No. 7/59/DASP Jakarta, 30 Desember 2005

S U R A T E D A R A N

Perihal : Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

Menggunakan Kartu

-----------------------------------------------------------------------------

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan

Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4583), dan dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas

penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, perlu

diatur lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran

Dengan Menggunakan Kartu dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

I. TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT

PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

A. Persyaratan sebagai Penyelenggara APMK

1. Prinsipal

Prinsipal terdiri dari Prinsipal umum dan Prinsipal khusus.

Kegiatan sebagai Prinsipal umum hanya dapat dilakukan oleh

Lembaga Selain Bank, sedangkan kegiatan sebagai Prinsipal

khusus dapat dilakukan baik oleh Bank ataupun Lembaga Selain

Bank.

Untuk …

2

Untuk bertindak sebagai Prinsipal, baik Prinsipal Kartu Kredit,

Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar, Bank atau

Lembaga Selain Bank wajib terlebih dahulu melaporkan secara

tertulis rencana penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal

kepada Bank Indonesia. Laporan tertulis tersebut sekurang-

kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. jenis kegiatan APMK yang akan diselenggarakan;

b. rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal; dan

c. merek (brand name) yang digunakan.

Laporan tertulis sebagaimana tersebut di atas harus dilampiri

dokumen mengenai :

a. profil perusahaan (company profile) Bank atau Lembaga

Selain Bank tersebut; dan

b. hubungan bisnis (business arrangement) antara Prinsipal

dengan Penerbit, khusus untuk Prinsipal umum.

Hubungan bisnis tersebut antara lain berisi tata cara

penetapan dan persyaratan menjadi Penerbit, mekanisme

settlement, dan pelaksanaan kegiatan operasional lainnya

dari penerbitan kartu merek Prinsipal umum.

2. Penerbit

a. Setiap Bank dapat bertindak sebagai Penerbit, baik

Penerbit Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau

Kartu Prabayar.

b. Lembaga Selain Bank dapat bertindak sebagai Penerbit

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Lembaga …

3

1) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai

Penerbit Kartu Kredit adalah Lembaga Selain Bank

yang telah memperoleh izin dari Departemen

Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan

kegiatan Kartu Kredit.

2) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai

Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet adalah

Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan

untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan

undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga

Selain Bank tersebut.

3) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai

Penerbit Kartu Prabayar yang memerlukan

persetujuan dari Bank Indonesia adalah Lembaga

Selain Bank yang :

a) berbadan hukum Indonesia dalam bentuk

Perseroan Terbatas (PT); dan

b) memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam

penyelenggaraan Kartu Prabayar Single-purpose

single merchant atau Multi-purpose single

merchant di Indonesia paling singkat selama 2

(dua) tahun.

c. Untuk mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia,

Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan bertindak

sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b harus mengajukan permohonan secara tertulis

mengenai …

4

mengenai rencana penyelenggaraan kegiatan sebagai

Penerbit kepada Bank Indonesia, sekurang-kurangnya

memuat hal-hal sebagai berikut:

1) jenis kegiatan APMK yang akan diselenggarakan;

dan

2) rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Penerbit.

Permohonan tertulis sebagaimana tersebut di atas harus

dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari:

1) Rencana Kerja Bank yang di dalamnya

mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai

Penerbit atau rencana kerja Lembaga Selain Bank.

2) Fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah

disahkan oleh pihak yang berwenang, khusus untuk

Lembaga Selain Bank. Fotokopi akta pendirian badan

hukum tersebut harus pula dilegalisir oleh

pihak/pejabat yang berwenang.

3) Hasil analisis bisnis atas penyelenggaraan kegiatan

APMK yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke

depan, sekurang-kurangnya memuat uraian

mengenai:

a) potensi pasar yang ada;

b) segmen pasar yang akan dituju dan analisis

persaingan usaha;

c) target jumlah pemegang kartu yang ingin

dicapai;

d) rencana kerjasama dengan Prinsipal dan/atau

Acquirer, termasuk jumlah dan namanya;

e) rencana …

5

e) rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

f) target pendapatan yang akan dicapai.

4) Bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:

a) Fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok

perjanjian tertulis antara Penerbit dengan

Prinsipal, khusus untuk Prinsipal umum.

Pokok-pokok perjanjian tertulis tersebut antara

lain memuat kesepakatan antara Prinsipal umum

dan Penerbit mengenai penggunaan merek

Prinsipal umum dalam penerbitan kartu, hak

dan kewajiban masing-masing pihak, rencana

pelaksanaan kerjasama, jangka waktu, serta

mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul.

Dalam hal calon Penerbit adalah kantor cabang

Bank asing, dan perjanjian yang dilakukan

dengan Prinsipal umum merupakan Global

Agreement antara kantor pusat Bank tersebut

dengan Prinsipal umum, maka kantor cabang

Bank asing dimaksud cukup menyampaikan

pokok-pokok perjanjian dari Global Agreement

tersebut.

b) Konsep pengaturan hak dan kewajiban para

pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban

Penerbit, Acquirer, dan Pemegang Kartu.

c) Prosedur penyelesaian sengketa yang timbul

diantara para pihak, sekurang-kurangnya

meliputi: (1) mekanisme …

6

(1) mekanisme pengaturan atau penyelesaian

atas sengketa yang mungkin terjadi antara

Penerbit dengan Pemegang Kartu; dan

(2) mekanisme penyelesaian pengaduan

nasabah mengenai produk yang

diterbitkan, dan

d) Khusus untuk Lembaga Selain Bank, wajib pula

menyertakan rekomendasi dari otoritas yang

berwenang memberikan izin kelembagaan

dan/atau otoritas yang melakukan pengawasan

atas Lembaga Selain Bank tersebut.

Rekomendasi dalam hal ini antara lain

rekomendasi mengenai kondisi keuangan,

kondisi kesehatan dan kepatuhan Lembaga

Selain Bank tersebut terhadap ketentuan yang

berlaku.

5) Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko,

sekurang-kurangnya meliputi manajemen risiko

likuiditas, manajemen risiko kredit, dan/atau

manajemen risiko operasional, yang berupa:

a) Ketentuan intern yang mengatur mengenai

pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi,

sekurang-kurangnya meliputi:

(1) Penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan

proses pengendalian untuk mengelola

risiko yang timbul dari penerbitan kartu.

(2) Persetujuan …

7

(2) Persetujuan dan pengkajian ulang

terhadap aspek utama dari prosedur

pengendalian pengamanan penerbitan

kartu.

b) Prosedur pengendalian pengamanan (security

control) untuk penerbitan kartu, sekurang-

kurangnya memuat pengaturan mengenai:

(1) prosedur dan langkah pengamanan yang

dilakukan dalam penerbitan kartu, seperti

pembuatan dan penyampaian PIN, serta

penyampaian kartu kepada Pemegang

Kartu,

(2) pemisahan tugas antara proses aplikasi,

persetujuan, dan penagihan,

(3) kewenangan atau pengendalian dalam

pemberian persetujuan kepada calon

Pemegang Kartu,

(4) langkah-langkah untuk menguji keaslian

(otentikasi) identitas dan otorisasi nasabah

yang melakukan transaksi APMK,

(5) audit trail atas transaksi Pemegang Kartu,

(6) prosedur yang memadai untuk menjamin

integritas data, catatan atau arsip, dan

informasi pada transaksi APMK, dan

(7) langkah-langkah untuk melindungi

kerahasiaan informasi Pemegang Kartu.

c) Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risiko

operasional, sekurang-kurangnya memuat:

(1) penyediaan …

8

(1) penyediaan informasi mengenai manfaat

dan risiko produk sebelum nasabah

menjadi Pemegang Kartu, dan

(2) prosedur perencanaan darurat (disaster

recovery plan) dan kesinambungan usaha

(business continuity plan) yang efektif

dalam mengatasi dan meminimalkan

permasalahan yang timbul dari kejadian

yang tidak diperkirakan, yang dapat

mengganggu kelancaran operasional

sistem APMK.

6) Bukti kesiapan operasional, sekurang-kurangnya

meliputi:

a) rencana struktur organisasi dan kesiapan

sumber daya manusia; dan

b) rencana peralatan dan sarana usaha, sekurang-

kurangnya memuat informasi mengenai:

(1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan

untuk kegiatan operasional, dan

(2) peralatan teknis terkait sistem (hardware

dan software) serta jaringan yang akan

digunakan.

3. Acquirer

a. Acquirer dalam penyelenggaraan kegiatan APMK terdiri

dari Financial Acquirer dan Technical Acquirer.

b. Setiap …

9

b. Setiap Bank dapat bertindak sebagai Financial Acquirer

baik Financial Acquirer Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu

Debet, dan/atau Kartu Prabayar.

c. Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai

Financial Acquirer Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet,

dan/atau Kartu Prabayar adalah Lembaga Selain Bank yang

memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan ketentuan

yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

d. Untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Bank

dan Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai

Financial Acquirer sebagaimana tersebut di atas harus

mengajukan permohonan secara tertulis mengenai rencana

penyelenggaraan kegiatan sebagai Financial Acquirer

kepada Bank Indonesia, yang sekurang-kurangnya memuat

hal-hal sebagai berikut:

1) jenis kegiatan APMK yang akan dilakukan oleh

Financial Acquirer; dan

2) rencana waktu dimulainya penyelenggaraan sebagai

Financial Acquirer.

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud di atas harus

dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari:

1) Rencana Kerja Rencana Bank yang di dalamnya

mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai

Financial Acquirer atau rencana kerja Lembaga

Selain Bank.

2) Fotokopi …

10

2) Fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah

disahkan oleh pihak yang berwenang, khusus untuk

Lembaga Selain Bank. Fotokopi akta pendirian badan

hukum tersebut harus pula dilegalisir oleh

pihak/pejabat yang berwenang.

3) Hasil analisis bisnis atas kegiatan Financial Acquirer

yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan,

sekurang-kurangnya memuat :

a) potensi pasar yang ada;

b) segmen pasar yang akan dituju dan analisis

persaingan usaha;

c) rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit,

dan Technical Acquirer, termasuk jumlah dan

namanya;

d) rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

e) target pendapatan yang akan dicapai.

4) Bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:

a) fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok

perjanjian tertulis antara Financial Acquirer

dengan Penerbit dan/atau penyedia barang

dan/atau jasa;

b) pengaturan mengenai hak dan kewajiban para

pihak seperti pengaturan hak dan kewajiban

Financial Acquirer, Penerbit, dan/atau

penyedia barang dan/atau jasa.

c) prosedur penyelesaian sengketa yang timbul

diantara para pihak. Prosedur penyelesaian

sengketa …

11

sengketa dalam hal ini antara lain meliputi

mekanisme pengaturan atau penyelesaian atas

sengketa yang mungkin terjadi antara Financial

Acquirer dengan Penerbit dan/atau penyedia

barang dan/atau jasa; dan

d) Khusus untuk Lembaga Selain Bank, wajib pula

menyertakan rekomendasi dari otoritas yang

berwenang memberikan izin kelembagaan

dan/atau otoritas yang melakukan pengawasan

atas Lembaga Selain Bank tersebut.

Rekomendasi dalam hal ini antara lain

rekomendasi mengenai kondisi keuangan,

kondisi kesehatan, dan kepatuhan Lembaga

Selain Bank tersebut terhadap ketentuan yang

berlaku.

5) Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, yang

antara lain meliputi manajemen risiko likuiditas,

manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko

operasional. Dokumen kesiapan penerapan

manajemen risiko tersebut berupa pengaturan

pengendalian pengamanan (security control) oleh

Financial Acquirer terhadap sistem yang digunakan,

yang memuat:

a) prosedur yang memadai untuk menjamin

integritas data, catatan atau arsip, dan informasi

pada transaksi APMK,

b) langkah-langkah …

12

b) langkah-langkah untuk menguji keaslian

(otentikasi) identitas dan otorisasi nasabah yang

melakukan transaksi APMK,

c) audit trail atas transaksi yang diproses melalui

sistem Financial Acquirer,

d) langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan

data Pemegang Kartu yang diproses melalui

sistem Financial Acquirer, termasuk sistem

yang disediakan oleh Technical Acquirer

apabila Financial Acquirer tersebut

bekerjasama dengan Technical Acquirer,

e) langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan

data Pemegang Kartu yang tersimpan pada

sistem penyedia barang dan/atau jasa yang

bekerjasama dengan Financial Acquirer, dan

f) prosedur perencanaan darurat (disaster

recovery plan) dan kesinambungan usaha

(business continuity plan) yang efektif dalam

mengatasi dan meminimalkan permasalahan

yang timbul dari kejadian yang tidak

diperkirakan yang dapat mengganggu

kelancaran operasional sistem APMK.

6) Bukti kesiapan operasional sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan butir 2.c.6).

B. Penyampaian Laporan dan Permohonan Persetujuan

Penyampaian laporan bagi Bank atau Lembaga Selain Bank

yang akan bertindak sebagai Prinsipal dan penyampaian permohonan

persetujuan …

13

persetujuan bagi Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan

bertindak sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer dilakukan

oleh:

1. kantor pusat Bank atau Lembaga Selain Bank, jika Bank atau

Lembaga Selain Bank tersebut berkantor pusat di wilayah

Indonesia, atau

2. kantor cabang Bank atau kantor cabang/kantor perwakilan

Lembaga Selain Bank di Indonesia, jika Bank atau Lembaga

Selain Bank tersebut berkantor pusat di luar wilayah Indonesia.

Laporan dan permohonan persetujuan sebagaimana tersebut di atas

disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagaimana

dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini.

C. Pemrosesan Permohonan Persetujuan

Atas permohonan tertulis yang disampaikan oleh Bank atau Lembaga

Selain Bank yang akan menjadi Penerbit dan/atau Financial Acquirer,

Bank Indonesia memberikan tanggapan yang berisi penolakan atau

persetujuan.

Tata cara pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan APMK

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk penyelenggaraan kegiatan APMK yang permohonannya

disampaikan kepada Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan

Sistem Pembayaran, tata cara pemberian persetujuan dilakukan

sebagai berikut:

a. Pemberian …

14

a. Pemberian tanggapan berupa persetujuan atau penolakan

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat

puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan beserta

dokumen diterima secara lengkap oleh Direktorat Akunting

dan Sistem Pembayaran.

b. Untuk dapat memberikan tanggapan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, Direktorat Akunting dan Sistem

Pembayaran melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dan

kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau

Lembaga Selain Bank;

2) pemeriksaan langsung (on site supervision) ke Bank

dan/atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan

untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen

yang diajukan, jika diperlukan; dan

3) khusus untuk permohonan dari Bank, meminta

rekomendasi kepada satuan kerja terkait di Bank

Indonesia yang menangani pengawasan perbankan atas

kondisi keuangan, tingkat kesehatan, dan kepatuhan

Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk

informasi apabila terdapat permasalahan-permasalahan

yang dihadapi Bank tersebut.

c. Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen dan

pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada butir

b.1) dan butir b.2) telah dilakukan, dan dengan

mempertimbangkan rekomendasi dari pengawas perbankan

sebagaimana dimaksud pada butir b.3) atau rekomendasi

dari …

15

dari otoritas yang berwenang memberikan izin

kelembagaan dan/atau otoritas yang melakukan

pengawasan atas Lembaga Selain Bank, Direktorat

Akunting dan Sistem Pembayaran melakukan:

1) Penolakan, jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam butir b.1), butir b.2) dan/atau rekomendasi yang

ada tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau

menunjukkan hasil yang tidak baik.

Selanjutnya Direktorat Akunting dan Sistem

Pembayaran menyampaikan surat penolakan dengan

menyebutkan alasan penolakan disertai pengembalian

seluruh lampiran dokumen yang telah disampaikan

oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.

Bank atau Lembaga Selain Bank yang permohonannya

ditolak dapat mengajukan kembali surat permohonan

persetujuan kepada Direktorat Akunting dan Sistem

Pembayaran, dengan memenuhi seluruh persyaratan

dan tata cara pengajuan permohonan persetujuan

sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini; atau

2) Persetujuan, apabila hasil evaluasi sebagaimana dalam

butir b.1) dan butir b.2) memenuhi seluruh persyaratan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan rekomendasi

yang ada menunjukkan hasil baik.

Selanjutnya Direktorat Akunting dan Sistem

Pembayaran menyampaikan surat persetujuan kepada

Bank …

16

Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan

untuk bertindak sebagai Penerbit dan/atau Financial

Acquirer.

Khusus untuk Bank, pelaporan pengoperasian mesin ATM

kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan atau

Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi dapat dilakukan setelah

adanya persetujuan penerbitan Kartu ATM oleh Direktorat

Akunting dan Sistem Pembayaran.

2. Untuk penyelenggaraan kegiatan APMK yang dilakukan oleh

Bank umum yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip

syariah (Bank Umum Syariah) atau oleh Unit Usaha Syariah

(UUS), pemberian persetujuan atau penolakan atas

penyelenggaraan kegiatan APMK tersebut dilakukan oleh Bank

Indonesia c.q Direktorat Perbankan Syariah dengan tata cara

sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan UUS.

D. Pelaksanaan Kegiatan APMK

1. Untuk persetujuan yang diberikan oleh Direktorat Akunting dan

Sistem Pembayaran, pelaksanaan kegiatan APMK dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila permohonan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk

bertindak sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer

disetujui, maka dalam jangka waktu paling lambat 45

(empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal

persetujuan diberikan, Bank atau Lembaga Selain Bank

tersebut harus melaksanakan kegiatannya sebagai Penerbit

dan/atau Financial Acquirer. b. Apabila …

17

mengatur …

b. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah

mendapat persetujuan sebagai Penerbit dan/atau Financial

Acquirer telah melaksanakan kegiatannya, Bank atau

Lembaga Selain Bank tersebut melaporkan secara tertulis

dimulainya kegiatan sebagai Penerbit dan/atau Financial

Acquirer kepada Direktorat Akunting dan Sistem

Pembayaran.

c. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b

disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung

sejak tanggal dimulainya kegiatan tersebut.

d. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu 45 (empat puluh

lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank

atau Lembaga Selain Bank yang telah mendapat persetujuan

sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer belum

melaksanakan kegiatannya, Bank atau Lembaga Selain Bank

tersebut melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia

mengenai alasan belum dapat dilaksanakannya kegiatan

tersebut dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan tersebut.

e. Laporan tertulis mengenai belum dapat dilaksanakannya

kegiatan sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer

sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan paling

lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

berakhirnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Untuk persetujuan yang diberikan oleh Direktorat Perbankan

Syariah, pelaksanaan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah

atau UUS, dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang

18

mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan

UUS.

E. Penundaan atau Pembatalan Persetujuan

1. Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

dapat menunda pemberlakuan persetujuan yang telah diberikan

kepada Penerbit dan/atau Financial Acquirer apabila sampai

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a,

Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut belum dapat

melaksanakan kegiatannya.

2. Selain karena kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1,

Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

dapat menunda persetujuan yang telah diberikan apabila kondisi

keuangan Bank memburuk, adanya rekomendasi dari otoritas

pengawas Lembaga Selain Bank untuk menunda berlakunya

persetujuan yang telah diberikan kepada Lembaga Selain Bank

tersebut, atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga

Selain Bank yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak

yang terkait dalam kegiatan APMK dan/atau perekonomian

nasional.

3. Jangka waktu penundaan persetujuan oleh Bank Indonesia c.q

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan dengan memperhatikan

kondisi Penerbit dan/atau Financial Acquirer, permasalahan

yang dihadapi oleh Penerbit dan/atau Financial Acquirer, serta

faktor lain yang terkait.

4. Penerbit dan/atau Financial Acquirer baru dapat memulai

kegiatannya setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis

mengenai …

19

mengenai pencabutan penundaan persetujuan dari Bank

Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

5. Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

dapat membatalkan persetujuan yang telah diberikan apabila

kondisi keuangan Bank memburuk, adanya rekomendasi dari

otoritas pengawas Lembaga Selain Bank untuk membatalkan

persetujuan yang telah diberikan kepada Lembaga Selain Bank

tersebut, atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga

Selain Bank yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak

yang terkait dalam kegiatan APMK dan/atau perekonomian

nasional.

6. Penundaan atau pembatalan atas persetujuan yang telah diberikan

kepada Bank Umum Syariah atau UUS sebagai Penerbit dan/atau

Financial Acquirer dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah

dan UUS.

II. PENGHENTIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN APMK

1. Penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara dapat dilakukan oleh

Bank Indonesia atau atas permohonan dari Penyelenggara yang

bersangkutan.

2. Bank Indonesia melakukan penghentian secara tetap penyelenggaraan

kegiatan APMK dalam hal:

a. Penyelenggara kegiatan APMK tidak memenuhi ketentuan Bank

Indonesia setelah dikenakan sanksi penghentian sementara;

b. Terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap yang menghukum Penyelenggara untuk menghentikan

kegiatan …

20

kegiatan APMK yang dilakukannya atau adanya permintaan

tertulis/rekomendasi dari otoritas yang berwenang melakukan

pengawasan terhadap Penyelenggara APMK; atau

c. Adanya permintaan tertulis/rekomendasi kepada Bank Indonesia

dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan

kegiatan usaha Penyelenggara, atau otoritas pengawas dimaksud

telah menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara.

3. Dalam hal Penyelenggara akan menghentikan kegiatan APMK yang

dilakukannya, Penyelenggara dimaksud harus melaporkan secara

tertulis kepada Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem

Pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Penyelenggara

menghentikan kegiatannya.

4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sekurang-kurangnya

memuat hal-hal sebagai berikut:

a. alasan penghentian kegiatan; dan

b. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara dan

Pemegang Kartu;

5. Bank Indonesia atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angka 2 atau atas dasar laporan penghentian kegiatan oleh

Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 3, menyampaikan

surat penegasan kepada Penyelenggara mengenai penghentian

kegiatan tersebut dan sekaligus mencabut persetujuan yang telah

diberikan.

6. Pelaksanaan penghentian kegiatan oleh Penyelenggara harus

dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q Direktorat

Akunting dan Sistem Pembayaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan. 7. Dalam …

21

7. Dalam hal Penyelenggara yang telah menghentikan kegiatannya

tersebut akan menyelenggarakan kembali kegiatan APMK,

Penyelenggara tersebut harus mengajukan permohonan tertulis

sebelum melakukan kegiatannya dengan memenuhi seluruh

persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

III. LAIN-LAIN

1. Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit

dan sekaligus sebagai Financial Acquirer, selain wajib memenuhi

persyaratan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada butir I.A.2

wajib pula memenuhi persyaratan sebagai Financial Acquirer

sebagaimana dimaksud butir I.A.3.

2. Permohonan persetujuan untuk Bank dan/atau Lembaga Selain Bank

yang akan bertindak sebagai Penerbit dan sekaligus sebagai Financial

Acquirer sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disampaikan

dalam satu permohonan.

3. Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh

persetujuan sebagai Penerbit dan akan melakukan kegiatan sebagai

Financial Acquirer dan/atau Technical Acquirer harus melaporkan

secara tertulis rencana kegiatan sebagai Financial Acquirer dan/atau

Technical Acquirer kepada Bank Indonesia.

Laporan tertulis sebagaimana tersebut di atas harus dilampiri dengan:

a. Bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa:

1) Fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian

tertulis antara:

a) Financial Acquirer dengan Penerbit lain dan penyedia

barang dan/atau jasa; atau

b) Technical Acquirer …

22

b) Technical Acquirer dengan Penerbit lain, Financial

Acquirer lain, dan penyedia barang dan/atau jasa.

2) Pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara:

a) Financial Acquirer dengan Penerbit lain dan penyedia

barang dan/atau jasa; atau

b) Technical Acquirer dengan Penerbit lain, Financial

Acquirer lain, dan penyedia barang dan/atau jasa.

3) Prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara para

pihak.

b. Bukti kesiapan manajemen likuiditas, khusus untuk Financial

Acquirer, antara lain meliputi:

1) mekanisme pemenuhan kewajiban Financial Acquirer, dan

2) mekanisme dalam hal Financial Acquirer mengalami gagal

bayar (failure to settle).

4. Penerbit dan/atau Financial Acquirer yang akan bekerjasama dengan

Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching wajib meminta

Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tersebut untuk

melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

Permintaan Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut dilakukan

secara tertulis atau dimuat dalam Perjanjian antara Penerbit dan/atau

Financial Acquirer dengan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan

Switching.

5. Laporan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching kepada

Bank Indonesia sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. rencana waktu dimulainya kerjasama;

b. nama dan jumlah Penerbit dan/atau Financial Acquirer yang telah

bekerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan

Switching …

23

Switching; dan

c. bukti pemenuhan standar uji keamanan sistem dari Technical

Acquirer dan/atau Perusahaan Switching berdasarkan hasil

pemeriksaan security auditor yang independen.

6. Penyampaian Laporan

Laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini disampaikan

kepada:

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia

Gedung D Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10110

IV. KETENTUAN PERALIHAN

1. Bank dan Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan

kegiatan APMK baik sebagai Prinsipal, Penerbit, dan/atau Financial

Acquirer sebelum tanggal 28 Desember 2004 wajib melaporkan secara

tertulis kepada Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan

kegiatannya.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memuat:

a. Profil perusahaan (company profile) dari Penyelenggara kegiatan

APMK, sekurang-kurangnya meliputi:

1) nama, tempat, dan kedudukan perusahaan,

2) bidang usaha perusahaan sesuai yang tercantum dalam Tanda

Daftar Perusahaan, khusus untuk Lembaga Selain Bank,

3) sejarah singkat perusahaan,

4) informasi tentang kegiatan APMK yang telah

diselenggarakan, dan

5) pihak …

24

5) pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara tersebut.

b. Khusus untuk Penyelenggara yang berupa Lembaga Selain Bank,

laporan tersebut harus disertai pula dengan fotokopi akta

pendirian badan hukum atau fotokopi akta pendirian badan usaha

yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.

3. Laporan yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 2

wajib telah diterima oleh Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan

Sistem Pembayaran paling lambat tanggal 31 Januari 2006.

4. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah bertindak sebagai

Prinsipal khusus dan Lembaga Selain Bank yang telah bertindak

sebagai Prinsipal umum, yang telah memiliki kantor perwakilan

(representative office) di wilayah Indonesia dan akan meningkatkan

status kantornya menjadi kantor cabang wajib melaporkan secara

tertulis rencana peningkatan status kantornya tersebut kepada Bank

Indonesia.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MOHAMAD ISHAK DIREKTUR AKUNTING

DAN SISTEM PEMBAYARAN