sanksi daftar hitam (black list) · sanksi daftar hitam dalam perpres 16 tahun 2018 ttg pengadaan...

SANKSI DAFTAR HITAM

(BLACK LIST)

W. SUMARLIN, S.Hut, M.Si

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAROS

TAHUN 2019

adalah sanksi yang diberikan kepada

peserta pemilihan/Penyedia berupa

larangan mengikuti Pengadaan

Barang/Jasa di seluruh

Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah dalam jangka waktu

tertentu. (Perpres 16/2018 pasal 1 angka 49)

SANKSI DAFTAR HITAM

Sanksi Daftar Hitam dalam

UU No. 2 Tahun 2017 ttg Jasa Konstruksi Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat

Badan Usaha (Pasal 90 ayat (1) huruf c)

Setiap kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban

Kualifikasi besar

Memiliki izin perwakilan

Kerja sama operasi dengan Jasa Konstruksi nasional

Lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing

Pimpinan tertinggi kantor perwakilan warga negara Indonesia

Utamakan material dan teknologi dalam negeri

Teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan dan kearifan local

Alih teknologi

Dan lain-lain sesuai peraturan berlaku

(Pasal 92 huruf d)


UU No. 2 Tahun 2017 ttg Jasa Konstruksi

Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhiStandar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan dalampenyelenggaraan Jasa Konstruksi (Pasal 96 ayat (1) huruf d)

Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikanpengesahan atau persetujuan melanggar Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan berupa:

Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau

Hasil layanan Jasa Konstruksi

(Pasal 96 ayat (2) huruf d)



Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untukmengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunankarena kesalahan Penyedia

(Pasal 98 huruf d)

Setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerjakonstruksi asing dan izin mempekerjakan tenaga kerjakonstruksi asing dan mempekerjakan tenaga kerjakonstruksi asing yang tidak memiliki registrasi dariMenteri




Setiap tenaga kerja konstruksi asing

pada jabatan ahli yang tidak

melaksanakan kewajiban alih

pengetahuan dan alih teknologi



Perpres 16 Tahun 2018 ttg Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan yang:

Menyampaikan dokumen palsu atau keterangan palsu/tidak benar

Indikasi persekongkonglan dengan peserta lain untuk mengatur hargapenawaran

Indikasi KKN

Dikenakan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun (Pasal 78 ayat (5) huruf a)

Ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PP/Pokjalih/Agen (Pasal 79 ayat (1))

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasanyang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/AgenPengadaan

Dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun (Pasal 78 ayat (5) huruf b)Ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PP/Pokjalih/Agen (Pasal 79 ayat (2))




Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerimaSPPBJ mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.

Dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun (Pasal 78 ayat (5) huruf c)

Ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK (Pasal 79 ayat (3))

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajibandalam masa pemeliharaan.

Dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun (Pasal 78 ayat (5) huruf d)

Ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK (Pasal 79 ayat (3))




Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan dalam proses katalog yang:

Menyampaikan dokumen palsu atau keterangan palsu/tidak benar

Indikasi persekongkonglan dengan peserta lain untuk mengatur hargapenawaran

Indikasi KKN

Dikenakan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun (Pasal 80 ayat (4) huruf a)

Ditetapkan oleh K/L/D atas usulan PP/Pokjalih/Agen atau PPK (Pasal 80 ayat (5))

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang

mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PokjaPemilihan/Agen Pengadaan

Mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog

Dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun (Pasal 80 ayat (4) huruf b)Ditetapkan oleh K/L/D atas usulan PP/Pokjalih/Agen atau PPK (Pasal 80 ayat (5))




PA/KPA menyampaikan identitas pesertapemilihan/Penyedia kepada LPSE untukditayangkan dalam Daftar HitamNasional

LKPP menyelenggarakan Daftar HitamNasional

(Pasal 83)


Peraturan LKPP 17 Tahun 2018 ttg Sanksi

Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Peserta pemilihan/Penyedia yang

bergabung dalam satu konsorsium/kerja

sama operasi/kemitraan/bentuk

kerjasama lain dikenakan sanksi daftar

hitam mengacu pada perjanjiannya.

(Pasal 4)




Pemerintah

Sanksi daftar hitam kepada kantor pusatperusahaan berlaku juga untuk seluruh kantorcabang/perwakilan perusahaan begitupunsebaliknya

Sanksi daftar hitam kepada perusahaan induktidak berlaku untuk anak perusahaan begitupunsebaliknya

(Pasal 5)




Pemerintah

Sanksi daftar hitam berlaku sejak tanggal SuratKeputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut(non-retroaktif)

Penyedia yang terkena sanksi daftar hitamdapat menyelesaikan pekerjaan lain jika kontrakditandatangani sebelum pengenaan sanksi

(Pasal 6 ayat (1) dan (2))




Pemerintah

Tahapan penetapan Sanksi Daftar Hitam:

1. Pengusulan;

2. Pemberitahuan;

3. Keberatan;

4. Permintaan rekomendasi;

5. Pemeriksaan usulan; dan

6. Penetapan.

(Pasal 8)

1. Pengusulan

Melakukan pemeriksaan dengan cara:

Meneliti dokumen

Klarifikasi dengan mengundang pihak:

Peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau

Pihak lain yang dianggap perlu

Membuat Berita Acara Pemeriksaan

(Pasal 9 Per LKPP 17/2018)

1. Pengusulan

PPK/Pokjalih/PP/Agen menyampaikan usulanpenetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah BAP ditandatangani

Pokjalih menyampaikan usulan penetapan SanksiDaftar Hitam dalam proses katalog kepadaK/L/D paling lambat 3 (tiga) hari setelah BAP ditandatangani

BAP dapat diganti dengan dokumen lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan


2. Pemberitahuan

PPK/Pokjalih/PP/Agen menyampaikantembusan/salinan surat usulan penetapanSanksi Daftar Hitam kepada pesertapemilihan/Penyedia

Penyampaian dilakukan melalui:

E-mail;

Faksmile;

Jasa pengiriman; dan/atau

Diantar langsung


3. Keberatan

Peserta pemilihan/Penyedia dapatmengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau K/L/D dengan tembusan ke APIP

Penyampaian keberatan disertai buktipendukung paling lambat 5 (lima) hari sejaktembusan usulan diterima

Dalam hal surat keberatan diterima setelahAPIP menerbitkan surat rekomendasi, keberatan tidak berlaku.


4. Permintaan Rekomendasi

PA/KPA atau K/L/D menyampaikan surat

rekomendasi kepad APIP disertai bukti

pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari

sejak usulan dan/atau keberatan diterima

Dalam hal surat keberatan diterima setelah

permintaan rekomendasi disampaikan

kepada APIP, dapat menyampaikan kembali

surat keberatan tersebut kepada APIP


5. Pemeriksaan Usulan

APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dengancara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi

APIP memastikan surat usulan diterima oleh Penyedia

Rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasidisampaikan kepada PA/KPA atau K/L/D paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan rekomendasi dan/atausurat keberatan diterima

Rekomendasi APIP berupa dikenakan sanksi daftar hitamatau tidak dikenakan sanksi daftar hitam

Dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaanrekomendasi, maka APIP dianggap setuju


6. Penetapan

PA/KPA atau K/L/D menerbitkan SK penetapan sanksi daftar hitam paling lambat5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima

Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP dikenakan sanksi daftar hitam, maka PA/KPA atau K/L/D menerbitkan SK berdasarkanhasil temuan tersebut

SK penetapan disampaikan kepada Penyediayang dikenakan sanksi


6. Penetapan

Dalam hal rekomendasi APIP menyatakan

bahwa tidak dikenakan sanksi, maka

PA/KPA atau K/L/D menyampaikan

pemberitahuan kepada

PPK/Pokjalih/PP/Agen mengenai

penolakan usulan penetapan sanksi





Pemerintah

PA/KPA atau K/L/D menayangkan sanksi daftarhitam pada Daftar Hitam Nasional denganmenyampaikan kepada LPSE paling lambat 5 (lima) hari sejak SK ditetapkan besertakelengkapan dokumen pendukungnya.

Segala permasalahan hukum atas penetapansanksi daftar hitam menjadi tanggung jawabPA/KPA

(Pasal 18)




Pemerintah

Penundaan sanksi daftar hitam

didasarkan atas putusan pengadilan

PA/KPA menerbitkan SK penundaan

paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan

pengadilan

(Pasal 19)




Pemerintah

Pembatalan sanksi daftar hitam

didasarkan atas putusan pengadilan

PA/KPA menerbitkan SK penundaan

paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan

pengadilan

(Pasal 21)

SELURUH CONTOH SURAT terdapat

pada LAMPIRAN PERATURAN LKPP

NO. 17 TAHUN 2018

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

W. SUMARLIN, S.Hut, M.Si

Kepala Bidang Sumber Daya Air Kab. Maros

Tahun 2019

sanksi daftar hitam (black list) · sanksi daftar hitam dalam perpres 16 tahun 2018 ttg pengadaan...

Documents