ISLAM, POLITIK, DAN DEMOKRASI: PENGALAMAN

INDONESIAOleh:

Muchammad RomahurmuziyKetua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan

Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI

Proses Masuknya Islam dan Corak Keislaman di

Indonesia?

Jalur Masuk

Perdagangan

Perkawinan

Pendidikan

Kesenian

Tasawuf

Politik

Dengan DemikianMasuknya Islam

BersifatAkulturatif dan

Asimilatif

BersikapKompromisdan Toleran

Corak Islam

Inklusif

Dialogis

Damai

Masuknya Islam danCorak Keislaman di Indonesia

Bagaimana Relasiantara Islam, Politik,

dan Demokrasi?

Islam

PolitikDemokrasi

Relasi antara Islam, Politik, dan Demokrasi

Pasang Surut HubunganIslam dan Negara

Umat Islam menjadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia.

16 Oktober 1905, lahir Sarekat Dagang Islam (SDI), yang kemudian th. 1912 jadiSarekat Islam (SI), sebagai gerakan Ekonomi dan Politik.

Tanggal 18 November 1912 lahir Muhammadiyah sebagai gerakan SosialKeagamaan, dari lembaga pendidikannya menghasilkan pimpinan bangsa Indonesiayang menentang Belanda.

Selanjutnya Jamiatul Khoir, Al Irsyad, Jong Islamieten Bond (1922), Persatuan Islam(1920), Nahdlatul Ulama (1926), dan lainnya adalah dalam kategori NasionalisIslami, yang kesemuanya punya andil dalam melawan Belanda.

1937 organisasi-organisasi Islam bersatu membentuk MIAI (Majlisul Islam AlaIndonesia), diprakarsai oleh Muhammadiyah (KH Mas Mansur), NU (KHA WahabHasbullah), Persis, Al-Washliyah dan lainnya. Pada zaman Jepang MIAI diubahnamanya jadi MASJUMI (Majlis Syurau Muslimin Indonesia), dan memiliki pasukanHizbullah Sabilillah, sebagai modal perjuangan bersenjata di kemudian hari.

1. PRA KEMERDEKAAN

Saat mempersiapkan kemerdekaan dalam BPUPKI, muncul Rumusan PiagamDjakarta 22 Juni 1945 (Djakarta Charter). Komentar Soekarno, bahwaDjakarta Charter merupakan konsensus nasional persatuan antara KaumKebangsaan dan Islam.

18 Agustus 1845, keputusan itu dianulir atas usul utusan dari Indonesia Timur,yang menyatakan bahwa bila kalimat Ketuhanan dengan kewajibanmenjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tidak diubah, maka IndonesiaTimur akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Selanjutnya Hatta melobi para Ulama agar dapat mengubah Piagam Djakartademi persatuan Nasional RI. Pada awalnya para Ulama tidak setuju, sebab itusudah keputusan BPUPKI sebagai konsensus nasional, namun demi toleransidan menjaga negara RI dari perpecahan, akhirnya disepakati dengan kalimat:Ketuhanan Yang Maha Esa (peranan Ki Bagus menempatkan Yang Maha Esasebagai Tauhid Rakyat Indonesia).

Lanjutan

Terbagi dalam Empat Fase:a. Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949) dan Era Demokrasi

Parlementer (1950-1959)Pembubaran Konstituante, Beriakunya Kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, dan Pembentukan MPRS danDPAS.

b. Era Demokrasi Terpimpin / Orde Lama (1960-1968)c. Era Orde Baru (1973-1998)

Kebijakan pemerintah Orde baru terhadap politik Islam menjadikan umat Islam tidak mendapat tempat yang layakmengusung cita-cita Islam, bahkan dikerdilkan dengan cararekayasa politik.

d. Era Reformasi (1999-Sekarang)

2. PASCA KEMERDEKAAN

Hasil Perolehan PemiluPartai Politik berbasis

Islam

Pemilu 1955

Pemilu 1971

Pemilu 1977 - 1997

Pemilu 1999Pemilu 1999

Pemilu 2004Pemilu 2004

Pemilu 2009

Pemilu 2014

Grafik Perkembangan Pemilu

43.73%

27.12%29.29%

27.78%

15.96% 17.00%

22.43%

35.97%38.41%

28.90%31.41%

1955 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009 2014

PARPOL ISLAM Dari Pemilu ke Pemilu

Pada prinsipnya kenapa terjadi pasang surut hubungan Islam danNegara? Karena Terjadi Pro dan Kontra hubungan antara Islam danDemokrasi di Indonesia.

Satu sisi terdapat kelompok yang berpandangan bahwa Islam bisabersanding dengan demokrasi. Sementara yang lainnya ada yangberpandangan Islam berseberangan dengan Demokrasi. Kelompok yangkontra ini secara prinsip sama-sama menghendaki diterapkannyaSyariat Islam secara komprehensif. Tetapi kelompok yang kontra iniberbeda pandangan dalam penerapan syariat Islam di Indonesia.

Satu pihak menghendaki bahwa penerapan Islam itu harus berwujudpada adanya Negara. Sementara yang lainnya menghendaki penegakansyariat Islam tanpa harus mewujudkan Negara Islam.

Efek dari Kelompok yang kontra Demokrasi secara Mutlak adalahterjadinya De-Ideologi Islam di Indonesia.

HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Islam dalam masyarakat identik dengan Ormas-Ormas Islam, beberapa maumenang sendiri dan tidak Pancasilais, bahkan cenderung Radikalis.

Padahal Islam sendiri anti kekerasan, sebagaimana Firman Allah :

barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuhmanusia seluruhnya.

Radikalisme dengan dalih menegakkan Negara Islam sama sekali tidakdibenarkan. Nabi Muhammad SAW selama memimpin Negara Madinah tidakmenamakannya sebagai Negara Islam. Ada Piagam Madinah yang menjadilandasan bagi warganya dalam menjalankan kehidupan sosial-politik-ekonomi.Namun, Nabi Muhamad SAW dalam memimpin Negara Madinah mendasarkanpada nilai-nilai keislaman sebagai utusan Allah SWT. Sementara hak dankewajiban kaum Yahudi dan Nasrani tetap dijamin dengan syarat-syarattertentu.

De-Ideologi Islam di Indonesia

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaumsampai mereka mengubahnya sendiri (QS Ar-Rad, 13: 11)

PROSPEK POLITIK ISLAM MASA DEPAN

TERIMA KASIH