi syarat;
- Pelayanan Pengurusan KARPEG, TASPEN, TAPERUM, SK
Konversi NIP 18 Digit, KARIS/KARSU;
- Pemberian Cuti PNS.
4. Peningkatan Disiplin PNS dengan cara:
- Melaksanakan pengambilan dan perekaman data PNS sesuai Mesin
Absensi Finger Print untuk rekapitulasi kehadiran PNS;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan inspeksi mendadak bagi
PNS;
- Memberikan sanksi/hukuman bagi PNS yang melanggar peraturan
perundang-undangan tentang disiplin PNS;
- Menyusun database kepegawaian dengan menggunakan Aplikasi
SIMPEG.
5. Perekrutan CPNS.
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 28
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian
keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan
perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan
kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang
dihadapi.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 – 2018 disajikan dalam Tabel 5.1 Rencana
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
perangkat daerah,:
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 29
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini
ditampilkan dalam Tabel 6.1
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 30
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 - 2018 ini merupakan
dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2013 - 2018, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan
kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.
Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan
program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 - 2018 merupakan pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar
evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki
dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab
tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup
Kabupaten.
Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 - 2018 semoga
dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi
Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 – 2018 : “MITRA YANG BERDAULAT,
BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”.
Ratahan, Mei 2017
KEPALA DINAS BKPSDM
KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA,
OTTO C.B. SANDAG, SE, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591012 198301 1 002
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 31
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD
1 2 3 4 5
(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Mewujudkan penatausahaan
kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan kantor
Hasil produk layanan kepegawaian
diterima PNS tepat waktu Meningkatkan profesionalitas
Aparatur dalam Pelayanan
administrasi dan ketatausahaan
Pengaduan masyarakat
terhadap layanan Administrasi Kepegawaian
0 0 0 0 0
2. Meningkatkan Kompetensi
Sumber Daya Aparatur SKP setiap ASN tersusun sesuai
standar Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkualitas
Persentase pemenuhan
kompetensi ASN 65 70 80 90 100
Penempatan Dalam Jabatan sesuai
dengan Standar Kompetensi
Persentase jabatan yang
telah diisi oleh PNS yang
telah memenuhi standar
kompetensi
65 68 71 74 77
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 32
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome dan
kegiatan
(output)
Data
Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kegiatan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra PD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Mewujudkan
penatausahaan
kepegawaian,
keuangan dan
perlengkapan
kantor
Hasil produk
layanan
kepegawaian
diterima
PNS tepat
waktu
Meningkatka
n
profesionalita
s Aparatur
dalam
Pelayanan
administrasi
dan
ketatausahaa
n
Jumlah
Pengaduan
masyarakat
terhadap
layanan
Administrasi
Kepegawaian
01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
administrasi
perkantoran
yang
mendukung
kelancaran
tugas dan
fungsi PD
100 persen 100 persen 488.320.000,00 100 persen 465.622.000,00 100 persen 637.563.300,00 100 persen 762.878.100,00 100 persen 715.336.319,80 100 persen 3.069.719.719,80 BKPSDM Kec.
Ratahan
01.01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya
Jasa Surat
Menyurat
12 bulan 3.900.000,00 3.900.000,00
01.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Tersedianya
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
12 bulan 17.500.000,00 17.500.000,00
01.06 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Tersedianya
Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasio
nal
12 bulan 76.150.000,00 76.150.000,00
01.07 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Tersedianya
Jasa
Administrasi
Keuangan
12 bulan 37.985.000,00 37.985.000,00
01.08 Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Tersedianya
Jasa
Kebersihan
Kantor
12 bulan 36.000.000,00 36.000.000,00
01.09 Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
12 bulan 10.000.000,00 10.000.000,00
01.10 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya
Alat Tulis
Kantor
12 bulan 19.569.000,00 19.569.000,00
01.11 Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Tersedianya
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
12 bulan 13.561.000,00 13.561.000,00
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 33
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome dan
kegiatan
(output)
Data
Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kegiatan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra PD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
01.12 Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an Bangunan
Kantor
Tersedianya
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
12 bulan 7.000.000,00 7.000.000,00
01.13 Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
12 bulan 855.000,00 855.000,00
01.15 Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan
12 bulan 4.800.000,00 4.800.000,00
01.17 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya
Makanan dan
Minuman
12 bulan 24.000.000,00 24.000.000,00
01.18 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke
Luar Daerah
Terlaksanan
ya rapat
koordinasi dan
konsultasi luar
daerah
12 bulan 202.000.000,00 202.000.000,00
01.21 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
Dalam Daerah
Terlaksanan
ya rapat
koordinasi dan
konsultasi
dalam daerah
12 bulan 35.000.000,00 35.000.000,00
01.01 Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi
Umum
Terpenuhiny
a Kebutuhan
administrasi
umum
48 bulan 12 bulan 164.798.200,00 12 bulan 164.318.400,00 12 bulan 235.344.100,00 12 bulan 314.950.000,00 48 bulan 879.410.700,00
01.02 Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi
Keuangan
Terpenuhiny
a Kebutuhan
administrasi
keuangan
48 bulan 12 bulan 48.549.800,00 12 bulan 49.531.900,00 12 bulan 92.058.000,00 12 bulan 69.020.000,00 48 bulan 259.159.700,00
01.03 Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi
Barang dan Jasa
Terpenuhiny
a Kebutuhan
administrasi
pengelola
barang dan jasa
48 bulan 12 bulan 34.080.000,00 12 bulan 37.738.000,00 12 bulan 47.700.000,00 12 bulan 45.200.000,00 48 bulan 164.718.000,00
01.05 Penataan
Kearsipan
Tertatanya
dengan rapi
dan teratur
Arsip kantor
48 bulan 12 bulan 16.200.000,00 12 bulan 64.800.000,00 12 bulan 51.776.000,00 12 bulan 18.000.000,00 48 bulan 150.776.000,00
01.06 Penunjang
Pelaksanaan
Rapat
Terlaksanan
ya rapat
koordinasi dan
48 bulan 12 bulan 201.994.000,00 12 bulan 321.175.000,00 12 bulan 336.000.000,00 12 bulan 268.166.319,80 48 bulan 1.127.335.319,80
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 34
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome dan
kegiatan
(output)
Data
Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kegiatan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra PD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Koordinasi dan
Konsultasi
konsultasi luar
daerah
02 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase
sarana dan
prasarana
aparatur
dalam kondisi
baik yang
mendukung
kelancaran
tugas dan
fungsi PD
100 persen 100 persen 857.736.500,00 100 persen 419.900.000,00 100 persen 739.495.530,00 100 persen 638.108.000,00 100 persen 136.775.000,00 100 persen 2.792.015.030,00
02.07 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah
Perlengkapan
Kantor yang
diadakan
20 unit 114.850.000,00 30 unit 209.000.000,00 30 unit 170.099.868,00 19 unit 80.500.000,00 99 unit 574.449.868,00
02.09 Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah
Peralatan
Gedung Kantor
yang diadakan
36 unit 168.000.000,00 24 unit 96.900.000,00 35 unit 401.741.262,00 19 unit 216.700.000,00 114 unit 883.341.262,00
02.22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah
gedung kantor
yang dipelihara
secara
rutin/berkala
1 unit 10.000.000,00 1 unit 10.000.000,00 1 unit 17.500.000,00 1 unit 15.000.000,00 1 unit 15.000.000,00 1 unit 67.500.000,00
02.24 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasiona
l
Jumlah
kendaraan
dinas yang
terpelihara
secara
rutin/berkala
3 unit 56.000.000,00 3 unit 56.854.400,00 4 unit 85.908.000,00 2 unit 91.775.000,00 4 unit 290.537.400,00
02.28 Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Jumlah
pelaksanaan
pemeliharaan
peralatan
gedung kantor
secara
rutin/berkala
7 unit 18.000.000,00 5 unit 18.300.000,00 7 unit 15.000.000,00 4 unit 30.000.000,00 23 unit 81.300.000,00
02.42 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Jumlah paket
gedung kantor
yang
direhabilitasi
1 unit 550.000.000,00 1 unit 30.000.000,00 1 unit 75.000.000,00 1 unit 225.000.000,00 1 unit 880.000.000,00
02.68 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
(Lanjutan)
Jumlah
gedung kantor
yang dipelihara
1 unit 14.886.500,00 1 unit 14.886.500,00
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 35
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome dan
kegiatan
(output)
Data
Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kegiatan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra PD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
secara
rutin/berkala
03 Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Persentase
peningkatan
disiplin
aparatur
Perangkat
Daerah
100 persen 30.500.000,00 100 persen 44.200.000,00 100 persen 0,00 100 persen 22.750.000,00 100 persen 24.700.000,00 100 persen 122.150.000,00
03.02 Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapanny
a
Jumlah
Pakaian Dinas
dan
Perlengkapann
ya yang
diadakan
34 stel 22.100.000,00 35 stel 22.750.000,00 38 stel 24.700.000,00 107 stel 69.550.000,00
03.05 Pengadaan
Pakaian Khusus
Hari-Hari
Tertentu
Jumlah
Pakaian
Khusus Hari-
Hari Tertentu
yang diadakan
41 stel 30.500.000,00 29 stel 22.100.000,00 70 stel 52.600.000,00
Meningkatkan
Kompetensi
Sumber Daya
Aparatur
SKP setiap
ASN
tersusun
sesuai
standar
Terwujudnya
penyelenggar
aan
pemerintaha
n daerah
yang
berkualitas
Persentase
pemenuhan
kompetensi
ASN
05 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Prosentase
Aparatur
yang
mengikuti dan
lulus Diklat
Struktural
sesuai dengan
jenjang
Jabatan
100 persen 100 persen 2.014.980.000,00 100 persen 1.523.339.000,00 100 persen 1.615.018.320,00 100 persen 886.754.500,00 100 persen 1.262.040.000,00 100 persen 7.302.131.820,00
05.02 Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
PNS yang
memahami
peraturan
perundang-
undangan di
bidang
kepegawaian
42 orang 20.300.000,00 42 orang 26.700.000,00 42 orang 32.781.000,00 45 orang 14.550.000,00 61 orang 16.500.000,00 232 orang 110.831.000,00
05.04 Penataan
Kenaikan
Pangkat
Jumlah PNS
yang diproses
dan
mendapatkan
SK Kenaikan
Pangkat
300 PNS 44.000.000,00 300 PNS 44.000.000,00
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 36
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome dan
kegiatan
(output)
Data
Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kegiatan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra PD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
05.08 Pendidikan dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS Daerah
Jumlah PNS
yang mengikuti
dan lulus
Diklat
Prajabatan dan
Diklat
Kepemimpinan
Tingkat III dan
IV
60 Pejabat
Eselon
III/IV
1.270.580.000,00 60 Pejabat
Eselon
III/IV
1.270.580.000,00
05.09 Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
Tugas dan
Fungsi Bagi
PNS Daerah
Jumlah
Pejabat yang
mengikuti
Bimtek
Kepemimpinan
28 pejabat
Eselon II
251.500.000,00 28 pejabat
Eselon II
251.500.000,00
05.38 Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah PNS
yang mengikuti
Diklat
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Pemerintah
62 PNS 428.600.000,00 62 PNS 428.600.000,00
05.01 Pendidikan dan
pelatihan formal
PNS yang
mengikuti dan
lulus Diklat
Prajabatan dan
Diklat
Kepemimpinan
Tingkat III dan
IV
60 Pejabat
Eselon
III/IV
1.496.639.000,00 30 Pejabat
Eselon III
1.358.637.320,00 40 Pejabat
Eselon IV
809.204.500,00 78 CPNS
dan
Pejabat
Eselon IV
1.181.040.000,00 208 CPNS
Pejabat
Eselon
III/IV
4.845.520.820,00
05.20 Pendidikan dan
Pelatihan
Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah PNS
yang mengikuti
Diklat
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Pemerintah
36 PNS 223.600.000,00 36 PNS 223.600.000,00
05.04 Fasilitasi
Bantuan Hukum
dari Lembaga
Konsultasi
Bantuan Hukum
KORPRI kepada
anggota
KORPRI
Jumlah
anggota
KORPRI yang
mendapatkan
bantuan hukum
dan
Pemahaman
Hukum
4 Anggota
KORPRI
63.000.000,00 10 Anggota
KORPRI
64.500.000,00 14 Anggota
KORPRI
127.500.000,00
28 Program
Pendidikan
Kedinasan
Meningkatnya
Mental
Spiritual
60 persen 70 persen 89.850.000,00 100 persen 168.125.000,00 100 persen 186.150.000,00 100 persen 159.050.000,00 100 persen 193.290.000,00 100 persen 796.465.000,00
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 37
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome dan
kegiatan
(output)
Data
Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kegiatan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra PD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Aparat
Pemerintah
28.07 Peningkatan
Mental Spiritual
Aparat
Pemerintah
Jumlah
Kegiatan yang
diikuti
89.850.000,00 168.125.000,00 186.150.000,00 1 Kegiatan 159.050.000,00 1 Kegiatan 193.290.000,00 2 Kegiatan 796.465.000,00
Penempatan
Dalam
Jabatan
sesuai dengan
Standar
Kompetensi
Persentase
jabatan yang
telah diisi
oleh PNS
yang telah
memenuhi
standar
kompetensi
31 Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Persentase
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
70 persen 80 persen 300.000.000,00 85 persen 374.014.000,00 90 persen 350.860.850,00 95 persen 667.770.400,00 100 persen 534.145.100,00 100 persen 2.226.790.350,00
31.02 Pemberian
Penghargaan
Bagi PNS
Berprestasi
Jumlah PNS
yang menerima
penghargaan
satyalencana
dan lulus
seleksi Pegawai
Teladan
50 PNS 41.000.000,00 52 PNS 86.300.000,00 50 PNS 39.387.750,00 52 PNS 47.020.000,00 204 PNS 74.650.000,00 408 PNS 288.357.750,00
31 Proses
Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran
Disiplin PNS
Jumlah Kasus
Pelanggaran
Disiplin PNS
yang ditangani
1 Kasus 1.000.000,00 0,00 1 kasus 1.000.000,00
31.03 Penempatan
PNS
Jumlah PNS
yang
ditempatkan
dari dan dalam
jabatan
struktural /
fungsional
350 PNS 37.000.000,00 694 PNS 22.150.000,00 73 PNS 16.370.000,00 1117 PNS 75.520.000,00
31 Rapat
Baperjakat
Jumlah Rapat
Baperjakat
yang terlaksana
4 kali 88.000.000,00 4 kali 57.000.000,00 8 kali 145.000.000,00
31 Pengelolaan dan
Penataan Arsip
Manual
Kepegawaian
Jumlah Arsip
PNS yang
terkelola
2.500 PNS 3.000.000,00 2500 PNS 3.000.000,00
31 Penataan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah PNS
yang diproses
dan
mendapatkan
SK Kenaikan
Pangkat
350 PNS 6.000.000,00 350 PNS 6.000.000,00
31 Seleksi
Penerimaan
Calon Pegawai
Negeri Sipil
Jumlah PNS
yang diadakan
sesuai dengan
38 CPNS 42.000.000,00 26.808.000,00 38 PNS 68.808.000,00
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 38
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome dan
kegiatan
(output)
Data
Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kegiatan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra PD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
formasi yang
dibutuhkan
31. Pelaksanaan
Ujian Dinas dan
Ujian Kenaikan
Pangkat,
Penyesuaian
Ijazah
Jumlah PNS
yang mengikuti
Ujian Dinas
65 PNS 38.000.000,00 65 PNS 29.050.000,00 130 PNS 67.050.000,00
31. Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Inspeksi
Mendadak untuk
penertiban PNS
Jumlah
Dokumen
Evaluasi
Kehadiran PNS
12 dokumen 44.000.000,00 12 dokumen 44.000.000,00
31.01 Penyusunan
Instrumen
Analisis Jabatan
PNS
Jumlah jabatan
PNS yang
dianalisis
5.100 jabatan 78.064.000,00 5.100 jabatan 32.745.100,00 4.924 jabatan 27.700.000,00 4.600 jabatan 32.745.100,00 4600 jabatan 171.254.200,00
31.05 Penataan
Kenaikan
Pangkat
Jumlah PNS
yang diproses
dan
mendapatkan
SK Kenaikan
Pangkat
300 PNS 75.000.000,00 340 PNS 35.120.000,00 328 PNS 50.694.400,00 350 PNS 35.120.000,00 1318 PNS 195.934.400,00
31. Pengambilan
Data dan
Perekaman
Mesin Absensi
pada SKPD
Jumlah
Kegiatan
Pengambilan
Data dan
Perekaman
Mesin Absensi
pada SKPD
yang
dilaksanakan
12 kegiatan 44.000.000,00 12 kegiatan 15.000.000,00 24 kegiatan 59.000.000,00
31. Sosialisasi
Kenaikan
Pangkat
Jumlah PNS
yang mengerti
Prosedur dan
Ketentuan
Kenaikan
Pangkat
90 PNS 33.650.000,00 90 PNS 33.650.000,00
31. Seleksi Calon
Pejabat Tinggi
Pratama
Jumlah PNS
yang terseleksi
sebagai Calon
Pejabat Tinggi
3 Calon
JPT
30.196.500,00 3 Calon
JPT
30.196.500,00
31. Seleksi Calon
Pejabat
Jumlah PNS
yang terseleksi
sebagai Calon
Pejabat
Struktural
604 Pejabat
Struktural
130.853.500,00 604 Pejabat
Struktural
130.853.500,00
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 39
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome dan
kegiatan
(output)
Data
Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kegiatan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra PD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
31. Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah
Dokumen
Pelaporan yang
dihasilkan
12 laporan 11.700.000,00 12 laporan 11.700.000,00
31.08 Formasi dan
Pengadaan
Aparatur Sipil
Negara
Jumlah PNS
yang diadakan
sesuai dengan
formasi yang
dibutuhkan
31 CPNS 45.500.000,00 425 CPNS 45.500.000,00 456 CPNS 91.000.000,00
31.09 Pengolahan Data
Pensiun
Jumlah PNS
yang diproses
dan
mendapatkan
SK Pensiun
65 PNS 45.450.000,00 56 PNS 38.808.000,00 121 84.258.000,00
31.10 Pemuktahiran
Database
Kepegawaian
Jumlah Data
PNS yang
dimutakhirkan
1.220 PNS 34.124.000,00 735 PNS 34.000.000,00 1955 68.124.000,00
31.11 Pengadaan
KARPEG,
KARIS /
KARSU
Jumlah PNS
yang
mendapatkan
KARPEG,
KARIS/KARS
U
0,00 0 0,00
31.12 Pengolahan
Mutasi ASN
Jumlah PNS
yang diproses
untuk
mendapatkan
Persetujuan
atau Keputusan
Mutasi antar
Perangkat
Daerah atau
antar Instansi
198 PNS 28.000.000,00 200 PNS 24.000.000,00 398 52.000.000,00
31.13 Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian
Disiplin
Jumlah
Dokumen
Pelaksanaan
Monitoring,
Inspeksi
Mendadak dan
Evaluasi
4 Dokumen 15.700.000,00 12 Dokumen 27.420.000,00 16 43.120.000,00
31.14 Seleksi Calon
Pejabat
Struktural
Jumlah PNS
yang terseleksi
sebagai Calon
Pejabat
Struktural
Eselon II
27 PNS 136.832.000,00 12 PNS 141.832.000,00 39 278.664.000,00
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 40
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome dan
kegiatan
(output)
Data
Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kegiatan Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra PD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
31.15 Kegiatan
Pelaksanaan
HUT KORPRI
Jumlah
Kegiatan yang
dilaksanakan
pada HUT
KORPRI
1 Kegiatan 26.500.000,00 1 Kegiatan 24.000.000,00 2 50.500.000,00
31.16 Bantuan Tugas
Belajar dan
Ikatan Dinas
Jumalh PNS
yang
mendapatkan
Bantuan Tugas
Belajar
4 orang 160.000.000,00 4 160.000.000,00
31.17 Penerbitan dan
Monitoring Ijin
dan Tugas
Belajar
Jumlah PNS
yang
mendapatkan
Ijin Belajar
81 PNS 21.600.000,00 81 21.600.000,00
31.18 Pengolahan
KARPEG,
KARIS /
KARSU
Jumlah PNS
yang
mendapatkan
KARPEG,
KARIS/KARS
U
286 PNS 6.500.000,00 300 PNS 10.700.000,00 586 17.200.000,00
31.26 Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
LHKASN di
Lingkungan
Pemkab
Minahasa
Tenggara
Jumlah PNS
yang mengisi
dan
melaporkan
LHKASN
2363 PNS 29.000.000,00 2363 29.000.000,00
37 Program
Pembinaan
Olahraga Bagi
Anggota
KORPRI
Meningkatnya
Mental
Spiritual
Anggota
KORPRI
100 persen 71.350.000,00 100 persen 26.280.000,00 100 persen 97.630.000,00
37.01 Kegiatan
Pembinaan
Olahraga Bagi
Anggota
KORPRI
Jumlah
Kegiatan
Pembinaan
Olahraga Bagi
Anggota
KORPRI
1 Kegiatan 71.350.000,00 1 Kegiatan 26.280.000,00 2 Kegiatan 97.630.000,00
3.781.386.500,00 2.995.200.000,00 3.529.088.000,00 3.208.661.000,00 2.892.566.419,80 16.406.901.919,80
Renstra 2013-2018 (Perbaikan)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Halaman | 41
Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No Indikator Sasaran
Kondisi
Kinerja
Pada Awal
Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir
Periode
RPJMD
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase Pejabat yang telah
mengikuti Diklat sesuai jenjang
jabatannya
8 15 22 28 35 42 42
2 Persentase jabatan yang telah diisi
oleh PNS yang telah memenuhi
standar kompetensi
62 65 68 71 74 77 77