rpp pnbp final.pdf

8/18/2019 RPP PNBP Final.pdf

1/43

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku padaKementerian Perhubungan sebagaimana telah diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku pada KementerianPerhubungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku padaKementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakanketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor57, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan


2/43

- 2 -

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan NegaraBukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIFATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

(1). Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Perhubungan meliputi penerimaan dari:

a. jasa transportasi darat;

b. jasa transportasi perkeretaapian;

c. jasa transportasi laut;

d. jasa transportasi udara;

e. jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaansarana dan prasarana; dan

f. denda administratif.

(2). Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalamLampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

(1) Selain yang ditetapkan dalam Lampiran, jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf d, meliputi juga:


3/43

- 3 -

a. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasaldari jasa transportasi perkeretaapian berupa BiayaPenggunaan Prasarana Perkeretaapian;

b. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasaldari jasa transportasi udara berupa penerimaan daripelayanan jasa kebandarudaraan pada Bandar Udara

yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha;

c. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasaldari jasa transportasi udara berupa pelayanan jasanavigasi penerbangan jelajah untuk ruang udaraRepublik Indonesia yang didelegasikan kepada negaralain;

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitungdengan formula sebagai berikut:

n

TAC KA=[GT KA x ∑ (KM KAi x TAC Daop/Divre i)] x Fpi-1

(3) Besaran Faktor Prioritas (Fp) maksimal 0,75 (nol koma tujuhlima) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan denganmempertimbangkan keberlangsungan Badan Usaha.

(4) Besaran biaya penyusutan (ID) ditetapkan oleh MenteriPerhubungan kecuali untuk badan usaha milik negara di

= Total Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Pertahun Daop/Divre

n

∑ Passing Tonnage j X Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas PelayananJ =1

TAC Daop/Divre =

TAC Daop/Divre = IM Daop/Divre + IO Daop/Divre + ID Daop/Divre

Biaya perawatan prasarana perkeretaapian pertahun per Daop/Divre

n

∑ Passing Tonnage j X Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan J =1

IMDaop/Divre =

Biaya pengoperasian prasarana perkeretaapian pertahun per Daop/Divre

n

∑ Passing Tonnage j X Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas PelayananJ =1

IO Daop/Divre =

Biaya penyusutan prasarana perkeretaapian pertahun per Daop/Divre

n

∑ Passing Tonnage j X Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan J =1

ID Daop/Divre =


4/43

- 4 -

bidang perkeretaapian ditetapkan sebesar Rp0,00 (nolrupiah).

(5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar nilai

yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

(6) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar nilai

yang tercantum dalam perjanjian antar negara.

Pasal 3

(1) Dalam hal Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberasal dari jasa transportasi laut sebagaimanadimaksud pasal 1 ayat (1) huruf c berupa pelayanan jasakepelabuhanan di pelabuhan dikonsesikan kepada Badan

Usaha Pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan di pelabuhanditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(2) Atas pemungutan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yangdilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkantarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan UsahaPelabuhan wajib membayar Penerimaan Negara BukanPajak sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjiankonsesi.

Pasal 4

(1) Dalam hal Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberasal dari jasa transportasi laut sebagaimanadimaksud pasal 1 ayat (1) huruf c berupa:

a. Pemeriksaan dan Sertifikasi Keselamatan, Garis Muatdan Pencegahan Pencemaran Lingkungan MaritimSerta Endorsement

b. Pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Penerbitan SuratUkur

c. Pelaksanaan Audit dan Penerbitan Document OfCompliance (DOC) dan Safety Management Certificate

(SMC) serta Endorsement, dan/ataud. Pemeriksaan Teknis dan Penerbitan Surat Pengesahan

Gambar Rancang Bangun dan Perhitungan StabilitasKapal


5/43

- 5 -

didelegasikan kepada Badan Klasifikasi Nasional atauBadan Klasifikasi Asing, tarif ditetapkan oleh BadanKlasifikasi Nasional atau Badan Klasifikasi Asing.

(2) Atas pemungutan jasa yang dilakukan oleh BadanKlasifikasi Nasional atau Badan Klasifikasi Asingberdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Badan Klasifikasi Nasional atau Badan Klasifikasi Asingwajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajaksebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian.

Pasal 5

(1) Selain yang ditetapkan dalam Lampiran, jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, Kementerian Perhubungandapat menyelenggarakan:

a. pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi yangberasal dari kerja sama.

b. pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV,dan Kepemimpinan Tingkat III bagi Pegawai NegeriSipil serta pendidikan dan pelatihan prajabatan bagicalon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundang-undangan.

c. pendidikan dan pelatihan fungsional AnalisisKepegawaian, Arsiparis, Statistik tingkat terampil,Pranata Komputer tingkat terampil, Auditor Ahli,Auditor Terampil, Pranata Humas, sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. Pendidikan dan pelatihan yang berasal dari lembagapendidikan dan pelatihan Internasional

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesarnilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacukepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarifatas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Lembaga Administrasi Negara.


6/43

- 6 -

(4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacukepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarifatas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Instansi Pembina Diklat Fungsional yangbersangkutan.

(5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacupada tarif yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan danpelatihan Internasional terkait.

Pasal 6

(1) Selain yang ditetapkan dalam Lampiran, jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, meliputi juga kontribusiatas jasa pendidikan dan pelatihan.

(2) kontribusi atas jasa pendidikan dan pelatihansebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya

yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasalulusan pendidikan dan pelatihan Diploma Subsidi padaPusat Pengembangan Sumber Daya ManusiaPerhubungan Udara

(3) Besaran tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilainominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama

(4) kontribusi atas jasa pendidikan dan pelatihansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakandalam hal pengguna jasa lulusan pendidikan danpelatihan Diploma Subsidi pada Pusat PengembanganSumber Daya Manusia Perhubungan Udara adalahinstansi Pemerintah Pusat.

(5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat penggunaan jasa lulusan pendidikan dan pelatihan Diploma Subsidi

pada Pusat Pengembangan Sumber Daya ManusiaPerhubungan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan MenteriPerhubungan.


7/43

- 7 -

Pasal 7

(1). Terhadap kegiatan tertentu, Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada KementerianPerhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf a sampai dengan huruf d yang peruntukannyatidak bersifat komersial dapat dikenakan tarif sebesarRp0,00 (nol rupiah).

(2). Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas kegiatan:

a. kenegaraan;

b. pencarian dan pertolongan, bencana alam, danbantuan kemanusiaan;

c. untuk kepentingan umum dan sosial; atau

d. yang bersifat nasional dan internasional.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, danpersyaratan pengenaan tarif kegiatan tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Menteri Perhubungan setelahmendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 8

(1) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberasal dari jasa pendidikan dan pelatihan serta jasapenggunaan sarana dan prasarana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e berupa:

a. pendidikan dan pelatihan pembentukan pada pusatpengembangan sumber daya manusia perhubungandarat dan laut; dan

b. pendidikan dan pelatihan diploma subsidi pada pusatpengembangan sumber daya manusia perhubunganudara,

kepada peserta didik yang berprestasi dan tidak mampudikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara danpersyaratan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)


8/43

- 8 -

kepada peserta didik yang berprestasi dan tidak mampusebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri Perhubungan setelah mendapatpersetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi darat sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa tanda masukpelabuhan, jasa pemeliharaan dermaga dan jasa timbangkendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampirandikelompokkan berdasarkan golongan kendaraan.

(2) Penentuan golongan kendaraan untuk jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 10

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi darat sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengujian kendaraan

bermotor, sebagaimana tercantum dalam Lampirandikelompokkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.

(2) Pengelompokkan kendaraan bermotor untuk jasapengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak termasuk kalibrasi alat uji kendaraanbermotor, sertifikasi bengkel Bahan Bakar Gas (BBG),sertifikasi kompetensi penguji kendaraan bermotor, danpenerbitan kartu uji berkala kendaraan bermotor.

(3) Penentuan jenis kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh MenteriPerhubungan.


9/43

- 9 -

Pasal 11

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi laut sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 ayat (1) huruf c berupa jasa kepelabuhanan

diklasifikasikan menurut kelas pelabuhan.(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari

jasa transportasi laut sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 ayat (1) huruf c atas jasa pelayanan barangberupa hewan dikelompokkan menurut tipe hewan.

(3) Penentuan kriteria dan klasifikasi pelabuhan, sertapengelompokan tipe hewan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh MenteriPerhubungan.

Pasal 12

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberasal dari jasa transportasi perkeretaapian, jasatransportasi laut dan jasa transportasi udara berupa:

a. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;

b. Sertifikasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;

c. Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Bidang Perkeretaapian;

d. Jasa Pelayanan Peralatan Perkeretaapian;e. Penggunaan Sarana Perkeretaapian;

f. Pelayanan Persetujuan Spesifikasi Teknis SaranaPerkeretaapian;

g. pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dipelabuhan umum, di terminal untuk kepentingansendiri dan di terminal khusus;

h. Pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikatPemenuhan Fasilitas Keamanan Pelabuhan /

Statement Of Compliance Port Facility (SOCPF);i. Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja Pelayaran;

j. jasa penilaian ijin kewenangan perusahaan yangmelakukan perbaikan dan perawatan peralatankeselamatan pelayaran;

k. Jasa Salvage dan Pekerjaan Bawah Air;


10/43

- 10 -

l. Pemeriksaan dan Sertifikasi Keselamatan, Garis Muatdan Pencegahan Pencemaran Lingkungan MaritimSerta Endorsement;

m. Pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Penerbitan SuratUkur;

n. Pelaksanaan Audit dan Penerbitan Document OfCompliance (DOC) dan Safety Management Certificate (SMC) serta Endorsement;

o. Sertifikat Keamanan Kapal Internasional/ InternationalShip Security Certificate (ISSC);

p. Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan KeselamatanKapal, Peralatan Pemadam Kebakaran dan PeralatanPencegahan Pencemaran;

q. Pemeriksaan Teknis dan Penerbitan Surat Pengesahan

Gambar Rancang Bangun dan Perhitungan StabilitasKapal;

r. Pemeriksaan Teknis dan Penerbitan DokumenPengawakan/ Kepelautan berupa:

1) Audit program pendidikan dan pelatihankepelautan

2) Audit izin usaha perekrutan dan penempatanawak kapal (IUPPAK)

s. lisensi personil penerbangan;

t. sertifikasi peralatan atau fasilitas pada jasatransportasi udara;

u. sertifikasi organisasi pada jasa transportasi udara;

v. pengujian kesehatan pada jasa transportasi udara;

w. jasa pelayanan pada balai teknik penerbangan;

x. jasa kalibrasi fasilitas penerbangan; dan

y. jasa pelayanan bidang teknik bandar udara,

yang kegiatannya dilakukan di luar kantor Kementerian

Perhubungan, tidak termasuk biaya akomodasi dantransportasi.

(2) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayarsesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


11/43

- 11 -

Pasal 13

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 ayat (1) huruf f dihitung berdasarkan satuan poinpelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif dibidang transportasi darat, transportasi laut, dantransportasi udara sebagaimana ditetapkan dalamLampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Ketentuan mengenai satuan poin pelanggaran dari jenispelanggaran administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan MenteriPerhubungan.

Pasal 14

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Perhubungan wajib disetor langsung secepatnyake Kas Negara.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan TarifAtas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlakupada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5668) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.


12/43

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR


13/43

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak gunamenunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajakpada Kementerian Perhubungan sebagai salah satu sumber penerimaanNegara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanankepada masyarakat.

Kementerian Perhubungan telah memiliki jenis dan tarif atas jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada KementerianPerhubungan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KementerianPerhubungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada KementerianPerhubungan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.


14/43

Pasa

l 2

Ayat (

Ayat (

)

Huruf

C

Huruf b

P y P

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

uruf c

C

)

ang di

A

AC KA

T KA

kup je

layana

ng diratura

pelay jasa p jasa p jasa p jasa p jasa

(chec

jasa k

kup je

aksu

- 2

las.

jasaerjasa ini an

nan jas

endarat

enempa

enyimpemakai

emakai-in coun

argo da

las.

denga

: Na: Uru

ters: Bia

Per1 (s

: BerSta

: Pani ya

: BiaPerDao

-

ebandakan

ara lai

a penu

n pesa

tan pes

nan pen garb

an temter ); da

pos p

:

a Kerean Dbut, 1,aeretaaptu) kalt raforma

ang ling dilewaeretaap

p/Divre

rudaraengan

:

pang

at ud

wat ud

sawat urata ( a

pat pel

sawat

a Api y op/Div

2,… Pengg

ian yan perjalagkaian

i ditam

asan Kati (KM)

penggianke-i (R

n padBadan

esawat

ra;

ara;

dara;iobridg

aporan

dara (J

ng dihie yan

naang dibebnan KA

KAah Ber

pada.naan

per/GT-K

Band Usah

udara (

);

kebera

KP2U).

ung TAg dile

Pr

nkan t (Rp)

berdat Mua

Daop/

prGTKM

).

r Udar dala

JP2U);

gkata

C-nyaati K

asaranerhada

asarkaan (GT)

ivre ke

asaranpad


15/43

Pasa

Ayat (

Ayat (

Ayat (

Ayat (

3

Cuku

p

anjanganjangelayan

)

ukup j

)

ukup j

)

ukup j

)

ukup j

jelas.

Kori lintas

n (KM)

las.

las.

las.

las.

- 3

: Fakma

: BiaPerDao

: BiaPerDao

: BiaPerDao

: BiaPerDao

: BiaPerDao

: NaDao

: Berstamu

or Da

n KA.

-

or Priosimal 0aeretaap

p/Divreaeretaap

p/Divreaeretaap

p/Divreaeretaap

p/Divre

aeretaap

p/Divrea Ker

p/Divret rangformastan yap/Divrke-j d

ritas P,75 (nol

Penggian(Rp/G

Peraian(Rp/G

Pengopian(Rp/GPenyu

ian(Rp/G

Penggian(Rp/Gta Api, dimankaiani ditag lewa

e sesi Daop

nggun koma tnaan

per-KM).atanada-KM).rasianada-KM).

sutanada-KM).

naanper-KM).ke j

a j = 1,

A kebah

di Daoai lin/Divre

an bes juh li

PrGTKM

Prmasing

Prmasing

Prmasing

PrGTKM

yang2,… j berddenga

p/Divre

as pel sesu

aranny a).

asaranpad

asaran-masin

asaran-masin

asaran-masin

asaranpad

elewat

asarka bera (GT).ayanani linta

:


16/43

- 4 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan dan pelatihaninternasional terkait antara lain International Civil AviationOrganization (ICAO), International Air Transport Association(IATA), European Aviation Safety Agency (EASA).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan kenegaraan” adalah

kegiatan transportasi untuk mendukung kegiatankenegaraan Presiden/Wakil Presiden, Pejabat Negara,ataupun Tamu Negara misalnya kunjungankenegaraan dari kepala negara/pemerintahan dantamu negara beserta rombongan di Indonesia.


17/43

- 5 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan pencarian danpertolongan” adalah kegiatan pencarian danpertolongan misalnya terhadap pesawat dan kapal

yang mengalami kecelakaan di wilayah RepublikIndonesia.

Yang dimaksud dengan “kegiatan bencana alam”adalah kegiatan transportasi untuk penangananbencana dan darurat bencana.

Yang dimaksud dengan “kegiatan bantuankemanusiaan” adalah kegiatan transportasi untukpemberian bantuan kemanusiaan misalnyapenyaluran bantuan kemanusiaan dari organisasi ataunegara lain untuk Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan untuk kepentinganumum dan sosial” adalah kegiatan untuk mewujudkankepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yangharus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakansebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Huruf d

Kegiatan yang bersifat nasional antara lain meliputipenyelenggaraan pekan olahraga nasional, festivalkebudayaan, maupun kegiatan lain yang berskalanasional di wilayah Indonesia.

Kegiatan yang bersifat internasional antara lainmeliputi penyelenggaraan konferensi atau pertemuanberskala internasional di wilayah Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.


18/43

- 6 -

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR


19/43

16

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

II JASA TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

A. SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIAPERKERETAAPIAN

1. Awak Sarana Perkeretaapian

a. Sertifikat Baru

1) Pemeriksaan kesehatan:

a) pemeriksaan fisik; perpemeriksaan

Rp 70.000,00

b) pemeriksaan mata; perpemeriksaan

Rp 45.000,00

c) pemeriksaan THT; perpemeriksaan

Rp 45.000,00

d) pemeriksaan narkoba. perpemeriksaan

Rp 150.000,00

2) Pengujian teori wawancara; per pengujian Rp 20.000,00

3) Pengujian praktek simulator; per pengujian Rp 50.000,00

4) Penerbitan sertifikat; per sertifikat Rp 50.000,00

5) Penerbitan smart card. per kartu Rp 150.000,00

b. Sertifikat Perpanjangan



Rp 70.000,00


Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00


3) Pengujian praktek simulator; per pengujian Rp 50.000,00


5)

Penerbitan smart card. per kartu Rp 150.000,00

c. Penggantian Sertifikat (rusak maupun hilang)




20/43

17


2. Pengatur Perjalanan KA dan Pengendali PerjalananKA

a. Sertifikat Baru


a) Pemeriksaan fisik; perpemeriksaan

Rp 70.000,00

b) Pemeriksaan mata; perpemeriksaan

Rp 45.000,00

c) Pemeriksaan THT; perpemeriksaan

Rp 45.000,00

d) Pemeriksaan narkoba. perpemeriksaan

Rp 150.000,00


3) Pengujian praktek lapangan; per pengujian Rp 30.000,00






Rp 70.000,00


Rp 45.000,00

c) pemeriksaan THT; perpemeriksaan Rp 45.000,00


Rp 150.000,00








3. Penjaga Perlintasan Kereta Api

a. Sertifikat Baru



21/43

18



Rp 70.000,00

b) pemeriksaan mata; per

pemeriksaan

Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00








Rp 70.000,00


Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00








4. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

a. Smart Card Baru

1) Pemeriksaan kesehatan:a) pemeriksaan fisik; per

pemeriksaanRp 70.000,00


Rp 45.000,00


22/43

19



Rp 45.000,00

d) pemeriksaan narkoba. per

pemeriksaan

Rp 150.000,00




b. Smart Card Perpanjangan

1) Pemeriksaan Kesehatan:


Rp 70.000,00


Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00




c. Penggantian Smart Card (rusak/hilang) per kartu Rp 150.000,00

5. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

a. Smart Card Baru



Rp 70.000,00


Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00







23/43

20



Rp 70.000,00


pemeriksaan

Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00





6. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

a. Smart Card Baru



Rp 70.000,00


Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00







Rp 70.000,00


Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00




24/43

21




7. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapiana. Smart Card Baru



Rp 70.000,00


Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00







Rp 70.000,00


pemeriksaan

Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00





8. Sumber Daya Manusia Konsultan

a. Sertifikat Baru



Rp 70.000,00


Rp 45.000,00


25/43

22



Rp 45.000,00

d) pemeriksaan narkoba. per

pemeriksaan

Rp 150.000,00








Rp 70.000,00


Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00




5)

Penerbitan smart card. per kartu Rp 150.000,00c. Penggantian Sertifikat (rusak maupun hilang)



9. SDM Kontraktor

a. Sertifikat Baru



Rp 70.000,00

b) pemeriksaan mata; perpemeriksaan Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00



26/43

23








Rp 70.000,00


Rp 45.000,00


Rp 45.000,00


Rp 150.000,00








B. SERTIFIKASI SARANA DAN PRASARANAPERKERETAAPIAN

1. Sertifikasi Sarana Perkeretaapian

a. Penomoran Sarana Perkeretaapian per sarana Rp 25.000,00

b. Uji Pertama Sarana Perkeretaapian

1) Lokomotif:

a) uji rancang bangun dan rekayasa; per sekali uji Rp 5.000.000,00

b) uji statis:

(1) dimensi; per sekali uji Rp 300.000,00

(2) ruang batas sarana; per sekali uji Rp 100.000,00

(3) berat; per sekali uji Rp 100.000,00

(4) pengereman; per sekali uji Rp 100.000,00

(5) keretakan; per sekali uji Rp 300.000,00

(6) pembebanan; per sekali uji Rp 100.000,00

(7) sirkulasi udara; per sekali uji Rp 100.000,00


27/43

24


(8) temperatur; per sekali uji Rp 100.000,00

(9) kelistrikan; per sekali uji Rp 100.000,00

(10) kebisingan; per sekali uji Rp 100.000,00

(11) intensitas cahaya; per sekali uji Rp 100.000,00

(12) emisi gas buang; per sekali uji Rp 500.000,00

(13) klakson; per sekali uji Rp 100.000,00

(14) peralatan komunikasi; dan per sekali uji Rp 100.000,00

(15) kebocoran. per sekali uji Rp 150.000,00

c) uji dinamis:


(2) temperatur; per sekali uji Rp 250.000,00(3) getaran; per sekali uji Rp 750.000,00

(4) pembebanan dan kemampuan tarik; per sekali uji Rp 1.000.000,00

(5) percepatan; per sekali uji Rp 250.000,00


(7) kelistrikan; dan per sekali uji Rp 250.000,00

(8) kebisingan. per sekali uji Rp 250.000,00

2) Kereta yang ditarik lokomotif

a) uji rancang bangun dan rekayasa; per sekali uji Rp 5.000.000,00b) uji statis:







(7) sirkulasi udara; per sekali uji Rp 100.000,00(8) temperatur; per sekali uji Rp 100.000,00


(10) intensitas cahaya; dan per sekali uji Rp 100.000,00



28/43

25


c) uji dinamis:



(3) getaran; per sekali uji Rp 750.000,00





3) Kereta dengan penggerak sendiri


b) uji statis:








(8) temperatur. per sekali uji Rp 100.000,00






(14) peralatan komunikasi; dan . per sekali uji Rp 100.000,00


c) uji dinamis:

(1)

pengereman; per sekali uji Rp 250.000,00(2) temperatur; per sekali uji Rp 250.000,00






29/43

26




4) Gerbong


b) uji statis:







(7) sirkulasi udara; per sekali uji Rp 100.000,00(8) temperatur; dan per sekali uji Rp 100.000,00


c) uji dinamis:




(4) pembebanan; dan per sekali uji Rp 1.000.000,00

(5) sirkulasi udara. per sekali uji Rp 250.000,00

5) Peralatan khusus


b) uji statis:











30/43

27








c) uji dinamis:









c. Uji Berkala Sarana Perkeretaapian

1) Lokomotif

a) uji statis:

















31/43

28


b) uji dinamis:









2) Kereta yang ditarik lokomotif

a) uji statis:

(1) dimensi; per sekali uji Rp 300.000,00(2) ruang batas sarana; per sekali uji Rp 100.000,00








(10) intensitas cahaya; dan per sekali uji Rp 100.000,00


b) uji dinamis:




(4) pembebanan per sekali uji Rp 250.000,00




3) Kereta dengan penggerak sendiri

a) uji statis



32/43

29













(13) klakson; per sekali uji Rp 100.000,00(14) peralatan komunikasi; dan . per sekali uji Rp 100.000,00


b) uji dinamis









4) Gerbong

a) uji statis








(8) temperatur; dan per sekali uji Rp 100.000,00


33/43

30



b) uji dinamis




(4) pembebanan; dan per sekali uji Rp 1.000.000,00

(5) sirkulasi udara. per sekali uji Rp 250.000,00

5) Peralatan khusus

a) uji statis



(3) berat; per sekali uji Rp 100.000,00(4) pengereman; per sekali uji Rp 100.000,00












b) uji dinamis










34/43

31


d. Penerbitan sertifikat :

1) sertifikat pertama jenis saranaperkeretaapian:

a) lokomotif per sertifikat Rp 50.000,00

b) kereta yang ditarik lokomotif per sertifikat Rp 50.000,00

c) kereta dengan penggerak sendiri per sertifikat Rp 50.000,00

d) gerbong per sertifikat Rp 50.000,00

e) peralatan khusus per sertifikat Rp 50.000,00

2) sertifikat berkala jenis saranaperkeretaapian:

a) lokomotif per sertifikat Rp 50.000,00

b) kereta yang ditarik lokomotif per sertifikat Rp 50.000,00

c) kereta dengan penggerak sendiri per sertifikat Rp 50.000,00

d) gerbong per sertifikat Rp 50.000,00

e) peralatan khusus per sertifikat Rp 50.000,00

e. Penerbitan tanda lulus uji saranaperkeretaapian

per tanda lulusuji

Rp. 50.000,00

f. Pengesahan standar pemeriksaan danperawatan di depo dan balai yasa

1) Depo

a) pengesahan standar perawatan di depo per pengesahan Rp. 10.000.000,00

b) pengesahan standar pemeriksaan didepoper pengesahan Rp. 10.000.000,00

2) balai yasa

a) pengesahan standar perawatan di balai yasa

per pengesahan Rp. 20.000.000,00

b) pengesahan standar pemeriksaan dibalai yasa

per pengesahan Rp. 20.000.000,00

2. Pengujian Prasarana Perkeretaapian

a. Uji Pertama

1) Uji rancang bangun untuk uji pertama per sekali uji Rp. 3.000.000,00

2) Uji fungsi untuk uji pertama

a) uji fungsi jalur per m per sekaliuji

Rp. 5.000,00

b) uji jembatan :

(1) Beton; per m per sekali Rp. 300.000,00


35/43

32


uji

(2) Baja per m per sekaliuji

Rp. 450.000,00

c) uji terowongan per m per sekaliuji

Rp. 300.000,00

d) uji bangunan stasiun

(1) Stasiun Besar per stasiun Rp. 20,000.000,00

(2) Stasiun Sedang per stasiun Rp. 10.000.000,00

(3) Stasiun Kecil per stasiun Rp. 5.000.000,00

e) uji bangunan fasilitas operasi per m² persekali uji

Rp. 1.000,00

f) uji bangunan depo per m² persekali uji

Rp. 1.000,00

g) uji bangunan balaiyasa per m² persekali uji

Rp. 1.000,00

h) uji peralatan persinyalan terdiri dari:

(1) Persinyalan elektrik

(a) peralatan dalam ruangan:

(i) Interloking elektrik Per sekali uji Rp. 300.000,00

(ii) Peralatan blok; Per sekali uji Rp. 250.000,00

(iii) Panel pelayanan; Per sekali uji Rp. 200.000,00

(iv) Catudaya Per sekali uji Rp. 150.000,00

(v) Data logger Per sekali uji Rp. 100.000,00

(b) Peralatan Luar Ruangan

(i) Penggerak sinyal elektrik Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

(ii) Pendeteksi saranaperkeretaapian

Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

(iii) Peraga sinyal elektrik Per unit sekaliuji

Rp. 150.000,00

(iv) Media transmisi Per core sekaliuji

Rp. 50.000,00

(v) Penghalang sarana Per unit sekaliuji

Rp. 100.000,00

(vi) Proteksi Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00


36/43

33


(2) Persinyalan Mekanik

(a) Peralatan Dalam Ruangan:

(i) Interlocking mekanik Per unit sekaliuji

Rp. 250.000,00

(ii) Pesawat blok Per unit sekaliuji

Rp. 200.000,00

(b) Peralatan Luar Ruangan :

(i) Peraga sinyal mekanik Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

(ii) Penggerak sinyal mekanik Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

(iii) Pengontrol kedudukan lidahwesel

Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

(iv) Penghalang sarana Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

(v) Media transmisi/saluran kawat Per core/kawatsekali uji

Rp. 20.000,00

i) Uji peralatan telekomunikasi:

(1) Pesawat telephone Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

(2) Perangkat dalam ruangtelekomunikasi

Per unit sekaliuji

Rp. 500.000,00

(3) Media transmisi :

a.Kabel Per core sekaliuji

Rp. 20.000,00

b. Frekuensi Radio Per lokasi/tower sekali uji

Rp. 100.000,00

j) Instalasi listrik

(1) catu daya listrik; per catu dayaper sekali uji

Rp. 5.000.000,00

(2) peralatan transmisi tenaga listrik. per km persekali uj

Rp. 1.000.000,00

3) Uji Berkala

a) Uji Fungsi Jalur Per m persekali uji

Rp. 5 000,00

b) Uji Jembatan(1) Baja(2) Beton

Per m persekali uji

Rp. 312.500,00


37/43

34


c) Uji Terowongan Per m persekali uji

Rp. 250.000,00

d) Uji Bangunan Stasiun

(1) Stasiun Besar Per stasiun Rp. 5.000.000,00

(2) Stasiun Sedang Per stasiun Rp. 2.500.000,00

(3) Stasiun Kecil Per stasiun Rp. 1.250.000,00

e) uji peralatan persinyalan terdiri dari:

(a) Persinyalan elektrik:

(1) Peralatan dalam Ruangan

i. Interlocking elektrik Per sekali uji Rp. 100.000,00

ii. Panel pelayanan Per sekali uji Rp. 100.000,00

iii. Peralatan blok Per sekali uji Rp. 100.000,00iv. Data logger Per sekali uji Rp. 100.000,00

v. Catudaya Per sekali uji Rp. 100.000,00

(2) Peralatan Luar Ruangan :

i. Peraga sinyal elektrik Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

ii. Penggerak sinyal elektrik Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

iii. Pendeteksi sarana perkeretaapian Per unit sekali

uji

Rp. 50.000,00

iv. Penghalang sarana Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

v. Media transmisi Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

vi. Proteksi Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

(b) Persinyalan Mekanik

(1) Peralatan Dalam Ruangan

(i) Interlocking mekanik Per unitsekali uji

Rp. 250.000,00

(ii) Pesawat blok Per unitsekali uji

Rp. 250.000,00

(2) Peralatan luar ruangan


38/43

35


(i) Peraga sinyal mekanik Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

(ii) Penggerak sinyal mekanik Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

(iii) Pengontrol kedudukan lidah wesel Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

(iv) Penghalang sarana Per unit sekaliuji

Rp. 50.000,00

(v) Media transmisi/ saluran kawat Per core/kawatsekali uji

Rp. 20.000,00

f) Uji peralatan telekomunikasi:

(1) Pesawat telephone Per unit sekali

uji

Rp. 50.000,00

(2) Perangkat dalam ruang peralatantelekomunikasi

Per unit sekaliuji

Rp. 500.000,00

(3) Media transmisi

(a) Kabel Per core sekaliuji

Rp. 20.000,00

(b) Frekuensi Radio Per lokasi/tower sekali uji

Rp. 100.000,00

g) Instalasi listrik:

(1) catu daya listrik; per catu daya

per sekali uji

Rp. 15.000.000,00

(2) peralatan transmisi tenaga listrik. per km sekaliuji

Rp. 500.000,00

4) Uji Komponen Prasarana Perkeretaapian (Uji Type)

a) Pengujian bantalan rel

(1) Bantalan beton per sekali uji Rp. 10.000.000,00

(2) Bantalan kayu per sekali uji Rp. 5.000.000,00

(3) Bantalan besi/baja per sekali uji Rp. 10.000.000,00

b) Pengujian penambat rel per sekali uji Rp. 10.000.000,00

c) Pengujian tiang listrik aliran atas per sekali uji Rp. 10.000.000,00

d) Pengujian ballast di quarry per sekali uji Rp. 10.000.000,00

e) Pengujian produk pengelasan per sekali uji Rp. 10.000.000,00

f) Pengujian Peraga Sinyal Per tipe per Rp. 6.000.000,00


39/43

36


sekali uji

g) Pengujian Pendeteksi Sarana KA Per tipe persekali uji

Rp. 10.000.000,00

h) Pengujian Penggerak Wesel Elektrik Per tipe persekali uji

Rp. 15.000.000,00

i) Pengujian Data Logger Per tipe persekali uji

Rp. 8.000.000,00

j) Pengujian Komponen Catu Daya

(1) Catu Daya Cadangan (Genset) Per tipe persekali uji

Rp. 10.000.000,00

(2) Catu Daya Darurat (Batere) Per tipe persekali uji

Rp. 8.000.000,00

(3) Catu Daya tidak terputus /

Interruptible Power Supply (UPS)

Per tipe per

sekali uji

Rp. 8.000.000,00

k) Pengujian Kabel Tembaga Per tipe persekali uji

Rp. 6.000.000,00

l) Pengujian Kabel Serat Optik Per tipe persekali uji

Rp. 8.000.000,00

m) Pengujian Perekam Suara Per tipe persekali uji

Rp. 8.000.000,00

n) Pengujian Isolator Per tipe persekali uji

Rp. 8.000.000,00

o) Pengujian Penyearah (rectifier) Per tipe per

sekali uji

Rp. 10.000.000,00

p) Pengujian Transformator (trafo) Per tipe persekali uji

Rp. 10.000.000,00

q) Pengujian High Speed Circuit Breaker(HSCB)

Per tipe persekali uji

Rp. 10.000.000,00

r) Pengujian Kawat Troli Per tipe persekali uji

Rp. 8.000.000,00

5) Pengujian Las Thermit dengan menggunakanUltrasonic per titik pengelasan

Pertitik persekali uji

Rp. 135.000,00

6) Sertifikat tanda lulus uji pertama atau ujiberkala atau uji komponen

Per sertifikat Rp. 2.000.000,00

7) Pengujian Sistem Teknologi Baru untuk FasilitasPengoperasian Kereta Api

(a) Sistem Persinyalan Elektrik Perkeretaapian Per sekali uji Rp. 150.000.000,00


40/43

37


(b) Sistem Telekomunikasi Perkeretaapian Per sekali uji Rp. 50.000.000,00

(c) Sistem Instalasi Listrik Perkeretaapian Per sekali uji Rp. 100.000.000,00

C. JASA PELAYANAN PENERBITAN IJIN BIDANGPERKERETAAPIAN

1. Perizinan Penyelenggara Perkeretaapian Umum

a. Penerbitan Ijin Usaha PenyelenggaraanPrasarana Perkeretaapian Umum

1) Penerbitan ijin baru per ijin Rp. 50.000.000,00

2) Penerbitan ijin perpanjangan per ijin Rp. 50.000.000,00

b. Penerbitan Ijin Usaha Penyelenggaraan SaranaPerkeretaapian Umum

per ijin Rp. 50.000.000,00

c. Penetapan/Persetujuan/Rekomendasi Trase

1) 50-100 km Per Penetapan/ Per

Rekomendasi

Rp. 54.000.000,00

3) >100-150km Per Penetapan/ Per

Rekomendasi

Rp. 60.000.000,00


Rekomendasi

Rp. 66.000.000,00

5) >200km Per Penetapan/ Per

Rekomendasi

Rp. 72.000.000,00

d. Izin Pembangunan per ijin per5 tahun

Rp. 50.000.000,00

e. Izin Operasi

1) Penerbitan ijin operasi prasaranaperkeretaapian umum

a) 50-100 km Per penetapa Rp. 75.000.000,00c) >100-150km Per penetapan Rp. 80.000.000,00

d) >150-200km Per penetapan Rp. 85.000.000,00

e) >200km Per penetapan Rp. 90.000.000,00

2) Persetujuan Pengoperasian PeralatanKhusus


41/43

38


a) Penerbitan Baru

b) Perpanjangan

Per PersetujuanPer Persetujuan

Rp. 10.000.000,00Rp. 10.000.000,00

3) Penerbitan ijin operasi saranaperkeretaapian umum

a) Penerbitan ijin operasi per ijin Rp. 20.000.000,00

b) Lintas Pelayanan per lintas Rp. 2.000.000,00

c) Penambahan frekuensi per frekuensi Rp. 1.000.000,00

d) Penambahan lintas pelayanan Per lintas Rp. 2.000.000,00

4) Penerbitan Perpanjangan Izin Operasisarana perkeretaapian umum :

a) Penerbitan ijin operasi per ijin Rp. 20.000.000,00

b) Lintas Pelayanan per lintas Rp. 2.000.000,00

c) Penambahan frekuensi per frekuensi Rp. 1.000.000,00

d) Penambahan lintas pelayanan Per lintas Rp. 2.000.000,00

2. Perijinan Badan Usaha Perawatan SaranaPerkeretaapian

a. Persetujuan pembangunan fasilitas perawatansarana perkeretaapian

Per Persetujuanper lokasi

Rp. 20.000.000, 00

b. Persetujuan pengoperasian fasilitas perawatansarana perkeretaapian

Per Persetujuanper lokasi

Rp. 20.000.000,00

3. Perizinan Penyelenggara Perkeretaapian Khusus

a. Penerbitan Ijin Persetujuan PrinsipPembangunan

1) Penerbitan ijin baru per ijin Rp 50.000.000,00

2) Penerbitan ijin perpanjangan per ijin Rp 50.000.000,00

b. Penetapan / Persetujuan / Rekomendasi Trase

1) 50-100 km Per Penetapan/ Per

Rekomendasi

Rp. 60.000.000,00


Rekomendasi

Rp. 66.000.000,00


Rekomendasi

Rp. 72.000.000,00


42/43

39


5) >200km Per Penetapan/ Per

Rekomendasi

Rp. 78.000.000,00

c. Izin Pembangunan per ijin per5 tahun

Rp. 50.000.000,00

d. Penerbitan / Pengesahan Ijin OperasiPerkeretaapian Khusus

per ijin Rp. 100.000.000,00

4. Perizinan Perpotongan Jalur dan atauPersinggungan Jalur KA dengan Bangunan Lain

a. Penerbitan Izin Perpotongan Jalur KA.

1) Penerbitan Baru perpermohonan

Per titik

perpotongan

Rp. 15.000.000,00

2) Perpanjangan perpermohonan

Per titikperpotongan

Rp. 3.000.000,00

b. Penerbitan Izin Persinggungan dengan JalurKA.

1) Penerbitan Baru Per meter perpermohonan

Rp. 20.000,00

2) Perpanjangan Per meter perpermohonan

Rp 4.000,00

D. JASA PELAYANANAN PERALATANPERKERETAAPIAN

1. Penggunaan Fasilitas Perawatan Prasaranaa. Multipurpose Escavator

b. Crane

c. Multi Tie Tamper

d. Forklift

e. Track Laying Machine

per unit perhari

per unit perhari

per unit perhari

per unit perhari

per unit perhari

Rp. 1.550.000,00

Rp. 8.349.000,00

Rp. 11.000.000,00

Rp. 685.000,00

Rp. 149.500.000,00

f. Profile Ballast Regulator (PBR) per unit perhari

Rp. 18.000.000,00

g. Flash Butt Welding Machine per unit perhari

Rp. 34.000.000,00


43/43

40


2. Penggunaan Tempat Perawatan (Depo): Per unit saranaper hari

Rp. 100.000,00

E. PENGGUNAAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK

NEGARAa. Lokomotif Dinas per unit per

hariRp 3.520.000,00

b. Kereta Dinas Ditarik Lokomotif per unit perhari

Rp 990.000,00

c. Kereta Dinas Berpenggerak Sendiri per unit perhari

Rp 1.985.000,00

d. Gerbong Datar Dinas per unit perhari

Rp 240.000,00

e. Gerbong Terbuka Dinas per unit per

hari

Rp 320.000,00

f. Gerbong Tertutup Dinas per unit perhari

Rp 370.000,00

g. Gerbong Tangki Dinas per unit perhari

Rp 455.000,00

F. PELAYANAN PERSETUJUAN SPESIFIKASI TEKNISSARANA PERKERETAAPIAN

1. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis lokomotif Per tipe perpersetujuan

Rp. 34.900.000,00

2. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis keretadengan penggerak sendiri

Per tipe perpersetujuan

Rp. 34.900.000,00

3. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta yang ditarik lokomotif


Rp. 28.500.000,00

4. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis gerbong Per tipe perpersetujuan

Rp. 28.500.000,00

5. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis peralatankhusus


Rp. 34.900.000,00

6. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis trem Per tipe perpersetujuan

Rp. 34.900.000,00

7. Persetujuan dokumen spesifikasi teknismonorel/LRT


Rp. 36.400.000,00

8. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis keretagantung


Rp. 34.900.000,00

9. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis keretagerak udara


Rp. 28.500.000,00

rpp pnbp final.pdf

Documents