saku_e

5/28/2018 saku_e

1/11

15Buku Saku Pemilu 2009KOMIS

I

UMU

M

PEMI LIHAN

2009PEMILIHANUMUM

Pemilu Anggota DPR, DPD danDPRD

Bagian 2

KOMISI

UMUM

P

E

MIL

IHA N

KOMIS

I

UMUM

PEM

ILIHAN

2009PEMILIHAN UMUM

5/28/2018 saku_e

2/11

16 Buku Saku Pemilu 2009KOMISI

UMU

MP

EM

I

LIHAN

A. Tahapan dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Penyerahan data kependudukan

Pemuktahiran data pemilih

Penyusunan dan pengesahan DPS

Pengumuman DPS

Penyusunan dan penetapan DPT

Tahap Pendaftaran Pemilih

Partai Politik

Pengumuman pendaftaran peserta Pemilu

Pendaftaran parpol peserta Pemilu

Penelitian administrasi dan pengumuman

Verikasi Faktual

Penetapan parpol peserta Pemilu 2009

Pengumuman parpol peserta Pemilu 2009

DPR/DPRD

Pengambilan formulir calon Anggota DPR/DPRD

Pengajuan bakal calon oleh Parpol

Verikasi kelengkapan administratif

Penyampaian hasil verikasi kepada Parpol

Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Penetapan & pengumuman DCT Anggota DPR/DPRD

DPD

Pendaftaran calon Anggota DPD

Penelitian administratif

Verikasi faktual

Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap

Penetapan & pengumuman DCT Anggota DPD

Simulasi penyampaian hasil perhitungan suara dengan

menggunakan sistem informasi/elektronik.

Pengadaan dan distribusi surat suara.

Pengadaan DCT Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota

Distribusi DPT dan Daftar Pemilih Tambahan

Distribusi DPT luar negeri dan Daftar Pemilih Tambahan Luar

Negeri untuk TPSLN oleh PPLN

Distribusi DCT Anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota

Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah

Pengumuman dan pemberitahuan tempat & waktu pemungutan

suara kepada pemilih & saksi oleh KPPS/KPPSLN

Penyiapan TPS/TPSLN

Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara

Penetapan hasil Pemilu

KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD

Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi

KPU menetapkan hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD

Kabupaten/Kota secara nasional

Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kepada

MK paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan

suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU

Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih

DPRD Kabupaten/Kota

DPRD Provinsi

Anggota DPR dan DPD

Penetapan dan pengumuman calon terpilih

Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Anggota DPRD Provinsi

Anggota DPR dan DPD

Peresmian keanggotaan

DPRD Kabupaten/Kota

DPRD Provinsi

DPR dan DPD

Pengucapan sumpah/janji

DPRD Kabupaten/Kota

DPRD Provinsi

DPR dan DPD

Pemungutan suara

PPS mengumumkan salinan hasil dari TPS

Rekapitulasi di PPK

Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota

Rekapitulasi di KPU Provinsi

Rekapitulasi di KPU

Tahap Pencalonan

Tahap Jelang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Tahap Penetapan Hasil

Pemungutan Suara

Pelaksanaan kampanye

Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas,

tatap muka, media massa cetak atau elektronik,

penyebaran bahan kampanye kepada umum Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum

Masa tenang

Kampanye

5/28/2018 saku_e

3/11


I

UMU

M

PEMI LIHAN

2009PEMILIHANUMUM

B. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

C. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2009, KPU berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-UndangNomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Di samping itu KPU telah menetapkan pedoman

yang bersifat teknis untuk tiap tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. KPU juga

telah menerbitkan 51 (lima puluh satu) buah Peraturan KPU dan 29 (dua puluh sembilan)

Keputusan KPU.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum, KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

mempunyai tugas dan wewenang untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data

kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Dalam memutakhirkan data

pemilih, KPU merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan

oleh Pemerintah. Ketentuan tersebut diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu KPU melakukan pemutakhirandata pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mengamanatkan kepada KPU untuk

mengatur lebih lanjut tata cara penyusunan daftar pemilih dalam Peraturan KPU, maka KPU

mengeluarkan:

a. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih

untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

b. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih di

Luar Negeri untuk Pemilu Anggota DPR.Proses penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan KPU berdasarkan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu KPU merencanakan,

mengkoordinir dan melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih tersebut. Dimulai

dengan diterimanya Data Kependudukan dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, KPU memulai tahapan penyelenggaraan Pemilu

yaitu dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Luar Negeri

(Deplu) pada hari Sabtu tanggal 5 April 2008, menyerahkan data kependudukan nasional dan

data kependudukan di luar negeri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Sasana

5/28/2018 saku_e

4/11


UMU

MP

EM

I

LIHAN

Bhakti Depdagri lantai 3 Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat

Serah terima tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto

dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hasan Wirayuda kepada Ketua KPU A. Haz Anshary

AZ. Data yang diserahterimakan tersebut berbentuk softcopy, yang terdiri dari data agregat

kependudukan perkecamatan (DAK2) serta data potensial penduduk pemilih Pemilu (DP4) didalam dan luar negeri. Pada hari yang sama secara serentak diserahkan juga data kependudukan

dari Pemerintahan Daerah (Pemda) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh

Indonesia.

KPU dalam melaksanakan tahapan penyusunan Daftar Pemilih telah melaksanakan

beberapa hal sebagai berikut:

a. Pembentukan PPK, PPS dan PPDP yang membantu KPU dalam melaksanakan

pemutakhiran data pemilih.

b. Pemutakhiran data pemilih selama 3 (tiga) bulan setelah diterima data kependudukan

oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS. Ditingkat RT/RW petugas PPS dibantuoleh PPDP ( 6 April-6 Juli 2008)

c. Pengumuman DPS oleh PPS/PPLN dibantu PPDP/PPDPLN (7 Juli-8 Agustus 2008)

d. Pengumuman DPS selama 14 (empat belas) hari oleh PPS/PPLN (9-23 Agustus 2008)

e. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta Pemilu selama 14 hari

(10-24 Agustus 2008)

f. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan awal (DPS HP) selama 3 (tiga)

hari (25-27 Agustus 2008)

g. Penyusunan dan perbaikan DPS HP akhir oleh PPS/PPLN. DPS HP akhir disampaikan

kepada peserta pemilu di desa/kelurahan (28-30 Agustus 2008)

h. Penyampaian DPS HP akhir termasuk data pemilih oleh PPS kepada KPU Kabupaten/

Kota (31 Agustus-15 September 2008)

i. Penyusunan dan penetapan DPT oleh Kabupaten/Kota, berdasarkan DPS HP (dalam

bentuk CD disampaikan kepada peserta pemilu (1-7 Oktober 2008)

j. DPT yang dilaksanakan oleh PPLN disampaikan kepada KPU melalui kepala perwakilan

RI di luar negeri dan Departemen Luar Negeri.

k. Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. DPT dilengkapi

dengan daftar pemilih tambahan sejak DPT ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari sebe-lum hari/tanggal pemungutan suara.

l. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno pembahasan DPT pada tanggal 18 Ok-

tober 2008 yang diikuti oleh 33 Ketua KPU Provinsi. Terdapat tiga KPU Provinsi yang be-

lum melaporkan DPT, yaitu KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Provinsi Maluku Utara

dan KPU Provinsi Papua Barat. Ketiga KPU Provinsi tersebut masih diberi kesempatan

untuk menyerahkan DPT hingga tanggal 22 Oktober 2008.

m. Pada tanggal 9 Januari 2009, KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 02/SK/KPU/

Tahun 2009 tentang Penetapan Badan Pelaksana Pemilu dan Daftar Pemilih Tetap se-

cara Nasional dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang menetap-

5/28/2018 saku_e

5/11


I

UMU

M

PEMI LIHAN

2009PEMILIHANUMUM

5/28/2018 saku_e

6/11


UMU

MP

EM

I

LIHAN

D. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pasal 8 ayat (1) huruf q, pasal 9

ayat (1) huruf n, pasal 10 ayat (1) huruf o, pasal 44 huruf l, pasal 47 huruf p, pasal 51 huruf k,

program/ kegiatan sosialisasi Pemilu 2009 tidak hanya dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota tetapi juga oleh PPK, PPLN dan PPS.

Pengertian Sosialisasi Pemilu adalah upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan

informasi mengenai Pemilu kepada masyarakat sebagai penerima program, maupun kelompok

kan bahwa jumlah pemilih dalam negeri 169.558.775 orang, jumlah pemilih luar negeri

1.509.892 orang, jumlah total 171.068.667 pemilih.

n. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, KPU telah mengeluarkan Keputusan KPU No-mor 164/Kpts/Tahun 2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang Perubahan Penetapan Badan

Pelaksana dan Perbaikan Rekapitulasi DPT Secara Nasional Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD, dan DPRD. yang menetapkan bahwa DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan

DPRD Tahun 2009 sebanyak 171.265.442 jiwa, yang terdiri dari jumlah pemilih dalam

negeri sebanyak 169.789.595 jiwa dan jumlah pemilih luar negeri sebanyak 1.475.847

jiwa.

Berkenaan dengan hal tersebut, KPU juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 607/KPU/

III/2009 tanggal 27 Maret 2009 mengenai pemeriksaan dan penelitian DPT pasca PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Untuk itu KPU:

a. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi se Indonesia

b. Menyampaikan himbauan kepada Pengawas Pemilu agar berperan aktif mengawasi dan

membantu proses pemutakhiran data pemilih

c. Melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elek-

tronik, sosialisasi tatap muka, termasuk himbauan melalui sarana tempat ibadah, dimana

masyarakat di himbau untuk aktif mengecek namanya dalam DPS. Bagi yang belum ter-

daftar agar aktif mendaftarkan diri pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

setempat.

Sehubungan dengan adanya kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Tetap di KPU Provinsi/

Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara,

pemutakhiran daftar pemilih sementara, penyusunan daftar pemilih tetap, daftar pemilih

tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi,

KPU Kabupaten/Kota.

5/28/2018 saku_e

7/11


I

UMU

M

PEMI LIHAN

2009PEMILIHANUMUM

masyarakat lainnya serta kepada para pelaku dan instansi dan lembaga penyelenggara pemilu

semua tingkatan

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU beserta jajaran penyelenggara di tingkat bawah

sangat penting untuk peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat

tentang pemilu. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang tinggi, diharapkan partisipasimasyarakat dalam pemilu 2009 juga meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas.

1. Sosialisasi P

emilu 2009

a. Sosialisasi Pemilu 2009 didasarkan atas Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 tentang Pedo-

man Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan

DPRD. Tujuan sosialisasi Pemilu 2009 adalah untuk menyebarluaskan kepada masyarakat

serta Parpol peserta Pemilu aturan teknis setiap tahapan menyangkut Pemilu 2009

khususnya tentang tata cara pemilihan umum calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

b. Metode sosialisasi dilaksanakan dengan tatap muka, komunikasi media masa dan mobi-lisasi sosial.

c. Dalam metode tatap muka, KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan seluruh jajaran

penyelenggara dibawahnya melakukan sosialisasi melalui pertemuan, workshop, coffee

morning, diskusi, ceramah dengan seluruh stakeholder Pemilu seperti Instansi Pemer-

intah, Partai Politik, LSM, Ormas, dan pemilih secara langsung. Pertemuan tatap muka

yang dilakukan oleh KPU dengan instansi pemerintah antara lain, Kementerian Sosial,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian,

Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan,

Kementerian Kebudayan dan Pariwisata dan Kementerian Perumahan Rakyat.d. Komunikasi media masa juga dilakukan dengan penyampaian informasi melalui media

massa serta berbagai eventpers (Konferensi pers, editor forum, pers background). Metode

melalui komunikasi media massa dilakukan dengan cara penyebaran media cetak berupa

leaet, brosur, yer, spanduk, poster, stiker dll, maupun melalui media elektronik seperti

iklan layanan masyarakat, Talkshow Interaktif melalui TV dan Radio, Website dll.

e. Mobilisasi sosial merupakan kelanjutan program sosialisasi tatap muka. Strategi ini mengajak

seluruh komponen bangsa untuk terlibat dalam usaha mensukseskan pemilu. Dengan

demikian Pemilu bukan hanya menjadi pekerjaan KPU tetapi tanggung jawab seluruh bangsa

Indonesia. Mobilisasi sosial melalui Gerakan Nasional Sosialisasi Pemilu dan Partnershipdengan berbagai organisasi (kemitraan) non government organizations(NGO/LSM dan Civil

Society Organization) menjadi partnerutama KPU dalam melaksanakan mobilisasi sosial.

KPU telah melakukan MoU dengan Trans 7, TVRI, IFES, Bappenas, Kominfo, Depdagri,

RCTI, Tv One, SCTV, Trans TV, RRI, Global TV, TNI/Polri, Elshinta 68 H.

f. Above the line yaitu dengan membuat serta menayangkan PSA Pemilu DPR, DPD dan

DPRD dengan judul Tata Cara Memilih yang ditayangkan di 8 stasiun TV yaitu RCTI,

Tv One, TVRI, SCTV, TPI, Global TV, Trans TV, dan Trans 7.

g. Below the lineyaitu mendesain, mencetak dan mendistribusikan materi sosialisasi dalam

bentuk 4 desain poster, 4 leaet, 2 brosur, 2 yer, 2 jenis spanduk, dan tas kain. Jumlah

5/28/2018 saku_e

8/11


UMU

MP

EM

I

LIHAN

cetakan 600.000 eksemplar. Seluruh materi sosialisasi baik Pemilu Anggota DPR, DPD

dan DPRD maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden didistribusikan ke-33 KPU Provinsi

dan 471 KPU kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

i. Bimbingan Teknis pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan

DPRD bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara teknis pemung-utan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 kepada

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan

sosialisai dengan baik pada tingkat PPK/PPS. Untuk selanjutnya PPK/PPS dapat memberi-

kan sosialisasi kembali pada tingkat KPPS, sehingga pemungutan dan penghitungan suara

yang dilakukan pada tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS dapat berjalan dengan baik

dan lancar.

Kegiatan sosialisasi Pemilu 2009 yang sudah dilaksanakan KPU pada Pemilu Anggota

DPR, DPD dan DPRD 2009 antara lain:

1. LaunchingGerakan Nasional Sosialisasi Pemilu 2009 di Istana Negara bersama PresidenSBY Juni 2008.

2. Pembuatan peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Sosialisasi dan

Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan KPU

Nomor 40 Tahun 2008 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota DPR, DPD

dan DPRD dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden.

3. Sosialisasi Undang-Undang dan Juklak/Juknis Pemilu.

4. LaunchingPeraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampa-

nye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Juli 2008.

5. Deklarasi kampanye damai 12 Juli 2008.

6. Pembagian zona kampanye.

7. Pencetakan suara KPU, leaet, poster, standing banner.

8. Sosialisasi program/kegiatan tahapan Pemilu 2009.

9. Sosialisasi pendaftaran, verikasi dan penetapan Partai Politik.

10. Sosialisasi pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta Pemilu perseorangan untuk

pemilihan Umum anggota DPD.

11. Sosialisasi penetapan daftar pemilih Pemilu 2009 (Daftar Pemilih Sementara, Daftar Per-

baikan Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap).

12. Sosialisasi penetapan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.

13. Sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, dan DPRD.

2. Media Center Sebagai Pusat Informasi Pemilu.

Tujuan pendirian pusat informasi Media Center adalah menyiapkan akses yang cepat

dan mudah bagi publik dan wartawan (cetak/elektronik) untuk memperoleh data/info yang

terkini, akurat, objektif dan faktual tentang kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/

Kota, PPK, PPS, KPPS dan KPPSLN.

5/28/2018 saku_e

9/11


I

UMU

M

PEMI LIHAN

2009PEMILIHANUMUM

Strategi yang dilakukan adalah:

a. Menyajikan data terkini pada website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

(meningkatkan kemudahan dalam mengakses informasi); menggunakan jaringan dalam

setiap diseminasi informasi sehingga informasi tersebar cepat dan merata.

b. Menyiapkan ruang yang nyaman dan fasilitas komputer, telepon dan internet untukpewarta.

c. Membangun hot line service/call center.

Berbagai event

di Media Center antara lain:

a. Press conference(konferensi pers), suatu pertemuan khusus dengan pihak media yang

bersifat resmi dan dijalankan oleh Biro Teknis/Hupmas KPU sebagai fasilitator dalam

rangka menjelaskan suatu rencana, program atau permasalahan tertentu terkait Pemilu

dan KPU.

b. Press reception (resepsi pers), event ini lebih bersifat santai dimana berfungsi untukpeningkatan kualitas hubungan antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan

media massa.

c. Press briefng(penjelasan pers), mirip sebuah diskusi atau dialog, dimana didalamnya ter-

dapat jumpa pers. Pada event ini, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bisa

memaparkan secara komprehensif program-program sosialisasi dan rencana kerjanya

serta informasi penting tentang Pemilu yang wajib diketahui masyarakat.

d. Trainning of journalist(pelatihan bagi wartawan), merupakan kegiatan yang bertujuan un-

tuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wartawan tentang KPU/KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan Pemilu secara komprehensif.e. Media visit(kunjungan ke Media), yakni, kegiatan Hupmas KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota beserta komisioner untuk mengunjungi kantor redaksi. Selain bersila-

turahmi, tujuan kunjungan adalah mengetahui proses manajemen redaksi media massa.

Sedangkan kontak tidak resmi dengan pihak media masa dapat dilakukan:

a. Press statementatau keterangan pers, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja oleh

anggota KPU bahkan melalui telepon dan SMS. Press statementbiasanya diberikan jika

ada hal-hal yang tidak jelas mengenai Pemilu yang beredar di masyarakat. Press statement

juga merupakan bentuk sosialisasi singkat KPU ke masyarakat.b. Press interview (tanya jawab dengan pers), biasanya inisiatif dari pihak media massa se-

telah terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan narasumber. Wawancara yang berisi

informasi seputar Pemilu dan KPU serta hal-hal ihwal mengenai Pemilu 2009. Informasi

ini juga merupakan bentuk sosialisasi KPU kepada masyarakat dan meningkatkan penge-

tahuan masyarakat.

3. Sosialisasi Tanda contreng.

Masalah contreng ini secara umum tercantum dalam pasal 153 UU Nomor 10 Tahun

5/28/2018 saku_e

10/11


UMU

MP

EM

I

LIHAN

2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Namun, secara teknis masalah ini diatur

lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 35 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan

dan Penghitungan Suara di TPS. Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota, pemilih memberi tanda satu kali pada surat suara. Pemilih tidak

boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara. Surat suara yang terdapattulisan dan/atau catatan dinyatakan tidak sah. Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD, apabila ditemukan lebih dari satu kali tanda contreng, suara

tersebut dinyatakan sah secara hukum.

4. Hambatan dalam Sosialisasi Pemilu Tahun 2009.

Hambatan-hambatan sosialisasi 2009 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya dana sosialisasi.

2. Terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembuatan materi sosialisasi.3. Terbatasnya waktu untuk distribusi materi sosialisasi.

E. Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2009

Dalam menyeleksi parpol peserta pemilu, KPU dituntut bisa mempertemukan dua

kepentingan. Pertama, kepentingan partai sebagai peserta Pemilu dengan membangun

kehidupan kepartaian yang sehat. Kedua, tujuan pemilu itu sendiri sebagai upaya menciptakan

lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang berkualitas. Saling keterkaitan sistematik antara

sistem kepartaian, sistem pemilu, dan sistem pemerintahan menuntut adanya kehidupan

kepartaian yang mampu menampung keberagaman masyarakat. Inilah tujuan kemasyarakatan

dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan. Tidak semua parpol yang terdaftar dan lolos

verikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM langsung mengikuti Pemilu 2009. UU Nomor

10 Tahun 2008 menetapkan aturan dan persyaratan bagi parpol untuk dapat menjadi peserta

pemilu 2009.

Menteri Hukum dan HAM mengatur tentang verikasi Partai Politik, KPU telah melakukan

penerimaan pendaftaran Parpol sebanyak 62 Partai Politik. Setelah dilakukan verikasiadministratif dan faktual. Dari 62 Partai Politik yang mendaftar, KPU telah menetapkan 40

Partai Politik Peserta Pemilu 2009, dengan rincian 34 Parpol Tingkat Nasional dan 6 Parpol

Lokal Aceh. (Keputusan KPU Nomor 149/SK/Tahun 2008)

Dengan memperhatikan Putusan MK Nomor 12/PUU-VI/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 104/G/2008/PTUN-JKT tanggal 13

Agustus 2008, pada 16 Agustus 2008 KPU telah menetapkan Keputusan Nomor 208/SK/KPU/

Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 yang me-

netapkan 4 (empat) Partai Politik tambahan, sehingga jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 2009

yang semula berjumlah 40 menjadi 44 Partai Politik Peserta Pemilu 2009, yang terdiri dari:

5/28/2018 saku_e

11/11


I

UMU

M

PEMI LIHAN

2009PEMILIHANUMUM

a. 7 Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2004 yang telah memenuhi syarat menjadi peserta

Pemilu Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008;

b. 9 (sembilan) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 yang telah memenuhi syarat men-

jadi Peserta Pemilu Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf d UU

Nomor 10 Tahun 2008;c. 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 yang telah memenuhi syarat

menjadi Peserta Pemilu Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf e UU

Nomor 10 T

ahun 2008;

d. 6 (enam) Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

e. 4 (empat) Partai Politik hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-

VI/2008 tanggal 10 Juli 2008.

F. Prol Partai Politik, Anggota DPR, DPD dan DPRD

Peserta Pemilu 2009

Pada tanggal 8 Juli 2008, KPU mengumumkan 38 Partai Politik (Parpol) berskala nasional

sebagai Peserta Pemilu 2009 dan mengumumkan 6 Partai Politik lokal yang lulus verikasi

faktual di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ikut berkompetisi untuk memilih

DPRA. Dari 38 nama parpol 16 Parpol di antaranya adalah parpol peserta Pemilu 2004 yang

memenuhi ketentuan pasal 315 dan 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Untuk Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dari 10 Parpol lokal yang diverikasifaktual, 6 parpol lolos sebagai peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK tahun 2009 yaitu:

1. Partai Aceh (PA)

2. Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS)

3. Partai Bersatu Atjeh (PBA)

4. Partai Daulat Atjeh (PDA)

5. Partai Rakyat Aceh (PRA)

6. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)

Setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2009, KPU mengundi nomor urut Parpol dandiumumkan sebagai peserta Pemilu 2009 pada Rabu, 9 Juli 2008. Tiga hari setelah diumumkan

sebagai peserta pemilu yaitu tanggal 12 Juli 2008, ke-44 Parpol tersebut dapat memulai

melakukan kampanye kecuali kampanye dalam bentuk rapat umum.

saku_e

Documents