salinan - peraturan.bpk.go.idperaturan.bpk.go.id/home/download/19103/pergub diy no. 100... ·...

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3

Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

SALINAN

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013

tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah

provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Dinas adalah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Sosial, terdiri dari :

a. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas;

b. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita;

c. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras;

d. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja;

e. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak;

f. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha; dan

g. Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra.

(2) Bagan struktur organisasi masing-masing UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

Pasal 3

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, terdiri dari :

a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Bina Netra dan Grahita;

d. Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara;

e. Seksi Rehabilitasi Medik; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita

Pasal 4

Susunan Organisasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, terdiri

dari :

a. Kepala Balai;


c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

Pasal 5

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, terdiri

dari :

a. Kepala Balai;




Bagian Keempat

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Pasal 6

Susunan Organisasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, terdiri

dari :

a. Kepala Balai;




Bagian Kelima

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

Pasal 7

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, terdiri dari :

a. Kepala Balai;


c. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial; dan


Bagian Keenam

Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha

Pasal 8

Susunan Organisasi Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha, terdiri dari :

a. Kepala Balai;


c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan


Bagian Ketujuh

Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra

Pasal 9

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra, terdiri dari :

a. Kepala Balai;




BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

Pasal 10

(1) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas mempunyai tugas

sebagai pelaksana teknis Dinas dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa dan rungu wicara serta jaminan sosial bagi wredha disabilitas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Balai;

b. penyusunan pedoman teknis operasional pelayanan perlindungan,

rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa dan rungu wicara serta wredha disabilitas;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi perlindungan, rehabilitasi

sosial dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa dan rungu wicara serta jaminan sosial bagi wredha disabilitas;

d. pengembangan mutu layanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis penyandang netra, grahita, daksa dan rungu wicara serta wredha

disabilitas;

e. identifikasi, seleksi dan penilaian (assesment) dalam rangka pelayanan

perlindungan, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa dan rungu wicara serta wredha disabilitas;

f. penyelenggaraan pelayanan perlindungan serta rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa

dan rungu wicara serta wredha disabilitas;

g. penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas;

h. pengembangan jejaring perlindungan serta rehabilitasi sosial dan medis;

i. fasilitasi pemberdayaan penyandang disabilitas netra, grahita, daksa dan rungu wicara dalam kehidupan bermasyarakat;

j. pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial khususnya berkaitan dengan pelayanan perlindungan,

rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis penyandang disabilitas;

k. pelaksanaan ketatausahaan;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kearsipan, kepustakaan,

penyusunan program dan laporan kinerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;

b. penyusunan program kerja Balai;

c. pengelolaan keuangan;

d. pengelolaan kepegawaian;

e. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;

f. pelaksanaan kehumasan;

g. pengelolaan barang nonmedis;

h. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;

i. pengelolaan kearsipan;

j. pengelolaan kepustakaan;

k. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem

informasi Balai;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program

Balai;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program

Subbagian Tata Usaha; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Bina Netra dan Grahita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

c mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan grahita.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Netra dan Grahita mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Bina Netra dan Grahita;

b. penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional perlindungan,

pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan grahita;

c. penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra dan grahita;

d. identifikasi, seleksi dan penilaian (assesment) dalam rangka

perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan grahita;

e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dan grahita;

f. penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas netra dan grahita sebelum, selama dan sesudah rehabilitasi sosial;

g. pelaksanaan kemitraan dengan instansi/lembaga lainnya dalam hal perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra dan grahita;

h. penyediaan dukungan pemberdayaan penyandang disabilitas netra dan grahita dalam kehidupan bermasyarakat;

i. pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial khususnya berkaitan dengan perlindungan, pelayanan serta

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra dan grahita;

j. pengelolaan data Seksi Bina Netra dan Grahita;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program

Seksi Bina Netra dan Grahita; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa dan rungu

wicara.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi

Bina Daksa dan Rungu Wicara mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara;

b. penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional perlindungan,

pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara;

c. penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara;

d. identifikasi, seleksi dan penilaian (assesment) dalam rangka perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara;

e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara;

f. penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara sebelum, selama dan sesudah rehabilitasi sosial;

g. pelaksanaan kemitraan dengan instansi/lembaga lainnya dalam hal perlindungan, pelayanan serta rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas daksa dan rungu wicara;

h. penyediaan dukungan pemberdayaan penyandang disabilitas daksa

dan rungu wicara dalam kehidupan bermasyarakat;

i. penyediaan secara mandiri alat bantu penyandang disabilitas;

j. pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan kesejahteraan

sosial khususnya berkaitan dengan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daksa dan rungu wicara;

k. pengelolaan data Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara;


Seksi Bina Daksa dan Rungu Wicara;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e

mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi medis khususnya bagi penyandang disabilitas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi

Rehabilitasi Medik mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi Medik;

b. penyiapan bahan penyusunan pedoman operasional pelayanan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas;

c. penyiapan bahan pengembangan mutu pelayanan rehabilitasi medis penyandang disabilitas;

d. penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi medis bagi penyandang

disabilitas;

e. penyelenggaraan rujukan rehabilitasi medis bagi penyandang

disabilitas;

f. pelaksanaan kemitraan dengan instansi/lembaga lainnya dalam hal

pelayanan dan rehabilitasi medis penyandang disabilitas;

g. pengelolaan rekam medik;

h. pengelolaan obat, perlengkapan dan peralatan medis;

i. pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan upaya rehabilitasi medis penyandang disabilitas;

j. penyediaan dukungan alat bantu rehabilitasi medis;

k. pengelolaan data Seksi Rehabilitasi Medik;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Rehabilitasi Medik; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Kedua

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita

Pasal 15

(1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis Dinas dalam perlindungan, pelayanan dan

rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban

perdagangan orang (trafficking).

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita mempunyai fungsi :


b. penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan

sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (trafficking);

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelayanan perlindungan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban

perdagangan orang (trafficking);

d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

wanita rawan ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban

perdagangan orang (trafficking);

e. penyelenggaraan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial

terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita

pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (trafficking);

f. penyelenggaraan jejaring penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah

sosial dan wanita korban perdagangan orang (trafficking);

g. fasilitasi pendampingan dan advokasi wanita rawan sosial ekonomi,

wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang

(trafficking);

h. pelaksanaan upaya resosialisasi warga binaan pada keluarga dan masyarakat;

i. penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra pelayanan perlindungan dan rehabilitasi, tahap proses pelayanan perlindungan dan rehabilitasi

maupun paska pelayanan perlindungan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi,

wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (trafficking);

j. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi,

wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang

(trafficking);

k. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga

kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila,

wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (trafficking);

l. pelaksanaan bimbingan lanjut dan pengembangan eks warga binaan;

m. pelaksanaan ketatausahaan;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian,

pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.





c. pengelolaan kearsipan;

d. pengelolaan keuangan;

e. pengelolaan kepegawaian;

f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;

g. pelaksanaan kehumasan;

h. pengelolaan barang;

i. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;


k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Balai;


Balai;



n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas menyusun pedoman teknis,

penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis

dan tuna susila.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;

b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;

c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;

d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi rosial

penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;

e. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;

f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam

rangka usaha kesejahteraan sosial wanita rawan sosial psikologis dan tuna susila;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan program

Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

Pasal 18

(1) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai tugas sebagai

pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis,

pemulung dan eks psikotik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai fungsi :



sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelayanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik;

d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan masalah

kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik;

e. penyelenggaraan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik;

f. penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan mutu pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik;

g. pengembangan jejaring dan penyelenggaran rujukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;

h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan, pengemis, Pemulung dan eks psikotik;

i. fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi gelandangan, pengemis, pemulung dan eks psikotik;

j. pelaksanaan ketatausahaan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program

Balai; dan


dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta


(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :











k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem

informasi Balai;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan


Pasal 20


penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks

psikotik.




sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;

c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;

d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan

eks psikotik;


f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan eks psikotik;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Pasal 21

(1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi,

advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.


Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai fungsi :


b. penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;

d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja

terlantar bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;

e. fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum;

f. penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja

bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;

g. penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan

anak yang berhadapan dengan hukum;

h. fasilitasi, pelayanan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga;

i. fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah

sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;


k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan


dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta








e. penyelenggaraan kepegawaian;

f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;

g. penyelenggaraan kehumasan;





informasi Balai;


Balai;




Pasal 23


penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan

anak yang berhadapan dengan hukum.



b. penyusunan pedoman teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;

c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;

d. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang

berhadapan dengan hukum;


f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Kelima

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

Pasal 24

(1) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak mempunyai tugas sebagai

pelaksana teknis dalam perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak mempunyai fungsi :


b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial Anak;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan

program perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;

d. ipelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan pengembangan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;

e. pelaksanaan perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;

f. pengembangan jejaring dan pelaksanaan rujukan dalam rangka perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;

g. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan

Anak;

h. fasilitasi pelaksanaan program perlindungan, pengasuhan dan

pengembangan sosial anak berbasis keluarga;

i. pelaksanaan pengasuhan permanen meliputi fasilitas, proses adopsi atau orang tua angkat, orang tua asuh, dan wali asuh untuk

mengupayakan pengasuhan permanen;

j. fasilitasi pelaksanaan program Unit Rumah Perlindungan Sosial Anak;

k. fasilitasi penelitian dan pengembangan masalah kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak;

l. pelaksanaan ketatausahaan;


Balai; dan


dan fungsinya.

Pasal 25


mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta















informasi Balai;


Balai;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan


Pasal 26

(1) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas menyusun pedoman teknis, penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial penyandang masalah

kesejahteraan sosial Anak. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi

Perlindungan dan Pengembangan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Pengembangan

Sosial;

b. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Anak;

c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan

pengembangan sosial Anak;

d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan pengembangan sosial

penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak;



rangka usaha kesejahteraan sosial Anak;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program

Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Keenam

Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha

Pasal 27

(1) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha mempunyai tugas sebagai pelaksana

teknis dalam perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia.


Pelayanan Sosial Tresna Werdha mempunyai fungsi :


b. penyusunan pedoman pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan

sosial lanjut usia;

c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial lanjut usia;

d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut

usia;

e. pelaksanaan rujukan baik pada tahap pra perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial, tahap proses perlindungan, pelayanan dan

Jaminan Sosial maupun paska perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;

f. pelaksanaan pengembangan jejaring perlindungan dan jaminan sosial lanjut usia;

g. pelaksanaan pengembangan perlindungan dan jaminan sosial lanjut usia;

h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan

lanjut usia;

i. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga

kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial bagi lanjut usia;


k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28


mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian,


(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :












l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan


dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas menyusun pedoman teknis,

penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;

b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;

c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;

d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan Jaminan Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;


f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha kesejahteraan sosial lanjut usia;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan


Bagian Ketujuh

Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra

Pasal 30

(1) Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan

Napza.


Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra mempunyai fungsi :


b. penyebarluasan informasi dan sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;

c. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban

penyalahgunaan Napza;

d. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungandan

rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;

e. penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;

f. pengembangan jejaring dan penyelenggaraan rujukan penanganan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;

g. penyelenggaraan rujukan baik pada tahap pra perlindungan, pelayanan

dan rehabilitasi, tahap proses perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi maupun paska perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;

h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan,

pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;

i. fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/lembaga kemasyarakatan/tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan,

pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;

j. penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi korban


k. pelaksanaan ketatausahaan;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian,



Subbagian Tata Usaha mempunya fungsi :













Balai;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan


Pasal 32

(1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf c mempunyai tugas menyusun pedoman teknis dan

penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza.



b. penyusunan pedoman teknis perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban


c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan, pelayanan dan

rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;

d. pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan Napza;



rangka usaha kesejahteraan sosial lanjut usia;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan


BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

teknis di bidang keahliannya masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas Sosial melalui Kepala UPT.

(4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata

Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-

masing.

(2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan

sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib

mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2008 Nomor 37);

b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);

c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 15);

d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2012

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa





e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa





f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2014

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa





dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 23 Oktober 2015

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 23 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 102

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

DEWO ISNU BROTO I.S.

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19640714 199102 1 001

KEPALA

BALAI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI

PERLINDUNGAN DAN

REHABILITASI SOSIAL

KEPALA BALAI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI

BINA NETRA DAN

GRAHITA

SEKSI

BINA DAKSA DAN RUNGU WICARA

SEKSI REHABILITASI

MEDIK

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS

SOSIAL

1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI REHABILITASI TERPADU

PENYANDANG DISABILITAS

2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PERLINDUNGAN DAN

REHABILITASI SOSIAL WANITA

KEPALA

BALAI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI

PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL

KEPALA BALAI

KELOMPOK JABATAN


TATA USAHA

SEKSI

PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL

KEPALA

BALAI

KELOMPOK JABATAN


TATA USAHA

SEKSI

PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL

3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS

4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA

5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK

KEPALA BALAI


SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

KEPALA

BALAI


SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI PERLINDUNGAN DAN

REHABILITASI SOSIAL

6. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA

7. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI REHABILITASI SOSIAL PAMARDI

PUTRA

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

DEWO ISNU BROTO I.S.

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19640714 199102 1 001

salinan - peraturan.bpk.go.idperaturan.bpk.go.id/home/download/19103/pergub diy no. 100... ·...

Documents