s-pl-021-14-00-petunjuk awal untuk wp baru - badan
TRANSCRIPT
Kementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal Pajak
Petunjuk Awal
Wajib Pajak Baru(Badan)
PJ.091/PL/S/021/2014-00
Kewajiban PPh (Badan)
Daftar
Hitung
Bayar
Lapor
Kewajiban Perpajakan Lainnya
PPh Pasal 21/26
PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 4 ayat (2)
PPN dan PTLL
Sanksi Administasi Atas Keterlambatan Pembayaran/Penyetoran dan PelaporanPajak
KEWAJIBAN
PAJAK PENGHASILAN
BADAN
DAFTAR
HITUNG
BAYAR
LAPOR
DAFTAR
SUBJEK PAJAK
Orang Pribadi (OP)
Warisan
yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
Badan
Bentuk Usaha Tetap (BUT)
perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan
(Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Pajak Penghasilan (PPh))
Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Dearah (BUMD), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap (BUT).
7(Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh dan Pasal 1 Angka 3 UU KUP)
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuanbaik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi :
(Pasal 2A UU PPh)
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
ORANG PRIBADI:
-Dimulai pada saat OP tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempattinggal di Indonesia dan
- Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
BADAN:
-Dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukandi Indonesia dan
-Berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan diIndonesia
WARISAN YANG BELUM TERBAGI:
- Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan
- Berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Wilayah tempat kedudukan
BADAN
Pasal 2 PP nomor 74 tahun 2010
Syarat Subjektif
Syarat Objektif
Meliputi:WP Badan yang memiliki kewajibanperpajakan sebagai pembayar pajak(PPh) dan pemotong dan/ataupemungut pajak.(Pasal 2 ayat (3) huruf c PER-20/PJ/2013 s.t.d.d. PER-38/PJ/2013)
Bagi Wajib Pajak badan yang berorientasi pada profit (profit oriented):
1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian danperubahan bagi WP badan dalam negeri, atau suratketerangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentukusaha tetap;
2. fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, ataufotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggaldari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnyaLurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawabadalah Warga Negara Asing; dan
Pasal 6 ayat (1) huruf c PER-20/PJ/2013 s.t.d.d. PER-38/PJ/2013
3. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yangditerbitkan oleh instansi yang berwenang atau suratketerangan tempat kegiatan usaha dari PejabatPemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atauKepala Desa atau lembar tagihan listrik dari PerusahaanListrik/bukti pembayaran listrik.
Pasal 6 ayat (1) huruf c PER-20/PJ/2013 s.t.d.d. PER-38/PJ/2013
Bagi Wajib Pajak Badan yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented):
1. fotokopi e-KTP salah satu pengurus badanatau organisasi; dan
2. surat keterangan domisili dari pengurusRukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
Pasal 6 ayat (1) huruf d PER-20/PJ/2013 s.t.d.d. PER-38/PJ/2013
Outline
HITUNG
Seluruh Wajib Pajak Badan
14
WAJIB PEMBUKUAN
Kewajiban Pembukuan
Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia denganketentuan:
• memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan ataukegiatan usaha yang sebenarnya;
• menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uangrupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalambahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;
• prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas;
• perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahunbuku harus mendapat persetujuan dari Direktur JenderalPajak;
Kewajiban Pembukuan (lanjutan)
• sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
• pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
Note:
Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia.
BAGAIMANA
MENGHITUNG
PAJAK?
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL
PENGHASILAN KENA PAJAK
PPh TERUTANG
KREDIT PAJAK
DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA
TELAH DIBAYAR SENDIRI
KURANG/LEBIH BAYAR
XXXX(XXX)
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
JUMLAH KREDIT PAJAK XXXX
(+)
(-)
KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF
XXXX
JUMLAH SELURUH PENGHASILAN BRUTO XXXX
BIAYA XXXX(-)
(+)PENGHASILAN NETO FISKAL
KOMPENSASI KERUGIAN
XXXX(-)
XXXX
XXXX
KLASIFIKASI PENGHASILAN
OBJEK PAJAK
OBJEK PAJAK FINAL
(Pasal 4 ayat (2) UU PPh)
OBJEK PAJAK NON FINAL
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
NON OBJEK PAJAK
(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
19(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
1• Penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
2• Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3• Laba usaha
4• Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5
• penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya danpembayaran tambahan pengembalian pajak
6
• bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalianutang
20(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
7• Dividen
8• Royalti
9
• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10• Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11
• Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
12• Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13• Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14• Premi asuransi
15
• Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas
16
• Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belumdikenakan pajak
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
17• Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18• Imbalan bunga sesuai UU KUP
19• Surplus Bank Indonesia
PPh final (dibayar sendiri atau dipotong pihak lain) tidak dapatdikreditkan.
Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, danmemelihara (3M) penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapatdikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhirtahun (dalam SPT Tahunan PPh).
Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabung dalampenghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja.
24
penghasilan berupabunga depositodan tabunganlainnya, bunga
obligasi dan suratutang negara, danbunga simpananyang dibayarkan
oleh koperasikepada anggotakoperasi orang
pribadi;
penghasilan berupahadiah undian;
penghasilan daritransaksi saham
dan sekuritaslainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di
bursa, dan transaksipenjualan sahamatau pengalihan
penyertaan modal pada perusahaanpasangannya yang
diterima olehperusahaan modal
ventura;
penghasilan daritransaksi
pengalihan hartaberupa tanah
dan/ataubangunan, usahajasa konstruksi,
usaha real estate, dan persewaantanah dan/ataubangunan; dan
Penghasilan atas usaha WP yang
memiliki peredaran bruto tertentu.
(Pasal 4 ayat (2) UU PPh)
25
a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaanyang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yangditentukan pemerintah;
2. harta hibahan, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakanb. warisan;c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;d. natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah;e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada OP yaitu: asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WPdalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal padabadan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesiadengan syarat tertentu;
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkan oleh Menteri Keuangan;
(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiundalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan denganKeputusan Menteri Keuangan;
i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dariperseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atassaham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modalventura;
l. beasiswa;m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga
nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ataubidang penelitian dan pengembangan dengan syarat tertentu;
n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BadanPenyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu;
(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M)penghasilan termasuk: Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan kegiatan usaha; Biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal; Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan (untuk OP); Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta; Kerugian dari selisih kurs; Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesia;
27(Pasal 6 UU PPh)
Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan (Pasal 6 UU PPh);
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan
memenuhi syarat tertentu (Pasal 6 UU PPh);
Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib (PP
Nomor 60 Tahun 2010);
Pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak
tertagih khusus untuk usaha bank, leasing, cadangan
untuk usaha asuransi, Penjamin LPS, cad. Penanaman
kembali hutan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha
pertambangan, dan cad. Biaya penutupan limbah (KMK
Nomor : 204/KMK.04/2000);28
- Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (maksimal 5
tahun sebelumnya) (Pasal 6 UU PPh)
- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan yang terbatas berupa: (PMK Nomor
83/PMK.03/2009)
Biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai,
Natura dan kenikmatan di daerah terpencil,
Natura berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
(baju seragam satpam),
Biaya sarana antar jemput pegawai
29
- Sumbangan Khusus untuk : (Pasal 6 UU PPh)
• Bencana Nasional,• Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
Indonesia,• Pembangunan infrastruktur sosial,• Fasilitas pendidikan , dan• Pembinaan olahraga
- Untuk biaya kendaraan sedan, sejenis boleh dibebankan50% (Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP - 220/PJ./2002)
- Untuk biaya telepon seluler dapat dibebankan 50%(KEP-220/PJ./2002)
30
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun
Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atauanggota
Pembentukan dan pemupukan dana cadangan
Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh WP OP
Penggantian/ imbalan pekerjaan/jasa yg diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihakyang mempunyai hubungan istimewa
Pasal 9 UU PPh
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
Pajak Penghasilan
Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atauorang yang menjadi tanggungan
Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroankomanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
Sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan
Pasal 9 UU PPh
Penyusutan atas pengeluaran:
untuk pembelian, pendirian, penambahan,
perbaikan, atau perubahan harta berwujud,
kecuali tanah yang berstatus hak milik, hakguna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai,
yang dimiliki dan digunakan untukmendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan yang mempunyai masa manfaatlebih dari 1 (satu) tahun.
33(Pasal 11 ayat (1) UU PPh )
Dilakukan :1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama
masa manfaat yang telah ditentukan bagi hartatersebut (metode Garis Lurus) ayat (1)
2. dalam bagian-bagian yang menurun selamamasa manfaat, yang dihitung dengan caramenerapkan tarif penyusutan atas nilai sisabuku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisabuku disusutkan sekaligus, dengan syaratdilakukan secara taat asas (metode SaldoMenurun) ayat (2)
34(Penjelasan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU PPh )
Kelompok Harta
Berwujud
Masa
ManfaatGaris Lurus Saldo Menurun
I. Bukan bangunan
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
II. Bangunan
Permanen
Tidak Permanen
20 tahun
10 tahun
5%
10%
35(Pasal 9 ayat (6) UU PPh )
Daftar KelompokHarta (PMK no.
96/PMK.03.2009)
Amortisasi atas pengeluaran :
untuk memperoleh harta tak berwujud (hakcipta, hak paten, dan lainnya) dan pengeluaranlainnya termasuk biaya perpanjangan hak gunabangunan, hak guna usaha, hak pakai, danmuhibah (goodwill)
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun
yang dipergunakan untuk mendapatkan,menagih, dan memelihara penghasilan
36(Pasal 11A UU PPh )
Dilakukan :• dalam bagian-bagian yang sama besar (Garis
Lurus)• dalam bagian-bagian yang menurun selama
masa manfaat, yang dihitung dengan caramenerapkan tarif amortisasi atas pengeluarantersebut atau atas nilai sisa buku dan padaakhir masa manfaat diamortisasi sekaligusdengan syarat dilakukan secara taat asas.(Saldo Menurun)
37(Pasal 11A ayat (1) UU PPh )
Kelompok Harta
Tak Berwujud
Masa
Manfaat
Tarif Amortisasi
Garis
Lurus
Saldo
Menurun
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
38(Pasal 11A ayat (2) UU PPh )
Tarif PPh Badan
Omzet di atas 50 M (Pasal 17 ayat (1)
huruf b & ayat (2a) UU PPh)
Tarif sebelum tahun pajak
2009
Tarif tahun pajak 2009
Tarif tahun pajak 2010 s.d. sekarang
Omzet s.d. 50 M (Pasal 31E UU PPh)
Perseroan terbuka (tbk) (Pasal 17 ayat (2b) UU
PPh)
Note:Apabila WP Badan memenuhi kategori memiliki peredaran bruto tertentu (s.d. 4,8 Milyar per tahun), maka WP Badan tersebut dikenakan PPh Final dengan tarif 1% per bulan (PP No. 46 Tahun 2013).
Tahun Lapisan Penghasilan Tarif
Sebelum Tahun 2009
s.d Rp 50.000.000 10%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp 100.000.000 15%
Di atas Rp100.000.000 30%
Tahun 2009 28 %
Tahun 2010 - sekarang 25 %
(Pasal 17 ayat (1) huruf b & ayat (2a) UU PPh)
Omzet sampai dengan 4,8 M
• pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17
Sisa omzet yang telah dikurangi bagian 4,8 M
• tetap menggunakan tarif pasal 17
Bagian Omzet Tahun 2009 Tahun 2010
Bagian omzet s.d. 4,8 M 14 % 12.5%
Bagian omzet 4,8 s.d. 50 M 28 % 25 %
(Pasal 31E UU PPh )
Untuk Perseroan Terbuka (minimal 40% saham dimiliki publik)mendapatkan pengurangan tarif 5%
Tarif pajak 2009 = 23%Tarif Pajak 2010 s.d. sekarang = 20%
(Pasal 17 ayat (2b) UU PPh)
Persyaratan:a. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
b. Saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;c. masing-masing Pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%
dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dand. Ketentuan huruf a, b, dan c tersebut harus dipenuhi dalam waktu paling
singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak.
Pemotongan dan/atau pemungutan PPh:- PPh Pasal 22 (Pemungutan PPh atas impor atau transaksi
tertentu lainnya)- PPh Pasal 23 (Pemotongan PPh antara lain atas persewaan
harta selain tanah dan/atau bangunan)
Pembayaran PPh oleh Wajib Pajak sendiri (angsuran PPh Pasal 25)
PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24)
Kredit Pajak PPh Pasal 24
• Besarnya PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalahyang lebih kecil antara:
a. PPh yang dipotong/dibayarkan di luar negeri; atau
b. Batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN).
44
Batas maksimum KPLN =Penghasilan di Luar Negeri
Penghasilan Kena Pajakx PPh Terutang
Jika Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari pada Penghasilan di Luar Negeri:-- Batas maksimum KPLN adalah sebesar PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak
PPh Kurang Bayar:- PPh terutang > kredit pajak- Kekurangan pembayaran (PPh Pasal 29) harus
dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan ke KPP.
PPh Lebih Bayar:- PPh terutang < kredit pajak
Outline
BAYAR
1. Pembayaran dalam tahun berjalan:
a. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25
b. Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain
c. Pembayaran PPh yang bersifat final
2. Pembayaran pada akhir tahun pajak (PPh Pasal 29)
Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25
• Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahunberjalan
• Paling lama tanggal 15 bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir
48
Angsuran PPh Pasal 25 =PPh terutang – Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24)
12
Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Badan Baru
• PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas)
49
Angsuran PPh Pasal 25 =Tarif PPh x (Pengh. Neto Sebulan Disetahunkan)
12
PerMenkeu No. 255/PMK.03/2008 stdd PerMenkeu No. 208/PMK.03/2009
Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain
• Pemungutan PPh pasal 22Cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahunberjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lainsehubungan dengan impor barang.
• Pemotongan PPh Pasal 23Cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melaluipemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkanoleh pihak lain antara lain dividen, royalti, sewa selaintanah dan/atau bangunan, jasa teknik, jasamanajemen, jasa konsultan, dan jenis jasa lainnya.
50
Pembayaran PPh Yang Bersifat Final
Antara lain:
• Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
• Persewaan tanah dan/atau bangunan
• Penghasilan atas usaha WP yang memilikiperedaran bruto tertentu (PP No. 46 Tahun2013).
51
SSP Standar(PER-38/PJ./2009 s.t.d.t.d. PER-24/PJ./2013)
Terdiri 4 lembar :
Lembar ke 1: untuk Arsip WP
Lembar ke 2: untuk KPPN
Lembar ke 3: untuk dilaporkan oleh WP ke KPP
Lembar ke 4: untuk Bank Persepsi/Kantor Pos dan
Giro
52
Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
53
KAP & KJS PPh Pasal 25/29 Badan
• pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang terutang
KAP : 411126, KJS : 100
• pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
KAP : 411126, KJS : 200
Outline
LAPOR
Badan wajib:
- mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan(SPT PPh) Masa dan Tahunan, dan
- menyampaikannya ke KPP tempat terdaftar.
Media PenyampaianSPT Tahunan
Langsung
KPP/KP2KP
Tempat lain
Pojok Pajak
Drop Box
Mobil Pajak
Kantor Pos
Perusahaan ekspedisi/kurir
e-Filing
dengan bukti pengirimansurat ke KPP tempat WP
terdaftar
Media Penyampaian SPT Tahunan
Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan
Kewajiban Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 25 Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *)
PPh Pasal 4 ayat (2) “Setor Sendiri”
Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *)
PPh Pasal 29 Paling lama dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan
Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
*) SSP atas pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilandengan peredaran bruto tertentu yang telah mendapat validasi NTPN, tidak perlu melaporkan SPT Masa.
Outline
KEWAJIBAN
PERPAJAKAN LAINNYA
Pemotong PPh Pasal 21/26
Gaji, upah , honorarium, insentif, imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun
PemotongPPh Pasal 23/26
Bunga, Dividen, Royalti, Sewa Selain tanah dan/atau bangunan, dan Imbalan Jasa
Pemotong PPh Pasal 4(2)
PPh yang bersifat final, misal : sewa tanah dan/ataubangunan, hadiah undian, dan lain-lain
PKP (PPN & PPnBM)
Pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM
PPh PASAL 21/26
• Wajib Pajak (WP) Badan wajib memotong PPh Pasal21/26, antara lain atas pembayaran:
- Gaji Karyawan
- Pesangon
- Tenaga Ahli
• Tata cara penghitungan mengikuti ketentuanPeraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ/2012.
PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI
TIDAK BERKESINAMBUNGAN
BERKESINAMBUNGAN
PENSIUNAN
TETAP
TIDAK TETAP
Ph NETO - PTKP
BULANAN
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
(50% X Ph Bruto) Kumulatif
50 % x Ph Bruto
Ph NETO - PTKPBERKALA
Ph BRUTO – 200 RIBU
Ph BRUTO(>2,025jt s.d.7jt) –
PTKP Harian
Ph Bruto Kumulatif
BERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1)
((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) Kumulatif
PESERTA KEGIATAN
Ph BRUTO(>7jt) – PTKP
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
Ph Bruto
PPh PASAL 23/26
• Dividen
• Bunga / Diskonto Obligasi
• Royalti
• Sewa selain tanah dan bangunan
• Jasa teknik
• Jasa manajemen
• Jasa konsultan
• Jasa lain sebagaimana diatur dalam PMK No. 244/PMK.03/2008.
WP Badan wajib memotong PPh Pasal 23/26, antara lain ataspembayaran:
Tarif PPh PASAL 23/26
WP Badan wajib memungut PPh Pasal 23, antara lain atas pembayaran:
Tarif bagi tidak punya NPWP lebih besar 100%
• SEWA (SELAIN SEWA TANAH DAN BANGUNAN)• IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN :
- JASA TEKNIK- JASA MANAJEMEN- JASA KONSULTAN- JASA LAIN YG DITETAPKAN PERATURAN MENKEU (PMK No.
244/PMK.03/2008)
• BUNGA (kecuali bank) • ROYALTI• HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh Ps. 21
15%
TARIF 2%
30%
4%
Punya NPWP
Tdk PunyaNPWP
TARIF
WP Badan wajib memungut PPh Pasal 26, antara lain atas pembayaran:
• ROYALTI dan/atau Jasa Manajemen ke Luar Negeri TARIF 20% atau Tax Treaty (P3B)
PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunandiatur dalam PP Nomor 29 Tahun 1996 stdd PP Nomor 5 Tahun 2002, KMK-394/KMK.04/1996 stdd KMK Nomor 120/KMK.03/2002, dan KeputusanDirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002. Pokok-pokok ketentuan sbb:
PPh Final atas Sewa Tanah/Bangunan
Besarnya PPh yang dipotong atas penghasilan dari sewa tanahdan/atau bangunan adalah 10 % dari jumlah bruto nilai persewaantanah dan/atau bangunan dan bersifat final, baik penghasilantersebut diterima oleh Orang Pribadi maupun badan.
Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semuajumlah yang dibayarkan atau terutang berkaitan dengan tanahdan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biayapemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan servicecharge baik yang perjanjiannya dibuat terpisah maupun yangdisatukan.
PPh Final atas Penghasilan dari Hadiah atas Undian diatur dalam PP Nomor132 Tahun 2000 dan KEP-395/PJ/2001. Pokok-pokok ketentuan sbb:
PPh Final atas Hadiah Undian
Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara undian yangditerima atau diperoleh orang orang pribadi/badan dalam negeri dan orangpribadi atau badan luar negeri dikenakan PPh Final sebesar 25% dari jumlahbruto nilai undian.
Tidak termasuk dalam pengertian hadiah yang dikenakan PPh adalah hadiahlangsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepadasemua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebutditerima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang ataujasa
Penyetoran PPh tersebut oleh penyelenggara undian dengan SSP secarakolektif paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Pelaporan ke KPP setempat dengan SPT Masa PPh atas hadiah undian palinglama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir.
• Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP wajibdikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalamtahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonyamelebihi Rp4.800.000.000,00.
• PKP wajib memungut PPN atau PPN dan PPnBM* atas penyerahanBKP dan/atau JKP.
• Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran sehingga PPNper Masa Pajak dapat menjadi Kurang Bayar/ Lebih bayar/ Nihil.
• PPN Kurang Bayar dan PPnBM disetor paling lambat akhir bulanberikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPNdisampaikan.
• Lapor SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelahMasa Pajak berakhir .
*Selain PPN dikenakan PPnBM atas penyerahan BKP Mewah oleh Produsen BKP Mewah
Bagi Wajib Pajak Badan :
1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi WP badan dalam negeri;
2. fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing;
3. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
4. surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
Pasal 18 huruf b PER-20/PJ/2013 s.t.d.d. PER-38/PJ/2013
Jenis Pajak Batas waktu pembayaran Batas waktu pelaporan
PPh pasal 21/26 Tanggal 10 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh pasal 23/26 Tanggal 10 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh pasal 4 ayat (2) Tanggal 10 bulan berikutnya * Tanggal 20 bulan berikutnya
PPN atau PPN danPPnBM
Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum
SPT masa PPN disampaikan
Akhir bulan berikutnya setelahmasa pajak berakhir
*) Untuk PPh pasal 4 ayat 2 yang disetorkan sendiri (bukan pemotongan) batas waktupembayarannya tanggal 15 bulan berikutnya
JATUH TEMPO PEMBAYARAN & PELAPORAN
Catatan :
Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari
libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
Outline
SANKSI ADMINISTRASI
ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN/PEYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK
SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAKYANG TERUTANG UNTUK SUATU SAAT ATAU MASA PAJAK
PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAKSETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/
PENYETORAN PAJAK
BERUPA BUNGA 2% PER BULAN DIHITUNG DARI JATUHTEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGLPEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN
DIHITUNG PENUH SATU BULAN)
DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9 ayat (2a) UU KUP
72
SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAKYANG TERUTANG BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh
PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAKSETELAH TGL JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
BERUPA BUNGA 2% PER BULAN DIHITUNG DARI BERAKHIRNYA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN
(DAN BAGIAN DARI BULANDIHITUNG PENUH SATU BULAN)
DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9 ayat (2b) UU KUP
73
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN
atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
SPT TAHUNAN
BADAN
SPT MASASELAIN
PPN
WP TERLAMBAT/
TIDAK MENYAMPAIKAN
Pasal 7 (1) UU KUP
DENDARp 1.000.000
DENDARp 100.000
SPT MASAPPN
DENDARp 500.000
SPT TAHUNAN
OP
Outline