KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAIIJALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710TELEPON 021-3449230 PSW 5200 FAKSIMILE 021-3846402

NomorSifatLampiranHal

: S-;if.-t7!.' IPB/2014: Sangat Segera: 1 (Satu) Berkas: Kebijakan Akuntansi atas Transaksi pada AkhirTahun Anggaran dalam Rangka Penyusunan LKKLTahun 2014 serta Persiapan Penerapan AkuntansiPemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga(LKKL) Tahun 2014, serta dalam rangka persiapan implementasi akuntansi pemerintahanberbasis akrual, terlampir kami sampaikan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi akhirtahun anggaran 2014 untuk dipedomani.

",-'<,

bir€ktGr .Jenderal'~,.. ,

Tembusan:1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;2. Auditor Utama Keuangan Negara I, BPK RI;3. Auditor Utama Keuangan Negara II, BPK RI;4. Auditor Utama Keuangan Negara III, BPK RI;5. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Lampiran ISurat Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor S- 9'Z.~ /PB/2014Tanggal '>\ Desember 2014

1, Sekretaris Jenderal MPR RI2. Sekretaris Jenderal DPR RI3. Sekretaris Jenderal BPK RI4, Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI5, Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI6, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI7, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI8. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI9, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI10, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI11, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI13, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI14, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan SDM RI15, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI16, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI17, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI18. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI19. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI21. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan RI22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI23, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum RI24. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI25, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI26. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI27. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI28. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI29, Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi RI30, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup RI31, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI32. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RI33. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI34. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara35, Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara36, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional37. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik38. Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

BAPPENAS39, Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional40. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional41. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI42. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI43. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan44, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional

45. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal46. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional47. Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI48. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional49. Sekretaris Jenderal Komnas HAM50. Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika51. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum52. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI53. Wakil Kepala Bidang Administrasi PPATK54. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia55. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional56. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi57. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional58. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial59. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional60. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir61. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara62. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI63. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara64. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan65. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI66. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat RI67. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI68. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi69. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI70. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI71. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana72. Sekretaris Utama BNP2TKI73. Sekretaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo74. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah75. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional76. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha77. Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu78. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI79. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan80. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam81. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme82. Wakil Sekretaris Kabinet83. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu84. Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia85. Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia86. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang

Lampiran IISurat Direktur Jenderal PerbendaharaanNemer s-Cb1..19/PB/2014Tanggal $1 Desember 2014

Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam RangkaPenyusunan LKKL Tahun 2014 serta Persiapan Implementasi Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual

1. Penyajian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih PNBP pada LKKL terhadap piutangyang kemudian dibayar lunas setelah tanggal Neraca.

Piutang per 31 Desember 2014 yang pelunasannya dilakukan pada awal tahun 2015saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 baik Audited maupun Unauditeddisisihkan sesuai dengan kualitas piutang berdasarkan ketentuan PMK Nomor:69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan PenyisihanPiutang tidak tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara UmumNegara.

Contoh: Pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan pencatatan Kartu Piutang,Satker ABC pada Kementerian XYZ masih mempunyai Piutang sebesarRp10.000.000,00 yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2015. Kemudianpiutang tersebut dilunasi dengan setoran masing-masing pada tanggal 20 Januari2015 sebesar Rp6.000.000,00 dan pada tanggal 10 Februari 2015 sebesarRp4.000.000,00 sehingga pada saat proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun2014 piutang dimaksud telah terbayar lunas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka piutang di Neraca Satker ABC per 31 Desember2014 disisihkan sebesar Rp50.000,00 (5%0 x Rp10.000.000,00). Atas transaksipelunasan piutang tersebut, diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

2. Jaminan Penyelesaian Pekerjaan

Sesuai dengan Pasal 23 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2014 tentangPedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran2014, apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, namun telah dibayar 100%, maka:

a. PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis bahwa pekerjaan tidakdiselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% dilengkapi dengan Berita AcaraPenyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhirkepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masakontrak berakhir.

b. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataantersebut, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung KasNegara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat

rJito

diselesaikan. rl\.

Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut:

1) Apabila pencairan jaminan/garansi bank dan penyetorannya ke Kas Negaradilakukan sampai dengan 31 Desember 2014, maka:

• Penyetoran pencairan jaminan/garansi bank ke Kas Negara dilakukan olehKPPN dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yangbersangkutan, serta menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan. Buktisetor dimaksud disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakandokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban ataupelaporan.

• Pencairan jaminan/garansi bank tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutansebagai pengembalian belanja tahun anggaran berjalan pada LRA TA 2014sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan,dengan jurnal sebagai berikut:

0 115612 Piutang dari KPPN xxx

K 5xxxxx Belanja xxx xxx

• Apabila pekerjaan dimaksud menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, makaKonstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan disajikansebesar nilai kontrak dikurangi pengembalian belanja.

2) Apabila pencairan jaminan/garansi bank dan penyetorannya ke Kas Negaradilakukan setelah tanggal 31 Desember 2014, maka:

• Pada Neraca per 31 Desember 2014 disajikan Piutang PNBP sebesarpersentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, dandisisihkan dengan kualitas lancar, dengan jurnal sebagai berikut:

0 115211 Piutang PNBP xxx

K 311311 Cadangan Piutang xxx

0 311311 Cadangan Piutang xxx

K 116211 Penyisihan Piutang tidak xxxTertagih - Piutang PNBP

• Apabila pekerjaan dimaksud menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, makaKonstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan disajikansebesar nilai kontrak dikurangi Piutang PNBP.

• Pada tahun 2015, penyetoran pencairan jaminan/garansi bank ke Kas Negaradilakukan oleh KPPN dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satkeryang bersangkutan, serta menggunakan kode akun 42395x (PenerimaanKembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu). Bukti setor dimaksud t

,

disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakan dokumensumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan.

• Pencairan jaminan/garansi bank tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutanpada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) TA2015, sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapatdiselesaikan, dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas

D 219711 Utang kepada KUN xxx

K 42395x Penerimaan Kembali Belanja xxxTahun Anggaran yang Lalu

Jurnal Akrual

D 313121 Diterima dari Entitas Lain xxx

K 42395x Penerimaan Kembali Belanja xxxTahun Anggaran yang Lalu

3. Jaminan Pemeliharaan

a. Sesuai dengan dengan Pasal 22 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran NegaraAkhir tahun Anggaran 2014, disebutkan bahwa "Penerbitan SP2D untukpembayaran biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagaiberikut:

1) Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%.2) Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2014 atau

yang melampaui tahun anggaran 2014, biaya pemeliharaan dapat dibayarkanpada tahun anggaran 2014 dengan dilampiri salinan jaminan pemeliharaanyang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyaiprogram asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK, minimalsebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan denganmasa pemeliharaan serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminanbank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.

3) SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPMpembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisiko

b. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembayaran termin terakhir ataspenyerahan pekerjaan yang telah selesai dari Pihak Ketiga dapat dilakukan melaluipembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harusmenyerahkan jaminan pemeliharaan (sebesar jumlah tagihan pemeliharaan) yangditerbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai programasuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK, minimal sebesar )~

\

jumlah tagihan, dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masapemeliharaan.

c. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka atas jaminan pemeliharaaan/garansi banksebagaimana huruf b tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukupdiungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas laporan Keuangan (CalK)pada penjelasan atas Pos Belanja.

d. Perolehan aset dicatat sebagai aset definitif. Namun, jika ternyata dalam masapemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dandisetor sebagai pendapatan lain-lain (423999). Setoran pencairan jaminanpemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai aset tetap definitif. Pencairan jaminanpemeliharaan yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2014 dijurnal sebagaiberikut:

Jurnal Kas

D 219711 Utang kepada KUN xxxK 423999 Pendapatan Anggaran lain-lain xxx

Jurnal Akrual

D 313121 Diterima dari Entitas lain xxxK 423999 Pendapatan Anggaran lain- xxx

lain

4. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Dalam rangka penyusunan Neraca tahun 2014 serta persiapan pembentukan saldoawal Neraca tahun 2015 yang berbasis akrual, satker agar menyajikan Kas lainnya diBendahara Pengeluaran menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

D 111821 Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran xxx

K 219611 Pendapatan yang Ditangguhkan xxx

Digunakan untuk mencatat pendapatan satker bersangkutan, yang sampai dengantanggal pelaporan belum disetor ke Kas Negara. Misalnya, pendapatan jasa girodan pengembalian belanja yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namunbelum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

D 111821 Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran xxx

K 212191 Utang kepada Pihak Ketiga lainnya xxx

Digunakan untuk mencatat belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan,

-------------------f\

namun sampai dengan tanggal pelaporan kas tersebut masih terdapat diBendahara Pengeluaran dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Misalnya,honor kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan telah diterima SPM/SP2Dnyaoleh Bendahara Pengeluaran, namun belum diberikan kepada pegawai penerimahonor.

D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran xxx

K 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang xxxBelum Disetor

Digunakan untuk mencatat potongan pajak yang dipotong oleh BendaharaPengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran xxxK 219671 Hibah Langsung yang Belum Disahkan xxx

Digunakan untuk mencatat kas yang berasal dari hibah langsung yang belumdisahkan oleh KPPN sampai dengan tanggal pelaporan.

5. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Selama ini, seluruh kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Penerimaandisajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Pada kenyataannya, tidak seluruhkas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan merupakan hakpemerintah yang dapat diakui sebagai pendapatan. Misalnya: uang jaminan lelangpada Bendahara Penerimaan KPKNL Kementerian Keuangan, yang nantinya akandikembalikan kepada peserta lelang yang bukan merupakan pemenang lelang. Selainitu, khusus pada satuan kerja Iingkup Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan,terdapat pula kas di Bendahara Penerimaan yang merupakan pungutan pajak yangbelum disetor, seperti PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, PPnBM Impor, dansebagainya. Untuk itu, kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluarandisajikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

D 111711 Kas di Bendahara Penerimaan xxx

K 219611 Pendapatan yang Ditangguhkan xxx

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporanbelum disetor ke Kas Negara. Misalnya, PNBP yang terdapat pada BendaharaPenerimaan namun belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

D 111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan xxx

K 212192 Dana Pihak Ketiga xxx

Digunakan untuk mencatat kas di Bendahara Penerimaan yang bukan merupakanhak, sehingga tidak atau belum dapat diakui sebagai pendapatan. Misalnya, uangjaminan lelang pada Bendahara Penerimaan satker KPKNl, yang belumditentukan pemenang lelangnya.

D 111825 Kas lainnya di Bendahara Penerimaan xxx

K 219963 Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum xxxDiseter

Digunakan untuk mencatat kas di bendahara Penerimaan pada satker lingkupDitjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yang merupakan pungutan pajakyang belum diseter ke Kas Negara.

6. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penyusutan

a. Sesuai dengan PMK Nemer 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Keuangan Nemer 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang MilikNegara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nemer145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nemer94/KM.6/2013 tentang Medul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset tetappada Entitas Pemerintah Pusat, kebijakan akuntansi atas aset tetap yang diperolehsebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggalperolehan menjadi dilakukan penyusutan sejak semester II tahun 2010 sampaidengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud.

b. Terkait dengan hal tersebut, untuk meningkatkan pemahaman para penggunalaperan keuangan, setiap satker di Kll agar mengungkapkan perubahan kebijakanpenyusutan berikut dampaknya secara memadai dalam CalK. Hal ini sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam paragraph 29 Pernyataan Standar AkuntansiPemerintahan (PSAP) Nemer 10 yang menyatakan bahwa "perubahan kebijakanakuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas laperanKeuangan". Adapun infermasi yang perlu diungkapkan terkait perubahan kebijakanakuntansi penyusutan sekurang-kurangnya meliputi:

1) Dasar hukum perubahan kebijakan akuntansi penyusutan;

2) Dampak perubahan kebijakan, berupa kereksi nilai akumulasi penyusutan.