rmk ansp - penganggaran blu & skpd

8/18/2019 Rmk Ansp - Penganggaran Blu & Skpd

1/23

PENGANGGARAN BLU DAN SATKER PEMERINTAH DI DAERAH

PENGANGGARAN BLU

A.

Pengertian

Menurut PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU menyebut Badan

Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah

yang dibentuk untuk memberikanpelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan/ataujasa yang dijual tanpa Mengutamakan mencari keuntungan dandalam melakukan

kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi danproduktivitas

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU,

adalah pola pengelolaan keuanganyang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk

menerapkanpraktek-praktek bisnis yarg sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan

bangsa, sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah ini. sebagai pengecualian dan

ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) adalah pola anggaran yang penganggaran

belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan

terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.

Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan

melampaui anggaran dalam DIPA BLU.

B. Dasar Hukum

1. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 69 ayat (7)

perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan

LayananUmum.

2. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan

Umum;


2/23

3. Peraturan Menteri Keuangan No 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran

serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum

C. Penganggaran BLU

1. Penyusunan RBA ( Rencana Bisnis Anggaran )

Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen

perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan

anggaran suatu BLU.

BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada

Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) yang disertai prakiraan

RBA tahun berikutnya.

RBA memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran

pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU yang

disusun berdasarkan:

a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;

BLU yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi

biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya, menggunakan standar

biaya tersebut sementara BLU yang belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja

dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu

menyusun standar biaya, BLU menggunakan standar biaya umum.

b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima;

Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima terdiri dari :

pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;

hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau

badan lain;

hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya yang terdiri

dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan

pendapatan sewa.

penerimaan lainnya yang sah; dan/atau ;

penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN


3/23

selain penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN, kemampuan pendapatan

yang diperkirakan akan diterima dilaporkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak

( PNBP ) Kementerian Negera/ Lembaga.

RBA BLU selain penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN menganut Pola

Anggaran Fleksibel (flexible budget) dengan suatu Persentase Ambang Batas

tertentu.Persentase Ambang Batas dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas

yang tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA BLU yang dapat berupa keterangan atau

catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

c. Basis Akrual

2. Penyusunan Ikhtisar RBA

RBA dibuat disertai Ikhtisar RBA yang digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan

RBA ke dalam RKA-K/L. Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program,

kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan

format RKA-K/L dan format DIPA BLU.

BLU mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLU ke

dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan

pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas yang dihitung berdasar basis

kas.

Pendapatan BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar terdiri atas :

pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;

hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau

badan lain;

hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya yang terdiri

dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan

pendapatan sewa.

penerimaan lainnya yang sah; dan/atau ;

penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN

Belanja BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar dikelompokkan pada belanja pegawai,

belanja barang dan modalterdiri atas :


4/23

mencakup semua belanja BLU,

termasuk belanja yang didanai dari APBN (Rupiah Murni),

belanja yang didanai dari PNBP BLU,

penerimaan pembiayaan, dan

belanja yang didanai dari saldo awal kas.

Belanja Pegawai merupakan belanja pegawai yang berasal dari

a. APBN (Rupiah Murni),

b. belanja pegawai yang didanai dari PNBP BLU dimasukkan ke dalam Belanja Barang

BLU.

Belanja Barang yang didanai dari PNBP BLU terdiri dari Belanja Gaji dan

Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan,

dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya yang berasal dari PNBP BLU,

termasuk Belanja Pengembangan SDM.

Belanja Modal terdiri atas:

a. Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni)

belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni yang terdiri dari Belanja Modal

Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

b. Belanja Modal BLU.

Belanja Modal BLU merupakan belanja modal yang bersumber dari PNBP BLU yang

terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal

Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

Belanja Modal Fisik lainnya mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset

tidak berwujud, pengembangan aplikasi/software yang memenuhi kriteria aset tak

berwujud.

Pembiayaan antara lain :

a. semua penerimaan pembiayaan BLU


5/23

mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman

jangka panjang, dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang

BLU.

b. pengeluaran pembiayaan BLU.

Pengeluaran pembiayaan BLU mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran

pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberian

pinjaman.Pengeluaran pembiayaan BLU yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA

adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBN (Rupiah Murni) tahun

berjalan dan PNBP BLU.

Pengeluaran pembiayaan BLU yang didanai dari APBN (Rupiah Murni) tahun

berjalan yang telah tercantum dalam DIPA selain DIPA BLU, atau APBN (Rupiah

Murni) tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban

APBN sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ikhtisar RBA.

3. Pengajuan

Pimpinan BLU mengajukan usulan RBA yang ditandatangani oleh Pemimpin BLU, dan

diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan

lembaga jika BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas.kepada menteri/pimpinan

lembaga untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-K/L disertai dengan

a. usulan standar

b. pelayanan minimal,

c. tarif, dan/atau

d. biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan.

RBA dan Ikhtisar RBA yang merupakan bagian dari RKA-K/L yang telah disetujui dan

ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga diajukan kepada Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Anggaran.Pengajuan RBA dan Ikhtisar RBA dilaksanakan sesuai

dengan jadwal dalam ketentuan penyusunan RKA-K/L.

4. pengkajian dan Penetapan

Direktorat Jenderal Anggaran mengkaji RBA dan Ikhtisar RBA terutama mencakup

standar biaya dan anggaran BLU, kinerja keuangan BLU, serta besaran Persentase

Ambang Batas.


6/23

Besaran Persentase Ambang Batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLU.

Pengkajian dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara Direktorat Jenderal

Anggaran dengan unit yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga serta BLU

yang bersangkutan.dimana Direktorat Jenderal Anggaran dapat mengikutsertakan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Hasil kajian atas RBA dan Ikhtisar RBA menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-

K/L sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN.

Setelah APBN dan/atau Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat ditetapkan, pimpinan BLU melakukan penyesuaian atas RBA dan

Ikhtisar RBA menjadi RBA dan Ikhtisar RBA definitif. RBA definitif adalah RBA yang

telah disesuaikan dengan RKA-K/L dan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat dan telah disahkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

RBA dan Ikhtisar RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLU, yang diketahui oleh

Dewan Pengawas, dan disetujui menteri/pimpinan lembaga.jika BLU tidak mempunyai

Dewan Pengawas maka RBA dan Ikthisar RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin

BLU, diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga, dan disetujui

menteri/pimpinan lembaga.

Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan RBA dan Ikthisar RBA definitif kepada

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal

Perbendaharaan.RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar

melakukan kegiatan BLU.

D. DIPA BLU

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran BLU yang selanjutnya disebut DlPA BLU adalah

dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna


7/23

Anggaran pada satker BLU yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara, dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana BLU atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta berfungsi sebagai dokumen pendukung

kegiatan akuntansi pemerintah.

1. Penyusunan

RBA dan Ikhtisar RBA definitif digunakan juga sebagai acuan dalam menyusun DIPA

BLU untuk diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

DIPA BLU memuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo

akhir kas, besaran Persentase Ambang Batas, proyeksi arus kas (termasuk rencana

penarikan dana yang bersumber dari APBN), dan jumlah serta kualitas barang dan/atau

jasa yang dihasilkan, sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.

Saldo awal kas bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan

bersih BLU tahun sebelumnya.Saldo awal tidak termasuk:

a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN (Rupiah Murni) tahun

sebelumnya; dan/atau

b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBN (Rupiah Murni)

tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA selain DIPA BLU.

Saldo pembiayaan bersih BLU merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan BLU

dengan pengeluaran pembiayaan BLU.

Surplus anggaran tahun sebelumnya merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih

antara PNBP BLU dengan belanja BLU, di luar APBN (Rupiah Murni).

DIPA BLU tidak mencantumkan:

a.

Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBN (Rupiah Murni) tahunsebelumnya; dan/atau

b. Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBN (Rupiah Murni) tahun

berjalan yang telah tercantum dalam DIPA lain.


8/23

DIPA BLU disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan mengesahkan DIPA BLU

paling lambat tanggal 31 Desember dengan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA BLU

(SP-DIPA BLU).

2. Penarikan dan Penggunaan Dana

DIPA BLU yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perbendaharaan menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari

APBN.Berdasarkan DIPA BLU Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah

Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendapatan yang diperoleh oleh BLU dapat dikelola dan digunakan langsung untuk

membiayai pengeluaran BLU sesuai dengan RBA definitif sementara BLU dengan status

Penuh dapat menggunakan langsung seluruh pendapatan.

BLU dengan status Bertahap dapat menggunakan langsung sebagian pendapatan sesuai

dengan persentase yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai

penetapan satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU (PK BLU).BLU dengan

status Bertahap wajib secepatnya menyetorkan bagian pendapatan yang tidak dapat

digunakan langsung ke Kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.BLU dengan status Bertahap tidak dapat menggunakan

kembali seluruh pendapatan yang telah disetorkan ke Kas Negara

Dalam rangka pertanggungjawaban pendapatan /atau belanja yang bersumber dari PNBP

BLU yang dapat digunakan langsung, BLU mengajukan Surat Perintah Pengesahan

Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) kepada KPPN paling kurang satu kali dalam

satu triwulan.Berdasarkan SP3B BLU, KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan


9/23

dan Belanja BLU (SP2B BLU) terhadap pendapatan dan/atau belanja yang bersumber

dari PNBP BLU yang dapat digunakan langsung.

3. Revisi DIPA

Revisi RBA definitif dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DIPA

BLU.Dalam hal revisi RBA definitif berakibat pada perubahan DIPA BLU, maka revisi

RBA definitif diikuti dengan revisi DIPA BLU.Dalam hal revisi RBA definitif tidak

berakibat pada perubahan DIPA BLU, maka revisi RBA definitif tidak diikuti dengan

revisi DIPA BLU.

Kewenangan pengesahan revisi RBA definitif adalah sebagai berikut:

a.

Disahkan oleh Pemimpin BLU untuk belanja sampai dengan pagu DIPA BLU;

b. Disahkan oleh Pemimpin BLU dan diketahui dewan pengawas, untuk:

belanja yang melebihi pagu DIPA BLU baik dalam ambang batas fleksibilitas

maupun melebihi ambang batas fleksibilitas;

penggunaan saldo awal kas; dan/atau

belanja yang melebihi pagu DIPA BLU pada BLU Bertahap.

Dalam hal BLU tidak mempunyai dewan pengawas maka revisi RBA definitif disahkan

oleh Pemimpin BLU dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan

lembaga untuk melaksanakan tugas dewan pengawas BLU.

Pemimpin BLU menyampaikan revisi RBA definitif kepada menteri/pimpinan lembaga

dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal

Perbendaharaan.

Revisi DIPA BLU terdiri atas :

a. revisi DIPA BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP diakibatkan oleh :

perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja

diatas pagu APBN; dan/atau

perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran

tetap


10/23

Revisi DIPA BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP dilakukan tanpa

perubahan SP-RKA-K/L

b. dan selain PNBP.

Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja antara lain meliputi:

a. pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu DIPA BLU tetap;

b. perubahan rincian anggaran akibat belanja melebihi pagu DIPA BLU namun masih

dalam ambang batas fleksibilitas;

c. perubahan rincian anggaran akibat belanja melebihi ambang batas fleksibilitas;

d. penggunaan saldo awal kas;

e. revisi DIPA BLU bertahap akibat PNBP melampaui target yang direncanakan;

f. perubahan rincian belanja akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;

dan/atau

g. revisi DIPA setelah penetapan menjadi satker BLU.

Dalam hal belanja BLU memerlukan revisi DIPA BLU maka:

a. belanja dapat dilakukan mendahului pengesahan revisi DIPA BLU

b. belanja dilakukan setelah pengesahan revisi DIPA BLU

Ketentuan lebih lanjut mengenai revisi RBA dan revisi DIPA BLU yang sumber dananya

berasal dari PNBP diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Revisi DIPA BLU yang sumber dananya berasal dari selain PNBP mengikuti ketentuan

mengenai tata cara revisi DIPA.

PENGANGGARAN SKPD

A. Pendahuluan

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan bagian dari sistem

keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Demikian pula,


11/23

penyusunan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari sitem pengelolaan Pemerintah Daerah

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu sumber

pendanaan pembangunan daerah bnersumber dari APBN, sehingga proses penyusunan APBD

juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Proses penganggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas terus menerus dari mulai perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran

( budgeting cycle). Siklus ini tidak berjalan secara estafet, tetapi mengalami proses yang

simultan. Penyusunan anggaran yang disampaikan masing-masing satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) dalam format Rencana kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat

menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta disusun berdasarkan prestasi

kerja.

B. Kerangka Pedoman

Dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

a. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerahtersebut

b. .Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah.


12/23

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

e. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

f. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

g. Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat pemegang kewnangan penggunaan

anggaran/barang untuk melaksanakan tugas pokok , dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

h. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD

adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

i. Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat

pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program

sesuai dengan bidang tugasnya.

j. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatanm daerah dalam pelaksanaan APBD pada SKPD.

k. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatusahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

l. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD

adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun.

m. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, Selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pemerintah Daerah ( RKPD ), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

n. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang

dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang

mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka


13/23

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan

pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

o. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah

rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA_SKPD

sebelum disepakati dengan DPRD.

p. Prioritas dan plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan

DPRD

q. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah

dokumen perencanaan dan penggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja

program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar penyuusunan APBD

r. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

s. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang

diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

t. SPP uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP-UP

SPP Ganti uang Persediaan selanjutnya disngkat SPP-GU

SPP Tambah uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP-TU

SPP Langsung selanjutnya disingkat SPP-LS

u. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang

digunakan yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

SPM uang persedian selanjutnya disingkat SPM-UP

SPM uang Ganti uang selanjutnya disingkat SPM-GU

SPM uang Tambahan uang selanjutnya disingkat SPM-GU

SPM uang membayar langsung selanjutnya disingkat SPM-LS


14/23

C. Struktur APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

a. Pendapatan daerah

b. Belanja daerah

c. Pembiayaan daerah

D. Pendapatan Daerah dikelompokan atas :

a. Pendapatan asli daerah

1) Pajak daer4ah

2) Retribusi daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Dana perimbangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

E. Kelompok Belanja;

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :

Belanja tidak langsung :

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program.

Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. Belanja pegawai

b. Bunga

c. Subsidi

d. Hibahe. Bantuan sosial

f. Belanja bagi hasil

g. Bantuan keuangan

h. Belanja tidak terduga

Belanja langsung:


15/23

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program kegiatan dan dibagi menurt jenis belanja :

a. Belanja pegawai

b. Belanja barang dan jasa

c. Belanja modal

F. Pembiayaan Daerah:

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan :

a. Penerimaan pembiayaan mencakup :

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

2) Pencairan dana cadangan

3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Penerimaan pinjaman daerah

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan piutang.

b. Pengeluaran pembiayaan mencakup :

1) Pembentukan dana cadangan

2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

3) Pembayaran pokok utang

4) Pemberian pinjaman daerah

G. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

a. Kepala SKPD

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas

melaksanakan tugas-tugas menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD dan

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan

oleh kepala daerah serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala

daerah melalui sekretaris daerah.

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD ;


16/23

Pejabat pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk

pejabata pada unit kerja SKPD selku PPTK, Penunjukan PPTK berdasrkan pertimbangan

kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/ atau rentang kendali dan

pertimbangan obyektif lainnya.

1. Tugas PPTK mengendalikan pelaksanaan kegiatan

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan,

Dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen

administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;

Dalam melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA- SKPD, kepala SKPD

menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD sebagai PPK-

SKPD.

PPK-SKPD mempunyai tugas-tugas ;

1. Meneliti kelengkapan SPP, yang disampaikanoleh bendahara pengeluaran yang

disetujui oleh PPTK.

2. Melakukan verifikasi SPP

3. Menyiapkan SPM

4. Melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.

d. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

Kepala daerah atau usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara

pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran SKPD. Bendahara penerimaan / atau bendahara pengeluaran dalam

melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara pembantu dan atau bendahara

pengeluaran pembantu, dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan

tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

H. Penyusunan Rancangan APBD


17/23

RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi,misi dan program

kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJD Daerah dengan

memperhatikan RPJMD nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh

pemerintah.

RPJMD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. SKPD

menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat visi,

misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat

infikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kebijakan Umum APBD.

Berdasarkan RKPD disusun rancangan kebijakan umum APBD, Penyusunan rancangan

kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan

Menteri Dalam Negeri, Rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya

sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan

bulan juni tahun anggaran berjalan.

Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD

dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagimana dimaksud selanjutnya disepakati

menjadi kebijakan umum APBD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara

a. Berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD

kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka

pengeluaran jangka menengah daerah, penggangaran terpadu dan penggangaran

berdasarkan prestasi.

b. Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara dilakukan paling lambat

minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya, yang berisi langkah-langka

sebagai berikut :

1) Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan

2) Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan

3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program

c. Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan

RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD


18/23

I. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Dasar pedoman penyusunan RKA-SKPD Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD

dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,

penganggaran terpadu dan penggaran berdasarkan prestasi , Penyusunan RKA-SKPD

dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan

menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan

kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang

direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan

kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

a. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan

dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil

tersebut.

b. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi dilakukan berdasarkan capaian kinerja,

indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan

minimal

c. Standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Penyiapan Raperda APBD

a. RKA-SKPD yang disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD

b. RKA-SKPD selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.

c. Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah dilakukan untuk menelaah

kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon

anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan

dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja dan standar pelayanan minimal.

Penetapan APBD

Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD

disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan oktober

tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.


19/23

Penetapan rancangan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31

Desember tahun anggaran sebelumnya, Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah

tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri

Dalam Negeri bagi provinsi dan gubenur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

J. Siklus Anggaran SKPD

Pelaksanaan Anggaran SKPD

Penyiapan Dokumen Pelaksanan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

a. PPKD paling lambat 3 (tiga ) hari kerja setelah APBD ditetapkan memberitahukan

kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.

b. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang dicapai, fungsi, program, kegiatan

anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana

tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan

orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib

menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penatausahaan Keuangan SKPD

- Bendahara Penerimaan;

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh

penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya,

penatausahaan menggunakan buku kas umum, buku pembantu per rincian obyek

penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian, Bendahara penerimaan pada

SKPD wajib mempertanggung jawabkan dengan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya.

PAD pada dasarnya diterima oleh SKPD termasuk SKPD yang mengelola keuangan

daerah, PPKD menerima SPJ dari bendahara penerimaan melalui PPK-SKPD, dan

menerima nota kredit berikut STS dari Bank. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi,


20/23

evaluasi dan analisis atas laporan pertranggungjawaban bendahara penerimaan pada

SKPD.

- Bendahara Pengeluaran ;

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD,

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan SPD, berdasarkan SPD bendahara pengeluaran mengajukan SPP

kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD, SPP

dimaksud terdiri dari :

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU)

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU)

d. SPP Langsung (SPP-LS)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP dilakukan bendahara pengeluaran untuk

memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-

SKPD dalam pencairan dana sesuai dengan kebutuhan uang, Dokumen SPP dimaksud

terdiri dari :

1) Surat pengantar SPP-UP/GU/TU atau LS

2) Ringkasan SPP-UP/GU/TU atau LS

3) Rincian SPP-UP/GU/TU atau LS

4) Salinan SPD

5) Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran yang menyatakan bahwa uang yang dimintya tidak dipergunakan untuk

keperluan selain uang yang diminta saat pengajuan uang.

6) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan

memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam peraturan

kepala daerah.

7) Dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa

tambahan uang disetor ke rekening kas umum

Perintah Membayar

Penerbitan SPM paling lama 2 (Dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen

SPP, penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak


21/23

diterimanya pengajuan SPP, SPM yang telah diterbitkan selanjutnya diajukan kepada

kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagimana dimaksud dilaksanakan oleh

PPK-SKPD, Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Pencairan Dana

BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

a. Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan

tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

b. Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D

1) Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran

2) Surat pernyataan pertanggungjawabanbendahara pengeluaran periode sebelumnya.

3) Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti

pengeluaran yang sah dan lengkap

4) Bukti atas penyetoran PPN/PPh

c. Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan

tanggungjawab pengga anggaran/kuasa pengguna anggaran

d. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D ;

1) Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

2) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persaratan

yang ditetapkan.

- Pertanggungjawaban Pengguna Dana

Bendahara secara administrarif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang

persediaan/ganti uang persediaan /tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui

PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun dokumen laporan

pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup :

a. buku kas umum


22/23

b. ringkasan pengeluaran per rincian proyek yang disertai dengan bukti-bukti

pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek .

c. bukti atas penyetoran PPN/PPh

d. register pentutupan kas

Bila laporan pertanggunganjawaban bendahara sudah sesuai , pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban. Untuk

tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban

pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD secara fungsional atas

pengelolaanuang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya.

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-

SKPD berkewajiban untuk :

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-

bukti pengeluaran yang disampaikan.

b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek .

c. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran.

d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode

sebelumnya.

Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari

pencatatan, pengikhtisaran, sampaidengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan

penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat

dilaksanakan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Yang dilaksanakan

oleh PPK-SKPD.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup ;

a. Surat tanda bukti pembayaran

b. STS


23/23

c. Bukti transfer

d. Nota kredit bank

Buku yang digunakan untuk mmmencatat transaksi dalam prosedur akuntansi

pengeluaran kas mencakup:

a. Buku jurnal pengeluaran kas

b. Buku besar

c. Buku besar pembantu

Laporan Keuangan SKPD

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik

yang mencakup ;

a. Laporan realisasi anggaran SKPD

b. Neraca SKPD

c. Catatan atas laporan keuangan SKPD

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah,

laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang

mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

rmk ansp - penganggaran blu & skpd

Documents